Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015

Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015 Oly Viana Agustine Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta [email protected] Naskah diterima: 4/11/2014 revisi: 18/11/2014 disetujui: 27/11/2014

Abstrak Konstitusi ekonomi merupakan garis besar utama negara dalam menentukan arah kebijakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan perlindungan ekonomi negara dan warga negara. Pemikiran yang tertuang dalam konstitusi di bidang ekonomi akan menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi negara serta pembentukan kebijakan perekonomian. Pentingnya keberadaan ekonomi di dalam konstitusi, akan menjadi zona pertahanan di tengah semakin majunya perkembangan perekonomian negara-negara maju dan berkembang dalam rangka persiapan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Konsep MEA merupakan bentukan berupa pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kualitas warga ASEAN untuk mampu memiliki daya saing dengan masyarakat di luar ASEAN. Selain itu dengan adanya MEA diharapkan mampu menarik masuk investasi di ASEAN sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan adanya MEA memberikan alternatif jalur yang lebih mudah dimana suatu negara mampu menjual produk baik barang maupun jasa. Kata Kunci: Konstitusi, Ekonomi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015

Abstrac Constitutional economics is the main out line of the state indetermining the policy direction in the preparation, implementation and protection of the country’s economy and citizens. Thought contained in the constitutionin economics will be a guide in the country’s economic development and economic policy formation. Importance of economics in the constitution, would be a zone defense in them iddle of the development of the more advanced economies of the developed and developing countries in preparation for the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC) by 2015 MEA conceptis formed by a single market in Southeast Asia. MEA it self aim stoin crease competition and improve the quality of ASEAN citizens to be able tobe competitive with people outside ASEAN. In addition to the MEA expected to attractin ward investment in ASEAN so as to provide increased economic and social welfare of ASEAN. With the MEA provides an easier alternative path way in which a country is able to sell the products of both goods and services easily. Keywords: Constitution, Economics, ASEAN Economic Community(AEC)

Pendahuluan Perbincangan menarik di tengah kesadaran berkonstitusi di era global saat ini adalah terkait dibidang ekonomi dan pengelolaan lingkungan di samping tentunya faktor hukum dan politik yang menjadi tema utama selama ini. Perhatian terhadap isu dan pembahasan konstitusi terkait ekonomi sedikit dan begitu terbatas, padahal tidak dipungkiri bidang ekonomi merupakan sendi utama dalam pembangunan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana pengejawantahan konstitusi dalam bidang ekonomi dan bagaimana negara melaksanakan konstitusi ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015.

Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara yaitu Pancasila. Pembukaan dalam bagian III dimana dinyatakan bahwa pasal-pasal UUD adalah pengejawantahan pembukaan, yang juga berarti adalah menunjukkan pelaksanaan Pancasila. Masalah kemiskinan misalnya akan ditanggapi dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi semua, baik melalui Pasal 27 ayat (2), ataupun melalui konsep demokrasi ekonomi dalam Pasal 33. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi hendaknya merupakan pilihan terakhir. Pekerjaan 760

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014


tidak saja hanya sumber penghasilan, tetapi juga adalah merupakan pernyataan martabat manusia, bagian dari harga diri. Dengan demikian pelaksanaan Pancasila dalam masalah kemiskinan dicakup dalam pasal-pasal UUD 1945. Hal vital lain dalam pembukaan yang sekarang ini perlu diangkat ialah dalam bagian II ayat (4), dimana pemerintah dan penyelenggara negara yang lain wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Tuntutan ini sungguh terasa vital pada masa pemilihan presiden yang baru selesai, menegakkan cita-cita moral rakyat yang luhur. 1

Dalam ekonomi konstitusional, orang harus melakukan pemilihan kegiatan ekonomi dengan tidak mengabaikan kendala konstitusional. Ini dapat terlihat sebagai kendala penciptaan kelangkaan yang secara riil tidak terjadi. Sebagai contoh tentang masalah sumber daya alam (SDA) yang menurut UUD 1945 harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menuntut bahwa eksploitasi semua SDA tidak dapat dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip ekonomi pasar bebas. Kekayaan dari eksploitasi SDA tanpa memperhatikan asas penggunaan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengan konstitusi. Pengusaha internasional maupun domestik yang memperoleh kekayaan melimpah dari eksploitasi SDA tetapi membiarkan rakyat menderita akibat ketidakmampuan memberi hasil SDA tadi tentu bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Termasuk dalam pengertian ini ialah bahwa penggunaan SDA harus direncanakan optimal. Sebagai contoh ialah penggunaan minyak diesel yang berharga tinggi per satuan energi, sedangkan bahan bakar gas yang berharga lebih rendah per unit energi, adalah kegagalan mensejahterakan rakyat dari SDA yang ada.2

