BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam berbagai aspek kehidupan menjadi hal yang diharapkan oleh suatu bangsa yang telah merdeka. Salah satu cara untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka negara harus memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri agar dapat menyokong keberlangsungan suatu negara tanpa perlu bergantung kepada negara lain serta mampu bersaing ditengah persaingan antar Negara. Suatu Negara dapat mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman dan sejahtera bagi setiap warga negaranya, maka diperlukan biaya yang harus dikeluarkan. Selama ini, yang menjadi salah satu sumber dari pendapatan Negara Indonesia yang terbesar adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar, sehingga penerapan pada pajak memberikan pengaruh yang besar bagi pendapatan Negara. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti
untuk
menunjang
kegiatan
perekonomian,
menggerakkan
roda
pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Perolehan pajak berasal dari iuran masyarakat yang dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (Surya Manurung, 2013), sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara. Secara persentase, setidaknya sekitar 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diisi oleh penerimaan pajak. Hal tersebut 1
2
menunjukkan bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas negara sangatlah dominan. Kenyataannya, porsi pajak dalam APBN yang sangat dominan tersebut sebenarnya masih jauh dari potensi yang dapat digali di Indonesia, oleh karena itu mengingat pentingnya peranan pajak dan semakin tingginya tuntutan kebutuhan serta semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, maka target penerimaan pajak terus ditingkatkan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tax ratio Indonesia pada tahun 2013 tergolong rendah yakni hanya sebesar 11,89% (Materi Sosialisasi Internal tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015). Mantan Direktur Jenderal Pajak 2015 Sigit Priadi Pramudito menuturkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tax ratio yang rendah dan berada dibawah beberapa negara tetangga seperti Filipina 12%, Malaysia 16%, dan Singapura 22%, Sedangkan di Indonesia hanya mencapai 11% yang tergolong masih sangat rendah. Tidak jauh berbeda dari tax ratio Indonesia yang rendah, tingkat kepatuhan wajib pajak pun dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini masih tergolong rendah. Mantan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, baik perseorangan maupun badan masih tergolong relatif rendah. Hal tersebut dibuktikan dari survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan compliance (kepatuhan), tetapi hasilnya membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak
3
dibawah kurang dari 80 persen, baik dari PPh (Pajak Penghasilan) perorangan, PPh badan, maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan Wajib Pajak untuk tertib dalam membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak adalah dengan melakukukan perbaikan proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu dengan menerapkan e-filing. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei secara resmi diluncurkan produk e-filing atau Electronik Filing System. E-filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang di laporakan secara online dan realtime melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang di tunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara mudah, efektif dan efisien tanpa harus datang ke kantor pajak. (Sentya 2015) menjelaskan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dimana penelitian dilakukan pada UMKM di kota Semarang. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan komputer yang terhubung di internet dan dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Dengan diterapkan sistem e-filing,
4
diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT selain itu dapat membantu meminimalisir biaya dan waktu yang di butuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut. Seperti yang di nyatakan oleh Anastasia dan Topowijoyo (2014) bahwa sistem elektronik perpajakan dinilai berdampak negatif pada kenaikan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Wajib pajak merasa cara untuk mengaplikasikan sistem terlalu rumit, misal untuk menggunakn e-filing, wajib pajak harus mempunyai eFIN terlebih dahulu dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar. Selain itu, masih adanya masalah teknis terkait dengan sistem e-filing ini membuat wajib pajak kurang dalam menggunakan sistem ini. Nurmantu (2005) menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tetapi masih ada wajib pajak yang belum memahaminya bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan peraturan perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh (Sri Ernawati dan Melly 2011) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Banjarmasin karena sebagian besar wajib pajak masih menggunakan jasa konsultan pajak sehingga belum tentu wajib pajak yang terdaftar telah memahami perpajakan. Berbeda dengan (Ummi,dkk 2015)
5
menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, tetapi hal tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2006) dalam Sri Putri (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran wajib pajak merupakan bentuk dukungan pada negara dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak telah ditetaokan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya karena memiliki landasan hukum yang kuat. Ony dan Gartina (2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah dan kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 turun banyak dari tahun 2014. Tahun 2014 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 98% sedangkan tahun 2015 mencapai 85% dari target penerimaan pajak. Tetapi, Ni Ketut Muliari (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak di Denpasar Timur berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sri Putri (2016) menjelaskan bahwa wajib pajak di Padang sudah memiliki tingkat kesadaran membayar pajak yang cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam hasil
6
penelitiannya menyampaikan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut permasalahan dan fenomena yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian: “Pengaruh Sistem
Penerapan
E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
1.2
Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? 2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak? 3. apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
7
1.3
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu: 1. Mengetahui penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak. 2. Mengetahui pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak. 3. Mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak.
1.4
Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan. b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.
Manfaat Praktis a) Bagi mahasiswa Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi khususnya di bidang perpajakan.
8
b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat memberikan informasi
mengenai
pengaruh
e-filing,
pemahaman
perpajakan,
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 1.5
Sistematika Penulisan Skripsi
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah,
tujuan penelitian,
manfaat
penelitian,
dan
sistematika penulisan skripsi. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung tentang variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu variabel penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang muncul dalam penelitian.
9
BAB III
METODE PENELITIAN Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang rancangan penelitian yang digunakan peneliti, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta yang terakhir metode analisis data.
BAB IV
GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian yang merupakan bagaimana proses penelitian ini dilakukan, menggunakan sarana apa penelitian ini dalam mendapatkan data dan karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan analisis data beserta hasil analisis yang mendukung peneliti dalam interprestasi.
BAB V
PENUTUP Pada bab terakhir peneliti menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan menjelaskan mengenai keterbatasan dalam penelitian yang muncul ketika peneliti melakukan penelitian, serta peneliti juga menuliskan saran untuk perbaikan penelitian ini dimasa yang akan datang untuk memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini.
