1 POTRET PEREMPUAN DALAM FILM DAN TELEVISI: PANDANGAN DENGAN PERSPEKTIF GENDER∗ Oleh Ashadi Siregar (1) Permasalahan gender sering dibicarakan dengan menempatkan perempuan sebagai subyek pusat perhatian (focus of interest) dalam kajian sosial. Untuk itu perlu dibedakan antara konsep jenis kelamin (seksual) dan dan pembedaan seksual (gender). Jenis seksual dikenal dengan 2 dimensi kategoris bersifat biologis, yaitu jenis seksual yang terdiri atas alat (organ) kelamin (vagina dan penis) disertai alat reproduksi masing-masing yang khas. Secara umum kategori ini bersifat dikhotomis, yaitu alat perempuan dipilah secara distingtif dari alat laki-laki, masing-masing sebagai pihak (part) yang berbeda tetapi memiliki sifat komplementer, karenanya satu sama lainnya merupakan counter-part. Namun dikhotomis ini tidak bersifat absolut, sebab alam terkadang menciptakan suatu alat pada satu pihak memiliki kecenderungan ke pihak lain. Ini ditandai dengan penis yang tidak fungsional dan sinkron dengan alat reproduksi (testis), atau vagina yang tidak sinkron dengan alat reproduksi (rahim, womb), sehingga melahirkan kecenderungan transvestisme. Konsep jenis seksual berkaitan dengan alat reproduksi, sehingga posisi alamiah dari perempuan dan laki-laki dilihat dari fungsinya dalam proses regeneratif. Alat reproduksi laki-laki hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan sperma, sementara kelanjutan umat manusia terletak pada alat reproduksi perempuan yang memproduksi sel telur dan berfungsi untuk memelihara dan menghidupi manusia baru. Alat reproduksi perempuan bukan sekadar ciri biologis, tetapi sekaligus sebagai mikro kosmos dari penciptaan manusia. Karenanya penghargaan pada perempuan pada dasarnya bukan karena bentuk tubuh atau kecantikan yang ternampak, tetapi karena fungsinya dalam kehidupan umat manusia melalui alat reproduksi yang malah sama sekali tidak boleh ternampak. Dari sini perkosaan terhadap perempuan dipandang keji karena mencerminkan kesewenangwenangan terhadap alat reproduksi perempuan, lebih jauh sebagai pelecehan terhadap peradaban umat manusia. Sementara gender merupakan pemilahan yang dibuat atas dasar sosial. Pemilahan sosial ini sering bersifat absolut akibat dipaksakan oleh kekuasaan bersifat struktural. Dikhotomis seksual dipandang sebagai kategoris bersifat linier. Ini dimulai dari orientasi sosial yang terdiri atas feminitas dan maskulinitas. Manifestasi kekuasaan struktural ini digariskan dari jenis seksual ke orientasi seksual yang sama sekali tidak boleh menyimpang. Pemilik vagina hanya boleh menjalankan fungsi sebagai perempuan, dan menjalankan orientasi seksual bersifat feminin. Begitu pula pemilik penis menjalankan fungsi sebagai laki-laki dan harus berada dalam orientasi maskulin. Setiap penyimpangan akan ditolak dalam peran struktural. Sikap absolut yang menjadi ciri dari nilai otoritarianisme menempatkan setiap penyimpangan sebagai abnormalitas yang perlu dihukum, atau dalam otoritarian lunak (soft authoritarian) person menyimpang harus disembuhkan. Dengan demikian gay dan lesbian dimusuhi sebagaimana terjadi di Yogyakarta (Kaliurang), manakala sekelompok massa dengan dalih agama menyerbu dan memporak-porandakan pertemuan kelompok waria dan gay yang sedang menyelenggarakan forum diskusi membahas masalah yang ∗
Disampaikan pada diskusi panel “Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Praktisi Muda Film dan Televisi”, Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta 17 Oktober 2001