Pembahasan Konstitusi

Menurut Buchanan (1977) konstitusi adalah satu kumpulan aturan yang membatasi kegiatan warga negara dan lembaga negara dalam usahanya mencapai tujuan dan sasaran. Definisi ini tentu sulit menemukannya dan terasa menyempitkan peran konstitusi dalam negara. Menurut konsep John Locke, kekuasaan pemerintah dapat dan seyogyanya dibatasi, dimana otoritasnya ditentukan oleh kepatuhan pada 1

2

Djamester A. Simarmata, Ekonomi Konstitusi dan Konstitusionalisme, “Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http://das-ekonomi-konstitusi. blogspot.com/2012/09/ekonomi-konstitusi-dan.html, diunduh 8 Juli 2014. Loc.cit.


761


pembatasan konstitusi. Oleh karena itu konstitusionalisme mempertimbangkan dua aspek yang dapat bertentangan tetapi juga saling melengkapi, masalah hukum dan kekuasaan (orderly procedure of law and the processes of force).3 Bagi Thomas Paine, konstitusi adalah bagaikan grammar atau tata-bahasa bagi bahasa. Paine mengatakan konstitusi ada sebelum pemerintahan terbentuk, dan pemerintahan adalah ciptaan dari konstitusi. (A constitution is a thing antecedent to a government; and a government is only the creation of a constitution4). Masih dari Paine dikatakan bahwa“Konstitusi bukanlah akta pemerintahan, tetapi bersumber dari rakyat, dan konstitusi mempunyai posisi lebih tinggi (superior) dari pemerintah. Atau dinyatakan lain, pemerintah haruslah selalu tunduk pada tuntutan konstitusi.”5 Menurut Elster6 konstitusi modern mengandung tiga bagian utama, yaitu: 1) kumpulan hak-hak warga negara (a bill of rights), 2) kumpulan ketentuan yang mengatur roda pemerintahan (a set of provisions regulating the machinery of government), 3) dan seperangkat tentang prosedur perubahan konstitusi (and a set of procedures for amending the constitution itself). Munculnya Gagasan Konstitusi Ekonomi Bentuk sistem pemerintahan dan ideologi yang tercakup dalam konstitusi masing-masing negara menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan cara pandang dan implementasi suatu negara dalam menjalankan kedaulatan ekonomi sesuai dengan konstitusi masing-masing negara. Sejarah telah mencatat pada saat Uni-Sovyet berjaya, sistem ekonomi yang berbeda antar negara telah membawa serta perbedaan sistem pemerintahan dalam dua blok negara di dunia, sistem totaliter dan sistem demokrasi bebas. Sistem ekonomi yang pertama, komunis, mematikan unsur inisiatif dan kreativitas individu, dimana juga hak milik pribadi tidak diizinkan. Dalam sistem ekonomi pasar yang secara bersamaan saling dukung dengan demokrasi politik, maka hak milik, inisiatif dan kreativitas perorangan, usaha perorangan, sistem politik bebas serta hak asasi manusia, dijunjung tinggi. Dengan demikian, sistem ekonomi dengan sistem pemerintahan memiliki padanan 3

4

5 6

Charles Howard McIlwain (1947): Constitutionalism. Ancient and Modern, Cornell University Press, p.1 revised edition, published in 1958 for Great Seal Books dalam tulisan �� DR. Ir. Djamester A. Simarmata, ekonomi konstitusi dan Konstitusionalisme, Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http://das-ekonomi-konstitusi.blogspot.com/2012/09/ekonomi-konstitusi-dan.html, diunduh 8 Juli 2014. Dikutip oleh McIlwain, p.1 dalam tulisan DR. Ir. Djamester A. Simarmata, ekonomi konstitusi dan Konstitusionalisme, Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http://das-ekonomi-konstitusi.blogspot.com/2012/09/ekonomi-konstitusi-dan.html, diunduh 8 Juli 2014. Djamester A. Simarmata, Op.cit., diunduh 8 Juli 2014. Jon Elster: The Impact of Constitutions on Economic Performance, in Proceedings of the World Bank, Annual Conference on Development Economics, 1994, Washington, p. 211. Dalam tulisan DR. Ir. Djamester A. Simarmata, “Ekonomi Konstitusi dan Konstitusionalisme, Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http://das-ekonomi-konstitusi.blogspot.com/2012/09/ekonomi-konstitusi-dan.html, diunduh 8 Juli 2014.

