KUPAS TUNTAS TENTANG PEMALSUAN DAN MEMASUKAN DOKUMEN DALAM AKTA OTENTIK DAN PEMAHAMAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266 DAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Dr. AGUNG IRIANTORO,SH.,MH.
A. PENDAHULUAN Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yangberwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atauberdasarkan Undang-Undang lainnya.. Definisi yang diberikan olehUUJN tersebut, merujuk pada tugas danwewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugassebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN dan Undang-Undang lainnya Akte otentik yang dimaksud di atas, menurut Pasal 1868 KitabUndangundang Hukum Perdatamenyebutkan bahwa: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.1 Jabatan Notaris mengandung kepercayaan publik yang besar. Namun dibalik kepercayaan publik yang besar tersebut, terdapat tanggungjawab dan resiko pekerjaan yang besar, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya tindak pidana yang dilakukan Notaris antara lain meliputi: (a) pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan 264
1
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,Kitab Undang-undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek), Edisi Revisi, Jakarta:Pradnya Paramita, 1996.
1
KUHP); (b) menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) biasanya dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP.
Diskripsi di atas, menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP, menunjukkan juga bahwa Notaris memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan berbagai penyedia jasa lainnya terutama mengenai risiko hukum yang harus dihadapi apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian karena itu, dalam upaya meminimalkan risiko dan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjadi penting untuk membahas pemalsuan dan memasukan dokumen dalam otentik danpemahaman terhadap Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP serta Pasal 55 KUHP.
2
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Pasal 263 KUHP Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan surat, dalam UU Jabatan Notaris tidak diatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut. Tetapi diatur dalam Bab XII dari Buku ke-II KUHP.2Sebagaimana yang tercantum Pasal 263 KUHP, berbunyi: (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP meliputi: a. unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut; b. unsur objektif : 1. barangsiapa;
P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, “Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan)”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm : 6-8 2
3
2. membuat secara palsu atau memalsukan; 3. suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan aau suatu pembebasan utang atau; 4. suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; dan 5. penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak? Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, harus memenuhi unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan, meliputi:3 a. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan; b. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya
tidak
perlu
kerugian
itu
betul-betul
ada,
baru
kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup; c. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan 3
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Bogor: Politea, 1976, hlm196
4
surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan; d. dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut atau salah satu dari kehendak, pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan untuk hakim atau penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim harus memberikan putusan ontslag van rechtsvervolging atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Bentuk pemalsuan surat, dilakukan dengan cara:4 a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar); b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu; c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat; dan/atau d. menempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah). 2. Pasal 264 KUHP Ketentuan dalam Pasal 264 KUHP, berbunyi:
4
Ibid, hlm. 195
5
(1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap: a. akta-akta otentik; b. surat-surat utang atau setifikat-sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum; c. saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikatsertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; d. talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tesebut; e. surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukan guna diedarkan. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan salah satu pemalsuan surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP tersebut, merupakan lex specialis dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Disamping itu, tindak pidana pemalsuan suratsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu gequalificeerde valsheid in geschriften. Pengertian Gekwalificeerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan.5 Hakim harus dapat membuktikan: a. adanya kehendak para pelaku untuk menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP seolah-olah surat tersbeut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan;
5
Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 102
6
b. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang digunakan merupakan salah satu surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu. Frasa “pemalsuan surat” dalam rumusan Pasal 264 ayat (1) KUHP mempunyai makna yang sama dengan frasa “pemalsuan surat” dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP, meliputi perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan. Rumusan Pasal 264 ayat (2) KUHP melarang orang menggunakan akta otentik dan lain-lain yang dipalsukan, segera orang akan dapat mengetahui bahwa unsur subyektif dengan sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, yang berarti bahwa hakim harus membuktikan mengenai kesengajaan pelaku untuk menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah surat tersebut merupakan surat yan asli atau tidak dipalsukan. Frasa “dapat menimbulkan suatu kerugian” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP, tidakperlu wajib benar-benar muncul sebab yang dipersyaratkan hanyakemungkinan potensi munculnya kerugian. 3. Pasal 266KUHP Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP, berbunyi: (1) Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal didalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.