2 mereka hadapi. Atau pelawak yang menjadikan peran transvestis sebagai sumber kelucuan , padahal sama sekali tidak ada nilai humor dari olok-olok terhadap manusia yang terperangkap dalam organ yang tidak fungsional dan sinkron secara biologis. Ini hanya menunjukkan sikap kejam fasistis karena berada dalam posisi mayoritas yang menindas manusia dalam posisi minoritas. Lawakan semacam ini lahir dari sikap menindas dan diskriminatif, berbeda dengan peran transvestis di panggung teater tradisional yang tidak menjadikannya sebagai obyek olok-olok dan pelecehan. Perbedaan jenis seksual dan orientasi seksual melahirkan pola sosial dalam kehidupan masyarakat yang memperbedakan kategori sosial. Pola pembedaan yang dijalankan di ruang privat/domestik yaitu rumah tangga, keluarga inti (family) maupun kekerabatan (extended family) melahirkan konsep dalam sistem kekerabatan yang berfungsi untuk mengatur kepastian garis geneologis. Maka dikenal sistem kekerabatan patriarkhat/patrilinial (atas dasar garis ayah/laki-laki) dan matriarkhat/matrilinial (garis ibu/perempuan). Sepanjang menjadi pengatur di ruang privat, batas kekuasaan yang dijalankan sepenuhnya atas hubungan geneologis. Pola kategori sosial ini menjadi penting karena memiliki dimensi kultural, sebagai sumber simbol-simbol kultural yang bersifat etis dan estetis. Simbol-simbol kultural ini merupakan khazanah dunia batin suatu komunitas. Baru menjadi masalah krusial, manakala terbentuk konstruksi sosial di wilayah/ruang publik (public sphere) yang menjadikan kategori sosial bersifat politis. Ini dimulai dengan kekuasaan struktural pada kaum kaum laki-laki, sehingga melahirkan pola kekuasaan patriarkhi. Tidak pernah dikenal kekuasaan matriarkhi, sebab dalam sistem kekerabatan matriarkhat pun, di ruang publik umumnya yang muncul tetap merupakan struktur kekuasaan patriarkhi. Di bawah kekuasaan patriarkhi berlangsung kecenderungan dominasi yang dimaksudkan buat memelihara garis absolut dalam pemilahan jenis dan orientasi seksual, diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan institusional. Menyertai dominasi akan muncul privelese pada kelompok penindas disatu pihak, dan tindakan diskriminasi dan marginalisasi terhadap pihak yang tidak memiliki kekuasaan (powerless) Struktur yang bersifat menindas dan diskriminatif ini mulai dari penindasan terhadap setiap minoritas yang menyimpang dari garis jenis dan orientasi seksual seperti mayoritas heteroseksual terhadap minoritas homoseksual, sampai kemudian penindasan dan diskriminasi itu ditujukan kepada jenis seksual perempuan. (2) Konstruksi sosial yang berasal dari kekuasaan patriarkhi mengakibatkan struktur sosial yang tidak adil dan bersifat tidak setara di antara mayoritas dan minoritas dalam konteks ras, anutan agama, nilai kultural, dan kecenderungan seksual. Ketidak adilan gender pada dasarnya merupakan implikasi dari konstruksi sosial yang bersifat menindas terhadap minoritas. Ilustrasi dari konstruksi sosial semacam ini di antaranya dapat dilihat melalui kebijakan negara dalam masalah agama, yang memberi fasilitas lebih besar dengan dalih jumlah penganutnya mayoritas. Sementara dalam prinsip kesetaraan, kebijakan negara harus berpihak pada minoritas. Untuk mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan, arus dalam konstruksi sosial yang memberi keistimewaan kepada mayoritas harus dibalik, dengan upaya secara bersengaja memberi peluang bagi minoritas untuk menghadirkan diri dalam struktur sosial. Kata kunci dalam upaya ini adalah menyediakan peluang bagi minoritas atau korban struktural agar dapat ambil bagian (sharing) dalam setiap pola kehidupan sosial, dalam prinsip advokasi untuk mengangkat yang lemah (empowerment). Masalah mayoritas – minoritas ini tidak sepenuhnya atas dasar jumlah populasi. Jumlah kaum perempuan dalam suatu masyarakat boleh jadi lebih banyak dibanding lakilaki, tetapi posisi dalam konstruksi sosial menjadi powerless akibat nilai yang mendasari
