Perum LPPNPI KANTOIT PUSA'f:
Geillurg B,rrn
&r\irNav
Indonesia
61
I Air Trlflic
dara Sock.rrno-l
Teley.on: 021
-
Ia
5506192, 021-5506178
Fax: 031-5501 135, tl21-5506178 iv lu
r.v ..t
ir n.rv:i trtl on esi it .c o.
PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PEI\IYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
NOMOR : PER. 06. olloo/LPPNPI lxfil2Dl3 { D ru TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DAN ASET TETAP DI LINGKUNGAN PERUM LEMBAGA PEI\TYELENGGARA PELAYANAN NAWGASI PENERBANGAN INDONESIA
DIREKSI PERUM LEMBAGA PEI\IYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONBSIA, bahwa sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Perum LPPNPI dituntut untuk melaksanakan pengelolaan barang persediaan dan aset tetap yang efektif, efisien, teratur dan tertib;
Menimbang
b.
bahwa untuk menciptakan ketertiban,
keseragaman,
kelancaran. dan keakuratan dalam mengetahui jumlah dan
nilai barang-barang kekayaan milik Perum LPPNPI
serta
mempermudah kegiatan pengawasan diperlukan Pedoman
Pengelolaan Barang Persediaan
dan Aset Tetap
Perusahaan;
bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu utuk menetapkan Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap di lingkungan Perum LPPNPI;
Mengingat
:
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PER.IAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4305); a Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 1.
Serr,ices
ttil
itl
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 l7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a556); 4. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 176); 5. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-15/MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang pengangkatan Anggotaanggota Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PE'R-02/MBL/2010
tentang Tata Cara
Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik
Negara;
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-06iMBUl20l0 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN
Nomor: PER-02/MBU120|0 tentang Tata Penghapusbukuan Badan Usaha
dan Pemindahtanganan aktiva
cara
tetap
Milik Negara;
8. Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor
PER.001/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Pusat;
g. Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor
PER.002/LPPNPVX/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelen ggara Pe layanan Navi gasi Penerban gan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC); 10.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor
PER.003/LPPNPI/)U2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Makasar Air Traffic Services Centre
(MArsc); 11.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor PER.004/LPPNPID(2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan Balikpapan;
12.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor
PER.005/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh' Bandung'
Banjarmasin. Biak, Halim. ''lambi, Kupang' Lombok' Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak' Semarang" Solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta; Nomor I 3. Peraturan Direksi Perum LPPNPI PER.01
1/LPI,NPI/xl2afi tentang Peruba}ran
Peraturan
Direksi rentang Nomor PER.002/ LPPNPIIX/2O13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum L'embaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan l"lavigasi Penerbangan Indonesia
Kantor cabang Jakafia
Air Traffic
services centre
(JAl SC),
14.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor
pER.012/LPPNPI/XIZOL3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang l{omor PER.003/ LPP}{Pl/)#2013 tentang organisasi clan Tata Kerla Perum Lernbaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi PenerLranga0 Indonesia Kantor cabang Makasar Air Tra{ilc services centre
(MATSC); 15.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor
PER.013/LPPI{PI/XJ2013 terltang Perubahan Peraturan Direksi tenrang Nomor PER.004/ LPPNPID#2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Irenyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang N{edan. Palembang, Surabaya, Denpasar dan BalikpaPan;
16.
Peraturan Direksi Perum LPPI{PI
Nomor
PER.Ol4/LPPNPIlKl20l3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tenrang l{omor PER.005/ LPPNPI/Xl20l3 tentang Organisasi dan Tata l(erja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan }iavigasi Penerbangan Indonesia
l(antor Distrik Arntron, Banda Aceh,
Bandung,
Baniarmasin. Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manaclo, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, 'fanjung Pinang dan Yogyakarla; IVIENIUTUSKAN Ntlenetapkan
:
PERATT]RAIII DIREKSI PERT]M PENYELENGGARA PELAYANAN II{,{VIGAST PENERBANGAN INDONESIA TENTAI{C PEDOMAI{ PEI{GELOLAAI\ BARANG PERSEDIAAI\ DAN ASET TETAP DI LINGKLIhIGAN PERIIM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN I{AVIGASI PENERBANGAN IN DONESLA.
Pasal
1
pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap sebagaimana dalam di lingkungan Perum lampiran keputusan ini adalah- acuan bagi pejabat/pelaksana dan aset tetap persediaan t-ppNpt dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan barang pengelolaan yang sesuai dengan kegiatan usaha perutuh*n agar dapat tercapai
efektil efisien, teratur
dan tertib.
Pasal2
(l) (2)
terdapat Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini. tidak Lampiran peraturan sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal
3
Peraturan ini mutai berlaku sejak tanggal ditetapkan'
Ditetapkan pada
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth':
l.
Ketua Dewan Pengawas;
4. 5. 6. 7. 8.
Kepala Satuan Pengawasan Internal; Kepala Biro Pengadaan; Para Senior Manager; Para General Manager; dan
2. Direksi; 3. SekretarisPerusahaan;
Para Distrik Manager.
di : Tangerang
tanggat :
1]
Dtigrntogr
loll
LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI PERUM LPPNPI : PERt%.c,i 1,"--/LPPNPyXII 12013 I C t 1 NOMOR
TANGGAL : 11
1
DESEMBER 2OI3
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN & ASET TETAP DI LINGKTINGAN PERUM LPPNPI
BAB I PENDAHULUAN Umum
1. Perum LPPNPI yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini
disebut
Perusahaan merupakan salah satu Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia.
2. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Perum LPPNPI dituntut untuk melaksanakan pengelolaan barang persediaan dan aset tetap yang efektit efisien, teratur dan tertib.
pengelolaan barang persediaan dan aset tetap tersebut diperlukan Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap.
3. Untuk dapat menjalankan 4.
Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap merupakan bagian dari sistem informasi keuangan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi manaiemen lain yang ada di Perum LPPNPI.
B. Maksud dan Tujuan
1.
Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/pelaksana di lingkungan Perum LPPNPI dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan barang persediaan
dan aset tetap sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi secara tepat waktu, akurat dan informatif.
2.
Tujuan
ini
adalah untuk menciptakan ketertiban, keseragaman, kelancaran, dan keakuratan dalam mengetahuijumlah dan nilai barang-barang kekayaan milik Perum LPPNPI serta mempermudah kegiatan pengawasan.
Tujuan pedoman
C. Sistematika dan Aset Tetap Sistematika penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Perum LPPNPI ini disusun sebagai berikut:
Penjelasan Umum, Maksud dan Tujuan, pedoman Sistematika serta Pengertian dan Istilah yang digunakan dalam pengelolaan ini.
1. Pendahuluan yang meliputi
2.
Pengelolaan Barang Persediaan, terdiri dari : a. Administrasi Barang Persediaan b. Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan
c. Pelaporan Barang Persediaan d. Kartu Catatan Lain 3.
4.
Pengelolaan Aset Tetap, terdiri dari : a. Tata CaraPencatatan Administrasi Aset Tetap b. Tata CaraPengelompokan Aset Tetap c. Inventarisasi Aset TetaP d. Pelaporan Aset TetaP penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif, terdiri dari : a. Penghapusan dan Pemusnahan Barang Persediaan Tidak Produktif
b.
T ata caraPenghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif Tata CaruPenyerahan dan Penghapusan Barang Persediaan Bekas Pakai
d.
Tata Cara Perhitungan Taksiran Harga Jual Barang Persediaan Tidak Produktif Kewenangan Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif Pelaksanaan Tindak Lanjut Penghapusan Barang Persediaan Tidak
c. e.
f.
Produktif 5.
Penghapusan Aset Tetap, terdiri dari
a. Penghapusan Aset TetaP b. Kewenangan Persetujuan
c. d. e.
f.
g. h.
i. j.
k.
l.
:
Penghapusan Aset Tetap
Tata Cara Penghapusan Aset Tetap Tata Cara Penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif Tata Cara Pemindahtanganan Rumah Dinas Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset Tetap Penaksiran Harga Minimum
Tata Cara Perhitungan Taksiran Harga Jual Aset Tetap Tidak Produktif Teknis Pelaksanaan Pemindahtanganan Aset Tetap Teknis Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap Karena Kondisi Tertentu
Tim PenghaPusan Aset TetaP
6.
Pencatatan
Aset Tetap Dengan Status Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditentukan Statusnya (BPYBDS), terdiri dari : a. lnventarisasi Fisik b. Berita Acara Hasil Inventarisasi c. Berita Acara Serah Terima Operasional (BPKP) d. Review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan e. Usulan Penyertaan Modal Negara (PIvIN)
7.
Pengurangan Modal Terhadap Aset Tetap, terdiri dari
:
a. lnventarisasi Fisik b. Berita Acara Hasil Inventarisasi c. Berita Acata Serah Terima Sementara d. Usulan Pengurangan Modal 8.
Penutup
D. Pengertian dan Istilah Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
l.
:
Pengelolaan Persediaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi, penerimaan,
pencatatan/administrasi, pengelompokan, penyimpanan' pengeluaran' penghapusan dan PelaPoran.
2.
Pengelolaan Aset Tetap adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, p encatatan/ adm in i stras i, pen ge lompokan, penghapusan dan pe I aporan.
3.
Stock opname adalah kegiatan penghitungan fisik barang persediaan dibandingkan dengan pencatatan di gudang milik Perum LPPNPI pada waktu tertentu.
4.
Barang Persediaan adalah batanglsupplies yang digunakan untuk menunjang proses produksi dalam pemberian jasa dan mempunyai masa manfaat sampai dengan 1 (satu) tahun (habis pakai), tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
rangka kegiatan normal Perum LPPNPI yang tersedia
di
gudang dan
perolehannya melalui anggaran eksploitasi.
5.
Barang persediaan Tidak Produktif adalah barang persediaan/supplies yang tidak dapat dimanfaatkan lagi karena alasan teknis dan ekonomis tidak dapat digunakan lagi atau komponen induknya sudah tidak ada'
6.
Barang Rusak adalah barang persediaan yang secara teknis tidak dapat dipergunakan lagi.
7.
pernah digunakan dan Barang Bekas Pakai adalah barang persediaan yang tidakdapatdimanfaatkanlagidalamoperasionalperusahaan.
