Aceh Esai esai tentang Perubahan Sosial Hak Syamsuddin Ishak

Aceh

Aceh Esai– esai tentang Perubahan Sosial Hak Cipta@Otto Syamsuddin Ishak

Pertama kali Diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Imparsial, Maret 2011 Jl. Slmet Riyadi No. 19 Matraman Jakarta 13150 http://www.imparsial.org

Pengantar: Otto Syamsuddin Ishak Desain Sampul: Tata Letak: Ujang Firmansyah

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KTD) Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Esai-esai tentang Perubahan Sosial Jakarta Penerbit Buku Imparsial vii + 97 hlm; 18 x12 cm isbn: 979-97695-21-0

Kata Pengantar Artikel yang terhimpun dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mengenal Aceh kembali. Pencarian kembali asal-usul Aceh, baik nama itu sendiri maupun orangnya, dan perubahan kehidupan di Aceh berdasarkan pandangan orang luar. Artikel ini semua pernah dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik di dalam rentang waktu yang relatif panjang. Kepada media tersebut saya mengucapkan terima kasih; sekaligus mohon maaf bila tak tersebutkan. Pasalnya, saya mengambil naskah aslinya yang terdokumentasikan oleh saya sendiri, bukan dari artikel setelah pemuatannya. Karena memang sebagian besar naskah asli, saya dokumentasi, sedangkan yang terpublikasi seringkali tidak terdokumetasi, apalagi bila tanpa pemberitahuan dari media bahwa artikel tersebut telah dimuat. Kemudian, dari naskah asli tersebut, sebagian saya perbaiki kembali, baik ditambah maupun dikurangi. Hal tentunya saya lakukan apabila saya mendapatkan referensi yang baru atau lebih akurat, atau pun sekedar untuk perbandingan sumber. Keunikan lainnya dari artikel ini terletak pada bagaimana iv

orang luar mendefinisikan Aceh. Dalam hal ini, sikap keterbukaan diri para pembaca tentang bagaimana orang luar mendefinisikan tentang kita menjadi penting dalam menerima definisi mereka. Hal ini saya kira menunjukkan kita “masih” sebagai bagian dari warga dunia yang semakin terbuka. Akhir kata, saya mengucapkan alhamdulillah atas bantuan kawan-kawan, baik di Imparsial maupun di Konsorsium Aceh Baru, dan di Gerakan Aceh Baru, serta semua yang telah bekerjasama dengan baik dan tekun.

Otto Syamsuddin Ishak Jakarta, Februari 2011

v

Daftar Isi Kata Pengantar …….………………………...………..... iv Siapa? ………………………………………..…….…….. 1 Negeri Achai ………………………...……...………….... 8 Asal Orang Aceh 1 ………………………..…………….. 12 Asal Orang Aceh 2 …………………………..………….. 21 Kategori Sosial …………………………………..……... 27 Aceh 1600 ………………………………….…..……..... 32 Elite Aceh 1600 ……...………………...…...………….. 40 Aceh 1890-an ……………...…………....…..…………. 45 Aceh 1899 ………………….……….....……………….. 50 Aceh 1953 ……………………….…..……...………….. 55 Aceh 1971 …………………………...…………...…….. 60 Aceh 1980 ………………………...…………………..... 65 Aceh 1980-an ………...……....……………………..…. 70 Aceh 2010 ………………...….……………..………….. 75 Daftar Bacaan .…...…………...………..……....……… 80 Kilas Riwayat ……………………….…….....…...…….. 85

Kata Pengantar Artikel yang terhimpun dalam buku ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mengenal Aceh kembali. Pencarian kembali asal-usul Aceh, baik nama itu sendiri maupun orangnya, dan perubahan kehidupan di Aceh berdasarkan pandangan orang luar. Artikel ini semua pernah dimuat dalam berbagai media cetak dan elektronik di dalam rentang waktu yang relatif panjang. Kepada media tersebut saya mengucapkan terima kasih; sekaligus mohon maaf bila tak tersebutkan. Pasalnya, saya mengambil naskah aslinya yang terdokumentasikan oleh saya sendiri, bukan dari artikel setelah pemuatannya. Karena memang sebagian besar naskah asli, saya dokumentasi, sedangkan yang terpublikasi seringkali tidak terdokumetasi, apalagi bila tanpa pemberitahuan dari media bahwa artikel tersebut telah dimuat. Kemudian, dari naskah asli tersebut, sebagian saya perbaiki kembali, baik ditambah maupun dikurangi. Hal tentunya saya lakukan apabila saya mendapatkan referensi yang baru atau lebih akurat, atau pun sekedar untuk perbandingan sumber. Keunikan lainnya dari artikel ini terletak pada bagaimana v

Siapa? Adalah Gubernur Aceh Ibrahim Hasan yang pernah melontarkan rumor perihal orang Aceh. Katanya, ada persamaan dan perbedaan antara orang Aceh dan orang Bali –yang kesemuanya itu terletak pada abjad t. Keduanya sama-sama sangat khas bila melafalkan abjad t, sehingga kadangkala sulit untuk dibedakan. Namun, bila t di Bali adalah turis, maka t di Aceh adalah teroris. Rumor ini dimunculkan sekitar 25 tahun sebelum jaringan terorisme Aceh muncul di awal 2010 di Aceh. Sekali pun rumor, hal itu menarik, karena menjelaskan bagaimana seorang pejabat tinggi Aceh mendefinisikan perihal siapa orang Aceh di masanya, yang juga di dalamya tercakup dirinya. Ternyata, sebelum Pemerintah bekerja keras untuk memperkenalkan GAM sebagai teroris (di awal tahun 2000an), maka Ibrahim Hasan justru sudah memperkenalkan orang Aceh sebagai teroris (dalam bentuk rumor) sekitar 20an tahun lalu. Jelang Pemilu 1992, Ibrahim Hasan juga melontarkan pern-1-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial yataan bahwa orang Aceh tidak tahu berterima kasih. Lihatlah, katanya, adakah kosakata terima kasih dalam bahasa Aceh? Tentu tidak ada. Dalam kehidupan sehari-hari pun, mereka yang berbahasa Aceh, bila mendapatkan sesuatu yang positif, maka mereka berseru: Alhamdulillah! Orang Aceh berterima kasih pada Tuhannya, bukan pada yang memberinya sesuatu. Karena itu, sebagai pemberi boleh kecewa pada orang Aceh. Apalagi, ada cerita seorang pejabat dari Pusat, Jakarta, ketika bertandang ke Aceh, malahan disuruh dorong mobil oleh sopirnya. Bagi logika orang Aceh, bila mobil mogok, dan yang ada sopir dan pejabat, maka salah satu harus ambil peran sebagai pendorong mobil. Ketika mobil hidup, tentunya bersyukur pada Tuhan, bukan pada pejabat yang mendorong mobil itu. Di kampus, seorang guru besar ekonomi yang putra Aceh menyindir koleganya yang jauh lebih senior, seorang guru besar yang berasal dari Tanah Karo. Ia nyeletuk: soal Aceh, mana dia tahu? Padahal Profesor dari Karo ini ahli bidang sosiologi, dengan disertasi tentang perubahan sosial di Aceh, yang sudah berada di Aceh sejak awal tahun 1960-an. Apakah karena bukan orang Aceh maka seseorang tak mungkin mengenal Aceh jauh lebih baik dari yang sudah 7 turunan tinggal di Aceh? Cara berpikir demikian juga menohok saya. Pada awal 1990an, Pemerintah RI memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Iskandar Muda. Namun ada 2 hal yang memicu saya berpikiran. Pertama, mengapa yang menerima anugerah itu Gubernur Aceh, bukannya keturunan Iskandar Muda? Dimanakah anak-cucu Iskandar Muda? Kedua, benarkah Iskandar Muda yang hidup di abad 17 pernah berjuang untuk In-2-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial donesia yang baru berdiri pada paruh abad 20, sementara Iskandar Muda memerintah di abad 16? Lalu, seorang ketua Majelis Ulama Aceh, yang juga seorang guru besar mengatakan: apa tahu si Otto tentang Aceh, ibunya kan orang Jawa? Orang Aceh yang terpelajar rupanya cenderung beranggapan ada relasi antara pengetahuan seseorang dengan etnisitasnya. Orang bersuku Aceh lebih tahu tentang orang Aceh daripada warga Aceh yang tidak bersuku atau separoh bersuku Aceh. Sekali pun hingga saat ini belum ada seorang guru besar pun yang bersuku Aceh menulis karya yang melampaui karya Snouck Hurgronje, yang non Aceh, sekaligus non-muslim itu. Bahkan, orang asing yang ingin membantu Aceh pada pasca gempatsunami 2004, terlebih dahulu membaca karya-karya orang asing tentang Aceh, seperti Snouck Hurgronje, Denys Lombard, Anthony Reid dan lainnya. Ini fenomena yang bisa kita temukan sejak di bandarabandara yang jauh dari bandara di Aceh. Pengetahuan tentang suatu dunia sosial tidaklah tergantung pada jenis dan kadar kesukuan seseorang. Cara berpikir yang hampir sama, pada saat ini bersemayam di kalangan serdadu selama Perang Aceh. Bila ada kritik yang dilontarkan oleh kolega-kolega dari NGO di Jakarta maupun di negara atas angin, maka perwira serdadu itu menyatakan: ―Mereka tidak berada atau tidak pernah ke Aceh. Kok tegateganya berkomentar soal Aceh.‖ Bahkan, dalam kata yang lebih halus, via telepon jarak jauh, perwira itu menawarkan: mari datang ke Aceh sehingga bisa saya bawa keliling untuk mengenal Aceh. Ini cara berpikir kedua bahwa orang yang tidak berada di Aceh adalah tidak lebih tahu soal Aceh. Pengetahuan tentang sebuah dunia sosial tergantung pada kehadirannya ke dalam dunia sosial itu.

-3-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Penyakit pikiran demikian, bukanlah khas diderita oleh kaum militer. Seorang guru besar dan sekaligus rektor sebuah perguruan tinggi pun bisa menderita penyakit pikiran yang demikian. Manakala hasil akreditasi universitas yang dipimpinnya jelek, lalu mendapat sorotan dan kritikan di publik, maka di belakang polemik atau di balik panggung publik itu, ia mengatakan: bagaimana dia mengatakan demikian, padahal dia tidak berada di kampus. Sekali lagi, pengetahuan tergantung pada kehadiran. Perihal cara berpikir demikian, maka ada cara untuk meresponnya secara olok-olok. Unta sudah ada sejak zaman pra Muhammad Saw berada di Mekkah, setidak-tidaknya sejak perahu Nabi Nuh menyelamatkan unta dari bencana alam yang besar sekali. Bahkan unta itu belum pernah kawin silang, artinya bukan jenis hibrida. Unta itu, sejak nenek moyangnya, tidak pernah beranjak dari kota Mekkah. Namun satu hal telah pasti bahwa unta itu tidak pernah bisa menceritakan sejarah Mekkah, dan beropini tentang kekiniannya. Kolega yang lain mengatakan: sejak jaman Rasul Saw, unta sudah digunakan untuk membawa kitab di kiri-kanan punggungnya, tapi belum juga menjadi ahli kitab hingga saat ini. Maksudnya, tidak ada signifikansi atau afinitas antara etnik, lokasi keberadaan dengan keprihatinan dan pengetahuan seseorang. Maka dalam konteks dinamika keagamaan sekarang, yang cenderung pada aktivisme daripada pemikiran dapatlah dikatakan kita sedang memasuki zaman unta, yang mana aktivisme membawa kitab-kitab lebih tinggi daripada untuk membacanya, memikirkan dan merenungkannya hingga bisa diharapkan muncul diri yang memiliki keseimbangan dengan tingkat istiqamah yang tinggi antara berpikir dan bertindak, yang mungkin begitulah pribadi yang saleh, atau insan kamil, karena agama -4-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial adalah untuk mengkonstruksi akhlak yang mulia. Untuk menunjukkan bagaimana karakter sosial orang Aceh, maka di dalam masa perang, pihak serdadu sering mengatakan: hati-hati dengan orang Aceh, sebab kalau siang melempar senyum, dan kalau malam melempar granat. Lalu, dikatagorikan hal itu ke dalam salah satu jenis tipu Aceh. Apa yang tersirat dari rumor tersebut adalah soal kepercayaan. Yakni, orang Aceh tidak bisa dipercaya dan berbahaya, khususnya di masa perang ini. Mungkin karena itu pula, walau bagaimana pun nasionalisnya seorang cuak, dan sangat berjasanya mereka dalam setiap operasi tempur dan intelijen, karena ia adalah orang Aceh maka tetap saja tak dapat dipercaya. Bahkan bukan saja cuak, serdadu yang orang Aceh juga tidak bisa dipercaya dalam kondisi perang. Alkisah banyaklah rumor seputar hal ini. Bahwa sejak operasi militer di Aceh, setiap serdadu Aceh (dan organik) dijatah pelurunya, bahkan senjatanya dikontrol setiap hari. Sedangkan serdadu non-Aceh (apalagi non-organik) diberi kebebasan untuk memiliki lebih dari satu pucuk senjata, dengan peluru tak terkontrol. Cerita lain, seorang serdadu Aceh di Polres Banda Aceh tidak diberi senjata. Lalu, ia mulai memasok informasi. Kemudian ikut menangkap dan menyiksa. Dan, ketika ia mulai membunuh orang sama jenis sukunya denga dirinya dan kerabatnya, yakni orang Aceh, maka ia mulai mendapatkan senjata tetap, mulanya dari sepucuk pistol, lalu meningkat memiliki senjata laras panjang. Mungkin, kaum serdadu Indonesia merujuk pada pengalaman kolonial Belanda, yakni tipu Aceh ala Teuku Umar, yang -5-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial kisahnya telah disederhanakan sedemikian rupa. Ia menyerah, namun ketika ia sudah memiliki senjata, maka ia kembali memberontak. Apalagi, memang sudah menjadi suratan takdir kaum cuak dan milisi di Indonesia bahwa mereka tetap tak bisa dipercaya sepanjang perang. Apalagi, kalau kalah perang seperti di Timor Timur, maka para milisi dipersilahkan menyelamatkan dirinya. Demikian pula, ketika DOM dicabut pada 7 Agustus 1998, para cuak harus cari selamat sendiri, bahkan ada serdadu yang menyebarkan informasi pada massa tentang siapa cuak yang berada di kampungnya. Maka suatu keanehan besar manakala muncul kisah bahwa seorang petinggi gerilyawan, dalam sebuah kunjungannya di pasca perang, konon mengatakan: siapa pun yang berjalan bersama saya adalah pejuang. Lalu, masyarakat yang mendengar itu mulai berbisik-bisik, bukankah orang yang di sampingnya itu adalah orang yang dituduh olehnya sendiri sebagai cuak di masa perang lalu? Dalam Perang Aceh di wilayah Aceh Tengah, ada pihak yang menggunakan etnik sebagai alat pembelahan sosial. Yakni, Gayo sebagai pribumi, dan Aceh Pesisiran sebagai pendatang. Hal yang menarik, bukan saja ditambahkan kata pesisiran, tetapi Aceh dianggap sebagai sebuah suku atau suku-bangsa sebagaimana lazimnya orang memandang bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Pemilahan sosial pun berkembang karena ada kebutuhan politik perang. Bukan saja kawan yang bisa menciptakan lawan –yang mana ie (air) dan yang mana leuhob (lumpur), tetapi lawan pun bisa melakukan pembelahan sosial di antara perkawanan itu sendiri. -6-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Memang cara berpikir pembelahan sosial untuk tujuan politik demikian adalah sesuatu yang muncul setelah Indonesia ada. Zulyani Hidayah, dalam bukunya Ensiklopedi: Suku Bangsa di Indonesia, mengatakan hal itu merupakan sebuah kebutuhan untuk mengisi ruang-ruang politik yang kosong. ‗Ketika ―bangsa Indonesia‖ muncul sebagai suatu kesatuan hidup pengisi negara Indonesia. Dengan demikian posisi ―bangsa‖ yang semula dimiliki oleh orang Aceh, Batak, Minangabau, Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Ambon dan sebagainya beralih menjadi ―paroh-paroh bangsa‖, atau lebih tepat lagi ―suku-suku bangsa‖ di Indonesia.‘ Mana kala perdamaian dicapai, maka pikiran menjadi pecah, di satu sisi, individu itu tetap bersikeras menyatakan Aceh sebagai sebuah bangsa; tapi di sisi lain, ia terjebak dalam mendefinisikan orang lain bukan bersuku Aceh. Tentunya, cara berpikir ini merupakan bagian dari hiruk pikuk pendefinisian diri sebagai pejuang dan orang lain bukanlah pejuang -yang mana hal ini sudah barang tentu berkaitan dengan kompetisinya dalam meraih kuasa dan rezeki semata. Kerendahan langit pengetahuan dan hasrat duniawi yang meningkat, serta situasi politik yang transisional membuat atmosfir berpikir di Aceh agak kacau sehingga berakibat salah dalam bertindak, yang bisa terperosok ke dalam situasi yang semakin tidak nyaman (damai). Karena pengalaman berada ditengah-tengah kekacauan situasi dan cara berpikir dan, akhirnya menyebabkan salah dalam bertindak, maka menjadi pentinglah untuk terus mempertanyakan secara kritis: benarkah atau bagaimanakah mendefinisikan orang Aceh sebagai sebuah suku, atau etnik tertentu, atau pun ada definisi lain yang lebih tepat yakni bangsa dalam konteks politik kekiniannya?* -7-