762



tepat satu sama lain, yang telah membuat dunia terpecah dalam dua kutub yang saling bermusuhan.7

Pada awalnya, konstitusi yang secara khusus mengatur tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian umumnya hanya ditemui di negara-negara yang mengikuti tradisi sosialisme-komunisme di Eropa Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet melalui Konstitusi Tahun 1918. Karena itu, gagasan tentang konstitusi ekonomi pada mulanya hanya berkembang terbatas di lingkungan negara-negara yang menganut aliran sosialisme-komunisme tersebut.8 Dalam perkembangannya kemudian, gagasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi (konstitusi ekonomi) merambah ke negara-negara Barat setelah negara Irlandia memasukkan prinsip-prinsip dasar perekonomian ke dalam konstitusi tahun 1937. Sejak itulah ide konstitusi ekonomi berkembang luas di negara-negara nonsosialisme/non-komunisme. Namun, ini tidak berarti adopsi gagasan konstitusi ekonomi merefleksikan negara-negara tersebut menganut paham sosialismekomunisme. Gagasan konstitusi ekonomi dewasa ini juga diterima dan dimuat dalam berbagai konstitusi negara-negara yang anti komunis, mulai dari Eropa Barat, Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan.9 Di samping itu, ide konstitusi ekonomi mudah diterima di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law di negara-negara Eropa Kontinental daripada di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Tradisi civil law cenderung terbiasa membuat pengaturan yang bersifat tertulis, termasuk dibidang perekonomian. Sebaliknya, tradisi common law cenderung tidak menganggap penting mengatur perekonomian dalam bentuk tertulis. Di negara-negara kapitalis-liberal yang menganut dan mendukung sistem dan praktik ekonomi pasar bebas (free market economy), umumnya tidak mencantumkan pengaturan tentang sistem dan prinsipprinsip dasar perekonomian dalam konstitusinya. Negara-negara kapitalis-liberal meyakini bahwa negara tidak perlu terlalu mengatur dan terlibat dalam kehidupan perekonomian, apalagi jika pengaturan itu dituangkan dalam bentuk hukum setingkat undang-undang dasar atau konstitusi. Itulah sebabnya konstitusi di negara-negara kapitalis liberal tidak disebut sebagai konstitusi ekonomi, tetapi 7 8 9

Djamester A. Simarmata, Op.cit., diunduh 8 Juli 2014. Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi”, http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi, diunduh 8 Juli 2014. Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi”, Op.cit.


763


hanya disebut sebagai konstitusi politik, karena cenderung hanya mengatur soal politik.10 Tujuan Konstitusi Ekonomi

Tujuan konstitusi ekonomi tidak lain adalah meningkatkan secara relatif optimal kesejahteraan ekonomi dan keselamatan ekonomi warga negara. Jaminan peningkatan kesejahteraan ekonomi itu dilakukan dengan memastikan pengakuan dan jaminan hak ekonomi dalam konstitusi. Pemuatan ketentuan ekonomi dalam hukum dasar tersebut memberikan jaminan atas kebebasan individu, dan sekaligus menentukan pembatasan atas kebebasan itu dalam bidang ekonomi, sehingga dapat dikatakan mempunyai sumbangan penting bagi terbentuknya sistem perekonomian secara keseluruhan.11 Konstitusi Ekonomi di Indonesia

Suatu konstitusi disebut konstitusi ekonomi jika memuat kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaturan yang tertuang dalam konstitusi itu dapat bersifat rigid, rinci, dan eksplisit tetapi dapat pula bersifat fleksibel atau bahkan hanya memuat rambu-rambu filosofis yang bersifat implisit saja seperti dalam konstitusi Amerika Serikat. Bagaimanapun sifat penuangan kebijakan ekonomi di dalamnya, konstitusi sebagai dokumen hukum dapat menjadi sarana untuk membuka jalan, merekayasa dan mengarahkan dinamika ekonomi dalam masyarakat.12 Kebijakan-kebijakan ekonomi dalam konstitusi tersebut, baik yang dimuat secara eksplisit ataupun implisit, dijabarkan dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional yang biasanya dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan ini berfungsi sebagai instrumen yang memacu laju perkembangan ekonomi ataupun sebaliknya membuat perekonomian menjadi mandek. Faktor-faktor peraturan ini dalam ilmu ekonomi disebut sebagai salah satu elemen institusional dalam dinamika kebijakan ekonomi. Seorang ekonom institusionalis, sangat menekankan aspek kelembagaan dan peraturan semacam ini dalam perekonomian.13 Dengan demikian, jika berbicara mengenai ekonomi konstitusi berarti berbicara mengenai 10 11

12 13

Loc.cit. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, h. 64. Ibid, h. 68-69. Ibid, h. 69.