8.
proses produksi untuk Aset Tetap adalahaset berwujud yang digunakan dalam lebih dari 1 penyediaan barang dan ataujasa yang mempunyai masa manfaat kegiatan (satu) tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pengadaan normal Perum LPPNPI dan atau yang perolehannya melalui Negara, sewa sendiri, tukar menukar, hibah, kompensasi, Penyertaan Modal pembiayaan
g.
dan
kerjasama usaha'
Aset Tetap Bergerak adalah aset yang merupakan bagian dari milik/kekayaan
PerumLPPNPIya}gmenurutsifatdanpenggunaa[nyadapat dipindah-Pindahkan. 10.
Aset Tetap Tidak Bergerak adalah aset yang merupakan bagian dari tidak miliklkekayaan Perum LPPNPI yang menurut sifat dan penggunaannya dap at dipindah-Pindahkan.
Produktif adalah aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan operasional PeTm LPPNPI yang diidentifikasi melalui
11. Aset Tetap Tidak
luar biasa inventarisasi yang dilakukan setiap akhir tahun atau akibat kejadian dalam tahun berjalan.
12.
Nilai Perolehan Aset Tetap adalahjumlah kas atau selara kas yang dtbayarkan aset atau nllai waiar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh tetap rdan biaya-biay alainyang berkaitan, agar siap digunakan ata]t nilai lain yang diperoleh berdas atkanketentuan yang berlaku'
13.
Inventarisasi adalah kegiatan identifikasi secara fisik aset tetap milik Perum LPPNPI pada waktu tertentu yang dituangkan dalam laporan inventarisasi.
14.
15.
Kartu Inventaris Ruangan (KR) adalah daftar yang memuat catatan tentang dan inventaris yangbxada dalamsetiap tuangafi kerja, ruang tamu, ruang aula lain sebagainya.
Kartu
Catatan Lainnya
(KCL) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat
dari barang-barang inventaris yang perolehan afiggataflfiya ttdak bersumber investasi.
16. Laporan
Mutasi Aset Triwulan (LMAT) adalah laporan yang berisi mutasi
(penambahao atau pengurangan) aset tetap yangdibuat setiap 3 (tiga) bulan'
daftat IT.Laparan Tahunan Aset Tetap (LTAT) adalah laporan yang memuat niLai petolehan, seluruh aset tetap, satuan, umur ekonomis, tahun perclehan, yaog akumulasi penyusutan, nilai buku, volume, lokasi dan status/kondisi menunjukan posisi setiap akhir tahun buku'
kegiatat mengeluarkan aset tetap baik nilai maupun yang fisik dari pembukuan/fieraaa Perum LPPNPI sesuai dengan ketentuan
18. Penghapusbukuan adalah
berlaku. Perum lg.Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengalihkan aset tetap LPPNPI yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas aset tetap dimaksud kePada Pihak lain. sebagai 20. Taksiran Harga Jual adalah perhitungan hatgajual yang digonakan hargaminimum barang yang akan dijual atau dipertukarkan'
2l.perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia'
22 l{anlar Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan' 23. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan' 24. Kantor Distrik adalahKantor Distrik Perusahaan' Perum 25. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Ferum serta mewakili Perurn baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 26. GeneralManager adalah General Manager Perusahaan' 27. Distrik Manager adalah Distrik Manager Perusahaan' 28.
Unlt Pemakai (User) adalah unit kerja yang berlanggungjawab terhadap penggunaan dan pemanfaatan trarang yang telahlakan dimiliki guna menufljang alttivitas unit kerja yang bersangklrtan'
?9. tJnrt Spesifikasi Teknis (ST) adalah Unit l{erja di iingkungan Perum I-PPNPI yang mempunyai wewenang dan tanggung jaw'ab menentukan spesifikasi teknis barang dan atau jasa yang diperlukan Perusahaan dan data lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan unit pemakai {user) yang hasrl bersangkutan sefia memeriksa dan menguji kualitas (quali4; contraller) pelaksanaan pekerjaarr sebagaimana yang terdapat pada Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa yang berlakr-r di Lingkungan Perunt LPPNPI'
pejabat yang 30. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Direksi atau minimum diberi kewenangan oleh Direksi, untuk menetapkan taksiran harga nllai tukar dan nilai aset tetap yang akan dijadikan dasar penetapanharga iual, ganti rugi aset tetaP, 31.
Tim Penjualan adalah tim yang dibentuk oleh Direksi untuk raelakukan penjualan.
BAB II PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
A.
Administrasi Barang Pcrsediaan
Dalam kegiatan administrasi barang persediaan, dilakukan pengelompokan
persediaan dengan barang persediaan guna mempermudah identifikasi barung kode barang cara melakukan penggolongan kode akun dan pemberian nomor persediaen sebagai berikut:
t.
Penggolongan berdas arkaflkode ak"rn barang persediaan a. 1.1.5.1.0.001 Persediaan Spare Part Listrik; b. 1.1.5. 1.0.002 Persediaan Spare PartPetalatw;
:
c.1'1.5.1.0'003PersediaansparePartBahanBangunan; d. 1.1.5.1.0.004 PersediaanBBM; e. i.1.5.1.0.005 Persediaan Keperluan ATK dan cetakan umum;
f. g. h. 2.
1.0.006 Persediaan
Kantor; 1.1.5.1.0.007 PersediaanTelekomunikasi; 1. L5.1.0.008 Persediaan Keperluan lain - lain' 1.1.5.
Pemberian nomor kode barang persediaan untuk gadang a. pemberian nomor kode barang persediaan untuk gudangdilakukan dengan cara sebagai berikut
:
contoh: Barang persediaan keperluan ATK dan cetakan umum(Amplop Logo)
I1s1.0.005 AMLO.0l
------.-------.1-___ Itl tra
I
I
--- --j---------> Chart of Account (Persediaan Keperluan ATK dan Cetakan
L------]
3
.
----r'
Umum) NamaBarang (AmplopLogo)
Baratg Persediaan Tata cara pencatatat penerimaan barang persediaan mengikuti prosedur
P encatatanPenerimaa n
Penerimaan B arang Persediaan.
4.
Pencatatan PengeluaratBatangPersediaan
Tata cara pencatatan pengeluaran barang persediaan mengikuti Prosedur Pengeluaran Barang Persediaan.
B. Prosedur
Pengelolaan Barang Persediaan
sebagai pengguna barang harus membuat fencana Rencana Kerja dan kebutuhan barang unit yang selanjutnya dituangkan keclatram Anggaran (RKA).
unit pemakai (user )
1.
Proseclur Permintaatr Barang Persediaan
a.
mengisi unit pemakai (user) menYampaikan permintaan barang dengan unit pemakai nota permintaan barangyang ditandatangani oleh Manager
(user)paclakantr:rpusatlkattorcai:alrgatauJunjorManagerunit
b. c.
pemakai(user)padaDistrik,ditujukankepadaUnityangmembidangi 1) fungsi Pengelolaan Aset (dapat dilihat di conloh lormulir ; fungsi dalam hal unit pemakai (user) adalah ulit yang memb'idangi ditanda Pengelolaan Aset, rnaka lbrmulir permintaan barang diisi dan pimpinan unit; tangani ttleh petugas yang ditunjuk dan diketahui oleh kepada apabila barang yang diminta tersedia, maka penyerahan barang pemakai (user) dilakukan dengan cara mengikuti Prosedur
unit
Pengeluaran Barang Persediaan;
d.
e.
yang apabrla barang yang diminta tidak tersedia, ntaka Manager unit kepada mernbidangi fun-esi Perrgelolaan Aset menyampaikan Nota Dinas Unit ST terkait dengan tidak tersedianya barang yang diminta oleh unit pemakai (user) untuk proses pengadaan, poin d di atas, unit ST atas Nota Dinas sebagaimala yang dimaksud pada (SPPBE) menyiapkan Surat Permitrtaan Pengadaan Barang Eksploitasi untuk dan disanipaikan 1<epacla Unit yang melnbidangi fungsi Anggaran kontrol anggaran, dan seterusnya mengikuti prosedur
dilakukan
f.
g h.
pengadaan dalam Ketentuan Pela.ksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa yang berlaku di Lingkungan Perum LPPNPI; dalam hal unit ST adalah unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset, maka clapat langsung menyiapkan Surat Pertnintaan Pengadaan Barang Eksploitasi (SPPBE) untuk selaniutnya diproses mengikuti prosedur pengadaan dalam Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang
danatauJasayangBerlakudiLingkungatlPerumLPPNPI, setelah proses pengadaan dilaksanakan, barang diserah terimakan kepada unit vang melnbiclalgi fungsi Pengelolaan Aset dengatr cara rnengikuti Prosedur Penerimaan Barang Persediaan. seianjutnya barang diserahkan oleh petugas pengeloia barang persediaan kepada unit pemakai (user) sesuai permintaan, dengan cara mengikuti Proseclur Pengeluaran Barang Persediaan'
2.
Prosedur Penerimaan Barang Persediaan: a. Penerimaan barang persediaan dilaksanakan dan dicatat oleh petugas berikut. p engelol a b ar ang persecl iaan dengan kelengkapan s ebagai 1II) " I ) Surat Perjanjian Jual Beli (dapat dilihat di contoh formulir
2)
Surat Perintah Kerja (tlapat dilihat di contoh formulir
I$
,
Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan atau Iasayang ditandatangani oleh Penyedia barang dan ataujasa, Senior Manager unit sT/ General ManagerlDistrik Manager, Pejabat unit yang memb idangi fungsi Pengelolaan Aset (dapat dilihat di contoh
3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan dilampiri
formulir V). a) Berita -Lcara serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan atau
Jasa untuk Kantor Pusat dibuat tangkap
5 (lima)
dan
didistribusikan kePada (1) Lembaran I : Penyediabarang danatauiasa; :
(2) Lembaranll : SPI; (3) Lembaran III : SM Unit ST; (4) Lembaran IV : Manager Unit Akuntansi Keuangan; (5}LembaranV:ManagerUnityangmembidangifungsi Pengelolaan Aset.
b)
Berita Acara Serah Terima Pekeriaan Pengadaan Batang dan atau Jasa untuk Kantor cabang dibuat ratgkap 3 (tiga) dan didistribusikan kePada. (1) Lembaran I : Penyediabarangdanataujasa; Lembaranll : Unit Akuntansi dan Keuangan;
{2) (3) Lembaran
4)
III :
Unit ST.