Negeri Achai Pada masa perang lalu, sebagian kecil orang tertarik dengan perdebatan bagaimana menuliskan kata Aceh. Ada yang menuliskannya dengan Acheh, Atjeh dan Aceh. Bahkan sikapnya itu dipertahankan dengan seolah-olah dirinya sedang berjuang di medan peperangan. Urat leher membengkak. Mata melotot. Rona wajah memerah. Pertengkaran bisa menghebat karena cara penulisan diklaim menentukan kadar keacehannya. Mungkin juga hal itu tidaklah sepelik yang dimaknakan oleh yang mereka pertengkarkan. Mungkin Aceh mewakili penulisan ejaan baru; Atjeh mewakili penulisan ejaan lama, dan Acheh bukan mewakili ejaan Melayu. Sebetulnya kepelikan – akibat sok paling politis dan keacehan itu-- semakin berkurang manakala kita telusuri pada sejumlah artikel tentang sejarah Aceh. Dennys Lombard memberikan catatan khusus tentang penyebutan beberapa nama tempat di Aceh. Dalam bukunya: Kera-8-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial

jaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636), bahkan ia meletakkan bagian aneka penulisan kata Aceh di bagian awal bukunya itu. Sebelumnya, apa yang kita kenal sekarang sebagai Perlak (840-1292), oleh Marco Polo ditulis Ferlec. Ada juga yang menuliskannya Barlak, Perla—yang dalam dialek Aceh disebut: Peureula. Demikian pula Idi yang dahulu juga sudah dikenal, maka ditulis oleh Karl May sebagai Edi. Lalu bagaimana dengan Benua Tamiang (960-1558), yang disebut dengan dialek Aceh sebagai Tamieng. Ini kerajaan tertua ketiga di tanah Aceh, setelah Perlak dan Samudra Pasai. Bila Tamiang diserang Majapahit pada 1352, maka Pasai diserang pada 1360, atau menurut catatan Marre sekitar akhir abad 14. Sedangkan Perlak sudah bangkrut atau merosot menjadi kekuatan politik pada masa itu. Kita ambil contoh lagi, penulisan yang kita kenal saat ini sebagai Samudra (1267-1524) --yakni nama dari salah satu negara tradisional yang pernah ada di Aceh-- pernah ditulis sebagai Sumutra, Samutera atau Samara. Dalam catatan Cina disebut Su-men-da-la atau Xu-wen-da-na. Contoh lain, yang dalam ucapan sehari-hari sekarang mulai disebut-sebut Pasee, bagaimanakah penulisannya yang benar? Apakah menggunakan satu atau dua abjad e. Lalu nama itu ditulis Pasai dalam catatan sejarah sekarang yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Padahal dulunya, di abad 16 -17, pernah dituliskan sebagai Pasem, Pacem, dan Pacee. Bahkan pernah ditulis sebagai Pasey, atau Basma. Berikutnya, kita mengenal sebutan dan penulisan Pidie yang -9-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial jarang melahirkan berdebatan. Namun dahulu, pada akhir abad 16, ketika 2 bersaudara de Houtman ditangkap oleh raja di Pidie, maka masih ditulis sebagai Pidir dan Pidi. Nah, sekarang kita tak mengenal lagi Lamuri (900-1513), sebuah negara tradisional yang pernah diserang oleh Sriwijaya pada 930; dan oleh kekuatan politik intenasional, yakni Chola I pada 1030 (mungkin berasal dari Thailand). Mungkin karena tertutup oleh kebesaran Aceh Darussalam maka tidak diperdebatkan. Namun, bisa juga digali kembali sebagai puncak kebesaran Aceh Besar, sebelum kejayaan Aceh Darussalam yang sekarang pusatnya berada dalam teritorial Kotamadya Banda Aceh. Dalam catatan Cina ditulis sebagai Lamli, Lan-wu-li, Lam-buli atau Lan-bo-li. Dalam teks Arab disebut sebagai Rami, Ramni, Lamri, Lawri atau Lambri, dan Gupta mencatat ada yang menuliskannya Lamiri dan Lamori. Menurut Cowan yang dikutip oleh Lombard, ―Lamuri berasal dari Lam-Puri, artinya ―Kota Dalam‖ (Kota Puri).‖ Mungkin nama tersebut menjelaskan kontek sosial dan politik Aceh Besar saat itu bahwa Islam belum menjadi agama dan kekuatan politik yang dominan. Lalu bagaimana dengan Aceh (1511-1903)? Ia bermula sebagai nama sebuah kota, kemudian nama sebuah kesultanan, sejalan dengan kebesaran negara tradisional itu menjadi sebuah nama (inti) teritorial politik, lalu nama sebuah bangsa, bahasa dan akhirnya suku di antara sejumlah suku yang hidup di dalam teritorial Aceh manakala telah menjadi bagian dari wilayah politik Indonesia.

Achei, penyebutan yang pertama sekali ditemukan dalam -10-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial (yang artinya baik)‖ Lalu segera mereka menamakan negeri itu sebagai Negeri Achai. Dalam buku untuk pelajaran membaca dan bahasa Aceh pada tingkat sekolah dasar pada akhir 1960-an hingga awal 1970an, versi yang terakhir ini dikisahkan kembali oleh Jauhari Ishak dan Abu Hani. Ketika ditimpa hujan lebat, maka awak kapal Gujarat itu berteduh di pohon kayu yang besar, seraya mengatakan: Atja! Atja! Atja! Atja! Atja! (yang artinya dalam bahasa Aceh: ceudah). Lalu kapal itu bertolak ke Pidie, yang mana orang di Pidie mengatakan: ―itu kapal dari Aceh!‖

-11-

Asal Orang Aceh I Rupanya, ikhtiar pencarian asal-usul orang Aceh sudah sangat lama dilakukan, jika dibandingkan dengan munculnya perdebatan siapa yang paling Aceh, yang celakanya, adalah klaim pribumi di antara orang Aceh sendiri di pasca perang. Paling tidak, upaya itu sudah dilakukan oleh Snouck Hurgronye dan Denys Lombard. Hurgronje mencoba menelusuri dalam berbagai sumber tertulis, khususnya dari sajak-sajak kepahlawanan. Walau pada akhirnya, ia berkesimpulan masih belum menemukannya jua. Orang Mante yang disebut-sebut oleh para informan sebagai manusia pertama di Aceh, ternyata mereka hanya ada dalam kisah-kisah lisan orang Aceh saja. Meski pun, bukan berarti mereka tidak ada. Namun, apa yang telah dilakukan oleh Hurgronje tetap saja memberikan pada kita sebuah gambaran yang samar-samar tentang asal-usul orang Aceh. Lombard mendapat sumber lain, yakni mitos tentang asalusul orang Aceh dari keturunan Imael dan Hagar. Kisah lain-12-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial karya Barros. Sejak kemunculan karya-karya Eropa abad 16 hingga 18 sudah ditemukan penyebutan Achem, Achin, dan Atchin. Sedangkan mulai umum dikenal pada abad 17, adalah Achen. Pires masih menyebutnya sebagai Achey. Namun dalam salinan pernyataan Sultan ‗Ala ad-Din –sebagai raja yang memerintah di wilayah Bawah Angin-- yang berkenaan dengan perjanjian dagang dengan Inggris pada 1602, tertulis sebagai Acheen. Sedangkan dalam salinan surat Ratu Elizabeth --sebagai Ratu Inggris, Prancis dan Irlandia-kepada Raja Aceh pada 1601 tersebutkan Achem (King of Achem). Dalam salinan surat Sultan Iskandar Muda kepada Raja Prancis yang dihantarkan oleh Beaulieu, tersebutkan Achen. Suatu periode sejarah yang menjelaskan Aceh telah menaklukan kekuatan-kekuatan politik di wilayah masyrik –kerajaan Deli, Pahang, Kedah dan Perak; dan wilayah maghrib – kerajaan Pariaman, Tiku dan Paseman. Sementara Sultan Turki yang menyebut dirinya sebagai Sultan Rum menyebut Negeri Aceh Darussalam terletak di bumi masyrik. Dalam naskah Cina abad 17 dituliskan sebagai A-ts‘i dari bentuk pengucapan lama Acih, dan ada juga yang menyebutnya Ya-qi. Dalam catatan Dong xi yang kao (1618) disebut A -qi. Namun para pedagang Arab dan Persia –yang mana menurut DasGupta menjadikan tempat peristirahatannya— lebih mengenal dengan sebutan Achin. Jika bersumberkan pada ahli sejarah Pakistan, Allama Quadri yang menemukan besarnya pengaruh Sind di Aceh, maka Lombard mendapat sebutan lainnya, yakni Achchay (yang dalam bahasa Urdu berarti menyenangkan). Baru masuk ke abad 19 penulisan itu membaku menjadi Atjeh. Kemudian, penulisan Aceh pun mengikuti perkembangan -13-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial ejaan Bahasa Indonesia setelah paruh pertama abad 20 hingga saat ini. Perihal asal-usul nama tersebut, menurut Lombard kalau berdasarkan pada kebiasaan Melayu yang cenderung memberikan nama tempat dengan mengacu pada nama tumbuhtumbuhan, Achi merupakan nama tanaman khas setempat (betapa pun belum ada orang yang bisa menunjukkan pohon tersebut). DasGupta –yang menulis disertasi di Cornell University pada 1961, dan menurut pengakuan Lombard belum sempat dibacanya—mencatat adanya 2 kemungkinan asal muasal nama Aceh. Pertama, nama itu berasal dari sebuah legenda yang mengisahkan seorang putri raja yang hilang, lalu ditemukan di Sumatera oleh abangnya. Achi sebutan untuk adik perempuan tersebut. Lalu, Putri Hndu tersebut menjadi ratu di negeri yang kemudian dikenal sebagai Acheh. Versi kedua, Hoesein Djajadiningrat menukil artikel G.P. Tolson tentang asal usul nama Aceh. Kata sahibul hikayat, suatu kala seorang putri Hindu hilang dari seantero negeri. Entah bagaimana, abangnya menemukan adiknya itu berada di Sumatera, maka berkatalah ia kepada komunitas di mana adiknya itu berada bahwa putri itu adalah ―Atji‖-nya, atau adik perempuannya. Sejak itulah negeri itu diberi nama Atji, dan sang putri diangkat sebagai ratunya. Versi ketiga, ada kapal yang ditumpangi oleh pedagang dari Gujarat yang masuk ke sungai Aceh –yang dahulunya bernama Chera— ketika sampai sekitar kampung Pande mereka terkena hujan lebat. Lalu, ketika mereka mendapatkan tempat istirahat, maka mereka berseru: ―Acha! Acha! Acha! -14-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial nya, berasal dari keturunan pangeran Campa yang terusir oleh kekuatan politik dari Vietnam, yang mencari perlindungan ke Aceh. Apalagi menurut Cowan, ada kemiripan antara budaya Campa dan Aceh dalam hal persajakan. Hal itu ada benarnya jika dipertimbangkan temuan Graham Thurgood tentang adanya relasi antara bahasa Aceh dengan rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Aceh termasuk ke dalam kelompok Chamic bersama dengan bahasa bangsa-bangsa di wilayah Indocina. Kalau bahasa Melayu bersama bahasa Tamiang, Minangkabau masuk kelompok Malayic. Sedangkan bahasa Karo-Batak, termasuk kelompok Batak bersama bahasa Alas dan Kluet. Sedangkan Gayo tersendiri (yang masih dalam pertanyaan Thurgood), tapi menurut Giulio Soravia yang meneliti bahasa Alas bahwa sangat dekat hubungannya dengan bahasa Gayo dan Karo-Batak. Kesemua itu termasuk dalam Malayo-Polynesia Barat. Penjelasan Thurgood itu menimbulkan pertanyaan, mengapa justru bahasa Melayu yang menjadi utama dalam komunikasi, bukannya bahasa Aceh itu sendiri? Jelas, bahasa Melayu sebagai lingua franca Dunia Melayu –yang termasuk Aceh di dalamnya. Artinya, untuk kepentingan komunikasi yang lebih luas (kosmopolit) antara orang Aceh dengan orang bukan Aceh. Lalu, dalam lingkungan Aceh sendiri dipakai sebagai media penulisan, pendidikan dan seterusnya. Jika kita mempertimbangkan fenomena ini, maka Aceh pada saat itu berada di dalam Dunia Melayu, bersama berbagai bangsa lainnya. Terlihat, cara pandang orang Aceh pun sudah keluar, kosmopolit (maka butuh bahasa Melayu), bukannya ke dalam, domestik (yang cukup dengan bahasa Aceh). Kembali ke soal asal-usul orang Aceh, jika kita mempertimbangkan sejarah yang terkait dengan; dan bahasa (dan bu-15-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial daya) Aceh yang serumpun dengan Indocina, maka unsur utama orang Aceh adalah dari Indoncina. Sementara budaya dan dinamika politik di kawasan itu, dalam periode tertentu menurut Groslier, pernah sangat dipengaruhi oleh Cina dan India secara paralel. Bila Cina dengan jalan penaklukan, maka India dengan jalan non-kekerasan. Dan, perjalanan Karl May juga telah menjelaskan bahwa hingga akhir abad 19, ada komunitas Kong Hu Cu dan rumah ibadatnya di pedalaman Aceh. Hal yang agak pasti, Aceh terbentuk secara politik, maka sebutan orang Aceh, sejalan dengan kemunculan Kesultanan Aceh itu sendiri, yakni sekitar pertengahan abad 16. Karena Ali Mughayat Syah baru menundukkan Samudra Pasai pada 1524. Artinya, Aceh sebagai teritorial belum sempurna, dan juga berarti Aceh sebagai bangsa belum muncul. Pertama kali, Hurgronje berpedoman dari pendapat Tgk Chik Kutakarang yang menyatakan orang Aceh berasal dari Arab, Persia (Iran) dan Turki. Definisi itu disampaikan oleh Teungku, baik secara lisan maupun di dalam pamflet-pamflet politiknya, yang barangkali Hikayat Perang Sabilnya. Dan, hingga kini pun kita sangat mengenal Aceh merupakan akronim dari Arab, Cina, Eropa dan Hindu (India). Mungkin pula, apa yang disampaikan oleh Tgk Chik Kutakarang mewakili gambaran tentang asal-usul elite Aceh, bukan untuk lapisan sosial bawah. Apalagi, menurut penglihatan Hurgronje bahwa keluarga terkemuka, para aulia, para ahli hukum, saudagar besar, syahbandar, penulis, orang kepercayaan raja, bahkan raja-rajanya sendiri sebagian besar, kalau bukan semua, adalah berasal dari keturunan asing.

