Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32
MINIATUR MASYARAKAT MADANI (PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM) Muhammad Soim1) 1)
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi,UIN Suska Riau, Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293 Email:
[email protected]
Abstrak Momentum kebangkitan Nasional yang kini diperingati oleh bangsa Indonesia telah didahului dengan sebuah gerakan, yaitu gerakan reformasi. Paling tidak dapat diidentifikasi bahwa suatu kebangkitan dapat diwujudkan apabila dalam masyarakat telah tumbuh sifat dan sikap kemandirian, keterbukaan atau transparansi dan adanya daya saing atau sikap kompetetif yang sehat. Al-Qur’an telah mewariskan rambu-rambu tersebut sebagai identitas dari masyarakat Islam, terutama yang termaktub dalam surat Al-Hujarat, diantaranya hendaklah masyarakat memiliki landasan spiritual, menghargai persamaan, lemah lembut dan sabar, waspada terhadap issu, serta ishlah dengan adil. Kata Kunci: Masyarakat Islam, Masyarakat Madani Berdasar pembentukan sosial, perubahan struktur politik Eropa, dan modernisasi, istilah The State dan civil society menjadi dua etintas yang berbeda. Pelopor dari perubahan ini diantaranya Adam Ferguson. Johan Ster, Tom Hodgkings, Emanuel Sieyes, Tom Paine, JS Mills dan Alexis de Tocqueville1. Civil society (CS) adalah konsep atau tradisi berasal dari Barat. Jika ditunjuk dari modelnya adalah Amerika Serikat, meskipun asal mulanya dari Eropa Barat di abad ke 18, biasa disebut jaman “enlightement” atau yang dikenal sebagai masa pencerahan, atau kini berusia 250 tahun. Sedangkan konsep civil society untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Adam Ferguson, ilmuan asal skotlandia, melalui karya klasiknya yang berjudul “An Essay on the History of Civil Society”. Yang kemudian dikembangkan oleh Hegel dan selanjutnya Karl Marx Cuma bedanya, jika Ferguson melandaskan
1. Pendahuluan Sayyid Quthub berpendapat, bahwa Islam hanya mengenal dua bentuk masyarakat, yaitu masyarakat Islam dan masyarakat Jahili. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang mengaplikasikan baik dalam aqidah, ibadah, syari‟ah, perundang-undangan, moral dan segala tingkah laku. Tidak dinamakan masyarakat islam- meskipun mereka sholat, berpuasa dan haji- sementara syari‟at Islam tidak dijadikan perundang-undangan ditengahtangah masyarakatnya dan tidak menetapkan segala ketetapan Allah dan RasulNya. Sedangkan masyarakat Jahili adalah segala bentuk masyarakat selain masyarakat Islam, baik yang mengingkari wujudnya Allah atau yang tidak ingkar, akan tetapi syari‟ah Islam tidak dijadikan way of life (jalan hidupnya). (Quthb, tt :129-130) Cicero dalam filsafat politiknya untuk kali pertama menggunakan istilah Societes Civilis. Istilah ini di Eropa Abad XVIII di pakai secara bergantian dengan negara (state).