Memo Penerimaan yang dibuat oleh petugas pengelola barang persecliaan" sebagai dasar pencatatan penerirnaan barang persediaan
(mutasi tambah), yang selanjutnya didistribusikan kepada Unit yang membidangi fungsi Akuntansi dan l.Jnit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset (dapat dilihat di contoh formulir
b.
Vi)'
Pemeriksaan Barang Persediaan i ) setiap barang persediaan yang diterima harus diperiksa oleh unit ST bersama-sama clengan Unit yang membidangi fungsiPengelolaan Aset;
2)
Barang diterima oleh petggas pengeiola barang persediaan setelah dinyatakan baik dan lengkap sesuai clengan ketentuan, yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan atau Jasa.
3.
Prosedur Pengeluaran Barang Persediaan pengeluaran barang persediaan dari Gudang dilaksanakan dan dicatat oleh petugas pengelola barang persediaan dengan kelengkapan sebagai berikut: a. Bon Pengeluaran Rarang (RPB) dibuat oleh petugas pengeloia barang persediaan dan ditandatangani oleh (dapat dilihat
vil): 1) Penerima Barang;
di contoh formulir
2) 3)
b.
Unit ST. Manager tJnit yang membidangi fungsiPengelolaan Aset Kantor Pusatl Kantcsr cabangatau Junior Manager unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset tingkat Distrik sebagai konlrol pembukuan' Senior Manager
Memo Pengeluaran dibuat oleh petugas pengelola barang persediaan (mutasi kurang), sebagai dasar pencatatan pengeluaran barang persediaan fLrngsi dan selanjutnya didistribusikan kepada Llnit yang membidangi (dapat Akuntansi dan Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset dilihat di contoh formulir VIII) .
4.
Tata Cara Pengiriman Barang a. Pengiriman barang dilaksanakan atas dasar permintaan Llnit ST dan atas persetujuan Senior Managerunit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Fusat/ Fejabat Unit .vang membidangi fungsi Fengelolaan
b.
c.
Aset di Kanlor CabatglDistrik. Pengeiuaran barang untuk dikirim dari l(antor Pusat ke Kantor Cabang atau Distrik atau sebaliknya, atau dari Kantor Cabang ke Distrik atau sehaliknira. atau antaf Kantor cabangl l)istrik, selain Bon Pengeluaran Barang (BPB) petugas pengelola baralig persediaan wajib membuat Bukti Permintaan, Pengiriman dan Peuerimaan (BP3) (dapat dilihat di contoh fcrrmulir 1X) Bukti Permintaan Pengiriman dan Penerimaan (BP3) dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut f ) Untuk Gudang Pengirim a) diketahui dan ditandatangani oleh Senior Manager Unit yang membidangi tungsi Pengeiolaan Aset Kantor Pusati General lVlanager/ Distrik Manager; b) dikirim, dikontrol pembukuan dan ditandatangant olehManager Llnit yang membidangi fungsi Aset Kantor Pusat/ Pejabat Unit :
.
yang membidangi fungsi Pengeiolaan Aset Kantor cabang/ Distrik.
c) 2)
dilaksanakan dan ditandatangani oleh Petugas Pengirim dengan mencantumkan nama dan jabatan. Untuk Gudang Peneritna a) diterima dan ditandatangani oleh petugas penerima dengan :
b) c)
mencantumkan nama, jabatan dan tanggal. diketahui dan ditandatangani oleh Senior Manager Unit yang membidangi fungsi Pengetrolaan Aset Kantor Pusat/ Generai Manager/ Distrik N4anager; didistribusikan kepada Manager LTnit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusatl Pejabat unit yang membidangi fungsi Pengelol aan Aset Kantor C ab angl Di stri k"
Pertanggungi awaban
5
a
b.
c.
P
enggunaan B arang Persediaan
peralatan SJfrup}.ngambilanfi*urgPersediaan yang digunakan untuk penunjang operasional sesuai dalam daftar kekuatan alat-alat produksi, dipertanggungjawabkan dengan membuat Berita Lcara Pemasangan (BAP) dan penyerahan barang bekas paka\ (dapat dilihat di contoh formulir X). Berita Acara Pemasangan (BAP) disiapkan dan ditandatangani oleh Teknisi/ Petugas Pemasangan, diketahui dan ditandatanani oleh Unit Pemakai (user), Manager unit spesifikasi Teknis(sT), Manager Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset; Berita Acara Pemasangan (BAP) dibuat dalarn
3 (tiga) rangkap dan
distribusikan kePada: 1) Manager TJnh yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset untuk Kantor Pusatl Kantor Cabang atau Junior Manager; 2) Unit Pemakai (User); 3) Manager Unit ST.
Administrasi pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran batang persediaan ke dalam Kartu Barang Persediaan wajib diselenggarakan oleh unit pengelola barang persediaan (dapat dilihat di contoh formulir XI).
6
7
.
Laporanbulanan Barang Persediaan a. Laporan Barang Persediaan dibuat setiap bulan oleh Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat/ cabangl Distrik untuk disarnpaikan kepada Senior Manager IJnk yatry membidangi fungsi Aset dan Senior Manager Unit yang membidangi fungsi Aku ntan si Kantor Pu sat sel amb at -l a nb atny a tanggal 5 bul an b erikutny a. b. Laporan bulanan Biararlg Persediaan Kantor Pusat ditandatangani oleh Manager Unit yang mernbidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat, Kantor Cabang ditandatangani oleh Manager Unit yang membidangi fungsi Aset Kantor Cabangdan diketahui oleh General Managet, Distrik ditandatangani oleh Junior Manager Unit yang rnembidangi fungsi Pengelolaan Aset Distrik dan diketahui oleh Distrik Manager.
8.
Rekonsiliasi Nilai BarangPersediaan a. Rekonsiliasi nilai Barang Persediaan dilakukan setiap bulan oleh Unit yang yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset dengan
unit
b
membidangi fungsi Akuntansi untuk mendapatkan informasi yang alctxat terhadap nilai B ar ang P ers edi aan. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, dibuatkan rekapitulasi hasil rekonsiliasi yang drlandatwgani oleh kedua belah pihak (dapat dilihat di contoh formulir XII)'
9.
Stock Opname a. Pelaksanaan Stock OPname 1) Untgk mengetahui kebenaran
fisik, jurniah serta besarnya nilai Barang Persediaan setiap tahun harus dilakukan stock opttame
Barang Persediaan.
2)
yaflg Pelaksanaan Stock Opname tersebut diiakukan oleh tim dibentuk berdasarkan surat Keputusan Direksi dengan setrior
ManagerUnityangmembidangifungsiPengelolaanAsetKantor Pusat sebagai penanggungjawab untuk Kantor Pusat, surat Keputusan General Manager dengan Manager Unit yang membidangi fungsi Pengeiolaan Aset Kantor cabang sebagai penanggungjawabuntukKantorCabangdarrSuratKeputusanDistrik N4anager dengan Juniar Manager Lhit yang membiclangi firngsi Pengelolaan Aset Distrik sebagai penanggungjawab untuk Distrik'
b.
Hasil Stock OPname
Hasil Stock Opname dituangkan ke dalamberita acara yang ditandatangani clleh semua anggota Tim Stock Opname Barang Persediaan (dapat dlllhat di contoh lbrmulir
1)
Xllf),
Apabila dari hasil stock opname terdapat Barang Rusak; maka elibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ltnit ST dan Unit yang membidangi fungsi Pengeloiaan Aset, yang selanjutnya
2)
diusulkan untuk PenghaPusannY a' Apabila clari hasil Stoek Opname terdapat barang yang hilang, maka akan dibuat belita acara kehilangan dan diproses sesuai dengan
3)
ketentuanyangberlakuuntukdiusulkanpenghapusannya. Hasil Stock opname dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan nilai Barang Persediaan tahunan yang menggambarkan saldo awal mutasi dan saldo akhir nilai persediaan'
t0 Laporan Hasil Stock OPname a. Laporan hasil Stock Opname pacla Kantor Pusat disarnpaikan oleh Senior Manager unit yang membidangi fungsi Aset kepada Direktur Keuangan dengan tembusan Kepala Satuan Pengawasan Intern' b. Laporan hasil Stock Opname pada Kantor Cabang disampaikan oleh General Manager kepada Direktur Keuangandengan tembusan Senior Manager Lrnit yang mernbidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat dan I(epala Satuan Pengar'l'asan Intern.
c.
Pada Distrik disampaikan oleh Distrik Manager kepadaDirektur Keuangan dengan tembusan Senior Manager Linit Pengelolaan Aset Kantor Pusat dan Kepala Satuan Pengawasau lntem'
C. Pelaporan Barang Persediaan
1.
laporan kegiatan yang harus dlbuat oleh unit yang membidangi fungsi Aset terkait dengan pengelolaan barang persediaan adalah sebagai berilnrt: a. Laporan bulanan nilai Barang Persediaan yang memuat nllai saldo awal' nilai penerimaan, nilai pengeluaran dan nilai saldo akhir setiap kegtatan Laporun
-
bulanan;
b.LaporanpelaksanaanStockopnameBarangPersediaan.
2.
oleh Laporan - laporan tersebut disampaikan Kepada Direktur Keuangan Aset untukKantor Senior Manager IJ nit y ang membidangi fu ngsi Pengelolaan untuk Pusat, General Mtarlager untuk Kantor Cabang, dan Distrik Manager Distrik. Untuk Kantor Cabang dan Distrik, disampaikan tembusan kepada Kepala SPI dan senior Manager IJnh yang membidangi fungsiPengelolaan Aset Kantor Pusat.
D.
Kartu Catatan Lain (KCL) yang Kartu Catatanlain (KCL) merupakan kartu yang berisikan catatanatas aset di6,atat memenuhi h,riteria Kebijakan Akuntansi untuk dibiayakan langsung dan secara extra comptable, dengan perlakuan sebagai
berikut (dapat dilihat di contoh
formulir )flV):
1.
2. 3. 4.
penghapusaflnya dilakukan sampai barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi,hrlang atau rusak; penanggung iawab adalah unit pemakaibatang(user),
laparundibuat secarabetkala. lokasi/ sebagai pengendali an dan untuk mengetahui kebenaran penempatan nlangafl, dapat dilakukan dengan menggunakan media Kartu Inventaris Ruangan
(KR)
BAB
III
PEr]{G}IAPUSA|{BARANGPERSEDI,AANTIDAKPR0DIIKTIF Produktif A. Penghapusan dan Pemusnahan Barnng Persediaan Tidak
l.
