ISLAM DAN DEMOKRASI (Telaah Pemikiran Politik M. Husein Haikal)

Tasâmuh, Volume 12, No. 2, Juni 2015

ISLAM DAN DEMOKRASI (Telaah Pemikiran Politik M. Husein Haikal) Nunung Susfita Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram Email: [email protected] Abstrak Kebangkitan Agama dan Demokratisasi merupakan dua fenomena paling penting dalam dasawarsa terakhir abad ke-20 M. Di berbagai wilayah di dunia, gerakan-gerakan kebangkitan agama berjalan seiring dan terkadang memperkuat pembentukan sistem Politik yang lebih Demokratis. Politik Islam sering di pandang sebagai penggabungan Agama dan politik. Dalam istilah modern, Islam adalah ‫( الد ين والدولي‬agama dan Negara), di kalangan pemikir Islam ataupun non-Islam, menyatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan telah mengenal kependetaan atau kelembagaan formal. Ada berbagai sistem Politik yang berlaku di dunia Muslim pada awal zaman modern. Beberapa yang termasuk kerajaan besar, seperti: Kesultanan Usmaniyah di Erofa dan Timur tengah serta Kesultanan Mughol di India, di perintahi oleh para Sultan. Peranan Islam dalam Politik mulai mengalami perubahan secara signifikan pada tahun 1970-an. Alih-alih sekedar menjadi unsur reaktif dalam komunitas Politik, kelompok-kelompok Islam mampu tampil sebagai sumber inisiatif bagi perkembangan dan perubahan Politik. Organisasi-organisasi Islam, baru merupakan bagian penting dari kebangkitan Islam dalam dasawarsa terakhir pada abad ke-20 M. Mereka tidak hanya sibuk merespons inisiatif pihak-pihak lain, tetapi mewakili lahirnya orientasi Sosial - Politik alternatif yang dapat di percaya. Gerakan-gerakan ini mencerminkan aspirasi ganda dari kalangan professional berpendidikan modern dan dari masyarakat muslim yang menghendaki partisipasi yang lebih besar dalam proses Politik dan terwujudnya masyarakat yang lebih Islami. Dengan demikian, organisasi-organisasi baru ini berhasil menyatukan dua kecenderungan utama dalam akhir abad ke-20 yaitu “Kebangkitan Agama dan Demokrasi ”. Kata Kunci: Islam dan Demokrasi Nunung Susfita

149

Tasâmuh Volume 12, No. 2, Juni 2015

Abstract Religion and democratization resurgence was the most important phenomena in the latest decade of 20th century. Various regions in the world, religious resurgence movements run well and sometimes reinforce political system formation which is more democratic. Islamic politics is often seen as fusion between religionandpolitics. In modern term, Islam is religion and state (‫)الد ين والدولي‬, in group of Islamic thinkers or non-Islam, they state that Islam is comprehensive way of life and know the clergy or formal institution. There were some political systems which were applied in Islamic world in the beginning of modern era. Some were big kingdoms, such as Usmaniyah Sultanate in Europe and Middle East and Mughol Sultanate in India, governed by Sultan. Islamic role in politics started changing significantly in 1970s. Instead of reactive element of political community, Islamic group could step forward as initiative resource for political development and change. Islamic organizations were important part of Islamic resurgence in the latest decade of 20th century. They not only were busy to response initiative of other sides but also represented the beginning of alternative politic-social orientation which was able to be trusted. This movement reflected multiple aspirations from modern educated professional group and Islamic society that wanted to participate bigger in political process and to realize the more Islamic society. Therefore, these new organizations were success to join two main inclinations in the end of 20th century, namely: “religious and democratic resurgence”. Keywords: Islam and Democracy A. Pendahuluan Jika kita amati isu-isu mengenai Islamisasi dan Demokratisasi, tampak jelas bahwa masalahmasalah paling penting berkisar soal kesesuaian antara Islam dan demokrasi, serta peranan gerakangerakan Islam baru dalam proses evolusi Politik masyarakat muslim. Ada beberapa faktor yang sangat penting dikaji guna memahami peranan gerakan-gerakan Islam

150

Islam dan Demokrasi

dalam mengembangkan hubungan antara kebangkitan Islam dan demokrasi, Antara lain 1: 1. Apakah gerakan-gerakan Islam itu berdiri secara legal atau illegal, dan apakah status ini berubah terhadap waktu. Jonh L.Esposito & Jonh O.Voll, Demokrasi di Negara-negara Muslimproblem dan prospek, ( Bandung, P.T Mizan, 1999), h. 8. 1