1
23
Adnan Buyung Nasution, “Menuju Penguatan „Civil Society‟
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 pemikirannya pada filsafat Yunani kuno terutama dari Plato dan Socrates yang mengakui keberadaan unsur transendental (tradisi dan agama). Hegel dan Karl Marx sepenuhnya meletakkan konsep itu dalam kerangka falsafah pencerahan secara tertutup dan mengabaikan unsur – unsur di luar rasionalitas yang bersifat transendental baik yang berasal dari tradisi maupun agama Pemikiran Karl Marx dilanjutkan oleh Antonio Gramci, seorang komunis Italia, yang terkenal dengan konsep hegemoninya, dengan menempatkan civil society ke dalam superstruktur. Sedangkan Francis Fukoyama yang sangat terpukau dengan robohnya tembok Berlin dan keberhasilan gerakan solidaritas di Polandia, mengadopsi pemikiran Hegel. Dari siniliah kemudian terjadi polarisasi aliran civil society, di mana dikalangan ilmuan sosial liberal (aliran liberalisme) pemikiran mengenai masyarakat sipil banyak mengacu pada pemikiran ilmuan sosial Perancis Tocqueveille, sedangkan dari ilmuan sosialis (komunis) banyak mengacu pada pemikiran Hegel, Karl Mark dan Gramci2. Antonio Gramci, yang disebut dalam literatur ilmu sosial sebagai tokoh yang memahami kapitalisme, memfokuskan secara sungguh – sungguh dan mendasar analisisnya terhadap konsep negara dikaitkan dengan masyarakat sipil dalam bahasannya mengenai konsep hegemoni yang diperankan negara untuk menjinakkan rakyat dalam rangka menlanggengkan kapitalisme. Pandangan Gramci ini secara tidak langsung merupakan kritik terhadap analisis atas kapitalisme yang menekankan pada hubungan kapitalis dan buruh, seperti dalam Marxisme tradisional. Kekalahan kaum marginal, bagi Gramci justru bukan karena penindasan dan kekerasan fisik, melainkan melalui hegemoni, yakni menjinakkan budaya dan ideologi yang diselenggarakan oleh negara terhadap
masyarakat sipil. Sejak saat itulah dan pada perkembangan selanjutnya, konsep masyarakat sipil senantiasa merupakan diskursus pemikiran kritis terhadap kapitalisme3. Namun sejak tahun 1990-an terjadi pergeseran diskursus terhadap masyarakat sipil (civil society). Perbincangan mengenai masyarakat sipil (civil society) memang masih memiliki dimensi sebagai bangkitnya resistensi masyarakat terhadap negara dalam kerangka demokratisasi, dimensi kritik terhadap kapitalisme tidak kelihatan lagi, justru gerakan masyarakat sipil (civil society) mengacu pada gerakan demokrasi liberal anti sosialisme pada masyarakat di negara – negara Eropa Timur. Namun demikian dewasa ini perdebatan mengenai peran masyarakat sipil (civil society) sudah semakin meluas, dan pandangan tentang perlunya memperkuat masyarakat sipil sudah semakin meluas, antara mereka yang masih teguh untuk menggunakan penguatan masyarakat sipil secara Gramcian, yakni sebagai sebagai gerakan pemikiran kritis dan resistensi terhadap hegemoni negara model kapitalis. Pada saat yang sama, juga terdapat fenomena semakin kuatnya paham penguatan masyarakat sipil (civil society) yang berpijak pada paham liberalisme, yakni menuntut kebebasan masyarakat, debirokratisasi dan deregulasi dari negara, termasuk deregulasi ekonomi menuju pasar bebas. Pada saat yang sama pula muncul juga gerakan resistensi masyarakat sipil yakni masyarakat adat, untuk menuntut hak – hak mereka terhadap sumber alami dan hak berbudaya, yang jika dikaji lebih dalam justru datang dari paham pluralisme budaya yang berakar pada pemikiran postmodernisme. Dalam rangka menanamkan komitmen dengan tingkat kesejatian yang tinggi itu, kita perlu menengok dan “mengangsu” kepada khasanah budaya kita, dalam hal ini budaya
2
3
Lihat H. Bernstain (ed), 1973, Underdevelopmen and development, Harmonsort: penguin books, h.57
24
Mansour Fakih, “Masyarakat Sipil ; Catatan Pembuka”, dalam Wacana Masyarakat Sipil, WACANA No. 1, Yogyakarta, 1999, hlm.