-16-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Sedangkan untuk lapisan bawah, barangkali unsur Melayu yang tidak begitu dirincikan lebih lanjut oleh Hurgronje. Mereka terkait dengan sistem perbudakan yang berlaku di Aceh pada periode itu. Orang Aceh lapis bawah terdiri dari unsur Nias, Batak, Cina dan Abesinia (Ethiopia). Baru pada generasi berikutnya –setelah menjadi manusia bebas dan perkawinan silang, mereka dapat dikatakan sebagai orang Aceh. Budak asal Nias (Nieh) dianggap lebih baik daripada Batak. Sedangkan, budak Cina melambangkan tingkat sosial yang tinggi tuannya karena mereka berkedudukan sebagai gundik. Sedangkan budak Abesinia (Abeusi) menjelaskan bahwa tuannya telah pergi ke Mekkah. Relasi perbudakan menjelaskan status sosial. Untuk hal asal-usul strata bawah ini perlu adanya pengkajian yang lebih lanjut lagi, terutama tentang sejarah strata sosial yang disebut Lamiet. Sebab, jika merujuk pada Takeshi Ito, budak-budak itu ada juga yang didatangkan (impor) dari Bengal, Kalinga dan pantai Coromandel. Mereka adalah bagian dari sistem perdagangan barter. Kesultanan Aceh, khususnya di masa Iskandar Muda, mengekspor gajah dan mengimpor budak. Unsur Melayu dari Bugis dan Jawa sangat sedikit disinggung. Untuk unsur Jawa telah ada dalam Hikayat Aceh. Pertama, kita bisa mempertimbangkan kehadiran orang Jawa dalam acara Sultan Zainal Abidin: ―Dan menjuruh Djawa bermain tombak dan bermain wajang dan gender dan orang bertandak dan mengigal dan netiasa menjuruh orang bernjanji dan berharbab dan ketjapi dan berbangsi dan serba bagai permainan.‖ Kedua, dari keberadaan Kampung Jawa: ―Maka Pantjagahpun bangkit dengan segala angkatan itu lalu ilir ke -17-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Kampung Djawa jang bernama Bandar Ma'mur itu.‖ Akronim Aceh itu, kalau dilihat dari asal-usul nama Aceh tentunya tidak dapat dibenarkan, tapi dapat dipakai sebagai acuan untuk menemukan unsur-unsur darah asing di Aceh. Hindu, atau India, lebih tepat lagi Kling, merupakan salah satu unsur darah orang Aceh. Bahkan Kleng menjadi simbol karakter sosial yang mana individu itu adalah ureueng meudagang (orang asing, orang yang mobilitasnya tinggi). Lombard mengatakan di Aceh ada evolusi dari pengaruh Hinduisasi menjadi Indianisasi. Hal ini bisa kita rujuk pada artikel Y. Subbarayalu tentang penemuan prasasti tahun 1088 M di Barus. Prasasti bertulisan bahasa Tamil itu sama dengan tulisan pada prasasti abad 11-12 M dari Dinasti Cola di Tamil Nadu. Hal ini mengingatkan kita pada Perang Cola I (1030) di masa Lamuri (9001513). Prasasti menyebutkan istilah komunitas ―seribu lima ratus‖, yang berasal dari India Selatan. Istilah senada kita kenal dalam katagori sosial yang muncul di masa Kesultanan Aceh, yakni kawom Lhee Reutoih, yang merupakan salah satu dari empat komunitas yang ada pada masa kesultanan dalam periode itu. Prasasti itu juga memberikan penjelasan bahwa Barus telah menjadi pusat perdagangan antar bangsa, dan telah terbentuk koloni Tamil yang bermukim secara permanen dan semi permanen. Hal ini sejalan dengan teori Groslier tentang penyebaran pengaruh India melalui perdagangan. Pengaruh ini di Aceh, sejalan dengan penamaan perkampungan di masa kesultanan, seperti kampung Jawa, kampung Pande, dan -18-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial lainnya di seputar ibukota yang berevolusi ke arah spesialisasi menurut profesi pemukimnya. Bagaimana dengan unsur Eropa dan Arab dalam darah orang Aceh? Untuk unsur Eropa, orang sering merujuk pada keturunan Portugis di Lamno. Selebihnya gelap, atau mungkin hanya kasus-kasus invidual yang merupakan tawanan perang yang dapat pembebasan setelah masuk Islam dan melakukan perkawinan dengan pribumi. Perihal unsur Arab, sekalipun belum dibahas, orang telah berkesimpulan pasti ada dalam darah orang Aceh. Van den Berg, ketika mengkaji tentang Orang Arab di Nusantara dan diterbitkan pertama kalinya pada 1886, hanya sedikit menyinggung tentang orang Arab di Aceh. Hal yang pasti sejak muncul hubungan dengan dunia atas angin di abad pertengahan, maka Aceh menjadi tempat perhentian pertama pelayaran orang Arab asal Hadramaut ke Nusantara. Rute mereka dari al-Mokalla atau asy-Syihr, Bombay, Ceylon, Aceh, Palembang, Pontianak dan Semenanjung Malaka (khususnya Singapore). Namun di Aceh, mereka tidak membentuk koloni, melankan menyebar ke seluruh Aceh. Lain halnya dengan di tempat lain, seperti di Palembang yang terbentuk koloni Arab yang besar. Pengaruh Arab dalam politik Aceh sangatlah besar. Namun, sebelum kemunculan Habib Abd ar-Rahman bin Muhammad az-Zahir yang masuk ke Aceh dari Malaka pada 1864 dan keluar pada 1878, maka jarang ditemukan tokoh penting yang dari namanya berasal dari Hadramaut. Kata Berg, orang Arab di Aceh tidaklah sebagaimana kegemaran di lain tempat yang jarang menggunakan gelar Habib. Di tempat lain, -19-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial mereka sering menyebut dirinya sebagai sayid yang menjelaskan keturunan dari al-Husain, atau syarif untuk menunjukkan sebagai keturunan cucu Nabi Saw dari al-Hasan. Kalaulah demikian kisah-kisah yang dapat ditemukan tentang asal-usul orang Aceh, maka barangkali kita bisa mengatakan, bahwa manusia Aceh adalah polietnis yang terdiri dari para imigran yang datang bergelombang waktu ke daratan yang kemudian disebut Aceh. Jadi Aceh adalah kawasan melting pot, yang dihuni oleh manusia Kreol yang karena sudah berbilang waktu menjadi manusia hibrida, yang dengan sendirinya mengkonstruksi budaya hibrida. Begitulah, bahwa orang Aceh bukanlah dikonstruksi oleh satu ras maupun etnis, karena mereka dikonstruksi oleh kekuatan politik yang muncul dari kesadaran politik para manusia kreol abad 16-17 untuk menata para pemukim menjadi sebuah warga bangsa. Sedangkan dalam konteks politik kekiniannya, maka orang Aceh adalah sebuah bangsa multikultural yang tanpa negara.*

-20-

Asal Orang Aceh II Aceh, nama sebuah suku, bangsa, sebuah wilayah geografis, atau teritorial politik? Ini persoalan yang sering diabaikan, atau disalah-kaprahkan. Mereka yang bertugas melakukan pembelahan sosial –sebagai bagian dari operasi militer, baik di zaman kolonial maupun postkolonial dengan metode devide et impera— sering memprovokasi ada orang Aceh (pesisir), orang Gayo, orang Alas, orang Tamiang dan orang Kluet serta Aneuk Jamee. Mereka ingin mempropaganda bahwa di Aceh terdapat orang Aceh dan orang non-Aceh, maka hati-hatilah kalian dengan yang termasuk sebagai orang Aceh. Kalau mau selamat, kalian harus berada di pihak kami, dan menggempur orang Aceh. Isu pembelahan sosial menjadi rumit dalam setiap kontes politik. Dalam pemilihan gubernur, maka politik mengkonstruk orang Aceh Rayeuk (Besar), Utara, Timur, Barat, Selatan, Pidie, Gayo, Alas dan seterusnya. Dalam pemilihan bupati, misalnya di Pidie, maka pada awalnya politik mengkonstruk orang Pidie dan non-Pidie. Lantas pembelahan berkem-21-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial bang menjadi orang Samalanga, Meureudu, Trienggadeng, Beureunun, Tiro hingga Padangtiji. Di mana nama ―sukusuku politik‖ itu mengikuti garis wilayah politik (Propinsi, Daerah Tingkat II, Kecamatan dan desa) dan kepentingan praktis elite politik untuk mendekatkan diri pada rakyat agar dapat disebut: ―orang kita‖ dan lawan politik sebagai ―orang lain‖. Untuk mempertegas ―Kita‖ dan ―Mereka‖ maka dibangun ciriciri manusianya. Orang Pidie suka merantau, berdagang dan dikenal pelit. Di dalam Pidie, ada orang Meureudu, misalnya, dengan ciri mata hu (mata merah) dan su meugeudham (suara membahana). Itulah yang membedakan ―kita‖ dan ―mereka‖. Ternyata, komunitas imajiner seperti yang dikatakan Ben Anderson, adalah berlapis-lapis dan hirarkis. Eksistensinya, secara tidak disadari, sudah setara atau identik dengan etnik. Mungkin, karena kita melihatnya dari sisi politik dan dinamika persekongkolannya yang sangat emosional. Lalu siapakah orang Aceh itu? Dalam karya besarnya, Aceh Sepanjang Abad (2 jilid), Mohammad Said menelusuri asal-usul orang yang berdiam di suatu wilayah yang kemudian dikenal sebagai Aceh. Pada galibnya, ada sekian gelombang manusia yang datang ke Aceh, yang kesemuanya itu berasal dari Semenanjung Indo China, India dan Arab-Parsi. Gelombang perpindahan manusia pertama, post-zaman es, berasal dari kawasan dataran tinggi Indo Cina, yang disebut Austro Melanesoid. Mereka bermukim di Thailand, Semenanjung Melayu, Sumatera hingga Australia. Mereka berciri -22-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial ―warna kulit menghitam, rambut agak keriting, hidung pesek dan berbadan sedikit pendek.‖ Di Aceh, menurut Said, mereka disebut orang Manteue, yang bermukim di pedalaman. Sekarang sulit mencari orang Aceh yang bersilsilah ke orang Manteue ini. Orang Aceh memiliki aneka tinggi badan, berbagai warna kulit, berjenis rambut yang ragam, berwarnawarni mata dan berhidung mancung --dan ada yang bak paruh burung kakak tua. Ketika mendekati abad Masehi, gelombang manusia kedua muncul di Aceh. Mereka disebut sebagai Proto Melayu (Melayu Tua) dengan ciri warna kulit sawo matang dan berbahasa rumpun Austro Asia, serta telah bermukim secara tetap. Mereka menyebar dan menjadi komunitas Batak, Nias, Gayo, Alas, dan Aceh Besar. Pemukim Melayu Tua di kawasan Aceh Besar dikenal sebagai suke Lhe Reutoih (suku tiga ratus). Bahkan mereka telah bercampur dengan gelombang Melayu Tua yang datang kemudian dari Tanah Batak. Pemukim gelombang ketiga adalah Melayu Muda yang berbudaya tembaga (Dong Son). Mereka bermukim di dataran rendah Aceh, dan mungkin mendesak Melayu Tua sehingga bermukim di dataran tinggi. Konon orang Tamieng (Tamiang) yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai di Aceh Timur adalah Melayu Muda. Baik Melayu Tua maupun Melayu Muda berasal dari sekitar Kamboja di Indo Cina. Bahkan, kelakar seorang rekan --kalau dilihat dari kualitas ganja, jenis senjata yang digunakan GAM (AK-47) dan keberaniannya-- maka orang Aceh yang merupakan manusia Melayu ini berasal dari Segi Tiga Emas. Gelombang pemukim selanjutnya adalah berkaitan dengan -23-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial arus perdagangan dan penyebaran Islam sejak masa Ibnu Batutah. Arus perdagangan melahirkan kantong-kantong pemukiman Asia, Afrika dan Eropa di wilayah Aceh. Di Aceh terdapat kampung Keling dan Pande (India), Kedah (Melayu), dan Jawa, dan keturunan Portugis di pesisir barat. Satu hal tidak terbahas – jika dilihat dari teori daya dorong (dari daerah asal) dan daya tarik (dari daerah baru)-- adalah faktor-faktor apakah yang mendorong gelombang pemukiman baru ini. Kalau transmigrasi, misalnya, karena adanya kepadatan penduduk di pulau Jawa dan kebijakan politik untuk kepentingan tenaga kerja di jaman kolonial dan untuk ketahanan nasional di jaman RI. Hal yang berkembang justru rumor yang berkenaan kedatangan pemukim dari India. Mereka adalah gelombang manusia yang ―kalah‖ dalam kompetisi kehidupan di dalam populasi India yang padat. Lalu, mereka berangkat dengan kapal layar ke kawasan Asia Tenggara. Tiba-tiba kapal hancur, dan mereka bernazar: Ya Tuhan, kalau kami selamat sampai di darat, maka akan kusembelih lembu yang besar. Ketika secara samar-samar mulai tampak daratan, maka nazarnya diralat: akan kusembelih kambing. Pada saat pasang laut setinggi leher, nazar diralat lagi menjadi seekor ayam. Setiba di darat, maka nazar pun berlalu. Karena itu, ada petuah: hatihati dengan janji keling. Arus penyebaran Islam mendatangkan pemukim Arab, Turki dan India muslim. Perihal ini mengingatkan saya pada saat bermukim di Yogya. Rekan kost yang keturunan Arab dari Palembang hampir setiap malam berkumpul dengan turunan Arab dari Kudus, Pati, Solo dan Surabaya. Satu topik yang selalu dibahas adalah pencarian silsilah dan darah keningratan. Sebuah perdebatan yang tidak terdengar lagi di -24-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial kalangan orang Aceh. Saya baru mendengar sebutan seperti Alatas, ketika sudah berada di Jawa. Di Aceh, orang hanya mengidentikkan dirinya bersilsilah pada Nabi Saw, semisal: habib atau said dan syarifah.

Gayo, Alas, Tamieng dan apa yang disebut suku yang ada di Aceh dewasa ini adalah nama sebuah wilayah geografis. Ketika ada sebuah pemerintahan di sana, maka pemukim dan lokasi pemukiman dikonstruk secara politik. Artinya, muncul suku Gayo atau Alas dan lainnya –yang mana Gayo bermukim di Aceh Tengah dan Bener Meriah serta Gayo Kalul, Gayo Lokop, Gayo Linge, Gayo Deret dan Gayo Alas-- sebagai sebuah konstruksi politik. Mereka diduga berasal dari sukusuku yang bermukim di Taiwan; bahkan Yusra Habib Abdul Gani mengatakan ada kesesuaian fisik dan budaya dengan masyarakat di Cina, Thailand dan Kamboja. Sebutan Aceh Pesisir di era operasi militer republik adalah sebuah konstruksi politik juga. Orang Aceh adalah persilangan dari gelombanggelombang manusia yang berasal dari ―negara atas angin‖ di segala penjuru dunia dan, bermukim di Aceh sejak abad pra Masehi hingga Masehi. Rumor menyimpulkan bahwa orang ACEH adalah persilangan manusia Arab, Cina, Eropa dan Hindi. Jawaban ini mungkin ada benarnya, apalagi cukup untuk menjawab pertanyaan yang muncul di warung-warung kopi sepanjang Aceh menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Namun, sudah sesungguhnyalah bahwa Aceh bukanlah -25-


sebuah suku. Aceh adalah nama sebuah negara tradisional, lalu nama teritorial politik. Akhirnya, Aceh menjadi nama sebuah komunitas imajiner, yang sejalan dengan adanya sebuah entitas politik. Karena itu, bila mengacu pada pandangan Ben Anderson, orang Aceh adalah sebuah bangsa.*

