SALINAN
P E M E R I N TA H K A B U PAT E N K E D I R I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ; 5. Peraturan Pemerintiah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 ) ;
2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D ) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D ) ; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
PERMUSYAWARATAN DESA.
KEDIRI
TENTANG
BADAN
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kediri. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kediri. 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 8. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 14. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun. 15. Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa. 16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4 17. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. 18. Rapat Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya di Dusun. 19. Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemukapemuka masyarakat lainnya. 20. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 21. Keputusan BPD adalah produk hukum yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi,
monitoring,
pengawasan
umum
dan
evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 24. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II ANGGOTA BPD Pasal 2 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Pasal 3 (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibentuk dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa sebanyak 5 orang anggota.
5 b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa sampai dengan 3000 jiwa sebanyak 7 orang anggota. c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa sampai dengan 4000 jiwa sebanyak 9 orang anggota. d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4000 jiwa
sebanyak 11 orang
anggota. (3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan dusun. BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD Bagian Pertama Penetapan Pasal 4 (1) Proses Penetapan anggota BPD melalui tahap persiapan dan Pelaksanaan. (2) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa harus melibatkan unsur Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan. Pasal 5 (1) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dengan tembusan kepada Camat. (2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Kepala Daerah. (3) Proses Penetapan anggota BPD dimulai paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan. Pasal 6 (1) Kepala Desa mengadakan rapat Desa. (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas : a. sosialisasi Peraturan Daerah dan peraturan Pelaksanaannya tentang BPD ; b. jadwal pelaksanaan penetapan anggota BPD. Pasal 7 (1) Yang dapat menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun dengan syarat : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
6 c. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD ; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ; e. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun ; (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dibuat oleh yang bersangkutan dalam surat pernyataan ; (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dibuktikan dengan melampirkan foto copy ijasah. Pasal 8 (1) Mekanisme penetapan anggota BPD dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat. (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat Dusun dan Rapat Desa. Pasal 9 (1) Penetapan anggota BPD masing-masing Dusun ditentukan melalui Rapat Dusun. (2) Rapat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang Ketua RT, Ketua RW, Golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh masyarakat Dusun setempat serta calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan. (3) Rapat Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun atau Penjabat Kepala Dusun. (4) Hasil Rapat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat. (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dusun yang memuat : a. hasil rapat ; b. nama-nama calon yang dipilih sesuai dengan kuota yang telah ditentukan ; (6) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa dilampiri Daftar Hadir dan Notulen Rapat dengan dilengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 2 (dua) hari setelah rapat Dusun. Pasal 10 (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya seluruh Berita Acara Hasil Rapat dari masing-masing Dusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan materi pokok penetapan anggota BPD. (2) Hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang dilampiri Notulen Rapat dan Daftar Hadir disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.
7 Bagian Kedua Pengesahan Pasal 11 Paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), Kepala Daerah mengesahkan anggota BPD dengan keputusan penetapan keanggotaan BPD. Bagian Ketiga Pelantikan dan Pengucapan Sumpah / Janji Pasal 12 Paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Daerah, maka Anggota BPD yang bersangkutan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 13 (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD hasil proses penetapan anggota BPD dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan anggota BPD. (2) Jika pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur. (3) Dalam hal pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dilaksanakan
tepat
waktu
karena
alasan-alasan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD. Pasal 14 (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut : a. pembacaan Keputusan Kepala Daerah ; b. pengambilan Sumpah/Janji oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ; d. kata-kata Pelantikan ; e. penandatanganan Berita Acara Serah Terima BPD lama kepada BPD baru ; f. sambutan Kepala Daerah ; g. do'a. (2) Dalam pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
8 (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : " Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Pasal 15 (1) Pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diselenggarakan di Pusat Pemerintah Desa dalam suatu upacara yang dihadiri Anggota BPD lama, Aparatur Pemerintah Desa, Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Daerah dan lain-lain sesuai kebutuhan. (2) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pusat Pemerintah Kabupaten atau Kantor Koordinator Kecamatan atau Kecamatan.
BAB IV BIAYA PENETAPAN ANGGOTA BPD
Pasal 16 (1) Biaya Penetapan Anggota BPD dibebankan pada APBDes. (2) Biaya Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. biaya Administrasi ; b. biaya Rapat ; dan c. biaya lain-lain.
9 BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD
Bagian Pertama Kedudukan
Pasal 17 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bagian Kedua Fungsi Pasal 18 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Bagian Ketiga Wewenang Pasal 19 BPD mempunyai wewenang : a. membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa. b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan f. menyusun tata tertib BPD. Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pasal 20 BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. b. menyatakan pendapat.
