PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
KOMITMEN
• Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Perda PPU) ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2005 dan diundangkan pada tanggal 16 Februari 2005. • Mulai diberlakukan efektif pada tanggal 6 April 2006
RUANG LINGKUP UDARA UDARA
SASARAN
UDARA AMBIEN
PERLINDUNGAN MUTU UDARA
PENGATURAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
UDARA DALAM RUANGAN
PERLINDUNGAN MUTU UDARA
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
1. PENCEGAHAN
1. PENCEGAHAN
2. PENANGGULANGAN
2. PENANGGULANGAN
3. PEMULIHAN
3. PEMULIHAN
INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA (AMBIEN / DALAM RUANGAN)
ICHTISAR PPU
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN / DALAM RUANGAN
PERLINDUNGAN KUALITAS UDARA
1. PENCEGAHAN 2. PENANGGULANGAN 3. PEMULIHAN
KUALITAS UDARA AMBIEN / DALAM RUANGAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA SUMBER PENCEMAR
SUMBER TIDAK BERGERAK
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA GEOGRAFIS
FAKTOR IKLIM
SUMBER PENCEMAR
TATA RUANG
SUHU
PEROKOK
KELEMBABAN
KENDARAAN PARKIR
ARAH ANGIN
LAIN-LAIN
1. INDUSTRI
SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR
2. HOTEL
1. ANGKUTAN UMUM
3. RUMAH SAKIT
BIS BESAR BIS SEDANG
4. DOMESTIK
MIKROLET
5. PEMBAKARAN SAMPAH
TAKSI
TRUK
KECEPATAN ANGIN RADIASI MATAHARI
2. MOBIL PRIBADI 3. MOTOR
2 TAK
4 TAK
4. KENDARAAN SPESIFIK
FORK LIFT
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA • PERLINDUNGAN MUTU UDARA Didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan ISPU
• PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (AMBIEN & DALAM RUANGAN) – Pencegahan pencemaran udara – Penanggulangan pencemaran udara – Pemulihan mutu udara
PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA • Penetapan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan, baku mutu udara dalam ruangan dan ISPU. • Kawasan dilarang merokok. • Larangan pembakaran sampah.
PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA • Pentaatan baku mutu udara ambien, emisi dan tingkat gangguan oleh industri (sumber tidak bergerak). • Pemeriksaan emisi & tingkat kebisingan kendaraan bermotor. • Penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan kendaraan operasional Pemda. • Pengelolaan kualitas udara dalam ruangan.
PEMULIHAN MUTU UDARA • Pengembangan ruang terbuka hijau • Hari bebas kendaraan bermotor
PELAKSANAAN • • • • • •
KAWASAN DILARANG MEROKOK PEMERIKSAAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR PEMERIKSAAN EMISI INDUSTRI PENGGUNAAN BBG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SEBAGAI DERIVAT PERDA PPU • SOSIALISASI
KAWASAN DILARANG MEROKOK •
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
•
Pilot Project : Penerapan Kawasan Dilarang Merokok di dalam gedung untuk Kawasan Monas (30 gedung), Kawasan Thamrin (21 Gedung) dan Kawasan Sudirman (59 Gedung).
Pasal 13 Perda PPU • Ayat (1) : Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. • Ayat (2) : Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok • Ayat (3) : Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan: – Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum – Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Penjelasan • Tempat umum ialah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, gedung perkantoran umum, mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain. • Tempat bekerja ialah tiap ruang tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumbersumber bahaya termasuk di dalamnya gedung atau kawasan pabrik, ruangan dalam gedung perkantoran dan lain-lain.
Pasal 24 • Ayat (1) : Pengelola gedung umum bertanggung jawab terhadap kualitas udara di dalam ruangan yang menjadi kawasan umum. • Ayat (2) : Pengelola gedung umum wajib mengendalikan pencemaran udara di dalam ruangan parkir kendaraan bermotor. • Bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
• Dalam pelaksanaan : Ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok
TUJUAN • Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. • Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. • Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok. • Mewujudkan generasi muda yang sehat.