3 peran-peran sosial, karenanya berada dalam posisi minoritas. Dalam konstruksi sosial patriarkhi, laki-laki memiliki privelese peran di ruang publik sedangkan perempuan ditempatkan dalam peran di ruang privat. Di ruang publik dengan peran yang dikuasai oleh kaum laki-laki maka kebijakan publik akan berorientasi pada kepentingan laki-laki. Ini akan berlangsung dalam sektor politik, ekonomi dan kehidupan kultural. Konstruksi sosial yang berasal dari ruang publik dapat masuk ke ruang privat, menyebabkan terjadi pula interaksi yang tidak setara dan tidak adil dala kehidupan rumah tangga. Mulai dari pola pengasuhan anak yang dibebankan pada perempuan (ibu), pengambilan keputusan yang didomnasi oleh suami, pemilikan harta keluarga, sampai pada tindakan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga. Pengaruh struktur kekuasaan publik yang merasuk ke ruang privat ini biasanya muncul melalui slogan-slogan yang memuja kaum ibu, tetapi dalam prakteknya terjadi penindasan yang dicerminkan dalam kebijakan yang mengabaikan fasilitas bagi kesehatan reproduksi kaum perempuan, atau negara memiliki kewenangan yang eksesif mengatur perempuan dalam hal alat reproduksinya seperti paksaan pemasangan alat kontrasepsi. Atau perkosaan misalnya dipandang hanya sebagai tergodanya laki-laki akibat daya tarik perempuan, ataupun hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa, bukan sebagai refleksi dari kesewenang-wenangan laki-laki yang melecehkan hak reproduksi perempuan. Di balik setiap kehidupan masyarakat, berlangsung interaksi bersifat struktural. Struktur fisik dapat dilihat dalam kasat mata, sementara struktur sosial hanya dapat dipahami melalui perspektif sosial. Dengan perspektif sosial perlu dilihat bahwa kedudukan setiap person hanya dapat seimbang dan setara (equal) jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan dapat berupa kekuatan fisik (senjata, jumlah pendukung lebih banyak, dsb), kekuasaan negara, kekuasaan modal/ekonomi, dan kekuasaan kultural (komunalisme, fanatisme agama). Perspektif struktural menjadikan setiap wacana diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (center) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai periferal yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya (Fakih, 1996). Dalam masyarakat yang masih bersifat tidak ekual, setiap wacana perlu dilihat dengan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana person dapat dan terjamin atas hak-haknya. Asumsi dasar dalam masyarakat tidak ekual adalah hambatan bagi person dalam mewujudkan hak-haknya. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama fisik, kedua akses/interaksi personal, dan ketiga struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas. Dengan sudut pandang ini person ditempatkan dalam posisinya yang berhadapan dengan kendala-kendala atas hak-haknya. Sehingga dalam perspektif yang bertolak dari asumsi dasar ini, bertolak dari sudut pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada dalam situasi ketidak-seimbangan, ketidak-samaan, dan ketidak-adilan (inequality). Permasalahan gender biasa dilihat sebagai cerita tentang nasib perempuan. Ini memang benar, tetapi lebih dari itu adalah mengenai kondisi struktural suatu masyarakat yang tidak adil, dengan fokus perhatian terhadap perempuan yang menjadi korban. Dengan kata lain, kondisi struktural ini hanya dapat dipahami jika ada kepekaan terhadap kondisi ketidak-adilan struktural di satu pihak, dan korban pada pihak lain. Sumber kekuasaan sebagai penyebab ketidak-adilan struktural dapat bermacam-macam, mulai dari institusi birokrasi negara, bisnis, atau bagian masyarakat sendiri (secara fisik dan kultural). Demikian pula yang menjadi korban dapat berbagai latar belakang, seperti perempuan, anak-anak, petani, buruh, penduduk di sekitar pabrik, dan lainnya.