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 keagamaan Islam. Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Sesampai di kota hijrah yaitu Yatsrib (Yunani: Yethroba), beliau ganti nama kota itu Madinah. Dengan tindakan itu, Nabi Muhammad SAW telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun Masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (ber“madaniyah”) karena tunduk dan patuh (danayadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dan patuh (dana-yadinu) kepada ajaran kepatuhan (din) yang dinyatakan dalam supremasi hukum dan peraturan. Masyarakat madani pada hakekatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat yang tak kenal hukum (lawless) Arab Jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara Bagaimanapun juga Rasulullah telah meletakkan dasar – dasar masyarakat madani. Dengan cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah masyarakat yang masih sangat sedikit memang apa yang telah dirintis Rasulullah mungkin lebih layak disebut miniatur masyarakat madani. Namun demikian, tatanan masyarakat madani yang dibangun oleh Muhammad Rasulullah, disebut oleh Robert N. Bellah sebagai suatu model masyarakat yang teramat modern pada jamannya. Merefleksikan dan memformulasikan model masyarakat model masyarakat madani di era sekarang. Memang antara masyarakat madani dan civil society dalam perspektif historis tidak bisa digebyah uyah dalam satu kesepakatan teoritis, karena ada nilai – nilai historis yang membedakan. Civil society mempunyai kajian sejarah yang panjang dengan muara pemikirannya adalah refleksi dari para filosof Yunani Cicero bahkan Plato dan Aristoteles, walaupun kemudian mengalami polarisasi pemikiran antara Antonio Gramci, Karl Marx, Hegel yang memperjuangkan konsep sosialisme
versus Adam Ferguson, John Locke, dan J.J. Rousseau dengan konsep demokratisasinya (dalam pandangan Barat modern adalah Liberalisme)4. Sedangkan istilah masyarakat madani itu tidak memiliki sejarah tersendiri, melainkan merupakan istilah temuan kontemporer Prof. Naquib al–Attas, sebagai terjemahan civil society, sehingga mau tidak mau kajian tentang masyarakat madani harus didekati melalui konsep civil society. Berarti masyarakat madani sendiri adalah civil society itu sendiri, dalam artian bahwa konsep masyarakat madani adalah konsep yang diilhami konsep civil society. Cuma persoalannya intektual Islam terutama di Indonesia mempunyai “kecerdasan” untuk memainkan momen dengan mencoba menarik benang merah masyarakat madani dengan masyarakat Madinah era Rasulullah. Kiranya topik-topik seperti masyarakat madani, masyarakat islam dan lain-lain pada saat reformasi seperti sekarang ini perlu diangkat dipermukaan, umat islam khususnya dan bangsa Indonesia umunya, yang telah lama haus pada akhlak madani seperti logo-logo yang sering muncul kejujuran, keterbukaan/transparansi, dan perilaku yang bebas dan nepotisme.Masyarakat madani atau yang disebut orang barat Civil society mempunyai prinsip pokok pluralis, toleransi dan human right termasuk di dalamnya adalah demokrasi. Sehingga masyarakat madani dalam artian negara menjadi suatu cita-cita bagi negaraIndonesia ini, meskipun sebenarnya pada wilayah-wilayah tertentu, pada tingkat masyarakat kecil, kehidupan yang menyangkut prinsip pokok dari masyarakat madani sudah ada. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu mayarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional. 4
25
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1989
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, civil society, dinegara kita tercinta, Republik Indonesia. Karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun masyarakat peradaban itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-NYA. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan Kitab Suci juga disebut semangat Rabbaniyah (QS Al Imran:79) atau rubbiyah (QS Al Imran:146). Inilah hablum min Allah, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Semangat Rabbaniyah itu jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat insaniyah, atau basyariyah, dimensi horisontal hidup manusia, hablun min al-nas. Kemudian pada urutannya, semangat perikemanusiian itu sendiri memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan manusia yang penuh budi luhur. Maka tak heran jika Nabi dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa inti dari tugas suci beliau adalah untuk "menyempurnakan berbagai keluhuran budi". Masyarakat berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah, masyarakat berperadaban, masyarakat madani, "civil society". Masyarakat Madani yang dibangun nabi itu, oleh Robert N. Bellah, seorang sosiologi agama terkemuka disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah nabi sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi (RN
Bellah Ed. Beyond Belief (New York : Harper & Row, edisi paperback, 1976 hh. 150-151)5 Setelah Nabi wafat, masyarakat madani warisan Nabi itu, yang antara lain bercirikan egaliterisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan, hanya berlangsung selama tiga puluh tahunan masa khulafur rasyidin. Sesudah itu, sistem sosial madani dengan sistem yang lebih banyak diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-Islam, yang kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti keturunan atau geneologis itu sebagai "Hirqaliyah" atau "Hirakliusisme", mengacu kepada kaisar Heraklius, penguasa Yunani saat itu, seorang tokoh sistem dinasti geneologis. Begitu keadaan dunia Islam, terusmenerus hanya mengenal sistem dinasti geneologis, sampai datangnya zaman modern sekarang. Sebagian negara muslim menerapkan konsep negara republik, dengan presiden dan pimpinan lainnya yang dipilih. Karena itu, justru dalam zaman modern inilah, prasarana sosial dan kultural masyarakat madani yang dahulu tidak ada pada bangsa manaoun di dunia, termasuk bangsa Arab, mungkin akan terwujud. Maka kesempatan membangun masyarakat madani menuurut teladan nabi, justru mungkin lebih besar pada masa sekarang ini. Berpangkal dari pandangan hidup bersemangat ketuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia (QS Fushshilat:33), masyarakat madani tegak berdiri di atas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan berpegang kepada hukum. Menegakkan hukum adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang diperintahkan untuk dilaksanakan kepada yang berhak (QS
5
26
Khairuddin, Pengembangan Masyarakat Tinjauan Aspek sosiologi, Yogyakarta: Liberty, 1998
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 Al-Nisa:58). Dan Nabi telah memberi telaadan kepada kita. Secara amat setia beliau laksanakan perintah Tuhan itu. Apalagi AlQur'an juga menegaskan bahwa tugas suci semua Nabi ialah menegakkan keadilan di antara manusia.