T'ujuan penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif adalah untuk nilai mengeluarkan nilai Barang Fersediaan Tidak Produktif dari daftar Barang Persediaan, yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. rusak dan tidak clapat dipergunakan lagi; b. secara teknis tidak dapat digunakan la-ei akibat ketinggalan teknologi; c. peralatan induk sr-rdah tidak ada lagi/tidak bermanfaat lagi; d. melampar-ri batas waktu penggunaannyalkadaluwarsa; e. mengalami perubahan dalam spesifikasi seperti terkikislaus; f. hilang akibat kesalahanlkelaiaian, alasan tidak terduga \litrce ntcgeure),
g
2.
hal - hai lain sesuai dengan ketentuar/peraturan yang berlaku.
Pakai Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif dan Barang Bekas dilakukan dengan cara. a. dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. dimusnahkan apabila tidak laku dijual'
B. Tata cara Penghapusan Barang Persediaan Tidak Produktif
1.
persiapan penghapusan Barang Persediaan Tidak Produlrtif dilakukan oleh Tirn Penghapusanyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
2.
yang Susunan keanggotaan Tim Penghapusan dapat terdiri dari unsur unsur fungsi Akuntansi, fungsi Pengelolaan Aset, Unit ST dan unit -
membiclangi unit lain yang dianggaP Perlu,
3.
Tim Penghapusan mempunyai tugas sebagai berikut: z. membuat usulan penghapusan barang Persediaan tidak produktif sesuai hasil laporan Tim lnventarisasi dan Stock Opname dan disampaikan
b. e. d. e.
kepadaDirektur Keuangan; melakukan analisis terhadap usulan Barang Persecliaan Tidak Produktif sebelum mendapat persetujuan Direksi; rrielakukan penaksiran harga jual berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap barang yang telah disetujui oleh Direksi untuk dihapuskan' melakukan tindak lanjut penghapusan untuk dijual atau dimusnahkan; membuat berita acara tindak lanjut penghapusan Barang Persediaan
Tidak produktif dan melaporkan kepada Direksi dengan
tembusan
kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Senior Manager
Unit yang
membidangi fungsi Aset.
4.
merrurat usulan tata Usulan penghapus anBarangPersediaan Tidak Produktif yang cara pelaksanaafl penghapus anrrya, yaitu dihapus secara administrat\f dijual (apabila selanjutnya akan dihib altkan, dimusnahkan/dihancurkan atau jual)' akan dijual wajib disertai taksiran harga
5.
telah setelah usulan penghapusan Barang Persediaan Tidak Produkif mendapatkan persetujuan dati Direksi, selanjutnya Direksi menetapkan inventaris keputusan untuk menghapusbukukan barang tersebut d2ri daft'ar dan kekay aan
6. c.
P
eru sahaan.
Hasil penjualan disetorkan ke kas Perusahaan
Tata CaraPenyerahan dan Penghapusan Barang Persediaan Bekas Pakai
1.
operasional Setiap penggantian Barang Persediaan untuk peralatan penunjang pakainya sesuai dalam daftar kekuatan alat-alat produksi, maka barang bekas
Berita harus dikembalikan ke gudang disertai bukti penyerehanbara*gberupa Acar a Pemasangan (BAP).
2.
yang Barang Bekas Pakai yang dikembalikan ke gudang disimpan ditempat disediakan diberi label dan keterangan'
3.
pemusnahan Barang Persediaan bekas pakai ditetapkan oleh Senior Manager unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Asetuntuk Kantor Pusat dan General Manager I Distrik Manager.
Barang Persediaan bekas pakai laku untuk dijual, maka hasil jika tidak penjualannya dapal langsung disetor kepada kas Perusahaan dan
4. Jika
laku dijual daPat dimusnahkan'
5.
Untuk Bwang Persediaan yang dinyatakan oleh Unit ST dengan kondisi kedaluarsa atau rusak ditvangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganr oleh Unit ST, Senior Managu Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusatl Manager lJrit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor CabanglJunior Manager Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Distrik, dan diketahui oleh Direktur Keuangan untuk Kantor Pusat/ General Managet I Distrik Manager.
6.
pemusnahan Barang Persediaan yang dinyatakan kedaluarsa atau rusak sesuai
angka 5 diatas, diusulkan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan.
D. Tat* f,aru
Tidak Perhitungan Taksiran Ilarga Jual Barang Persediaan
Produktif Fersediaan Tidak Tirn Penaksir Harga membuat taksiran hatgakhususnya Barang cara Produktif yang mengandung logam, dapat dijual sebagai besi tua dengan perhitungan:
'l'aksiran Ilarga Jual
:
berat barang x harga/kg'
E. Kewenangan Pengh*pusfin Barang Persediaan
Tidak Produhtif
'Iidak Produktif ditetapkan oleh Direksi, setelah Tim menyetujui usuian penghapusan Barang Persediaan Tidak Produkif dari
Penghapusan Barang Perserliaan Pengl-rapusan.
F.
pelaksanaan Tindak Produktif
1.
Lanjut
Penghapusan Barang Persediaan Tidak
Setelah mendapat persetujuafl penghapusan, maka dalam pelaksanaan pemusnahan (untuk barang-barang yang tidak bisa dijual) dan penghapusan (untuk harang-barang yang masih bisa dijLral) akan dilakukan oleh Senior Manager f,Jnit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Senior Manager Unit yang membidangi tungsi Pengelolaan Aset untuk Kantor Pusat/ Manager Unit yang mernbidangi tungsi Pengelolaan Aset utrtuk Kantor Cabangr Junior * Manager t1nit yang mernkridangi fungsi Pengelolaan Aset Distrik, bersama sama dengan unit lerkait.
2.
Apabila Barang Perseiliaan Tidak Produktif tersebut dapat dijual maka hasil penjualan disetorkan lte Kas Perusahaan sebagai pendapatan iain-lain'
BAB IV PENGELOLAAN ASET TETAP
A.
ntata CartPencatatan Administrasi Aset Tet*p Tata carapencatatan Administrasi Aset Tetap Diatur sebagai berikut
1.
Pencatatan Administrasi Aset Tetap
a.
b.
c.
:
:
dan Pencatatan Aset Tetap yang diperoleh melalui pengadaan barang Berita Acara atau jasa dilaksanakan atas dasar memo penerimaan setta Acara Serah Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan Lampiran Berita prestasi fisik Terima Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa atau Laporun 100% (seratus persen) peketiaan pemborongan' dan atau Pencatatan Aset Tetap yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah penyertaan Modal Negara, dilaksanakan atas dasar Berita Acara Serah Terima atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petcatatan Aset Tetap yang diperoleh atas hibah, hasil kompensasi dan Acata hasil tukar menukar dari pihak lain dilaksanakan atas dasar Berita perundangSerah Terima atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan undangan Yang berlaku.
d.
e.
pencatatan mutasi Aset Tetap dari Kantor Pusat ke Kantor Cabangl Distrik atau dari Kantor Cabangl Distrik ke Kantor Cabangl Distrik lainnya, berdasarkan atas Bukti Permintaan Penerimaan dan Pengiriman (BP3) dan dicatal dengan memo mutasi' pencatatanAset Tetap dilaksanakan oleh Unit yang membidangi fungsi
Aset
.
pekerjaan danpengadaan barangyang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap harus memenuhi kriteria dalam Kebijakan Akutansi untuk dikapitalisasi sebagai Aset TetaP. Proses Pencatatan Mutasi Aset Tetap Proses pencatatan mutasi Aset Tetap diiakr"rka.n berdasarkan Penerimaan barang dan atau jasa yang diperoleh melalui .
a.
:
barang datl atau jasa yang dilaksanakan Perusahaan, dapat diterima setelah Aset Tetap tersebut mencapai fisik pekerjaan 100 0i (seratus persen) dan teiah dioperasionalkan, serta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pefiama Pekerjaan' Bantuan clari Pemerintah dicatat setelah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau ketentuan lain sesuai
1) Pengadaan
Z)
dengan peraturan perundang-undangan
3)
Hasil Pengalihan, hibah, hasil kompensasi dan tukar menukar dicatat sebagai penambahan Aset Tetap yang dapat digunakan untuk
berita acat a mendukung kegiatan operasional y ang dituangkan dalam perundang-undangan. atau ketentu an lain sesuai dengan peratutan guna usaha dicatat 4) perolehan Aset Tetap yang beras al dafi hasil sewa Perusahaan, berdasarkan nilai waiar oleh tim yang ditunjuk oleh dilakukan apabila nilainya dianggap cukup material, maka dapat penilaian oleh konsultan independen yang ditunjuk atas kesepakatan bersama antara investor dengan Perusahaan' usaha s) perolehan Aset Tetap yang berasal dari hasil kerja sama (BTO), dengan pola Bangun serah Kelola / Built Transfer operation yarLg dicatat berdasarkan penilaian oleh konsultan independen atas kesepakatan bersama arfiara investor dengan
ditunjuk
Perusahaan.
usaha 6) perolehan Aset Tetap yang bxasal dari hasil kerja sama (BoT), dengan pola Bangun Kelola serah / Built operation Transfer
yafig dicatat berdasarkan penilaian oleh konsultan independen ditunjuk atas kesepakatan bersama arfiara investor dengan
Perusahaan. usaha 1) perolehan Aset Tetap yang betasal dari hasil kerja sama dengan pola Kerja sama operasi (Kso), dicatat berdasarkan p*niluir., oleh konsultan independen yang ditunjuk atas kesepakatan
bersama atttat a investor dengan Perusahaan' Kantor 8) Mutasi dari Kantor Pusat ke Kantor CabanglDistrik atau dati CabanglDistrik ke Kantor Cabangl Distrik lainnya dapat dilakukan setelah adanya analisis kebutuhan, yang diajukan ke Kantor Pusat
untuk mendapat persetujuan dan d\catat berdasarkan Bukti Permintaan Penerimaan dan Pengiriman (BP3) danMemo Mutasi.
b.