4 Dengan demikian kepekaan gender hanya dapat dimulai dari perspektif mengenai ketidak-adilan struktural. Pengungkapan perempuan tanpa perspektif gender dapat melahirkan eksploitasi untuk tujuan ekonomi (komodifikasi) perempuan. Penampilan perempuan di media massa dapat dilihat dari makna yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi yang merendahkan perempuan, yaitu menjadikan perempuan sebagai obyek dari pihak yang berkuasa khususnya ekonomi. Wacana yang merendahkan posisi perempuan ini ada yang bersifat terbuka (overt) dan manifes, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada pula bersifat tertutup (covert) dan tersembunyi (latent), seperti eksploitasi kualitas tubuh perempuan seperti kecantikan, kerampingan, kulit lebih putih, dalam konteks komersialialisme. Dengan demikian komodifikasi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dapat diidentifikasi dari kecenderungan informasi, apakah menitik-beratkan pada bagian atau keadaan fitur (feature) tubuh, bukan pada figur (figure) personafikasi dan peran sosialnya. Karenanya masalah mendasar dari kepekaan gender bukanlah menjadikan perempuan sebagai fokus, tetapi kepekaan atas kondisi ketidak-adilan dalam struktur sosial. Bahwa perempuan menjadi korban dalam kondisi tersebut, merupakan tahap berikutnya. Itulah sebabnya dengan kepekaan gender, biasanya seseorang juga akan menaruh perhatian terhadap nasib anak-anak, kaum minoritas, korban kekerasan kolektif dan rakyat di kawasan peperangan. (3) Media massa dapat menjadi reflektor dari ketidak-adilan gender yang dalam masyarakat karena menampilkan kehidupan manusia faktual maupun fiksional. Penampilan wacana ketidak-adilan ini seolah diterima sebagai kewajaran, karena pekerja media menghadirkan informasi tanpa disertai upaya yang menempatkan suatu wacana dalam suatu perspektif struktural. Komodifikasi perempuan dapat berlangsung di ruang publik, dari sini diangkat sebagai informasi media. Memperlakukan tubuh perempuan sebagai komoditas ini terjadi secara langsung dalam bisnis seks dan hiburan, atau secara tidak langsung dengan menjadikan perempuan sebagai teks dalam proses pasar media. Dalih dalam komodifikasi media biasanya karena perempuan yang bersangkutan sendiri menyukai atau mendapat kemanfaatan atas posisinya di pasar. Dalih ini bersifat mikro, karenanya sama sekali tidak menjawab permasalahan struktural yang bersifat makro. Komodifikasi perempuan berlangsung dengan menjadikan faktor tubuh perempuan sebagai komoditi. Ini dapat berlangsung dalam interaksi sosial maupun secara mediasi (lihat: Hawkins dan Zimring, 1988). Pada tataran interaksi sosial ekploitasi perempuan muncul dalam prostitusi. Prostitusi (subyek disebut prostitut) perlu dibedakan dari kerja seksual (oleh pekerja seksual). Dengan prostitusi kemanfaatan ekonomi yang diperoleh oleh pihak yang berkuasa atas diri perempuan, perempuan berada dalam sistem tersebut sukarela ataupun tidak. Sementara sebagai pekerja seksual, dimulai dengan kesadaran kritis dari perempuan yang berhak menentukan sendiri atas dirinya, dan sepenuhnya mengambil kemanfaatan tanpa adanya kekuasaan di luar dirinya. Sedang pada tataran mediasi dapat dilihat sebagai pornografi. Pornografi biasa didefinisikan secara negatif, yaitu cara atau tindakan seksual yang tidak memiliki makna spritual dan tidak berdasarkan perasaan halus, tidak memiliki konteks dengan masalah medis dan keilmuan umumnya, atau lebih jauh merupakan penggambaran dorongan erotis tidak untuk tujuan estetika. Dalam rumusan lain, pornografi dilihat sebagai obyek yang menampilkan cara atau tindakan seksual secara terbuka yang dipandang menyimpang oleh khalayak. Oxford English Dictionary menyebutkan sebagai “the expression or suggestion