7
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta tesebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, meliputi: a. unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran; b. unsur-unsur objektif : 1. barang siapa; 2. menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut; 3. di dalam suatu akta otentik; 4. jika penggunaannya dapat menimbulakan sesuatu kerugian. Merujuk pada rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHP, ternyata tidak mensyaratkan keharusan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga perlu dipertanyakan apakah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja atau bukan. Dengan disyaratkannya suatu maksud lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran di dalam rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHP, maka sudah jelas tindak pidana yang dilakukan harus dengan sengaja (opzettelijk delict).Karena itu, penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan terhadapseseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuktian yang harus dibuktikan olehpenutut umum dan hakim sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mengenai bukti:
8
a. adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai sesuatu hal didalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik tersebut; b. adanya pengetahuan pada terdakwa, bahwa akta tersebut merupakan suatu akta otentik; dan c. adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran. Rumusan Pasal 266 KUHP tersebut, mengenai akta otentik yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik tentang hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu benar. Merujuk pada rumusan yang tercantum dalam Pasal 266 KUHP tersebut, Notaris ketika melaksanakan tugas dan kewajiban membuat akta, maka secara materiil tidak dapat dituduh sebagai pihak yang turut serta terhadap terjadinya tindak pidana. Kebenaran materiil atas suatu akta pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari para pihak sedangkan kebenaran formil dari akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris. Jika ingin mengimplementasikan Pasal 266 KUHP maka harus ada keterkaitan antara materi akta dengan notaris, sebab itu secara teoritis notaris dapat terlepas dari tuntutan pidana kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
4. Pasal 55 KUHP Apabila rumusan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:
9
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (a) yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan (b) yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Merujuk pada Pasal 55 KUHP di atas, meununjukanterdapat empat golongan yang dapat dipidana: a. pelaku atau pleger; b. menyuruh melakukan ataudoenpleger; c. turut serta atau medepleger; d. penganjur atau uitlokker. Unsur “turut serta atau medepleger” sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (1) KUHP jika dihubungan dengan Pasal266 ayat (1) KUHP, maka kontruksi hukumnya adalah seorang Notaris dinyatakan sebagai “orang yang melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ...”, adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Notaris, karena:6 1. akta yang dibuat berupa akta partie/akta pihak, yaitu akta yang dibuat olehnotaris berdasarkan atas permintaanpara pihak untuk mencatat ataumenuliskan segala sesuatu hal yangdibicarakan oleh pihak berkaitandengan tindakan hukum; 2. “orang yang menyuruh melakukan”menurut Pasal 55 ayat (1) KUHPadalah yang melakukansemua unsur tindak pidana, maknanya:
6
Hilda Sophia Wiradiredja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
10
a. jika dikaitkan dengan kedudukanseorang notaris yang membuatakte partie, adalah suatu hal yangberlebihan dan tidak mungkinbisa dilakukan, sebab tidak mungkin notaris akan menyuruhpara pihak untuk menempatkanketerangan palsu di dalam aktaotentik yang dibuat oleh notaristersebut, melainkan hal itumerupakan keinginan para pihakyang menyuruh notaris membuat akta; b. jika Notaris, dinyatakan sebagai“orang yang menyuruh melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu aktaotentik ...”, tidak mungkin dilakukan Notaris, karena ke dua belahpihak yang datang kepada Notarisuntuk membuatkan akta tersebut,dan hal tersebut merupakankesepakatan ke dua belah pihakuntuk dituangkan di dalam akta,serta suatu hal yang aneh juga notaris
sebagai
pejabat
yangberwenang
merupakan
orang
yangmempunyai kehendak melakukantindak pidana menyuruh ke duabelah pihak untuk menempatkanketerangan palsu pada akta yangmereka kehendaki bersama,karena keterangan yang adadi dalam akta merupakankesepakatan ke dua belah pihak.
11
C. PENUTUP Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memidanakan Notaris berdasarkan unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 55 KUHP harus melakukanpembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan ataukesengajaan dari Notaris, tanpa pembuktian yang mendalam merupakan suatu tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menafsirkan atau menerapkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu Notaris sebagai “pelaku” turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, merupakan suatu kekeliruan.
12
DAFTAR PUSTAKA
G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992. Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008. __________, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hartati Sulihandari & Nisya Rifani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013. Hilda Sophia Wiradiredja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, “Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan)”, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Bogor: Politea, 1976. Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011.
13