Mutasi dariKarfior Pusat keKarfi.or CabanglDistrik danKantor Cabangl Distrik ke Kantor Cabangl Distrik lainnya dapat dilakukan dengan mengajukan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan. Proses pengiriman barang harus didukung Bukti Permintaan Penerimaan dan Pengiriman (BP3) yang dikeluarkan olehunit yang membidangi fungsi Pergudang an dan dilengkapi dengan Merno Mutasi yang dikeluatkan oleh unit yang membidangi fungsi Aset. (mengganakan Contoh Formulir
XIII).
c.
B.
Bukti Permintaan Penerimaan dan Pengiriman (BP3) dan Memo Mutasi Aset Tetap didistribusikan kepada unit yang membidangi fungsi Aku ntan s i d an rJ nit y ang memb idangi fu ngsi Aset'
T*ta C*ra, Pengelompokan Aset Tetap mempermudah mengidentifikasi Aset Tetap perlu dilakukan pengelompokan kode akun dan pemberian nomor kode Aset Tetap yatg diattx
untuk
sebagai berikut:
PengelompokanAsetTetapTidakBergerakterdiriatas:
1.
a. b. c.
1.3.1.0.0.00T tanah; i.3.1.0.0.002 banganan dan lapangan, diantaranya pagar,pas Jaga' j alan, halaman parkird an lain-lain yang sej eni s , gedung 1.3.1.0.0.003 bangunan gedung, diantarunya tower ATC' yang operasional, gedung perkantorandan lain-lain sejenis.
2.
Pengelompokan Aset Tetap Bergerak terdiri atas:
a.
yang 1.3,1.0.0.004 Alat bantu navigasi, yaitu peralatan.perulatan digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan
b.
1.3. 1.0.0.005
c.
1.3.1.0.0.006
navigasi penerbangan; Alal-alat kantat, antara lain seperti mesin ketik, meja kerja, kursi, filling cabinet, brankas, komputer kantor' printer kantor danlain-lain yang sejenis; jaringan Instalasi dan Jaringan, anttara lain seperti server dan lain-lai n y ang
d.
1.3.1.0.0.007
sej
enis;
Alat Pengangkutan, antara lain kendaraan bus, minibus, yang sedan, pick up, sepeda motor, sepeda dan lain-lain sejenis;
e.
1.3.i.0.0.008
Aset lain-lain yaitu peralatan-peralatan lain yeng digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan.
f. C.
1.3. 1.0.0.009
Aset KSO ( Kerja Sama OPerasi )
[nventarisasi Aset TetaP Tujuan inventarisa si ar*.at a lain adalah : untuk melakukan fungsi pengendalian Aset Tetap; untuk mengetahui iumlah dan kondisi fisikserta nilai Aset Tetap setiap akhir tahurV Periode tertentu; untuk mengetahui kebenaran penempatao lokasi/ ruangandapat
a. b. c.
2.
menggunakan media Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)' pelaksanaan inventari sasi dilaksanakan sebagai berikut : dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk Kantor Pusat, Surat Keputusan General Manager untuk Kantor cabangdan surat Keputusan Dstrik Manager untuk Distrik; penanggung jawab untuk Kantor Pusat adalah Senior Manager unityang membidangi fungsi Aset, Manager unit yang membidangi fungsi Aset
a.
b.
pada
Kantot
Cabang dan Junior Manager TJn* yang membidangi fungsi
Aset Distrik.
3.
Penomoran Barang Inventaris'
Contoh: Meja Kerja VzBta
1 .tlll
.3. 1.q.0.00s.0q3.0 tlll ttll r-
-------
1
]---i
.00 1-1006 ----
tll lll lll
rtl :- _
i-- - +
---> '-----;--->
__l_ tl
_-
--
L
|----> I
*) **)
4.
Chart
of Account (Nx-alat
Kantor) Kode Barang (Meja) Type Barang (Meja %B\ta) Nomor Urut Barang
Lokasi/ ruangan dapat diketshui melalui nomor urut barang melalui Llntuh membedakan aset tetsp atau KCL dapat diketahui Chart ofAccount
Laporan Hasil Inventarisasi Aset Tetap a. Hasil dari inventarisasi Aset Tetap dituangkan dalam berita acara yang
b. c.
dhandatanganiolehsemuaafiggotapelaksanaTimlnventarisasi (menggunakan Contoh Formuiir XIV)' Hasil Inventarisasi dipergunakan sebagai dasar penyusunan Laporun mutasi Aset Tetap Tahunan (LATT) yang menggambarkan saldo awal, dan saldo akhir Aset TetaP. Penanggun giawab laporan hasil Inventarisasi Aset Tetap adalah:
1) Senior Manager unit yang membidangi
fungsi Aset pada Kar(or
Pusat;
Manager Unit yang membidangi fungsi Aset dengan diketahui oleh General Manager pada Kantor Cabatg; 3) Junior Manager yang membidangi fungsi Aset diketahui oleh Distrik Manager Pada Distrik. Laparar Hasil Inventarisasi Aset Tetap disampaikan kepada Direktur Keuangan. untuk laporan dari Kantor cabangl Distrik disampaikan Aset tembusan kepada Senior Manager Unit yang mernbidangi fungsi Keuangan' dan senior Manager unit yang membidangi fungsi Akuntansi
2)
d.
5.
Rekonsiliasi Nilai Aset TetaP a. Rekonsiliasi pencatatan Aset Tetap antaraUnit yang membidangi fungsi Pengelalaan Aset dengan unit Akuntansi Keuangan dilakukan tiap
b.
triwulan. Hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh pimpinan unit yang membidangi fungsi Aset dan pimpinan unit yang membidangi fungsi Akuntansi Keuangan.
D. Pelaporan Aset TetaP
laporan kegiatan peketiaan yang harus dtbuat oleh Unit yeng membidangi fungsi Aset adalah sebagai berikut : 1. Laporan Mutasi Barung Triwulan atas batang-batang inventaris yang menggambarkan mutasi baruog-barung inventaris setiap triwulan (menggunakan Contoh Formulir XV )' 2. Laporan Tahunan Aset Tetap yang menggambarkan nilai saldo awal, nllai mutasi dan nilai saldo (menggunakan Contoh Formulir XVIA) lengkap Contoh dengan rekapitulasinya (menggunakan Contoh Formulir XVIB dan Laporan
-
Formulir XVIC).
3.
Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Keuangan selambatlambatnya tanggal5 bulan berikutnya. untuk laparan dari Kantot cabang disampaikan tembusan kepada Senior Manager IJnit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset.
BAB V PENGIIAPUSAN ASET TETAP
A.
Penghapusan Aset TetaP
aset Penghapusbukuan adalah setiaP tindakan menghapuskan pembukuan atau [eraca Perusahaan, yang dilakukan karena
tetap
dari
:
1.
Pemindahtanganan Aset Te'tap Pemindalrt anganafi adalah setiap tindakan mengalihkan atas Aset Tetap Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan dimaksud kepada pihak lain, dengan c&ra
a.
"
Penjualan
apabila Pemindaht atuganan dengan cafa penjualan dapat dilakukan memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut : 1) secara teknis dan atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi (Aset Tetap Perusahaan apablla tetap dipertahar*
2)
Tidak Produkif); penggantt secara teknis dan atut ekonomis tetdapat alternatif atau lain yang lebih menguntungkan Perusahaan;
3)diperuntukkanbagikepentinganumumsesuaidenganketentuan peraturan Perundang-undangan,
4) 5) 6)
diperlukan oieh Kementerian atau Lembaga Negara/Pemerintah dalam rangka Pelaksatraan tugas dan fungsi Kenegaraan atau Pemerintahan, bagian dari pr agr amrestrukrisasi dan penyehatan Perusahaan; satu-satuny
a
alternatif sumber data bagi Perusahaan untuk
kebutuhan yang sartgat mendesak. Penjualan Aset Tetap dilakukan dengat cata
1)
'
Penawaran Umum
a) b)
pelaksanaan penawaran umum dilakukan oleh Tim Penjualan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi; penawaran umum dilakukan secara terbuka dengan pengumurnan luas, minimal melalui 1 (satu) media cetak dan
atau website Perusahaan yang bertujuan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak; Penju alan dapat meminta pelaksanaannya dilakukan oleh
c)
Tim
d)
dan atau dihadapan pejabat lelang sesuai peratutar perundangundangan tentang lelang; biaya operasional dan honorarium Tim Penjualan ditetapkan
Direksi dan dibebankan kepada Perusahaan'
2)
Penawaran Terbatas
Penawaran terbatas dapf dilakukan apablla memenuhi salah satu dari per sy ar atan sebagai berikut : a) telah dilakukan penawaran umum sebanyak 2 {dua} kali namun
b) 3)
tidak terjual; terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aset Tetap hanya dapat dijual kepada pihak tertentu.
PenunjukanLangsung Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari persyaratan sebagai berikut : a) telah dilakukan penawaran terbatas sebanyak 2 (dua) kali namun
tidakteriual;
b) c) d)
diperuntukkanbagikepentingan umum; terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan Aset Tetap hanya dijual kepada satu pitrak tertentu dan tidak menlrngkinkan dijual kePadaPihak lain; rumah dinas yang dijual kepada penghuni sah (apabila ditetapkan untuk dijual kepada penghuni sah);
e) t
penjualan dilalcrkan kepada Badan usaha Milik Negara (BUMN) lain atau anak perusahamBuMN yang sahamnya9Qo/o (sembilan puluh persen) atau lebih dimiliki oleh BUMN; atau penjualan dilakukan kepada kementerian atau lembaga neganlpemerintah dalam ratgka pelaksanaan tugas dan fungsi kenegaraan atau Pemerintahan.
b.
Tukar Menukar 1) tukar menukar dapat dilakukan apabrla merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi Perusahaan atau urttuk kepentingan
2) 3)
4)
5)
umum; nilai barang milik pihak lainyang dipertukarkan dengan Aset Tetap Perusahaan, minimal sama dengan Aset Tetap milik Perusahaan yang dipertukarkan; dalam hal nilai barang milik pihak lain dimaksud pada poin b lebih rendah daripada nilai Aset Tetap Perusahaan yang dipertukarkan, maka pihak lain tersebut wajib menambah kekurangan nilai aset tersebut dengan membaYar tunai; dalarn hal nilai batang milik pihak lain dimaksud pada poin b lebih tinggi daripada nilai Aset Tetap Perusahaan yatg dipertukarkan, maka Perusahaan dapat menambah kekurangan nilai aset tersebut dengan membayar tunai, sepanjang tukar menukar tersebut dapat
dilakukan karena kebutuhan Perusahaan, Perusahaan wajib mempertimbangkan potensi barang lain yang dipertukark an dengan Aset Tetap Perusahaan'
milik pihak
Ganti Rugi Ganti rugi hanya dapatdilakukan untuk kepentingan umum'
c.