5 of obscene or unchaste subjects in literature or art”. Untuk obyek yang sama, dipertukarkan dengan istilah erotika (erotica) dan kecabulan (obscenity). Erotika, dalam aktivitas kultural biasa juga disebut “erotic art”, merupakan istilah untuk karya seni (tulisan, gambar, atau pertunjukan) yang menggambarkan seks secara ekplisit. Dengan adanya nilai yang memiliki konteks artistik, erotika dibedakan dari pornografi. Sebaliknya, unsur tidak senonoh dalam suatu karya seni dapat menjadikannya dipandang sebagai materi pornografi. Dengan cara sederhana sering erotika dipandang sebagai seni, sedang pornografi sebagai produk komersial (commodity). Walaupun cara pembedaan ini sulit dipertanggungjawabkan, manakala suatu karya seni diperdagangkan. Karenanya kriteria pembedaan kemudian dilihat dari motif penciptaan (creation/production) dan pemanfaatan dari masing-masing materi. Komodifikasi tubuh perempuan merupakan muara dari permasalahan struktural yang lebih luas dan menyangkut berbagai dimensi kehidupan lainnya. Ini mewujud melalui institusionalisasi politik, ekonomi, dan kultural. Kebanyakan pengelola media menganggap tidak perlu mempersoalkan kedudukan perempuan dalam fakta interaksi sosial. Boleh jadi ini disebabkan ketidak-adilan yang berlangsung di balik suatu kehidupan tidak pernah menjadi perhatian orang media. Dalam operasi kerjanya dia hanya perlu bertolak dari standar manajemen yang bersifat teknis untuk tujuan pragmatis pasar. Standar bersifat teknis yang ditempatkan dalam prinsip komodifikasi media pada dasarnya menempatkan seorang pekerja media semata-mata sebagai pekerja manajemen, bukan sebagai pekerja kultural. Komodifikasi perempuan di ruang publik pada dasarnya merupakan bentuk ketidak-adilan struktural. Ketidak-adilan ini diamgkat ke media massa, disebabkan pekerja media memandang suatu fakta dapat pula dijadikan sebagai komoditas informasi media. Dengan kata lain, fakta perempuan sebagai komoditas di ruang publik, diangkat sebagai informasi yang berfungsi sebagai komoditas media. sehingga media bukan hanya merefleksikan, tetapi telah mereplika fakta tersebut. Sebagai replikator, media menggandakan ketidak-adilan struktural, sebab komodifikasi perempuan berlangsung dua tahap, pertama pada saat menjadi fakta sosial dan kedua setelah menjadi fakta media (informasi). Ini terjadi dengan pengambilan detail dari fakta dalam kerangka alam pikiran patriarkhi. Penampilan fitur bagian tubuh perempuan untuk tujuan kesenangan laki-laki misalnya, dapat disebut sebagai ekploitasi perempuan dalam kerangka patriarkhi (lihat: Purbani, 2000) Komodifikasi media juga muncul melalui pilihan kata yang mencerminkan alam pikiran media (dalam hal ini pekerjanya). Kata yang mendeskripsikan suatu fakta secara lugas (denotatif) akan menjadikan bahasa mewakili fakta. Tetapi pilihan kata dapat bersifat konotatif pada saat mengungkapkan fakta, dapat dikenali sebagai alam pikiran patriarkhi dari media. Dengan demikian bahasa bukan mewakili fakta, tetapi mewakili alam pikiran patrarkhi dari media. Hal ini terlebih lagi dalam media yang menyampaikan materi fiksional, karena teks sepenuhnya merupakan simulakrum yang diciptakan oleh pekerja media. Proses komodifikasi yang digerakkan oleh kapitalisme pada hakekatnya bersifat patriarkhi. Secara struktural dunia patriarkhi dari sistem kapitalisme ini dapat saja digerakkan oleh perempuan, karena lebih banyak germo yang “mami” ketimbang “papi”. Begitu juga dunia periklanan yang banyak menjadikan fitur tubuh perempuan sebagai komoditas banyak pula dikendalikan oleh perempuan. Dengan kata lain, struktur patriarkhi tidak perlu mempersoalkan siapa penggeraknya, tetapi yang penting adalah bagaimana mesin kehidupan sosial itu bergerak.
