DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN

-1LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015-2019

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2015-2019

-2-

DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN ................................................................................... 7 I.1. KONDISI UMUM DAN CAPAIAN SEKTOR ESDM ................................. 8 I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN....................................................... 66

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS................................. 81 II.1. VISI DAN MISI .................................................................................. 81 II.2. TUJUAN KEMENTERIAN .................................................................. 82 II.3. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN ........................................... 101 III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................ 107 III.1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI .................... 110 III.2. KERANGKA REGULASI ................................................................. 160 III.3. KERANGKA KELEMBAGAAN ........................................................ 160 IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................ 165 IV.1. TARGET KINERJA ........................................................................ 165 IV.2. KERANGKA PENDANAAN ............................................................. 172 1. INVESTASI DAN PENDANAAN ................................................. 172 2. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK ........................................ 175

LAMPIRAN-1: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KESDM TAHUN 2015-2019 LAMPIRAN-2: MATRIKS KERANGKA REGULASI TERKAIT KESDM TAHUN 2015-2019

-3-

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar

I-1 I-2 I-3 I-4

Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16 I-17 I-18 I-19 I-20 I-21 I-22 I-23 I-24

Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

I-25 I-26 I-27 I-28 I-29 I-30 I-31 I-32 I-33 I-34 I-35 I-36 I-37 I-38 I-39 I-40 I-41 I-42 I-43 I-44 I-45

Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025 Sejarah Produksi Minyak Indonesia Produksi Energi Fosil Indonesia Tahun 2010-2014 Penandatanganan KKS, Firm Commitment dan Bonus Tanda Tangan Pemboran Sumur Eksplorasi dan Penemuan Cadangan Perkembangan Gas Bumi Indonesia Pangsa Ekspor Gas Bumi Indonesia Pemenuhan Gas Bumi Domestik dan Ekspor Kuota dan Realisasi BBM Bersubsidi Penyaluran BBM Bersubsidi dan Non Subsidi Kapasitas Terpasang Kilang Minyak Indonesia 2014 Kapasitas Kilang dan Kebutuhan BBM Indonesia Target dan Realisasi Penyediaan Volume LPG 3kg Instalasi Jaringan Gas Kota Realisasi dan Rencana Pembangunan SPBG SPBG di Jalan Sukamto, Palembang (Pendanaan APBN) Peresmian Mobile Refueling Unit (MRU) Milik PGN di Monas Pemasangan Konverter Kit Produksi Batubara Tahun 2010-2014 Pemanfaatan Batubara Domestik Lonjakan Ekspor Mineral Mentah Rasio Elektrifikasi Tahun 2014 Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 20102014 Proyek 10.000 MW Tahap I Proyek 10.000 MW Tahap II Perkembangan Energy Mix Pembangkit Susut Jaringan Produksi dan Pemanfaatan Biodiesel Produksi Biogas PLTS Karangasem, Bali 1 MW Rencana Lokasi Lelang Kuota PLTS Penerimaan negara dari Sektor ESDM Tahun 2010-2014 Subsidi Energi Tahun 2010-2014 Target APBN-P dan Realisasi Subsidi BBM & LPG Perkembangan BPP dan TTL Investasi Sektor ESDM Tahun 2010-2014 Eksplorasi Migas di Papua Selatan Peta Wilayah Keprospekan dan Potensi Batubara dan CBM Jumlah Titik Sumur Pemboran Air Tanah Tahun 2004-2014 Jumlah Penyelenggaraan Diklat per Pemangku Kepentingan Jumlah Standar Kediklatan per Bidang Jumlah Peserta Pendidikan Tinggi per Peruntukan Jumlah Peserta Pendidikan Tinggi per Diploma Cadangan Migas Indonesia

7 9 10 11 11 12 12 13 15 18 19 19 21 22 23 24 24 25 26 27 28 31 32 32 33 34 34 35 39 41 43 44 47 48 49 50 50 51 51 53 60 61 62 62 67

-4Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

I-46 I-47 I-48 I-49 I-50

Potensi Coalbed Methane Indonesia Potensi Shale Gas Indonesia Sumberdaya dan Cadangan Batubara Peta Potensi Tenaga Air Skala Besar PLT Bayu 100 kW milik Puslitbang KEBTKE di Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi Gambar I-51 Peta Potensi Energi Angin Indonesia Gambar II-1 Skema Penyelesaian Tantangan dengan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Strategi Gambar II-2 Supply VS Demand Energi Fosil Gambar III-1 Kebijakan Umum Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Gambar III-2 Konsep Ketahanan Energi Gambar III-3 Rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2015 Tahap I Gambar III-4 Beberapa Pertimbangan Revisi Undang-Undang Migas Gambar III-5 Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Gambar III-6 Rencana Lelang Kuota PLTS di 80 Lokasi dengan Total Kapasitas 140 MWp Gambar III-7 Smelter Nickel, PT Sulawesi Mining Investment, Morowali, Sulteng, Rencana Operasi Tahun 2015 Gambar III-8 Smelter Besi, Sebuku Iron Lateritic Ore, Sebuku, Kalsel, Rencana Operasi Tahun 2016 Gambar III-9 Paradigma Pengawasan Internal Gambar III-10 Struktur Organisasi Kementerian ESDM Gambar IV-1 Indikasi Kerangka Pendanaan Sektor ESDM Tahun 2015-2019

67 68 69 71 72 72 83 101 108 109 112 116 124 136 143 143 157 161 172

-5-

DAFTAR TABEL Tabel I-1 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15

Tabel I-16 Tabel I-17 Tabel I-18 Tabel I-19 Tabel I-20 Tabel I-21 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

I-22 I-23 I-24 I-25 I-26

Tabel I-27 Tabel I-28 Tabel I-29 Tabel I-30 Tabel I-31 Tabel I-32 Tabel II-1 Tabel II-2 Tabel III-1 Tabel III-2 Tabel III-3

Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Bidang Energi pada RPJMN Tahun 2010-2014 Realisasi Volume BBM Bersubsidi Kenaikan Harga BBM Tahun 2013-2014 Penurunan Harga BBM Tahun 2015 Kenaikan Harga BBM Tahun 2015 (s.d. Bulan Maret) Hasil Pengawasan Penyalahgunaan BBM Tahun 2010-2014 Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg Pembangunan Jaringan Gas Kota Penyediaan Konverter Kit Produksi Mineral Utama Tahun 2010-2014 Rencana dan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Status Renegosiasi Kontrak Pertambangan per 1 Januari 2015 Penertiban Izin Usaha Pertambangan Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi Pembangunan Infrastruktur Listrik Non-Pembangkit Tahun 20102014 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT Pengembangan Panas Bumi Tahun 2010-2014 Tahapan Mandatori Pemanfaatan BBN dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014 Feed in Tariff Tenaga Listrik Bioenergi dengan Kapasitas s.d. 10 MW Feed in Tariff Tenaga Air Feed in Tariff Tenaga Air Waduk, Bendungan dan/ataU Saluran Irigasi yang Pembangunannya Bersifat Multiguna Hasil Program Kemitraan Audit Energi Pemutakhiran Peralatan Pemantauan Gunung Api Capaian Kegiatan Kediklatan Tahun 2010-2014 Kendala Penyerapan Anggaran dan Langkah Perbaikan Realisasi Anggaran dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan KESDM Tabel Hasil Audit Itjen KESDM Tahun 2010-2014 Potensi Energi Indonesia Tahun 2014 Potensi dan Kapasitas Terpasang Panas Bumi Indonesia Tahun 2014 Potensi dan Kapasitas Terpasang Panas Bumi Dunia Tahun 2014 Potensi Bahan Bakar Nabati Status Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Strategis Tahun 2014 Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 Bidang Energi Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019 Wilayah Kerja Migas yang akan Habis Kontrak Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (1/2) Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (2/2)

8 14 15 16 16 18 20 22 25 27 29 30 30 31 35 36 37 38 40 42 43 45 54 59 63 64 64 66 70 70 71 73 82 83 114 125 126

-6Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9

Harga Patokan Tertinggi Pembelian Tenaga Listrik Insentif Fiskal Pembangunan Smelter Insentif Non-Fiskal Pembangunan Smelter Subsidi BBM dan LPG Rekapitulasi Satuan Organisasi Kementerian ESDM Rekapitulasi Satuan Organisasi yang diatur dalam Permen ESDM Tersediri III-10 Jumlah Jabatan Organisasi BPH Migas dan Setjen DEN III-11 Jumlah Jabatan pada Organisasi SKK Migas IV-1 Investasi Sektor ESDM Tahun 2015-2019 IV-2 Indikasi APBN KESDM Tahun 2015-2019

127 144 144 146 161 162 163 164 173 174

-7-

I.

PENDAHULUAN

Sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2015-2019 atau RPJM ke-3, adalah: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusian (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Iptek”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, maka RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 8 Januari 2015.

Gambar I-1 Tema RPJMN dalam RPJPN 2005-2025 Sebagai landasan operasional dari RPJMN dimaksud, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KESDM Tahun 2015-2019 yang penyusunannya dilakukan bersinergi dengan RPJMN. Renstra KESDM tersebut, antara lain berisi mengenai: 1. Kondisi umum (mapping), mencakup capaian kinerja tahun 2010-2014, potensi dan tantangan. 2. Tujuan dan Sasaran, merupakan cerminan dari Visi yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2019. 3. Strategi, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

-8I.1. KONDISI UMUM DAN CAPAIAN SEKTOR ESDM Sesuai amanat RPJMN Tahun 2010-2014, KESDM utamanya mengemban tugas melaksanakan “Prioritas Nasional ke-8 di Bidang Energi”. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Prioritas Nasional Bidang Energi tersebut, terdapat 6 indikator utama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014. Dari 6 indikator tersebut, 4 diantaranya berhasil dicapai dan 2 lainnya belum terealisasi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel I-1 Capaian Indikator Kinerja Prioritas Nasional Bidang Energi pada RPJMN Tahun 2010-2014

Belum tercapainya produksi minyak bumi disebabkan karena usia lapangan minyak Indonesia yang sudah tua, gangguan produksi dan faktor non-teknis. Selain itu, akibat terlambatnya produksi minyak bumi secara full scale dari Blok Cepu yang merupakan satu-satunya penemuan cadangan minyak besar di Indonesia sejak tahun 90-an. Target full scale blok Cepu mengalami kemunduran dari semula tahun 2014, menjadi tahun 2015. Belum tercapainya target kapasitas terpasang panas bumi sebesar 5.000 MW di tahun 2014 selain karena target yang sangat tinggi, juga disebabkan karena kendala perizinan, lahan, harga jual, negosiasi pengembang dengan PLN, dan benturan antar perundang-undangan. Selain itu, pengelolaannya cukup kompleks karena terkait lintas kementerian antara lain KESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan bahkan juga Pemerintah Daerah. Upaya telah dilakukan, antara lain menetapkan Permen ESDM terkait kepastian harga, namun perlu didukung dengan perubahan peraturan yang lebih tinggi dimana pembahasannya memakan waktu cukup lama dan melibatkan banyak stakeholders. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI telah berhasil menyelesaikan perubahan UU Panas Bumi pada tahun 2014 melalui UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

-9Selain target pada RPJMN Tahun 2010-2014 di atas, berikut ini adalah capaian sektor ESDM tahun 2010-2014 secara lebih luas, yang merupakan pengalaman dan pertimbangan dalam menetapkan target-target kedepan: 1.

Produksi Minyak dan Gas Bumi Industri minyak bumi nasional sudah tua, lebih dari 100 tahun, dan produksinya semakin menurun. Sepanjang sejarah Republik Indonesia merdeka, puncak produksi minyak terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1977 dan 1995 yaitu masing-masing sebesar 1,68 juta barrel per day (bpd) dan 1,62 juta bpd. Setelah tahun 1995, produksi minyak Indonesia rata-rata menurun dengan natural decline rate sekitar 12%. Namun sejak tahun 2004 penurunan produksi minyak dapat ditahan dengan decline rate sekitar 3% per tahun.

Gambar I-2 Sejarah Produksi Minyak Indonesia Pada tahun 2014, produksi minyak bumi hanya sekitar 789 ribu bpd atau menurun menjadi 96% dibandingkan tahun 2013 sebesar 824 ribu bpd. Penurunan produksi tersebut, selain disebabkan karena usia lapangan minyak Indonesia yang sudah tua, juga karena adanya kendala teknis seperti unplanned shutdown, kebocoran pipa, kerusakan peralatan, kendala subsurface dan gangguan alam. Selain itu, terdapat kendala non teknis terjadi seperti perizinan, lahan, sosial dan keamanan. Selain itu, terlambatnya peak production dari the giant field-Blok Cepu, akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut menyebabkan on-stream proyek mundur menjadi tahun 2015. Meskipun produksi minyak bumi tahun 2014 hanya sekitar 789 ribu bpd, namun jika dilihat minyak dan gas bumi as a single comodity, produksinya mencapai 2,24 juta barrel oil equivalen per day (boepd). Bahkan jika dilihat energi fosil sebagai satu kesatuan mencakup migas

- 10 dan batubara, maka produksi energi fosil Indonesia tahun 2014 mencapai 7,25 juta boepd, hampir mendekati produksi minyak negara di Timur Tengah, dimana mereka lebih dominan memiliki migas, tetapi tidak memiliki batubara sebagaimana Indonesia.

Gambar I-3 Produksi Energi Fosil Indonesia Tahun 2010-2014 Sebaliknya, produksi gas bumi Indonesia relatif meningkat sejak tahun 1970-an, meskipun akhir-akhir ini produksinya cederung stagnan pada kisaran 8.000 mmscfd. Mulai tahun 2001, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, produksi gas bumi lebih besar dari minyak bumi. Pada tahun 2014 produksi gas bumi sebesar 8.147 mmscfd. Angka produksi gas tersebut berbeda dengan angka lifting gas yang pada tahun 2014 sebesar 6.838 mmscfd atau 1.221 ribu boepd. Produksi, merupakan volume gas yang tercatat di wellhead dikurangi pemakaian sendiri (own use) yaitu untuk gas re-injeksi dan gas lift. Sedangkan lifting gas bumi adalah produksi dikurangi losses (flare) dan merupakan sejumlah volume gas yang terjual (terkontrak). Dalam penetapan APBN yang dipakai adalah lifting gas bumi karena dikaitkan dengan penerimaan negara. Namun, dari sisi teknis produksi gas juga penting karena terkait dengan perhitungan cadangan (reservoir performance migas). 2.

Penyiapan Wilayah Kerja dan Eksplorasi Migas Dalam rangka peningkatan produksi migas dalam jangka panjang maka perlu dilakukan pembukaan wilayah kerja dan eksplorasi migas secara masif. Pada periode 2010-2014 telah ditandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Migas sebanyak 116 KKS yang terdiri dari 81 KKS Migas konvensional dan 35 KKS Migas non-konvensional (34 KKS Coal Bed Methane/CBM dan 1 KKS Shale Gas).

- 11 Salah satu tantangan penemuan cadangan adalah menurunnya minat penandatanganan WK Migas sejak tahun 2011 hingga tahun 2014. Hal yang perlu menjadi catatan penting yaitu Kontrak Shale Gas Indonesia pertama kali ditandatangani pada 31 Januari 2013 yaitu Wilayah Kerja MNK Sumbagut yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Gambar I-4 Penandatanganan KKS, Firm Commitment dan Bonus Tanda Tangan Meskipun eksplorasi telah dilakukan termasuk pemboran sumur wildcat, namun peluang kegagalan penemuan cadangan atau dry hole masih besar, ini adalah resiko tinggi kegiatan hulu migas. Selama periode 20102014, dari 494 sumur eksplorasi yang dikerjakan, hanya 153 sumur yang disinyalir menemukan cadangan atau success ratio penemuan cadangan migas Indonesia sekitar 31%.

Gambar I-5 Pemboran Sumur Eksplorasi dan Penemuan Cadangan

- 12 3.

Alokasi Gas Bumi untuk Domestik dan Infrastruktur Gas Sejak tahun 1970-an produksi gas Indonesia lebih dominan untuk ekspor, dimulai saat ditemukannya lapangan gas Badak (Kaltim, 1971) dan lapangan Arun (NAD, 1972), kemudian diekspor dalam bentuk LNG pertama kali tahun 1977. Sejak tahun 70-an kebutuhan gas domestik dapat dikatakan belum ada hingga tahun 2000-an dimana kebutuhan gas domestik mulai tumbuh dan menjadi sangat dibutuhkan seperti saat ini. Perkembangan 3 sumber LNG Indonesia di Kalimantan Timur, Aceh dan Papua dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar I-6 Perkembangan Gas Bumi Indonesia Pada tahun 2013, porsi ekspor gas bumi Indonesia sebesar 72% dilakukan melalui LNG dan 28% melalui pipeline. Pangsa pasar ekspor LNG Indonesia mulai dari yang terbesar, yaitu Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan dan Amerika. Sedangkan pangsa ekspor gas melalui pipa, mayoritas atau sekitar 79% ke Singapore dan selebihnya ke Malaysia.

Gambar I-7 Pangsa Ekspor Gas Bumi Indonesia Tahun 2014, Pemerintah berhasil melakukan renegosiasi harga gas LNG Tangguh ke Fujian, Tiongkok yaitu meningkat dari US$ 3,345/mmbtu menjadi US$ 12,8/mmbtu (dengan asumsi harga minyak sebesar US$ 100 barel dan batasan maksimum harga minyak sebesar US$ 38/bbl kini ditiadakan). Sehingga, penerimaan negara selama durasi kontrak (20092034) dengan asumsi harga minyak sebesar US$ 100/bbl adalah sebesar US$ 21,46 miliar.

- 13 Pemerintah sangat sadar dalam menetapkan Kebijakan Gas Bumi Nasional dengan melakukan prioritas untuk domestic. Namun, tetap memperhatikan keekonomian dan contract sanctity. Guna mendukung kebijakan tersebut, telah diterbitkan Permen ESDM No. 3/2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Bukti kongkret Pemerintah dalam melakukan prioritas kebutuhan gas domestik yaitu meningkatnya persentase penyaluran gas bumi domestik dimana pada tahun 2003 hanya sebesar 25%, dan meningkat menjadi 57% pada tahun 2014. Sebaliknya porsi ekspor relatif menurun. Pada tahun 2010, sempat terjadi lonjakan ekspor yang disebabkan karena beroperasinya LNG Tangguh Train 1 dan 2 yang melakukan ekspor utamanya ke Fujian, Tiongkok pada pertengahan 2009 dan mencapai puncak ekspor pada tahun 2010. Pada tahun 2011, porsi ekspor kembali menurun seiring dengan meningkatnya penyaluran untuk domestik. Poin menarik dari kebijakan Pemerintah ini adalah, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, mulai tahun 2013 penyaluran gas untuk domestik lebih besar daripada ekspor.

Gambar I-8 Pemenuhan Gas Bumi Domestik dan Ekspor

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik, maka dilakukan pembangunan infrastruktur gas secara masif, antara lain: Floating Storage Regasification Unit (FSRU), LNG Receiving Terminal, dan pipa transmisi gas. Beberapa infrastruktur gas bumi strategis yang telah dibangun pada periode 2010-2014, antara lain:

- 14  FSRU Jawa Barat 3 MTPA, dibangun oleh Nusantara Regas, merupakan FSRU pertama di Indonesia yang beroperasi pada Juli 2012. FSRU tersebut, pertama kali mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh dan LNG Bontang untuk disalurkan ke PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok.  FSRU Lampung 3 MTPA, dibangun PT PGN, dan beroperasi pada Agustus 2014. Pada tahap awal, alokasi gas berasal dari Tangguh dan disalurkan bagi industri di Lampung. Selanjutnya gas juga dapat disalurkan ke pembangkit listrik, rumah tangga dan UMKM.  LNG Regasification Unit Arun 3 MTPA dan pipa transmisi gas ArunBelawan, dibangun Pertamina dan beroperasi pada awal 2015. Pada tahap awal, alokasi gas berasal dari Bontang dan Tangguh, untuk kemudian disalurkan ke pembangkit listrik dan industri.  Pipa gas Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok) dengan panjang sekitar 207 km, diameter 14 inchi dan kapasitas desain 150 MMSCFD, ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2015.  Infrastruktur gas lainnya yang masih dalam proses pembangunan antara lain: LNG Donggi-Senoro, LNG Masela, LNG Tangguh Train-3, Receiving Terminal Banten, FSRU Jawa Tengah, dan pipa GresikSemarang. 4.

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Pada tahun 2010 realisasi volume BBM bersubsidi sebesar 38,2 juta Kilo Liter (KL) dan meningkat sekitar 9% per tahun. Realisasi volume BBM bersubsidi tahun 2014 sebesar 46,8 juta KL atau sedikit lebih tinggi dari kuota APBN-P 2014 sebesar 46 juta KL dan lebih rendah dari kuota APBN 2014 sebesar 48 juta KL. Hal tersebut memaksa Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi. Tabel I-2 Realisasi Volume BBM Bersubsidi

Apabila dilihat per jenis BBM bersubsidi, kenaikan konsumsi paling tinggi terjadi pada jenis BBM Minyak Solar. Hal tersebut disinyalir karena potensi penyalahgunaan pada jenis BBM Minyak Solar masih besar, khususnya di sektor industri dan pertambangan. Pada tahun 2010-2014 terjadi 3 fenomena volume BBM bersubsidi, yaitu:

- 15  Tahun 2010, terjadi over kuota volume BBM bersubsidi, tetapi besaran subsidi BBM tidak melebihi alokasi pada APBN-P.  Tahun 2013, realisasi volume BBM bersubsidi sebesar 46,51 juta KL dan tidak melebihi kuota APBN-P 2013 sebesar 48 juta KL. Terjadi penghematan sebesar 1,49 juta KL. Hal tersebut utamanya karena kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013 yang mendorong masyarakat cenderung melakukan penghematan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi pun menjadi berkurang.  Tahun 2014, kuota BBM bersubsidi diturunkan dari 48 juta KL (APBN) menjadi 46 juta KL (APBN-P) dan Pemerintah dituntut untuk melakukan pengendalian BBM bersubsidi yang lebih masif lagi.

Gambar I-9 Kuota dan Realisasi BBM Bersubsidi Beberapa upaya pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan pada 2010-2014, antara lain:  Pengalihan subsidi BBM dari belanja konsumtif ke belanja produktif melalui penyesuaian BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013 dan 18 November 2014. Tabel I-3 Kenaikan Harga BBM Tahun 2013-2014 No.

Jenis BBM bersubsidi

1

Premium

2

Solar

3

Minyak Tanah

22 Juni 2013

18 November 2014

Rp. 4.500/liter naik menjadi Rp. 6.500/liter Rp. 4.500/liter naik menjadi Rp. 5.500/liter Tetap Rp. 2.500/liter

Rp. 6.500/liter naik menjadi Rp. 8.500/liter Rp. 5.500/liter naik menjadi Rp. 7.500/liter Tetap Rp. 2.500/liter

- 16 Seiring dengan menurunnya harga minyak pada akhir tahun 2014, maka mulai 1 Januari 2015 diterapkan kebijakan baru terkait pengaturan harga BBM. Bensin Premium di luar Jawa-Bali (BBM Khusus Penugasan) tidak lagi disubsidi dan Solar hanya mendapatkan subsidi tetap sebesar Rp. 1.000/liter. Kebijakan baru tersebut, berdampak pada harga Premium dan Solar menjadi fluktuatif dan dapat ditetapkan paling banyak 2 kali sebulan dengan mempertimbangkan harga keekonomian. Tabel I-4 Penurunan Harga BBM Tahun 2015 No. 1

Jenis BBM bersubsidi Premium (BBM Khusus Penugasan)

2

Solar

3

Minyak Tanah

1 Januari 2015

19 Januari 2015

Rp. 8.500/liter turun menjadi Rp. 7.600/liter Rp. 7.500/liter turun menjadi Rp. 7.250/liter Tetap Rp. 2.500/liter

Rp. 7.600/liter turun menjadi Rp. 6.600/liter Rp. 7.250/liter turun menjadi Rp. 6.400/liter Tetap Rp. 2.500/liter

Tabel I-5 Kenaikan Harga BBM Tahun 2015 (s.d. Bulan Maret) No. 1

Jenis BBM bersubsidi Premium (BBM Khusus Penugasan)

1 Maret 2015

28 Maret 2015

Rp. 6.600/liter naik menjadi Rp. 6.800/liter

Rp. 6.800/liter naik menjadi Rp. 7.300/liter Rp.6.400/liter naik menjadi Rp. 6.900/liter Tetap Rp. 2.500/liter

2

Solar

Tetap Rp. 6.400/liter

3

Minyak Tanah

Tetap Rp. 2.500/liter

 Implementasi Permen ESDM No. 1/2013 tentang Pengendalian BBM bersubsidi, yang mengatur: - Pelarangan konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium bagi kendaraan dinas Pemerintah, BUMN & BUMD di Jawa dan Bali, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. - Pelarangan konsumsi BBM bersubsidi jenis solar bagi kendaraan dinas Pemerintah, BUMN & BUMD di Jawa dan Bali, kendaraan pertambangan, perkebunan dan kehutanan serta kapal barang nonpelra dan non-perintis di NKRI.

- 17  Pembatasan konsumen pengguna BBM bersubsidi, mulai dari melarang industri penerbangan, pembangkit listrik, industri besar, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan, kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/BUMN/BUMD menggunakan BBM Bersubsidi.  Pengendalian BBM tahun 2014 mulai Agustus 2014 atau pasca Idul Fitri, agar kuota 46 juta KL tidak terlampaui, antara lain: - Batas waktu pelayanan Minyak Solar di Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali pukul 08.00-18.00 mulai 4 Agustus 2014. - Mengganti Premium dengan Pertamax di jalan tol mulai 6 Agustus 2014. - Tidak menyalurkan Minyak Solar di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014. - Menyesuaikan alokasi Solar di Lembaga Penyalur Nelayan dengan menekan volume 20% sejak 4 Agustus 2014 dengan mengutamakan kapal nelayan berukuran < 30 GT. - Melakukan pengaturan penyaluran BBM PSO (Kitir). - Optimalisasi Pengawasan melalui CCTV di SPBU. Sebagaimana amanat Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Dalam hal ini Pemerintah tidak hanya menyediakan BBM bersubsidi tetapi dapat juga BBM non-subsidi. Penyalur BBM bersubsidi adalah Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) yang pada tahun 2014 ditunjuk 3 Badan Usaha yaitu PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Tbk. dan PT Surya Parna Niaga (SPN). Sedangkan penyalur BBM non-subsidi diantaranya PT Pertamina, PT Total Oil Indonesia, dan PT Shell Indonesia. Pertamina diharapkan dapat terus meningkatkan performa usaha, khususnya bidang retail BBM non-subsidi di SPBU agar tidak kalah bersaing dengan BBM non-subsidi asing yang beroperasi di Indonesia.