Aset Tetap Dijadikan Penyertaan Modal Aset Tetap dijadikan penyertaan modal dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan'
CaraLain Car a la\n hanya dapat dilakukan apablla : 1) pemindaht afigafia} deogan cara peniualan, tukar menukar' ganti rugr dan penyertaan modal tidak dapat dilakukan; 2) Aset Tetap yang dipindahtangankan nilainya tidak signifikan terhadaP total aset Perusahaan;
3)
tidak mengganggu kegiatan operasional/bukan Aset Tetap Produktif Perusahaan.
2.
Kondisi Tertentu Kondisi tertentu adalahpenghapusbukuan terhadap Aset Tetap yang a. hllang;
b. c. d. e.
'
musnah;
rusak tidak dapat dipindahtangankan {total lost); biaya pernindaht angenan lebih besar daripada nilai ekonomis yang dipero leh dari p emin dahtanga*an tersebut ; dibongkar untuk dibattgun kembali atau dibangun menjadi aset tetap yang lain yaflg anggarannyatelah ditetapkan oleh Menteri selaku kuasa Pemilik Modal di dalam surat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP);
f. g.
dibongkar untuk tidak dlbangun kembali sehubungan dengan adanya pr o g am lain y ang direncanakan dalam RKAP ; berdasarkan peratutanperundang-undangan danatau ptrtusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Aset Tetap tersebut tidak lagi menjadi
milik atau dikuasai oleh Perusahaan.
B.
Kewenangan Persetujuan Penghapusan Aset Tetap 1. persetujuan pemindahtanganen diberikan oleh Pemilik Modal, dengan mel ampirk an tanggapan teriuli s dari Dewan Pengawas' 2. Persetujuan pemindahtanganafi untuk Aset Tetap Bergerak dengan umur ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun persetujuannya diberikan oleh
3.
Dewan Pengawas; Persetujuan penghapusan dengan kondisi tertentu diberikan oleh Dewan Pengawas;
4. 5.
Masa berlaku persetujuan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbilkannya persetujuan Pemilik Modal atau Dewan Pengawas; Dalarn hal penghapusbukuan dan pemindahtanganan belum dapat direalisasikan daiam kurun waktu 1 (satu) tahun, Direksi dap*t mengajukan
mengenai kendala permohonan persetuju at iz\n baru disertai penjelasan fencana pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtanganefi serta penyelesaiannYa
C. Tata Cara PenghaPusan Aset TetaP
1.
penjualan, Penghapusan karana pemindahtangafiar1 aset tetapdeilgan cara dahulu tukar menukar, ganti rugi, penyertaan modal dan cara lain terlebih tata cara memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dilakukan dengat sebagai berikut
a.
:
Direksi mengaiukan permohonan tanggapan tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan
1) 2)
:
kajianlegal atas Aset Tetap yang dimohonkan perghapusbukuannya; yang kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah akan diPeroleh Perusahaan);
3)penjelasanmengenaialasanpenghapusbukuandanata,J
4) 5)
6) b. c.
d.
e.
pemindahtangafiafi; tetap fencafla investasi pengganlt/pembangunan kembali atas aktiva yang akan dibongkar dimana an}geftrlnya telah ditetapkan dalam
RKAP yang disahkan oleh Menteri selaku kuasa Pemilik Modal; dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acaru {apabila hilanfmusnah) serta datalain berupa lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap dan foto kondisi terakhir; cara pemindabtanganan yang diusulkan'
Dewan Pengawas memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi' Dalam hal Dewan Pengawas belum dapat memberikan persetujuan tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut
harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas' Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, Dewan Pengawas sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan. Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapantertulis dalam
yang telah ditetapkan, maka Direksi dapx meminta persetujuan Menteri disertai dengan penjelasan bahwa usulan tersebut tanpa disertai tanggapan Dewan Pengawas karena belum diperoleh kurun
f.
waktu
dalamkurun waktu Yang ditetaPkan' Setelah memperoleh tanggapan tertulis Dewan Pengawas atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di atas, Direksi mengajukan permoho nan kepada Pemi ik Mo dal di sertai dengan : 1
1)tanggapantertulisDewanPengawasataupenjelasanmengenaitidak adany a tafiggap an tertuli s D ewan Pengawas ;
2) 3)
kajian legal atas atas Aset Tetap yang dimohonkan penghapusannya; yang t a;ian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah akan diperoleh Perusahaan);
4)
penjelasan mengenai alasan penghapusbukuan
5)
dan
atut
pemindahtanganan; pendukung berupa bukti kepemilikan, betita acata (apablla Jokon "n hilang/musnah) serta datalain berupa lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi Aset Tetap dan foto
6)
kondisi terakhir; cara pemin dal*angananyang diusulkan'
Pemilik Selanjutnya Direksi menunggu persetujuan atau tanggapan dari Modal sampai dengan 30 (tiga puluh) hati setelah perrnohonan h
disampaikan. Dalam ha1 Pemilik Modal belum dapat memberikan persetujuan atav tanggapefi karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut akan disampaikan secafa tertulis kepada Direksi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas,
Direksi akan mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Pemilik Modal paling lambat 30 (tiga puluh) hati sejak menerima ataro memperoleh dataatau informasi lain yang dibutuhkan' Penghapusbukuan karcna kondisi tertentu
a.
Direksi mengajukan permohonafi tanggapan tertulis kepada Dewan Pengawas diserlai dengan
1)
2) 3)
4) 5)
6) b.
:
kajian legal atas Aset Tetap yang dimchonkan penghapusbukuannya; kajian ekonomis {termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh Perusahaan; penjelasan mengenai alasan penghapusbuk:uan dan atut pemindahtangaflan; rencana investasi penggantt/pembangunaa kembali atas Aset Tetap yang akan dibongkar dimana afiggarunnya telah ditetapkan dalam RKAp yang disahkan oleh Menteri selaku kuasa Pemilik Modal; dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acata (apabtla
hilang/musnah) serta dalalain berupa lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi Aset Tetap dan foto kondisi terul
Dewan Pengawas akan memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan dari Direksi'
c.
d.
persetujuan Dalam hal Dewan pengawas belum dapar memberikan hal tersebut tertulis karcna memerlukan data atav informasi lain, maka kurun waktu akan disam palkan secara tertulis kepada Direksi dalam sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas' di atas, Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c pa|ing Dewan Pengawas akan memberikan persetujuan atau penolakan atau lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima atau memperoleh data
informasi lain
Y
ang dibutuhkan'
D.TataCaraPenghapusanAsetTetapTidakProduktif dati usulan penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif merupakan bagian teknis pemindahtan ganafi dengan cara peryualan untuk Aset Tetap yang secara apabila tetap danatau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi Perusahaan dari dipertahankan yang dibuat berdasarkan hasil laporan Tim Inventarisasi Manager unit Kantor Pusat atau Kanto r cabang dan disamp aikan kepada senior yang membidangi fungsi Aset.
Klasifikasi usulan penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif sebagai berikut : 1. Umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun, dihapus dengan cara'. a. dijual kepada umummelalui Kantor Pe\aya*an Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); b. dijual kepada umum tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
c.
danLelang(KPKNL); dan dijual kepadz karyawan tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang(KPKNL) (hanya khusus rumah dinas)'
Siklus proses Penghapusan Aset Tetap Tidak Produtrcif Umur Ekonomis Diatas 5 (lima) Tahun sebagaimana tersebut dalam Gambar I Umur ekonomis sampai dengan 5 (lima) tahun, dihapus de,ngan cara'. a. dijual Kepada umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) b. dijual kepada umum tatpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL)
Siklus Proses Penghapusan Aset Tetap Tidak Produktif Umur Ekonomis Sampai Dengan 5 (lima) Tahun sebagaimana tersebut dalam Gambar II.
E.
Tata Cara Pemindahtanganan Rumah Dinas
1.
Pemindaht afi1anafirumah dinas dengan carapenjualan
pemindaht*lunun rumah dinas dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat berikut : a. secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan bagi Tetap Perusahaan apab\la t6tap dipertahankan keberadaannya (Aset Tidak Produktif);
alau pengganti iain secara teknis daruatau ekonornis terdapat alternatif
b.
yang lebih menguntungkan Perusahaan ; peraturan perrintukkan bagi kepentingall umum sesuai dengan ketentuan Ruang I Rencana Umltm i**rr,long- undangun dan Rencana Umum'fa1a wilayah Kerja (RUTR/RUTRWK) yang telah disahkan
Tata
Rua=ng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dalam diperlukan oleh Kemenierian atau lemba ga negaralpemerintah
rangka pelaksanaan tugas rlan fungsi kenegaraan atau pemel'intahan; baglan iari program restrr'tkrisasi dan penyehatan Perusahaan' kebutuhan saiu-satunya aiiernatif surnber dana bagi Pelusahaan untuk yang sangat mendesak.
f
sebagai berikut ' Tata cara penjualan rumah dinas dilaksanakan dengan proses yailg akan dijual clitawarkan terlebih dahulu kepada
a.
b. c. d. e.
rumah dinas
penghuni sah; dalam waktu Palir,g lambat 3A $iga puluh) hari setelah ditawarkan, penghuni wajib untuk menyatakan terminat membeli atau tidak rumah dinas tersebut; apabila dalam jangka waktu yang telah dite_utukan penghuni belum memberikan tu*uion, maka iiurggup ticlak berminat ultuk membeii rumah dinas; rumah dinas, apabita penghuni rnenyatakan kesediaannya tlntuk membeli sudah penghuni maka daiam waktu prting lanrbat 30 (tiga puluh) hari, kepada harus mengaiukan plr*olronan pembelian runlah dinas tersebut Perusahaan, kewajiban menarvarkan terletrlh {ahulu kepada karyawan tidak berlaku apabila 1l pemindahtanganan *u*unr, diiakulcan karena diperuntukkan bagi diperlukan ole1i kementerian atau Lembaga kepentingun .