6 Manakala media massa bergerak semata-mata dari dorongan modal untuk profit, pada dasarnya sebagai institusi bisnis, sebenarnya tidak relevan mengaitkan keberadaannya dengan norma kebebasan pers. Sebab kaidah kebebasan pers merupakan acuan nilai bersama (shared value) yang menjamin hak publik untuk mendapat informasi sesuai dengan kepentingannya di ruang publik. Kebebasan pers berada pada aras sosial, bukan ekonomi. Jadi kalau yang dihadapi oleh masyarakat sebenarnya produk sebagai komoditas bagi korporasi media, sementara benefit yang diperolehnya tidak bersifat sosial, tetapi hanya untuk pragmatis psikhis, maka pengelola media sudah tidak menjalankan kewajiban moralnya untuk menghadirkan institusi sosial. Benefit sosial bagi khalayak ditandai dengan tumbuhnya apresiasi dalam konteks sosial dan kultural yang lebih baik terhadap ruang publik, sehingga keberadaannya di ruang publik dapat diwjudkan dengan peran yang lebih baik pula. Hak masyarakat untuk bermedia dicakup dalam dua aspek yaitu hak untuk tahu (rigth to know) dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat (right to expression). Kedua aspek ini merupakan hak yang melekat secara mendasar (azasi) bagi setiap manusia dalam kehidupannya di ruang publik. Dari hak yang bersifat azasi inilah kemudian dikembangkan acuan nilai bersama berupa kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan ekspresi (freedom of the expression). Dengan demikian kedua kebebasan ini sebagai faktor untuk menjamin hak azasi warga masyarakat. Jadi bukan hak yang melekat pada media massa. Begitu juga prinsip keterbukaan (disclosure) dan pertanggungjawab (accountability) dalam pengaturan yang baik dan bersih (clean and good governance) yang diwujudkan dalam fungsi imperatif dengan kewajiban pejabat publik untuk memberikan informasi. Prinsip ini bukan sebagai hak media, tetapi untuk memenuhi hak untuk tahu bagi masyarakat, pada dasarnya dijamin dalam undang-undang kebebasan informasi (sangat disesalkan belum ada di Indonesia!). Makna kebebasan pers dan kebebasan ekspresi sering disalah-artikan untuk kepentingan subyektif pengelola media. Dari kedua nilai ini lahir dua tipologi media massa yang dibedakan dari titik berat informasinya, yaitu informasi jurnalisme dan informasi hiburan. Informasi jurnalisme berkaitan dengan kebebasan pers, merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (sharing) dalam proses demokrasi kehidupan negara. Informasi jurnalisme pada hakekatnya bertumpu kepada fakta sosial secara publik, yaitu interaksi antar warga dalam konteks kehidupan publik. Karenanya dapat dibedakan dari fakta personal yang tidak memiliki konteks pada kehidupan publik. Sedangkan signifikansi informasi hiburan dalam konteks kebebasan ekspresi adalah dalam peningkatan penghayatan nilai dan sharing dalam kehidupan kultural. Hiburan disini dapat bergerak dari tingkat kesenangan pragmatis psikis, sampai ke tingkat penghayatan estetis dengan sharing dalam kehidupan kultural. Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering dicampur-adukkan. Informasi berupa karya kreatif seperti sastra, teater, sinetron, periklanan, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks kebebasan ekspresi, karenanya penilaian dan wacana yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika, berbeda halnya dengan informasi publik yang bertolak dari etika dan epistemologi. Dengan kata lain, informasi jurnalisme dilihat dari etika dan epistemologi yang bertumpu pada kebenaran empiris, sementara informasi hiburan bertolak dari etika dan estetika yang bertumpu pada keindahan. Seluruh informasi media massa merupakan berkah bagi hak warga agar dapat “memperkaya” dirinya dalam kehidupan publik dalam konteks sosial dan kultural. Kehidupan sosial dan kultural ini merupakan ruang yang di dalamnya warga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan negara dan masyarakat. Tetapi permasalahannya, apakah kedua hak itu sungguh-sungguh menjadi berkah bagi kehidupan warga, atau