- 18 -

Gambar I-10 Penyaluran BBM Bersubsidi dan Non Subsidi

Saat ini terdapat beberapa depot BBM yaitu 80 depot laut, 22 depot darat, dan 53 depot pengisian pesawat udara, dengan jumlah kapasitas tangki penyimpanan BBM sebesar 5,068 juta KL. Dalam rangka pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, telah dilakukan tindakan atas penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan hasil sebagaimana tabel dibawah ini. Untuk tahun 2013 sendiri, temuan volume yang disalahgunakan sekitar 7.235 KL, sedangkan tahun 2014 sekitar 4.207 KL.

Tabel I-6 Hasil Pengawasan Penyalahgunaan BBM Tahun 2010-2014

5.

Produksi Kilang, Impor Minyak Mentah dan Impor BBM Total kapasitas kilang miyak dalam negeri tahun 2014 sebesar 1,167 juta barrel crude per day/bcpd (design produksi) dari 10 kilang, terdiri dari 7 kilang Pertamina dan 3 kilang non-Pertamina.

- 19 -

Gambar I-11 Kapasitas Terpasang Kilang Minyak Indonesia 2014 Pada tahun 2013, kebutuhan BBM Indonesia tercatat sebesar 1,3 juta barrel per day (bpd). Namun, kapasitas kilang minyak Indonesia sebesar 1,167 juta bpcd dan hanya dapat menghasilkan produksi BBM sekitar 650 ribu bpd. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, diperlukan impor BBM sekitar 600 ribu bpd dengan nilai lebih dari Rp. 1 triliun per hari.

Gambar I-12 Kapasitas Kilang dan Kebutuhan BBM Indonesia

- 20 Selain melakukan impor BBM, Indonesia juga melakukan impor minyak mentah sebagai input kilang minyak dalam negeri. Produksi minyak mentah Indonesia kurang dari 800 ribu bpd, tetapi tidak seluruhnya diolah di kilang minyak dalam negeri. Sekitar 40% produksi minyak mentah Indonesia diekspor karena tidak semua spesifikasi kilang minyak dalam negeri cocok untuk mengolah minyak mentah Indonesia. Ekspor minyak mentah Indonesia dilakukan ke beberapa negara antara lain Jepang, USA, Korea, Taiwan dan Singapura. Selain ekspor, Indonesia juga melakukan impor minyak mentah sebagai input kilang minyak dalam negeri, antara lain dari negara Arab Saudi, Azerbaijan, Brunei, Angola dan Nigeria. Sedangkan impor dalam bentuk produk BBM antara lain berasal dari Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Kuwait, Tiongkok dan India. 6.

Penyediaan LPG Dalam rangka mengurangi subsidi BBM khususnya minyak tanah, Pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg yang dimulai sejak tahun 2007. Sejak pertama kali dijalankan hingga tahun 2014 telah didistribusikan paket perdana LPG 3 kg sebanyak 56 juta paket. Dari sisi volume, penyediaan LPG 3 kg semakin meningkat tiap tahunnya dari tahun 2007 sebesar 0,021 juta MT menjadi sekitar 4,9 juta MT pada tahun 2014. Sehingga kumulatif volume LPG yang telah disediakan hingga tahun 2014 sebesar 21,88 juta MT. Sedangkan kumulatif volume penarikan minyak tanah untuk periode yang sama didapat sebesar 48,56 juta KL. Sejak pertama kali program konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, telah berhasil dilakukan penghematan subsidi BBM sebesar Rp. 112,05 triliun. Tabel I-7 Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg

Pada tahun 2014 pendistribusian paket perdana LPG 3 kg dilakukan di 11 propinsi yaitu NAD, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada tahun 2015 direncanakan akan didistribusikan paket perdana LPG 3 kg di 6 propinsi yang belum terkonversi sebanyak 812,5 ribu paket dan penyaluran volume LPG 3 kg sebanyak 5,77 juta MT berdasarkan APBN-P 2015.

- 21 -

Gambar I-13 Target dan Realisasi Penyediaan Volume LPG 3kg Saat ini di wilayah Jawa dan Bali sudah 100% tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi. Adapun wilayah Sumatera Barat, Kalimantan dan Sulawesi diharapkan bebas dari Minyak Tanah Bersubsidi mulai tahun 2015. Minyak tanah bersubsidi hanya ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Kedepan, program konversi minyak tanah ke LPG perlu diantisipasi mengingat saat ini sekitar 60% LPG Indonesia disediakan melalui impor. Sejak program ini dilakukan mulai tahun 2007, harga LPG 3 kg sebesar Rp. 4.250/kg ini belum pernah dinaikkan, padahal harga impor LPG mencapai Rp. 10.000 per kg (CP Aramco, Juni-Juli 2014). Hal tersebut dapat menyebabkan besaran subsidi LPG semakin meningkat. 7.

Jaringan Gas Kota Pada tahun 2008, Pemerintah melaksanakan pembangunan jaringan gas kota (jargas) melalui pendanaan APBN, dimulai dengan pelaksanaan FEED dan DEDC.

- 22 -

Gambar I-14 Instalasi Jaringan Gas Kota

Pada tahun 2014 dibangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 16.949 SR di 5 lokasi, yaitu Kota Semarang, Bulungan, Sidoarjo (lanjutan), Kab. Bekasi, dan Lhoksumawe. Sehingga dari tahun 2009 s.d. 2014, kumulatif pembangunan jaringan gas kota melalui pendanaan APBN sebanyak 25 lokasi dengan peruntukan bagi 86.460 sambungan rumah. Selain melalui pendanaan APBN, sampai dengan tahun 2014, PGN juga telah melakukan pembangungan jargas untuk 92.858 Sambungan Rumah di 10 Kota. Tabel I-8 Pembangunan Jaringan Gas Kota

- 23 8.

Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Program ini dilakukan melalui pembangunan SPBG, bengkel dan penyediaan konverter kit. Sampai dengan tahun 2014, total pembangunan SPBG dan jumlah SPBG eksisting sebanyak 43 SPBG dan 12 Mobile Refueling Unit (MRU) yang dibangun melalui pendanaan APBN maupun swasta dan tersebar di wilayah Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Semarang, dan Balikpapan.

Gambar I-15 Realisasi dan Rencana Pembangunan SPBG Untuk mendorong program ini telah diterbitkan peraturan, yaitu: 1. Permen ESDM No. 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. 2. Kepmen ESDM No. 2435 Tahun 2014 tentang Penugasan kepada PT Pertamina dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transporasi Jalan. 3. Kepmen ESDM No. 2436 Tahun 2014 tentang Penugasan kepada PT PGN (Persero), Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. 4. Kepmen ESDM No 2261 Tahun 2013 tentang Harga Jual Gas Bumi dari Kontraktor Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa yang Dialokasikan untuk Bahan Bakar Gas Transportasi. 5. Kepmen ESDM No. 2932 Tahun 2010 tentang Harga Jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk Transportasi di Wilayah Jakarta, yang menetapkan harga BBG sebesar Rp. 3.100/LSP.

- 24 Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Pertamina No. Kpts043/F20000/2013-S3 tahun 2013 tentang Harga Jual Vi-Gas tanggal 12 Juli 2013, harga LGV untuk transportasi adalah sebesar Rp. 5.100/LSP.

Gambar I-16 SPBG di Jalan Sukamto, Palembang (Pendanaan APBN)

Gambar I-17 Peresmian Mobile Refueling Unit (MRU) Milik PGN di Monas Sejak tahun 2011 s.d. 2014, KESDM menyediakan konverter kit sebanyak 5.500 unit untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau. Selain itu, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian juga menyediakan konverter kit, sehingga sejak 2007 s.d. 2014 total penyediaan konverter kit sebanyak 14.587 unit.

- 25 -

Tabel I-9 Penyediaan Konverter Kit

Gambar I-18 Pemasangan Konverter Kit Untuk mendukung kesuksesan program ini, telah dialokasikan gas untuk transportasi per tahunnya yaitu sebesar 35,5 mmscfd pada tahun 2012 dan meningkat 1 mmscfd tiap tahun menjadi 37,5 mmscfd pada tahun 2014. 9.

Produksi dan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Batubara sebagai salah satu energi fosil selain migas, selama periode 2010-2014 produksinya selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2014 produksi batubara sebesar 435 juta ton, meningkat sebesar 158% dibandingkan produksi tahun 2010 sebesar 275 juta ton. Berbeda dengan subsektor migas, dimana Pemerintah cenderung untuk mendorong para kontraktor untuk meningkatkan produksi migas. Sebaliknya, untuk

- 26 batubara, Pemerintah justru mengendalikan agar produksinya optimal (tidak berlebihan) dengan menetapkan batas/acuan produksi, namun tetap memperhatikan upaya optimalisasi penerimaan negara dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dalam menjamin kebutuhan penyediaan batubara dalam negeri, Pemerintah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Melalui Peraturan Menteri ESDM No 34/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Kebijakan ini mewajibkan kepada perusahaan pertambangan batubara untuk terlebih dahulu menjual dan mengutamakan batubara kepada pengguna dalam negeri, baru kemudian dapat melakukan ekspor. Pada tahun 2010-2014, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM setiap tahun tentang batas minimum kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri bagi para perusahaan pertambangan batubara.

Gambar I-19 Produksi Batubara Tahun 2010-2014

Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Adapun pemanfaatan batubara domestik pada umumnya adalah batubara kalori rendah dengan kalori sekitar 4.000-6.500 Kkal/kg GAR. Rata-rata pemanfaatan batubara domestik sebesar 20-25% dan volumenya meningkat setiap tahun. Pemanfaatan batubara domestik terbesar yaitu untuk pembangkit listrik sekitar 80% dari total pemanfaatan domestik.

- 27 Pemanfaatan batubara domestik tahun 2014 sebesar 76 juta ton atau 17% dari produksi nasional dan meningkat 17% dibandingkan tahun 2010 sebesar 65 juta ton. Adapun ekspor batubara memberikan kontribusi positif pada neraca perdagangan nasional dan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan oleh impor kebutuhan lain seperti BBM.

Gambar I-20 Pemanfaatan Batubara Domestik 10. Produksi mineral Produksi mineral utama pada tahun 2014 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2010 kecuali untuk komoditi logam tembaga dan emas. Penurunan tersebut disebabkan karena kewajiban peningkatan nilai tambah mineral, dimana perusahaan pertambangan mineral yang belum mengolah dan memurnikan mineral mulai menghentikan produksi. Tabel I-10 Produksi Mineral Utama Tahun 2010-2014

- 28 11. Peningkatan Nilai Tambah Mineral Salah satu amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 103 dan 170 UU Minerba, mineral wajib ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kewajiban peningkatan nilai tambah mineral tersebut, khususnya untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi, diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, yang telah dicabut dan diganti dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014. Sebelum diberlakukannya Permen tersebut, terjadi peningkatan ekspor secara besar-besaran selama tahun 2008-2011 karena belum dilakukannya pengaturan tata niaga ekspor terhadap komoditas mineral dalam bentuk ore (raw material) untuk beberapa komoditas pertambangan seperti bijih nikel (meningkat 8 kali lipat), bijih besi dan pasir besi (meningkat 7 kali lipat), bijih tembaga (meningkat 11 kali lipat), dan bijih bauksit (meningkat 5 kali lipat).

Gambar I-21 Lonjakan Ekspor Mineral Mentah Sementara itu, pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi, wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat 1 UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selambatlambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang berlaku. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2014 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM

- 29 Nomor 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Dalam PP Nomor 1/2014 tersebut, diatur bahwa sejak tanggal 12 Januari 2014, Pemegang IUP Operasi Produksi dan KK dilarang melakukan penjualan bijih (raw material/ore) ke luar negeri (harus dalam bentuk olahan atau pemurnian). Sementara pada aturan pelaksananya yaitu Permen ESDM Nomor 1/2014, diatur bahwa Pemegang KK dan IUP Operasi Produksi (OP) Mineral Logam setelah jangka waktu 3 tahun sejak Permen tersebut diundangkan, hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian. Tabel I-11 Rencana dan Perkembangan Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Kewajiban peningkatan nilai tambah ini, mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri sehingga mineral yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan mineral dapat diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Sampai saat ini telah terdapat 66 rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dari berbagai komoditas mineral dengan total rencana investasi sebesar US$ 17,4 miliar. Adapun realisasi investasi hingga saat ini masih sebesar US$ 6 milliar. 12. Renegosiasi Kontrak Pertambangan Dari total 106 perusahaan yang terdiri dari 33 KK dan 73 PKP2B terdapat perusahaan KK dan PKP2B yang telah amandemen kontrak, sepakat dan menandatangani MOU, dan sepakat sebagian, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

- 30 Tabel I-12 Status Renegosiasi Kontrak Pertambangan per 1 Januari 2015

Terkait dengan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kementerian ESDM melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakasankan Koordinasi dan Supervisi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Korsup KPK). Berdasarkan data hasil Korsup KPK bersama dengan Kementerian ESDM hingga Februari 2015 telah terdata IUP seluruh Indonesia sebanyak 10.653 IUP (mineral: 6.867 IUP dan Batubara: 3.786 IUP), dengan detail sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel I-13 Penertiban Izin Usaha Pertambangan

13. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga Indonesia. Pada awal periode Renstra Tahun 2010-2014, rasio elektrifikasi hanya sebesar 67,15% dan meningkat menjadi 84,35% pada akhir 2014. Pencapaian pada akhir tahun 2014 tersebut lebih tinggi 4,35% dari pada target RPJMN Tahun 2010-2014 sebesar 80%.

- 31 -

Gambar I-22 Rasio Elektrifikasi Tahun 2014

Tabel I-14 Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi

Penjualan Tenaga Listrik merupakan salah satu indikator peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Penjualan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ratarata sekitar 8%. Penjualan tenaga listrik pada tahun 2009 sebesar 134,58 TWh dan meningkat 8% menjadi 185,53 TWh pada tahun 2013. Untuk Tahun 2014 (APBN-P) penjualan tenaga listrik ditargetkan sebesar 198,52 TWh atau tumbuh sebesar 7%.

- 32 -

Gambar I-23 Pertumbuhan Penjualan Tenaga Listrik Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Sampai dengan tahun 2014 kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 53.585 MW, mengalami penambahan sebesar 17.405 MW dibandingkan tahun 2010 sebesar 36.180 MW. Kapasitas terpasang tersebut terdiri dari pembangkit milik PT PLN (Persero) sebesar 37.280 MW (70%), IPP sebesar 10.995 MW (20%) dan PPU sebesar 2.633 MW (5%) serta Izin Operasi (IO) non-BBM sebesar 2.677 MW (5%).

Gambar I-24 Kapasitas Terpasang Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2010-2014

- 33 Proyek 10.000 MW Tahap I (FTP 1), dimulai tahun 2006 terdiri dari 37 proyek yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala sehingga target penyelesaiannya mengalami keterlambatan. Berbagai kendala yang dihadapi antara lain: permasalahan engineering (desain/drawing, commissioning), non-engineering (perijinan/rekomendasi, pengadaan/ pembebasan lahan, impor barang, pendanaan) dan masalah konstruksi (material/equipment, lack of management, eskalasi). Sampai dengan akhir 2014, FTP 1 yang telah berhasil diselesaikan sebesar 7.401 MW dan selebihnya 2.526 MW diperkirakan selesai tahun 2015-2016.

Gambar I-25 Proyek 10.000 MW Tahap I Proyek 10.000 MW Tahap II (FTP 2), dicanangkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-BBM, mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi dan tenaga air serta sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat. FTP 2 terdiri atas pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (38%) yakni panas bumi dan tenaga air. Selain itu, pembangkit yang menggunakan batubara dengan teknologi yang lebih efisien dan gas (62%). Pelaksana proyek didominasi oleh swasta (68%) dan PLN (32%). FTP 2 terdiri dari 76 proyek dengan total kapasitas 17.918 MW, dengan rincian Proyek PLN sebanyak 17 proyek (5.749 MW) dan proyek swasta sebanyak 59 proyek (12.169 MW). Sampai dengan tahun 2014, FTP 2 telah berhasil diselesaikan sebesar 55 MW yaitu dari PLTP Patuha di Pengalengan, Jawa Barat.

- 34 -

Gambar I-26 Proyek 10.000 MW Tahap II Energi Mix Pembangkit sangat mempengaruhi besarnya biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik. BBM merupakan energi primer pembangkit yang paling mahal, sedangkan batubara relatif murah. Oleh karena itu, setiap tahunnya diupayakan penurunan penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan meningkatkan penggunaan batubara. Pada tahun 2010, penggunaan BBM mencapai 22% dari energy mix pembangkit sedangkan batubara sebesar 38%. Porsi BBM tersebut terus diturunkan sehingga pada tahun 2014 turun drastis menjadi 11,5% seiring dengan terselesaikannya proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap I yang seluruhnya menggunakan bahan bakar batubara.

Gambar I-27 Perkembangan Energy Mix Pembangkit

Pembangunan Jaringan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, Lisdes dan Listrik Gratis. Penambahan pembangunan transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi selama periode 2010-2014 dapat

- 35 terlihat pada tabel di bawah ini. Selain itu, sejak tahun 2012, Pemerintah telah meluncurkan pembangunan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan, dimana tahun 2012 telah dailaksanakan untuk 60.702 Rumah Tangga Sasaran (RTS), tahun 2013 untuk 94.140 RTS dan tahun 2014 untuk 118.460 RTS. Tabel I-15 Pembangunan Infrastruktur Listrik Non-Pembangkit Tahun 2010-2014

Susut Jaringan. Pada tahun 2010, realisasi susut jaringan sebesar 9,74% dari total tenaga listrik yang dibangkitkan. Pada tahun 2014 susut jaringan turun menjadi sebesar 8,98%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan guna menurunkan susut jaringan antara lain: 1. Meningkatkan kualitas jaringan distribusi; 2. Penambahan trafo distribusi sisipan baru; 3. Meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk penerangan jalan umum dan pemakaian listrik ilegal; serta 4. Mendorong penggunaan listrik prabayar.

Gambar I-28 Susut Jaringan

- 36 14. Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Beberapa capaian bidang EBTKE tahun 2010-2014, antara lain: 1. Penyelesaian dan penerbitan 1 Undang-undang dan 7 Peraturan Menteri yang menjadi pedoman dan jaminan peningkatan iklim investasi yang lebih kondusif, antara lain:  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.  Permen ESDM Nomor 10/2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBT.  Permen ESDM Nomor 17/2013 tentang Pembelian Tenaga oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik.  Permen ESDM Nomor 19/2013 tentang Feed in Tariff untuk Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.  Permen ESDM Nomor 21/2013 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas Serta Transmisi.  Permen ESDM Nomor 17/2014 tentang Feed-in Tariff untuk Pembangkit Listrik Berbasis Geothermal.  Permen ESDM Nomor 22/2014 tentang Feed-in Tariff untuk Pembangkit Listrik Berbasis Hidro.  Permen ESDM Nomor 27/2014 tentang Feed-in Tariff untuk Pembangkit Listrik Berbasis Biomass dan Biogas. 2. Peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT tahun 2014 menjadi sebesar 11.330 MW. Tabel I-16 Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT

Catatan:

terdapat selisih akibat pembulatan

- 37 Secara lebih rinci capaian EBTKE per komoditi dijelaskan sebagai berikut: Panas bumi. Pada tahun 2010, kapasitas terpasang PLTP sebesar 1.189 MW dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 1.403,5 MW. Tambahan kapasitas PLTP selama periode 2010-2014 sebesar 214,5 MW yang terdiri dari: PLTP (MW) PLTP Lahendong unit IV PLTP Gunung Salak (tambahan) PTLP Darajat (tambahan) PLTP Ulubelu uni 1 & 2 PLTP Ulumbu unit 3 & 4 PLTP Mataloko PLTP Patuha unit 1 PLTP Ulumbu unit 1 & 2 TOTAL 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014 1x20 2 15 2x55 2x2,5 1x2,5 1x55 2x2,5 37 110 7,5 60

Kapasitas terpasang PLTP tersebut hanya sekitar 4% dari potensi panas bumi Indonesia sekitar 28 ribu MW. Dalam rangka peningkatan kapasitas pembangkit kedepan, hingga saat ini telah ditetapkan 65 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang terdiri dari 19 WKP Eksisting dan 46 WKP setelah UU Panas bumi. Tabel I-17 Pengembangan Panas Bumi Tahun 2010-2014

Di samping itu, dalam rangka mendorong pengembangan panas bumi, telah dilakukan beberapa terobosan, di antaranya melalui harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundangan terkait panas bumi, yaitu dengan menerbitkan: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 2. Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); serta 3. Menyusun PP Bonus Produksi, PP Pemanfaatan Langsung, PP Pemanfaatan Tidak Langsung.

- 38 -

Bahan Bakar Nabati. Percepatan pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Seiring dengan kondisi defisit Neraca Transaksi Berjalan Indonesia tahun 2013 yang utamanya disebabkan oleh impor BBM, diterapkan Mandatori BBN melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2008, dimana sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik diwajibkan untuk mensubstitusi bahan bakar fosil dengan BBN pada persentase tertentu dan dilakukan secara bertahap.

Tabel I-18 Tahapan Mandatori Pemanfaatan BBN dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014

Pemanfaatan BBN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Implementasi Mandatori BBN pada tahun 2014 mencapai 1,69 juta KL (43% dari target), serta dapat menghemat devisa US$ 1,23 miliar (meningkat sebesar 61% dibandingkan realisasi tahun 2013).

- 39 -

Gambar I-29 Produksi dan Pemanfaatan Biodiesel

Sementara itu, produksi biodiesel tahun 2010 mencapai 190 ribu KL dan meningkat 17 kali lipat menjadi 3,3 juta KL pada tahun 2014, dimana 51%-nya dikonsumsi oleh domestik, sisanya untuk memenuhi permintaan ekspor. Salah satu penyebab masih rendahnya realisasi pemanfaatan biodiesel di sektor pembangkit listrik adalah belum adanya pasokan dari PT. Pertamina terhadap permintaan suplai B-20, B-30, maupun B-40. Di sisi lain, bioetanol belum dapat berkembang secepat biodiesel, mengingat keterbatasan sumber bahan baku serta harga yang dinilai masih belum ekonomis. Untuk mengatasi permasalahan terkait harga, KESDM mengajukan usulan revisi Harga Indeks Pasar (HIP) Bioetanol. Revisi HIP Bioetanol tersebut akan dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dengan mempertimbangkan pelaksanaan mandatori bioetanol dan kondisi keekonomian bioetanol di dalam negeri. Sementara itu, dalam rangka mempersiapkan mandatori pemanfaatan B20 pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan yang merupakan kerja sama antara KESDM (Ditjen EBTKE dan Balitbang ESDM), BPPT, PT. Pertamina, Aprobi, Gaikindo, Hino, Aspindo, dan Hinabi, dimana output kegiatan tersebut adalah dokumen teknis penggunaan BBN (B20) pada mesin kendaraan bermotor dan alat besar, serta rekomendasi teknis yang diperlukan, sehingga pemanfaatan B-20 pada tahun 2016 tidak berdampak negatif pada mesin. Biomassa, Biogas dan Sampah Kota. Pengembangan bioenergi untuk listrik atau pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomassa, Biogas, dan Sampah Kota, sampai dengan tahun 2014 telah menghasilkan kapasitas terpasang sebesar 1.740 MW, dengan mayoritas 1.626 MW offgrid dan selebihnya 114 MW on-grid. Pada umumnya pengembangan

- 40 biomassa untuk menghasilkan listrik menggunakan limbah kelapa sawit, baik cair maupun padat, dari Pabrik Kelapa Sawit. Upaya pengembangan PLT Bioenergi juga telah dilakukan dengan ditetapkannya Feed-In Tariff (FiT) PLT Bioenergi untuk kapasitas sampai dengan 10 MW, melalui:  Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.  Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT. PLN (Persero). Tabel I-19 Feed in Tariff Tenaga Listrik Bioenergi dengan Kapasitas s.d. 10 MW

Salah satu implementasi pengembangan PLT Bioenergi off-grid adalah Pilot Project Pemanfaatan Limbah Cair Sawit (POME) untuk Pembangkit Listrik Perdesaan, yang dibangun pada tahun 2013, menggunakan APBN dengan kapasitas 1 MW, di Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu Propinsi Riau. Pemanfaatan limbah cair sawit tersebut menjadi solusi bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk ditarik jaringan listrik PLN dan belum mendapat akses listrik PLN. Sementara itu, untuk biogas, terdapat 3 skema pengembangan, yaitu:  APBN: Hingga 2013 telah dibangun sebanyak 2.457 unit digester biogas dengan anggaran APBN dan dimanfaatkan oleh 2.873 rumah tangga. Tahun 2014 ditargetkan akan meningkat menjadi 3.718 unit digester biogas.

- 41  Semi komersial: Program Biogas Semi Komersial (Penerapan Subsidi Parsial), dilakukan melalui Program BIRU, yang merupakan implementasi kerjasama Indonesia-Belanda. Dimulai sejak tahun 2009 dengan memberikan subsidi sebesar Rp. 2 juta per rumah tangga dan sisa biaya pembangunan ditanggung oleh rumah tangga. Hingga tahun 2013 telah dibangun 11.009 unit digester biogas.  Komersil: Program Biogas Komersial dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis biogas yang dilaksanakan dengan investasi swasta. Sampai tahun 2014 telah masuk ke dalam jaringan PT. PLN (Persero) sebesar 1 MW dan off-grid sebesar 10 MW. 

Gambar I-30 Produksi Biogas Terkait sampah kota, hingga tahun 2013 pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah kota (PLTSa) baru mencapai 14,5 MW yang tersambung ke jaringan PT. PLN. PLTSa saat ini masih menggunakan teknologi sanitary landfill dan diharapkan kedepan akan ada yang mengimplementasikan teknologi zero waste. Pada tahun 2011, PLTSa mulai tersambung ke dalam jaringan PT. PLN (Persero) sebesar 2 MW di Bali dan 6 MW di Bekasi. Di tahun 2012, PLTSa telah tersambung ke dalam jaringan PT. PLN (Persero) sebesar 4,5 MW di Bekasi, dan di tahun 2013 PLTSa yang telah tersambung sebesar 2 MW di Bekasi. Sejak diterbitkan Permen ESDM No.19/2013 yang mengatur harga jual listrik kepada PLN dari pembangkit listrik tenaga sampah kota, belum ada tambahan kapasitas PLTSa yang tersambung ke jaringan PLN. Karakteristik sampah yang ada di Indonesia saat ini memang paling ekonomis apabila diterapkan teknologi sanitary landfill karena kandungan air dalam sampah yang sangat tinggi.