2. Sejauhmana gerakan baru itu dapat disebut sebagai suatu gerakan aktifis/ gerakan Oposisi - Revolusioner terhadap sistem yang ada, atau dalam hal apa suatu gerakan Politik bersedia bekerja sama dengan pemerintah yang ada. 3. Menyangkut sikap penguasa Politik terhadap gerakan-gerakan baru itu, apakah negara berupaya menindas gerakan-gerakan Islam ataukah ada kesempatan partisipasi Politik tanpa kekerasan bagi gerakan-gerakan Islam. Kebangkitan Islam dan Demokrasi di dunia muslim mulai berlangsung dalam konteks global dan dinamis. Di berbagai belahan dunia, orangorang beramai-ramai menyerukan kebangkitan agama dan demokrasi, sehingga keduanya saling menjadi tema yang paling penting dalam persoalan dunia dewasa ini. Dalam perubahan masyarakat dan politik yang begitu dramatis, masyaraakat sebenarnya memiliki sumber daya dan kecenderungan sendiri. Posisi masyarakat Islam-pun harus dipandang dalam kerangka pengalaman global jika kita ingin memahami sumber daya dan kecenderungannya yang khas. Tuntutan terhadap demokrasi semakin marak dalam kancah global

dewasa ini. Hanya segelintir pemimpin atau gerakan politik yang mengaku sebagai “Anti-demokrasi”. Demokrasi belakangan ini berlangsung dalam konteks globalisasi yang menyentuh aspek-aspek kehidupan manusia yang paling penting (teknologi). Demokratisasi merupakan tuntutan terhadap pemberdayaan rakyat dalam pemerintahan dan politik yang semakin marak diserukan oleh rakyat di seluruh penjuru dunia. B. Konstribusi Pemikiran Politik M. Husein Haikal Muhammad Husein Haikal dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1888 di desa Kafr Ghanam, wilayah Mesir sekitar 140 km dari Kairo. Beliau mengecam pendidikan dasar di sekolah Al-Jamaliah-Kairo, lalu masuk perguruan tinggi jurusan Hukum di Kairo, setelah itu ke Paris untuk mengambil pascasarjana di Sorbonne pada tahun 1909 dan pada tahun 1912 belaiu sudah meraih gelar Doktor. Husei Haikal adalah seorang pengarang yang amat produktif dalam banyak bidang seperti; sastra,politik dan agama. Di antara karyanya adalah ; Hayatu Muhammad (1935), Fin Manzil alWahyi (1936), Al-shiddiq Abu Bakar (1944), Al-Faruq Umar, dan Usman bin Affan sekitar tahun 1942. Konstribusinya antara lain :

Nunung Susfita

151


1. Tentang Kenegaraan. Prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang di berikan Al-qur’an dan sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan.

Menurutnya, kehidupan ber negara bagi umat Islam itu baru mulai pada waktu Nabi saw berhijrah dan menetap di Madina dan di tempat baru itulah Nabi berdasarkan wahyu-wahyu Ilahi mulai meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan Keluarga, pembagian Waris, usaha dan Jual beli. Sedangkan ayat-ayat yang di wahyukan dalam priode Mekkah terbatas pada ajakan untuk menegaskan Tuhan dan iman/ percaya kepada Allah, Malaikat, Rasul, Hari akhir, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Bahkan ketentuan-ketentuan dasar tentang bermasyarakat, kehidupan ekonomi, dan budi pekerti tersebut belum menyentuh secara rinci dasar-dasar bagi kehidupan bernegara, dan tidak secara langsung menyinggung sistem pemerintahan. Dua ayat Alqur’an yang memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi satu sama lain dalam soal-soal bersama, itu tidak di temukan dalam kaitan system pemerintahan. Ayat tersebut adalah Al-imran : 159 dan As-syu’ara : 38.