SASARAN 1. Tempat umum 2. Tempat kerja 3. Tempat proses belajar mengajar 4. Tempat pelayanan kesehatan 5. Arena kegiatan anak-anak 6. Tempat ibadah 7. Angkutan Umum
PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB • Pimpinan / penanggung jawab tempat atau kawasan dilarang merokok : – Wajib menetapkan KAWASAN DILARANG MEROKOK – Wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan sebagai KAWASAN DILARANG MEROKOK – Harus memberi contoh dan teladan – Wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok – Dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di KAWASAN DILARANG MEROKOK
KEWAJIBAN PIMPINAN / PENAGGUNG JAWAB
• Menerapkan larangan merokok • Menegur, memperingatkan dan mengambil tindakan • Mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan • Menyediakan tempat khusus untuk merokok (tempat umum dan tempat kerja)
KEWAJIBAN PENGGUNA RUANGAN • Pengguna tempat umum, pegawai, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pasien, pengunjung, tenaga medis dan non medis, masyarakat dan jemaah dan penumpang dapat memberikan teguran dan melaporkan kepada pimpinan/penanggung jawab gedung/ruangan.
RINGKASAN KAWASAN DILARANG MEROKOK TEMPAT TEMPAT ARENA TEMPAT TEMPAT PROSES TEMPAT ANGKUTAN PELAYANAN KEGIATAN BELAJAR IBADAH UMUM UMUM KERJA KESEHATAN ANAK MENGAJAR Menerapkan larangan merokok
√
√
√
√
√
√
√
Menegur, memperingatkan dan mengambil tindakan
√
√
√
√
√
√
√
Memberikan teguran dan melaporkan
√
√
√
√
√
√
√
Mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Menyediakan tempat khusus untuk merokok
PENANDAAN • KAWASAN DILARANG MEROKOK • KAWASAN MEROKOK
TANDA KAWASAN DILARANG MEROKOK
TANDA KAWASAN MEROKOK
KAWASAN MEROKOK • PERSYARATAN : – Terpisah secara fisik dengan kawasan dilarang merokok – Dilengkapi alat penghisap udara – Dilengkapi asbak – Dapat dilengkapi data dan informasi bahaya merokok
PERAN SERTA MASYARAKAT • Melakukan pengawasan • Memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasasn data / informasi dampak rokok bagi kesehatan • Memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok
PEMBINAAN • Bimbingan / penyuluhan • Pemberdayaan masyarakat • Menyiapkan petunjuk teknis
PENGAWASAN • Perangkat daerah bersama-sama masyarakat, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok
• Dalam pelaksanaannya lebih lanjut telah ditetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENGENDALIAN MEROKOK DI TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Pasal 3 Penyelenggaraan pengendalian rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan : a. Penetapan kawasan bebas/tanpa rokok b. Penetapan kawasan/ruangan bagi perokok yang dilengkapi dengan alat sirkulasi udara c. Membuat slogan (gambar/tulisan) yang menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok dapat merugikan kesehatan bagi diri sendiri maupun orang lain. d. Melakukan larangan berpromosi rokok atau memberikan hadiah berupa rokok ke lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta.
• Pasal 5 : Pada setiap tempat kerja di Unit/Satuan Kerja dan fasilitas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus merupakan kawasan tanpa rokok. • Pasal 6 : Pimpinan unit/satuan kerja menyediakan tempat khusus untuk merokok dan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
PEMERIKSAAN EMISI • Pemeriksaan Emisi dan Perawatan Mobil Penumpang Pribadi (P&P) : – Hingga saat ini telah ditetapkan 107 Bengkel Pelaksana dan 238 Teknisi Pemeriksa Emisi.
