PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI IZIN BIDANG KETENAGAKERJAAN (DICABUT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BONTANG,
Menimbang
: a. bahwa dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu mengoptimalkan pelayanan di bidang ketenakerjaan; b. bahwa retribusi pelayanan ketenagakerjaan yang diberlakukan dengan ketetapan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar hukum yang mengatur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Ketenagakerjaan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undangundang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 87) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1327);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686 ); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962); 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8)
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG KETENAGAKERJAAN (DICABUT)
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kota Bontang.
2.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Bontang.
3.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.
Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5.
Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan–undangan yang berlaku.
6.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang.
7.
Dinas Pendapatan Daerah selajutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang.
8.
Bidang
Ketenagakerjaan
adalah
bidang
informasi
kepada
masyarakat baik kepada pencari kerja, pekerja maupun pengusaha serta semua pihak yang terkait untuk mengetahui dan mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh informasi dan jasa ketenagakerjaan. 9.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin termasuk pengesahan tertentu yang disediakan dan atau diberikan Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhitung.
11.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang. 15.
Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
16.
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang.
17.
Izin Termasuk Pengesahan adalah suatu surat dari instansi yang berwenang yang menyatakan boleh melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
18.
Biaya Administrasi adalah biaya-biaya yang dibenarkan sebagai pengganti biaya cetak blangko dan formulir lainnya.
19.
Pengerahan Tenaga Kerja adalah pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, dan tehnologi tepat guna.
20.
KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Ke Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk ditempatkan bekerja ke luar negeri yang sekaligus merupakan rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN).
21.
Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di dalam negeri.
22.
Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah surat persetujuan penempatan tenaga kerja di luar negeri.
23.
Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin untuk merekrut calon TKI dalam rangka penempatan TKI.
24.
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut PJTKI adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapat izin dari Menteri untuk berusaha di bidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
25.
Surat Izin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang selanjutnya disebut SIUP-PJTKI adalah izin usaha bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan jasa penempatan TKI di luar negeri.
26.
Kantor Cabang PJTKI di daerah yang selanjutnya disebut Kantor
Cabang adalah perwakilan PJTKI di Provinsi yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI yang bersangkutan. 27.
Pelatihan dan Produktivitas adalah suatu kebijakan penanganan ketenagakerjaan dalam rangka menerapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pendayagunaan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pelatihan kerja.
28.
Peraturan Perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat ketentuan–ketentuan tentang syarat–syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
29.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang dibuat oleh
serikat
pekerja/serikat
buruh
atau
beberapa
serikat
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa pengusaha. 30.
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) adalah perjanjian kerja antar pekerja dengan pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
31.
Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang syarat kerja.
32.
Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit adalah suatu lembaga didalam perusahaan yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang antara lain terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja.
33.
Organisasi Pekerja adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak kepentingan kaum pekerja yang berbentuk serikat pekerja diperusahaan. Gabungan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja.
34.
Rekomendasi Pestisida adalah persetujuan yang memuat syarat– syarat tenaga kerja yang diperkerjakan mengelola pestisida.
35.
Rekomendasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah pemberian persetujuan kepada perusahaan yang meyelenggarakan jaminan
pemeliharaan
kesehatan
(JPK)
sendiri
dengan
memanfaatkan lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerja. 36.
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pelayanan yang diberikan kepada Tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan serta, memberikan pengobatan, perawatan dan rahabilitasi bagi Tenaga kerja yang menderita sakit.
37.
Operator (boiler, crane angkat/angkut) adalah Tenaga Kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian (boiler, crane angkat/angkut).
38.
Juru Las adalah tenaga kerja berketrampilan dalam pengelasan sambung las tumpul yang telah lulus ujian las dan mempunyai sertifikat jurusan las.
39.
Tempat Kerja adalah tiap ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering di masuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber–sumber bahaya.
BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2 Dengan nama retribusi izin bidang ketenagakerjaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin bidang ketenagakerjaan.
Pasal 3 Obyek Retribusi adalah setiap jasa bidang ketenagakerjaan yang diberikan oleh Dinas Tenagakerja terhadap orang pribadi atau badan yang meliputi: a.
pelayanan pelatihan produktivitas dan pengerahan tenaga kerja;
b.
pelayanan
pengawasan
dan
norma
kerja;
Pasal 4 Subyek Retribusi Bidang Ketenagakerjaan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan ketenagakerjaan dari Dinas Tenagakerja Kota Bontang.
