Bab 1 PENDAHULUAN. merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan dewasa ini, sulit dibayangkan bahwa pelaku usaha, baik perorangan maupun badan hukum mempunyai modal usaha yang cukup untuk menjalankan usahanya. Pengembangan dunia usaha membutuhkan fasilitas pinjaman modal dalam jumlah yang tidak kecil, keperluan akan dana ini gunanya menggerakkan roda perekonomian yang pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu caranya adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi banyak diwarnai oleh perjanjian kredit sebagai pinjaman modal, untuk keperluan dapat menggunakan sarana yaitu hukum jaminan.Hukum jaminan ini diandalkan oleh banyak pihak untuk melindungi transaksi-transaksi dagang khususnya perjanjian kredit. Pada umumnya, bantuan modal dilakukan melalui perjanjian hutang piutang dan dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian hutang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Setelah perjanjian tersebut disepakati maka diantara para pihak timbul kewajiban, dimana pihak kreditur berkewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan mempunyai hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktu yang telah disepakati

1 Analisis yuridis..., Yasmine Nurul Fitriasti, FH UI, 2010.

Universitas Indonesia

2

bersama, sedangkan debitur mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah disepakati. Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga keuangan Bank maupun bukan bank, dimana bantuan modal ini diberikan dalam bentuk bantuan kredit. Bank dalam memberikan kredit menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga sulit bagi debitur untuk memperoleh kredit tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank.Salah satu persyaratan pada perjanjian kredit dengan keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Agunan menjadi dasar untuk terpenuhinya kewajiban debitur pada saat debitur tersebut wanprestasi atau tidak mampu membayar kewajibannya, baik melalui putusan pengadilan, lelang eksekusi maupun penjualan atas agunan tersebut oleh pihak kreditur atas kesepakatan dari pihak debitur/pemberi jaminan. Atas dasar Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), semua harta milik debitur termasuk yang akan dikemudian hari menjadi jaminan perlunasan hutang kepada kreditur. Namun jaminan secara umum ini dirasakan kurang aman bagi kreditur karena diberikan kepada seluruh kreditur.Untuk mendapatkan pembayaran yang cukup aman, seorang kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang berupa Jaminan Khusus. Hal ini kemudian ditegaskan juga oleh Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.


Analisis yuridis..., Yasmine Nurul Fitriasti, FH UI, 2010.

3

Dalam hal ini jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan mempunyai ciriciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas bendabenda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.1 Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama, jaminan dalam bentuk gadai yang diatur dalam Pasal

1150

sampai dengan Pasal 1160 KUHPer merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang digadaikan) tersebut dalam kekuasaan kreditur. Kedua, Hipotik yang diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUHPer. Dalam Hipotik yang menjadi jaminan adalah barang yang tidak bergerak yang dibuat dengan Akta Hipotik. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disingkat menjadi Undang-Undang Hak Tanggungan), maka pemberlakuan Hipotik sebagai lembaga jaminan atas

kebendaan tidak bergerak menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hakhak atas tanah tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Ketiga, Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 1

H.S. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 23.



4

yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Keempat, Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu barang yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.2 Adapun mengenai pengikatan jaminan atau lembaga jaminan ini, oleh Bank Indonesia dalam Surat Edarannya (SE-BI) Nomor 47248/UPPK/PKtanggal 16 Maret 1972, disebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga fidusia dan atau gadai, dan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan hipotik dan atau credietverband. Kemudian, dalam SE-BI Nomor

23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991, disebutkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.3 Jaminan Fidusia mengalami pertumbuhan yang pesat karena dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer,

2

M.Bahsan,S.H.,S.E, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 51. 3 HR Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 183.



5

pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya dimana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil untuk keperluan menjalankan, dan menghidupkan usahanya. Kebutuhan kredit demikian tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian jaminan dengan hak tanggungan dan ataupun lembaga hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan. Jaminan dengan gadai tidak dapat dilakukan sebab barangnya mungkin sangat dibutuhkan oleh debitur. Sementara bagi kreditur, dengan adanya gadai maka kreditur harus memikul resiko menyimpan barang-barang tersebut sehingga terpaksa menyediakan tempat penyimpanan yang aman. Sebagai

jalan

keluar

dipakailah

bentuk

jaminan

fidusia

yang

memungkinkan para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan serta melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia sesuai dengan yang telah diatur di dalam Akta Jaminan Fidusia. Maka disini terjadilah pemberian fasilitas kredit dari Bank-bank kepada para pedagang kecil, daripada importer kepada grosir dan pengecer, dari

eksportir kepada barang-barang yang akan diekspor,semuanya itu dengan barang dagangan debitur tersebut sebagai jaminan. Kenyataan-kenyataan tersebut diatas menunjukkan betapa pentingnya arti lembaga fidusia sebagai lembaga jaminan yang memungkinkan menampung kebutuhan-kebutuhan kredit yang tidak dapat ditempuh melalui lembaga jaminan lain.



6

Banyaknya pelaku usaha yang memilih Lembaga Jaminan Fidusia dikarenakan:4 1. Mempunyai hak mendahulu/preferent 2. Mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaaan sendiri, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tentang pranata jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap di debitur, dengan ketentuan bahwa jika debitur

melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditur berkewajiban mengembalikan hak milik atas barangbarang tersebut kepada debitur. Dalam khazanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan constitutum possessorium. Pranata Jaminan Fidusia telah juga disebut dalam berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain yang disebutkan dalam pasal 4

H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Bandung: PT ALUMNI, 2006), hal. 75.



