BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR
7
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang
:
a.
b.
i -g
fr
bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha maka
Pemerintah Kabupaten Katingan sepakat untuk mengalokasikan dana penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2Ol2; bahwa untuk mendukung struktur permodalan,
meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi pertumbuhan dan perkembanga"n Perseroan Terbatas Penjaminan lkedit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Ikedit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Iftedit Daerah Kalimantan Tengah;
Mengingat
:
1.
2.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472
),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Page1of1l
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37901; 3.
Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran 4.
Negara Republik Indonesia Nomor a180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
5.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun
2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7.
8.
aaool; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOT tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72al; Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a756],;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20ll tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52231; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
9.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
t2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Page 2
of lL
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 14.
Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2OOT
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasarna Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor Ll2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a76|l; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L21, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2AlL tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Indonesia Republik (Lembaran Negara Pemerintah Tahun 2OO8 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 526t1; 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2Ol2 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2OL2 Nomor 13); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urrrsan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (l,embaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 201 1 Nomor 3);
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO9 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII.J.N RAIryAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEI{YERTAAN MODAL PEMERIT.TTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN KREDIT DAERAH TERBATAS PENJAMINAN KALIMANTAN TENGAH. BAB I
*"H1f-UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik Page 3
of
11
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Daerah adalah Kabupaten Katingan. Bupati adalah Bupati Katingan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan. 7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berupa uallg maupun aset lainnya. Anggaran Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun 8. tahun anggarart yang sedang berlangsung. g. Penyertaan Modal adalah penempatan danlatau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. 1O. Perseroan Terbatas Penjaminan Ikedit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan penjaminan. ll.Deviden adalah pendapatan dari pembagian laba bersih yang dihasilkan dari Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan I{redit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. 12. Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 13. Rapat Umum Pemegang Saham adalah orga.n perusahaan yang memegarlg kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. \).
4. 5.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud
(1)
Penyertaan Modal dimaksudkan untuk
turut serta meningkatkan
daya saing perbankan daerah dalam perkembanga"n ekonomi nasional maupun global;
(21 Turut serta memperkuat struktur permodalan dalam upaya
(3)
memperluas wilayah dan produk usaha perbankan; Turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah;
Page 4
of Ll
Pasal 3
Tujuan
(1)
(2t
Penyertaan Modal Daerah pada PI. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatMendapatkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari Deviden. BAB III SUMBER PERMODALAN Pasal 4
Sumber Dana Penyertaan Modal dapat berasal a. APBD; b. Hasil deviden terdahulu; dan c. Sumber-sumber lainnya yang sah.
dari
:
BAB IV PEI\TYERTAAN MODAL Pasa1 5
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Pasal 6 Penyertaan Modal yang ditanamkan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah TJAMKRIDA) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Pasal
7
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Peqiaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) yang harus dipenuhi dari
Tahun 2AL4 sampai dengan Tahun 2A16 sebesar Rp
6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah). (21 Guna memenuhi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (U Pemerintah Daerah menganggarkan/mengalokasikan Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) dalam APBD untuk Tahun 2OL4 sampai dengan Tahun 2AL6, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. (3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut : a. tahun 2OL4 sebesar Rp1.OOO.OOO.OOO,- (Satu milyar rupiah); b. tahun 2OLS sebesar Rp1.OOO.OOO.OOO,- (Satu milyar rupiah); c. tahun 2016 sebesar Rp4.OOO.OOO.O0O,- {Empat milyar rupiah}. Pasal 8
Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
of
11
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal
I
Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak dalam turut serta menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA).
Pasal
10
Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai hak untuk mengusulkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) dalam hal dirasa perlu.
Pasal
11
Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyertaan Modal dan mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum-Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA). Pasal 12
(1)
Pengelolaan modal yang disetor Pemeriatah Daerah wajib dikelola secara profesional dan proporsional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Katingan; {2,1 Pengelolaan modal yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus
(3)
PT.
Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah tJAMKzuDA) dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel; Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PENAMBAHAN PENGURANGAN DAN PENARIKAN PEI{YERTAAN MODAL Pasal 13
Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l2l sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; besarnya Penyertaaan Modal dasar dapat dilakukan Pengurangan {21 karena dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah lainnya; (3) Pengurangan besarnya Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDAI sudah tidak layak untuk beroperasi; (4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan Penyertaan Modal sebegaimana dimaksud pada ayat (U ,ayat (21 dan ayat (3)' ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
tl)
Page 6
of
11"
(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
t4)
merupakan perubahan atas Peraturan Daerah ini. BAB VII BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 14
Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) memperoleh bagran deviden sebanding dengan nilai saham yang disertakan. Pasal 15
(1) (2't
Bagran deviden sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 disetor ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah; Bagran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (U akan dimasukkan dalam APBD. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 24. - 12' 2ott-l BUPATI
AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Kasongan pada ,24 *12 " "O\t1
DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
DEMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OI4 NOMOR
Page 7
of ll
PENJELASAN ATAS KABUPATEN KATINGAN DAERAH PERATURAN RANCANGAN NOMOR V TAHUN 2OL4 TENTANG PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KAUMANTAN TENGAH
I.
UMUM
Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4l ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaafl Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Swasta dalam bentuk PI. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA) Provinsi Kalimantan Tengah.
Disamping
itu untuk memperluas Investasi
Pemerintah Daerah
khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta meqjamin badan usaha dalam berkerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
Penyertaan modal daerah sebagaimana diahrr dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas - asas sebagai berikut : a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. b. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perattrran perundangundangan yang berlaku. efisiensi, yaitu per4rertaan modal diarahkan agar dana Asas c. penyertaan modal digunakan sesuai batas - batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. d. Asas akuntabilitas nilai, setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungiawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Page 8
of 11
e. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh ada:rya ketetapan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah
Sebagai salah sattr upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatlan perhrmbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Katingan telah dibentuk PT. Penjaminan Iftedit Daerah Kalimantan Tengah pAMKRIDA) dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2OL2. untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, kompetensi pertumbuhan dan perkembangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (;ennXruDA) datam rangka peningkatan perekonomian daerah dan meningkatlan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah (JAMKRIDA)'
Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga satah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah dimaksudkan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan unflrk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mem4iukan kesej ahteraan masyarakat.
Hal ini menujukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.
Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada badan usaha dan/atau badan hukum lainnya.
il.
PASAL DEMI PASAL
Pasal
I
Cukup Jelas Pasal 2
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat {s) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1)
Cukup Jelas Page 9
of 1" 1
Ayat (2) Cukup Jelas Pasa1 4
Cukup Jelas Pasal 5
Cukup Jelas Pasal 6
Cukup Jelas Pasal 7
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 8
Cukup Jelas Pasal 9
Cukup Jelas Pasal
LO
Cukup Jelas Pasal 11
Cukup Jelas Pasal 12 Ayat {1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal L3 Ayat (1) Cukup Ayat (2) Cukup Ayat (3) Cukup Ayat (a) Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas
Page 1O of 11
Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (21 . Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR
Page11of11
Tg