-26-

Katagori Sosial Suatu hal yang menguntungkan bagi kehidupan saat ini dengan adanya kelaziman di masa kolonial Belanda bahwa setiap pergantian pejabat, maka pejabat tersebut membuat laporan selama tugasnya. Salah seorang Gubernur Aceh pada 1887 membuat laporan tentang asal-usul bangsa Aceh. Mungkin ini laporan awal setelah penyerangan Aceh pada 1873. Sebagaimana pengantar dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh atas terjemahan Aboe Bakar ini, rupa-rupanya setelah 2 windu Perang Aceh, maka pihak Belanda menganggap penting untuk mempelajari bangsa Aceh dalam rangka untuk penaklukannya lebih lanjut. Uniknya, kajian ini, sebagaimana kajian lainnya, memberikan kesan seakan-akan tanah Aceh adalah sebuah hamparan daratan yang kosong atau tanpa penduduk asli. Aceh menjadi tanah kaum imigran yang berasal dari bangsa Batak dan Gayo, meskipun penulisnya mengatakan hal ini -27-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial belum dapat dipastikan. Arus migran tersebut dikarenakan sifatnya yang nomad, dan tata kehidupannya yang patriarkhal. Ini merupakan era adanya kerajaan Hindu Batak. Penduduk Mukim XXV adalah bangsa Batak. Gelombang migran lainnya berkenaan dengan Hindu pada awal Masehi, yang telah membentuk sebuah kerajaan dengan sejumlah vasalnya sebagaimana tersirat dari makam-makam yang terdapat di Tanoh Abe dan Reueng-reueng yang kemudian termasuk dalam Mukim XXII. Bahkan di Indrapuri telah bersemayam raja Hindu yang berkuasa hingga ke laut Utara yang disebut Indra Purwa (Kuala Neujit) dan Indra Patra (Lam Nga). Kini ada yang mengenal keseluruhan kawasan itu sebagai Aceh 3 Sagi atau Luhak. Setelah era Hindu, maka gelombang berikutnya yang membawa perubahan besar terhadap Aceh, yakni ketika Islam masuk pada awal abad 13. Hal yang menarik Alauddin al Kahar (1530-52) membagi warganya tidak berdasarkan asalusul kebangsaannya, melainkan atas dasar, perkauman. Pertama, Kaum Lhee Reutoih, yakni penduduk asli Batak, yang menempati populasi terbesar kedua di kawasan Aceh Besar. Kedua, Kaum Imeum Peuet, yakni mereka yang menganut agama Hindu dengan populasi terbesar. Ketiga, Kaum Tok Batee, yakni berbagai migran yang mungkin populasinya masih kecil hingga digabungkan menjadi satu kaum tersendiri. Keluarga Sultan termasuk ke dalam Kaum Tok Batee, sehingga dapat disimpulkan Sultan adalah migran yang minoritas. -28-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Keempat, Kaum Ja Sandang adalah pemukim di vasal Batak yang termasuk Mukim XXII Lampanah. Nama kaum diberikan oleh Sultan karena mereka membawa tuak kepada Sultan. Secara keseluruhan laporan ini menegaskan bahwa pembentukan bangsa Aceh tidaklah berdasarkan atau bertumpu pada etnik tertentu. Sebab semua migran dikatagorikan dan diberi nama oleh Sultan. Hal ini akhirnya mengkondisikan peleburan basis-basis etnik mayoritas dan minoritas, sehingga kemajemukan etik bermetamorfose menjadi sebuah bangsa. Apalagi ketika Islam masuk dan menguat di Aceh, maka sistem tata negara Aceh pun ditumpukan pada kalkulasi Islam. Artinya, secara politik sebuah mukim terdiri dari 1.000 jiwa laki-laki yang dianggap telah mampu mempertahankan pemukimannya. Lalu, secara Islam, mereka harus melakukan shalat Jum‘at pada sebuah mesjid. Sementara federasi mukim diperintah oleh uleebalang, sebagai penguasa politik. Lalu, sekumpulan daerah uleebalang disebut Sagoe. Hal terakhir ini seakan menunjukkan tata pemerintahan yang berbasis Islam namun semakin tinggi tingkatannya justru bersifat sekuler. Ada 2 hal yang sangat penting di sini. Pertama, orang-orang yang hidup di Aceh adalah berasal dari berbagai suku dan etnik. Kedua, kebijakan sultan untuk mengkatagorikan warganya dalam berbagai kaum merupakan sebuah tindakan yang meleburkan kemajemukan suku dan etnis di Aceh. Dalam istilah modern, apa yang terjadi adalah pembentukan warga sipil yang kemudian berkembang menjadi bangsa yang disebut Aceh. Bila saat ini dalam sebagian diri orang Aceh muncul rasa -29-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial kepribumian, adalah rasa yang tidak memiliki akar sejarah. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepribumian itu muncul karena kehidupan di Aceh yang dekaden sehingga semakin dekaden Aceh maka rasa kepribumian itu akan semakin kuat. Aceh yang kosmopolitan menjadi Aceh yang meugampong – dalam artian hidup dalam tempurung keacehan yang dekaden. Segregasi etnik itu muncul selama Perang Aceh yang lalu. Ini merupakan buah dari kebijakan Indonesia untuk menundukkan Aceh sehingga diambil kebijakan untuk melakukan pembelahan-pembelahan sosial dengan sentimen etnik – yang dalam masa Orde Baru disebut politik SARA. Para operator kebijakan tersebut adalah kaum serdadu dengan kepentingan untuk melemahkan gerakan di Aceh, maka dikembangkan segregasi sosial antara Aceh pesisir dan Aceh pedalaman –yang anehnya manusia dari suku-suku lain yang hidup di kantong-kantong transmigrasi, lalu sisa-sisa serdadu kolonial (marsose) yang menetap di Aceh serta sukusuku yang jumlahnya minoritas digabungkan ke dalam katagori politik Aceh pedalaman. Lalu, ketika sentimen etnik berhasil –termasuk dengan cara memanipulasi peristiwa dan informasi melalui operasi intelijen yang berdarah—maka kaum serdadu menghantarkan mereka ke dalam kelompokkelompok milisi yang difasilitasi dengan kemampuan bertempur dan penggunaan senjata asli maupun rakitan, yang di dalamnya juga ditumpangkan kepentingan politik elite mereka sendiri. Bahaya konflik, baik horizontal dan vertikal, di Indonesia adalah cara penyelesaiannya yang militeristik dan menggunakan politik SARA sehingga masyarakat pasca konflik di mana pun di Indonesia terpecah ke dalam kelompokkelompok suku/etnis dengan sisa sentimen suku/etnik yang -30-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial latent. Hal ini akan manifest dalam setiap kompetisi politik lokal, maupun dalam kaitannya dengan kompetisi politik di pusat pemerintahan Indonesia sendiri. Hal yang bersamaan waktu historisnya dengan masalah multi etnis dan terbentuk bangsa ini adalah kemajemukan keagamaan. Bahkan dalam kisah yang ditulis oleh Karl May, pada kurun waktu tertentu telah berkembang keagamaan yang berpusat ke Tiongkok, yang juga dianut oleh orang Aceh. Tumbuh kuil-kuil tempat peribadatan non-muslim, di samping sebagaimana artefak Hindu dan Budha. Dari pemukiman penduduk, maka dalam suatu kurun juga pernah berkembang kaum Yahudi dan keber-agama-annya di Aceh. Namun, sejalan dengan perkembangan kehidupan duniawi di Aceh yang memasuki era dekaden, maka keanekaan agama pun hilang. Bahkan keanekaan dalam keber-Islam-an juga hilang, tinggal Suni dengan mazhab yang tunggal, di samping keberbagaian pemikiran dan kehidupan sufistik pun lenyap serta mengalami pribumisasi yang terputus jaringannya dari hiruk-pikuknya pemikiran muslim di panggung dunia. Sejalan dengan bangkrutnya bandar-bandar dunia di Aceh, maka kapal-kapal dari negeri-negeri atas angin pun tak berkunjung ke Aceh, lalu bandar-bandar itu hancur dan digantikan oleh tempat-tempat sandaran bagi perahu-perahu kecil yang jangkauan tempuhnya sangat terbatas. Dari sini kita dapatkan bahwa langit Aceh pun menjadi tak lagi setinggi cakrawala yang telah diciptakan Tuhan untuk hambahambanya agar bisa melakukan perjalanan seluas bumi dan membangun silaturahmi sebanyak kaum yang telah diciptaNYA.

-31-

Aceh 1600 Ketika Bupati Aceh Barat mempersoalkan perihal pemakaian celana oleh perempuan di wilayahnya, dan ―memaksa‖ dengan kebijakan politik yang berdalihkan pada agama untuk perkara mengenakan rok –yang hingga kini masih berlarut-larut penerapannya— maka publik pun berpaling ke masa lalu. Mereka kembali melihat pada cara berpakaian moyang perempuannya. Lalu, publik pun berkata-kata: Bupati Ramli harus terlebih dahulu mengganti celana Cut Nyak Dhien dengan rok! Tafsir lain, bahwa fenomena ini merupakan sebuah pertunjukan bagaimana laki-laki generasi dewasa ini di Aceh merasa begitu otoritatif untuk mengatur bentuk atau mode (bukan norma) berpakaian perempuan. Jilbab didefinisikan sebagai mode, bukan sistem nilai atau norma dasar dalam berpakaian. Nilai-nilai agama -32-


tidak cukup lagi mengaturnya; dan pada saat yang sama, laki-laki (pejabat) telah menjadikan dirinya sebagai tangan tuhan –bahkan negara pun dihasratkannya untuk menjadi ―tempat berperan‖ tuhan di bumi Aceh-- untuk urusan berpakaian kaum ibunya itu. Cut Nyak Dhien, demikian pula Cut Meutia, Pocut Baren dan perempuan klas atas lainnya, mungkin mewakili potret sosial perempuan klas atas pada kurun akhir abad 19 hingga awal abad 20. Bagaimana dengan potret perempuan klas bawah? Bagaimana dengan generasi sebelumnya? Dan, bagaimanakah gambaran konteks sosialnya? Adalah Francois de Vitre (1601-1603) orang Prancis pertama yang catatan perjalanan banyak memberikan perhatian soal perempuan Aceh, sebelum Augustin de Beaulieu yang juga memberikan catatan dari kunjungannya yang kedua (1621). Mungkin sultan pada waktu itu adalah Ala ad-Din Ri‘ayat Syah (Kakek Iskandar Muda). Kala dijamu oleh raja Pidir (Pidie), yang rajanya adalah putra kedua sultan Aceh sendiri dan pamannya Iskandar Muda, mereka minum arak bersama raja, ditawarkan perempuan dan, raja memiliki sejumlah waria. Raja Aceh yang sudah berusia 63 tahun itu memiliki kecurigaan yang sangat tinggi pada semua orang, khusus kaum laki-laki. Ia trauma terhadap tindakan politiknya sendiri yang memakzulkan raja sebelumnya. Hal ini mempengaruhi semua kebijakan politiknya. Ketika ia duduk di singgasana, maka perempuan ber-33-


peran sebagai pengawalnya dengan senjata lengkap. Hanya laki-laki yang telah dikebiri, para kasim, yang menjadi pelayan istana. Bahkan di periode Iskandar Muda, kaum perempuan semakin banyak di istana, menurut Beaulieu. Nampaknya, semakin tinggi kecurigaan dan kewaspadaan yang diderita oleh raja Aceh terhadap lawan politiknya, maka semakin banyak perempuan di istananya. Bahkan, untuk menjamin semua laki-laki mau berperang, maka istri dan anak gadisnya ―disandera‖ di istana. Meskipun demikian, perempuan tidaklah berarti bebas dari sasaran kecurigaan raja. Karena begitu banyaknya perempuan di Istana, maka dengan sendirinya hiduplah intrik politik di antara kaum perempuan istana. Bayangkan saja, di istana ada istri Raja Johor, Bintan dan Pahang, dan sejumlah besar lainnya, yang keberadaannya di istana karena peristiwa politik. Pasalnya Raja Johor, menurut Zainuddin dalam Singa Atjeh, ―berkali2 melanggar djandjinja dengan Sulthan Atjeh. Sedangkan Raja Pahang bersekongkol dengan Raja Johor.‖ Meskipun ketiga keluarga istana itu telah memiliki ikatan kekerabatan. Iskandar Muda juga pernah sangat curiga terhadap perempuan, karena perempuan istana berpotensi bertindak makar terhadap dirinya, termasuk pada ibunya sendiri. Konon, ibunya diprasangka hendak memakzulkan dirinya dan menaikkan anak raja Johor.

-34-


Dalam kasus lain, perempuan juga berperan dalam pemerintahan. Manakala Husein masih belia diangkat sebagai raja pengganti Sultan Ala ad-din Mahmoed Syah yang meninggal 1795 oleh para kepala sagi, maka ibunya dan pamannya yang menjalankan pemerintahan sehari-hari hingga raja akil baligh. Ujung intrik perempuan istana, dengan merujuk pada Djajadiningrat, adalah apa yang terjadi pada Raja Ibrahim, atau ayah dari Salah ad-din menurut sumber Bustanus as-Salatin. Raja penakluk Pidie dan Pasai itu diracun oleh salah seorang istrinya, yang adalah saudara perempuan Raja Daya, yang telah ditaklukkannya. Tambahan pula, ada aturan untuk tidak keluar dari istana dan melakukan percakapan dengan orang lain sesama penghuni istana. Bila kondisi istana sedemikian rupa, banyaknya istri raja-raja yang telah ditaklukan, tak ayal bila tumbuh politik perempuan berupa hasrat politik yang kuat untuk suatu saat putranya dinobatkan sebagai pengganti raja. Akibatnya, kata Beaulieu, ibu dari putra Raja Johor dan Pahang menjadi target pembunuhan politik raja. Raja juga bisa bertindak hanya karena pasal terusik tidurnya, karena berisiknya para perempuan istana di sekitar kamarnya. Akibatnya sejumlah perempuan penjaga pun disiksa. Rupanya, kekuasaan membuat individu --baik laki-laki maupun perempuan-- menjadi semakin sewenang-wenang, yang sekaligus mencerminkan tingkat keadaban dalam konstruksi politiknya. -35-


Masih seputar perempuan di istana, Beaulieu juga mengisahkan dengan rinci, misalnya, bagaimana suasana bila hati raja sedang berkenan, maka setelah perjamuan makan, ia disuguhkan tarian yang dilakukan oleh 15-20 penari perempuan melantunkan kisah-kisah sukses sang raja dengan rebana di tangan. Lalu, muncul 2 penari perempuan. ―Wanita putih di negeri panas,‖ begitu Beaulieu melukiskan ketakjubannya. Sangat elok dan serba emas pakaiannya. Topi bergulungkan emas. Rambut berjambul bergerai emas. Leher tertutup bebatan emas. Tuksedo bersulamkan emas. Baju bertenunkan emas. Sutra merah menutup dada. Kain pengikat pinggang bergulungan emas. Kain bebat pinggul yang tergerai menutup lutut yang bertenunkan emas disertai kerincingan emas. Lengan dan kaki terbuka, tapi mulai pergelangan tangan dan kaki tertutup kain berhiaskan emas yang bertatahkan permata. Kesemua itu, kata Beaulieu, ―tidak mengesankan kebiadaban.‖ Kedua penari tadi tak disadari oleh Beaulieu adalah perempuan Aceh yang berada pada puncak strata sosial keacehan. Mereka adalah para istri raja. Bersyukurlah Beaulieu, menurut Syahbandar, bisa melihat langsung istri raja. Sebab ada adat yang mengharuskan orang memejamkan mata ke arah istri raja. Dan, adalah kelangkaan raja menyuruh istrinya menari dihadapan tamu. Fenomena yang langka ini sudah cukup menjelaskan di -36-


mana perempuan diposisikan dan bagaimana perempuan memerankannya dalam konstruksi politik kebudayaan di zaman kesultanan. Sayangnya, perihal ini belum ada yang mengkajinya dalam konteks politik Aceh. Orang lebih banyak memberi perhatian pada sultanah atau, perempuan dalam posisi sebagai pemimpin politik. Sayangnya, realitas politik perempuan dalam dunia politil itu tersubordinasikan oleh cara pandang publik yang melihat rentang dinamika politik di Aceh mengikuti kurva normal, yang di puncak kejayaannya berada Iskandar Muda. Akibatnya, perang politik laki-laki dan perempuan –sebelum dan sesudah Iskandar Muda— menjadi lebih rendah. Bahkan kehadiran perempuan pada puncak posisi politik di pasca Iskandar Muda bisa ditafsir oleh kelompok konservatif sebagai tanda-tanda kemerosotan atau kejatuhan Aceh.Padahal, menurut Lombard, jelas bukanlah perempuan menjadi penyebab kemunduran Aceh. Ada banyak perubahan besar di tingkat regional dan internasional --baik sosial, politik dan ekonomi—yang terjadi di era sultanah. Tambahan pula, tingginya intrik elite dan politik keagamaan di seputar istana. Meskipun demikian, Lombard tetap berkesimpulan bahwa Tajul Alam adalah penguasa politik yang kuat karena masih bisa mengontrol pajak dengan ketat dan keras, menerima utusan dari Mekkah, dan menolak pemberian izin bagi Inggris untuk mendirikan benteng, serta perdagangan emas dan dengan Cina meningkat. -37-


Perempuan klas menengah atas di Aceh memiliki adat untuk mewangikan tubuh. Mereka memiliki keahlian dalam menggunakan rempah-rempah untuk air rendaman tubuh, dan lidah buaya, cendana serta jeruk purut. Bahkan ada yang menggunakan akar-akaran dari Cina. Di sisi lain, perempuan Aceh pada umumnya memiliki mode atau adat tersendiri, yang khas dalam berpakaian, yakni hanya menggunakan 2 carik kain katun sebagai penutup tubuhnya. Carik pertama untuk menutupi bagian pinggang hingga lutut. Carik kedua untuk menutupi bagian dada hingga pinggang. Perempuan Aceh menindik telinganya, bahkan bukan hanya satu lobang. Kata Dampier (1604), mereka memakai gantungan yang berat sekali. Hingga paruh abad 20, kita masih bisa menemukan nenek-nenek yang memiliki lubang telinga yang besar, mungkin karena pada masa mudanya memakai anting-anting yang berat. Namun, ada juga perempuan yang tak menutup bagian dadanya kecuali dengan sepotong selendang, dan berambuk pendek tanpa penutup kepala. Nampaknya, yang terakhir ini perempuan yang berada dalam strata sosial terbawah. Dalam bahasa sekarang disebut lamiet, atau budak. Di jalanan, bila laki-laki berpapasan dengan perempuan berlaku adat untuk menghindar. Begitulah bentuk rasa hormat harus diwujudkan. Mereka yang tidak menjalankan adat itu, maka perempuan akan menyumpahi -38-


dan meludah untuk menunjukkan penghinaan terhadap laki-laki itu. Untunglah kita, karena Vitre, apalagi Beaulieu meninggalkan catatan yang detail tentang perempuan Aceh dari lapis terbawah hingga yang tertinggi pada suatu zaman yang telah sekitar 400 tahun berlalu. Sayangnya, dalam catatan itu tak ditemukan keterangan, apakah pakaian kaum perempuan Aceh juga diatur oleh raja atau negara sehingga ada kebijakan politik yang dikeluarkannya untuk itu?*