- 42 Tenaga Air. Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada tahun 2014 mencapai 8.111 MW, yang terdiri dari pembangkit on grid 8.030 MW dan off grid 81 MW. Pengembangan PLTA terus ditingkatkan mengingat potensinya cukup besar. Khusus untuk PLTA kapasitas s.d. 10 MW telah diterbitkan kepastian harga melalui Permen ESDM Nomor 22/2014 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 12/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA oleh PT PLN (Persero). Feed in Tariff (FIT) tersebut berbeda untuk tenaga air reguler, waduk, bendungan dan/atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna. Berdasarkan Permen ESDM tersebut, harga sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT. PLN (Persero). Badan usaha akan dicabut penetapannya sebagai pengelola energi tenaga air jika:  Tidak menyerahkan sertifikat deposito paling lambat 30 hari setelah ditetapkan;  Tidak menandatangi PJBL paling lambat 30 hari setelah memperoleh IUPTL; atau  Tidak memulai konstruksi paling lambat 15 bulan setelah financial close.

Tabel I-20 Feed in Tariff Tenaga Air

- 43 -

Tabel I-21 Feed in Tariff Tenaga Air Waduk, Bendungan dan/ataU Saluran Irigasi yang Pembangunannya Bersifat Multiguna

Tenaga Surya. Kapasitas terpasang PLTS sampai dengan tahun 2014 mencapai 71,02 MW, terdiri dari 5 MW terinterkoneksi dengan jaringan PLN (on-grid) dan sebesar 66,02 MW adalah off-grid. Kapasitas tersebut termasuk pembangunan PLTS interkoneksi 1 MW di Karangasem, Bali yang dibangun dengan pendanaan APBN.

Gambar I-31 PLTS Karangasem, Bali 1 MW

- 44 Untuk mendorong percepatan pencapaian tingkat pemanfaatan energi surya dan penciptaan iklim investasi yang kondustif dengan mendorong partisipasi swasta, telah ditetapkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan Berbasis Tenaga Matahari Fotovoltaik. Permen tersebut mengatur harga patokan tertinggi PLTS, sebesar 25 sen USD/kWh dan 30 sen USD/kWh jika menggunakan modul PV dengan TKDN sekurang-kurangnya 40%. Harga penawaran dalam pelelangan dipergunakan dalam perjanjian jual beli energi listrik, dimana harga pembelian berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang. Direncanakan jumlah kuota PLTS yang akan dilelang sekitar 140 MWp, yang tersebar di 80 lokasi di berbagai propinsi di Indonesia. Proyek-proyek pembangunan PLTS IPP yang telah berhasil dilelang yaitu: Kupang, Nusa Tenggara Timur 5 MW, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 2 MWaw, Gorontalo 2 MW, Sintang, Kalimantan Barat 1,5 MW, Nanga Pinoh, Kalimantan Barat 1 MW, Kota Baru, Kalimantan Selatan 2 MW, Tanjung Selor, Kalimantan Timur 1 MW, dan Atambua, Nusa Tenggara Timur 1 MW. Ke-12 proyek tersebut merupakan bagian rencana pemerintah melelang 80 lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan skema IPP.

Gambar I-32 Rencana Lokasi Lelang Kuota PLTS Tenaga Angin. Kapasitas terpasang PLTB pada tahun 2014 sebesar 3,6 MW, dimana sebesar 1,77 MW terinterkoneksi dengan jaringan PLN (ongrid) dan 1,84 MW off-grid. Puslitbangtek KEBTKE telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan PLTB on-grid

- 45 kapasitas 100 kW di desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan ini, Puslitbangtek KEBTKE telah mampu mendesain dan menginstall komponen-komponen PLTB seperti bilah turbin, generator induksi, hub, main shaft, bedplane, nacelle, root assy, gear box, coupling, tower, sistem pengereman, dan sistem instrumentasi dan kontrol. Hasil uji coba PLTB yang telah dibangun dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 28 kW. Selain membangun PLTB kapasitas 100 kW, Puslitbangtek KEBTKE juga telah mampu membangun PLTB kapasitas 2,5 kW di Sukabumi dan 5 kW di Pulau Santolo Kabupaten Garut. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTB dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pariwisata di pulau tersebut. Konservasi Energi. Program-program yang dilakukan dalam rangka mendorong implementasi efisiensi energi, antara lain Program Kemitraan Konservasi Energi dan Manajemen Energi. Program tersebut memberikan audit energi gratis bagi bangunan gedung dan industri. Selama tahun 2003 - 2013, telah dilaksanakan audit energi bagi 974 industri dan bangunan yan terdiri dari 568 industri dan 398 bangunan. Pada tahun 2013, 60 bangunan gedung dan 108 industri telah diaudit. Rekapitulasi hasil program kemitraan audit energi, penghematan energi umumnya didapat dengan melaksanakan rekomendasi hasil audit energi tanpa investasi (no cost) dan investasi rendah (low cost). Peluang penghematan energi yang lebih besar dapat dicapai jika rekomendasi hasil audit energi investasi menengah (medium cost) dan investasi tinggi (high cost) juga diimplementasikan. Beberapa rekomendasi belum diimplementasikan karena terbatasnya pembiayaan. Tabel I-22 Hasil Program Kemitraan Audit Energi TAHUN

2003

2004

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

PENDANAAN

(PT. PLN)

(PT. PLN)

Rp. 2,4 Milyar (APBN)

Rp. 25 Milyar (APBN)

Rp. 4 Milyar (APBN)





PESERTA

5 industri dan 6 gedung







104 industri dan 55 bangunan

108 industri dan 60 bangunan

TOTAL POTENSI PENGHEMATAN

78,4 GWh = Rp. 50,8 Milyar = 70,6 Kilo Ton CO2

14, 8 GWh = Rp. 6,9 Milyar = 13,32 Kilo Ton CO2


519 GWh = Rp. 289 Milyar = 467.1 Kilo Ton CO2

34 GWh = Rp. 23,8 Milyar = 30 Kilo Ton CO2

725 GWh = Rp. 450 Milyar = 645 Kilo Ton CO2

837 GWh = Rp 512 Milyar= 646 kilo Ton CO2

1.532 GWh= Rp 624 Milyar= 1.380 kilo Ton CO2

556 GWh = Rp. 449 Milyar = 500 kilo Ton CO2

TOTAL PENGHEMATAN YANG DIPEROLEH

34,4 GWh = Rp. 22,2 Milyar = 40 Kilo Ton CO2



307 GWh = Rp. 168, 8 Milyar = 276,3 Kilo Ton CO2

15 GWh = Rp. 10,7 Milyar = 13,6 Kilo Ton CO2

175 GWh = Rp. 110 Milyar = 157 Kilo Ton CO2

128 GWh = Rp 82 Milyar= 94 kilo Ton CO2

46 GWh = 41,4 kilo Ton CO2 -

184 GWh = Rp. 184 Milyar = 163 kilo Ton CO2

Sementara itu, terkait penghematan energi, telah dilakukan upaya untuk memenuhi “Gerakan Penghematan Energi Nasional Tahun 2012” melalui sosialisasi, publikasi di media cetak dan elektronik, serta penerbitan peraturan, antara lain:

- 46  Permen ESDM Nomor 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;  Permen ESDM Nomor 13/2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;  Permen ESDM Nomor 14/2012 tentang Manajemen Energi. Penghematan energi juga dilakukan melalui pendistribusian stiker “Pelarangan Kendaraan Dinas Menggunakan BBM Bersubsidi”, pengawasan di SPBU, Pelarangan Kendaraan Perkebunan dan Pertambangan Menggunakan BBM Bersubsidi, pembangunan SPBU bergerak (mobile), pembangunan SPBG, pemasangan unit konverter kit di kendaraan umum dan dinas, penandatangan kontrak pembangunan bengkel untuk pemasangan dan pemeliharaan kendaraan berbahan bakar gas, dan pelaksanaan uji coba pemasangan Sistem Teknologi Informasi bengkel dan SPBG. Pemerintah juga melakukan penghematan listrik di gedung-gedung Pemerintah dan penerangan jalan. Evaluasi penghematan energi berdasarkan monitoring di bangunan gedung dan industri, antara lain:  Hasil dari pelaksanaan implementasi rekomendasi audit energi, pihak bangunan dan industri yang dimonitoring telah menurunkan konsumsi energinya sebesar 241.231.156 kWh/tahun (5,93%) atau setara dengan Rp. 193.708.618.056 per tahun.  Dari 200 objek bangunan dan industri yang telah dilakukan monitoring, sebagian besar telah melaksanakan hasil rekomendasi audit energi (1102 total rekomendasi) dengan mengimplementasi 525 rekomendasi (48%) sebagai berikut: - Tanpa biaya/biaya rendah = 328 implementasi atau 51%; - Biaya sedang = 134 implementasi atau 44%; - Biaya tinggi = 63 implementasi atau 40%.  Implementasi 525 rekomendasi tersebut telah memberikan penghematan total sebesar 18,81% dari potensi penghematan atau 46.896.817 kWh/tahun atau setara dengan Rp. 35.876.065.005 per tahun.  Implementasi manajemen energi pada bangunan dan industri yang diaudit juga mengalami peningkatan pada semua item evaluasi (kebijakan, organisasi, komunikasi, pengawasan/pelaporan, kesadaran, dan organisasi) setelah bangunan dan industri tersebut mengikuti program Kemitraan Konservasi Energi. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya nilai sistem manajemen energi total dari 200 objek yang dimonitor sebesar 21,1% (dari akumulasi nilai sistem manajemen energi 9,3 menjadi 11,8).

- 47  Dari hasil audit maupun hasil monitoring pada sektor bangunan ditemukan 2 perusahaan yang mengkonsumsi energi lebih dari 6.000 TOE pertahun atau setara dengan 21.000.000 kWh listrik per tahun. Pada sektor industri terdapat 20 industri yang mengkonsumsi energi lebih dari 6.000 TOE per tahun.

15. Penerimaan Sektor ESDM Sektor ESDM memberikan kontribusi dalam penerimaan negara sekitar 20% per tahun. Penerimaan sektor ESDM tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan dan melebihi target APBN. Penerimaan sektor ESDM terdiri dari penerimaan migas, mineral dan batubara, panas bumi dan penerimaan lainnya. Penerimaan sektor ESDM tahun 2014 mencapai Rp. 464 triliun, meningkat 161% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 289 triliun. Penerimaan migas berkontribusi paling besar dibandingkan penerimaan sektor ESDM lainnya. Meskipun produksi minyak bumi lebih rendah dari target, namun kontribusi migas terhadap penerimaan negara selalu melebihi target.

Gambar I-33 Penerimaan negara dari Sektor ESDM Tahun 2010-2014

Selain itu, mineral dan batubara juga cenderung ditonjolkan sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun kontribusi mineral dan batubara terus meningkat secara signifikan dalam penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN. Tidak jarang ketika belanja negara membengkak maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu penyeimbang, dengan melakukan

- 48 peningkatan produksi dan ekspor, sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat. Penerimaan EBTKE, utamanya dikontribusikan dari penerimaan panas bumi dari PNBP yang nilainya masih dibawah Rp. 1 triliun dan belum termasuk penerimaan pajak. Penerimaan sektor ESDM tersebut, tidak termasuk deviden dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM yaitu PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati.

16. Subsidi dan Harga Energi Pada medio 2010-2014 total subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, BBN, LPG, dan listrik cenderung meningkat. Subsidi energi pada tahun 2010 sebesar Rp. 140,46 triliun dan meningkat menjadi Rp. 314,75 triliun pada tahun 2014, yang terdiri dari subsidi BBM, LPG dan BBN sebesar Rp. 229 triliun dan Subsidi listrik sebesar Rp. 85,75 triliun

* Data subsidi energi tahun 2014 (unaudited)

Gambar I-34 Subsidi Energi Tahun 2010-2014 Kenaikan subsidi BBM disebabkan karena konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Sebaliknya penurunan subsidi disebabkan oleh konsumsi BBM yang dibawah kuota, menguatnya nilai tukar rupiah dan yang paling signifikan adalah kenaikan harga jual BBM. Pada tanggal 22 Juni 2013 dilakukan penyesuaian harga BBM untuk Premium dan Solar masing-masing menjadi sebesar Rp. 6.500/liter dan Rp. 5.500/liter, sehingga subsidi BBM dapat dihemat. Alhasil, realisasi subsidi BBM tahun 2013 lebih

- 49 rendah dari tahun sebelumnya, dan realisasi volume BBM hanya sekitar 46,3 juta KL atau dibawah target APBN-P 2013 sebesar 48 juta KL. Namun, realisasi subsidi BBM tahun 2013 tersebut masih lebih besar dari target APBN-P 2013.

* Data realisasi subsidi tahun 2014 (unaudited)

Gambar I-35 Target APBN-P dan Realisasi Subsidi BBM & LPG

Sementara itu, untuk mengendalikan besaran subsidi listrik, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap dan pada akhir tahun 2013 terdapat 4 (empat) golongan tarif yang diterapkan tarif non subsidi yaitu golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (R-3 daya 6.600 VA keatas), golongan pelanggan Bisnis Menengah (B-2 daya 6.600 VA s.d 200 kVA), golongan pelanggan Bisnis Besar (B-3 daya di atas 200 kVA), dan golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (P-1 daya 6.600 VA s.d 200 kVA). Untuk keempat golongan pelanggan tarif non subsidi tersebut pada tahun 2014 diterapkan tarif adjustment yang dilakukan dengan mengacu pada perubahan indikator ekonomi makro yaitu kurs, ICP dan inflasi.

- 50 -

Gambar I-36 Perkembangan BPP dan TTL

17. Investasi sektor ESDM Dalam 5 tahun terakhir investasi sektor ESDM meningkat sekitar 64%, dari sekitar US$ 23 miliar pada tahun 2014 menjadi US$ 37 miliar pada tahun 2014. Investasi terbesar berasal dari sektor migas yang pada tahun 2014 mencapai US$ 23 miliar, kemudian disusul mineral dan batubara, ketenagalistrikan dan EBTKE. Investasi meningkat seiring dengan perbaikan kegiatan usaha dan kepastian hukum di sektor ESDM. Kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kunci yang harus diselesaikan ke depan agar investasi sektor ESDM semakin bergairah.

Gambar I-37 Investasi Sektor ESDM Tahun 2010-2014

- 51 18. Kegiatan Kegeologian Eksplorasi sumber daya energi meliputi survei, eksplorasi atau assessment atas sumber daya energi fosil, baik konvensional (migas dan batubara), non konvesional atau energi baru seperti gas serpih (shale gas) dan gas metana batubara (coal-bed methane, CBM) maupun energi non fosil atau energi terbarukan seperti panas bumi. Selama periode 20102014, kegiatan survei, eksplorasi atau assessment yang dilakukan mencakup:  Migas di Papua Selatan dengan potensi 74 BBO dab Gas 102 TCF dan kajian potensi Shale Gas di Cekungan Sumatera Tengah;

Gambar I-38 Eksplorasi Migas di Papua Selatan

 Batubara dan CBM sebanyak 68 Wilayah keprospekan dan potensi;

Gambar I-39 Peta Wilayah Keprospekan dan Potensi Batubara dan CBM

- 52  Penemuan potensi panas bumi di 320 lokasi dengan total potensi 29 GW;  Rekomendasi Wilayah Kerja Migas, CBM, Panas Bumi dan Batubara yang dihasilkan pada tahun 2010-2014 sebaanyak 170 Wilayah Kerja, sebagai berikut: Wilayah Kerja

2010

2011

2012

2013

2014

CBM Panas Bumi Batubara

3 5 43

4 5 31

4 5 31

3 3 16

2 3 12

Total

51

40

40

22

17

Eksplorasi sumber daya mineral. Capaian penyelidikan dan eksplorasi sumber daya mineral pada periode 2010-2013 telah mencapai 45 wilayah rekomendasi untuk mineral logam, yang mencakup, 23 Provinsi serta wilayah pulau-pulau kecil dan perbatasan. Hingga tahun 2013, hasil pemutakhiran data neraca mineral logam yang diperoleh dari kegiatan penyelidikan Badan Geologi dan data perusahaan (KK, KP dan IUP). Hasil survei, eksplorasi atau assessment atas sumber daya energi dan mineral dimaksud untuk lebih jelas terdapat pada sub bab Potensi sektor ESDM (Sub Bab I.2.) Rekomendasi wilayah pertambangan. Telah dilakukan penyusunan rekomendasi wilayah pertambangan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 109 rekomendasi Wilayah Pertambangan. Sumberdaya dan cadangan mineral logam strategis tahun 2014 dapat dilihat pada Sub Bab Potensi (Sub Bab I.2). Pemboran air tanah. Pada tahun 2014 kegiatan pemboran air tanah dilakukan sebanyak 199 lokasi. Sejak pertama kali kegiatan ini dilakukan yaitu tahun 2004, telah dilakukan 1.251 titik pemboran. Debit air ratarata yang dihasilkan sekitar 2 liter/detik. Dengan standar kebutuhan air untuk penduduk di pedesaan, maka jumlah penduduk yang terlayani oleh kegiatan pengembangan sumber daya air tanah ini mencapai 1,8 juta jiwa per hari.

- 53 -

Gambar I-40 Jumlah Titik Sumur Pemboran Air Tanah Tahun 20042014 Kebencanaan geologi. Indonesia dengan potensi 127 gunung api aktif dan fisiografi beragam, memiliki ancaman atau bahaya geologi (geohazard). Tak jarang dari ancaman ini menimbulkan bencana, seperti tsunami Aceh 2004. Kondisi ini memerlukan penanganan mitigasi bencana yang menerus, sebelum, saat, dan setelah kejadian bencana, guna pencapaian pengurangan risiko bencana. Untuk itu, Badan Geologi sesuai tupoksinya telah menyusun peta kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami, dan zona kerentanan gerakan tanah, yaitu:  Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api dan Gerakan Tanah telah selesai 77 peta KRB Gn. Api (Gunung Api Tipe A, selesai semua); dan 52 peta KRB Gerakan Tanah telah selesai;  Peta KRB Gempa Bumi/Tsunami 2014 telah selesai untuk seluruh Provinsi yang memiliki daerah rawan gempa/tsunami: KRB Gempa Bumi 17 peta (17 provinsi), dan KRB Tsunami sebanyak 12 peta (wilayah);  Penyusunan prioritas pemantauan dan Pemutakhiran Perangkat Pemantauan dan Peringatan Dini. Selain itu, telah pula disusun Data Dasar Kebencanaan Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Api dan Geologi Teknik untuk Pembangunan Jembatan Selat Sunda telah selesai disusun. Untuk meningkatkan pemantauan gunung api, telah pula dilakukan pemutaakhiran peralatan pemantauan gunung api untuk 29 gunung api prioritas pemantauan (PP) kesatu masing-masing berupa empat stasiun seismik dan satu data logger digital; 17 gunung api PP 2 masing-masing berupa dua stasiun seismik; dan 22 gunung api untuk PP 3 masing-masing berupa satu stasiun seismik.

- 54 Tabel I-23 Pemutakhiran Peralatan Pemantauan Gunung Api

Pengembangan Regional Center (RC). Kegiatan mitigasi dihadapkan pada banyaknya gunung api yang tersebar di wilayah Indonesia, kecuali Kalimantan dan Papua. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara merata dan berkualitas, dengan sistem Regional Center (RC). RC diperlukan untuk membantu Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) yang lokasinya berjauhan. Hingga saat ini terdapat 16 RC, namun jumlah RC yang sudah berjalan baru ada 10 buah tersebar dari mulai Sumatera sampai Maluku. Ke-10 RC yang sudah berjalan itu berikut lokasi dan rangkaian gunung api yang dipantaunya, adalah: 1) RC Marapi (di Bukittinggi, Sumatera Barat, dengan gunung api yang dipantau: Marapi, Tandikat, Talang); 2) RC Guntur (Garut, Jawa Barat: Guntur, Papandayan, Galunggung), 3) RC Semeru (Lumajang Jawa Timur: Semeru, Bromo, Lamongan); 4) RC Batur (Bangli, Bali: Batur, Agung), 5) RC Iya (Ende, Flores, NTT: Iya, Rokatenda, Kelimutu), 6) RC Inerie (Bajawa, Flores, NTT: Ebulobo, Inerie, Inelika), 7) RC Egon (Maumere, Flores, NTT: Egon, Lewotobi Laki-laki, Lewotobi Perempuan, Lereboleng), 8) RC Lewotolo (Lewoleba, Lembata, NTT: Lewotolo, Ileboleng, Ilewerung, Sirung), 9) RC Lokon (Lokon, Sulawesi Utara: Soputan, Mahawu, Tangkono, Ambang, Lokon, Ruang, Karangetang, Awu); 10) RC Gamalama (Ternate, Maluku Utara: Gamalama, Gamnokora, Ibu, Dokuno, Kie Besi). Geologi lingkungan. Pesatnya pembangunan wilayah di Indonesia yang ditandai dengan semakin meluasnya area terbangun dan pemekaran beberapa provinsi, kabupaten, dan kota, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang terkait dengan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, seperti konflik pemanfaatan lahan, degradasi lingkungan hidup dan meningkatnya kebutuhan sumber daya geologi. Salah satu upaya penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan penyediaan

- 55 informasi geologi lingkungan. Dalam UU No. 26 tahun 2007 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai mandat untuk menetapkan Kawasan Strategis Nasional dan melaksanakan Penataan ruang terutama dalam Wilayah Nasional dan Kawasan Strategis Nasional yang meliputi kawasan keunikan batuan dan fosil, bentang alam, dan proses geologi; kawasan rawan bencana geologi, kawasan imbuhan air tanah; serta menyusun kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan. Keragaman bumi (geodiversity). Banyak potensi geologi lingkungan, seperti kawasan kars dan kawasan lindung geologi, yang belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Sebagian besar potensi geodiversity nasional, berada dalam keadaaan terancam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Badan Geologi sedang mengembangkan konsep pemanfaatan berkelanjutan melalui kegiatan: geotourism (geowisata), geopark (taman bumi), ecotourism (ekowisata). Potensi lingkungan geologi kita yang bersumber dan keragaman bentukan geologi (geodiversity), tersebar di berbagai wilayah fisiografi Indonesia, antara lain di Danau Toba, Pegunungan Sewu, Karangsambung, Ciletuh, Merangin, Maros, G. Rinjani, dan Puncak Jayawijaya. Museum Geologi. KESDM melalui Badan Geologi melaksanakan pengelolaan Museum Geologi Bandung, Museum Tsunami Aceh, Museum Kars Wonogiri, Museum Gunung api Batur Kintamani (Museum Geopark), dan Museum Gunung Merapi Sleman. Total pengunjung museum geologi pada 2013 ada 550.000 orang dengan pertumbuhan pengunjung dalam 5 tahun terakhir sekitar 10% per tahun. Adapun museum Kars Indonesia diresmikan Presiden RI bulan Juni 2009 dan Museum Tsunami Aceh diresmikan oleh Gubernur NAD pada Mei 2011. 19. Kegiatan Kelitbangan Hasil-hasil yang telah dicapai kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2010 s.d 2014, antara lain sebagai berikut: A. Litbang untuk mendukung ketahanan energi 1.

Kaji ulang data geoscience untuk peningkatan kualitas informasi Wilayah Kerja (WK) baru migas. Kegiatan kaji ulang telah dilakukan pada 30 WK migas untuk memberikan rekomendasi atas status WK yang ditawarkan, meliputi blok-blok Arafura Sea II, South Kangean I dan South Kangean II, South Bulungan, Jangeru, Wokam I, Blok Cucut Area, Blok Dolpin Area, Blok East Palung Aru Area, South Buntu Segat Area, Onin Area, Blok Sula-1 Area, Belisang Area, Blok North Masela Area, Tarakan III Area dan Blok West Berau Area, North East Madura V dan West Papua II. Pada tahun 2014, telah dikaji 5 wilayah kerja migas dari

- 56 10 Wilayah yaitu Blok Situbondo, North Bone, North Bali IV, Buton III, dan Tarakan II. 2.

Pengembangan Prototipe Rig Coal Bed Methane (CBM), setara dengan rig konvensional tipe 350 Hp. Rig tersebut yang memenuhi standar internasional, relatif murah, handal, dan mudah operasionalnya dengan tingkat kandungan lokal tinggi. Protiipe rig ini adalah sebagai upaya mempercepat pengembangan CBM sekaligus menekan biaya pemboran yang relatif mahal apabila menggunakan Rig Migas.

3.

Percontohan tabung Adsorbed Natural Gas (ANG) untuk rumah tangga, menghasilkan suatu teknologi tabung yang diisi dengan adsorben gas yang dapat menyerap pada tekanan rendah, sebagai pengganti tabung compressed natural gas (CNG) yang dianggap kurang praktis. Tabung ANG sebagai storage bahan bakar gas dapat digunakan untuk sektor industri, rumah tangga dan transportasi.

4.

Pengembangan infrastruktur SPBG Daughter untuk konversi BBG angkutan kota, berupa hasil perancangan pengembangan infrastruktur SPBG Daughter dan fasilitas pendukung kendaraan BBG untuk angkutan umum, tersedianya infrastruktur SPBG Daughter untuk kendaraan BBG beserta fasilitas pendukungnya, tersedianya fasilitas peralatan laboratorium uji tabung dan workshop kendaraan BBG.

5.

Pengembangan teknologi cross flow untuk PLTMH dengan berbagai ketinggian (head) air. Sampai saat ini telah dibangun 3 PLTMH, terdiri atas PLTMH Melong Kabupaten Subang Jawa Barat dengan Kapasitas 100 kW (on grid), PLTMH Kombongan Kabupaten Garut Jawa Barat dengan kapasitas daya 165 kW (on grid dan off grid), PLTMH Sengkaling 1 dengan kapasitas daya pembangkit sebesar 100 kW di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kabupaten Malang Jawa Timur.

6.

Pengembangan gasifikasi biomasa untuk pembakaran keramik di Plered Purwakarta menggunakan fix bed gasifier berkapasitas 100 kg biomasa/jam. Pilot plant ini telah mampu beroperasi secara kontinuitas selama 24 jam. Kegiatan litbang ini bekerjasama dengan UPTD Litbang Keramik Kabupaten Purwakarta.