TANDA LULUS UJI Stiker Memenuhi Baku Mutu Emisi
Surat Keterangan Memenuhi Baku Mutu Emisi
PEMERIKSAAN EMISI CEROBONG
• Pengawasan pembuangan emisi cerobong terhadap 14 Industri penandatangan Superdasih tahun 2001 dan 42 industri/kegiatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta
SANKSI ADMINISTRASI PASAL 39 • Pelanggaran terhadap Pasal 28 (Izin Pembuangan Emisi) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: – Peringatan tertulis – Pencabutan izin
• Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
PENYIDIKAN PASAL 40 • Penyidikan tindak pidana dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik POLRI dan PPNS. • Kewenangan Pejabat Penyidik. • Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan. • Penyidik membuat berita acara setiap tindakan.
KETENTUAN PIDANA PASAL 41 • Pelanggaran terhadap: – Pasal 15 ayat (1) : Penyebab pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara – Pasal 25 ayat (1) : Penyebab pencemaran udara wajib melakukan pemulihan mutu udara
diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN PIDANA •
Pelanggaran terhadap: – – – – – – – – – – –
Pasal 12 : Kewajiban memenuhi baku mutu Pasal 13 : Larangan merokok di sembarang tempat Pasal 14 : Larangan membakar sampah Pasal 17 : Kewajiban memenuhi baku mutu Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) : Kewajiban memenuhi ambang batas kendaraan bermotor dan kewajiban menjalani uji emisi Pasal 20 ayat (1) : Kewajiban penggunaan BBG Pasal 22 : Kewajiban memenuhi baku tingkat gangguan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) : Kewajiban memenuhi ambang batas kebisingan dan kewajiban menjalani uji kebisingan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) : Kewajiban pengelola gedung untuk mengendalikan pencemaran udara indoor Pasal 26 ayat (1) : Kewajiban mengembangkan RTH Pasal 28 ayat (1) : Kewajiban memiliki Izin Pembuangan Emisi
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-
MEKANISME PENANGANAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (3.a.)
(1) Laporan Masyarakat Disposisi Gubernur
(3.b.)
Tidak benar (2)
Stop
Tim Penanganan Pencemaran LH Propinsi/ Walikota
Laporkan
(3) Verifi kasi
Media Massa
(7) (5) Ya
Sidak/Temu an Lapangan
Tinda k Lnjt adm
(6) - Pengujian Laporan - Analisa Labrtorium
(8) Perumusan Tindak Lanjut
Gubernur (3 s/d Walikota
6 bln)
(4) Kasus Biasa
OK/Laporan
(9.a.)
Kasus Darurat
(12) Pencabutan ijin oleh Gubernur
Pengadilan
(12a)
Tidak
Tidak
(11) Peringatan, Sanksi & Penutupan Saluran
- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan - kepolisian dan PPNS
(4a)
(10) Penegakan Hukum Propinsi/Walikota
Tidak
(9) Pengawasan Tindak Lanjut Tim dan Instansi Sektor
SK.Gub KDKI Jakarta No. 58 tahun 2004 tentang Mekanisme Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup di Prop. DKI Jakarta menjelaskan : Pelaksana utama / ujung tombak penanganan berada pada tingkat Kotamadya / Kab.Adm Kep. Seribu Penanganan pencemaran lingkungan di tingkat Propinsi bila memenuhi unsur – unsur : • • • • •
Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang telah terjadi telah mengakibatkan korban jiwa Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan serta dampak lingkungannya meliputi dua kotamadya Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan dampaknya melintasi batas Propinsi Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3 Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di luar wilayah laut 4 s.d 12 mil
SK.Gub KDKI Jakarta No. 1024/2004 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup di Prop.DKI Jakarta menjelaskan tim penanganan pencemaran lingkungan hidup terdiri dari : •
Tim penanganan tingkat Propinsi •
Tim penanganan tingkat Kotamadya/Kab.Adm Kep.Seribu dengan tugas sebagai berikut : •Melakukan tindakan bila ada kasus pencemaran
•Memeriksa kebenaran pengaduan tentang adanya potensi atau telah terjadi pencemaran •Meneliti tingkat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi •Meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian yang timbul •Melakukan tindakan administratif terhadap kegiatan yang telah mencemari lingkungan hidup