-39-

Elite Aceh 1600 Seorang rekan, bahkan beberapa rekan dari luar Aceh namun terlibat dalam urusan Aceh semasa konflik dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami, rupanya sangat memperhatikan gaya hidup sejumlah orang Aceh. Suatu hari, ia pun bertanya: mengapa Polem Itam memanjangkan kuku ibu jarinya, atau Polem Puteh memanjangkan kuku jari kelingkingnya? Mengapa Polem Abu dan rekanrekannya mengenakan cicin batu yang diikat suasa di jari manisnya? Bahkan, mereka sering memainkan dengan asyik (membersihkan) kukunya, bahkan sampai berbunyi (karena kuku-kuku beradu); atau mereka asyik memutar-mutar atau mempermainkan cincinnya, bisa juga asyik menggosokgosokan cincinnya di baju bagian dadanya, seraya sesekali menguapkan dengan mulutnya. Fenomena demikian, rupa-rupanya, sudah disaksikan Farncois de Vitre dan rombongannya yang tiba di Aceh pada 23 -40-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Juli 1601. Hal pemeliharaan kuku adalah adat hidup golongan bangsawan Aceh. Kondisi kuku menjelaskan klas dan peran sosial orang Aceh. Pemeliharaan kuku bukanlah perkara yang mudah di zaman itu, sebab menurut catatan Mundy (1637), laki-laki Aceh dari segala lapisan, dari raja hingga klas bawah masih berjalan dengan tanpa alas kaki. Baru pada 1688, Dampier menemukan klas menengah atas di Aceh sudah mengenakan sandal. Namun pada kenyataannya, usia gaya hidup ini, bisa diwariskan sampai generasi sekarang dan, telah mencapai 400-an tahun. Kuku yang panjang dan bersih lazim dimiliki oleh golongan bangsawan, sebagai salah satu golongan dari klas menengah atas di Aceh. Mereka tidak pernah bekerja kasar, dan hanya duduk bersila sepanjang hari, kalau tidak sedang menyabung ayam bersama raja. Tambahan pula, mereka bersandangkan katun atau sutera. Sepotong topi lebar menutup kepala. Kuku yang kotor menjelaskan pemiliknya dari klas sosial bawah, yang bekerja kasar. Apalagi, tubuh bagian atas dibiarkan terbuka, tanpa sehelai katun, apalagi sutera. Dan, kulitnya pun gelap, serta tak sebersih klas sosial di atasnya. Selain kaum bangsawan, dalam jajaran klas menengah atas Aceh terdapat pejabat (syahbandar) dan para Orangkaya. Dari perilaku merekalah, kita bisa menemukan gaya hidup klas menengah atas Aceh lainnya, baik dalam hal makan dan berpakaian sampai bagaimana menggalang persekongkolan yang culas. Bila persekongkolan pejabat bisa merugikan pemasukan ne-41-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial gara, maka persekongkolan Orangkaya bisa menjatuhkan raja. Pejabat sangat berperan dalam perizinan dagang. Orangkaya sangat menentukan siapa yang menjadi raja. Tidak mustahil pula terjadi persekongkolan keduanya di belakang raja. Disinilah kita bisa menemukan intrik ekonomi dan politik telah menjadi bagian dari gaya hidup klas menengah atas di Aceh. Hal ini pula yang menyebabkan raja-raja besar di Aceh adalah mereka yang paling curiga sehingga raja harus membuat peraturan yang sangat ketat dan keras untuk klas menengah atas. Meskipun Beaulieu (1621) telah berkali-kali disambut raja secara istimewa, misalnya, ternyata tetap saja belum memperoleh surat izin dagang untuk membeli lada di pasar Aceh dan Tiku secara langsung. Rupanya ia dihambat oleh persekongkolan antara syahbandar dan orangkaya. Hadiah berlimpah yang telah diberikannya kepada raja, bukan jaminan untuk mendapat izin segera. Dan, raja ternyata tak mengetahui permainan bawahannya. Mereka memainkan sejumlah trik dengan pola memberi harapan, memeras, mengancam dan menipu. Bagi Vitre, klas menengah atas ini adalah ―penipu dan pembohong besar.‖ Mereka terus menawarkan janji akan dapat izin. Sekaligus mereka terus meminta hadiah. Mereka terus menaikkan harga lada yang semakin ditinggikan. Mereka betul-betul licik dan nekad dalam menjalankan triknya. Karena kelakuan itu dijalankan dalam kondisi politik justru ketika raja telah mengontrol semua sisi perdagangan, yang sekaligus menjelaskan raja berada dalam posisi politik -42-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial terkuatnya. Tapi, persekongkolan culas tetap bisa dijalankan. Contohnya, sekalipun raja telah menyatakan tidak dikenakan pajak karena harga telah naik, tetap saja di belakang raja, syahbandar masih mengenakan pajak berlapis. Pajak untuk raja, pajak bea cukai dan pajak adat untuk orangkaya. Dan, mereka juga membasahi atau mencampur lada kering dengan pasir hitam agar semakin berat timbangannya. Ketika tipuannya kedapatan, bahwa lada lembab, maka dengan enteng mereka pun menjawab: ‗Mohon maaf! ―Bahwa atap rumahnya tidak bagus sehingga lada kena air hujan‖.‘ Atas semua kelakuan yang didemontrasikan oleh para pejabat tersebut dan yang dialami langsung, maka Beaulieu dengan sendirinya menilai: ―Jawatan ini merupakan pencoleng yang tak pernah puas dan jarahannya besar-besaran, karena pegawainya banyak dan semua ikut campurtangan.‖ Orangkaya memiliki kedudukan politik tersendiri, dan hidup bagaikan sebuah koloni politik. Lombard menggambarkan: ―Di kota ia mempunyai kediaman besar yang ramai dengan orang setia dan hamba.‖ Jumlahnya puluhan, tapi ada zaman bagi mereka dalam menurunkan dan menaikkan raja. Salah era orangkaya berkuasa dalam rentang 1571-1589. Dalam kurun 18 tahun terjadi 4 kali pergantian raja —oleh berbagai sebab, termasuk pembunuhan raja— yang akhirnya muncul momentum penawaran jabatan raja oleh para orangkaya kepada kakeknya Iskandar Muda, yakni ‗Ala ad-Din Riayat Syah. Para orangkaya itu berasumsi: karena sudah berusia lanjut maka ia akan cepat meninggal sehingga akan ada pergantian baru; dan lemah sehingga mudah diken-43-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial dalikan oleh mereka. Namun, ternyata ‗Ala ad-Din Riayat Syah di luar harapan para orangkaya. Ia mampu memerintah selama 15 tahun, sebelum dimakzulkan oleh anaknya sendiri. Hal yang penting ‗Ala ad-Din Riayat Syah bersikap keras terhadap para orangkaya sejak dalam prosesi pelantikannya. Para orangkaya itu sudah dipetakannya sejak lama hingga ia menerima jabatan raja. Lalu, ia menciptakan para orangkaya baru yang lebih setia padanya. Model konstruksi elite baru ini yang kemudian juga dilakukan oleh Iskandar Muda, dan hampir setiap penguasa baru. Mode ini telah menjadi adat politik Aceh, jika tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari fenomena politik pada umumnya. Semua alkisah itu telah memberikan gambaran gaya hidup klas menengah atas Aceh 400 tahun yang lalu. Karena itu, apabila kita menemukan intrik dan persekongkolan politik elite Aceh di zaman sekarang, apakah itu merupakan warisan indatu ke generasi sekarang sebagaimana diwariskannya pemeliharaan kuku dan cincin suasa pada generasi sekarang? * http://www.modusaceh.com/html/read/kolom/2683/ elite_1600.html/

-44-

Aceh 1890-an Kalau dihadapkan dengan Snouck Hurgronje, sudah barang tentu tesis kaum sekolahan di Aceh keliru. Kekayaan pengetahuan tentang sebuah kaum (suku atau bangsa) oleh individu adalah tidak berafinitas atau berkorelasi dengan kesukuan atau kebangsaan individu tersebut. Kalau tesis guru besar atau ulama Aceh itu berlaku, maka pengetahuan etnografi yang diakumulasikan oleh para antropolog terdiri dari ketidaktahuan-ketidaktahuan orang asing (Barat) tentang orang pribumi (Timur). Tidak ada pula sarjana yang disebut Indolog, apalagi Indonesianis. Snouck bukanlah orang Aceh, namun pengetahuannya tentang Aceh –yang disusun atas dasar informasi hingga 18911899-- sangatlah ensiklopedis. Belum ada individu dari kaum sekolahan itu, yang asli Aceh sekalipun, yang memiliki pengetahuan yang mendekati keluasan dan kedalaman pengetahuan Snouck, sekalipun sudah beberapa generasi menjadi orang Aceh asli. Hasrat yang kuat untuk memahami Aceh, bagi Snouck meru-45-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial pakan ―panggilan‖ dari Pemerintah Hindia Belanda. Tugasnya, sebagaimana yang diutarakan dalam kata pengantar The Acehnese, adalah meneliti afinitas keberagamaan dan politik perlawanan orang Aceh. Hal ini penting karena sudah 30 tahun menggelar perang terhadap Aceh, tetapi hasilnya negeri perompak ini belum juga tertundukkan. Ini akibat kendali pemerintahan kolonial berada di tangan orang-orang dungu atau orang-orang yang tak setia pada negara. Hal ini dapat kita perbandingkan dengan DOM yang sudah digelar 10 tahun, bahkan 20-an tahun jika dihitung sejak 1976 hingga 1998. Hasilnya, GAM justru membesar dan menarik orang Aceh lebih banyak lagi ke dalamnya. Hal yang lebih celaka lagi, mereka bukan dari generasi Hasan Tiro, melainkan dari generasi yang menjadi saksi metode ―Shock Theraphy‖. Generasi yang seharusnya, menurut asumsi pelakunya, terserang trauma akut yang bisa berkelanjutan dari generasi ke generasi. Kira-kira, metode tempur dan menebarkan ketakutan terhadap orang Aceh diharapkan bisa melahirkan generasi baru orang Aceh yang selalu ketakutan ketika memandang Jakarta yang ―hijau‖. Mungkin Snouck, kalau ada istilah cendekiawan yang nasionalis, maka ia menjadi tipe idealnya. Sebaliknya, kalau dilihat dari kacamata Julien Benda, maka Snouck adalah tipe idealnya cendekiawan pengkhianat. Dengarlah, apa yang dikatakannya tentang negeri Aceh, yakni: ―… negeri perompak yang sudah tua.‖ Label yang tidak lazim keluar dari seorang cendekiawan. Negeri perompak, didefinisikan oleh Snouck, karena orang Aceh adalah ―… mempunyai kebiasaan untuk melakukan perompakan dan perburuan manusia dengan merugikan negeri-negeri pulau tetangganya yang penduduknya tidak -46-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial beragama Islam dan mereka menganggap berhak untuk melakukan tindakan penghianatan atau kekerasan terhadap para pedagang Eropa…,‖ dan Amerika. Anehnya, mengapa negara-negara tradisional seperti Belanda dan Inggris, serta negara modern seperti Amerika berkenan membuat perjanjian politik dengan negara tradisional seperti Aceh yang disebut perompak itu? Jelas Snouck mengabaikan keberadaan negara-negara tradisional pribumi seperti: Deli, dan Malaka dan Banten; juga kerjasama dengan Turki. Snouck mengabaikan penaklukan dan kerjasana di antara negara-negara kaum muslim untuk melawan Portugis di abad 16. Hal demikian terjadi karena Snouck diorientasikan oleh spirit hendak mengeluarkan Aceh dari kebiadaban dan membahayakan dan memasukkan ke dalam negara-negara tradisional yang beradab dan tidak membahayakan bagi negara kolonial. Celakanya, watak perompak itu, menurut Snouck, dikarenakan keberagamaan orang Aceh bersifat parsial, yakni hanya berkaitan dengan dogma-dogma yang membakar kebencian terhadap orang kafir. Lalu, Snouck membangun definisi orang Aceh dengan informasi yang kontradiktif. Ia mengacu pada Francis Light yang mengatakan orang Aceh sebagai muslim yang taat, sekaligus percaya takhyul. Orang Aceh, mengutip James Price, mampu menghalau setiap bangsa Eropa, sekaligus dianggap sebagai suka perang, penindas dan pengacau kawasan Selat Malaka. Singkatnya, orang Aceh, bagi Snouck Hurgronje, adalah orang ―yang fanatik dan penuh tipu muslihat, perusuh dan suka perang yang tidak dikenal di kalangan ras-ras lainnya di -47-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Nusantara ini di samping mereka sendiri terus menerus saling memerangi…‖ Untuk menciptakan kawasan dagang yang aman, maka belajar dari Inggris dalam 1786, ada 2 target utama untuk menaklukkan negara dan orang Aceh dengan strategi ofensif yang digelar besar-besaran. Yakni: taklukan semua kepala setempat dan mempertakuti rakyatnya. Dalam siasat perang Aceh saat ini, kira-kira begini bunyinya: ―buru para pentolan GAM‖ dan ―lakukan shock therahpy terhadap warga sipil.‖ Sebaliknya, Snouck juga terpaksa mengakui bahwa orang Aceh bukan sekedar doyan perang, namun orang Aceh juga memiliki senjata, pengetahuan yang baik tentang militer Eropa, rasa percaya diri yang tinggi, dan unggul dalam perang gerilya. Rakyatnya membuka pemukiman-pemukiman baru yang jauh dari jalan setapak sehingga tidak terlacak. Lalu, pemukiman baru itu menjadi benteng sosial para gerilyawan. Jalan pikiran Snouck tentang orang Aceh penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, Snouck percaya bahwa dogma-dogma agama telah menjadi sumber energi bagi para teungku dan rakyat Aceh untuk terus bertempur dari generasi ke generasi. Hal ini membenarkan tesisnya bahwa faktor agama sangat penting dalam Perang Aceh. Di sisi lain, Snouck justru menyatakan Islamnya orang Aceh bercampur dengan takhyul. Persoalannya, mungkinkah Islam plus takhyul bisa menerbitkan spirit perang sabil bagi penganutnya? Adakah catatan sejarah yang menyatakan muslim yang berklenik memiliki spirit protes, apalagi perlawanan terhadap pemerintah kolonial atau yang zalim di kawasan Nusantara ini?

-48-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Hal yang lebih zig-zag dan melompat dari jalan pikiran Snouck bahwa ia mencermati peran faktor agama di dalam diri para teungku sebagai pemimpin gerilya. Namun Snouck tidak menemukan tipe ideal orang Aceh dari kalangan ulama. Misalnya, Teungku Chik Di Tiro sebagai tipe ideal orang Aceh. Snouck justru melakukan idealisasi tipe orang Aceh ke figur Teuku Umar yang merupakan pemimpin gerilya dari kalangan non-ulama. Kata Snouck: ―ia khas seorang Aceh, tidak dapat dipercaya sama sekali, diperbudak candu dan judi, tetapi ia berbeda dengan kebanyakan pemimpin Aceh dalam hal kegiatan kerja dan kepandaian bergaul yang luar biasa dengan segala macam manusia.‖

-49-


Aceh 1899 Masa lalu, rupa-rupanya, tak hanya bisa ditemukan dalam buku-buku sejarah semata. Aceh masa lalu juga bisa kita temukan dalam catatan-catatan para petualang yang ditulis dalam bentuk novel; dan para petualang itu pun tak harus dimonopoli oleh mereka yang berasal dari bangsa-bangsa Portugis, Belanda, serta Inggris. Begitulah, sampai pada suatu ketika saya menemukan Aceh seputar 1899 di dalam karya Karl May, Dan Damai Di Bumi! Penulis berkebangsaan Jerman. Hal ini penting untuk diketahui karena kala itu bangsa Jerman telah memiliki kesadaran politik akan keunikan dirinya diantara bangsa-bangsa Eropa lainnya yang sedang mengklaim sebagai bangsa Barat yang lebih berbudaya daripada bangsa-bangsa Timur. Seputar zaman itu, memang kolonialisme Barat sedang berada di puncaknya. Karl May menuliskan karyanya itu atas dasar pengalaman petualangannya sendiri. Anehnya, ia menulis dengan perspektif perdamaian. Tentunya, ini sebuah cara pandang yang -50-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial bertentangan dengan peperangan yang dikobarkan oleh kebijakan politik ekonomi negaranya. Perihal ini, Karl May menyimpan kliping koran Handelsblad Padangs yang begitu mengesankan baginya, karena apalah artinya peperangan Belanda di Aceh?

―Hingga sekarang, perang Belanda melawan Sultan Atjeh telah memakan beaya 456.000.000 gulden. Dari situ, lebih 400.000 penduduk setempat telah ditembak mati, berarti masing-masing mereka senilai 1.140 gulden. …. Kalau saja kita beli tanah seharga 1.140 gulden per hektar kita akan punya tanah yang paling subur tidak kurang dari 40.000 hektar, dengan cara yang paling damai, dan tanpa rasa bersalah atas kematian orang sebanyak 60.000 jiwa….‖ Suatu realitas perang yang diungkapkan ke publik, yang setelah itu, hingga perang yang baru berlalu, kita tidak pernah menemukan seberapa besar biaya perang yang telah dikeluarkan oleh Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka selama hampir 30 tahun. Akibatnya, generasi mendatang pun tidak memiliki bayangan untuk memperbandingkan biaya dan korban perang itu dengan kepentingan pembangunan yang bisa mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Peperangan itu dinilai oleh Karl May justru dilakukan oleh bangsa yang mengklaim dirinya lebih beradab yang hingga hari ini ―…belum juga mau menyadari bahwa ‗membawa peradaban‘ tak ada bedanya dari ‗meneror‘!