7.

Pengembangan biogas dari limbah industri tapioka dan kotoran sapi untuk pengganti minyak tanah dan pembangkit listrik skala kecil di Cisurupan dan Cikajang Garut, mengoperasikan laboratorium biogas (bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan pembangunan instalasi biogas limbah tapioka skala industri (demoplant) di daerah Lampung.

- 57 8.

Pilot plant PLT Angin kapasitas 100 kW (1 unit). Integrasi (instalasi) seluruh komponen mekanikal dan instrumentasi prototipe sistem PLT-Angin 100 kW telah dilakukan. Telah diperoleh Paten sederhana untuk Bilah Turbin Angin PLT Angin 100kW. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 90%.

9.

Pembuatan peta potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia, menghasilkan Model Peta Potensi Mikrohidro, Biomassa, Energi Angin, dan Energi Surya.

10. Pengembangan PLTP Sistem Binari skala 50 kW, dengan memanfaatkan brine (air sisa fluida panas bumi) dari sumur di PAD-29 lapangan panas bumi Dieng, Jawa Tengah bekerja sama dengan PT. Geodipa Energi. Sudah terlaksana Pengumpulan data dan informasi teknis PLTP Binary serta Pengujian dan analisis kinerja setiap komponen PLTP, Instalasi sistem kontrol pada power house PLTP, Uji kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilaksanakan uji kinerja dengan brine. 11. Smart street lighting system menggunakan teknologi Penerangan Jalan Umum (PJU) Pintar, meningkatkan efisiensi melalui peredupan sesuai kebutuhan dan mencegah losses. Technical Assessment telah dilakukan di 6 kota/lokasi yaitu Jakarta Pusat, Bandung, Denpasar, Bengkulu, Sleman, dan Jembatan Suramadu. 12. Pilot plant PLTG Landfill 10 kW TPA Bengkala Buleleng, Bali memanfaatkan gas metan dari sanitary landfill untuk bahan bakar dan pembangkit listrik. Teknologi yang digunakan teknologi organic rankine cycle (ORC). 13. Gasifikasi Batubara Untuk PLTD Dual Fuel. Melanjutkan pengembangan pemanfaatan gas batubara terhadap diesel pada 450 kVA melalui conversion kit dengan umpan batubara antara 400-600 kg/jam serta variasi beban genset sehingga akan terukur ratio gas: solar pada setiap beban genset. Optimalisasi operasi dual fuel menggunakan mesin diesel sistem otomatis dan turbo dan penerapan gasifikasi untuk PLTD dual fuel skala kecil (<10 MW). 14. Pengembangan industri;

teknologi

pembakaran

batubara

untuk

 Pengembangan rancang bangun serta uji kinerja unit gasifier mini dan pemanfaatannya untuk UMKM telah menghasilkan prototipe gasifier kapasitas 40-50 kg/jam di Sentra Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Batubara, Palimanan, Cirebon.  Rancang bangun gasifier skala UKM menghasilkan energi yang efisien, dalam waktu operasi 17 -18 jam hanya menghabiskan 85 kg batubara setara dengan 57 liter minyak tanah (3,33

- 58 liter/jam untuk skala UKM ). Uji kinerja “mini gasifier” telah dilakukan untuk pengovenan/curing tembakau di NTB.  Pengembangan pembakar siklon menghasilkan rancang bangun pembakar siklon berbahan bakar batubara rendah emisi dan partikulat, sehingga dapat diaplikasikan ke boiler PLTU khususnya PLTU skala kecil < 10 MW. Pembakar siklon tersebut telah di ujicoba pada boiler PT. Kertas Leces, Probolinggo, Jatim yang semula menggunakan gas. Boiler tersebut mampu menghasilkan listrik hingga 20 MW dan dilengkapi blower kapasitas 103.000 m3/jam. Pada tahap awal pembakar siklon yang dipasang berkapasitas sekitar 6 ton batubara/jam. Uji coba baru mencapai 4,5 ton batubara/jam (± 30% kapasitas boiler).  Pengembangan pembakar siklon untuk IKM telah diaplikasikan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kuningan dan Indramayu. Pembakar siklon mini berjenis vertikal ini dapat membakar batubara dengan stabil sampai serendah-rendahnya sejumlah 6-8 kg/jam. 15. Pengembangan aplikasi teknologi Underground Coal Gasification (UCG), telah dilakukan kajian pendahuluan. Potensi sumber daya batubara Indonesia diperkirakan mencapai 280 milyar ton dan sekitar 119 miliar ton tidak layak ditambang secara konvensional baik tambang terbuka maupun tambang dalam. 16. Kajian potensi energi arus laut. Kegiatan dilakukan di Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Pantar, Selat Boleng, dan Selat Mansuar Raja Ampat. Di samping itu, pada Maret 2014 telah diselesaikan peta potensi energi arus laut di 10 selat berpotensi yang terdiri atas Peta Potensi Energi Arus Laut, Energi Panas Laut, dan Energi Gelombang Laut. B. Litbang dalam upaya mendukung peningkatan nilai tambah, dengan kegiatan: 1.

Peningkatan kadar dan pemrosesan bauksit, serta pemanfaatan tailingnya, dengan cara pencucian dan atau flotasi, sekaligus memanfaatkan tailing hasil pencucian endapan bauksit menjadi alumina hidrat dan fero sulfat, menghasilkan kadar alumina meningkat hingga 7%. Sebagai contoh bauksit asal Toho dapat ditingkatkan kadar aluminanya dari 41,4% menjadi 48,61%, dan bauksit asal Mentonyek naik dari 37,05% menjadi 41,84%.

2.

Penelitian logam tanah jarang (LTJ) dari mineral monasit. Hasil yang dicapai, yaitu dikuasainya teknologi proses reduksi oksida Logam Tanah Jarang (LTJ) khususnya untuk Y, Gd, dan

- 59 Nd dengan recovery > 90 % dan diketahuinya profil investasi pembangunan smelter pengolahan dan pemurnian LTJ serta upaya penangananan limbah proses ekstraksi LTJ untuk diolah menjadi pupuk super fosfat. 3.

Penelitian dan Pengembangan Migas di Laut dengan mengambil data seismik di cekungan migas prospek menggunakan Kapal Penelitian Geomarin III. Hingga saat ini, hasil penelitian geologi kelautan telah berhasil mengakuisisi seismik dengan panjang lintasan 30.000 hingga 36.000 km. Lokasi penelitian di beberapa cekungan prospek antara lain: Cekungan Pati (Laut Jawa), Cekungan Gorontalo (Teluk Tomini), Cekungan Bone (Teluk Bone), Cekungan Banggai Sula (Teluk Tolo dan Laut Banda Bagian Barat), Cekungan Tarakan (Selat Makassar), serta Cekungan Semai-Misool dan Cekungan Akimeugah (Laut Arafura bagian utara).

4.

Pemetaan Geologi Kelautan Sistematik; sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan pemetaan geologi kelautan sistematik sebanyak 124 lembar, sehingga baru menyelesaikan 34 % dari 365 lembar peta (Badan Informasi Geospasial).

20. Kegiatan kediklatan Badan Diklat ESDM sebagai penyiap dan pencetak SDM sektor ESDM dalam periode jangka panjang tahap kedua, yaitu tahun 2010-2014, telah melaksanakan berbagai program diklat. Di bawah ini adalah data capaian yang terkait dengan indikator kinerja utama di antaranya adalah Penyelenggaraan Diklat Sektor ESDM, Penyelenggaraan Pendidikan Formal Diploma I s.d. IV, dan Penyusunan Standar Kediklatan Sektor ESDM. Tabel I-24 Capaian Kegiatan Kediklatan Tahun 2010-2014

- 60 Untuk data capaian jumlah peserta diklat yang meningkat sangat tinggi di tahun 2012, yaitu mencapai 16.976 dibanding target sebesar 7.905, adalah karena adanya kebijakan pemerintah yang memerlukan dukungan pelaksanaan diklat yaitu kenaikan BBM, konversi mitan ke gas, dan BBM ke BBG. Secara umum, terlihat bahwa dari tahun 2010 ke 2013 terjadi peningkatan jumlah diklat yang diselenggarakan. Meskipun data penyelenggaraan diklat untuk Aparatur KESDM dan Pemda mengalami penurunan pada kurun waktu 2011 ke 2012, namun setelahnya kecenderungannya terus meningkat. Hal ini karena adanya kebijakan nasional untuk meningkatkan lifting migas, peningkatan upaya penyiapan pengelolaan barang tambang mineral dan batubara dengan nilai tambah dan penyiapan mesin pengolah (smelter) serta peningkatan konservasi energi dan pemanfaatan EBT. Grafik dibawah ini menunjukkan Data Penyelenggaraan Diklat per Pemangku Kepentingan per tahun sejak tahun 2010, dimana telah dilaksanakan upaya peningkatan kualitas SDM untuk Aparatur KESDM, Aparatur Pemda dan Industri/Masyarakat Umum.

Gambar I-41 Jumlah Penyelenggaraan Diklat per Pemangku Kepentingan Standar kediklatan mencakup Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang terdiri dari beberapa jenis di antaranya kurikulum, silabus, bahan ajar dan sistem evaluasi. Di bawah ini dapat dilihat capaian standar kediklatan yang telah dihasilkan dan disahkan oleh Badan Diklat ESDM. Semakin banyak standar kediklatan yang dihasilkan, berarti semakin siap suatu lembaga diklat dalam menyiapkan program yang sesuai dengan kebutuhan.

- 61 -

Gambar I-42 Jumlah Standar Kediklatan per Bidang

Melalui STEM Akamigas, Badan Diklat ESDM juga menyelenggarakan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV bidang ESDM. Di bawah ini disampaikan data capaian STEM Akamigas dari beberapa perspektif yaitu: per peruntukan dan per diploma, dengan penjelasan dan data sebagai berikut: a. Jumlah Peserta Pendidikan Tinggi per Peruntukan Jumlah peserta didik STEM Akamigas sebagian menunjukkan peningkatan dan sebagian lagi mengalami penurunan dalam hal jumlah peserta pendidikan, berdasarkan peruntukan pemangku kepentingan. Pada tahun ajaran 2009/2010 dibandingkan dengan 2010/2011 untuk aparatur Pemda mengalami peningkatan, namun untuk aparatur KESDM dan Industri sebaliknya. Mulai tahun ajaran 2011/2012 sampai dengan tahun ajaran 2013/2014 untuk Aparatur Pemda dan Industri terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Aparatur KESDM cenderung fluktuatif. Mulai tahun ajaran 2013/2014 tercatat peserta dari Masyarakat Umum berjumlah 74 orang. Hal ini adalah awal dari kiprah STEM Akamigas dalam melaksanakan pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

- 62 -

Gambar I-43 Jumlah Peserta Pendidikan Tinggi per Peruntukan

b. Jumlah Peserta Pendidikan Tinggi per Diploma Jumlah peserta dengan tingkat strata Diploma I dan II lebih banyak diperlukan di sub sektor Migas untuk setiap tahun ajaran. Sub sektor Migas memerlukan tenaga terampil dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan migas di lapangan dengan indikasi peningkatan jumlah peserta didik secara konstan dari tahun ke tahun.

Gambar I-44 Jumlah Peserta Pendidikan Tinggi per Diploma

- 63 -

21. Realisasi anggaran dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan KESDM Realisasi anggaran KESDM tahun 2014 sebesar 51,19% atau sekitar Rp. 7,34 triliun dari pagu sebesar Rp. 14,34 triliun. Pada 2010-2014 realisasi anggaran KESDM berkisar antara 57-69%, meskipun pada tahun 2009 sempat mencapai 91%. Hal tersebut disebabkan karena sejak tahun 2010, pagu KESDM melonjak menjadi lebih dari Rp. 10 triliun dimana sebelumnya selalu dibawah Rp. 10 triliun. Lonjakan tersebut utamanya karena peningkatan pembangunan infrastruktur listrik oleh PLN, Ditjen Ketenagalistrikan, dan Ditjen EBTKE.

Tabel I-25 Kendala Penyerapan Anggaran dan Langkah Perbaikan

Dari sisi kualitas pelaksanaan anggaran yang tercermin dari penilaian Laporan Keuangan yang dilakukan oleh BPK, terlihat prestasi yang semakin meningkat. Tahun 2009 status laporan keungan KESDM yaitu Wajar Dengan Pengecualian, kemudian meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga tahun 2013.

- 64 Tabel I-26 Realisasi Anggaran dan Hasil Penilaian Laporan Keuangan KESDM

22. Pengawasan internal Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KESDM dilakukan melalui Audit Kinerja, Audit Dana Dekosentrasi, Audit Tujuan Tertentu, Reviu Laporan Keuangan, Evaluasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Konsultasi. Hasil audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal KESDM pada tahun 2010-2014 dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel I-27 Tabel Hasil Audit Itjen KESDM Tahun 2010-2014 Tahun

Program Kerja Pengawasan

Realisasi

2010

163

163

100,00%

2011

147

147

100,00%

2012

160

158

98,75%

2013

185

183

98,92%

2014

319

333

104,39%

Presentase

- 65 -

Di samping melakukan kegiatan pemeriksaan, Inspektorat Jenderal KESDM juga melakukan beberapa kegiatan di antaranya: a. Program Pendampingan  Konversi Penggunaan Minyak Tanah ke Bahan Bakar Gas (LPG 3 Kg);  Penggunaan Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas;  Pembangunan Jaringan Gas Kota;  Penyelesaian Permasalahan Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. b. Program Khusus  Sebagai Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) di KESDM. Dengan menduduki urutan 3 (tiga) dari peringkat 5 besar Kementerian/Lembaga;  Untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal KESDM berperan aktif sebagai koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);  Sebagai Unit Penggerak Integritas yang hasilnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);  Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian ESDM.

- 66 I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. POTENSI Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng tektonik Eurosia, Hindia-Australia, dan Pasifik. Sebagai akibatnya, Indonesia memiliki ancaman bahaya geologi (geo-hazard) yang tinggi, namun juga menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan mineral. Minyak bumi yang telah lebih dari 100 tahun menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, cadangannya mulai menipis. Sementara itu, masih ada potensi energi lainnya namun pemanfaatannya belum optimal seperti batubara, coal bed methane, shale gas, dan energi baru terbarukan, sebagaimana tabel potensi di bawah ini.

Tabel I-28 Potensi Energi Indonesia Tahun 2014

Migas. Indonesia memiliki potensi hidrokarbon di 60 cekungan sedimen. Bahkan hasil penelitian Badan Geologi terakhir diidentifikasi cekungan migas sebanyak 128 cekungan. Cadangan terbukti minyak bumi tahun 2014 sebesar 3,6 miliar barel dan dengan tingkat produksi saat ini maka usianya sekitar 13 tahun. Sedangkan cadangan terbukti gas bumi tahun 2014 sebesar 100,3 TCF dan akan bertahan selama 34 tahun. Usia cadangan migas, diasumsikan apabila tidak ada penemuan cadangan migas baru. Dalam 5 tahun terakhir, cadangan terbukti migas mengalami penurunan sebagaimana gambar di bawah ini.

- 67 -

Gambar I-45 Cadangan Migas Indonesia Coalbed Methane (CBM). Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman energi juga dianugerahi CBM sebagai salah satu unconventional gas. Unconventional gas merupakan sumber daya yang relatif masih sulit dan mahal untuk dikembangkan, namun potensinya biasanya lebih besar daripada conventional gas. Berdasarkan penelitian Ditjen Migas dan Advance Resources International, Inc. pada tahun 2003, sumber daya CBM Indonesia disinyalir sekitar 453 TCF. Sejak ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama (KKS) CBM yang pertama di Indonesia pada tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan Maret 2015, total jumlah kontrak CBM yang telah ditandatangani sebanyak 54 kontrak.

Gambar I-46 Potensi Coalbed Methane Indonesia

- 68 Shale Gas. Hasil survei potensi yang dilakukan oleh Badan Geologi mencatat Shale Gas Resources pada cekungan sedimen utama Indonesia sebesar 574 TSCF, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Dalam mendorong pengembangan Shale Gas, telah diterbitkan Permen ESDM No. 5/2012 tentang tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Kontrak Shale Gas Indonesia pertama ditandatangani pada 31 Januari 2013 yaitu Wilayah Kerja MNK Sumbagut yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Gambar I-47 Potensi Shale Gas Indonesia

Batubara. Berdasarkan data Badan Geologi KESDM tahun 2013 jumlah sumber daya batubara tercatat sebesar 120 miliar ton dan cadangan 31 miliar ton atau 26% dari jumlah sumber daya. Berbeda dengan minyak bumi, penemuan cadangan batubara meningkat tiap tahunnya dari tahun 2010 sebesar 21 miliar ton menjadi 31 miliar ton pada tahun 2013. Sumber daya batubara terutama tersebar di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Sebagian besar dari sumberdaya batubara ini tergolong batubara berkalori rendah (low rank coal) atau lignitik. Jenis batubara ini memiliki kandungan kadar air total sebesar (30-40%) dan nilai kalor (<5.000 kcal/kg).

- 69 -

Gambar I-48 Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Jumlah cadangan batubara Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan cadangan batubara dunia. Berdasarkan data BP Statistical Review of World Energy 2013, besar cadangan batubara Indonesia hanya 0,6% cadangan dunia. Bila dibandingkan lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa, maka cadangan batubara Indonesia per kapita akan lebih kecil lagi. Bandingkan misalnya dengan Australia yang memiliki cadangan batubara sebesar 8,9% dari cadangan dunia, sementara jumlah penduduknya hanya sekitar 23 juta jiwa. Data ini ingin menunjukkan bahwa penambangan batubara harus dilaksanakan seoptimal mungkin untuk memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih lama buat Indonesia. Bila asumsi bahwa nilai produksi setiap tahun sama sekitar 435 juta ton, tanpa adanya temuan cadangan baru, maka secara ekonomis umur pengusahaan batubara masih dapat dimanfaatkan sampai 72 tahun yang akan datang. Panas Bumi. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang sangat melimpah, tersebar sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku serta merupakan potensi panas bumi terbesar di dunia. Mengacu pada hasil penyelidikan panas bumi yang telah dilakukan oleh Badan Geologi, hingga tahun 2013 telah teridentifikasi sebanyak 312 titik potensi panas bumi. Adapun total potensi panas buminya sebesar 28.910 MW dengan total cadangan sekitar 16.524 MW. Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi (PLTP) hingga tahun 2014 baru mencapai 1.403,5 MW atau sebesar 4,9% dari potensi yang ada. Sedangkan Filipina meskipun potensinya lebih kecil namun pemanfaatan potensi panas buminya mencapai 46,2%.

- 70 Tabel I-29 Potensi dan Kapasitas Terpasang Panas Bumi Indonesia Tahun 2014

Potensi panas bumi Indonesia tersebut merupakan nomor 2 terbesar di dunia (13% potensi dunia). Namun, kapasitas terpasang PLTP Indonesia merupakan nomor 3 terbesar di dunia. Dunia baru memanfaatkan 10,4% (10,8 GW) dari potensi panas bumi yang ada (103,6 GW). Tabel I-30 Potensi dan Kapasitas Terpasang Panas Bumi Dunia Tahun 2014

- 71 Bahan Bakar Nabati (BBN). Total potensi BBN Indonesia saat ini sekitar 32.654 MW, sementara pemanfaatannya sebesar 1.716 MW atau masih sekitar 5% dari total potensi. Tabel I-31 Potensi Bahan Bakar Nabati

Potensi Tenaga Air untuk PLTA dan PLTMH tersebar di Indonesia dengan total perkiraan sampai 75.000 MW, sementara pemanfaatannya masih sekitar 9% dari total potensi.

Gambar I-49 Peta Potensi Tenaga Air Skala Besar Potensi Energi Angin, yang sudah dilakukan preleminary study tersebar di pulau Jawa dan Sulawesi sekitar 950 MW, dengan rincian Lebak 100 MW, Sukabumi selatan 100 MW, Garut selatan 150 MW, Purworejo 67.5 MW, Bantul 50 MW, Gunung kidul 15 MW, Sidrap 100 MW, Jeneponto 162,5 MW, Oelbubuk 10 MW, Kupang 50 MW (Indikatif), Palakahembi 5 MW (Indikatif), Selayar 10 MW, Takalar 100 MW (Indikatif), Bulukumba 50

- 72 MW (Indikatif), Bitung dan Aceh Utara. Pada tahun 2014, Puslitbangtek KEBTKE juga telah menyelesaikan peta potensi energi angin di Indonesia.

Gambar I-50 PLT Bayu 100 kW milik Puslitbang KEBTKE di Kec. Ciemas, Kab. Sukabumi

Gambar I-51 Peta Potensi Energi Angin Indonesia

- 73 Potensi Surya. Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari berbagai lokasi di Indonesia menunjukkan sumber daya energi surya Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah yaitu kawasan barat dan timur Indonesia. Sumber daya energi surya kawasan barat Indonesia (4,5 kWh/m2.hari) dengan variasi bulanan sekitar 10%, dan kawasan timur Indonesia 5,1 kWh/m2.hari dengan variasi bulanan sekitar 9% serta rata-rata Indonesia 4,8 kWh/m2.hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. Potensi energi panas matahari di Indonesia sekitar 4,8 kWh/m².hari atau setara dengan 112 ribu GWp. Namun, saat ini energi matahari yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar49MWp. Ini berarti, potensi energi matahari yang sudah dimanfaatkan masih jauh dari angka 1%. Potensi arus laut, teridentifikasi dari peta potensi energi arus laut yang diselesaikan oleh Balitbang ESDM pada Maret 2014. Penelitian dilakukan di 10 selat berpotensi yaitu di Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Pantar, Selat Boleng, dan Selat Mansuar Raja Ampat. Berdasarkan peta tersebut, potensi dan sumber daya energi laut yaitu potensi energi arus laut praktis sebesar 17.989 MW; energi gelombang potensi praktis sebesar 1.995 MW; dan potensi panas laut praktis sebesar 41.001 MW. Penelitian potensi arus laut tersebut sangat besar, tetapi harus dibuktikan lebih lanjut sehingga bisa lebih mendekati potensi riil sesuai skala keekonomian. Potensi Mineral Indonesia sangat beragam dan cukup besar potensinya. Sebelum tahun 2014, ekspor mineral mentah dapat dilakukan secara leluasa sehingga tidak terjadi peningkatan nilai tambah mineral. Industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri tidak berkembang. Namun, sejak 2014 mulai diberlakukan pembatasan ekspor mineral dan komitmen pembangunan smelter, meskipun berdampak pada menurunnya produksi mineral dan penerimaan negara, namun cadangan mineral tersebut lebih bisa dikonservasi. Tabel I-32 Status Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Strategis Tahun 2014

- 74 2. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

a. Penurunan produksi minyak bumi Indonesia merupakan salah satu negara produsen tertua minyak dunia, jumlah cadangan minyaknya saat ini hanya sekitar 0,20% dari cadangan minyak dunia. Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia menurun, dari sekitar 1,6 juta bpd, menjadi sekitar 789 ribu bpd tahun 2014. Belum ada penemuan cadangan minyak besar lagi selain dari lapangan Banyu-Urip Blok Cepu. Sejak tahun 2010-2013, laju penemuan cadangan dibandingkan dengan produksi atau Reserve to Production Ratio (RRR) sekitar 55%, artinya Indonesia lebih banyak memproduksikan minyak bumi dibandingkan menemukan cadangan minyak. Padahal idealnya setiap 1 barel minyak yang diproduksikan harus dikompensasi dengan penemuan cadangan sejumlah 1 barel juga sehingga RRR sebesar 100% atau lebih besar lebih bagus. Beberapa tantangan rendahnya produksi minyak bumi, antara lain:  Sebagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) eksplorasi, belum berpengalaman, dimana dari sekitar 147 KKKS eksplorasi, 50 KKKS diantaranya merupakan pemain baru, dan banyak KKKS yang tidak dapat merealisasikan komitmen eksplorasinya. Selain itu, terdapat perusahaan yang mengelola lebih dari 30 Wilayah Kerja sehingga secara teknis dan finansial menjadi kurang sehat dan produktif.  Permasalahan sosial, birokrasi dan teknis, seperti perizinan daerah, lahan, sosial dan keamanan juga menjadi penyebab kendala produksi minyak, selain permasalahan teknis seperti unplanned shutdown, kebocoran pipa, kerusakan peralatan, kendala subsurface dan gangguan alam serta keterlambatan onstream proyek. Kendala paling menonjol yang menjadi penghambat jadwal produksi adalah pembebasan lahan yang berlarut-larut di Blok Cepu, sehingga menyebabkan keterlambatan onstream POD lapangan Banyu Urip, yang seharusnya direncanakan onstream pertama kali tahun 2008, menjadi tahun 2014 dan tahun 2015.  Mekanisme pengenaan PBB. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 seluruh pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme “Assume and Discharge”, di mana pengenaan PBB Migas dibayarkan oleh pemerintah. Namun, sejak pemberlakuan PP Nomor 79 Tahun 2010 seluruh pengenaan PBB Migas dimasukkan sebagai komponen biaya bagi KKKS Migas pada Masa Eksplorasi dan akan dikembalikan melalui mekanisme Cost Recovery pada saat masa produksi, sehingga Kontrak Kerja

- 75 Sama (KKS) yang ditandatangani setelah tahun 2010, diwajibkan untuk membayar lebih dahulu PBB Migas dan baru dapat dibebankan sebagai biaya ketika berproduksi.  Pengenaan PBB pada masa eksplorasi dirasa masih memberatkan kontraktor mengingat masa eksplorasi belum terdapat kepastian penemuan cadangan migas dan masih terdapat kemungkinan kegagalan eksplorasi sehingga terdapat biaya yang tidak dapat dikembalikan. Dampaknya, terjadi penurunan minat keikutsertaan penawaran langsung wilayah kerja (WK). Pada tahun 2013 penawaran langsung sebanyak 16 WK dan hanya 5 WK yang berlanjut ke penandatanganan kontrak (31%). Sedangkan 5 tahun sebelum tahun 2013, penawaran langsung yang berlanjut ke penandatanganan kontrak rata-rata sebesar 81%. b. Pemanfaatan energi domestik masih rendah Gas bumi masih ada yang terikat kontrak ekspor, meskipun volumenya semakin menurun tiap tahun, hingga tahun 2013 dimana volume ekspor lebih rendah dari pemanfaatan domestik. Keterbatasan infrastruktur gas bumi merupakan salah satu penyebab pemanfaatan gas bumi domestik belum maksimal. Selain itu, terdapat juga kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan lokasi sumber gas berada jauh dari lokasi pertumbuhan. Batubara Indonesia cukup besar potensinya, namun sekitar 80% produksinya masih diperuntukkan untuk ekspor dan selebihnya untuk domestik. Kendala eksploitasi batubara, yaitu terbatasnya infrastruktur pelabuhan dan jalur pengangkutan batubara. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan batubara terutama di Sumatera dan Kalimantan diperlukan peningkatan penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri terutama pembangkit listrik dan industri, sehingga penyerapan batubara untuk kebutuhan dalam negeri semakin besar. c. Akses energi terbatas Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan bahan bakar secara merata ke seluruh wilayah NKRI, untuk itu perlu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana transmisi dan pendistribusian bahan bakar yang baik. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memerlukan skema pendistribusian yang khusus. Akibat kondisi geografis Indonesia yang kepulauan maka, ketersediaan dan harga BBM dan LPG utamanya di wilayah Indonesia Timur masih menjadi kendala. Terbatasnya jalur distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM dan LPG menyebabkan

- 76 kelangkaan dan mahalnya harga BBM dan LPG di remote area. Pembangunan infrastruktur pendistribusian BBM dan LPG sangat vital untuk ditingkatkan demi mengurangi biaya transportasi yang mahal. Permintaan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 10,1% per tahun. Sementara itu, pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan hanya dapat memenuhi pertumbuhan listrik sekitar 7% per tahun. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan penyediaan tenaga listrik tersebut, mengakibatkan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah terutama di luar sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali tidak dapat dihindari. Kondisi pertumbuhan penyediaan tenaga listrik yang rendah tersebut juga merupakan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada periode tahun 1998/1999, dimana pada saat itu pertumbuhan kapasitas terpasang hanya tumbuh sebesar 1,4%. d. Ketergantungan impor BBM/LPG Konsumsi BBM yang terus meningkat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, sementara produksi minyak mentah dalam negeri terus mengalami penurunan dan kapasitas kilang yang stagnan menyebabkan impor minyak mentah dan BBM terus meningkat. Ketergantungan Indonesia pada minyak mentah dan BBM impor sangat besar. Pembangunan Kilang merupakan keniscayaan. 60% kebutuhan LPG dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi LPG domestik tumbuh drastis, sementara pasokan dan kilang LPG dalam negeri terbatas. Kondisi ini harus diantisipasi karena subsidi LPG 3 kg semakin besar mengingat harga jual saat ini sebesar Rp. 4.250/kg belum pernah mengalami kenaikan, padahal harga keekonomian LPG sekitar Rp. 10.000/kg. Subsidi LPG 3 kg tahun 2014 dapat mencapai sekitar Rp. 50 triliun. e. Harga energi belum kompetitif dan subsidi energi tinggi Pemberlakuan subsidi terhadap energi fosil utamanya BBM, membuat energi lainnya terutama energi baru dan terbarukan (EBT) sulit berkembang dan tidak bisa kompetitif dengan energi fosil. Pengembangan EBT membutuhkan nilai investasi yang besar sehingga membuat harga jual keekonomian lebih tinggi dari poduk energi fosil. Pemberian subsidi energi (BBM, LPG dan listrik) juga sangat memberatkan APBN dimana mencapai sekitar Rp. 300 triliun pada tahun 2013 dan 2014. Selain itu, subsidi energi belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih dinikmati oleh

- 77 masyarakat menengah keatas. Namun, perubahan kebijakan harga BBM dan listrik dilakukan pada awal tahun 2015 secara bertahap sehingga harga energi lebih berkeadilan, namun masyarakat kurang mampu tetap dilindungi. f.