7 sebaliknya hak ini pada dasarnya “dirampas” oleh kekuasaan negara dan pasar sehingga keberadaan media massa menjadi agen bagi salah satu atau keduanya. Ini akan berpulang pada pengelola media massa apakah dia memang menjalankan institusi bisnis ataukah institusi sosial. Dan karena masalah ini tidak bersifat dikhotomis, tentulah dengan mengatur keseimbangan di antara pendulum, dan disinilah perlunya standar profesionalisme yang dapat ditempatkan dalam kerangka produksi dan pemasaran media secara pas. (4) Wacana perempuan dalam film dan program televisi (selanjutnya disebut film) dapat dikritisi melalui cara pandang yang digunakan dalam menjadikan perempuan sebagai subyek, untuk kemudian dilihat interaksinya dalam konteks kekuasaan. Dunia show-biz yang menjadikan perempuan sebagai sumber lawakan misalnya, menunjukkan ketidakadilan gender dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Penonton perempuan boleh jadi juga ikut menertawakan lawakan ini, karena juga ikut sebagai bagian dari nilai dominan dalam kekuasaan struktural. Hiburan semacam ini hanya menjadi replika dari konstruksi sosial yang bias gender. Bandingkanlah dengan film-film transvestis semacam “Tootsie” yang diperankan oleh Dustin Hoffman (1982), atau film “Mrs Doubfire” oleh Robin Williams (1993), wacana yang ditampilkan bukan untuk mengolok-olok perempuan. Humor yang muncul adalah untuk menertawakan laki-laki yang kalah dalam bentuknya sebagai laki-laki, sehingga terpaksa harus menempatkan dirinya sebagai perempuan. Setiap media pada dasarnya melahirkan wacana, khusus media film menampilkan wacana melalui teks visual dan auditif. Wacana merupakan makna yang ditangkap oleh khalayak, sedang teks adalah yang dikreasi oleh pekerja media. Teks dimaksudkan untuk menampung tema yang berasal dari materi faktual atau fiksional, dan ini lahir dari dialektika antara metode kerja (teknis) dan orientasi nilai (etis). Dari kedua aspek ini pekerja media mewujudkan informasi. Untuk itu dia akan mengolah tema dengan bahasa (visual dan auditif). Kecenderungannya mengolah tema dalam pendeskripsian ditentukan oleh kadar selera (taste)nya, sehingga seluruh informasi pada dasarnya akan mencerminkan tingkat taste dari kreatornya. Sedangkan taste mewujudkan melalui rasa (sense) dalam menghadapi bahan yang akan dikreasi dan bahasa yang digunakan dalam pengwujudan teks media. Film menampilkan wacana yang dapat dijadikan pintu untuk memahami kondisi suatu masyarakat. Krishna Sen (1987) yang melakukan kajian kritis atas film-film tahun 1965 sampai 1982, menemukan benang merah antara struktur kekuasaan Orde Baru dengan film sebagai produk kultural. Film dipandang sebagai proses ideologi, sehingga konstruksi sosial yang membentuk masyarakat dapat dilihat melalui film. Dalam konteks gender konstruksi sosial muncul dalam penampilan perempuan dan laki-laki dalam peranperan sosial, masalah seksual dan reproduksi, pekerja perempuan, gambaran tentang feminitas dan stereotip perempuan. Dari sini kesadaran tentang konstruksi sosial menjadi penting, sebab akan menjadi titik tolak dari proses kreatif. Masalah yang perlu diapresiasi adalah bentuk-bentuk penindasan yang berasal dari nilai patriarkhi. Penindasan dapat bergerak dalam bentuk kekerasan fisik sampai kekerasan simbolis yang bersifat psikhis. Pemujaan kecantikan perempuan misalnya, dapat dipandang sebagai kekerasan simbolis jika tujuan akhir adalah kepentingan hegemoni pasar dalam struktur kapitalisme. Dalam berita televisi nampak dari liputan suatu pertemuan, misalnya, fokus kamera tertuju kepada bagian-bagian tubuh perempuan. Dalam konteks jurnalisme pada dasarnya tidak ada nilai berita dari
8 visualiasasi ini, sebaliknya hanya mencerminkan taste reporter/kameraman yang dibentuk oleh nilai patriarkhi (lihat: Soemandoyo, 1999). Dengan begitu penumbuhan kesadaran gender antara lain ditempuh dengan mengeksplorasi kasus-kasus yang menunjukkan penindasan struktural, dari tingkat yang eksplisit bersifat fisik sampai yang implisit melalui dunia simbolik. Dalam menempatkan perempuan sebagai focus of interest dalam sebuah film dapat dimulai dengan mempersoalkan posisi kreator dalam menghadapi konstruksi sosial. Apakah dia menjadi bagian dari konstruksi sosial sebagai penindas, yang tertindas, atau berada di luar (pendekatan obyektif). Lebih jauh kesadaran akan konstruksi sosial akan menjadi penentu dalam bentukan yang diwujudkan melalui media. Cerita film telivisi (sinetron) Indonesia yang lebih banyak