764



perekonomian yang didasarkan atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional. Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara, karena itu semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika bertentangan, maka kebijakan yang dituangkan dalam bentuk hukum peraturan yang lebih rendah itu dapat dibatalkan melalui proses judicial review oleh pengadilan atupun melalui proses executive review oleh lembaga yang lebih tinggi. Ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi, sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang di dalamnya mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Karena itu, ekonomi konstitusi tidak dapat dipisahkan dari konstitusi ekonomi, dan demikian pula sebaliknya.14 Di era zaman globalisasi, tidak dapat lagi menghindari dinamika pengaruh mempengaruhi antara kesatuan ekonomi antarnegara, tetapi pada saat yang sama kita juga memerlukan pegangan kesepakatan bersama agar tidak larut dalam pragmatisme zaman. Oleh karena itu, ekonomi konstitusi itu juga dinamakan sebagai constitutional market economy, sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang menjadi referensi atau acuan tertinggi dalam merusmuskan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam satu negara atau satu kesatuan ekonomi. Apapun kebijkan ekonomi yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dan acuan tertinggi. Dalam hubungan itu, maka dengan melihat isinya UUD 1945 dapat kita pahami sebagai konstitusi politik, dan sekaligus konstitusi ekonomi dan sosial. Konstitusi politik mengatur dinamika dalam kehidupan bernegara (state), konstitusi sosial mengatur kehidupan bermasyarakat (civil society), dan konstitusi ekonomi mengatur dinamika yang terjadi di dunia usaha dan pasar (market).15

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia sejak merdeka tahun 1945 mengalami berbagai era/orde yang memiliki keunikan dalam pengaturan konstitusi di bidang ekonomi yang dikarenakan pengaruh situasi dan kondisi pada saat itu. Kekhasan ini pun memberikan warna yang berbeda dalam pengimplementasian kebijakan ekonomi. 1) Pemerintahan Orde Lama 14 15

Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dari penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menandakan era baru

Loc.cit. Ibid, h. 70.


765


pembangunan dan perjuangan terhadap pembangunan negara Indonesia yang merdeka baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dari segi ekonomi, bukan hal yang mudah bagi negara yang baru merdeka untuk membentuk perekonomian di tengah-tengah keadaan negara yang belum stabil, karena masih adanya gejolak di dalam pemerintahan. Keadaan demikian berakibat pada buruknya perekonomian Indonesia pada masa orde lama. Tercatat16 selama dekade 1950-an pertumbuhan sempat tercatat rata-rata per tahun 7% dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masingmasing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) terus membesar dari tahun ke tahun. Mengikuti kerangka analisis dari Dumairy, periode orde lama atau sejak 1945 hingga 1965 dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode 1945-1950, periode demokrasi parlementer (1950-1959), dan periode demokrasi terpimpin (1959-1965). Periode demokrasi parlementer juga dikenal dengan periode demokrasi liberal. Dalam periode ini terjadi perubahan kabinet delapan (8) kali, yakni diawali oleh Kabinet Hatta, dan setelah itu berturut-turut Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali I, Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali II dan Kabinet Djuanda.17

16 17

Kebijakan ekonomi paling penting dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada bulan maret 1950. Pada saat kabinet Natsir untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut rencana urgensi perekonomiian (RUP). Pada masa kabinet Sukiman, kebijakan-kebijakan penting yang diambil adalah antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa kabinet Wilopo, langkah-langkah konkret yang diambil untuk memulihkan perekonomian saat itu diantaranya untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, melakukan rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan

Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 3. Ibid, h. 6.

766



pengurangan jumlah personil, dan pengiritan pengeluaran pemerintah. Pada masa kabinet Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi, walalupun kurang berhasil, yakni pembatasan impor dan kebijakan uang ketat untuk menekan laju uang beredar, mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan modal (investasi) asing masuk ke Indonesia. Pada masa Kabinet Ali II praktis tidak ada langkah-langkah yang berarti, selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956-1960. Pada masa Kabinet Djuanda dilakukan pengambilan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan Belanda.18

18 19 20

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antarpartai politik. Tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata umur setiap kabinet hanya satu tahun saja. Waktu yang sangat pendek dan disertai dengan banyaknya keributan internal di dalam kabinet tentu tidak memberi kesempatan maupun waktu yang tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan bersama masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada pada saat itu, apalagi menyusun suatu program pembangunan dan melaksanakannya.19 Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank dan pertanian komersil yang memiliki konstribusi lebih besar daripada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau PDB didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Pada umumnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing tersebut relatif lebih padat kapital dibandingkan kegiatankegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan perusahaanperusahaan asing tersebut berlokasi di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya.20 Pada akhir september 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politik yang drastis di dalam negeri, yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa orde lama, yakni dari pemikiranpemikiran sosialis ke semi kapitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia

Loc.cit. Ibid, h. 7. Loc.cit.