Bauran energi masih didominasi minyak bumi, sedangkan EBT masih rendah Energi Baru Terbarukan (EBT) kalah bersaing dengan minyak bumi karena minyak bumi mudah diperoleh, lebih murah karena di subsidi, dan fleksibel dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan tanpa adanya kendala distribusi. Tantangan pengembangan Panas Bumi meliputi antara lain:  Tumpang Tindih Lahan. Sebagian besar potensi panas bumi berada pada kawasan hutan. Dari 312 titik potensi yang ada, sekitar 58 titik potensi atau 8.000 MW (31%) berada dalam wilayah hutan konservasi dan sekitar 95 titik potensi atau 10.000 MW (18%) berada dalam wilayah hutan lindung. Solusi penyelesaiannya, antara lain penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan pengusahaan panas bumi saat ini tidak di kategorikan kegiatan pertambangan;  Harga yang belum menarik dan proses negosiasi. Solusi penyelesaian antara lain Implementasi Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Penyelesaian PP Pemanfaatan Tidak Langsung;  Isu Sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengusahaan panas bumi yang merupakan energi bersih dan aman sehingga timbul penolakan terhadap beberapa proyek panas bumi. Solusi Penyelesaiannya antara lain melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Akademisi untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat;  Prosedur lelang panas bumi perlu diperbaiki, dengan melakukan revisi atas PP Nomor 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan disinkronisasi dengan Peraturan Menteri ESDM dalam rangka pengaturan proses lelang WKP Panas Bumi;  Tidak ada pembebasan PPN atas Impor Barang Kegiatan Eksploitasi Panas Bumi untuk Pengembang setelah Berlakunya UU No 27/2003. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap PMK 70/2013 agar dapat diberikan pembebasan PPN atas impor barang untuk kegiatan eksploitasi panas bumi bagi pemegang IUP;

- 78  Perbankan nasional kurang tertarik untuk membiayai pengembangan Panas Bumi. Perlu mendorong regulator bidang moneter untuk menyusun regulasi yang mendukung pembiayaan pengembangan panas bumi dan memberikan insentif terhadap pendanaan proyek panas bumi. Tantangan pengembangan bioenergi, antara lain:  Harga. Tidak ada jaminan kepastian harga bioenergi karena sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku yang merupakan 60% komponen biaya produksi;  Pendanaan dan Investasi. Perbankan kurang tertarik untuk mendanai. Biaya investasi awal untuk implementasi teknologi bioenergi dinilai masih tinggi yang mengakibatkan biaya produksi energi dari sumber bioenergi relatif tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengen energi konvensional yang masih disubsidi;  Lahan. Belum tersedianya lahan khusus untuk penanaman tanaman diversifikasi bahan baku BBN;  Bahan Baku. Kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan untuk beberapa komoditi bioenergi;  Infrastruktur. Pengembangan infrastruktur pendukung yang masih kurang;  Sosial Budaya. Masyarakat masih lebih tertarik untuk menggunakan energi konvensional (karena masih disubsidi). Tantangan pengembangan energi air, angin dan surya, antara lain:  Investasi masih tinggi dan harga energi belum mencapai harga keekonomiannya, akibatnya pangsa usahanya sulit bersaing dengan energi konvensional yang masih mendapatkan subsidi.  Sebaran potensi energi terbarukan tidak dapat dipindahkan serta memiliki fluktuasi cukup signifikan.  Masih rendahnya pemahaman pemanfaatan energi terbarukan.

masyarakat

terhadap

g. Pemanfaatan energi belum efisien Indonesia masih cenderung boros dalam pemakaian energi. Ini dapat dilihat dari laju konsumsi BBM selama sepuluh tahun terakhir mencapai rata-rata di atas 6 persen per tahun. Laju ini termasuk tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang rata-rata hanya mencapai sekitar 1 persen per tahun dan dunia sekitar 1.8 persen per tahun. Penggunaan BBM ternyata tidak sernata-mata untuk tujuan produktif, tetapi telah menjurus konsumtif dan bersifat pemborosan. Boros dan tidak

- 79 efisiennya penggunaan energi ini juga menjadi salah satu masalah dalam pembangunan energi. Permasalahan pemanfaatan energi yang belum efisien, antara lain:  Tingkat kesadaran hemat energi bagi pengguna masih rendah;  Sistem pendanaan investasi program konservasi energi belum memadai;

energi

efisiensi

&

 Insentif untuk pelaksanaan energi efisiensi dan konservasi energi belum memadai;  Disinsentif untuk pengguna energi yang tidak melaksanakan efisiensi energi dan konservasi energi belum dilaksanakan secara konsisten;  Daya beli teknologi/peralatan yang efisien/hemat energi masih rendah;  Kurangnya koordinasi antar instansi dalam menyusun peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaksanaan konservasi energi;  Pengetahuan dan pemahaman terhadap manfaat konservasi energi masih terbatas;  Terbatasnya jumlah tenaga latih untuk manajer dan auditor energi; dan  Sistem Monev hasil pelaksanaan Konservasi Energi lintas sektor belum tersedia. h. Nilai Tambah ditingkatkan

dan

Pengawasan

Pertambangan

perlu

Masih terbatasnya industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah mineral sehingga memberi manfaat lebih besar untuk masyarakat Indonesia. Ekspor bahan mentah telah berlangsung lama (bijih bauksit sejak 1938 tanpa mampu diolah hingga 2013). Indonesia eksportir timah terbesar di dunia berabad abad lamanya, baru saat ini mampu membangun industri berbasis timah dengan berbagai variasi produk. Indonesia pengekspor bijih nikel terbesar (60 juta di tahun 2013), namun hanya PT. Antam (Persero), Tbk dan PT. Vale Indonesia yang baru memurnikannya. UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan mandat mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari kekayaan mineral dan batubara dengan terus meningkatkan nilai tambahnya. Dengan demikian, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral wajib untuk ditingkatkan mulai tahun 2014.

- 80 Terkait dengan pengawasan pertambangan, selama satu dekade terakhir, industri pertambangan Indonesia telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan memberikan pendapatan negara yang cukup signifikan. Namun, pada saat ini industri pertambangan menghadapi berbagai persoalan yaitu adanya pendapatan negara dari pertambangan yang masih rendah, timbulnya dampak penambangan yang merusak kondisi alam daerah dan masyarakat di sekitarnya, serta masalah penambangan liar dalam bentuk pertambangan tanpa izin (PETI). Pada umumnya, kegiatan PETI ini dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar penambangan besar berijin, serta masyarakat pada daerah yang memiliki potensi pertambangan di tengah hutan yang tidak berdekatan dengan penambangan besar berijin. Umumnya kegiatan PETI ini mendapat dukungan pemodal besar. Munculnya dan berkembang secara luas PETI disebabkan, antara lain:  Faktor ekonomi, kemiskinan dan tidak ada alternatif sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan menggali bahan tambang secara liar. Pemilik modal besar yang terlibat dalam upaya mengambil keuntungan sesaat, menambah besar skala penambangan tak berijin.  Faktor peraturan dan kapasitas aparatur. Tidak ada perangkat aturan dan kebijakan yang tegas, konsisten, dan transparan yang mengatur usaha pertambangan termasuk di antaranya dalam perizinan, pembinaan, kewajiban, dan sanksi.  Lemahnya pemahaman aparat pemerintah lokal dalam pemahaman tata laksana penambangan yang benar (good mining practices), kemampuan pengawasan dan pengendalian terbatas, dan keterlibatan banyak pihak yang berusaha mengambil manfaat pribadi atas kegiatan PETI.  Pola hubungan dan kebijakan perusahaan berizin dengan penambangan liar dilandasi oleh rasa curiga dan konflik. Belum adanya penanganan secara komprehensif dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal pertambangan.

- 81 -

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. VISI DAN MISI Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berlandaskan negara hukum;

berkeseimbangan,

dan

demokratis

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut, khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1. Sasaran Makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4. Sasaran Dimensi Pemerataan; 5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

- 82 -

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi, sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Sasaran Kedaulatan Energi tersebut merupakan Key Performance Indicator (KPI) KESDM dalam skala nasional.

Tabel II-1 Sasaran Kedaulatan Energi Tahun 2015-2019

II.2. TUJUAN KEMENTERIAN Tujuan merupakan intisari dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi KESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Di dalam Renstra KESDM Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan nasional bidang energi tersebut, dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab KESDM sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

- 83 Tabel II-2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun 2015-2019 TUJUAN 1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil 2. Meningkatkan alokasi energi domestik 3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi 4. Meningkatkan diversifikasi energi 5. Meningkatkan efisiensi energi & pengurangan emisi 6. Meningkatkan produksi mineral & PNT

3

2. Terwujudnya Optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM

7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM

1

3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif

8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran

1

4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM

9. Meningkatkan investasi sektor ESDM

1

5. Terwujudnya manajemen & SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi

10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional 11. Meningkatkan kapasitas iptek 12. Meningkatkan kualitas infromasi dan pelayanan bidang geologi

6

TOTAL

12

2 3 2 2 2

3 3

29

Gambar II-1 Skema Penyelesaian Tantangan dengan Penetapan Tujuan, Sasaran dan Strategi

- 84 Adapun uraian terhadap makna masing-masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Renstra KESDM tahun 20152019, sebagai berikut:

TUJUAN-1: TERJAMINNYA PENINGKATAN PENYEDIAAN ENERGI DAN BAHAN BAKU DOMESTIK Dari 5 tujuan Renstra KESDM Tahun 2015-2019, Tujuan-1 ini merupakan yang utama dan paling mencerminkan tanggung jawab KESDM, serta sangat penting karena dampaknya langsung kepada perekonomian dan pembangunan nasional. Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi yaitu: 1. Sisi penyediaan (supply), berkaitan dengan potensi sumber daya alam; 2. Aksesibilitas (accessibility), berkaitan dengan infrastruktur; dan 3. Sisi pemanfaatan (demand), berkaitan dengan pola (behavior) konsumen energi. Potensi sumber daya alam, merupakan anugerah bagi Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman potensi energi dan mineral. Minyak bumi, yang menjadi tulang punggung energi Indonesia sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, saat ini cadangannya mulai menipis. Namun, potensi sumber energi lainnya seperti gas bumi, coal bed methane, shale gas, batubara, panas bumi dan energi terbarukan lainnya, masih sangat memadai. Eksploitasi sumber daya energi dan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah agar Indonesia terlepas dari bayang-bayang kutukan sumber daya alam. Infrastruktur energi dan mineral, merupakan jembatan agar sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan kehidupan dan perekonomian. Sebagai negara kepulauan, sering kali lokasi sumber energi sangat jauh dari konsumen dan pusat pertumbuhan. Infrastruktur energi dan mineral Indonesia harus terus dibangun secara masif sehingga potensi sumber daya yang besar dapat lebih maksimal dimanfaatkan oleh dalam negeri dibandingkan untuk ekspor. Pola konsumen energi, merupakan behavior masyarakat dalam mengkonsumsi energi baik dari jenis energi yang digunakan maupuan seberapa banyak energi yang digunakan. Target dari kebijakan pada sisi demand ini adalah agar masyarakat beralih ke energi non-BBM dan melakukan penghematan energi.

- 85 -

SASARAN-1: Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil No

1

Indikator Kinerja

Target 2019

Satuan

Produksi/lifting energi fosil

6.595

Ribu boepd

700

Ribu bpd

1.295

Ribu boepd

7.252

mmscfd

4.600

Ribu boepd

400

Juta ton

a. Produksi minyak bumi b. Lifting gas bumi

c. Produksi batubara 2

Penandatanganan KKS Migas

40*

Kontrak

3

Rekomendasi Wilayah Kerja

200*

Rekomendasi

* Total tahun 2015-2019

Produksi minyak bumi. Trend produksi minyak 5 tahun kedepan relatif menurun, meskipun akan terjadi peningkatan di tahun 2016. Produksi minyak bumi tahun 2015 ditargetkan sebesar 825 ribu bpd sebagaimana APBN-P 2015. Full scale lapangan Banyu Urip Blok Cepu akan terjadi pada akhir 2015, sehingga peningkatan produksi minyak bumi baru akan terjadi tahun 2016 dengan perkiraan sebesar 830 ribu bpd. Selanjutnya, produksi minyak bumi diperkirakan akan menurun hingga mencapai 700 ribu bpd pada tahun 2019, karena peningkatan produksi dari Blok Cepu tidak dapat mengimbangi natural decline lapangan minyak Indonesia yang mayoritas sudah tua. Lifting gas bumi tahun 2015-2019 diperkirakan relatif stabil pada kisaran 6.400-7.300 mmscfd. Tahun 2015 lifting gas bumi direncanakan sebesar 6.838 mmscfd atau 1,22 juta boepd sebagaimana APBN-P 2015, dan tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi 7.252 mmscfd atau 1,295 juta boepd. Beberapa proyek yang menjadi andalan peningkatan produksi gas antara lain lapangan Kepodang, Donggi Senoro, Indonesian Deep Water Development (IDD) BangkaGendalo-Gehem, lapangan Jangkrik (Blok Muara Bakau), dan Tangguh Train3. Produksi batubara tahun 2015 direncanakan sebesar 425 juta ton. Dalam rangka konservasi, maka produksi batubara akan dikendalikan sehingga tingkat produksi tahun 2019 menjadi sebesar 400 juta ton, dengan peningkatan DMO secara signifikan dan penurunan ekspor. Apabila batubara dihitung bersama minyak dan gas bumi, maka produksi energi fosil untuk tahun 2015 mencapai 6,9 juta boepd dan menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,6 juta boepd. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas. Untuk mengusahakan suatu Wilayah Kerja (WK) Migas diawali dengan penyiapan dan lelang WK (reguler tender or direct proposal), penetapan pemenang WK dan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) migas. Penandatanganan KKS

- 86 Migas selama 5 tahun kedepan direncanakan minimal sebanyak 40 KKS atau 8 KKS per tahun, yang dapat terdiri dari 6 KKS migas konvensional per tahun dan 2 KKS Migas non-konvensional per tahun. Rekomendasi Wilayah Kerja, dilakukan oleh Badan Geologi melalui kegiatan survei geologi dalam rangka mendukung penetapan Wilayah Pengusahaan Migas, CBM, Panas Bumi, Batubara dan Mineral melalui pendanaan dari APBN, yaitu migas melalui survei umum, minerba melalui penyelidikan umum dan panas bumi melalui survei pendahuluan. Sejak tahun 2014, Direktorat Jenderal tidak lagi memiliki anggaran untuk melakukan survei geologi. Adapun kegiatan survei geologi melalui APBN hanya dapat dilakukan oleh Badan Geologi. Kedepan, hasil rekomendasi Wilayah Kerja Migas ikut dilelangkan oleh Ditjen Migas disamping program reguler tender dan direct proposal yang memang biasanya dilakukan oleh Ditjen Migas. Hal ini akan meningkatkan peluang peningkatan penandatanganan WK Migas dan anggaran negara untuk survei geologi yang dilakukan Badan Geologi lebih bermanfaat.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri. “Mulai tahun 2013 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemanfaatan gas bumi dalam negeri lebih besar daripada untuk ekspor”. Kondisi tersebut akan terus dipertahankan, dimana untuk tahun 2015 ditargetkan porsi pemanfaatan gas domestik sebesar 59% dan meningkat menjadi 64% pada tahun 2019. Target pemanfaatan gas domestik 64% tahun 2019 sesungguhnya merupakan target yang sangat optimis, mengingat berdasarkan kontrak saat ini justru terdapat penurunan persentase pemanfataan domestik akibat on-streamnya proyek Tangguh Train-3 yang 60%-nya kontrak eskpor dan ENI Jangkrik serta IDD. Target DMO gas bumi didukung dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur gas nasional seperti FSRU, LNG receiving terminal, dan pipa transmisi. Sehingga, gas dari sumber-sumber besar yang ada di Kalimantan, dan Indonesia Timur dapat dialirkan ke daerah konsumen gas utamanya Jawa dan Sumatera.

- 87 Pemenuhan batubara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) tahun 2015 direncanakan sebesar 102 juta ton atau 24% dari total produksi nasional. Kebijakan batubara kedepan adalah meningkatkan pemanfaatan domestik hingga 60% dan pengendalian produksi batubara. “Dari sisi supply batubara, sangat mampu menyediakan batubara untuk domestik, namun tantangannya adalah sisi demand domestik yang harus lebih dirangsang lagi. Pembangkit listrik dan industri menjadi tulang punggung penyerapan batubara domestik”.

Volume BBM bersubsidi mengalami penurunan drastis dari tahun 2014 sekitar 46,8 juta Kilo Liter (KL) menjadi 17,9 juta KL (kuota APBN-P 2015). Hal tersebut akibat perubahan kebijakan harga BBM, dimana sejak 1 Januari 2015, Bensin Premium Ron-88 tidak lagi merupakan BBM bersubsidi dan subsidi solar hanya dipatok sebesar Rp. 1.000/liter. Tugas Pemerintah adalah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sehingga subsidi tidak membebani APBN. Sesuai Pasal 8 ayat 2 UU Migas, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Namun ketersediaannya tidak harus BBM bersubsidi. Volume BBM bersubsidi tahun 2015 direncanakan sebesar 17,9 juta KL sebagaimana APBN-P 2015 yang terdiri dari Minyak Solar sebesar 17,05 juta KL dan Minyak Tanah 0,85 juta KL. Volume BBM bersubsidi diupayakan untuk dikendalikan sehingga pada tahun 2019 volumenya pada kisaran 17,9 juta KL. Namun, dalam perjalanannya kebijakan harga dan volume BBM bersubsidi dapat berubah yang akan berdampak pada penurunan volume BBM bersubsidi. Meningkatnya permintaan BBM memerlukan kebijakan untuk pengamanan pasokan meliputi pengembangan kilang baru, pengamanan impor dan peningkatan produksi bahan bakar nabati, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Kapasitas kilang BBM saat ini sebesar 1,167 juta barrel crude per day (bcpd), dengan jumlah kilang yang ada sebanyak 7 kilang pertamina (1,047 juta bcpd) dan 3 kilang non-pertamina yaitu kilang Pusdiklat Cepu 3,8 mbcpd (3,8 mbcpd), Kilang Tuban/TPPI (100 mbcpd), dan Kilang TWU (6 mbcd) serta Kilang TWU II (10 mbcd) yang baru beroperasi tahun 2014. Untuk 5 tahun

- 88 kedepan direncanakan pembangunan Kilang BBM 300 ribu mbcpd dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Bontang dengan nilai proyek sekitar US$ 10 miliar yang ditargetkan dapat selesai tahun 2019, sehingga kapasitas kilang BBM dapat meningkat menjadi 1,467 juta bcpd. Selain pembangunan kilang grassroot tersebut, juga terdapat rencana pengembangan Kilang Pertamina lainnya yaitu:  Refinery Development Master Plan (RDMP), mencakup upgrading dan modernisasi 5 kilang minyak Pertamina dengan nilai proyek sekitar US$ 25 miliar yaitu: Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, Kilang Plaju dan Kilang Balongan. Pengembangan kilang minyak tersebut akan meningkatkan produksi 2 kali lipat dari saat ini sekitar 820 ribu bpd menjadi 1,6 juta bpd. RDMP tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun, tetapi memiliki time frame proyek hingga tahun 2025. Untuk tahap pertama akan dimulai pada tahun 2018 yaitu modernisasi untuk 4 kilang yaitu Plaju, Balikpapan, Cilacap dan Balongan. Sementara Kilang Dumai akan dimulai tahun 2021. Calon investor proyek RDMP yang telah melakukan MOU dengan Pertamina antara lain Saudi Aramco, Sinopec dan JX Nippon dengan investasi sekitar 25 miliar US$.  Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) di kilang Cilacap yang dapat mulai beroperasi tahun 2015. RFCC akan memberikan tambahan produk gasoline sekitar 2 juta KL per tahun.  Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC)


Konversi minyak tanah ke LPG terdiri dari 2 kegiatan yaitu pembagian paket perdana gratis dan penyediaan LPG 3 kg. Pembagian paket perdana direncanakan hanya pada tahun 2015 sebesar 812.507 paket. Sedangkan penyediaan LPG 3 kg terus dimana pada tahun 2015 direncanakan sebesar 5,77 juta metrik ton (MT) dan pada tahun 2019 sebanyak 7,28 juta MT.

- 89 -

Pembangunan jaringan gas kota (Jargas) pada periode 2015-2019 rencananya dilakukan di 210 lokasi, melalui pendanaan APBN (10 lokasi), PGN (172 lokasi) dan Pertamina (28 lokasi) target Rumah Tangga tersambung sebanyak 1,14 juta sambungan rumah. Untuk memperlancar pembangunan jargas khususnya yang melalui pendanaan APBN, maka pembangunan sedang diupayakan agar dilakukan melalui penugasan kepada BUMN yang selanjutnya dapat bertindak sebagai operator. Pembangunan infrastruktur SPBG pada periode 2015-2019 rencananya dilakukan di 118 lokasi, melalui pendanaan APBN (10 SPBG), PGN (69 SPBG) dan Pertamina (39 SPBG). Rencana penyediaan gas untuk SPBG juga didukung dengan alokasi gas sekitar 40-58 mmscfd per tahun. Sama halnya dengan pembangunan jargas, agar lebih berkelanjutan mulai dari pembangunan hingga pengoperasian, maka pembangunan infrastruktur SPBG dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Kapasitas kilang LPG terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan LPG dalam negeri, meskipun impor LPG juga tetap dilakukan. Saat ini impor LPG sekitar 60% dari kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2015 kapasitas kilang LPG direncanakan sekitar 4,6 juta MT dengan hasil produksi LPG sebesar 2,39 juta MT. Selanjutnya pada tahun 2019 kapasitas kilang LPG ditingkatkan menjadi 4,68 juta MT dengan hasil produksi sebesar 2,43 juta MT. Pembangunan FSRU, Regasification Unit dan LNG Terminal dalam 5 tahun kedepan direncanakan sebanyak 7 unit yaitu Receiving Terminal gas Arun, LNG Donggi-Senoro, LNG South Sulawesi, Receiving Terminal Banten, FSRU Jawa Tengah, LNG Tangguh Train-3 dan LNG Masela. Pipa transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi merupakan salah satu infrastruktur penting untuk menyalurkan gas bumi dalam negeri sehingga porsi pemanfaatan gas domestik semakin meningkat. Pada tahun 2015, pipa gas direncanakan menjadi sepanjang 13.105 km dan meningkat menjadi 18.322 km pada tahun 2019. Beberapa proyek pipa gas yang akan diselesaikan antara lain pipa gas Arun-Belawan, Kepodang-Tambak Lorok, Gresik-Semarang dan Muara Karang-Muara Tawar-Tegal Gede.