10 Pasal 21 (1) Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan rancangan peraturan desa ; b. mengajukan pertanyaan ; c. menyampaikan usul dan pendapat ; d. memilih dan dipilih ; dan e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (2) Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan ; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; d. menyerap,
menampung,
menghimpun,
dan
menindaklanjuti
aspirasi
masyarakat ; e. memproses pemilihan Kepala Desa ; f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum berakhir masa jabatan BPD mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Camat. (4) Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga di sampaikan kepada
masyarakat melalui forum rapat desa.
BAB VI LARANGAN Pasal 22 (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek Desa ; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat; dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
11 c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; d. menyalahgunakan wewenang ; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan. BAB VII MASA JABATAN Pasal 23 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BAB VIII KEPENGURUSAN Pasal 24 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. (4) Dalam hal anggota tertua dan anggota termuda berhalangan maka kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digantikan oleh anggota tertua dan anggota termuda yang hadir pada saat itu. (5) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan tata tertib BPD. Pasal 25 Pimpinan BPD mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan pada Rapat Paripurna ; b. memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD serta pelaksanaannya ; c. memimpin rapat dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga pembicara dapat menyampaikan pandangan tanpa terganggu ; d. menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ; e. melaksanakan keputusan-keputusan rapat ; f. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
12 BAB IX PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME RAPAT Bagian Pertama Peraturan Tata Tertib Pasal 26 (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD melalui rapat BPD. (2) Dalam menyusun Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang BPD. (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. kedudukan, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak BPD ; b. keanggotaan, kepengurusan dan masa jabatan BPD ; c. tugas Pimpinan BPD ; d. larangan anggota BPD ; e. sanksi, Pemberhentian, Penggantian Pimpinan dan Anggota BPD ; f. rapat-rapat BPD ; g. mekanisme pengambilan keputusan ; h. pembiayaan. (3) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat paling lama 2 (dua) minggu setelah ditetapkan. Bagian Kedua Mekanisme Rapat Pasal 27 (1) Rapat BPD terdiri dari Rapat Paripurna dan Rapat Pimpinan. (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri Pimpinan BPD, Anggota BPD dan pihak lain apabila diperlukan. (3) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD. Pasal 28 (1) Rapat BPD dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun. (2) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan anggota / Pimpinan BPD. (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat atas permintaan paling sedikit 2 (dua) orang anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa.
13 (4) Keputusan diterima atau ditolak permintaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui rapat BPD. (5) Apabila permintaan mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan, Pimpinan BPD mengadakan rapat dan dapat mengundang pihak-pihak lain yang terkait. (6) Apabila permintaan mengadakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, Pimpinan BPD memberitahukan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan penolakannya.
Pasal 29 (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Dalam setiap pengambilan keputusan, BPD wajib mengupayakan terjaganya nilainilai demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah dan mufakat. (5) Jika dalam pengambilan keputusan dalam rapat BPD yang telah memenuhi kuorum berdasarkan suara terbanyak terjadi jumlah perolehan suara yang sama, maka rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. (6) Jika setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai suara terbanyak, maka rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari. (7) Jika dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (6) belum juga tercapai suara terbanyak, maka permasalahan tersebut dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengarahan. (8) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dilengkapi berita acara rapat, notulen rapat dan daftar hadir. BAB X TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 30 (1) BPD menggali dan menampung aspirasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan ke dusun dan/atau mengadakan pertemuan dengan lembaga kemasyarakatan. (2) Hasil kunjungan dan/atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dibahas dalam rapat BPD.
14 (3) Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pererintah Desa untuk dikoordinasikan dan dirumuskan dengan Kepala Desa. (4) Hasil perumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
aspirasi masyarakat
yang dapat ditampung Pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan yang tidak dapat dilaksanakan diteruskan untuk disalurkan kepada Pemerintah Daerah melalui camat. BAB XI PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Bagian Pertama Pemberhentian Pasal 31 (1) Anggota BPD berhenti karena : a. meninggal dunia ; b. mengundurkan diri ; c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru ; b. pindah tempat tinggal ; c. telah diangkat dan dilantik sebagai Aparatur Pemerintah Desa ; d. tidak dapat menjalankan wewenang dan kewajibannya secara berturut-turut atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan ; e. melanggar larangan bagi anggota BPD ; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ; g. dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan f melalui pemberian peringatan tertulis I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari oleh Pimpinan BPD. (4) Apabila pemberian peringatan tertulis III, tenggang waktunya telah berakhir tetap tidak dilaksanakan, maka melalui
rapat
Pimpinan BPD mengusulkan
pemberhentian Anggota BPD kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk ditetapkan pemberhentiannya oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
15 Pasal 32 (1) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3), diadakan penelitian oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah. (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait di Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Camat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu Pasal 33 (1) Penggantian Pimpinan BPD dapat dilaksanakan melalui mekanisme rapat Paripurna BPD yang diatur dalam peraturan tata tertib BPD. (2) Penggantian pimpinan BPD dapat dilaksanakan karena : a. meninggal dunia ; b. mengundurkan diri dari jabatannya atau keanggotaannya ; c. diberhentikan dari keanggotaan. Pasal 34 (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu. (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambilkan dari unsur yang sama, anggota BPD yang berhenti. (3) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan. BAB XII HUBUNGAN KERJA Pasal 35 (1)
(2)
Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif. BAB XIII KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
Pasal 36 (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.