152

Islam dan Demokrasi

Tentang apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih dekat dengan sistem Republik daripada dengan system Kerajaan, Haikal menyatakan bahwa memang empat (4) Khalifah pada priode pertama Islam itu di-Ba’it kan berdasarkan musyawarah (konsultasi), tetapi tidak selalu melalui pemilihan langsung, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa dengan system Parlemen atau system Perwakilan. Dengan pembaiatan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokohtokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifa tersebut lebih dekat dengan kedudukan Presiden daripada Raja. Sedangkan Negara-negara dari Dinasti Umawiyah dan Abbasiyah, dan dinasti-dinasti berikutnya, mengambil bentuk kerajaan yang bertolak belakang dengan semangat Republika.2 Sistem pemerintahan di Arabiah tidak sama antara masyarakat Badawi dan masyarakat kota, antara masyarakat kota di utara dengan masyarakat kota di selatan, perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan iklim dan latar belakang sejarah. Kota-kota di kawasan Hijaz masing-masing merupakan kota yang Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: ajaran,sejarah,dan pemikiran, ( Jakarta, U.I Press, 1993) ,h. 182-183 2


mandiri, tidak mengenal kekuasaan lain,

Negara. Menurut Haikal, Islam hanya

serta menganut system pemerintahan

meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi

yang berbeda satu sama lain.

peradaban manusia, atau ketentuan-

Demikianlah

halnya

mekkah,

madinah dan tha’if. Kota Mekkah misalnya,

sebelum

Islam

datang,

diperintah secara kolektif oleh sejumlah keluarga. Urusan pengolahan Ka’bah dipercayakan kepada keluarga (anakcucu)

Hasyim,

urusan

pertahanan

ketentuan

dasar

yang

mengatur

prilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan

politik.

Adapun

prinsip yang diletakkan Islam bagi peradaban

manusia

menurutnya

kepada keluarga Makhzum, urusan

adalah:

perpajakan

1. Prinsip Iman (percaya keesaan Allah (tauhid).

dan tidak

kepada

seterusnya. mengubah

keluarga

Nabi

Taim

Muhammad

sedikitpun

sistem

pemerintahan yang demikian beragam. Apa yang beliau lakukan hanyalah mengirim utusan kepada berbagai suku kota yang sudah menerima Islam sebagai agamanya untuk mengajarkan agama dengan sendi-sendi dan prinsip-prinsip dasarnya, serta mengajak suku-suku dan masyarakat kota untuk mengatur pola

hidupnya

dengan

sendi-sendi

dan prinsip tersebut. Prinsip –prinsip tersebut akan mewarnai system politik, adalah ; Iman akan Tuhan yang maha Esa dan bahwa Ia adalah satu-satunya yang berhak disembah, kemudian dari prinsip ini berkembang prinsip-prinsip dasar persamaan,persaudaraan, dan kebebasan. Islam dan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia, dari itu semua jelas bahwa Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan rinci tentang bagaimana umat Islam mengatur urusan

prinsip-

akan

2. Meletakkan Islam sebagai peradaban manusia adalah kepercayaan bahwa alam semesta ini, termasuk kehidupan umat manusia, tunduk kepada sunnah Allah yang tidak pernah beruba dan di ruba. Intinya Haikal menandaskan bahwa pengelolahan masyarakat atau Negara agar diperhatikan watak-watak manusia sesuai dengan fitrah alamiyahnya, dan jangan dipaksakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia itu. 3. Prinsip Persamaan. (tentang manusia yang sama derajatnya di muka Tuhan, sama hak dan kewajibannya, dan samasama tunduk kepada sunnah Allah- kebebasan beragama dan berpendapat harus tetap

Nunung Susfita

153


terjamin secara harmonis). Menurut Haikal bahwa di dalam Islam tidak terdapat satu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga di muka hukum, dan pengelolaan urusan Negara diselenggarakan atas Syura’ (musyawarah), dengan berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia, bahkan kalaupun teori politik barat bermuatan positif itupun harus digunakan setelah diselektif secara kritis. Dalam kaitannya dengan sistem politik di Indonesia, Haikal mengatakan bahwa partai-partai politik Islam di Indonesia sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi pada waktu itu, sebagaimana partai-partai politik bukan Islam, perhatian partaipartai Islam terpusatkan pada perjuangan pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda, sehingga pada masa-masa itu partai-partai Islam dapat dikatakan sebagai partai Nasionalis, seperti PSII, yang hendak memperjuangkan diterapkannya system Demokrasi 154