- 90 -

Rasio elektrifikasi pada tahun 2015 direncanakan sebesar 87,35% dan ditargetkan tahun 2019 menjadi sebesar 97%. Beberapa infrastruktur dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mendorong rasio elektrifikasi pada tahun 2015-2019, antara lain: a. Pembangkit listrik, dengan rencana penyelesaian proyek sekitar 42,9 GW selama 5 tahun, terdiri dari 35,5 GW proyek baru dan 7,4 GW proyek yang sudah berjalan. Dengan adanya tambahan pembangunan pembangkit tersebut maka kapasitas terpasang pembangkit pada tahun 2015 direncanakan menjadi sebesar 57 GW dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 95 GW. b. Transmisi listrik, dengan rencana pembangunan sekitar 46 ribu kms selama 5 tahun atau rata-rata sekitar 9.000 kms per tahun. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkit listrik, diarahkan untuk terus diturunkan sehingga Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik juga dapat menurun, mengingat BBM merupakan sumber energi primer pembangkit yang paling mahal. Porsi BBM dalam bauran energi pembangkit tahun 2015 direncanakan sebesar 8,85% sebagaimana APBN-P 2015 dan terus diturunkan menurun menjadi sekitar 2,04% pada tahun 2019 seiring dengan ditingkatkannya porsi batubara melalui PLTU dan EBT melalui PLTP, PLT Bioenergi, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLTBayu.

- 91 -

Pangsa energi non-BBM dalam bauran energi nasional diarahkan pada peningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT), dimana ditargetkan sebesar 10% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 16% pada tahun 2019. Kapasitas terpasang pembangkit EBT tahun 2015 ditargetkan sebesar 11.755 MW dan direncanakan meningkat menjadi 16.996 MW pada tahun 2019. Kapasitas pembangkit EBT tercatat cukup besar, namun sesungguhnya belum sepenuhnya memiliki tingkat produksi listrik yang paling maksimal. a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP), direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 1.439 MW dan tahun 2019 meningkat menjadi 3.195 MW, dengan rencana tambahan sebesar 1.791 MW selama 5 tahun. Penyelesaian PP dan Permen turunan UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan investasi dan kepastian usaha pengembangan panas bumi. b. Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Bioenergi yang terdiri dari PLT biogas, biomass dan sampah kota direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 1.892 MW dan meningkat menjadi 2.872 MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangunan sekitar 1.131,4 MW selama 5 tahun melalui pendanaan APBN sebesar 18,6 MW dan swasta sebesar 1.112,8 MW. c. PLTA dan PLTMH direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 8.342 MW dan meningkat menjadi 10.622 MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 2.510,7 MW selama 5 tahun. Pembangunan untuk 5 tahun tersebut yang menggunakan anggaran APBN direncanakan sekitar 11,5 MW, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 48,2 MW, dan swasta sebesar 2.451 MW. d. PLTS direncanakan memiliki kapasitas terpasang sebesar 76,9 MW tahun 2015 dan meningkat menjadi 260,3 MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 189,3 MW selama 5 tahun, terdiri dari APBN (15,4 MW), DAK (33,9 MW) dan swasta sebesar 140 MW yang dilaksanakan melalui lelang kuota berdasarkan Permen ESDM No.

- 92 17/2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN dari PLTS Fotovoltaik. e. PLT Bayu/Hybrid direncanakan memiliki kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 5,8 MW dan meningkat menjadi 47 MW tahun 2019, dengan rencana tambahan pembangkit sebesar 43,9 MW selama 5 tahun, terdiri dari APBN sebesar 4,2 MW, DAK sebesar 3,7 MW dan selebihnya oleh swasta sebesar 36 MW. Peran pengembangan PLT Bayu/Hybrid oleh swasta perlu didukung oleh Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan harga pembelian tenaga listrik dari PLT Bayu. f.

Pengembangan EBT lainnya seperti tenaga nuklir dan arus laut juga mulai dikembangkan pada periode 2015-2019 namun belum sampai pada tahap kapasitas terpasang komersial dan masih pada tahap penyiapan policy, feasibility study dan pilot project. PLT Arus laut direncanakan terwujud tahun 2019 sebesar 1 MW. Proyek ini pernah dilakukan melalui pendanaan APBN, namun beberapa kali gagal lelang karena peminat dan/atau belum memenuhi kriteria. Sedangkan PLTN terus dikembangkan sesuai Roadmap yaitu menuju PLTN 5.000 MW pada tahun 2024. Produksi Biofuel sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) direncanakan pada tahun 2015 sebesar 4,07 juta KL dan meningkat menjadi 7,21 juta KL pada tahun 2019. Pemanfaatan biofuel sebagai campuran BBM semakin meningkat dengan adanya Permen ESDM No. 32/2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain sebagaimana telah diubah melalui Permen ESDM No. 20/2014, dengan target peningkatan:  Sektor transportasi & industri : dari 10% tahun 2015 menjadi 20% mulai tahun 2016  Sektor pembangkit listrik: dari 25% tahun 2015 menjadi 30% mulai tahun 2016

Intensitas energi merupakan parameter untuk menilai efisiensi energi di sebuah negara, yang merupakan jumlah konsumsi energi per Produksi Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi, semakin efisien penggunaan energi disebuah negara. Pada tahun 2015 intensitas sebesar 482,2 setara barel minyak (SBM) per miliar rupiah dan diproyeksikan menurun menjadi 463,2 SBM/miliar rupiah pada tahun 2019.

- 93 Emisi CO2 atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara alamiah meningkat seiring dengan peningkatan penyediaan dan pemanfaatan energi. Upaya yang dilakukan adalah diversifikasi energi dari fosil fuel ke energi terbarukan, dan melakukan konvervasi energi. Dalam rangka mengendalikan emisi tersebut ditargetkan penurunan emisi pada tahun 2015 sebesar 14,71 juta ton dan pada tahun 2019 penurunan mencapai 28,48 juta ton.

SASARAN-6: Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah No

Indikator Kinerja

Target 2019

Satuan

13 Produksi Mineral - Emas

75

- Perak

231

- Timah

50.000

- Tembaga - Ferronikel

- Nickel Matte 14 Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri

Ton

710.000 1.231.000

80.000 30*

Unit


Produksi mineral mengalami penurunan setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur bahwa sejak 12 Januari 2014 melarang ekspor bijih atau mineral mentah (ore) sebelum diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral menyebabkan terjadinya penurunan produksi mineral karena perusahaan pertambangan mineral yang belum dapat mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri melakukan penghentian produksi. Dengan kebijakan peningkatan nilai tambah mendorong pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter) sehingga manfaat mineral akan semakin besar dinikmati oleh masyarakat Indonesia melalui peningkatan nilai jual mineral logam, peningkatan lapangan kerja dari pembangunan smelter, serta peningkatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri (smelter) pada 2015-2019 direncanakan sebanyak 30 unit. Amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang dipertegas dalam Peraturan Menteri ESDM No 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan Mineral di Dalam Negeri harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para pemegang IUP dan KK harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

- 94 TUJUAN-2: TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR ESDM Pengelolaan sumber daya energi dan mineral menghasilkan penerimaan sektor ESDM yang jumlahnya ratusan triliun tiap tahunnya. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM setiap tahunnya memberikan kontribusi diatas 20% terhadap total penerimaan nasional. Selain menjadi penerimaan negara bagi Pemerintah Pusat, penerimaan sektor ESDM tersebut juga dinikmati oleh Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Penerimaan negara sektor ESDM tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 349,5 triliun dan meningkat menjadi Rp. 480,15 triliun pada tahun 2019. Kontribusi terbesar yaitu dari penerimaan migas dengan porsi sekitar 64,6% pada tahun 2019, selebihnya minerba dan panas bumi serta penerimaan lainnya seperti penerimaan Litbang ESDM, Diklat ESDM dan iuran Badan Usaha kegiatan usaha BBM dan gas melalui pipa. Selain itu, terdapat juga penerimaan yang tidak tercatat di KESDM terkait kegiatan usaha ESDM yaitu deviden dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM yaitu PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati. Adapun Total rencana penerimaan sektor ESDM selama 5 tahun pada 2015-2019 sebesar Rp. 1.994,41 triliun.

TUJUAN-3: TERWUJUDNYA SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT SASARAN DAN HARGA YANG KOMPETITIF Subsidi energi yang terdiri dari BBM, BBN, LPG dan listrik masih diterapkan dalam rangka mendukung daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian. Namun, besaran subsidinya mulai dikurangi secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pengurangan subsidi dapat dilakukan dengan cara yaitu pengendalian volume atau konsumsi, dan kenaikan harga.

- 95 -

Subsidi energi mengambil porsi yang cukup besar dalam APBN. Dalam APBNP 2014 total belanja subsidi energi sebesar Rp. 332 triliun atau sekitar 18% dari total belanja nasional sebesar Rp. 1.877 triliun. Pada umumnya, realisasi subsidi energi biasanya meningkat dari target, sementara belanja negara lainnya lebih rendah dari target, terutama belanja Kementerian/Lembaga. Alangkah lebih bermanfaatnya apabila belanja subsidi energi dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan infrastrastruktur serta pendidikan dan kesehatan gratis. Pada tahun 2015, subsidi energi direncakan sekitar Rp. 130,82 triliun dan meningkat menjadi Rp. 154,08 triliun pada tahun 2019. Subsidi BBM dan LPG tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 64,67 triliun sebagaimana APBN-P 2015 dan diupayakan untuk dijaga pada level tersebut pada tahun 2019. Hal yang dapat meningkatkan subsidi BBM dan LPG adalah kenaikan konsumsi yang merupakan cerminan dari tumbuhnya perekonomian. Selain itu, melemahnya kurs Rupiah dan kenaikan harga minyak internasional, mengingat masih terdapat impor BBM dan minyak mentah yang dibeli menggunakan international market price. Subsidi listrik tahun 2015 direncanakan sebsar Rp. 66,15 triliun sebagaimana APBN-P 2015. Pada tahun 2019 subsidi listrik diperkirakan meningkat menjadi Rp. 89,41 triliun, antara lain karena pertumbuhan penjualan listrik atau semakin meningkatnya rumah tangga yang dilistriki. Penurunan subsidi listrik dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif tenaga listrik untuk golongan tertentu, perbaikan energy mix pembangkit, pengurangan losses, dan mekanisme pemberian marjin PT PLN (Persero) yang lebih terukur.

TUJUAN-4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR ESDM Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian, yang mewujudkan kegiatan usaha di sektor ESDM. Penyediaan energi dan mineral serta penerimaan sektor ESDM yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan rakyat, berawal dari investasi.

- 96 -

Investasi sektor ESDM tahun 2015 ditargetkan sebesar US$ 45,51 miliar dan meningkat menjadi US$ 57,28 miliar pada tahun 2019. Porsi investasi terbesar yaitu pada sektor migas sekitar 52% dari total investasi sektor ESDM, diikuti ketenagalistrikan sebesar 28%, mineral dan batubara sekitar 14% dan EBTKE sekitar 6%. Kata kunci agar tercipta iklim investasi yang kondusif adalah kepastian hukum, sosial, politik dan perizinan. Investasi migas, khususnya pengelolaan hulu migas memiliki ciri pokok, yaitu padat modal, padat resiko dan membutuhkan teknologi serta SDM berkualifikasi tinggi. Dibutuhkan investor khusus yang berani mengambil resiko, mempunyai kemampuan modal besar dan mampu dalam penyediaan teknologi. Sejak diterbitkannya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jumlah WK Migas meningkat sangat drastis dimana pada tahun 2001 hanya ada 117 WK dan meningkat menjadi 321 WK tahun 2014. Artinya upaya pencarian investasi dan pencarian cadangan migas cukup bergairah dibandingkan sebelum diterbitkannya UU MIgas. Investasi migas tahun 2015 direncanakan sebesar US$ 23,67 miliar dan meningkat menjadi US$ 29,9 miliar pada tahun 2019. Investasi ketenagalistrikan mencakup pembangunan pembangkitan, transmisi, gardu induk, gardu distribusi dan jaringan distribusi serta usaha penunjang ketenagalistrikan. Peran Pemerinah dalam investasi di subsektor ketenagaslitrikan cukup besar. Lebih dari Rp. 3 triliun per tahun dialokasikan APBN untuk infrastruktur pembangkit listrik. Target investasi ketenagalistrikan tahun 2015 sebesar US$ 11,2 miliar dan meningkat dimana pada tahun 2019 direncanakan sekitar US$ 15,9 miliar, utamanya karena pembangunan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW. Investasi mineral dan batubara dilakukan oleh kontraktor KK, PKP2B, BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang. Investasi mineral dan batubara tahun 2019 diperkirakan mencapai US$ 7,8 miliar.

- 97 Investasi EBTKE meliputi investasi untuk bidang usaha panas bumi, biofuel, PLTA/PLTMH, PLTS dan PLT Bayu. Meskipun PLTN dan PLT arus laut juga merupakan peluang investasi yang sangat terbuka. UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Energi dan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, mengamanatkan untuk memprioritaskan kepentingan bangsa untuk mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan sumber energi baru terbarukan, dengan mendorong partisipasi pemerintah dan swasta untuk tercapainya peningkatan investasi. Investasi sektor EBTKE utamanya didapat dari Panas Bumi, antara lain: a. Pembangunan pembangkit melalui pelelangan WKP panas bumi b. Penugasan Survei Pendahuluan panas bumi c. Pemanfaatan langsung panas bumi d. Pembangkit listrik skala kecil e. Usaha penunjang panas bumi untuk mendukung usaha inti panas bumi f. Pengembangan infrastruktur panas bumi (terutama diluar Jawa) Selain itu, untuk mendorong implementasi konservasi energi telah dilakukan kajian terhadap besarnya potensi penghematan energi sektor terhadap investasi yang diperlukan untuk melakukan penghematan. Proyeksi peluang investasi konservasi energi diperoleh dari hasil audit pola kemitraan mulai dari investasi peralatan hemat energi dengan biaya rendah sampai biaya tinggi. Investasi EBTKE tahun 2019 diperkirakan mencapai US$ 3,7 miliar.

TUJUAN-5: TERWUJUDNYA MANAJEMEN DAN SDM YANG PROFESIONAL SERTA PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK DAN PELAYANAN KEGEOLOGIAN

Laporan keuangan KESDM yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditargetkan mendapatkan opini hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun kedepan. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal menjadi unit yang mengawal agar opini tersebut tetap terjaga.

- 98 Persentase pembinaan pengelolaan pegawai pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 95% dan meningkat menjadi 97% pada tahun 2019. Peningkatan kualitas pegawai perlu terus ditingkatkan dengan pembinaan dan pendidikan yang lebih profesional, tersistem dan memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang lebih jelas. Reformasi birokrasi harus selesai dilaksanakan kurang dari 5 tahun, sehingga penurunan semangat kerja pegawai yang puncaknya terjadi pada tahun 2014 dan 2015, akibat menurunnya pengahasilan pegawai KESDM dibandingkan dengan Kemententerian lainnya dan Pemerintah Daerah, dapat segera teratasi, sehingga para pegawai bangga menjadi PNS dan pelayan masyarakat yang berkualitas. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) saat ini hingga tahun 2018 ditargetkan mendapat predikat B. Pada tahun 2018 dan 2019 target AKIP KESDM ditingkatkan menjadi A seiring dengan telah selesainya program reformasi birokrasi KESDM. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan salah satu ukuran suatu unit di Kementerian/Lembaga bebas dari korupsi. Tahun 2015 ditargetkan 1 unit mendapatkan predikat WBK dan pada tahun 2019 ditargetkan menjadi 3 unit. Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan unit yang mengawal pelaksanaan penilaian WBK. Itjen sebagai assurance consulting diubah menjadi Itjen sebagai consulting. Hal ini berdasarkan target level IACM Inspektorat Jenderal level 3 (APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektifitas ekonomis terhadap suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen resio dan pengedalian internal). Pengawasan yang merupakan “core” dari unit Inspektorat Jenderal, arah kebijakannya dititikberatkan kepada pelaksanaan Pengawasan Independen, dengan mengedepankan pengawasan yang berbasis resiko dan berbasis kinerja diharapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bisa lebih berperan aktif dalam pembangunan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Diklat berbasis kompetensi, tahun 2015 ditarget sebanyak 50% dari diklat yang direncanakan dan persentasenya meningkat pada tahun 2019 menjadi 65% seiring dengan peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengajar. Indeks kepuasan penggunan layanan diklat, tahun 2015 ditetapkan dengan indeks sebesar 19 dan pada tahun 2019 target pencapaian indeksnya ditingkatkan menjadi 20.

- 99 -

Kegiatan Balitbang ESDM diarahkan kepada peningkatan ketahanan energi nasional dan peningkatan nilai tambah energi dan mineral namun tetap dalam paradigma tahapan kegiatan kelitbangan yang dimulai dari kegiatan penelitian awal, pengembangan prototype, pilot plant, demo plant dan tahap komersialisasi. Jumlah pilot plant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/Formula pada tahun 2019 sebanyak 31 buah, meningkat hampir 60% dibandingkan dengan Renstra Balitbang 2010-2014. Jumlah pilotplant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula yang terimplementasikan pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 34 buah, meningkat lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dengan Renstra Balitbang 2010-2014. Jumlah paten terimplementasikan tahun 2019 ditargetkan sebanyak 28 buah. Paten tersebut, harus dapat dimplementasikan secara bertahap sehingga tahun 2019 seluruh hasil litbang dapat diimplementasikan.

Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah, dilaksanakan didaerah sulit air. Dalam 5 tahun kedepan direncanakan pengeboran sebanyak 500 titik atau 100 titik per tahun.

- 100 Wilayah prospek sumber daya panas bumi, batubara, CBM dan mineral, merupakan hasil dari survey geologi yang dilakukan oleh Badan Geologi KESDM berupa rekomendasi. Target wilayah prospek selama 5 tahun ditargetkan sebanyak 315 rekomendasi. Pada tahun 2015 hasil dari kegiatan tersebut direncanakan sebanyak 62 rekomendasi dan pada tahun 2019 sebanyak 64 rekomendasi. Peta kawasan rawan bencana geologi, selama periode 2015-2019 ditargetkan diselesaikan sebanyak 171 peta dimana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 37 peta dan tahun 2019 sebanyak 30 peta.

- 101 II.3. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN Sasaran merupakan kondisi yang diingin dicapai oleh KESDM setiap tahun. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis KESDM selama 5 tahun mulai tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: TUJUAN-1: TERJAMINNYA PENINGKATAN PENYEDIAAN ENERGI DAN BAHAN BAKU DOMESTIK

Catatan: Berdasarkan perhitungan proyeksi demand energi fosil (migas dan batubara) yang ada pada Kebijakan Energi Nasional/KEN (Perpres No. 79/2014), bahwa demand secara total sebenarnya dapat dipenuhi oleh produksi nasional (supply). Apabila migas dan batubara dilihat as a single comodity sebagai energi fosil, maka produksinya cukup besar dan melebihi demand-nya. Untuk perkiraan tahun 2015, produksi energi fosil sekitar 6,9 juta boepd dan demand energi fosil sekitar 3,7 juta boepd sehingga ada surplus sekitar 3,2 juta boepd.

Gambar II-2 Supply VS Demand Energi Fosil

- 102 Namun, jika energi fosil dilihat secara terpisah, maka supply demand-nya tidak selalu surplus.  Minyak bumi, demand-nya lebih tinggi dari supply dalam negeri dan masih ada ekspor dan impor minyak.  Gas bumi, real demand-nya lebih tinggi dari supply gas ke domestik dan masih ada ekspor meskipun semakin jauh berkurang.  Batubara, sangat besar produksinya tetapi demand dalam negerinya masih sangat rendah.

- 103 -

- 104 -

TUJUAN-2: TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR ESDM

TUJUAN-3: TERWUJUDNYA SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT SASARAN DAN HARGA YANG KOMPETITIF

- 105 TUJUAN-4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR ESDM

TUJUAN-5: TERWUJUDNYA MANAJEMEN DAN SDM YANG PROFESIONAL SERTA PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK DAN PELAYANAN BIDANG GEOLOGI

- 106 -

- 107 -

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kementerian ESDM merupakan Kementerian yang memiliki lingkup tugas cukup luas, mencakup bidang migas, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, terbarukan dan konservasi energi. Selain itu, juga termasuk bidang kegeologian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan dukungan manajemen dan teknis lainnya. Berbeda halnya dengan negara lain seperti di Arab Saudi misalnya, dimana lingkup tugas ESDM dikelola oleh lebih dari 1 Kementerian, dan bahkan di India dikelola oleh 6 Kementerian. Amanah Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara, Pemerintah berperan sebagai penyelenggara penguasaan tersebut dengan fungsi: penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan (monitoring dan evaluasi), pelaksanaan pembangunan. Namun sesungguhnya, tugas utama sektor ESDM yang paling penting adalah bagaimana menjamin penyediaan energi dan mineral sesuai kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan tetap memperhatikan lingkungan. Khusus untuk energi, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan peningkatan ketahanan energi atau bahkan kemandirian energi, sehingga kondisi energi Indonesia tidak rentan dengan gejolak luar negeri. Hakikat pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia ditujukan bagi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi serta peningkatan nilai tambah pertambangan. Beberapa ketentuan penting yang melandasi hal tersebut yang merupakan arah kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, diamanatkan dalam konstitusi Undang Undang Dasar Tahun 1945, utamanya Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yaitu:  Pasal 33 ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.  Pasal 33 ayat 3: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Pasal 33 ayat 4: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

- 108 Selain itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 5 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”, maka telah diterbitkan 5 Undang-undang sektor ESDM, yaitu: 1. UU No. 30/2007 tentang Energi 2. UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 3. UU No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4. UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 5. UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi Dalam hal pengelolaan energi, hakikat yang diamanahkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diejawantahkan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menggarisbawahi bahwa komoditas energi yang meliputi sumber daya energi fosil, tenaga air skala besar, panas bumi dan energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga pada ayat (2) mengenai sumber daya energi baru dan terbarukan, pengaturan juga dilakukan oleh negara. Sedangkan di dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan mengenai hak dan peran masyarakat yaitu bahwa “setiap orang berhak memperoleh energi”. Secara umum kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral menekankan suatu shifting paradigm, yaitu suatu paradigma yang mengarahkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, bukan lagi semata dari kebijakan supply side, namun juga harus mengoptimalkan pengaturan dan bagaimana mengoptimalkan demand side. Dari supply side management, terus dilakukan upaya-upaya eksplorasi termasuk optimasi dan diversifikasi produksi, sedangkan dari demand side management, lebih mengutamakan diversifikasi pemanfaatan energi dan efisiensi energi yang melibatkan peran serta dan kesadaran masyarakat pengguna energi.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JAMINAN PASOKAN

SHIFTING PARADIGM

HARGA ENERGI

OPTIMASI & DIVERSIFIKASI PRODUKSI

SUBSIDI LANGSUNG

DIVERSIFIKASI DEMAND SIDE POLICY

KESADARAN MASYARAKAT

KONSERVASI (EFISIENSI)

Gambar III-1 Kebijakan Umum Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

KETAHANAN ENERGI DAN MINERAL

EKSPLORASI SUPPLY SIDE POLICY

- 109 Sebagaimana amanat Pasal 11 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, maka telah diterbitkan PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Arah kebijakan sektor ESDM berdasarkan UU Energi ditekankan pada 3 sisi yaitu: supply side management, demand side management, dan kebijakan harga. Sejak awal tahun 2000 kebutuhan energi semakin meningkat, dan sebaliknya pasokan energi khususnya minyak bumi cenderung menurun, sehingga demand side management mendapat perhatian lebih untuk dikendalikan. Upaya konservasi pada demand side harus menjadi fokus perhatian, sambil melakukan diversifikasi agar penyediaan dan konsumsi energi tidak selalu mengandalkan minyak bumi. Sedangkan arah kebijakan pengelolaan mineral diutamakan untuk lebih memberikan nilai tambah dan pertumbuhan industri dalam negeri. Menurut International Energy Agency (IEA), ketahanan energi merupakan akses terhadap energi yang memadai, terjangkau dan dapat diandalkan, termasuk ketersediaan sumber daya energi, mengurangi ketergantungan pada impor, penurunan gangguan terhadap lingkungan, persaingan dan pasar yang efisien, menggantungkan pada sumber daya setempat yang bersih lingkungan, dan energi yang terjangkau dan adil.

Gambar III-2 Konsep Ketahanan Energi

Untuk melihat ketahanan energi suatu negara ada 4 hal yang dapat diukur yaitu 4A: 1. Availability, ketersediaan sumber energi baik dari domestik maupun luar negeri; 2. Accessibility, kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik; 3. Affordability, biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan ke konsumen; dan 4. Acceptability, penggunaan energi yang peduli lingkungan (Darat, Laut dan Udara), termasuk penerimaan masyarakat.

- 110 Mengukur ketahanan energi Indonesia dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana kekuatan Indonesia terhadap 4 hal tersebut. 4 Hal tersebut, tercermin pada Bab I yang berisi antara lain pembangunan sektor ESDM 5 tahun kebelakang beserta potensi sumber daya energi dan mineral yang dimiliki. Namun juga perlu dilihat bagaimana posisi energi dan mineral Indonesia pada tataran global sebagai salah satu indikator ketahanan dan kemandirian energi.

III.1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN RENCANA AKSI Kebijakan supply side management, demand side management dan kebijakan harga, tercermin dalam upaya KESDM mencapai tujuan dan sasaran 5 tahun kedepan. Adapun kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra KESDM, dilakukan dengan arah kebijakan, antara lain: 1. Optimalisasi produksi energi fosil; 2. Peningkatan alokasi energi domestik; 3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi; 4. Diversifikasi energi; 5. Konservasi energi dan pengurangan emisi; 6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan; 7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah; 8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan 9. Kebijakan lainnnya: Mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi SDM. Masing-masing kebijakan tersebut didukung dengan strategi yang berisi upaya yang pada gilirannya mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III. Kebijakan dan strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBIJAKAN-1: OPTIMALISASI PRODUKSI ENERGI FOSIL Kebijakan ini mencakup peningkatan eksplorasi sumber daya dalam rangka meningkatkan potensi dan/atau cadangan terbukti sehingga produksi energi fosil dapat optimal memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perlu diwujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum. Meskipun fokus pengembangan energi kedepan lebih diupayakan ke arah pengembangan EBT, namun energi fosil masih terus dioptimalkan sebagai sumber energi domestik dan salah satu sumber penerimaan negara.