-51-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Baiklah, Karl May melakukan perjalanan ke Aceh dengan kapal Coen yang dilukiskan besar, indah, berkecepatan tinggi dengan teknologi mutakhir (tenaga uap) pada zamannya. Dari Penang, dengan tujuan bandar Uleelheu. Namun kapal singgah di Edi (mungkin Idi), Lo-semaweh (Lhokseumawe),dan Segli (Sigli). Rupa-rupanya telah menjadi bandar kosmopolit pada kala itu. Kita bisa membandingkan sejauhmana degradasi bandar-bandar di Aceh pada saat ini. Di pesisir sudah dibangun pos-pos militer Belanda untuk penyerangan ke pedalaman Aceh. Agaknya, kala itu Sultan Aceh sudah menyingkir ke wilayah pedalaman. Bandar Uleelheu jauh lebih ramai. Karl May naik kereta api menuju Kota Raja, dan menginap di Hotel Rosenberg. Untuk melakukan perjalanan di dalam kota tersedia kereta kuda poni, yang berlari kencang dan kuat. Karl May mengatakan betapa orang Melayu sangat sayang dalam merawat kudanya. Sebuah situasi yang sulit untuk membayangkannya bagi generasi Aceh sekarang. Tujuan Karl May ke Aceh, sebenarnya untuk membebaskan sahabatnya, sebuah keluarga Amerika, dari penyanderaan oleh orang Melayu di pedalaman Aceh, pegunungan Bukit Barisan. Tebusannya 50.000 gulden. Pasalnya, ayah mereka mengidap sejenis penyakit yang menurut saran medis harus beristirahat di wilayah hutan tropis. Namun, apa hendak dikata, ketika penyakitnya kumat, maka ia justru mengamuk dan membakar kuil yang terbuat dari kayu berukir dan memiliki hiasan emas. Kuil? Klinting atau Klenteng. Sebuah realitas yang rupanya -52-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial menjadi bagian dari keacehan masa itu. Memang, Islam adalah yang menjadi agama bagi penduduk di wilayah pesisir, namun pemukim yang berada di kampong kawasan pedalaman, masih ada yang menjadi pengikut Kon Hu Cu. Kebetulan dalam rombongan Karl May terdapat seorang tabib muda, yang ahli dalam bidang tradisi keilmuan Cina yang telah tua, juga ia telah mempelajari keilmuan Barat di Eropa. Namun hal yang sangat menguntungkan, tabib muda itu juga piawai dalam hal keagamaan sehingga memudahkan komunikasi dan untuk mendapatkan kepercayaan dari komunitas Kong Hu Cu yang telah menyandera pasien berkebangsaan Amerika itu. Sedangkan pemuka agama tersebut juga telah menimba ilmu ke Canton, dan kembali untuk menerapkannya di Aceh. Akibatnya, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara diplomasi berbasiskan agama sehingga berlangsung damai. Syafaat lainnya, muncul kesadaran di pihak orang Barat akan karakter Melayu. ―Mereka orang terbaik di dunia, gagah, cerdas, bertenggang rasa, lembut, pemaaf, tidak egois, adil, dan terutama ramah.‖ Lalu, apakah hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut bagi kita yang hidup di zaman sekarang? Tentu hal yang sangat sukar untuk menjawabnya. Mungkin saya hanya dapat mengatakan pertama, mungkin ada banyak realitas masa lalu yang menjadi bagian dari keacehan itu telah hilang, bahkan belum sempat menyusup ke dalam memori generasi sekarang. Misalnya, ada keragaman keyakinan di dalam masyarakat Aceh hingga akhir abad 19. Mung-53-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial kin, akibat tak pernah ada realitas tersebut dalam memori generasi sekarang, maka salah satu karakter orang Melayu Aceh yang disebut memiliki tenggang rasa itu, dalam kaitannya terhadap keberadaan penganut agama selain Islam di Aceh kini, telah hilang. Bahkan cenderung sensitif. Kedua, saya dapat katakan bahwa Aceh mengalami degradasi kehidupan dan peradaban yang sangat dahsyat hingga hari ini. Bayangkan, Aceh lalu memiliki bandar-bandar besar yang kosmopolit, terbuka bagi dunia luar untuk masuk ke Aceh dan terbuka bagi orang Aceh untuk masuk kedua luar. Hal yang lebih tragis lagi, manakala generasi sekarang memiliki kekuasaan dan kekayaan maka yang dibangun justru lapangan terbang di hampir setiap kabupaten kota. Pembangunan Aceh kini –memang hasratnya untuk meraih kejayaan sebagaimana Aceh di masa lalu—namun, para penguasa ini bukannya merekonstruksi apa yang telah dicapai oleh generasi lalu. Mereka ingin membangun Aceh sesuai hasratnya, bukan melanjutkan sejarah Aceh. Ketidaksinambungan, inilah masalah baru yang diciptakan oleh penguasa Aceh sekarang.*

-54-

Aceh 1953 1953, dalam ingatan orang Aceh, adalah tahun meletusnya perlawanan Aceh terhadap Indonesia, yang lebih dikenal sebagai gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/ TII). Meskipun istilah itu sebenarnya tidaklah tepat untuk Aceh, karena gerakan di Aceh tidak mensubordinasikan dirinya kepada gerakan Kartosuwiryo, yang lebih mewakili DI/ TII itu sendiri. Namun dalam konteks ini, kita tidak akan membahas gerakan tersebut, melainkan hendak mendapatkan gambaran tentang bagaimana bacaan seorang peneliti Amerika tentang situasi Aceh pada saat itu. Peneliti tersebut adalah Boyd R. Compton. Seorang Indonesianis sezaman dengan Clifford Geertz, Herbert Feith dan Daniel S Lev, walau ia tidak seterkenal mereka dan tidak meninggalkan karya sebesar seperti mereka. Compton hanya meninggalkan sejumlah catatan tentang potret situasi politik Indonesia dalam kurun itu, yang menunjukkan betapa daya memotret situasi politik Compton itu sangatlah tajam.

-55-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Perjumpaannya untuk pertama kalinya dengan Aceh adalah manakala ia melakukan penelitian di Medan; dan ia menyaksikan Musyawarah Ulama pada 11-15 April 1953 di Medan. Sebuah forum yang merefleksikan banyak hal yang terkait dengan afinitas corak Islam, politik dan Aceh. Sebab, meskipun disebut sebagai musyawarah ulama nasional, di antara 217 peserta, hanya 18 peserta dari pulau Jawa. Pertama sekali, bahwa ―Islam dan politik tidak dapat dipisahkan.‖ Hal ini menegaskan proyek Snouck mereduksi politik dari Islam adalah gagal. Bahkan pada hasil musyawarah tersebut, ulama mewajibkan umat untuk turut memilih dalam Pemilu 1955, dan mewajibkan pilihannya pada calon-calon yang telah mengabdikan dirinya pada pendidikan dan penegakan hukum Islam. Fenomena itu, menurut penilaian Compton menyatakan: ―posisi religius ulama dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan murni politik,‖ tentunya oleh elite ulama itu sendiri. Kesadaran politik yang demikian sensitif pada diri ulama sehingga ada ulama yang mengusulkan untuk mengkafirkan mereka yang tidak menjalankan ―kewajiban‖ yang diserukan oleh musyawarah ulama tersebut. Hal yang kedua, adalah menyangkut pemikiran tentang negara teokrasi (Islam), yang tercermin dari pernyataan tentang Dasar-dasar Konstitusi Islam. Andaikan temuan Compton bahwa Islam di Aceh berbeda dengan Islam di Jawa, maka mimpi negara teokrasi di Aceh tentunya tidak sinambung dengan mimpi mereka yang berada di Jawa. Itulah mengapa DI/TII Daud Beureueh tidak tersubordinasikan oleh Kartosuwiryo.

-56-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Setelah di Medan, rupanya Compton menjadi tamu bagi PUSA. Ia ingin melihat Islam di Aceh yang dikatakan oleh orang luar ―sangat kental diwarnai oleh tahayul dan kejumudan.‖ Di samping itu, ia sangat berhasrat untuk bertemu dengan Daud Beureueh --ketua Musyawarah Ulama di Medan dan PUSA—yang sedang berkeliling Aceh untuk menebarkan hasil musyawarah ulama, khususnya tentang ide Negara Islam. ―Anda harus tahu bahwa kami di Aceh ini punya sebuah impian. Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, ketika Aceh menjadi Negara Islam. Di zaman itu, pemerintahan memiliki dua cabang, sipil dan militer. Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam. Pemerintahan semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman modern. Sekarang ini kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu.‖ Demikian kata Daud Beureueh pada Compton. Agaknya, hasil Musyawarah Ulama di Medan merupakan formulasi dalam bentuk teks saja dari apa yang diimpikan dan diidealkan oleh Daud Beureueh. Perihal ini Compton menilai: ―saya hanya mendengar gagasan yang amat dangkal tentang bagaimana Negara Islam yang mereka usulkan dengan teramat bersemangat itu akan berfungsi di Indonesia.‖ Hal ini bisa memicu generasi sekarang untuk merenungkannya. Yakni: setelah gerakan yang dipimpin oleh Daud Beureueh berakhir, sejauhmanakah generasi itu mampu mewujudkan mimpi politik Aceh itu? Lalu, kita bisa membandingkan juga dengan apa yang baru terjadi. Dengan meminjam ucapan Compton bahwa ―dengan -57-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial teramat bersemangat‖ Hasan Tiro menggerakkan segala kekuatan Aceh yang bersedia terlibat untuk mewujudkan Aceh Merdeka –mungkin juga dengan ―gagasan yang amat dangkal tentang bagaimana Negara‖ untuk Aceh. Lalu, pasca MoU Helsinki, sejauhmanakah para peserta perjuangan itu mampu mewujudkan gagasan rsebut sesuai dengan batasan ruang politik yang tersedia? Ruang keistimewaan Aceh dan ruang otonomi khusus. Secara umum realitas kehidupan di Aceh, pada pasca memperjuangkan mimpi politik itu, mungkin hampir sebangun. Perbedaannya hanya karena konteks zaman yang beralih, yang menyebabkan rincian ketidakpuasan sosialnya pun berbeda. Dalam ungkapan Aceh: mobilnya sama-sama hancur; dan ketika mendapat mobil baru, supirnya tidak mengarahkan perjalanan ke mimpi bersama yang telah dikobarkobarkan di masa awal perjuangan. Akibatnya, ada masyarakat yang menyimpulkan bahwa kami telah ditipu lagi oleh mereka. Perbedaan konteks zaman, rupa-rupanya ditemukan juga oleh Compton, yakni perihal kefanatikan orang Aceh. Kefanatikan yang digerakkan oleh PUSA berasal dari ―pembaharuan ala fundamentalis‖ yang dirumuskan oleh PUSA yang merupakan gerakan modernis ala Aceh. Modernisme yang ―fundamentalis dan keras, jauh berbeda dari modernisme Medan dan Jakarta yang cenderung sekuler.‖ Kemudian, bentuk fanatisme ala PUSA adalah ―tidak sama dengan jenis fanatisme yang membulatkan tekad Aceh untuk membendung penjajahan Belanda pada akhir abad lalu.‖ Compton secara tidak langsung, jika kita melihatnya dari saat sekarang, sedang menjelaskan adanya evolusi fanatisme dalam diri orang Aceh dari generasi ke generasi. Bahkan, -58-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial lebih tepat disebut involusi karena bergerak dari fanatisme yang lebih global menuju ke fanatisme yang lebih lokal. Perihal kebanggaan akan Islam pada generasi sekarang, seakan seperti orang yang sedang makan ―padee bijeh‖ yang disimpan oleh generasi di musim tanam terdahulu. Involusi ini semakin tegas lagi bila kita melihat secara kritis, lalu apakah fanatisme gerakan Hasan Tiro merupakan kelanjutan dari fanatisme gerakan Daud Beureueh? Jika dilihat dari kacamata asing, maka bentuknya lebih lokal dan sekuler sehingga sering dinamakan dengan etnonasionalisme. Hal yang menarik, dari hasil pengamatan dan perbincangannya dengan Daud Beureueh, maka Compton menyimpulkan tentang bagaimana diri orang Aceh itu. Bahwa ―orangorang ini merasa diri sebagai orang Indonesia. Mereka juga menganggap diri sebagai orang Aceh dan orang Islam.‖ Benarkah orang Aceh itu adalah manusia yang memiliki 3 dimensi? Bagaimana dengan orang Aceh sekarang?*

-59-

Aceh 1971 Hampir tak ada ahli ilmu sosial di Indonesia yang tak mengenal Geertz. Antropolog yang membangun basis empiris dan teoritiknya dari ranah Jawa (Mojokuto) dan Bali. Antropolog yang memperkenalkan kepada kita –melalui metode deskripsi yang mendalam-- bahwa perubahan sosial di Indonesia berpola involusi. Segala sesuatu menjadi semakin rumit, baik ekonomi, politik maupun budayanya. Akibatnya, manusianya pun semakin terjerat dalam kerumitan itu sendiri. Beda dengan Snouck yang datang ke Aceh dikarenakan untuk memenuhi panggilan tugas dari negara kolonial, maka Geertz dipanggil oleh Ford Foundation untuk mencari tahu bagaimana meningkatkan kualitas penelitian ilmu sosial di Indonesia. Bagaimana mencetak ahli ilmu sosial Indonesia untuk mengetahui Indonesia secara mendalam, dan dilakukan di Indonesia. Untuk membentuk peneliti-peneliti ilmu sosial yang memiliki cara pandang dari dalam (sebagai insider). Ketibaan Geertz (1971) di Aceh, bukanlah dengan perasaan -60-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial berada di negara perompak. Geertz melukiskan dirinya berada ―di jantung negeri ini.‖ Di mana ―Barat bertemu Timur, Akal berjumpa dengan Iman, Modernitas berhadaphadapan dengan dengan Tradisi … kisah berbentur dengan kisah: sebuah tabrakan narasi. Tidak ada yang terganggu . Seperti yang anda lihat.‖ Hal ini tercermin di dalam pemahamannya tentang siapa orang Aceh. Aceh adalah sebuah wilayah Islam yang paling kental sehingga berjuluk: Serambi Mekkah. Aceh dikenal sebagai wilayah peperangan yang paling gaduh dan heroik, baik perang kolonial 1873-1903, melawan Republik Indonesia 1950an hingga 1960-an, maupun pergulatan resistensi yang kuat, penuh semangat dan berkelanjutan terhadap otoritas Negara (1990-an). Pertarungan masa kini, oleh Geertz dilihat sebagai percampuran antara pemberontakan dan huru-hara, penyeludupan ganja dan anti-Jawa, serta pembangkangan terhadap dominasi militer di Jakarta. Agaknya, kekaburan pandangan Geertz, dan ketidakjelasan informasi dari Aceh telah berkembang ke arah yang lebih jelas dan informasi yang lebih mendalam pada saat ini. Segalanya terpilah dengan tajam antara pemberontakan dan pericuhan, antara merebut hati dan menembak hati, atau antara memerintah dengan santun dan menguasai dengan tamak. Orang Aceh yang dijumpai Geertz adalah orang Aceh yang sudah keluar dari koloni Belanda dan berada di dalam Indonesia. Orang Aceh adalah --berbeda dengan Jawa, Bali dan Sulawesi—memiliki reputasi ―sebagai gemar perang, keras pendirian, terbelakang dan xenophobi, tidak terbiasa dikunjungi dan diperhatikan …‖ -61-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Hal yang tersirat, orang Aceh telah mengalami transformasi yang sangat jauh ke dunia yang lebih gelap dan terasing jika dibandingkan dari masa lalunya ketika Aceh menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Zaman dimana orang Aceh menjadi kosmopolit, pusat perhatian dunia, pusat perdebatan agama, maju, dan selalu menerima kedatangan orang asing yang tanpa senjata dengan tangan, kepala dan hati yang terbuka. Definisi tersebut mencerminkan kemerosotan peradaban Aceh yang luar biasa. Geertz bertemu dengan klas menengah (pejabat) dalam ruang-ruang yang menonjolkan renik-renik dan gebyar yang saling berbenturan. Kerudung bertemu gaun berbelah. Lantunan doa disaru musik pop yang keras. Hakim muslim mendengarkan hukum adat dari seorang antropolog asing yang non-muslim. Geertz pun bersusah payah untuk melepaskan diri dari kepungan klas menengah untuk masuk dalam suasana keseharian kehidupan orang Aceh. Gurita klas menengah yang menyekat perhubungan dengan rakyat. Jalan bertembok yang menghambat masuk ke ―pusat kelahiran dan perkembangan Islam-mendalam, tempat utama pembinaan iman‖, yakni dayah. Dunia orang Aceh di mana Geertz menemukan jawaban tentang mengapa anak-anak Aceh belajar di madrasah. ―Kami bersekolah supaya tidak ditipu-tipu.‖ ―Kami belajar di pesantren supaya tidak ditipu-tipu.‖ Tampaknya, ada perasaan yang sudah tertanam sangat dalam pada diri orang Aceh bahwa mereka adalah obyek penipuan. Akibatnya, spirit belajar pun tumbuh karena tak hendak ditipu lagi. Bersekolah bukannya karena bercita-cita ingin menjadi presiden atau serdadu Indonesia. -62-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Temuan Geertz itu bertolak belakang dengan apa yang dijumpai Snouck dalam periode waktu yang terentang lebar dalam bilangan abad. Snouck memberi kesan bahwa orang Aceh jago menipu, bahkan lebih muslihat dari kemampuan dirinya untuk menelusup ke Mekkah, lalu ke dalam Islam, dan kembali ke asalnya dengan tanpa ketegangan batin Sedangkan Geertz menemukan orang Aceh justru menjadi obyek tipuan sehingga untuk bersekolahpun bermodalkan spirit tak hendak ditipu lagi. Keterbelakangan orang Aceh, tampaknya, ditarik Geertz dari pertemuan dan dialog dengan ulama dayah perihal pendaratan manusia di bulan. Bagi Teungku Dayah, hal itu adalah kemuskilan bagi iman. Pendaratan manusia di bulan ditarik ke orbit kepercayaan. Bagi Geertz, hal itu adalah kebenaran bagi akal. Hal itu berada di wilayah rasionalitas. Memang ada pergeseran yang jauh soal kesalehan. Teungku Chik Pante Kulu, yang pernah bertemu Snouck di Mekkah, kesalehannya dibenturkan dengan perjuangan melawan kolonial Belanda sehingga melahirkan rumusan teologi pembebasan sebagaimana dirumuskan di dalam Hikayat Perang Sabil. Sementara Teungku dayah yang dikatakan Geertz sebagai sosok guru yang masyhur, sarjana yang tekstual dan sufi yang sudah turun-temurun itu justru membenturkan kesalehannya dengan perkembangan daya rasionalitas manusia modern. Kesalehan berbenturan dengan budaya Barat yang sekuler (bukan perkembangan akal sehat manusia). Namun, hipotesa Geertz sebelumnya bahwa orang Aceh itu xenophobia, tersangkal dengan sendirinya justru ketika ia mendapat sambutan yang hangat dari Teungku Dayah. Mereka tanpa kesangsian dan kecurigaan sama sekali, sebagaimana lazimnya orang terkena xenophobia atau sudah -63-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial berkali-kali kena ―shock therapy‖ ala serdadu kolonial hingga serdadu republik. Dialog dalam perbedaan dapat berlangsung dengan kesantunan, kehangatan dan canda. Semua pihak mengakhiri pertemuan tanpa ada yang tersinggung. Teungku dayah dapat memandang ke dalam terus, dan Geertz dapat memandang keluar dari dunianya masing-masing. Suatu saat mereka dapat berdialog kembali dengan santun dan tanpa mengusung senjata.*