C. Karakteristik Masyarakat Madani Bila merujuk pada konsep Pengembangan masyarakat, setidaknya ada beberapa syarat terbentuknya masyarakat madani diantaranya sebagai berikut: 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. 2. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. 3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 4. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. 5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. 6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. 7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya. Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas
A. Masyarakat Madani Dalam Sejarah Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu: 1) Masyarakat Saba‟ :yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba‟ ayat 15: Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”. 2). Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjian Madinah antara Rasullullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur‟an sebagai konstitusi, menjadikan Rasullullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
27
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa: 1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial. 2. Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia. Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundangundangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya. 3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak
menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi penulis adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta manakala umat Islam memiliki sikap inklusif dan mempunyai kemampuan (ability) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Namun, dengan catatan identitas sejati atas parameter-parameter autentik agama tetap terjaga. Kedua, adalah tingginya sikap toleransi (tasamuh). Baik terhadap saudara sesama Muslim maupun terhadap saudara non-Muslim. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah, saya memandang dalam arti membatasi hanya pada wilayah terminologi saja, tidak lebih. Mengingat di dalam Alquran juga terdapat nilai-nilai demokrasi Ketiga prinsip dasar setidaknya menjadi refleksi bagi kita yang menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat madani dalam konteks hari ini. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. D. Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ubnu 28
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 Rusyd, Imam al-Ghazali, al-Farabi, dan yang lain. Dan langsung di abadika oleh Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 110 Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDM nya dibanding umat non Islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Qur‟an itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil. Sumber daya manusia umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Karena itu dalam percaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%, tetapi karena kualitas SDM nya masih rendah, juga belum mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan akhlak Islam.
tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Manurut ajaran Islam hak milik mutlak hanya ada pada Allah saja. Hal ini berarti hak milik yang ada pada manusia hanyalah hak milik nisbi atau relatif. Islam mengakui setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam. Pernyataanpernyataan dan batas-batas hak milik dalam Islam sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya. Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni pertama, tidak seorangpun atau sekelompok orangpun yang berhak mengeksploitasi orang lain; dan kedua, tidak ada sekelompok orangpun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga, maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukannya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat. Allah melarang hak orang lain disalah gunakan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Syu‟ara ayat 183: Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang
E. Sistem Ekonomi dan Kesejahteraan Ummat Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak 29
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat. Dalam Q.S. An-Nahl ayat 71 disebutkan: Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Alah. ayat-ayat Allah yang mendorong manusia untuk mengamalkan sedekah, antara lain Q.S. An-nisa ayat 114: Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikanbisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat. Kedua hubungan itu harus berjalan dengan serentak. Dengan melaksanakan kedua hubungan itu hidup manusia akan sejahtrera baik di dunia maupun di akhirat kelak. Diantara model sumber potensi ekonomi ummat adalah:
yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun. Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya. Dari sudut bahasa, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Segala sesuatu yang bertambah disebut zakat. Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib zakat disebut “muzakki”,sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut ”mustahiq” .Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikan pengorbanan diri serta kemurahan hati. Di dalam Alquran Allah telah berfirman sebagai berikut: Al-Baqarah: 110 Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. Zakat memiliki hikmah yang besar, bagi muzakki, mustahik, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih. Bagi mustahik, zakat memberikan harapan akan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan suudzan terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan.