- 111 MINYAK DAN GAS BUMI. Pengelolaan sumber daya alam migas diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan bakar yang makin meningkat, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan terutama bagi kebutuhan industri dan jasa yang terus meningkat sejalan dengan tingkat perkembangan pembangunan. Potensi sumber daya migas nasional, baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional, terus digali dan dikembangkan dengan berpegang pada prinsip menguntungkan secara ekonomis, layak secara teknis, dan diterima secara sosial budaya, tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup serta terjangkau oleh daya beli rakyat. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi produksi energi terkait migas, antara lain: 1. Menyelesaikan proyek migas strategis, antara lain: Rencana aksi

2015

2016

2017

2018

2019

Blok Cepu (Full Scale 165.000 bpd) Lapangan Minyak Bukit Tua dan Ande-Ande Lumut Lapangan Gas Kepodang Blok Sengkang Donggi Senoro-Matindok Lapangan MDA-MBH (Husky) Blok Cepu (lapangan gas Jambaran Tiung Biru) Medco Malaka Aceh Blok Muara Bakau, Jangkrik (ENI) IDD: Bangka-Gendalo Hub-Gehem Hub Blok Abadi Masela Tangguh Train-3

2. Rencana pemboran eksplorasi migas, CBM dan shale gas Rencana aksi Pemboran eksplorasi

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

sumur

83

86

87

89

91

3. Penyiapan dan penandatanganan Wilayah Kerja (WK) Migas Rencana aksi Penyiapan WK Migas

Satuan Wilayah

2015 22

2016 19

2017 21

2018 21

2019 21

Penandatangangan WK Migas*

Wilayah

8

8

8

8

8

*minimal

- 112 4. Penawaran Wilayah Kerja Migas tahap I tahun 2015 sebanyak 8 Wilayah Kerja

Gambar III-3 Rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2015 Tahap I

5. Menyiapkan rekomendasi penyiapan Wilayah Kerja Migas konvensional dan non-konvensional (oleh Badan Geologi KESDM) Rencana aksi Rekomendasi WK Migas Rekomendasi WK CBM

Satuan Wilayah Wilayah

2015 9 2

2016 9 2

2017 10 2

2018 11 2

2019 11 2

6. Kajian 28 Wilayah Kerja Migas dan 10 Wilayah Kerja CBM oleh Balitbang ESDM Rencana aksi Rekomendasi WK Migas Rekomendasi WK CBM


2015 8 2

2016 5 2

2017 5 2

2018 5 2

2019 5 2

7. Melakukan survei geologi melalui pendanaan dari APBN oleh Badan Geologi dalam rangka mendukung penyiapan Wilayah Kerja Migas Rencana aksi Survei umum migas Assessment prospek migas dan shale gas


2015 3 5

2016 3 6

2017 3 6

2018 3 6

2019 3 6

8. Evaluasi wilayah potensi migas oleh Badan Litbang ESDM Rencana aksi Evaluasi lahan migas di Kawasan Indonesia Timur Survei seismik offshore Evaluasi Wilayah Kerja gagal lelang

Satuan Wilayah

2015 2

2016 3

2017 3

2018 3

2019 3

Km line Wilayah

1.500 8

1.500 5

1.500 5

1.500 5

1.500 5

- 113 9. Peningkatan kolaborasi Ditjen Migas, SKK Migas, Badan Geologi dan Lemigas dalam rangka penyiapan Wilayah Kerja Migas dan peningkatan eksplorasi: a. Penambahan penawaran Wilayah Kerja. Ditjen Migas menawarkan Wilayah Kerja yang disiapkan/diusulkan oleh Badan Geologi dan Lemigas, disamping penawaran Wilayah Kerja reguler tender dan direct offer yang sudah diprogramkan Ditjen Migas. b. Peningkatan kualitas Wilayah Kerja 

SKK Migas menyiapkan data (semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan/karakter, angka/digital, gambar/analog, media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil survei umum, eksplorasi dan eksploitasi migas), baik di WK aktif maupun tidak aktif sebagaimana Permen ESDM No. 27/2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, dimana data tersebut adalah milik Negara.



Selanjutnya, Badan Geologi dan Lemigas memanfaatkan data tersebut untuk menyiapkan Wilayah Kerja, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Wilayah Kerja yang akan ditawarkan oleh Ditjen Migas.



Proses penyerahan data dari KKKS ke SKK Migas pada saat persetujuan WP&B tiap tahun. Proses penyerahan data dari SKK Migas ke Pusdatin dilakukan setelah itu.



Untuk tahap awal, tidak perlu seluruh KKKS menyerahkan data, cukup beberapa KKKS pada WK yang telah diidentifikasi oleh Badan Geologi dan Lemigas saja.



Sebelumnya, Badan Geologi dan Lemigas sebelum tahun berjalan menyampaikan jumlah dan WK mana saja yang ingin dimintakan datanya untuk menjadi pendukung penyiapan WK baru.

10. Keputusan atas kontrak migas yang akan berakhir secara antisipatif (sebelum injury time), seperti keputusan pengelolaan Blok Mahakam yang telah diberikan kepada PT Pertamina pasca kontrak berakhir. Keterlambatan keputusan terhadap kontrak yang akan berakhir, beresiko menyebabkan penurunan produksi yang signifikan, seperti yang terjadi pada Blok CPP yang saat ini disebut sebagai WK BOB Bumi Siak Pusako. Pergantian operator WK BOB yang kurang sempurna menyebabkan adanya kehilangan produksi sebesar 30.000 bpd dalam kurun tahun 1999-2002 (decline rate 18%). Keterlambatan keputusan juga terjadi pada keputusan pengeolaan West Madura Offshore (WMO), sehingga sempat berdampak pada penurunan produksi pada periode peralihan operator dari Kodeco ke

- 114 Pertamina Hulu Energi (PHE). Keputusan yang baik/cepat/smooth dilakukan pada Blok ONWJ yang beralih dari CNOOC ke PHE sehingga ada waktu untuk transisi yang baik dan tidak berdampak pada penurunan produksi. Adapun Wilayah Kerja yang harus diputuskan pada periode 2015-2019 yaitu Wilayah Kerja yang akan habis kontraknya pada tahun 2015-2021 setidaknya terdiri dari 27 WK.

Tabel III-1 Wilayah Kerja Migas yang akan Habis Kontrak

11. Penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR)  Chemical Flooding telah dilakukan, di beberapa lapangan antara lain Lapangan Tanjung Kalimantan (Pertamina), Lapangan Kaji Semoga, Rimau Asset, Sumatera Selatan (Medco), dan Lapangan Minas (Chevron). Tahap pengembangan, dengan menerapkan metode steam flood di lapangan Duri Chevron telah dimulai pada tahun 1981.  Tahap pengujian lapangan, dengan menerapkan metode surfactant polymer di lapangan Minas Chevron dan Kaji Medco menunjukkan hasil yang baik. Sedangkan, dengan metode surfactant di lapangan Tanjung Pertamina EP hasilnya kurang memuaskan, dan dengan metode polymer di lapangan Widuri CNOOC dan metode Electrical EOR di lapangan Old Rimau Medco pengujiannya masih berlangsung.

- 115 -

 Tahap persiapan dan studi juga masih dilakukan dengan menerapkan metode chemical flooding di lapangan Limau KSO Inspec-Pertamina EP, Pedada BOB-BSP, Rama CNOOC SES, Melibur EMP, Rantau Z-600 Pertamina EP, Kenali Asam Pertamina EP, Tempino Pertamina EP, dan metode CO2 flooding di lapangan Gemah PetroChina.  Balitbang ESDM melalui LEMIGAS sudah melakukan uji lapangan menggunakan teknologi EOR dengan bahan Chemical Flooding di lapangan Ledok, Cepu. Pada tahun 2015 dan 2016 akan dilakukan aplikasi surfaktan pada lapangan-lapangan tertentu untuk menguji ketahanan formula surfaktan selama 3 bulan di dalam sumur reservoir dengan kondisi tertentu, dalam rangka peningkatan produksi migas lapangan dengan berbahan baku nabati. 12. Pembangunan komersil prototype rig CBM untuk pemboran sumur CBM dan untuk kerja ulang sumur migas yang telah dilakukan tahun 2013 melalui pendanaan APBN. Rencananya hasil prototipe rig tersebut akan diikuti pembangunannya secara komersial oleh badan usaha atau industri dengan target 2 unit per tahun pada tahun 2015-2019. 13. Menyiapkan kebijakan, kerangka regulasi, insentif kegatan usaha hulu migas, khususnya untuk KKS non-konvensional dan daerah remote agar tingkat keekonomiannya lebih menarik.  Perbaikan sistem, terms and conditions Kontrak Kerja Sama khususnya untuk migas non-konvensional (CBM dan Tight Reservoir).  Pembuatan Pedoman Standar Teknis yang lebih sesuai untuk Migas nonkonvensional CBM dalam aspek pengadaan barang dan jasa, kebijakan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL), pengeboran, serta penentuan sumber daya dan cadangan.  Kemudahan komersialisasi migas non-konvensional. 14. Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha migas, dalam rangka persetujuan perizinan, Percepatan waktu perizinan, Koordinasi dengan Pemda/KL, Penyelesaian permasalahan lahan.

- 116 15. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Gambar III-4 Beberapa Pertimbangan Revisi Undang-Undang Migas

16. Peningkatan implementasi peraturan terkait produksi migas, antara lain:  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177,178, dan 179 Tahun 2007 dalam rangka memberikan kepastian investasi jangka panjang;  Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Migas Nasional;  Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal; dan  Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 17. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

BATUBARA. Berbeda dengan sektor migas, dimana Pemerintah cenderung untuk mendorong para kontraktor untuk meningkatkan produksi migas. Sebaliknya, Kebijakan Pemerintah untuk batubara justru mengendalikan agar produksinya optimal (tidak berlebihan) dengan menetapkan batas/acuan produksi. Namun, tetap memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan optimalisasi penerimaan negara.

- 117 Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi produksi energi terkait batubara, antara lain: 1. Mengendalikan produksi batubara dalam rangka konservasi dimana trend produksi menuju tahun 2019 dibatasi namun penyediaan untuk dalam negeri ditingkatkan. 2. Menyiapkan rekomendasi wilayah pengusahaan batubara, oleh Badan Geologi dalam rangka penyiapan IUP/PKP2B. Rencana aksi Menyiapkan rekomendasi Wilayah Kerja Batubara

Satuan Wilayah

2015 12

2016 12

2017 12

2018 12

2019 12

2017 97

2018 97

2019 97

3. Peningkatan recovery penambangan batuara. Rencana aksi Konservasi batubara dengan tingkat recovery pengolahan

Satuan %

2015 96

2016 96

4. Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha dalam rangka menyelesaikan permasalahan antara lain tumpang tindih lahan, perizinan, keselamatan dan lingkungan. 5. Pengawasan produksi perusahaan PKP2B di sejumlah 73 perusahaan per tahun. 6. Evaluasi neraca cadangan dan sumber daya batubara di 73 perusahaan per tahun. 7. Peningkatan keselamatan dan lindungan lingkungan, dengan target: Rencana aksi Menurunkan tingkat kekerapan kekerapan kecelakaan tambang Menurunkan tingkat keparahan kecelakaan tambang Melakukan reklamasi tambang

Frekwensi

Satuan

2015 0,50

2016 0,49

2017 0,48

2018 0,47

2019 0,46

Keparahan

400

375

350

325

300

Hektar

6.600

6.700

6.800

6.900

7.000

KEBIJAKAN-2: PENINGKATAN ALOKASI ENERGI DOMESTIK Pemanfaatan energi harus lebih mengutamakan bagi pemanfaatan dalam negeri. Pemanfaatan untuk ekspor mulai dikurangi secara bertahan dengan tetap memperhatikan kontrak dan penerimaan negara. GAS BUMI. Saat ini kebijakan alokasi gas lebih diutamakan untuk pasokan domestik. Cadangan besar dapat digunakan baik untuk domestik maupun ekspor dan cadangan kecil untuk domestik. Sesuai Pasal 22 ayat 1 UU Migas, badan usaha atau badan usaha tetap wajib menyerahkan 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari tahun ke tahun, ekspor gas sudah mulai dikurangi, sebaliknya pemanfaatan domestik terus diintensifkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan dan perencanaan, upaya pengutamaan pasokan gas bumi domestik sudah berjalan dengan baik.

- 118 Berdasarkan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri, pemanfaatan gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi energi domestik, terkait gas bumi, antara lain: 1. Menyelesaikan pembangunan LNG terminal, antara lain: Rencana aksi Receiving terminal Arun (Pertamina) LNG South Sulawesi (SSLNG) LNG Donggi Senoro (DS LNG) Receiving terminal Banten (EDK) FSRU Jawa Tengah (Pertamina) LNG Masela (Inpex) LNG Tangguh Train-3 (BP)

2015

2016

2017

2018

2019

2. Menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas, antara lain: Rencana aksi Pipa Arun-Belawan (Pertamina) Pipa Kepodang-Tambak Lorok (Bakrie) Pipa Muara Karang-Muara Tawar-Tegal Gede Pipa Gresik-Semarang (Pertagas)

2015

2016

2017

2018

2019

3. Menyiapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi. 4. Menyiapkan Peraturan Menteri ESDM terkait Teknis Persetujuan Alokasi dan Harga Gas. 5. Pemuktahiran Neraca Gas Bumi Nasional yang mencakup supply demand gas bumi Indonesia jangka panjang. BATUBARA. Untuk mengupayakan keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan DMO batubara. Kebijakan DMO batubara merupakan kebijakan bagi produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, mengamanatkan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban Pemerintah untuk menyediakan cadangan penyangga energi. Dari kajian yang dilaksanakan diketahui, bahwa kebijakan DMO batubara sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) s.d. (5) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian produksi dan ekspor untuk kepentingan nasional. Pemerintah juga berwewenang menetapkan produksi tiap-tiap komoditas batubara dan mineral per tahun untuk setiap provinsi, yang wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah. Pada dasarnya perusahaan pertambangan batubara harus mendukung keamanan pasokan batubara untuk dalam negeri, dengan cara menjual batubara yang diproduksi kepada pemakai batubara dalam negeri sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai contoh adalah rencana kebutuhan DMO

- 119 batubara tahun 2014 sebesar 95,5 juta ton lalu dibagikan secara proporsional kepada perusahaan batubara nasional. Perusahaan pertambangan batubara dapat menjual batubara yang diproduksikannya ke luar negeri, apabila kebutuhan batubara dalam negeri telah terpenuhi. Konsekuensi dari hal ini adalah: a) Harus ditetapkan besarnya kebutuhan batubara dalam negeri; dan b) Harus ditetapkan Persentase Minimal Penjualan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) atas produksi batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Besarnya kebutuhan batubara dalam negeri dan PMPBDN merupakan suatu besaran yang dinamis dan dapat berubah setiap waktu. Kedua hal ini harus dihitung dan ditetapkan Pemerintah, misalnya sekali dalam setahun. Penentuan besarnya kebutuhan batubara ditentukan secara bersama oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba); Menteri Perindustrian; Asosiasi industri pemakai batubara; Asosiasi perusahaan produsen batubara; dan Asosiasi perusahaan niaga (trader) batubara. Penetapan PMPBDN dilakukan oleh Menteri ESDM c.q. Dirjen Minerba pada setiap bulan Juni tahun berjalan, yang digunakan sebagai patokan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan batubara pada tahun selanjutnya, dan RKAB dari perusahaan pertambangan batubara harus memenuhi PMPBDN yang ditetapkan. Untuk mendukung kebijakan DMO, diperlukan langkah untuk mendorong pembangunan dan penyebaran keberadaan infrastruktur batubara. Potensi cadangan batubara yang berlimpah di Indonesia khususnya di Kalimantan dan Sumatera harus didukung oleh keberadaan infrastruktur pendukung pemanfaatan batubara antara lain pelabuhan pengapalan batubara, jalur transportasi darat, kereta api dan jalur jalan, dan areal penyimpanan batubara (coal stockpile). Pembangunan sarana infrastruktur ini akan memudahkan kepada pemegang IUP dan konsumen batubara dalam menjalankan penyediaan energi batubara dan akan mengurangi biaya transportasi bagi kedua belah pihak. Implementasi realisasi kewajiban penyediaan DMO batubara harus diawasi oleh Ditjen Minerba sehingga dapat mencapai realisasi 100% sesuai yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM tentang Penetapan DMO Batubara setiap tahunnya. Peningkatan tonase dan persentase DMO batubara sejalan dengan kebijakan peningkatan alokasi energi domestik. Penurunan ekspor batubara merupakan konsekuensi dari pengendalian produksi batubara dan peningkatan DMO batubara sehingga memberikan manfaat batubara yang lebih besar bagi Indonesia. Penyusunan neraca batubara penting untuk memberikan postur cadangan dan tingkat produksi batubara sehingga dapat memberikan keyakinan bagi Ditjen Minerba untuk meningkatkan eksplorasi, pengendalian produksi dan ekspor, serta DMO batubara.

- 120 Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi energi domestik, terkait batubara, antara lain: 1. Rencana peningkatan penerapan DMO batubara rata-rata sekitar 27% per tahun. 2. Penurunan persentase ekspor batubara sebesar 14% per tahun. 3. Penyusunan neraca batubara nasional. 4. Pengawasan pelaksanaan DMO batubara pada PKP2B dan IUP Rencana aksi Pengawasan DMO batubara

Satuan perusahaan

2015 91

2016 97

2017 103

2018 109

2019 115

5. Proses persetujuan peningkatan tahapan kegiatan PKP2B Rencana aksi Persetujuan peningkatan tahapan kegiatan PKP2B

Satuan perusahaan

2015 24

2016 25

2017 25

2018 30

2019 30

KEBIJAKAN-3: PENINGKATAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR ENERGI Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong akses energi bagi masyarakat antara lain mencakup penyediaan BBM, LPG, gas untuk transportasi dan rumah tangga, serta listrik. Kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi mencakup:  Peningkatan keandalan penyediaan energi;

sistem

produksi,

transportasi

dan

distribusi

 Prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas rumah tangga, dan energi untuk transportasi, industri dan pertanian; dan  Pengembangan infrastruktur energi memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut, dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan.

Bahan Bakar Minyak (BBM) Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait BBM, antara lain: 1. Rencana pembangunan Kilang minyak grassroot 300 ribu bcpd dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Bontang (nilai proyek sekitar US$ 10 miliar) ditargetkan dapat selesai tahun 2019. Selain pembangunan kilang grassroot tersebut, juga terdapat rencana pengembangan Kilang Pertamina lainnya melalui:

- 121  Refinery Development Master Plan (RDMP), yang mencakup upgrading dan modernisasi 5 kilang minyak Pertamina dengan nilai proyek sekitar US$ 25 miliar yaitu: Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, Kilang Plaju dan Kilang Balongan. Pengembangan kilang minyak tersebut akan meningkatkan produksi 2 kali lipat dari saat ini menjadi 1,6 juta bpd. RDMP tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun, tetapi memiliki time frame proyek hingga tahun 2025. Untuk tahap pertama akan dimulai pada tahun 2018 yaitu modernisasi untuk 4 kilang yaitu Kilang Plaju, Balikpapan, Cilacap dan Balongan. Sementara Kilang Dumai akan dimulai tahun 2021. Calon investor proyek RDMP yang telah melakukan MoU dengan Pertamina antara lain Saudi Aramco, Sinopec dan JX Nippon dengan investasi sekitar 25 miliar US$.  Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) di kilang Cilacap yang dapat mulai beroperasi tahun 2015. RFCC akan memberikan tambahan produk gasoline sekitar 2 juta KL per tahun.  Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC). 2. Pembelian minyak mentah secara langsung dari produsen minyak dengan kontrak jangka menengah. 3. Promosi investasi (market consultation) pembangunan kilang minyak. 4. Mengganti bensin RON 88 dengan bensin RON 92 secara bertahap dengan target penyelesaian 2 tahun, antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana pengolahan dan pendistribusian BBM. 5. Mengupayakan cadangan stok BBM Nasional sekitar 21 hari dan membangun infrastruktur penyimpan BBM maupun minyak mentah, utamanya disaat harga minyak sedang turun. 6. Pemanfaatan bersama infrastruktur BBM Rencana aksi Pemanfaatan bersama infrastruktur BBM

Satuan Propinsi

2015 1

2016 3

2017 6

2018 7

2019 12

7. Menyiapkan insentif dan skema bisnis yang menarik untuk kilang minyak dan depot. 8. Pengendalian volume dan subsidi BBM:  Peningkatan penegakan implementasi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, agar penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.  Meningkatkan program konversi BBM ke gas (konversi mitan ke LPG, pembangunan jargas, dan pembangunan SPBG).  Meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, antara lain dengan penggunaan teknologi (alat kendali dan war room), peningkatan peran pemda dan kerjasama dengan instansi terkait, MOU dengan instansi lain.

- 122  Kebijakan baru terkait harga BBM, mulai 1 Januari 2015, yaitu: - Bensin Premium (BBM Khusus Penugasan) tidak diberikan subsidi. Harga jualnya fluktuatif dengan mempertimbangkan harga keekonomian dan dapat ditetapkan paling banyak 2 kali sebulan. Sehingga energi lebih memiliki nilai yang berharga dan penghematan konsumsi secara alami akan terjadi. - Solar diberikan subsidi tetap Rp. 1.000 per liter. Harga jualnya fluktuatif dengan mempertimbangkan harga keekonomian dan dapat ditetapkan paling banyak 2 kali sebulan. - Minyak Tanah, tetap diberikan subsidi penuh.  Sosialisasi penghematan energi, dilakukan secara terus menerus baik ke sektor rumah tangga, transportasi, industri dan komersil.

Liquified Petroleum Gas (LPG) Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam mendukung kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait LPG, antara lain: 1. Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg Rencana aksi Penyediaan LPG 3 kg Pendistribusian paket perdana LPG 3 kg

Satuan Juta ton Ribu paket

2015 5,77 812,51

2016 6,11 -

2017 6,48 -

2018 6,87 -

2019 7,28 -

2. Penerapan Sistem Monitoring LPG 3 kg (SIMOL3K) yang merupakan sistem aplikasi komputer untuk monitoring penyaluran LPG 3 kg dari agen ke pangkalan. Sistem komputer ini berbasis server Pertamina dan dirancang untuk mengintegrasikan sistem pendukung lainnya sesuai kebutuhan, seperti MySAP dan MSDS. 3. Pembangunan Kilang mini LPG Rencana aksi Kilang mini LPG

Satuan Ton/hari

2015 80

2016 116

2017 -

2018 -

2019 -

4. Konversi BBM ke LPG untuk kapal nelayan tahun 2015-2019 melalui pendistribusian “paket motor kapal dan konverter kit” ke nelayan. Total rencana nelayan yang dibagikan sebanyak 600 ribu nelayan, sebagai berikut:

Rencana aksi Penyusunan RSNI Konverter Kit LPG 3 kg untuk motor tempel nelayan Revisi Perpres No. 104/2007 Revisi Permen ESDM No. 26/2009 Pilot project/kajian teknis, ekonomis dan lokasi Pengadaan dan pendistribusian paket LPG untuk nelayan

2015

2016

2017

2018

   50.000 unit 550.000 unit

2019

- 123 Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang penanggung jawab kegiatannya yaitu Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) dan KESDM, mengingat data nelayan by name by address calon penerima paket motor dan konverter kit dimiliki oleh KKP.

5. Penyediaan/produksi kilang LPG Rencana aksi Kapasitas terpasang Kilang LPG Produksi LPG

Satuan Juta ton

2015 4,50 2,39

2016 4,62 2,41

2017 4,62 2,43

2018 4,66 2,43

2019 4,68 2,43

6. Menyediakan insentif dan skema bisnis yang menarik untuk kilang gas.

Gas bumi untuk Transportasi dan Rumah Tangga Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait gas bumi untuk transportasi dan rumah tangga, antara lain: 1. Pembangunan SPBG direncanakan sebanyak 118 unit pada tahun 20152019, dimana 10 ruas menggunakan pendanaan APBN, dan selebihnya BUMN. Rencana aksi Pembangunan SPBG - APBN - Pertamina - PGN

Satuan Unit

2015 26 2 7 17

2016 30 2 8 20

2017 25 2 8 15

2018 22 2 8 12

2019 15 2 8 5

Total 118 10 39 69

2. Rencana penyediaan gas untuk transportasi Rencana aksi Rencana penyediaan gas untuk transportasi

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

Mmscfd

40

44

48

53

58

3. Penyesuaian harga gas untuk transportasi. Harga Liquefied Gas for Vehicle (LGV) saat ini sebesar Rp. 5.100 per liter setara premium (LSP) dan harga CNG untuk transportasi sebesar Rp. 3.100 /LSP. 4. Pembangunan jaringan gas kota (Jargas) sebanyak 210 ruas pada tahun 2015-2019, dimana 10 ruas menggunakan pendanaan APBN, dan selebihnya BUMN. Rencana aksi Pembangunan Jargas - APBN - PGN - Pertamina/ Pertagas

Satuan lokasi SR Lokasi SR Lokasi SR Lokasi SR

2015 31 68.400 2 8.000 22 43.000 7 17.400

2016 35 121.000 2 8.000 29 97.000 4 16.000

2017 46 271.500 2 8.000 39 247.500 5 16.000

2018 50 306.000 2 8.000 41 282.000 7 16.000

2019 Total 48 210 374.000 1.140.900 2 10 8.000 40.000 41 172 350.000 1.019.500 5 28 16.000 81.400

- 124 Indikasi awal lokasi dan jumlah rumah tangga yang akan disalurkan, sebagai berikut:

5. Penyiapan payung hukum untuk penugasan dan operasionalisasi SPBG dan jargas kepada Badan Usaha, utamanya BUMN, khususnya yang pendanaan berasal dari APBN. Listrik Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait listrik, antara lain: 1. Proyek pembangkit listrik 42,9 GW yang terdiri dari proyek baru sebesar 35,5 GW dan proyek yang sedang berjalan sebesar 7,4 GW, dengan rincian sebagai berikut: Rencana aksi Tambahan Kapasitas Pembangkit Kapasitas terpasang

Satuan MW MW

2015 3.782

2016 4.212

2017 6.389

2018 9.237

2019 19.319

57.367 61.579 67.968 77.205

96.524

Catatan: Kapasitas terpasang pembangkit tahun 2014 sebesar 53.585 MW

Gambar III-5 Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW

- 125 -

2. Pembangunan infrastruktur listrik non-pembangkit yang bersumber dari APBN dan non-APBN, sebagai berikut: Rencana aksi Transmisi listrik Gardu induk Gardu distribusi Jaringan distribusi Pemasangan listrik gratis

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

kms MVA MVA kms RTS

11.805 26.666 3.885 28.800 121.399

10.721 21.353 4.100 29.800 93.333

10.986 26.420 4.200 30.000 93.333

7.759 20.510 4.300 30.300 93.333

5.417 13.850 4.300 31.300 93.333

Sasaran program pemasangan listrik gratis adalah masyarakat nelayan dan masyarakat miskin daerah tertinggal, yang akan memperoleh penyambungan instalasi listrik, 3 titik lampu, 1 stop kontak, dan 3 buah Lampu Hemat Energi (LHE).