Islam dan Demokrasi

dalam Negara Indonesia merdeka, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui dewan perwakilan (menurut PSII sistem ini sesuai dengan ajaran Islam). Partai lain juga seperti Masyumi pada tanggal 6 juli 1947, mengeluarkan Manifesto politik, sebagai berikut: a. Dalam hubungnya dengan luar, Masyumi berusaha agar politik umat Islam Indonesia dapat menempatkan Negara Republik Indonesia berdampingan dengan Negara-negara Demokrasi. b. Sedangakan di dalam Ne geri Masyumi berusaha menambahkan tersiarnya ideologi Islam dikalangan masyarakat Indonesia dengan tidak menghalangi pihak yang sejalan memperkokoh sendi ketuhanan yang maha esa. Maksudnya bahwa Republik Indonesia adalah suatu Negara demokrasi. Politik Islam memang menuntut terlaksanannya demokrasi yang sebenarnya, yang bersendikan keadilan, kemerdekaan, serta bebas dari ketakutan dan ancaman. Oleh karena itu


maka wajar,bahkan wajib Indonesia bersahabat dengan negara-negara yang se-azas dan sepaham dalam politik Negara-negara Demokrasi. Sementara dalam sikapnya keluar, Indonesia tidak boleh bermusuhan dengan negaranegara yang tidak berideologi politik demokrasi. 2. Tentang Islam dan Demokrasi3 Islam adalah agama kebebasan, persaudaraan, persamaan, tasy’ri dan hukum. Sistem pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk demokrasi menurut pengertian Yunani kuno dan juga menurut pemahaman kita sekarang. Sistem Demokrasi juga diterapkan dalam hubungannya dengan Negara-negara lain (internasional), landasannya adalah asas kebebasan, persaudaraan, dan persamaan antar bangsa, baik bangsa kecil maupun besar. Dengan terbentuknya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam skala Internasional, merupakan salah satu wadah kuat untuk memantapkan perdamaian di dunia. Tetapi Islam dan kaum muslimin menyadari bahwa berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa atas M.Husein Heikal, Pemerintahan Islam, Perj.Pustaka Firdaus, (Jakarta, Pustaka Ferdaus, 1993), h. 87-119. 3

dasar demokrasi, bukanlah suatu hal yang gampang. Islam juga menyadari bahwa untuk menyakinkan semua bangsa agar dengan suka rela menerima sistem tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip pada suatu zaman memang harus ditetapkan, tetapi kemudian pada zaman lain prinsipprinsip tersebut perlu dirombak atau diganti untuk mengikuti perkembangan keadaan. Sistem pemerintahan pada bangsa-bangsa penganut paham Demokrasi berbeda-beda. Seperti sistem pemerintahan Inggris bersifat Parlementer, sedangkan Amerika bersifat Federal dengan kekuasaan legislative berada di tangan kongres. Bangsa-bangsa tersebut merumuskan perundang-undangannya melalui dewan perwakilan yang benar dipilih secara jujur, diperdebatkan secara bebas dan memutuskan sesuatu berdasarkan cara mayoritas. Sistem Demokrasi yang mereka anut bersumber semboyan orang Prancis : Kebebasan, Persaudaraan, dan Persamaan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan sebagai landasan kehidupan manusia. Singkatnya,

Nunung Susfita

155


setiap sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip Demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu “ (Al-imran : 159), “sedangkan urusan mereka dimusyawarahkan diantara mereka” (Asy-syura : 38). Oleh sebab itu, sistem pemerintahan yang berdasarkan Permusyawaratan model Islam harus dapat mewujudkan Kebebasan, Persaudaraan dan Persamaan bagi manusia. Prinsipprinsip tersebut, seperti : 1. Prinsip Persaudaraan. Dalam konteks ini, secara tegas Alqur’an menyatakan :” Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara” , “ Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan, serta kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kalian” (Alhujarat : 10& 13). Warna kulit, kebangsaan dan bahasa, bagi islam bukanlah alasan untuk membeda-bedakan manusia. Islam tidak mengutamakan orang Arab dan mengecilkan orang nonArab.

156

Islam dan Demokrasi

2. Prinsip Persamaan. Persamaan dalam Islam merupakan contoh tertinggi yang patut diteladani. Persamaan tidak hanya sebatas yang ditetapkan Undang-undang, tetapi lebih dari itu juga mencakup persamaan di hadapan Allah. Persamaan Islam sama sekali tidak memperhitungkan keterpautan rezeki, ilmu, serta berbagai keterpautan lain yang bersifat duniawi. 3. Prinsip Kebebasan. Kebebasan pada prinsipnya merupakan di mana setiap individu mempunyai hak dan menggunakan hak tersebut sekehendaknya, dengan satu catatan bahwa kebebasan tersebut tidak merugikan dan mengganggu kebebasan orang lain. Bentuk kebebasan yang tersurat dan tersirat dalam semboyan Revolusi Prancis adalah yang terpenting kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Dalam islam pun kebebasan justru dalam bentuk dan makna yang lebih luas, kita dapat lihat, misalnya bagaimana di kalangan kaum muslim Ahli Sunnah terdiri dari empat mazhab, yang mana mereka selalu ada perbedaan dalam berfikir dan berpendapat, akan tetapi disanalah letak kebebasan tersebut.


Kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama islam. Prinsip-prinsip ini secara nyata menuntut suatu bangsa melakukan pengambilan keputusan melalui suatu lembaga perwakilan yang benar, perdebatan yang bebas, dan menerima prinsip suara mayoritas. Dalam hal pengambilan keputusan ini gejala pertama yang tampak adalah tentang masalah Tasy’ri (legislations) dan masalah hukum. Karenanya seseorang betapa-pun tinggi kedudukannya, tidak berhak menetapkan suatu keputusan secara paksa. C. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Demokrasi. Munculnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi sekarang ini belum terlalu lama. Di Inggris baru sekitar 3 abad lalu, di Prancis, sejak mengalami Revolusi, Amerika sejak masa kemerdekaan. Dalam Islam seperti pada masa khalifah memiliki kekuasaan Eksekutif, sedangkan untuk urusan Legislative diserahkan kepada para Qadh’i (hakim), meskipun sistem Demokrasinya belum semapan yang diterapkan pada saat sekarang ini, seperti ada semacam lembaga pengawasan dan lain-lain. Sedangkan sistem Perwakilan di

Amerika tidak mengenal pertanggug jawaban kementrian, seperti dalam sistem Parlemen, seorang pemimpin diminta pertanggung jawaban di depan pendapat umum, seperti pertanggung jawaban kepala Negara, dari hasil pertanggung jawaban tersebut, maka keputusan tentang apakah memilih kembali atau tidak orang tersebut sebagai kepala negara sangat ditentukan oleh Rakyat. Menurut Haikal 4 bahwa sistem yang tidak berdiri diatas prinsipprinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan Islam. Islam dan Demokrasi sama-sama berorientasi pada fitrah manusia. Demokrasi sejajar dengan Sosialisme, demokrasi bukan akhir dari tujuan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan merealisasikan martabat manusia. D. Kesimpulan Dari beberapa paparan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa konstribusi pemikiran politik M.Hesein Haikal sangat luar biasa karena beliau mencoba membaca realitas Sejarah Masa lalu ( Zaman Sukron kamil, Islam dan Demokrasi – Telaah konseptual &historis,Pengantar Azyumardi Azra, (Jakarta,Gaya media Pratama, 2002), h.59-60 4

Nunung Susfita

157


Rasul) ke masa kini. Satu hal yang perlu di renungkan bahwa Islam tidak pernah meletakkan secara mutlaq system politik yang harus (wajib) di implementasikan dalam format kehidupan bernegara, apapun bentuk sistem pemerintahan

yang dijalankan oleh suatu Negara Islam, penekanan Islam hanyalah supaya tetap survev nilai-nilai atau prinsip- prinsip Persamaan, egaliter, keadilan, kesejahteraan, ketentraman, Persaudaraan dll, yang bersifat menyeluruh bagi kehidupan masyarakatnya.

Daftar Pustaka M. Huesein Haikal, Al-Hukumatul Islamiyah, Cet.2 (Kairo, Darul Maarif, 1990). M.Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara- ajaran, sejarah, dan pemikiran, (Jakarta, UI Press) M. Husein Haikal, Pemerintahan Islam, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993). Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi – telaah konseptual & historis, pengantar Azyumardi Azra, (

158

Islam dan Demokrasi

Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002 ) Musdah Mulia, Negara Islam – Pemikiran Politik Husein Haikal, ( Jakarta, Paramadiana, 2001). John L.Esposito dan John o.voll, Demokrasi di Negara-negara muslimproblem dan prospek, (Bandung, Mizan, 1999). Jawahir Tahantowi, Islam, Politik, dan Hukum- esai-esai ilmiah untuk pembaharuaan, (Yogyakarta, Madyan Press, 2002).

ISLAM DAN DEMOKRASI (Telaah Pemikiran Politik M. Husein Haikal)

Recommend Documents