Negara/Plmerintah,
Z)
bigian dari program restrukturisasi
dan
penyehatan Perusahaan danlatau dijadikan penyertaatr moda1. iuta* hal penjualan Aset Tetap benrpa tanah_.di1akr-rkan terhadap satu areal yang didalarnnya terdapat rumah dilas, Direksi dapat meniual tceseluruhan areal iersebut dalam satu paket termasuk rumah
clinas setelah dilakukan pengkaiian yang menunjukkan
bafuwa
penjualan dalam satu paket lebih nienguntungkan Perusahaan. ')
pernindahtailganan Rumah Dinas dengan cara Tukar Menukar PemindahtallE anan rumah dinas dengan cara tukar menukar dapat dilakukan apabila: ; merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan; atau b. rintuk kepentingan umum. Pemindahtanganan Rumah Dinas dengair cara Ganti Rugi Pemindahtungu,ru, rumah dinas dengan cala ganti rugi hanya dapat dilakukan daiarn rangka kePentingan umum.
4.
pemindahtanganan Rumah Dinas dengan cara Dijadikan Penyertaan Nlodal modal Pemindahtanganan rumah dinas dengan cara dijadikan penYertaan
dapat diiakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan per"gndanglain. unrlangan mengenai tata carapenyertaan rnodal BUMN pada perusahaan
F.
G.
Pelaksanaan Penghapusbukuan Aset Tetap
1.
pelaksanaan penghaplrsbukuan karena kondisi tertenfii dilakukan setelah Direksi' mernperotreh izin dari Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh
2.
setelah Pelaksanaan penghapusbukuan karena Pemindahtaoganafi dilakukan teriadi Pemindahtanganan.
Pelaksanaan Pemindahtangan:tn Aset Tetap
1.
Pemindahtanganan dilakukan sesual dengan cara Pomindahtanganall Yang disetujui oleh Pemilik Modal atau l)ervan Pengawas dan ditetapkan oleir
Direksi. 2.
untuk mendapatkan nilai jual Aset Tetap yang optimal, dapat menggunakan jasa pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dalam rangka melaksanakan pemasaran peniualan dari aset tetap dengan mempertimb angkan manfaatnY a.
Pemilihan dan penunjukan jasa pihak lain untuk melaksanakan tugas pemasaran penjualan ditentukan oleh Direksi berdasarkan perafixafi pengadaan barang dan j asa.
Pelaksanaan Pemindahtanganan dengan cara penjualan dan tukar menukar penetapan sudah harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah calon pembeli dan calon penukar dengan memperhatikan masa berlakunya persetujuan Pemilik Modalatau Dewan Pengawas "
H.
Penaksiran Harga Minimum
1. Dalam rangka menetapkan
harga
iual, nilai tukar dan nilai gatrti rugi
minimum atas Aset Tetap Perusahaan, Pemilik Modal atau Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan, dapat menetapkan agar Direksi membentuk Tim Penaksir Harga atau menggunakan jasa perusahaan penilai.
Z. Dalam hal Pemilik Modalatau Dewan Pengawas tidak memberikan
penetapan, Direksi dengan kewenangannya sendiri membentuk Tim Penaksir lHLarga atau menggunakan j asa perusahaan penilai'
3.
Dalam hal pembentukan Tim Penaksir Hatga, maka Tim tersebut beranggotakan atas wakil-wakil dari perusahaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)dan instansi lain yang diangggap perlu
berakhirnya masa Masa tugas Tim Fenaksir harga ditetapkan sampai dengan berlaku persetujuan pemindahtanganan atau dengan telah terlaksananya Pemindaht angananAset T'etap, maoa yang lebih dulu'
4.
Tidak Produlrtif Tata cara Perhitungan Taksiran Flarga Jual Aset Tetap meraksanakan perhitungan taksiran harga jual aset yang dibentuk oleh Direksi dihapusbukukan dilakukan oleh Tim Penaksir Harga cabang' untuk di Kantor Pusat dan General J\{anager untuk di Kantor
yang
Untuk
drjual Tim Penaksir Harga membuat taksiran harga jual barang yang akan
1.
Aset Tetap Bergerak selain kendaraan trermotor, dengan perhitungan
T'aksiran Harga Jual
:
Elarga Perotehan
x
akan
:
.
Prosentase Krlndisi Fisik
ekonomis Perhitungan kondisi fisik baran g yafig dihapuskan sesuai umur masing-masing j enis barung.
2.
Untuk Aset Tetap Tidak Produktif
jualnYa dilakukan diklasifikasikan sebagai besi tua, maka taksiran harga dengan perhitungan sebagai berikut : Taksiran Harga Jual
3.
yang rnengandung iogarn dan
:
Berat Barang x IIarga /Kg
Aset Tetap Tidak Bergerak, dengan perhitungan : Taksiran HargaJual Bangunan: HatgaPerolehan x Prosentase Kondisi Fisik Taksiran Hatga Jual Tanah: menggunakan harga tertinggi ar*ataharga
a. b. c.
4.
pasardaerahsetempatatauNilaiJualobyekPajak(NJOP). Tim penaksir harga iual tanahmenggunakan jasa penilai independen'
Kendaraan Bermotor a. Harga kendaraan sesuai Keputusan Guhernur/harga pasar wilayah setempat dan sumber-sumber yang relevan'
b.
Taksiran hargajual sebagaimaoa dimaksud pada huruf a diatas dikalikan fisik dengan kondisi fisik dan kriteria untuk menentukan kondisi
(menggunakanCantohFormulirX\rm)denganperhitungan.
:
{ilarg* Put"k*t Berdasarkan Keputusan Gu6ernur Harga Pasar : 2) x Prosenttse Kondisi Fisik x9A"/'] Hal'",
-
.r1111l
}
pada Dalam hal kendaran tersebut tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan fisik rusak berat, maha kendaraan tersebut dljual sebagai besi tua. dengan cara perhitungan'
Taksiran flarga
J.
Jual:
Berat Barang X llarga /Kg
Teknis Felaksanaan Peminclahtanganan Aset letap Penjualan a. Penjualan kepada umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mekanisme penghapusan dengan cara dijual melalui Kantor Pelayanan : Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditetapkan sebagai berikut
2)
Kantor Pelaksanaan penghapusan dengan cara dijual melalui Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dilaksanakan sesuai dengan petatutan yang berlaku' hasil lelang Setelah pelaksanaan lelang, Tim Penjualan menyetorkan
3)
ke kas Perusahaan. Tim Penjualan setelah menerima dokumen pelaksanaan 1e1ang dari
1)
KantorPelayananKekayaanNegaradanLelang(KPKNL) melaporkan hasil pelaksana&n lelang kepada Direksi untuk Kantor Pusat atau General Manager untuk Kantor Cabang yang selanjutnya melaporkan kePada Direksi.
b.
Penjualan kepada Umum dan atau karyav'tan tanpa rnelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dwLelang (KPKNL)' Mekanisme penghapus an dengan caru dljualllelang tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditetapkan sebagai
berikut: mengumumkan pelaksanaan penjualan/lelang melalui minimal 1 (satu) media cetak danl*tau website Perusahaan
1) Tim Penghapusan
serta papan pengumuman Perusahaan.
Z) Sistem ponawaran
menggunakan sampul tertutup atau terbukalhsan
dengan har ga naik - naik.
3) 4) 5)
6)
Hargapenawaran tertinggi diatas taksiran hargajual akan ditetapkan sebagai Pemenang. Apabila semua penawafan dibawah taksiran harga ital, maka penjualan/lelang dinyatakan gagal. Penjualan/lelang yaflg dinyatakan gagal, akan dilaksanakan
penjualan/lelang ulang sesuai ketentuan' Pembayaran dengan cara tunai oleh pemenang lelang, disetorkan ke kas Perusah aan palhg lambat 3 {tiga} hari kerja, setelah penjualan selesai dilaksanakan.
7) Tim Penghapusan melaporkan hasil pelaksanaan
lelang
kepada
Direksi untuk di Kantor Pusat atau General }y'ranagerl Distrik Manager untuk di Karrtor cabanglDistrik yanl selanjutnya dilaPorkan kePada Direksi.
Administratif dengan cara tukar menukar I ruislag administratif Mekanisme tukar menukar {ruistag) dihapusbukukan secara dengan cara sebagai berikut : a. Tirn Penghapusan menyiapkan Berita Acara serah Terima Tukar Direksi Menukar berikut dokumen pendukungnya d\tandatangani oleh untuk Kantor untutr
c. Tim d.
Penlhapusan menyiapkan F,erita Acara Tukar Menukar dan
dokumen p endukungnya sebagai d asar p encatatan pel epasar:/penerimaan aset ke dalam pembukuan Perusahaan' Tim Penghapusan melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukat kepada
Direksi. J.
Ganti Rugi menerima Mekanisme ganti rugi dihapusbukukan secara administratif dengan untuk sejumlah nilai tunai sebagai nilai pengganti atas pelepasan aset kepentingan umum, dengan cara sebagai berikut : Tim Penghapusan menyiapkan berita ac&ra berikut dokumen
a.
b. c.
pendukungnya ditand atangani oleh Direksi untuk Kantor Pusat atau General Managerl Distrik Manager untuk Kantor cabargl Distrik atas izin Direksi sebagai pihak yang melepaskan aset' Tim Penghapusan memastikan pen*timaan tunai atas penggantian aset sudah disetor kas Perusahaan pada saat Berita Acata ditandatangari, atau ditetapkan lain oleh Direksi. Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acata yang sudah drtandrtangani dan dan dokumen pendukuLgfiyasebagai dasar pencatatanpelepasan aset penerimaan kas ke dalam pembukuan Perusahaan'
Hibah Mekanisme hibah merupakan bagian dari pemindahtanganan dengan caralain yang dihapus secara administratif, dengan cara sebagai berikut : a. Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acara Hibah berikut dokumen pendukungnya untuk ditandatangani oleh Direksi pada Kantor Pusat atau pihak General Manager pada Kantor Cabang alas izin Direksi sebagai
b. c. K.
pihak yang menyerahkan aset serta pimpinan yang berwenang sebagai penerima hibah. Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acara yang sudah ditandatangani aset. dan dokumen pendukungnya sebagai dasar pencatatan pelepasan Direksi' Tim Penghapusan melaporkan hasil pelaksaflaan hibah kepada
Tertentu Teknis Pelaksanaan Penghapusan Aset Tetap Karena Kondisi tertentu Penghapusbukuan Aset Tetap yang dilaksanakan karena kondisi dan ditetapkan dilakukan secara administratif, atas persetujuan Dewan Pengawas dalam suatu Surat Keputusan Direksi, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:
l.