-64-

Aceh 1980 Asli Aceh, sarjana IAIN, dan terlibat dalam berbagai pergulatan politik sejak awal Orde Baru, tetapi ia masih ragu juga pada kemampuannya sendiri untuk memperbincangkan Aceh yang telah disimpulkannya kompleks. Seakan kompleksitas Aceh adalah sesuatu yang khusus, yang tidak terdapat di luar Aceh. Kiranya, kompleksitas telah dijadikan sebagai dasar bagi alasan yang rasional untuk menutup eksistensi dirinya yang tak berdaya untuk menformulasikan Aceh. Ia memang telah berhasil menunjukkan bahwa Aceh amat sangat kompleksnya kepada Taufik Abdullah, sejarahwan pendatang ini. Meskipun, tak ada realitas sosial yang tak kompleks. Lagi pula, kompleksitas tersebut bukanlah monopoli realitas sosial di Aceh semata. Mungkin pula, hal itu justru memperlihatkan bekal pengalaman dan keilmuannya tidak cukup untuk mendefinisikan dan menjelaskan pada orang luar tentang siapa orang Aceh. Itulah tragedy kaum terpelajar atau klas menengah Aceh. Untuk menggambarkan kemerosotan itu, Taufik menggunakan isti-65-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial lah domestikasi. Taufik Abdullah berada di Aceh sebagai pendidik para peneliti yang landasannya telah dibangun oleh Clifford Geertz. Namun, ia telah mengenal Aceh --sebagaimana termaktub di dalam bukunya, Islam dan Masyarakat -- melalui teks-teks sejarah terlebih dahulu. Lalu, ia mengamati rupa kegiatan budaya, dan melakukan wawancara mendalam selama bertugas di Aceh. Orang Aceh, menurut Taufik Abdullah, adalah mereka yang memiliki keterikatan dengan sejarahnya. Ada proses dialektika sejarah yang amat kuat yang memformat sosok keacehan di dalam diri orang Aceh. ― Pertama, sejarah sebagai pengalaman empiris –sejarah sebagai peristiwa-peristiwa penting yang dilalui. Kedua, sejarah sebagai bagian dari kesadaran --ketika pengalaman itu telah diberi makna.‖ Dialektika antara fakta dan makna tersebut merupakan energi yang besar dan tidak pernah terkuras habis dalam menggerakkan hidup orang Aceh. Kejayaan Aceh di masa kesultanan Iskandar Muda adalah fakta sejarah. Hal itulah yang mengendap di dalam sosok Daud Beureueh maupun Hasan Tiro dalam makna bahwa Aceh adalah negara dan bangsa. Dialektika antara fakta dan makna itu menerbitkan romantisme historis orang Aceh. Di masa kolonial, Perang Aceh yang dicanangkan oleh Belanda pada 1873 dan terus berkelanjutan sekalipun raja ditundukkan dan –berarti negara rubuh, adalah fakta. Lalu peristiwa tersebut diberi makna bahwa orang Aceh tak pernah tunduk pada kolonial. Islam tidaklah diartikan sebagaimana yang diimbuhkan Taufik --yakni ―Serambi Mekkah‖ -66-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial bisa dinodai oleh orang kaphe, kafir‘—melainkan sebagai sumber energi perang yang luar biasa dan menakutkan musuh. Kekalahan raja dan kejatuhan istana, justru mendorong ulama untuk merumuskan teologi pembebasan –Hikayat Perang Sabil dalam berbagai varian. Ulama juga memimpin komando perang. Fakta historis ini tak dapat ditemukan dalam Perang Aceh 1976-2004 ini, yang mana ulama justru memberkati senjata musuh, dan melabel saudaranya sendiri sebagai pengacau liar. Jadi fakta perang yang panjang dan Hikayat Perang Sabil memiliki makna keheroikan dan kerelijiusan yang khas Aceh. Ketika hal itu bergolak di dalam diri orang Aceh kini, maka gelora heroik dan pembacaan hikayat perang itu muncul kembali. Musuh pun ketakutan sehingga dilarang melantunkan hikayat dan memberangus lagu-lagu yang mencuplik hikayat, atau syair Hamzah Fansuri dan yang memuja HasanHusen pertanda fundasi Islam Aceh adalah Syiah. Sementara Islam Indonesia didominasi oleh Sunni. Jika Islam Syiah memiliki sejarah konflik vertikal yang panjang, maka Islam Sunni memiliki berentet peristiwa konflik horizontal. Perbedaan fakta sejarah tersebut tercermin di dalam sejarah Aceh dan Indonesia. Runtut berikutnya, pemaknaan diri sebagai orang Aceh dan orang Indonesia pun berbeda, yakni antara separatis dan kompromis (dalam dimensi sekuler), atau antara jihad dan bughat (dalam dimensi religius). Bila fakta dan pengalaman sejarah hidup di dalam Aceh dibenturkan dengan hidup di dalam Indonesia sejak 1945, -67-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial maka menurut Taufik Abdullah, ‗perasaan ―kecewa‖, ―tertipu‖ dan sebagainya pun, merangsang pula‘ –di dalam diri orang Aceh. Mungkin orang Aceh harus bermetamorfose untuk hidup dari Keacehan ke dalam Keindonesiaan, dari Negara menjadi propinsi, dari kosmopolit menjadi domestik, dari muslim yang kritis terhadap penguasa menjadi muslim kompromis terhadap penguasa dan sensitif terhadap mereka yang berbeda secara horizontal. Ketegangan-ketegangan batin orang Aceh muncul dalam perbandingan sejarah perlawanan mereka. Dulu, orang Aceh melawan kolonialisme ―kaphe putih‖ (1873-1945), maka sekarang melawan kolonialisme ―kaphe hitam‖ (1953-2004). Bila dahulu ulama Aceh disebut teungku, maka di dalam awal Orde Baru sejumlah ulama menjadi ―Toke,‖ dan diakhir Orde Baru menjadi ―Bung.‖ Ulama dalam konteks Aceh di dalam Indonesia telah berubah. Bila dahulu teungku adalah pemimpin spiritual rakyat, maka sekarang teungku menjadi penasehat spiritual umara. Mereka bukan lagi individu yang berjalan kaki ke pasar dan rakyat mencium tangannya seraya berharap berkah. Mereka duduk di atas mobil untuk melaju ke kantor atau rumah gubernur dan bupati, atau Panglima dan Dandim. Ulama bukan lagi perumus ―cita keacehan‖, ―ideologi‖ dan ―nasionalisme‖ Aceh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hamzah Fansuri, Teungku Chik Pante Kulu, Teungku Chik Di Tiro maupun Abu Beureueh. Ulama-ulama yang merumuskan relasi rakyat dan umara, rakyat dan ulama, serta ulama dan umara. Relasi-relasi itu semua ada jarak dan adabnya. Sekarang ulama telah menjadi perumus ―cita keindonesiaan‖, -68-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial ―ideologi‖ dan ―nasionalis-me‖ Indonesia agar mudah dikunyah dan ditelan oleh orang Aceh. Rakyat adalah obyek yang patuh pada umara, dan ulama adalah kolega umara. Ulama mengajak rakyat mendoakan umaranya, sekalipun korup dan zalim. Lalu, keindonesiaan adalah entitas politik yang final sampai di akhir zaman. Peristiwa sejarah dan aksi sejarah adalah peneguh keacehan –jika dilihat dari sisi orang Aceh yang tetap ingin mandiri (gerilyawan), namun menjadi penghancur keacehan –jika dilihat dari sisi orang Aceh yang telah diformat menjadi kaum milisi oleh kaum serdadu Indonesia selama Perang Aceh yang berlangsung terus hingga esok. Akhirnya, entah bagaimana proses yang berlangsung di dalam zaman, peristiwa sejarah dan aksi sejarah telah menjadi kerangkeng emas keacehan dan kerangkeng darah keindonesiaan sekaligus. Kerangkeng yang mengurung dan mengambil korban orang Aceh. Apakah sejarah bisa menjadi sumber energi yang besar untuk melepaskan diri dari kerangkeng emas dan darah? Itu terpulang pada ikhtiar atau aksi sejarah kekinian orang Aceh sendiri.*

-69-

Aceh Akhir 1980-an Aceh di akhir 1980-an tetap saja menarik bagi orang asing, tak terkecuali bagi R. William Liddle, guru besar ilmu politik dari Ohio State University di Amerika, yang sekaligus seorang Indonesianis. Rupa-rupanya, kesan pengalaman penelitian lapangan di Sumatera Utara kembali menguat manakala ia sudah berada dalam rutinitas akademik. Bayangkan saja, Liddle harus menanti selama 10 tahun untuk bisa berada di Aceh, yang diharap akan memenuhi romantismenya sebagai peneliti. Bagi ilmuwan sosial, kembali ke tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat, adalah sama halnya dengan berada di dalam laboratorium bagi ilmuwan eksak. Sebagaimana kata Liddle, berada dalam masyarakat berarti berkenalan dengan orangorang dari berbagai lapisan dan golongan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi, bila setelah ―keluar‖ dari masyarakat itu, ada sejumlah orang yang menjadi bagian dalam perkawanan sepanjang hidupnya. Hal terakhir ini mencerminkan kemanusiawian seorang peneliti.

-70-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Meskipun pada awalnya, Liddle tak berencana untuk melakukan penelitian sendiri, melainkan hanya mencurahkan diri untuk membimbing para peneliti yang turut serta dalam pelatihan di situ. Selama menjabat sebagai peneliti ahli di PLPIIS, lalu menjadi P3IS di kampus Darussalam, ada 3 hal tentang Aceh yang diungkapkan dalam tulisannya. Pertama, adanya jurang budaya. Bahwa Liddle adalah barat; sedangkan orang Aceh adalah timur. Adalah tidak mudah untuk menjembatani jurang antar budaya dalam konteks Indonesia. Apalagi Aceh, yang menurut Liddle, ditambah dengan perang melawan kolonial yang panjang. Belum lagi dengan ingatan kejayaan dan kepahitan sejarah yang mengalami pewarisan dan penyegaran terus-menerus. Sejarah yang segar, kadangkala menerbitkan energi yang mendorong pemiliknya untuk berkonfrontasi dengan mereka yang dianggap orang asing. Hal ini menurut Liddle bukan hanya dirasakan oleh dirinya yang orang asing, tetapi juga dirasakan oleh orang Indonesia yang non-Aceh pada umumnya. Untuk mengatasi jurang antar budaya itu, ternyata dengan keseriusan dalam menekuni penelitian merupakan jembatan antar budaya yang baik. Peneliti dan subyeknya berelasi, berinteraksi, bahkan mengkonstruksi dinamika keseharian mereka sendiri secara bersama-sama, seraya mencoba memahami siapa mereka; dan menjadikan orang asing tempat bercermin diri, siapakah kita dihadapan yang asing. Semasa konflik, banyak orang Aceh yang canggung ketika berhadapan dengan orang asing. Gaya hidupnya ternyata berbeda. Hal yang lebih mengejutkan kala harus berada di -71-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial ruang kerja atau ruang tidur yang penuh dengan simbolsimbol keagamaan yang asing. Namun, satu pertanyaan yang mendasar muncul: mengapa yang muslim menggempur kami dengan tanpa memperlihatkan wajah kemanusiaannya; lalu, pada waktu yang sama yang kafir justru menyambut kami dengan wajah kemanusiaannya? Bagi orang asing, rupanya mereka mengalami keterkejutan juga ketika bertemu langsung dengan orang Aceh. Ternyata, kefanatikan Aceh membentuk ruang keakraban –bukan ruang permusuhan—dengan mereka yang berbeda dan kafir. Kefanatikan Aceh bukanlah agresifitas yang melukai hati, melainkan dapat menyembuhkan hati yang terluka di lain tempat. Mungkin kedua hal di atas adalah apa yang dimaksudkan oleh Liddle sebagai proses dialektika antara barat dan timur. Karena itu, bagi Liddle, ―pengetahuan yang sebenarnya tentang sesuatu masyarakat memerlukan komitmen yang tinggi, terus-menerus, dan bisa tahan uji.‖ Kedua, adalah cara bernalar. Liddle menemukan fenomena itu dari seminar para sarjana pendidikan di Aceh. Bahwa populasi yang kecil memiliki ―keahlian yang sudah lumayan‖ di bidang pendidikan; dengan kedudukan para anggotanya yang strategis secara politik karena sarjana yang terintegrasi ke dalam pemerintahan; namun kedua hal itu menurut Liddle: ―tidak bertemu di dalam rekomendasi-rekomendasi pemrasaran.‖ Nalar yang bergerak dalam memformulasikan permasalahan di bidang pendidikan sudahlah tepat; tetapi nalar yang diformulasikan sebagai solusi atas permasalahan itu adalah -72-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial diskontinyu. Di satu pihak, ada peledakan hasrat untuk sekolah. Lalu, pemerintah merespon dengan membangun gedung -gedung sekolah. Kemudian, terjadi penurunan mutu pendidikan. Hal ini direspon dengan memperketat rekrutmen murid. Padahal memang demikian kualitas sumberdaya manusia yang ada dalam kurun itu sehingga hal itu menjadi tawaran respon yang tak sambung. Bahkan Liddle semakin kaget dengan cara bernalar para sarjana itu yang mengabaikan dimensi politik dalam memperjuangkannya. Hal ini samalah dengan menyatakan mereka tidak menyadari betapa besar nilai politik yang niscaya dengan terintegrasinya statusnya ke dalam negara sebagai pegawai. Hal ketiga yang ditemukan Liddle dalam diri orang Aceh adalah self-image yang sangat dipengaruhi oleh sejarahnya yang unik. Citra-diri itu dibentuk oleh percampuran sebutan Serambi Mekkah, zaman keemasanan kesultanan, keheroikan perang melawan kolonial, revolusi sosial, sebutan Daerah Modal, serta gelombang gerakan kemerdekaan yang berakhir dengan kesepakatan damai dan merumuskan keistimewaan dan otonomi khusus bagi Aceh. Memang orang Aceh memiliki reputasi sebagai pemberani dan taat dalam memegang teguh agamanya. Namun, ada sisi kepingan yang lain: fanatik, keterbelakangan dan kecenderungan menolak yang asing. Perihal sisi kepingan yang terakhir ini cenderung bagian dari stereotipe yang melekat pada seluruh muslim di dunia ini. Namun, benarkah kefanatikan orang Aceh mengkonstruk hati yang keras? Apakah keterbelakangannya memang sebuah -73-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial agenda yang dijabarkan dari upaya menjaga kefanatikan, atau ada pihak luar yang menggunakan kekuatan politik dan ekonominya untuk mengisolasi Aceh sehingga Aceh bergerak mundur? Kiranya, konflik dan tsunami telah menjadikan orang Aceh menggunakan punggung orang asing yang sekaligus kafir itu sebagai tempat berlindung manakala sedang digempur secara politik dan alamiah. Lalu Liddle memperingatkan mereka yang asing –dan saya kira juga penting bagi orang Aceh sendiri yang mulai suka berapologi dan, mereka yang suka mengkonstruk diri secara dialektik-- untuk memperhatikan lebih tekun: bagaimanakah ―citra orang lain tentang watak Aceh?‖