767


menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menganut suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi pancasila. Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari pada masa pemerintahan Orde Baru dan hingga saat ini, pola perekonomian nasional cenderung memihak sistem kapitalis, seperti di Amerika Serikat (AS) atau negara-negara industri maju lainnya. Karena pelaksanaanya tidak baik, maka mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air yang terasa semakin besar hingga saat ini, terutama setelah krisis ekonomi.21

2) Pemerintahan Orde Baru

21 22 23

Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).22 Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negaranegara Barat. Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam waktu yang relatif pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastis, dari pro menjadi anti komunis, Indonesia bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. 23

Ibid, h. 8-9. Ibid, h. 9. Ibid, h. 10.

768



Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.24 Sebagai suatu rangkuman, sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Soekarno ke ekonomi terbuka berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan Orde Lama.25 Akan tetapi, hal-hal positif tersebut tidak berarti bahwa pemerintahan Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi, serta fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda krisis ekonomi besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997.26

24 25 26

Pada bulan september 1997, nilai tukar rupiah terus melemah dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah keadaan agar tidak tambah buruk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah. Pada tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Pada akhir bulan Oktober 1997, lembaga keuangan internasional mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS, 23 miliar diantaranya adalah pertahanan lapis pertama. Sehari setelah pengumuman itu, pemerintah Indonesia mengumumkan

Loc.cit.. Ibid, h. 14. Ibid, h. 15.


769


pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Ini adalah awal kehancuran perekonomian Indonesia.27 Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Menjelang minggu-minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswa. Puncak dari peristiwa tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya B.J. Habibie.

3) Pemerintahan Reformasi

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan, laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.28

4) Konstitusi Ekonomi Indonesia Saat Ini

27 28 29

Dumairy berpendapat bahwa ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak cukup pula argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa untuk memahami sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitusional, perlu dipahami terlebih dahulu ideologi apa yang dianut oleh Indonesia. Dalam kata lain, kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsipprinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1845.29 Seperti yang dijelaskan oleh Sanusi bahwa sistem

Ibid, h. 16. Loc.cit. Ibid, h. 36.

770



ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila ... dan ekonomi dengan menitik beratkan pada koperasi terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang ... dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalannya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi ini pun belum banyak dikenal ... karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran... yakni sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang menitik beratkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia.30

Dalam konteks persoalan kebijakan ekonomi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikuti tradisi negara-negara sosialis karena memuat pengaturan tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam bab tersendiri. Sesudah reformasi konstitusi dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat lebih tegas ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial seperti dalam tradisi negara-negara sosialis. Pasal 33 dan Pasal 34 memuat ketentuan-ketentuan dasar dibidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Bahkan judul Bab XIV dipertegas menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” dari sebelumnya berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Isi Pasal 33 dan Pasal 34 telah lebih dilengkapi dan dirinci, sehingga berisi 9 ayat, masing-masing 5 ayat pada Pasal 33 dan 4 ayat pada Pasal 34. Padahal sebelumnya Pasal 33 hanya terdiri atas 3 ayat, dan Pasal 34 hanya 1 ayat atau pasal tanpa ayat. Ini menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai konstitusi ekonomi.31

30 31

Isi Pembukaan UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adapun arti keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut; sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang

Loc.cit. Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi”, Op.cit., diunduh 8 Juli 2014 .


771


dinamis dan meningkat. Artinya, seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagian yang sebesarbesarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial tidak lain adalah dengan serta merta dinikmati oleh seluruh rakyat. Ini antara lain berarti bahwa segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional kita harus ditiadakan.32

32

33

Arti keadilan sosial sebagaimana diutarakan di atas mengandung dua makna penting. Pertama, prinsip pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan yang adil. Pentingnya pertumbuhan ekonomi tercermin pada kalimat berikut, “sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat”. Sedangkan distribusi pendapatan yang adil tercermin pada kalimat berikut, “segala bentuk kepincangan sosial dan kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional kita harus ditiadakan”. Kedua prinsip demokrasi ekonomi yang dinyatakan dalam kalimat berikut, “seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagian yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat”.33 Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa ada tiga asas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 sebelum amandemen yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan, persaudaraan dan gotong royong. Penekanan dari tiga asas tersebut adalah pada kehidupan individu dan masyarakat dalam keseimbangan dan keselarasan yang diatur dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 sebagai berikut. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagian hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan,

Dikutip oleh Djamin dari dua pidato Presiden Soeharto, yakni pada saat peringatan hari Pancasila tanggal 1 Juni 1967 dan perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia tanggal 15 Februari 1975 dalam Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 37. Djamin, 1993 dalam Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, h. 37.