16 (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APBDes. Pasal 37 (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
menetapkan
pengaturan
kewenangan
Kabupaten
yang
diserahkan
pengaturannya kepada Desa ; b.
memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
c.
melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
d.
melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa ;
e.
menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ;
f.
mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
g.
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ;
h.
memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
i.
menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
j.
memberikan
penghargaan
atas
prestasi
yang
dilaksanakan
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ; k.
melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.
memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
b.
memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
17 c.
memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Desa ;
d.
memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e.
memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
f.
memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;
g.
memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 39
Setiap tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, anggota BPD yang bersangkutan harus memberitahukan kepada Kepala Desa.
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri E) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 41 Anggota BPD yang diangkat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya BPD baru sesuai Peraturan Perundang-undangan. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 43 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.
Disahkan di
Kediri
pada tanggal 15 - 11 - 2006
BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO Diundangkan di Kediri pada tanggal
9 - 12
- 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, Disalin sesuai dengan aslinya A.N BUPATI KEDIRI SEKRETARIS DAERAH
TTD
TTD DJOKO SOEHARNO DJOKO SOEHARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2006 NOMOR
9
SERI D
19 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR
9 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
I. UMUM. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. huruf b - Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. huruf c Cukup jelas
20 huruf d Yang dimaksud dengan “berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat” dibuktikan dengan Foto copy ijasah yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. huruf e Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas huruf d Cukup jelas huruf e Diwakili oleh Ketua BPD lama dan Anggota Tertua atau Termuda dari BPD baru huruf f Cukup jelas huruf g Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas
21 ayat (3) Pengucapan sumpah atau janji anggota BPD dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni: - Untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ DEMI ALLAH ” ; - Untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata “ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA ” ; - Untuk penganut agama Budha diawali dengan ucapan “ DEMI SANG HYANG ADI BUDHA ” ; - Untuk penganut agama HINDU diawali dengan ucapan “ OM ATAH PARA MAWISESA ” Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas
22 ayat (3) Permintaan mengadakan rapat tersebut betul-betul merupakan kebutuhan dan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas ayat (6) Cukup jelas Pasal 29 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Ketentuan sekurang-kurangnya ½ (setengah)
dari jumlah anggota BPD dirinci
sebagai berikut ; a.
Jumlah anggota BPD 5 (lima) orang adalah 3 (tiga) orang ;
b.
Jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang adalah 4 (empat) orang ;
c.
Jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang adalah 5 (lima) orang ;
d.
Jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang adalah 6 (enam) orang.
ayat (3) Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang membahas : a.
Pembentukan Peraturan Desa ;
b.
Penyusunan dan penetapan tata tertib BPD ;
c.
Pengusulan pemberhentian anggota BPD ;
d.
Pengusulan penggantian pimpinan BPD ;
e.
Pengusulan pemberhentian Kepala Desa ;
f.
Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
Ketentuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dirinci sebagai berikut ; a.
Jumlah anggota BPD 5 (lima) orang adalah 3 (tiga) orang ;
b.
Jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang adalah 5 (lima) orang ;
c.
Jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang adalah 6 (enam) orang ;
d.
Jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang adalah 7 (tujuh) orang. Ketentuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir dirinci sebagai berikut ;
a.
Jumlah anggota BPD 3 (tiga) orang adalah 2 (dua) orang ;
b.
Jumlah anggota BPD 5 (lima) orang adalah 3 (tiga) orang ;
c.
Jumlah anggota BPD 6 (enam) orang adalah 4 (empat) orang ;
d.
Jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang adalah 5 (lima) orang.
ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas
23 ayat (6) Cukup jelas ayat (7) Cukup jelas ayat (8) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2006 SERI D
24