Hilang
a.
Pelaksanaan PenghapusanAset Tetap Tidak Produktif secara administrast tidak mengurangi kemungkinan dilakukan tuntutan ganti
karena hilang, yang rugi dan perhitungan ganti rugi dimaksud sesuai dengan ketentuan
b.
berlaku. penghapusan secara administrasi karena hilang, dibuatkan dalam suatu Berita Acara dengan melampirkan laporan kehilangan dari Kepolisian dan setempat atau Berita Acara Kehilangan dari Pejabat yang berwenang yang dilaporkan kepada Direksi dengan tembusan Senior Manager Unit
membidangi fungsi Pengelolaan Aset Senior Manager Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset selaku Tim Penghapusan untuk selanjutnya diusulkan penghapusannya kepada Dewan Pengawas.
2.
Musnah
a. b. c.
Mekanisme penghapusan secara administratif atas yang musnah di atas diatur sebagai berikut : Tim penghapusan menyiapkan berita acara aset yang musnah berikut dokumen PendukungnYa. Berita acara ditandatangani oleh Tim Penghapusan dan selanjutnya dilaporkan kepada Direksi, tembusan kepada Senior Manager Unit yang membidangi fungsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat untuk selanjutnya diusulkan penghapusannya kepada Dewan Pengawas'
3.
Rusak
Rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (rusak berat/total lost) atau biaya Pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemind atanganan tersebut, mekanisme Penghapusan secara administratif atas aset tersebut di atas diatur sebagai berikut
a.
:
Setelah terbit persetujuan Dewan Pengawas dan dibuat Keputusan Direksi, Tim Penghapusan menyiapkan Berita Acara Penghapusan atas aset tersebut berikut dokumen pendukungnya'
b.
Berita acara ditandatangani oleh Tim Penghapusan dan selanjutr,va Manager unit yang ditaporhan kepada Direksi, tembusan keparla Semor membidangi frurgsi Pengelolaan Aset Kantor Pusat'
1.
Sesuar Dibongkar Untuk Dibangun Kembali atau'firlali Dibangun Kernbali RI(AP a. Mekanisme Penghapusan secara administratif atas aset yang dibongkar diatur sebagai berikut b. setelah terbil persetu.iuan Delran Pengarvas dan dibuat Keputusan Direksi^ Tim Penghapusan melakukan penjuaian aset belias bongkaran :
meialui Penal\aran kePada umum' c.penjualarr/lelangasetbekasbongkaranbangunangedungl,angterkena provek dapat dilaksanakan dengan lelang berdiri (lisik bangunan masih berdiri) _vang melaksanakan pembongkaran adalah pihak l'ang drtetapkan sebagar Pemenang lelang;
d. dalam pelaksanaan
pembongliaran drbuatkan
Berita
Acara
pembongkaran dan drdokumentasikan dalam kondisi sebelum. sedang dan setelah Pembongkaran-
e. f,
jangka $,aktu pembal-ararr paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahgan dari Tim Penghapusan dan disetorkan ke kas Perusahaan; sefelah selesai pelaksanaan penjualaq Tim Pengirapusax melaporkan hasil pelaksanaan penjualan dalam bentuk buku (proses alv;rl s/d akhir) kePada Direksi
5
.
Berdasarkan Peraturan Perunclang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan Tetap tersebut tidak lagi menjadi milik 1,ang berkekuatan irukum tetap. Aset atau dikuasar Perusahaan
a. b.
Tim Penghapusan menviapkan Berita Acara Penghapusan Aset berikut doliumen peraturan rerkart dan salinan pulusan pengadilan serta bukti pendukung laiml'a. Berita acara ditandatangani oleh Tim Per-rghapusan dan selanfutnl'a dilaporkan kepada Direksr, tembusan kepada Senior Manager l-Tnit 1'ang membidangi fungsi Pengelolaan Asel Kantor Pusat untuk selanjutnya di
L.
usulkan p enghapusarutla kepada Deu'an Pengarvas
Tim Penghapusan Aset TetaP
1. 2. 3.
Tim penghapusan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk di Kantor prisat dan Surat Kepulusan General Manager untuk cli Kantor Cabangl Distrik dengan masa keria tertentu. Susunan keanggotaan Tim Penghapusan terdiri dari unsur-unsul ) ang membidangi unitltungsi Aset Tetap, Akuntansi Keuangan, Pergr:dangan, unit Spesilikasi Teknis dan unit-unrt lain ]'ang dianggap perlu' Tim Penghapusan menlpurr ai tugas sebagai berikut a. mengadakan ana[sis terhadap usulatr penghapusan Aset Tetap: :
4.
b.melakukanprosespelal<sanaanpenghapllsansesuaisiklusyangtelah diatur.(sesuai Gambar I, dan Gambar Ii) Aset Tetap yang membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Penghapusan Pengelolaan dilakukan oleh Senior Manager Unit yang membidangi fungsi C'abangl Asetuntuk di Kantor Pusat dan General Manager untuk di Kantor Distrik, kemudian dilaporkan kepada Direktur Keuangan' khusus peiaksanaan Unit yang pelaporan cli Kantor Cabang ditembuskarr kepacla Senior N4anager mernbidangi fungsi Pengeioiaan Aset'
BAB VI PEMERINTAH PENCATATAN ASET TETAP DENGAN STATUS BANTUAN
YAI\GBELUMDITENTUKANSTATUSNYA(BPYBDS)
A.
Inventarisasi Fisik
Untuk Aset Tetap yang akan diserahkan dari Pemerintah dana Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) Departemen Perhubungan c.q Ditjen Perhubungan
yang Udara, harus dilakukan inventarisasi dan pengecekan fisik terhadap aset akan diserahkan didasarkan atas permintaan dari instansi yang akan menyerahkan yang keanggotaaanya aset kepada Perusahaan, dengan dibentuk Tim Inventarisasi terdiri dari instansi yang akan menyerahkan aset dan pihak - pihak yang berasal dari Perusahaan.
B. Berita Acara Hasil Inventarisasi dimaksud pada huruf A diatas dibuatkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Inventarisasi dengan diketahui oleh General Manager dimana
1. Hasil lnventarisasi sebagaimana aset tersebut berada.
Aset dimaksud, oleh Tim Inventarisasi yang dibentuk oleh Perusahaan dilaporkan kepada Direksi'
Z. Berita AcaraHasil Inventarisasi
C. Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Aset sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan proses usulan Berita Acara Serah Terima operasional (BASTO) dengan menerbitkan surat kuasa Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan selanjutnya setelah surat kuasa diterbitkan, Ditjen Perhubungan Udara akan men.jadualkan proses penandatangan Berita Acata Serah Terima Operasional (BASTO) antara Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai Pihak Pertama dengan Direktur Utama sebagai pihak kedua.
D. Review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Atas dasar Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), Direksi mengajukan surat Perrnohonan kepada BPKP, untuk melakukan review atas aset
yang diserahkan tersebut yang selanjutnya dicatat dalam Neraca Pembukuan Perusahaan sebagai aset dalam penyelesaian.
Usulan Penyertaan Modal Negara (FMN)
1.
Hasil revierv sebagaimana dimaksud pada hurul'
D di
atas oleh Badan
PengarrasanKeuangandanPembarlgunan(BPKP)"dijadikansebagaidasar usulanPenl,erlaanModalNegara(PMN)padaPerusahaandengantahapan a*al. Direksi membuat strat usulan Penyertaal Nlodal Negara kepada Perhubulgan. Pemitrik Modal. 1,ang tembusann\,'a drtu.iulian kepada Menteri Menteri Keuangan' Ditjen Kekal'a2n Negara Dep Kertangan' Asdep' Negara dan Pendal,agrinaan Aset Kementeria:r Negara Baclan Usaha N{ilik Den'an Pengarvas.
2.
Proses selaniutny-a dilaksanakan oleh Drtien Kekal'aan Negara Deparlemen (PF) PenYedaan Keuangan sampar dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Modal }*legara pada Perusahaan.
BAB
\rII
PENGURANGANM0DALTERIIADAPASETTETAP A. Inventarisasi Fisik tidak dipergunakan lagi sebagai kepada penunjang kegiatan operasional navigasi penerbangan akan diserahkan pengelola barang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus dilakukan Kementerian Keuangan bersama instansi yang membutuhkan, dengan inventarisasi dan pengecekan fisik terhadap aset yang akan diserahkan
Untuk Aset Tetap yang
secara operasional sudah
melibatkan instansi terkait. B. Berita /rc.*ra Ilasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf A diatas dibuatkan seluruh dalam Berita Lcara Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh Distrik anggota Tim Inventarisasi dengan diketahui oieh General Manager/
1. Hasil inventarisasi
Manager dimana aset tersebutberada'
z.
Berita AcaraHasil Inventarisasi Aset dimaksud, oleh Tim yang dibentuk oleh Perusahaan dilaporkan kepada Direksi'
C. Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) pada Berdasarkan Berita AcaruHasil Inventaisasi Aset sebagaimana dimaksud huruf B diatas, Tim Inventarisasi membuat Berita Acata Serah Terima Sementara (BASTS) yang ditand atangani oleh Direksi dan Direktorat Jetderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan'
F, Usulan Pengurangan iVlodal
1.
surat Berdasarkan Berita Acaru Serah Terima sementara, Direksi membuat usulan peogurangan modal Perusahaan kepada Dewan Pengawas Perusahaan dengan tembusan Pemilik Modal dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan.
2.
Setelah mendapat Rekomendasi Dewan Pengawas, Direksi membuat usulan Permohonan Pengurangan Modal Kepada Pemilik Modal, yang tembusannya ditujukan kepada, Menteri Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas.
3.
Berdasarkan usulan pengurangan modal tersebut, Kementerian BUMN mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk diproses pengurangan r angan mo dalny a s ampai d engan diterb itkan P a atur an P emeri ntah (PP) P engu Modal.
BAB YIII PENUTUP
Hal-halyang belum diatur dalampedoman
dan prosedur pelaksanaanini akan diatur
dan ditetapkan kemudian sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan.
di Lingkungan Demikian Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan dan Aset Tetap perusahaan ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman bag; pejabatlpelaksana dalam mel aksanakan tugas.