1. Zakat a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta
2. Manajemen Wakaf Wakaf adalah salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain wakaf juga 30
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 berfungsi sosial. Wakf muncul dari satu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi si wakif di kemudian hari, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset amat bernilai dalam pembangunan umat. Istilah wakaf beradal dari “waqb” artinya menahan. Menurut H. Moh. Anwar disebutkan bahwa wakaf ialah menahan sesuatu barang daripada dijual-belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu yang diperbolehkan oleh Syara‟ serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan (yang meneriman wakafan), perorangan atau umum. Adapun ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadist yang menerangkan tentang wakaf ini ialah: AlBaqarah ayat 267 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Abu Hurairah r.a. menceritakan, bahwa Rasullullah SAW bersabda, “Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah masa ia melanjutkan amal, kecuali mengenai tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (waqafnya) selama masih dipergunakan, ilmunya yang dimanfaatkan masyarakat, dan anak salehnya yang mendo‟akannya.” (Riwayat Muslim). Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasullullah SAW mengutus Umar untuk memungut zakat…… di dalam hadist itu terdapat pula Khalid mewakafkan baju besi dan perabot perangnya di jalan Allah.
F. KESIMPULAN Untuk mewujudkan masyarakat madani dan agar terciptanya kesejahteraan ummat maka kita sebagai generasi penerus supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan. Selain itu, kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Agar di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak ketinggalan berita. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan ialah bahwa di dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada AlQur‟an dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasullullah kepada kita sebagai umat akhir zaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani itu dan bagaimana cara menciptakan suasana pada masyarakat madani tersebut, serta ciri-ciri apa saja yang terdapat pada masyarakat madani sebelum kita yakni pada zaman Rasullullah. Selain memahami apa itu masyarakat madani kita juga harus melihat pada potensi manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada di dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam maka akan semakin baik pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki potensi yang kurang di dalam membangun agamanya maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam meningkatkan potensi diri melalui latihan-latihan spiritual dan praktek-praktek di masyarakat. Adapun di dalam Islam mengenal yang namanya zakat, zakat memiliki dua fungsi baik untuk yang menunaikan zakat maupun yang menerimanya. Dengan zakat ini kita dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat higga mencapai derajat yang disebut masyarakat madani. Selain zakat, ada pula yang namanya wakaf. Wakaf selain untuk beribadah kepada Allah juga dapat berfungsi sebagai pengikat jalinan antara seorang muslim dengan muslim 31
Jurnal RISALAH, Vol. 26, No. 1, Maret 2015: 23-32 lainnya. Jadi wakaf mempunyai dua fungsi yakni fungsi ibadah dan fungsi sosial. Inilah asset ekonomi ummat yang perlu diberdayakan demi kemakmuran ummat. Maka diharapkan kepada kita semua baik yang tua maupun yang muda agar dapat mewujudkan masyarakat madani di negeri kita yang tercinta ini yaitu Indonesia. Yakni melalui peningkatan kualiatas sumber daya manusia, potensi, perbaikan sistem ekonomi, serta menerapkan budaya zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah dengan menjalankan syariat Islam dengan baik dan teratur kita dapat memperbaiki kehidupan bangsa ini secara perlahan menjadi negri yang madani sebagaimana negri Madinah
Khairuddin, Pengembangan Masyarakat Tinjauan Aspek sosiologi, Yogyakarta: Liberty, 1998 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, 1989 Mac Iver R.M dan Charles H. Page, Society, An Introductory analysis, Macmillan & Co. Ltd, 1961 Modul Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Subejo dan Iwamoto, 2003 , Labor Institutions in Rural Java: A Case Study in Yogyakarta Province, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo. Noriaki,
DAFTAR KEPUSTAKAAN Suwito, Deny. 2006. Membangun Masyarakat Madani. Centre For Moderate Muslim Indonesia: Jakarta. Mansur, Hamdan. 2004. Materi Instrusional Pendidikan Agama Islam. Depag RI: Jakarta. Suharto, Edi. 2002. Masyarakat Madani: Aktualisasi Profesionalisme Community Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan. STKS Bandung: Bandung. Sosrosoediro, Endang Rudiatin. 2007. Dari Civil Society Ke Civil Religion. MUI: Jakarta. Sutianto, Anen. 2004. Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan. Pikiran Rakyat: Bandung. Suryana, A. Toto, dkk. 1996. Pendidikan Agama Islam. Tiga Mutiara: Bandung Sudarsono. 1992. Pokok-pokok Hukum Islam. Rineka Cipta: Jakarta. Tim Icce UIN Jakarta. 2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Prenada Media: Jakarta. Busyairi Harits: Dakwah kontekstual sebuah refleksi pemikiran islam kontemporer, :Pustaka Pelajar:2006 Emha Ainun Nadjib, :Demokrasi La Raiba Fih, Kompas:…
32