Pasal 5
(1)
Perizinan Bidang Ketenagakerjaan diberikan 1 (satu) kali;
(2)
Pemegang izin bidang ketenagakerjaan wajib mendaftar ulang sesuai dengan jenis izin yang dimilikinya;
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6 Retribusi Izin Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan dan penggolongan administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota dengan mempertimbangkan kemampuan pekerja, pengusaha
dan
masyarakat.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9
(1)
Struktur dan besarnya tarif retribusi izin bidang ketenagakerjaan meliputi : a.
Bidang
Pelatihan,
Produktivitas
dan
Pengerahan Tenaga kerja: 1.
surat
persetujuan
penempatan kerja
antar
antar daerah
(SPP-AKAD) besarnya
tarif
Rp.50.000,-/orang; 2.
izin daerah besarnya
perwakilan PJTKI tarif
Rp.200.000,-/izin dan
wajib
daftar
ulang
setiap 2 (dua) tahun sekali; 3.
izin
lembaga
pelatihan
kerja
besarnya
tarif
Rp.150.000,-/izin dan wajib
daftar
ulang
setiap 3 (tiga) tahun sekali; b.
Bidang Pengawasan dan Norma Kerja : 1.
izin
tempat
kerja
besarnya
tarif
Rp.100.000,/bangunan dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali; 2.
izin ketel uap, air panas
dan
minyak
untuk ketel besarnya tarif
Rp.500.000,-
/ketel dan wajib daftar ulang setiap tahun; 3.
izin/pengawasan pemakaian
pesawat
pembangkit gas dan karbit besarnya tarif Rp.500.000,-/izin dan wajib
daftar
ulang
setiap tahun; 4.
izin/pengawasan pemakaian conveyor besarnya
tarif
Rp.500.000,-/izin dan wajib
daftar
ulang
setiap 2 (dua) tahun sekali; 5.
izin/pengawasan pemakaian
escalator
besarnya
tarif
Rp.75.000,-/escalator dan wajib daftar ulang setiap tahun; 6.
izin/pengawasan pemakaian
lift
besarnya
tarif
Rp.250.000,-/lift dan wajib
daftar
ulang
setiap tahun; 7.
izin/pengawasan pemakaian
pesawat
angkat/angkut besarnya
tarif
Rp.500.000,-/pesawat dan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali; 8.
izin/pengawasan pemakaian
forklift
besarnya
tarif
Rp.350.000,-/izin dan wajib
daftar
ulang
setiap tahun; 9.
izin/pengawasan pemakaian instalansi hydrant besarnya tarif Rp.75.000,-/instalansi dan wajib daftar ulang setiap tahun;
10.
izin/pengawasan
pemakaian instalansi springkler tarif
besarnya Rp.75.000,-
/instalansi dan wajib daftar
ulang
setiap
tahun; 11.
izin/pengawasan pemakaian
bahan
kimia besarnya tarif Rp.200.000,-/ijin dan wajib
daftar
ulang
setiap 2 (dua) tahun sekali; (12)
Struktur dan besarnya tarif retribusi daftar ulang izin bidang ketenagakerjaan sebesar 50 % dari tarif yang ditetapkan pada ayat (1);
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10 Retribusi Izin Bidang Ketenagakerjaan dipungut di wilayah daerah.
BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya setiap SKRD dan atau SSRD.
BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
(1)
Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
(2)
Retribusi yang terhutang dilunasi selambat–lambatnya 14 hari sejak diterbitkannya SKRD dan atau SSRD;
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 13
(1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dengan bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang dikeluarkan oleh DISPENDA;
(3)
Aparat yang bertanggungjawab dalam pemungutan Retribusi adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang;
(4)
Setiap pungutan wajib di setor dalam waktu 1 x 24 jam kepada
bendaharawan khusus penerima DISPENDA Kota Bontang;
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XII TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15
(1)
Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang;
(3)
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
BAB XIII PENGAWASAN
Pasal 16
Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
(1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah Retribusi yang terutang;
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
BAB XV PENYIDIKAN
Pasal 18
(1)
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah
Daerah
yang
diberi
wewenang
melakukan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah; (2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b.
melakukan
tindakan
pertama
dan
pemeriksaan di tempat kejadian; c.
menyuruh
berhenti
seseorang
dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d.
melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
mengambil
sidik
jari
dan
memotret
seseorang; f.
memanggil
orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.
mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui
memberitahukan
hal
penyidik
tersebut
kepada
penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i.
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
(10)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum;
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota
Bontang
Nomor
6
Tahun
2002
tentang
Retribusi
Pelayanan
Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20 Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Disahkan di Bontang pada tanggal 17 Juni 2004
WALIKOTA BONTANG
ANDI SOFYAN HASDAM Diundangkan di Bontang pada tanggal 18 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG
M. NURDIN. LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 12