-74-

Aceh 2010 Seorang rekan bercerita bagaimana elite sebuah golongan politik dari Aceh bertemu dengan elite politik di Jakarta, yang kebetulan berasal dari Aceh pula. Pertemuan itu, tak dinyana, justru berakhir dengan kemarahan elite Jakarta tersebut terhadap kelakuan politik elite yang datang dari Aceh. Maksud hati utusan Aceh, mungkin hendak mengambil peran sebagai agen politik tunggal dari sebuah kekuatan politik nasional yang baru saja dilahirkan oleh, yang salah seorang pendirinya adalah, orang Aceh yang telah menjadi elite politik Jakarta tersebut. Pertemuan yang beranjak dengan asumsi manusia ―sebangsa‖ atau se-etnis, memberikan rasa percaya diri untuk menggapai hasrat politiknya yang semakin membesar. Pembicaraan pun dibuka tentang suasana hati mereka terhadap perkembangan politik di Aceh. Kunci masuk yang tepat karena lawan bicara adalah berada diseberang posisi politik yang berkuasa di level nasional ini. Bagaimana mereka ke-75-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial cewa terhadap ketiadaan manuver politik yang menguntungkan dari para anggota parlemen asal partai nasional yang mendapat kursi terbanyak di antara partai nasional lainnya pada Pemilu untuk Parlemen, April 2009 lalu. Kekecewaan politik, rupanya semakin dieksploitasi oleh golongan politik dari Aceh ini agar mereka menggapai hasrat politiknya. Kata mereka, kekecewaan itu berlanjut, meskipun SBY telah menang dengan persentase yang fantastis, tapi hingga saat ini tiada sesuatu pun yang Aceh peroleh dari pohon 93 persen itu. Memanglah, sejak JK meninggalkan Aceh —khususnya golongan politik tersebut dengan kekecewaan yang sangat— maka golongan politik tersebut justru belum mendapat akses -akses politik yang membawa peruntungan material besar, sebagaimana yang pernah diberikan oleh JK kepada mereka. Hari-hari di Jakarta saat ini, lebih banyak dihabiskan dengan elite bisnis hitam daripada pertemuan dengan elite politik yang lagi kuasa. Pintu-pintu departemen banyak yang tertutup kembali setelah JK kecewa pada mereka. Dalam suasana kecewa politik itu, mereka mulai mengungkapkan hasratnya, berikanlah pada kami hak untuk mendirikan organisasi politik yang Anda pimpin itu di Aceh. Tentunya, berikut sejumlah dana untuk itu. Apa hendak dikata, bila respon dari elite politik yang pernah dekat dengan JK itu, adalah sebuah kemarahan. Bahwa organisasi itu belumlah menjadi partai politik. Bahwa membicarakan dana, otomatis masih terlalu awal. Cerita tersebut mengingatkan saya dengan ucapan Said Umar dalam pertemuan antara Konsorsium Aceh Baru (KAB) den-76-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial gan para tokoh Aceh di Jakarta. Lobi Aceh yang dahulu dikenal kuat dan sangat diperhitungkan, kini sudah punah. Kekuatan melobi yang dilakukan dengan kesantunan politik yang tinggi adalah modal politik yang utama dalam arena kontestasi politik antar daerah yang semakin ketat untuk memperoleh akses politik yang besar ke Pusat. Bagaimana pula lobi yang rendah dan lemah itu? Seorang elite birokrasi pernah bercerita tentang hal ini dengan latar sejumlah peristiwa. Andaikan elite Aceh datang ke departemen, selalu menimbulkan kesan bagi mereka yang berada di Jakarta bahwa elite Aceh menuduh ada uang Aceh yang disembunyikan oleh Jakarta. Agaknya ia sedang berkata, lobi politik selalu dijalankan dengan mental resisten, sebagaimana tercermin dari kata dan tindakan yang resisten. Di sana tercerminkan bahwa dalam tubuh elite politik Aceh sekarang sedang terjadi krisis yang muncul dari kemiskinan berimajinasi dalam kita bernegara. Lalu, bagaimana pula lobi politik yang tinggi dan kuat itu? Hal ini pernah dicapai oleh Aceh, bahkan 400 tahun yang lalu, justru manakala negara-negara tradisional di kawasan nusantara ini belum bisa membayangkannya. Manakala sultan Aceh mengirim utusan ke Belanda yang baru menjadi sebuah republik sekitar tahun 1600 lalu. Satu hal yang penting dalam menumbuhkan lobi yang kuat, lobi Aceh dijalankan bukan oleh dorongan hasrat untuk menjadi agen politik sehingga pembicaraan dibuka dengan menyampaikan kekecewaan-kekecewaan politik. Lobi Aceh digerakkan oleh kehendak politik independensi sehingga dilakukan sebagaimana kata hadih maja: ―Jak beu trok, Eu bak deuh. Bek rugo meuh, saket hate.‖ -77-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Suasana persaingan politik antar kekuatan di Barat sekitar akhir abad 16 dan pembuka abad 17 adalah meningkat tajam. Lalu, salah satu pihak menjalankan lobi politiknya dengan cara, sebagaimana yang dilakukan oleh Portugis, yang berikhtiar untuk mengkonstruksi pengetahuan dan sikap politik Aceh tentang dunia Barat dalam bentuknya yang senegatif mungkin terhadap pesaingnya, yakni Belanda. Hal yang menakjubkan, apa yang dilakukan oleh Portugis dalam mengkonstruksi pandangan dan sikap politik Aceh terhadap kekuatan Barat, justru dilakukan oleh Snouck Hurgronye ketika mengkonstruksi pandangan dan sikap politik Belanda terhadap Aceh di akhir abad 19. Bila Portugis mengatakan pada Aceh bahwa bangsa Belanda adalah perompak; maka hal yang disampaikan Souck 200 tahun kemudian pada pemerintahnya bahwa bangsa Aceh adalah perompak. Bahwa, menurut politik yang hendak ditanamkan Portugis, bangsa Barat yang beradab adalah Portugis dan Spanyol. Bangsa Belanda tidaklah beradab. Namun sultan Aceh justru mengirim utusan politiknya ke Belanda untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya bangsa Belanda itu. Utusan Aceh mencoba mengkonstruksi pandangan dan sikap politiknya sendiri. Bagaimana utusan itu terkesan dengan kebersihan, ketertiban dan ketentraman tata kehidupan yang telah dicapai bangsa Belanda. Bahkan, utusan Aceh juga bisa menyaksikan simulasi teknik perang kavaleri, yang mungkin bisa memberi inspirasi untuk merekonstruksi teknik perang pasukan gajah Aceh. Hal kedua, dengan pengiriman utusan kesultanan itu ke Belanda, maka sekaligus Aceh dapat mendemontrasikan ket-78-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial inggian peradaban Aceh yang telah dicapai dan kesantunan politik ala Aceh ke dunia Barat dalam kurun itu. Ketinggian adab tercermin dalam tata cara dan mode pakaian yang dikenakan utusan. Kesantunan terdemonstrasikan manakala utusan berhadapan dengan Pangeran Maurits. Bahwa semakin tinggi tangan diangkat, maka semakin tinggi pula penghormatan politik orang Aceh terhadap kekuatan politik lainnya. Aceh mendapat kesan politik yang beradab di mata Barat. Bahkan manakala Belanda hendak menyatakan perang terhadap Aceh, maka Multatuli mengingatkan pada pemerintahannya pada 1872 bahwa ―Aceh adalah negeri pertama yang mengakui Belanda sebagai bangsa merdeka.‖ Begitulah, zaman bergerak, Aceh pun berubah. Tragisnya, mengapa arah perubahannya justru menuju ke kemerosotan? Padahal 400 tahun yang lalu, Aceh telah menggapai puncak kekuatan dan kesantunan lobi politik yang sangat tinggi dan berbentuk khas keacehan. Namun, lobi-lobi politik beradab tinggi itu kini telah berubah menjadi labi-labi politik yang berhenti di mana suka, dan yang merangsek sesukanya dengan target menjadi agen politik. Lobi politik menjadi labilabi, yang senyatanya, adalah moto hana ulee!*

-79-

Daftar Bacaan Abdul Hadi W.M. 2001. Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-karya Hamzah Fansuri. Jakarta: Paramadina. Abdullah, Taufik. 1996. Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES. -----------, -------- (Ed.). 1996. Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Alfian (Edt). 1977. Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh. Jakarta: LP3ES. Alfian, Teuku Ibrahim. 1987. Perang Di Jalan Allah. Jakarta: Sinar Harapan. -------, ------------------. 2005. Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anderson, John. 1840. Acheen, and The Port on The North and East Coast of Sumatra. London: Allen and Co. Asnan, Gusti. 2007. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera. Yogyakarta: Ombak. Azra, Azyumardi Azra. 2005. Jaringan Ulama. Jakarta: Kencana. Bowen, John. 1991. Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989. New Haven and London: Yale University Press. -----------, -----. 2003. Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning. New York: Cambridge University Press. Compton, Boyd R. 1993. Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton. Jakarta: LP3ES. Djajadiningrat, Raden Hoessein. 1983. Kesultanan Aceh: Suatu -80-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Pembahasan Tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-bahan yang Terdapat Dalam Karya Melayu. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dorleans, Bernard. 2006. Orang Indonesia dan Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX. Jakarta: KPG. El Ibrahimy, M. Nur. 2001. Peranan Tgk M. Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh. Jakarta: Media Dakwah. Gani, Yusra Habib Abdul. 2008. Status Acheh dalam NKRI. Jakarta: Institute for Ethnics Civilization Research. Geertz, Clifford. 1982. Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. --------, ----------. 1992. Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Diterjemahkan oleh Fransisco Budi Hardiman. Groslier, Bernard Philippe. 2007. Indocina: Persilangan Kebudayaan. Jakarta: KPG. Guillot, Claude. 2002. Lobu Tua: Sejarah Awal Barus. Jakarta: YOI. Hidayah, Zulyani. 1997. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta: LP3ES. Hurgronje, Snouck. 1985. Aceh: Di Mata Kolonialis. Jakarta: Yayasan Soko Guru. Jilid I-II. ------------, ---------. 1996. Gayo: Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke 20. Jakarta: Balai Pustaka. ------------, ---------. 1997. Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya. Jakarta: INIS. Jilid I-II. Iskandar, Teuku. 1958. De Hikajat Atjeh. Sgravenhage: Martinus Nijhoff. Kahin, Audrey R. 1990. Pergolakan Daerah: Pada Awal Kemerdekaan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

-81-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Kell, Tim. 1995. The Roots of Acehnese Rebellion, 1989–1992. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project. Kern, Rudolf Arnold. 1994. Hasil penyelidikan tentang sebabmusabab terjadinya "Pembunuhan Aceh." Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1994. Alih bahasa, Aboe Bakar. Locher-Scholten, Elsbeth. 2008. Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial. Jakarta: KITLV. Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 3 jilid. ---------------------. 2006. Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Jakarta: KPG-Forum Jakarta-Paris. Marsden, William. 2008. Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu. May, Karl. 2003. Dan Damai di Bumi. Jakarta: KPG. Poeze, Harry A. 2008. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950. Jakarta: KPG + KITLV. Reid, Anthony. 1979. The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra . Kuala Lumpur: Oxford University Press. -----, ----------. 1999. Dari Ekspansi Hingga Krisis II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. -----, -----------. 2004. Sejarah Modern Awal Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. -----, -----------. 2005. An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra. Singapore: Singapore University Press. -----, -----------. 2005. Asal Mula Konflik Aceh. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Renan, Ernest. 1994. Apakah Bangsa Itu? Bandung: Alumni. Diterjemahkan oleh Sunario. -82-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Resink, G.J. 1987. Raja dan Kerajaan Yang Merdeka di Indonesia 1850-1910. Jakarta: Penerbit Djambatan. Rush, James R. 2000. Opium to Java. Jakarta: Mata Bangsa. Said, Mohammad. 1981. Aceh Sepanjang Abad. Medan: Waspada. Jilid I dan II. Saleh, Hasan. 1992. Mengapa Aceh Bergolak. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. Shiraishi, Takashi. 2005. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Siegel, James T. 1969. The Rope of God. Berkeley: University of California Press. -------, ----------. 1998. Penjahat Gaya (Orde)Baru. Yogyakarta: LKIS. Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2010. Melayu Pesisir dan Batak Pegunungan: Orientasi Nilai Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Situmorang, Sitor. 2009. Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX. Jakarta: Komunitas Bambu. Cetakan ke 2. Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990. Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Pemberontakan Darul Islam Aceh. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. --------------, ----------------. 1999. Revolusi di Serambi Mekkah:

Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Sufi, Rusdi. 1998. Gerakan Nasionalisme Di Aceh (1900-1942). Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Sulaiman, M. Isa. 1997. Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Suminto, Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES. -83-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Syah, M. Kaoy dan Lukman Hakiem. 2000. Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Pengurus Besar alJami‘iyatul Washliyah. Tiro, Hasan Muhammad. 1999. Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta: Teplok Press. Tjoetje. 1972. Pekuburan Balanda "PEUTJOET": Membuka Tabir Sedjarah Kepahlawanan Rakjat Atjeh. Banda Atjeh: Jajasan Kesedjahteraan Karyawan Deppen Perwakilan Atjeh. Usman, Abdullah Sani. 2005. Nilai Sastera Ketatanegaraan dan

Undang-undang dalam Kanun Syarah Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Van den Berg, L.W.C. 2010. Orang Arab di Nusantara. Jakarta: Komunitas Bambu. Van Miert, Hans. 2003. Dengan Semangat Berkobar. Jakarta: Hasta Mitra. Veer, Paul Van ‗T. 1979. Perang Aceh: Kisah Kegaggalan Snouck Hurgronje. Jakarta: Grafitipers. Vlekke, Bernard H.M. 2008. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG. Wallace, Alfred Russel. 2009. Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam. Jakarta: Komunitas Bambu. Wertheim, W.F. 1999. Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Zainuddin, H.M. 1961. Tarich Atjeh dan Nusantara. Medan: Pustaka Iskandar Muda. Jilid I.

-84-

FOTO

Kilas Riwayat Orang sering bertanya, siapa saya. Nama saya adalah H. Otto Nur Abdullah bin H. Syamsuddin bin Ishak, yang dilahirkan di Yogyakarta pada 14 Oktober 1959. Sedangkan ayah saya, H. Syamsuddin meninggal di Kampus Darussalam, tempat ia mengabdi. Sementara kakek saya, Ishak syahid di Calang, Aceh Jaya. Sejak Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA, saya tekuni di Banda Aceh. Setelah lulus dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, saya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Kemudian sekolah lagi untuk mengambil bidang sosiologi di Universitas Gadjah Mada. Pasca konflik, saya melanjutkan untuk studi pendalaman sosiologi di Universitas Indonesia.

-85-

Esai-esai tentang Perubahan Sosial Apa kegiatan saya selain mengajar, adalah membantu teman -teman di pergerakan sosial sejak 1990, yang kadangkala bersama korban, lain kala bersama masyarakat umum. Bila inspirasi menghampiri, saya menulis di sejumlah media tentang Aceh, ada yang sudah dibukukan, seperti di dalam buku ini, dan ada yang hilang. Bagi saya menulis itu adalah sebentuk pertanggungjawaban moral intelektual saya, sebagaimana seorang guru taman kanak-kanak yang pandai menyanyi, karena itu saya akan terus menulis tentang Aceh.

-86-

Aceh Esai esai tentang Perubahan Sosial Hak Syamsuddin Ishak

Recommend Documents