772



baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah.34

Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen), antara lain tercantum dalam Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 dianggap sebagai pasal terpenting (yang belum diamandemen) yang mengatur langsung sistem ekonomi Indonesia, yakni prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci, Pasal 33 menetapkan tiga hal:35 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; 3. Bumi da air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai kesimpulan, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila, yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil (dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas-jelas menentang sistem individualisme liberal atau free flight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem).36 Di Indonesia hingga saat ini, masih sering muncul perdebatan tentang praktik kebijakan ekonomi nasional terkait dengan soal apakah harus sepenuhnya tunduk pada logika normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau berjalan mengikuti saja arus logika pembangunan ekonomi yang berkembang atas dasar pengalaman empirik negaranegara maju dan kaya. Sebagian berpendapat, logika yang pertama berakibat kebijakan ekonomi tidak dapat mengikuti dengan gesit dan luwes perubahanperubahan dinamis yang terjadi di pasar ekonomi global, nasional, dan lokal 34 35 36

Tulus T.H. Tambunan, Op.cit., h. 37-38. Ibid, h. 38. Loc.cit.


773


yang bergerak cepat setiap waktu. Sebagian lain berpendapat, logika yang kedua berakibat kebijakan ekonomi menjauh dan bahkan melanggar konstitusi dan menjerumuskan perekonomian nasional kedalam dominasi dan hegemoni asing.37 Konstitusi Ekonomi Kekinian (Pasca Amandemen UUD 1945)

Sesudah perubahan keempat, materi ekonomi dalam UUD 1945 berkembang semakin banyak dan terperinci, meskipun yang secara tegas diatur sebagai ketentuan perekonomian nasional hanya terdapat dalam dalam Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bab XIV ini hanya terdiri atas dua pasal saja, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Dapat dikatakan bahwa selain Bab XIV yang berisi Pasal 33 dan Pasal 34, ada pula pasal-pasal lain yang juga berkaitan langsung atau pun tidak langsung dengan perekonomian. Pasal-pasal dimaksud, misalnya Pasal 23 mengenai keuangan negara dan hal-hal yang terkait, Pasal 27 ayat (2) tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berisi prinsip-prinsip dasar Pancasila dan tujuan bernegara secara tidak langsung juga mengandung gagasan mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Jika dirinci dalam ayat-ayat dan butir-butir dapat dikatakan ada 33 butir ketentuan yang langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan kebijakan perekonomian yang terdapat dalam UUD 1945. Ke-33 butir ketentuan itu, ditambah dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, menjadi 44 butir ketentuan seluruhnya.38 Undangundang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang dimiliki Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sistem ketatanegaraan bangsa ini, tercatat telah dilakukan pengamandemenan dalam empat tahap, di tahun 1999 s/d 2002. Berangkat dari sebuah tuntutan reformasi, amandemen UUD 1945 diarahkan pada sebuah nuansa demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam segala aspek konstitusi telah mengatur berbagai sendi kehidupan, politik, keamanan, budaya, hukum dan ekonomi. Namun dalam gagasan kekinian letupan konstitusi ekonomi menjadi sangat baru secara implementatif, ekonomi menjadi basic problem yang dijadikan berbagai kajian namun belum memiliki kejelasan dalam konstitusi. Perkembangan pemikiran hingga aplikasi dari kebijakan ekonomi dalam konstitusi perlu menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi nasional.39 37 38 39

Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi”, Op.cit., diunduh 8 Juli 2014 . Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi”, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, h. 247. Sumber: Agnes Harvelian, “Memperkuat Ekonomi Konstitusional dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945”, http://www.hukumpedia.com/negara/ memperkuat-ekonomi-konstitusional-dalam-kerangka-pasal-33-uud-1945-hk5310b7957e325.html, diakses pada tanggal 8 Juli 2014

774



Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Perekonomian Indonesia yang dirumuskan dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal 33 UUD 1945 tidaklah bersifat kasuistik, namun merupakan permasalahan yang memiliki kompleksitas yang cukup sulit. Melihat penerapan yang terjadi dewasa ini dimulai dengan mengkaji produk hukum yang terlahir dan telah diundangkan, selain itu praktik kebiasaan perekonomian juga menjadi dasar yang relevan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diatur dalam norma yang berlaku. Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait pegujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi yang bertugas menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dibentuk untuk mengawal dan menjaga konstitusi. Sehingga setiap perkara yang masuk dengan kategori pengujian undang-undang, dapat diartikan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merugikan hak konstutusional warga negara. Hampir diseluruh bidang perekonomian sejak 2003 Mahkamah Konstitusi berdiri telah lahir putusan yang multidimensional, mengenai penguasaan negara, ketidakadilan ekonomi, perusahaan swasta berpraktik, modal asing hingga sumber daya yang menguasai hajat hidup. Diantaranya ada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Perampasan Tanah, Nomor 27/PUUIX/2011 tentang Kesejahteraan Pekerja (outsourching) dan lain sebagainya.40

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Ekonomi

Selain putusan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa putusan MK di bidang ekonomi yang memberikan arahan dan kebijakan dalam tata perekonomian yang merupakan pengejawantahan konstitusi ekonomi, antara lain perkara dalam pengujian: 1. 2. 3. 4. 5.

