BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor Nomor Perusahaan
: / l/IP/PMDN/2014 : 012569.2011
Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 2 Juli 2014, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan m emperoleh Izin Usaha, sebagai berikut : I.
DATA PROYEK : 1. Nama Perusahaan
PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES
2. NPWP
03.078.881.4-011.000
3. Alamat Kedudukan Perusahaan
4.
a. Alamat Kantor Pusat
Gedung Mayapada Tower Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kel. Karet, Kec. Setiabudi
b. Kota
Jakarta Selatan 12920
c. Provinsi
DKI Jakarta
d. Telepon
021-3867868
e. Faksimili
021-3862919
f. Email
[email protected]
Lokasi Proyek a. Alamat
Jl. Raya Cibarusa, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan
b. Kabupaten
Bekasi
c. Provinsi
Jawa Barat
5.
Rekomendasi/Izin Operasional
6.
Bidang Usaha
7.
Produksi dan Pemasaran Per Tahun : Jenis Produksi / Jasa KBLI Satuan Apartemen
Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
68110
Tower
Kapasitas
Ket.
2
a)
(dua)
BKPM
Catatan : Perizinan yang dimiliki : Nomor 00064/l/PPM /PM A/2011 tanggal 7 Januari 2011 a) - Uraian kegiatan usaha adalah membangun dan mengelola 2 (dua) gedung apartemen yang masing-masing terdiri dari 30 lantai dengan luasan per lantai ±1.200 M2 dan masing-masing termasuk fasilitas pendukungnya seluruhnya berada dalam 1 (satu) komplek/hunian secara utuh dan terpadu. - Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya. - Tidak termasuk jasa pelaksana konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan segala jenis broker termasuk broker properti.
Nilai Investasi : a. Modal Tetap 1) Pembelian dan Pematangan Tanah Rp. 2) Bangunan / Gedung Rp. 3) Mesin Peralatan Rp. US$. 4) Lain-lain Rp.
150.000.000.000,00 350.000.000.000,00 25.000.000.000,00 2.500.000,00 ) a> 1.000.000.000,00
Rp.
526.000.000.000,00
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
Rp.
1.100.000.000,00
c. Jumlah Nilai Investasi
Rp.
527.100.000.000,00
Sub Jumlah
Catatan : a) Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US$ . 1 =Rp. 10.000,00.
9.
Luas Tanah
10. Tenaga Kerja Indonesia
: Seluas 135.485 M2 : 90 Orang (60 L / 30 P)
11. Permodalan a. Sumber Pembiayaan 1) Modal Sendiri
: Rp.
10.000.000.000,00
2) Laba ditanam kembali
: Rp.
0,00
3) Pinjaman -
Pinjaman Luar Negeri
: Rp.
0,00
-
Pinjaman Dalam Negeri
: Rp.
517.100.000.000,00
: Rp.
527.100.000.000,00
Jumlah Sumber Pembiayaan
ti BKPM
b. Keputusan para pemegang saham
:
Keputusan Pemegang Saham PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES yang telah ditandatangani oleh seluruh wakil pemegang saham tanggal 24 Juni 2014 yang antara lain menyetujui perubahan status perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. c. Modal Perseroan 1) Modal Dasar
Rp.
40.000.000.000,00
2) Modal Ditempatkan
Rp.
10.000.000.000,00
3) Modal Disetor
Rp.
10.000.000.000,00
d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan No
Pemegang Saham
Peserta Asing Peserta Indonesia PT. Cowell Development, Tbk. NPWP : 01.307.825.8-054.000 PT. Gama Nusapala NPWP : 01.934.962.0-023.000 Jumlah
%
Negara Asal
Nilai Nominal Saham (Rp.)
0,00 100 99,99
Indonesia
9.999.000.000,00
0,01
Indonesia
1.000.000,00
100
10.000.000.000,00
Catatan : - Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan - Sesuai Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Edhi Susanto selaku Presiden Direktur PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES, penyertaan dalam modal perseroan akan ditingkatkan oleh para pemegang saham secara bertahap yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan para pemegang saham dan keperluan perusahaan sehingga pada saat produksi perbandingan antara realisasi modal sendiri dengan realisasi modal pinjaman (Debt Equity Ratio/DER) dapat dinilai menjadi ditingkat yang lebih layak/wajar sesuai peraturan yang berlaku. - Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kami harapkan kepemilikan saham atas nama PT. GAMA NUSAPALA yang pada persetujuan perubahan penyertaan dalam modal perseroan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 dapat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau setaranya dalam US$. (Dollar Amerika).
JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK : 1
J ad w al w ak tu p e n y e le s a ia n p royek p a lin g lam a 3 (tiga ) tahun sejak d ite rb itk a n n y a Izin P rin sip Pen an am an M od al ini.
2
Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
3
Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4
U ntuk k egia ta n u sa h a yan g telah siap b ero p era si, P eru sah aan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
III. FASILITAS PENANAMAN MODAL : 1
Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea m asuk atas pengim poran mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2
Pem berian fasilitas perpajakan untuk penanam an modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
IV. LAIN-LAIN : 1.
D engan d iterb itk a n n y a Izin Prin sip Penanam an M odal ini, Pem erintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham peserta asing kepada peserta Indonesia dan untuk selanjutnya PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.
2.
Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan: a.
Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
b.
Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
c.
Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
d.
Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal m elalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanam an Modal, Kepala PDPPM dan Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan m enggunakan form ulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012. 3.
Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4.
Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanam an Modal ini, dapat m engajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
Hr
5.
Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktuwaktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
Jakarta,
Q 'J
JJJL
2014
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 5. Menteri Pekerjaan Umum; 6 . Menteri Perumahan Rakyat; 7. Gubernur Bank Indonesia; 8 . Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Republik Seychelles di Victoria; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 10. Direktur Jenderal Pajak; 11 . Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 12. Deputi Bidang Perumahan Formal; 13. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi; 14. Gubernur Jawa Barat; 15. Bupati Bekasi; 16. Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; 17. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; 18. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
TANDA TERIMA Telah terima : Ksatu*) -fotokopi
-Surat
(vlcdbJL Mam io n ,
h±!
Ponsip
...............
v v po im
/
Dari Alamat 'K ceutia,
jc\_haiUa,
S -'V p o iM P en erim a
....