mengekploitasi perempuan di ruang privat, menyebabkan interaksi yang berlangsung hanya dalam konteks hubungan kekerabatan, pasangan suami isteri (pasutri), orang tua – anak, mertua – menantu, antar besan, antar ipar atau rival pasutri. Umumnya tema yang berkembang disekitar masalah psikologis, sehingga cerita menjadi bersifat personal. Dari masalah psikologis semacam ini kemudian pola akting dipandang berhasil jika dapat mengkspresikan emosi secara optimal, di antaranya kalau menangis seperti histeris, kalau marah seperti paranoia. Tidak heran kalau aktris Indonesia menganggap capaian akting terhebat adalah memerankan orang gila, khususnya kegilaan yang histeria, bukan yang melankoli. Film “Perempuan dalam Pasungan” (sutradara Ismail Soebardjo, 1980) misalnya menuntut akting yang prima, sebab ekspresi kegilaan “masuk ke dalam” bukan “meledak ke luar”, akting yang mungkin sangat asing bagi sinetron Indonesia. Kegilaan dalam film “Perempuan dalam Pasungan” disebabkan oleh tekanan konstruksi sosial, bukan karena faktor antah berantah yang tidak sesuai dengan nalar akal sehat (common sense). Dengan tema-tema yang berkutatan di masalah psikologis, boleh jadi tidak relevan untuk membahasnya dalam pespektif gender. Kreator film-film ini tentulah tidak berniat melahirkan teks yang mempertanyakan posisi perempuan dalam suatu konstruksi sosial, sehingga tanpa disadari sering terjadi ketergelinciran sehingga meneguhkan konstruksi sosial dalam ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Veven SP Wardhana (2000) dengan kritis mengungkapkan pengamatannya tentang perempuan dalam sinetron Indonesia. Perempuan dalam sinetron digambarkan dalam rentangan petaka (nasib malang) dan perkasa. Kedua wacana ini ditampilkan dengan cara yang ekstrim sehingga tidak memenuhi kaidah nalar akal sehat, nasib malang yang berlebihan, atau keperkasaan perempuan yang diwujudkan melalui hantunya. Wacana yang diantarkan oleh film dan televisi, baik yang dimaksudkan sebagai informasi jurnalisme maupun hiburan, dapat memperkuat konstruksi sosial yang bias gender. Selama ini perhatian lebih ditujukan kepada wacana yang berasal dari informasi jurnalisme, sebab media pers dipandang ikut bersama-sama penindas dari struktur sosial. Dengan demikian korban penindasan mengalami penderitaan ganda. Sedang dunia hiburan dengan informasi bentukan memang tidak memindahkan fakta dari struktur sosial. Tetapi wacana yang dilahirkan sepenuhnya mencerminkan sikap dan pandangan hidup tentang dunia (world view) dari para kreatornya. Dengan kata lain, jika jurnalisme memindahkan ideologi yang berasal dari struktur sosial melalui fakta-fakta, maka suatu karya kreatif pada dasarnya menciptakan suatu dunia bentukan dari ideologi yang dianut kreatornya. Ideologi atau pandangan dunia yang mentoleransi penindasan karena berada pada posisi mayoritas atau struktur kekuasaan, tercermin dari eksploitasi perempuan dalam film dan program televisi yang diciptakan.
9 REFERENSI Fakih, Mansur, (1996) Analisis Gender & Transformasi Sosial:, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta Hawkins, Gordon; Zimring Franklin E., (1988) Pornography in a Free Society, Cambridge University Press, Cambridge Purbani, Widyastuti, (1999) “Penindasan Ganda pada Feature Kisah/Peristiwa dalam Majalah/Tabloid Pop Wanita”, dalam Siregar, Ashadi; Pasaribu, Rondang; Prihastuti, Ismay, ed., Media dan Gender: Perspektif Gender atas Industri Suratkabar Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya dan The Ford Foundation, Yogyakarta Sen, Krishna, (1987) Indonesian Films, 1965 – 1982: Perceptions of Society and History, A Thesis submitted for the Doctor of Philosophy in the Department of Politics, Monash University, Melbourne Soemandoyo, Priyo, (1999) Wacana gender & Layar Televisi: Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi Swasta, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya dan The Ford Foundation, Yogyakarta Wardhana, Veven SP, (2000) “Perempuan dalam Sinetron Indonesia: Petaka atau Perkasa”, dalam Siregar, Ashadi; Pasaribu, Rondang; Prihastuti, Ismay, ed., Eksplorasi Gender di Ranah Jurnalisme dan Hiburan, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya dan The Ford Foundation, Yogyakarta