UU UU UU UU UU

No. No. No. No. No.

20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dari permohonan uji materiil UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU No. 25 Tahun 2007 40

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/02/2/119827/Penduduk-Miskin-Berkurang-Tapi, diakses 10 Agustus 2013 dalam Agnes Harvelian, “Memperkuat Ekonomi Konstitusional dalam Kerangka Pasal


775


tentang Penanaman Modal tersebut dikabulkan oleh Mahkamah. Hal ini berarti norma materiil yang dimohonkan terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak berlaku mengikat secara hukum. Tiga ketentuan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 68. Empat ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banya” dan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar serta Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”.41 Pasal 22 ayat (1) tidak mendahulukan kepentingan nasional, tetapi mengutamakan kepentingan ekspor, sehingga dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) memperlakukan miyak dan gas bumi murni sebagai komoditas yang tidak tegolong kepada cabang produksi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3), sehingga penentuan harganya diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal, minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara berdasarkam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Tiga ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , yaitu Opasal 22 ayat (1), (2), dan ayat (4): a. Pasal 22 ayat (1) huruf a, b dan c sehingga tersisa hanya ketentuan yang berbunyi, “Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal.” b. Pasal 22 ayat (2) sepanjang mengenai anak kalimat “... di muka seklaigus”. c. Pasal 22 ayat (4) sepanjang mengenai anak kalimat “... sekaligus di muka”.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengawal konstitusi, MK tentu tidak hanya merujuk kepada pasal-pasal UUD 1945, tetapi juga kepada Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea yang terangkai sebagai satu kesatuan ide dan cita-cita konstitusional bangsa dan negara Republik Indonesia. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 41

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Op.cit., h. 321-322.

776



tentang apa yang seharusnya diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan ekonomi nasional.42 Konstitusi Ekonomi dalam Persiapan Pelaksanaan MEA 2015

Pengaitan ekonomi dengan politik, khususnya dengan pengertian konstitusi juga berkembang dalam perspektif ekonomi internasional. Misalnya setelah terbentuknya European Community muncul ide untuk mengembangkan pengertian mengenai konstitusi ekonomi.43 Berkembangnya penggunaan istilah ecoomic constitutionn itu dalam teori dan praktik, semakin meluas setelah terjadinya integrasi ekonomi dan sistem keuangan Eropa itu. Salah satu alasan mengapa Uni Eropa terbentuk ialah karena pertimbangan integrasi ekonomi yang diharapakan dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi di semua negara anggotanya, terutama dalam berhadapan dengan perekonomian Amerika Serikat dan negara-negara Asia Timur (terutama China dan Jepang) yang berkembang makin dominan pengaruhnya di dunia. Untuk itu, diperlukan kerangka aturan hukum antarnegara anggota Uni Eropa di bidang perekonomian, seperti di bidang perdagangan fiskal, moneter dan lain-lain. Karena banyaknya hal-hal yang perlu disepakati dan diperjanjikan di antara sesama anggota Uni Eropa dibidang ini, maka muncullah ide untuk menyusunnya dalam satu kode hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu suatu constitutional treaty yang pengesahannya dilakukan dengan melibatkan seluruh rakyat masing-masing negara anggota, sebagaimana rakyat negara yang bersangkutan melakukan perubahan undang-undang dasarnya masing-masing.44 Dalam perkembangan di Uni Eropa, istilah economic constitution juga sudah biasa dinyatakan dengan sifat dari constitutional treaty Uni Eropa.45 Terbentuknya Uni Keuangan Eropa telah mentransformasikan kerja sama antar negara anggota ke dalam kerangka perumusan kebijakan ekonomi bersama. Pengaturan mengenai anggaran yang harus ditaati oleh semua negara anggota menyebabkan Eropa menjadi satu kesatuan unit ekonomi. Hal ini tentunya harus diikuti dengan penyesuaian atas struktur pengelolaan ekonomi (economic governance) yang menjamin efisiensi, stabilitas, dan keadilan dalam struktur ekonomi eropa. Persoalan konstitusi ekonomi Uni Eropa dalam hubungannya dengan konstitusi 42 43 44 45

Ibid, Ibid, Ibid, Ibid,

h. h. h. h.

322-323. 65. 66. 67.