7

15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, UndangUndang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang mengatur Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah Negara dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani jaminan fidusia. Jaminan ini meliputi baik benda-benda bergerak maupun benda tak bergerak. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, penjaminan dengan fidusia juga dilakukan terhadap hak-hak atas tanah yang tidak dibebani hak tanggungan. Pranata fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan para debitur pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminkan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.Memang pada awalnya benda yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kebendaan bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek fidusia meliputi juga kebendaan bergerak yang tidak berwujud maupun yang tidak bergerak.5 Semua benda jaminan dimaksudkan untuk memberi jaminan atau perlunasan suatu piutang dan oleh karenanya benda jaminan yang baik harus merupakan benda-benda yang dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Pada jaminan kebendaan pada umumnya jaminan tersebut pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk pengambilan perlunasan dalam suatu eksekusi. Dengan demikian, perlu 5

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal.7.



8

dipastikan benda jaminan yang bersangkutan dapat dialihkan atau tidak kepada orang lain.6 Pengikatan

Fidusia

sendiri

dilakukan

melalui

sebuah

perjanjian.

Sebagaimana perjanjian jaminan utang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang assesoir (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian assesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang. Karena itu, konsekuensi dari perjanjian assesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian assesoir juga ikut menjadi batal.7

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala proses eksekusi dapat dilakukan secara cepat dengan proses sederhana, efisien danmengandung kepastian hukum. Dengan memegang sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai titel eksekutorial, maka apabila debitur pemberi fidusia cedera janji, kreditur penerima fidusia mempunyai hak menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut. Penjelasan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui 6

J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 189. 7 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 19.



9

pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan peraturan tersebut, dapat dikatakan pula yang dimaksud dengan menjual atas kekuasaan sendiri merupakan sesuatu parate eksekusi (Pasal 15 ayat (3)). Penguasaan kreditur penerima fidusia terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan hutang tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya selama perjanjian tersebut masih dijadikan jaminan hutang, pihak debitur pemberi fidusia tetap dapat menggunakan secara fisik. Jadi, secara nyata penguasaan dan penggunaan objek jaminan tetap berada pada pihak debitur pemberi fidusia, pihak kreditur penerima fidusia hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusinya apabila benar ternyata pihak debitur cidera janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka jaminan fidusia dibuat dalam bentuk Akta Notariil dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga, nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, akan memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia (cidera janji) kepada kreditur (parate eksekusi) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Mengenai Akta Notariil ini diatur ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:



10

”Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.8 Namun, dalam prakteknya, banyak terjadi pada lembaga pemberi kredit maupun lembaga pembiayaan (corporate financing) yang sering menggunakan perjanjian jaminan fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia dengan maksud efisiensi. Permasalahan akan timbul apabila

debitur

melakukan cidera janji berkaitan dengan pelaksanaan parate eksekusi apakah dapat dilaksanakan secara langsung serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadapnya dan juga hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi pada PT X. Berdasarkan

hal-hal

tersebut,

penulis

tertarik

untuk

melakukan

pembahasan lebih lanjut dalam sebuah tesis berjudul “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN

PARATE

EKSEKUSI

JAMINAN

FIDUSIA

(STUDI

TERHADAP PT GEMILANG USAHA PERSADA FINANCE)”

1.2 Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu: 1. Bagaimanakah keefektifan pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia dalam praktek? 2. Apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktek? 8

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cet ke 27, (Jakarta: Pradnya Paramita,1987), Pasal 1868.



11

1.3 Metode Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif

9

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada, yang

berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah : 1.

Studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi, antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pokok 9

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005).



12

permasalahan, serta buku wajib mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Bahan hukum tersier diperoleh antaralain dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 2.

Wawancara Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara sebagai pelengkap untuk mendukung perolehan data mengenai topik yang akan dibahas dalam tulisan ini kepada narasumber. Wawancara dilakukan terhadap notaris, perwakilan dari PT Gemilang Usaha Persada Finance serta perwakilan dari bagian Kantor Pendaftaran Fidusia. Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deksriptif yaitu penelitian untuk ditujukan untuk menggambarkan secara jelas dari apa yang menjadi hasil dari penelitian penulis.

1.4 Sistematika Penulisan Dengan maksud untuk mempermudah memahami penulisan tesis ini, sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut: Bab 1 sebagai pendahuluan merupakan pengantar untuk memahami garis besar dari seluruh pembahasan. Dalam hal ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika dalam penulisan tesis ini. Bab 2 membahas Tinjauan Umum Jaminan Fidusia yaitu Sejarah Jaminan



13

fidusia, Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia,Objek dan Subjek Jaminan Fidusia, Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia,Larangan Fidusia Ulang, Kedudukan Akta Notaris dalam Jaminan Fidusia Bab 3 membahas Efektifitas Pelaksanaan Parate Eksekusi, dimana dipaparkan mengenai tinjauan eksekusi berupa jenis tindakan eksekutorial dalam praktek, tindakan eksekutorial menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada Finance terhadap debitur wanprestasi, serta hambatanhambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Gemilang Usaha Persada. Bab 4 dimana dalam bab terakhir ini dipaparkan mengenai simpulan yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, sedangkan saran-saran merupakan jalan keluar berupa penyempurnaan atas berbagai persoalan yang diteliti maupun hanya sebatas memperbaiki kelemahan yang ada dalam penulisan thesis ini.



Bab 1 PENDAHULUAN. merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satu

Recommend Documents