777


ekonomi masing-masing negara anggota juga terus diperdebatkan diantara para ahli.46

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan di mulai akhir tahun 2015 merupakan realisasi ide pemimpin ASEAN. Konsep MEA merupakan bentukan berupa pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kualitas warga ASEAN untuk mampu memiliki daya saing dengan masyarakat di luar ASEAN. Selain itu dengan adanya MEA diharapkan mampu menarik masuk investasi di ASEAN sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan adanya MEA memberikan alternatif jalur yang lebih mudah dimana suatu negara mampu menjual produk baik barang maupun jasa. Hal baru dalam MEA adalah adanya ketentuan untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan yang menghalangi arus transaksi di bidang produksi jasa yang selama ini terbelenggu dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Dapat dibayangkan bagaimana arus yang akan terjadi ketika MEA sudah berjalan. Tuntutan semakin ketatnya persaingan kompetisi produk baik barang maupun jasa, menjadi ancaman yang kontra produktif apabila negara dalam hal ini pemerintah tidak memberikan jaminan dan perlindungan serta arahan atau pembatasan dalam konstitusi terhadap pelaksanaan MEA. MEA sendiri lebih mengkhususkan pada arus pasar bebas tenaga kerja, dimana orang dari negara lain memiliki peluang dan kesempatan untuk menduduki posisi dalam jabatan tertentu atau tenaga kerja profesional tertentu. Semakin lebarnya arus dan mudahnya barang dan jasa menempati pangsa pasar di Indonesia akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Maka dari itu, penting diketengahkan dalam tulisan ini melihat bagaimana negara mengatur dan memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara Indonesia dalam menghadapi MEA di akhir tahun 2015. Konstitusi Memandang MEA: Batasan dan Perlindungan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 September 2014 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikutip dari laman melalui Inpres ini, Presiden mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA. Pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan 46

Ibid, h. 68.

778



pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana dimaksud berpedoman pada strategi diantaranya:47 1. Pengembangan Industri Nasional yang berfokus pada: a. Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN; b. Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri; c. Pengambangan industri kecil menengah; d. Pengembangan SDM dan Penelitian; dan e. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). 2. Pengembangan Pertanian, dengan fokus pada Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian, dan Peningkatan akses pasar. 3. Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dengan fokus pada: a. Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan; b. Penguatan daya saing kelautan dan perikanan; c. Penguatan pasar dalam negeri; dan d. Penguatan dan peningkatan Pasar Ekspor. 4. Pengembangan energi, yang fokus pada: a. Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan energi fosil (Bahan Bakar Minyak); b. sub sektor energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan c. Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik. Selain itu masih ada 10 sektor pengembangan lainnya, yang meliputi pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan; perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan.

Terkait Inpres ini, Presiden memberikan keleluasaan bagi Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Melalui Inpres ini, Menko Bidang Perekonomian diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan strategi sebagaimana di atas, dan melaporkannya secara berkala kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya itu, Presiden meminta Menko Perekonomian untuk berkoordinasi dengan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014.48 47 48

http://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-mea-sby-terbitkan-inpres-daya-saing, diakses pada tanggal 19 September 2014 http://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-mea-sby-terbitkan-inpres-daya-saing, diakses pada tanggal 19 September 2014


779


Kesimpulan Simpulan Konstitusi telah mengatur bagaimana bangsa dalam hal ini pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan arahan dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat aturan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Oleh karena itu, terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang inkonstitusional. Hal ini akan menjadi penyempurnaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan ekonomi di tengah persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Saran

Di tengah persisapan menghadapi MEA diperlukan kerjasama antar berbagai stakeholder untuk menjaga dan melindungi agar kebijakan MEA tidak kontraproduktif dan tetap konstitusional dengan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djamester A. Simarmata, “Ekonomi Konstitusi dan Konstitusionalisme, Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http://das-ekonomi-konstitusi.blogspot. com/2012/09/ ekonomi-konstitusi-dan.html, diunduh pada tanggal 8 Juli 2014.

Charles Howard McIlwain, 1947, “Constitutionalism. Ancient and Modern, Cornell University Press, p.1 revised edition, published in 1958 for Great Seal Books dalam tulisan DR. Ir. Djamester A. Simarmata, ekonomi konstitusi dan Konstitusionalisme, Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http:// das-ekonomi-konstitusi.blogspot.com/2012/09/ekonomi-konstitusi-dan.html, diunduh pada tanggal 8 Juli 2014. Jon Elster: The Impact of Constitutions on Economic Performance, in Proceedings of the World Bank, Annual Conference on Development Economics, 1994, Washington, p. 211. Dalam tulisan DR. Ir. Djamester A. Simarmata,

780



“Ekonomi Konstitusi dan Konstitusionalisme, Tinjauan Singkat Konsep Konstitusionalisme”, http://das-ekonomi-konstitusi.blogspot.com/2012/09/ ekonomi-konstitusi-dan.html, diakses pada tanggal 8 Juli 2014.

Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Ekonomi”, http://www.jimlyschool.com/read/ program/258/ konstitusi-ekonomi, tanggal diakses 8 Juli 2014 . Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Tulus T.H. Tambunan, 2003, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Jakarta: Ghalia Indonesia.


781

Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015

Recommend Documents