Tabel III-2 Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (1/2) Fisik Jaringan (Kms)

No.

GD

Provinsi

PAGU LISDES JTM

JTR

Total

Unit

RTS

Pagu Listrik Gratis

PAGU TOTAL

MVA

1

Nanggroe Aceh Darussalam

212.58

222.76

435.35

129

5.124

100,000,000,000

6,352

14,292,000,000

114,292,000,000

2

Sumatera Utara

142.00

125.00

267.00

100

3.000

72,992,633,000

1,241

2,792,250,000

75,784,883,000

3

Sumatera Barat

121.00

161.89

282.89

58

2.900

69,161,113,000

1,241

2,792,250,000

71,953,363,000

4

Riau

164.21

235.73

399.94

111

7.348

90,000,000,000

2,250

5,062,500,000

95,062,500,000

5

Kep. Riau

115.94

133.77

249.71

53

3.583

61,440,683,000

1,000

2,250,000,000

63,690,683,000

6

Jambi

145.14

129.17

274.31

91

6.600

81,805,915,000

1,471

3,309,750,000

85,115,665,000

7

Bangka Belitung

121.40

91.00

212.40

59

4.050

60,748,960,000

2,360

5,310,000,000

66,058,960,000

8

Bengkulu

112.00

148.00

260.00

75

4.600

74,743,124,000

2,134

4,801,500,000

79,544,624,000

9

Sumatera Selatan

195.02

214.65

409.67

117

7.092

118,860,111,000

3,500

7,875,000,000

126,735,111,000

10

Lampung

146.34

155.33

301.67

91

6.868

90,500,340,000

2,222

4,999,500,000

95,499,840,000

11

Banten

45.99

167.48

213.47

99

5.123

70,874,876,000

5,000

11,250,000,000

82,124,876,000

12

Jawa Barat

112.00

186.05

298.05

83

5.300

83,611,332,000

3,295

7,413,750,000

91,025,082,000

13

Jawa Tengah 110.00

178.00

14

DI Yogyakarta

15

Jawa Timur

95.36

158.94

16

Kalimantan Barat

111.00

90.80

17

Kalimantan Tengah

167.49

89.90

288.00

172

8.600

65,899,962,000

3,229

7,265,250,000

73,165,212,000

254.30

101

10.104

83,928,707,000

2,093

4,709,250,000

88,637,957,000

201.80

56

3.600

68,692,460,000

1,376

3,096,000,000

71,788,460,000

257.39

54

2.340

106,387,135,000

5,311

11,950,500,000

118,337,635,000

- 126 Tabel III-3 Rencana Program Listrik Perdesaan pada APBN-P 2015 per Wilayah (2/2) Fisik Jaringan (Kms)

No.

GD

Provinsi

PAGU LISDES JTM

JTR

119.44

70.86

153.44

46.93

Total

18

Kalimantan Selatan

19

Kalimantan Timur

20

Kalimantan Utara

21

Sulawesi Tengah

117.92

86.95

204.88

114

22

Sulawesi Barat

207.79

164.38

372.17

219

23

Sulawesi Selatan

253.24

225.17

478.41

24

Sulawesi Tenggara

140.00

128.30

25

Gorontalo

101.70

26

Sulawesi Utara

27

PAGU TOTAL

MVA

3,360

7,560,000,000

87,742,251,000

125,278,786,000

2,000

4,500,000,000

129,778,786,000

5.956

93,468,627,000

4,896

11,016,000,000

104,484,627,000

8.956

109,388,233,000

3,229

7,265,250,000

116,653,483,000

230

15.903

142,349,866,000

7,500

16,875,000,000

159,224,866,000

268.30

106

6.872

95,306,994,000

4,388

9,873,000,000

105,179,994,000

227.25

328.96

127

9.662

86,894,671,000

10,000

22,500,000,000

109,394,671,000

82.11

122.02

204.13

95

7.926

81,238,218,000

3,226

7,258,500,000

88,496,718,000

Bali

43.35

200.19

243.54

26

1.826

85,769,318,000

2,526

5,683,500,000

91,452,818,000

28

Nusa Tenggara Barat

147.91

89.95

237.86

61

5.926

91,760,456,000

3,500

7,875,000,000

99,635,456,000

29

Nusa Tenggara Timur

199.92

147.19

347.11

61

3.070

150,789,116,000

5,699

12,822,750,000

163,611,866,000

30

Maluku Utara

81.00

22.00

103.00

46

3.240

58,969,331,000

7,500

16,875,000,000

75,844,331,000

31

Maluku

138.55

57.73

196.28

68

3.493

77,849,635,000

7,500

16,875,000,000

94,724,635,000

32

Papua Barat

157.04

41.68

198.72

34

2.458

109,191,401,000

6,000

13,500,000,000

122,691,401,000

33

Papua

175.43

121.39

296.82

66

4.778

146,316,091,000

4,236.29 4,240.47

200.37

8,476.76

59

Pagu Listrik Gratis

80,182,251,000

TOTAL

190.29

Unit

RTS

50

2.456 6.890

2,811 175.641 2,834,400,345,000

6,000

13,500,000,000

159,816,091,000

121,399

273,148,500,000

3,107,548,845,000

3. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan  Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka mengatasi kendala lahan.  Implementasi Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN (Persero) melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung, yang substansinya, antara lain: ˗ Memperjelas aturan penyediaan tenaga listrik melalui pemilihan langsung dan penunjukan langsung; ˗ Menetapkan Harga Patokan Tertinggi untuk memudahkan negosiasi antara PLN dan IPP sehingga tidak diperlukan persetujuan Menteri; dan ˗ Menunjuk Independent Procurement Agent yang cakupan tugasnya antara lain melakukan seleksi teknis dan due dilligence finansial termasuk bankability atas usulan penawaran/proposal kontraktor serta merekomendasikan penawaran yang layak untuk ditindaklanjuti.

- 127 Tabel III-4 Harga Patokan Tertinggi Pembelian Tenaga Listrik

 Membentuk Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) untuk mengontrol dan mengendalikan pembangunan pembangkit listrik agar sesuai rencana (de-bottlenecking).  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menunjuk Eselon I KESDM sebagai koordinator dan menugaskan 5 PNS KESDM di Badan Koordinasi Penanaman Modal cq PTSP melalui Kepmen ESDM No. 4270 K/70/MEM/2014 tentang PNS dipekerjakan pada BKPM. 4. Koordinasi pembinaan & pengawasan usaha, mencakup:  Penyelesaian permasalahan lahan  Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait (a.l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, BPN), dan pendekatan kepada masyarakat untuk negosiasi harga. Menteri ESDM telah menerbitkan 2 Peraturan Menteri terkait penggunaan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Permen ESDM No. 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman di bawah Ruang Bebas SUTET/SUTT dan Kepmen ESDM No. 2186.K/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PT PLN (Persero) Dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik; dan  Perizinan  koordinasi dalam rangka penyederhanaan perizinan yang bukan kewenangan KESDM. 5. Pembangunan kabel laut 20 kV sepanjang 62,98 kms di kepulauan seribu dengan pendanaan APBN dan diperkirakan selesai tahun 2017. 6. Dukungan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit, transmisi dan distribusi secara nasional mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- 128 KEBIJAKAN-4: DIVERSIFIKASI ENERGI Kebijakan ini dilakukan mengingat energi fosil mulai menurun produktifitasnya dan potensi energi terbarukan sangat besar namun memerlukan kebijakan khusus agar lebih bisa bersaing dengan energi fosil. Kebijakan diversifikasi, mencakup antara lain:  Perecepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energi baru dan terbarukan.  Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat.  Pengembangan energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan faktor keselematan secara ketat.  Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis energi, air, panas bumi, arus laut dan angin diarahkan untuk ketenagalistrikan.  Pemanfaatan BBN diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri serta dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan.  Pemanfaatan sumber energi laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung ke jaringan listrik.

Panas bumi Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait panas bumi, antara lain: 1. Pembangunan PLTP dengan kapasitas dan rencana on-stream, sebagai berikut: Rencana aksi Pembangunan PLTP Kapasitas terpasang PLTP

Satuan MW MW

2015 35 1.439

2016 274 1.713

2017 264 1.976

2018 634 2.610

2019 585 3.195

Catatan: Kapasitas terpasang PLTP tahun 2014 sebesar 1.403,5 MW

Adapun PLTP yang termasuk dalam Program 10.000 MW Tahap II sebesar 4.855 MW yang terdiri dari 51 proyek, sebagaimana Perpres Nomor 4 Tahun 2010 dan Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2014, dengan rincian:  Lapangan Eksisting yang Sudah Berproduksi : 405 MW  Lapangan Eksisting yang Belum Berproduksi : 1.520 MW  WKP Baru : 2.930 MW

- 129 2. Fasilitasi penyelesaian proyek PLTP, dengan kapasitas rencana on stream, sebagai berikut: Rencana aksi PLTP Kamojang unit-5 Ulubelu unit 3 & 4 Lahendong 5 & 6 PLTP Sarulla Karaha Lumut Balai PLTP Muaralaboh Tulehu PLTP Rantau Dedap Rajabasa Hululais Dieng unit 2&3 Patuha Sungai Penuh Cisolok Cisukarame Kotamobagu Total

Satuan MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

2015 35

2016

2017

2018

55 20 114 30 55

55 20 119

119

2019

60 55

55 70 20 220 110 55 55

35

274

264

634

110 55 55 110 55 45 40 585

3. Implementasi harga patokan tertinggi (HPT) PLTP melalui Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN (Persero), yang mencakup pengaturan mengenai penerapan celling price yang menarik, mempersingkat negosiasi Power Purchase Agreement (PPA), adanya eskalasi, jaringan transmisi dihitung terpisah, dan mempertimbangkan medium dan low entalphy. Tahun COD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Harga Patokan Tertinggi (cent US$/kWh) Wilayah I Wilayah II Wilayah III 11.8 17.0 25.4 12.2 17.6 25.8 12.6 18.2 26.2 13.0 18.8 26.6 13.4 19.4 27.0 13.8 20.0 27.4 14.2 20.6 27.8 14.6 21.3 28.3 15.0 21.9 28.7 15.5 22.6 29.2 15.9 23.3 29.6

PEMBAGIAN WILAYAH:  Wilayah I: Sumatera, Jawa dan Bali  Wilayah II: Sulawesi, NTB, NTT, Halmahera, Maluku, Papua dan Kalimantan  Wilayah III: Wilayah yang berada pada Wilayah I atau Wilayah II tetapi sistem transmisinya terisolasi, pemenuhan kebutuhan listriknya sebagian besar diperoleh dari pembangkit listrik dengan bahan bakar minyak.

4. Melakukan lelang Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) selama periode tahun 2015-2019 minimal 38 WKP dan penetapan WKP dengan target sekitar 15 WKP. 5. Menyiapkan rekomendasi wilayah kerja panas bumi, oleh Badan Geologi KESDM. Rencana aksi Menyiapkan rekomendasi Wilayah Kerja Panas Bumi

Satuan Wilayah

2015 4

2016 4

2017 4

2018 4

2019 4

- 130 6. Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha untuk mempercepat pengembangan panas bumi pada wilayah terbuka. Wilayah terbuka yang ditetapkan menjadi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan harus memiliki kriteria:  Wilayah tersebut mempunyai potensi panas bumi yang besar dan/atau kebutuhan listrik di daerah tersebut tinggi;  Wilayah tersebut mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai;  Wilayah tertinggal (frontier/remote area) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan. 7. Menyempurnakan pengaturan pengembangan panas bumi termasuk menyiapkan peraturan pelaksana turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, antara lain:  RPP Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi;  RPP Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;  RPP Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;  Revisi Permen ESDM No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi, dengan pokok substansi memperjelas metode evaluasi pada pelaksanaan pelelangan WKP Panas Bumi sebagaimana tertuang pada Perubahan kedua PP No. 59 Tahun 2007; dan  Revisi Permen ESDM No. 2 tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi. 8. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kesiapan steam field facilities dan pembangkit untuk memastikan tercapainya target produksi uap panas bumi. 9. Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemda serta instansi terkait yang menangani infrastruktur pendukung untuk pembangunan infrastruktur bidang panas bumi. 10. Koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha mencakup penyerdahaan perzinan, percepatan waktu perizinan, koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait. 11. Promosi, penyerbarluasan informasi dan kerjasama bidang panas bumi. 12. Memberikan insentif untuk pengembangan energi panas bumi. 13. Menyiapkan skenario penerapan teknologi binary yang akan meningkatkan produksi listrik dengan tambahan harga sebesar USD 3-4 cents/kWh.

- 131 -

Bahan Bakar Nabati dalam bentuk BBM Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait bahan bakar nabati sebagai BBM, antara lain: 1. Mendorong investasi baru dan peningkatan produksi biofuel Rencana aksi Produksi biofuel -Biodiesel -Bioetanol

Satuan Juta KL Juta KL Juta KL

2015 4,07 3,91 0,16

2016 6,48 6,31 0,17

2017 6,71 6,53 0,18

2018 6,96 6,77 0,19

2019 7,21 7,02 0,19

2. Implementasi mandatori pencampuran BBN ke BBM sebagaimana Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Permen Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain, khususnya kepada Pertamina dan PLN sebagai offtaker (anchor buyer). Rencana aksi Transportasi dan Industri Pembangkit listrik

Satuan % %

2015 10 25

2016 20 30

2017 20 30

2018 20 30

2019 20 30

3. Persiapan peningkatan persentase pencampuran biodiesel dari saat ini sebesar 10% menjadi 15%. Tantangan implementasi B15 antara lain disparitas yang cukup besar antara Harga Indeks Pasar (HIP) BBN dengan HIP BBM dan tidak tersedianya subsidi khusus BBN. 4. Mendorong distribusi.

perizinan

Badan

Usaha

penyalur

untuk

memperluas

5. Penyiapan kebijakan pengaturan bahan baku BBN (termasuk penyiapan dedicated land untuk BBN) atau penerapan DMO bagi bahan baku utama BBN, termasuk bahan baku pendukung. 6. Memperbaiki formula Harga Indeks Pasar (HIP) BBN agar lebih menarik, dan memberikan subsidi BBN maksimal Rp. 4.000/liter untuk biodiesel dan Rp. 3.000/liter untuk bioetanol sebagai campuran BBM khususnya BBM PSO. 7. Pengujian bersama penyiapan implementasi B-20, termasuk sinkronisasi kesiapan sarana dan fasilitas pada pembangkit listrik antara pihak PLN dengan Pertamina.

- 132 8. Pengembangan BBN berbasis Kemiri Sunan sebagai Bahan Biodiesel, dan Sorgum sebagai Bahan Bioethanol di Yogyakarta, melalui pendanaan APBN Badan Litbang ESDM, dengan rencana aksi sebagai berikut: 2015

2016

2017

2018 Pemeliharaan, ˗ Pengadaan bahan baku baku Pengadaan kemiri sunan dari tempat lain bahan baku baku kemiri ˗ Penanaman sorgum sunan dari tempat lain

˗ Penyiapan lahan (3 ˗ Pemeliharaan kemiri sunan ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

ha) Penanaman bibit kemiri sunan Pemeliharaan kemiri sunan Penanaman sorgum Produksi ˗ Uji kinerja Penyusunan DED Biodiesel unit pengolah Biodiesel biodiesel Pembangunan unit ˗ Uji aplikasi pengolah mobile biodiesel biodiesel Pembangunan Unit Pembuatan alkohol sorgum Pengolah mobile Biodiesel Pembuatan alkohol sorgum

Produksi Biodiesel

2019 Panen Kemiri Sunan

Produksi Biodiesel

9. Melakukan revisi SNI BBN sehingga lebih sesuai dengan standard sejenis di internasional.

Bahan Bakar Nabati untuk listrik Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait bahan bakar nabati untuk kelistrikan, antara lain: 1. Pengembangan PLT bioenergi (biogas, biomass dan sampah kota) Rencana aksi Pembangunan PLT BBN 1. Biogas *APBN *Swasta 2. Biomass *APBN *Swasta 3. Sampah kota *Swasta *APBN Kapasitas terpasang

Satuan MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW

2015 151,6 46 1 45 30,0 1,1 76 28,5 0,5 28 1.892

2016 177,4 42,9 1 41,9 42,0 2 75 57,5 1 56,5 2.069

2017 222,5 76 1 75 52,0 2 85 59,5 1 58,5 2.292

2018 267,4 101 1 100 75,4 2 95 69,4 1 68,4 2.559

2019 312,5 126 1 125 79,7 2 105 79,5 1 78,5 2.872

2. Fasilitasi penyelesaian PLT Sampah Kota tahun 2016 No 1 2 3 4 5

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bentar Gebang Sumur Batu Gedebage Telaga Punggur Muara Fajar

Wilayah Bekasi Bekasi Bandung Batam Riau

Kapasitas 5x2 3x1 7 14 10

MW MW MW MW MW

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 6 Bangklet Bangli 7 Benowo 8 Sukawinata 9 Babakan TOTAL No

Wilayah Bali Surabaya Palembang Bandung

Kapasitas 1,5 9 0,5 1,5 56,5

MW MW MW MW MW

- 133 3. Menerapkan feed in tariff PLT Bioenergi melalui Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013 Energi Tegangan Menegah 1 Biomass 2 Biogas 3 Sampah kota (zero waste) 4 Sampah kota (Landfill) Tegangan Rendah 1 Biomass 2 Biogas 3 Sampah kota (zero waste) 4 Sampah kota (Landfill) F • • • • • •

Tarif Listrik Rp. 1.150,- / kWh X F Rp. 1.050,- / kWh X F Rp. 1.450,- / kWh Rp. 1.250,- / kWh Rp. 1.500,- / kWh X F Rp. 1.400,- / kWh X F Rp. 1.798,- / kWh Rp. 1.598,- / kWh

adalah faktor insentif berdasarkan wilayah: Pulau Jawa :F Pulau Sumatera :F Pulau Sulawesi :F Pulau Kalimantan :F Bali, Bangka Belitung, Lombok :F Kep. Riau, Papua dan pulau lainnya :F

= = = = = =

1 1,15 1,25 1,3 1,5 1,6

4. Pemetaan lahan potensial untuk pengembangan dan ketersediaan bahan baku bioenergi (biomassa dan biogas). 5. Koordinasi dengan instansi terkait terutama Pemda mengenai pembangunan sanitary landfill, pemanfaatan lahan marginal untuk tanaman bioenergi dan pembangunan infrastruktur jaringan listrik berbasis biomassa untuk mendukung interkoneksi. 6. Implementasi dan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM, yaitu: 

Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT PLN (Persero).



Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLT Berbasis Sampah Kota.

Tenaga Air Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga air, antara lain: 1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA & PLTMH) Rencana aksi Pembangunan PLTA & PLTMH -PLTA & PLTMH non-APBN -PLTMH APBN KESDM -PLTMH APBN DAK Kapasitas terpasang

Satuan MW MW MW MW MW

2015 211,2 202,4 0,7 8,0 8.321

2016 118,5 107,3 1,7 9,5 8.439

2017 123,7 110,0 4,0 9,7 8.563

2018 227,0 214,0 3,0 10,0 9.790

2019 257,5 244,5 2,0 11,0 9.047

- 134 -

2. Menyelesaikan pembangunan PLTA/PLTMH strategis dengan rencana onstream: Rencana aksi PLTA Wampu (Sumut) PLTA Meureubo-2 (NAD) PLTMH Oksibil PLTMH Supriori PLTM Ilaga PLTA Rajamandala (Cianjur, Jabar) PLTA Jatigede (Sumedang, Jabar) PLTA Asahan 3 (Sumut) PLTA Lodoyo-2 (Blitar, Jatim)

Satuan MW MW MW MW MW MW

2015

2016 3x15 59 1 3 0,7

2017

2018

2019

47

MW

2x55

MW MW

2x87

Selain itu juga terdapat rencana penyelesaian PLTA Karangates IV & V (Malang, Jatim) 2x50 MW dan PLTA Kesamben (Malang, Jatim) 37 MW.

3. Menetapkan feed in tarif untuk pembangkit listrik berbasis hidro melalui Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTA oleh PT PLN (Persero), sebagai berikut: a. PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW No

Wilayah

Tegangan Menengah 1 Jawa, Bali dan Madura 2 Sumatera 3 Kalimantan & Sulawesi 4 NTB dan NTT 5 Maluku dan Maluku Utara 6 Papua dan Paupa Barat Tegangan Rendah 1 Jawa, Bali dan Madura 2 Sumatera 3 Kalimantan & Sulawesi 4 NTB dan NTT 5 Maluku dan Maluku Utara 6 Papua dan Paupa Barat

Tahun ke-1 s.d. Tahun ke8

Tahun ke-9 s.d. Tahun ke20

Faktor F

1.075,0 1.075,0 1.075,0 1.075,0 1.075,0 1.075,0

x x x x x x

F F F F F F

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

x x x x x x

F F F F F F

1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,60

1.270,0 1.270,0 1.270,0 1.270,0 1.270,0 1.270,0

x x x x x x

F F F F F F

770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0

x x x x x x

F F F F F F

1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,60

* Keterangan: • Harga sudah termasuk biaya penyambungan dari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN. • Untuk peralihan dilakukan negosiasi dengan menggunakan harga patokan tertinggi Rp. 880,-/kWh untuk tegangan menengah, dan Rp. 970,-/kWh untuk tegangan rendah dengan tetap menggunakan Faktor F. • Untuk bendungan/waduk/saluran irigasi, tarif di atas dikalikan 90%.

- 135 -

b. PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW yang memanfaatkan waduk/bendungan/saluran irigasi (multiguna) No

Tahun ke-1 s.d. Tahun ke-8

Wilayah

Tegangan Menengah 1 Jawa, Bali dan Madura 2 Sumatera 3 Kalimantan & Sulawesi 4 NTB dan NTT 5 Maluku dan Maluku Utara 6 Papua dan Paupa Barat Tegangan Rendah 1 Jawa, Bali dan Madura 2 Sumatera 3 Kalimantan & Sulawesi 4 NTB dan NTT 5 Maluku dan Maluku Utara 6 Papua dan Paupa Barat *

Tahun ke-9 s.d. Tahun ke-20

967,5 967,5 967,5 967,5 967,5 967,5

x x x x x x

F F F F F F

675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5

1.143 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143

x x x x x x

F F F F F F

693 693 693 693 693 693

x x x x x x

x x x x x x

Faktor F

F F F F F F

1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,60

F F F F F F

1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,60

Keterangan: Untuk bendungan existing harga ditetapkan 90% dari harga listrik dari PLTA Run-off-River.

4. Untuk tahun 2015 akan telah dialokasikan anggaran pembangunan PLTM Oksibil (1 MW) melalui APBN multi years.

untuk

Tenaga Surya Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga surya, antara lain: 1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Rencana aksi

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

Pembangunan PLTS

MW

9,8

15,2

26,5

61,4

80,3

-PLTS non-APBN

MW

-

5,0

15,0

50,0

70,0

-PLTS APBN KESDM

MW

2,8

3,0

4,0

3,5

2,0

-PLTS APBN DAK

MW

7,0

7,2

7,5

7,9

8,3

Kapasitas terpasang

MW

76,9

92,1

118,6

180,0

260,3

- 136 2. Lelang kuota kapasitas PLTS Fotovoltaik sebesar 140 MW di 80 lokasi.

Gambar III-6 Rencana Lelang Kuota PLTS di 80 Lokasi dengan Total Kapasitas 140 MWp 3. Implementasi dan sosialisasi Permen ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTS Fotovoltaik. 4. Pengembangan PLTS Roof-Top, di gedung-gedung Pemerintah dan Bandara. Tahun 2015 direncanakan dilakukan di Kantor Presiden dan Bandara Ngurah Rai, Bali. 5. Pengembangan PLTS dan PLT Bayu untuk kegiatan produktif di pulaupulau terluar dan perbatasan oleh Balitbang ESDM 2015 Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya di Pulau Enggano Bengkulu

2016 2017 1. Pembangunan Pembangkit EBT Terintegrasi di Pulau Enggano 2. Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya di Pulau Maluku

2018 2019 Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan Terintegrasi di Pulau Maluku

Tenaga Angin Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga angin (bayu), antara lain: 1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), sebagai berikut: Rencana aksi Pembangunan PLT Bayu -PLTB non-APBN -PLTB APBN KESDM -PLTB APBN DAK Kapasitas terpasang

Satuan MW MW MW MW MW

2015 2,7 2,0 0,5 0,2 5,8

2016 5,7 5,0 0,2 0,5 11,5

2017 8,3 7,0 0,5 0,8 19,8

2018 11,0 9,0 1,0 1,0 30,8

2019 15,2 12,0 2,0 1,2 46,0

2. Menyiapkan regulasi terkait kegiatan usaha dan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga angin.

- 137 3. Percontohan pengembangan energi untuk kegiatan produktif di pulaupulau terluar dan perbatasan (PLT Surya dan PLT Bayu) 2015 Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya di Pulau Enggano Bengkulu

2016 2017 1. Pembangun Pembangkit EBT Terintegrasi di Pulau Enggano 2. Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya di Pulau Maluku

2018 2019 Pembangun Pembangkit EBT Terintegrasi di Pulau Maluku

Tenaga Arus Laut Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga arus laut, antara lain: 1. Pilot plant PLT Arus laut 1 MW. Proyek pernah dicoba di Alur (Nusa Tenggara Timur) tapi beberapa kali gagal lelang. 2015 Penyusunan DED Pilot Plant PLTAL 1MW

2016 Optimalisasi DED dan implementasi

2017 Integrasi sistem PLTAL 1MW

Survei detil lokasi

Pengadaan lokasi

Pembangunan gedung/ gardu monitoring

2018 Instalasi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (Pilot Plant/ Stage)

2019 Operasional dan Monitoring

2. Rancang bangun prototype turbin, platform dan pengadaan generator PLT Arus laut 2015 Pembangunan Model dan Uji Turbin dan Platform PLTAL skala lab

2016 • Pabrikasi turbin dan platform • Pengadaan generator


2018 Uji kinerja PLTAL 1 MW

2019

Tenaga Nuklir Strategi pengembangan EBT lainnya seperti tenaga nuklir tetap dijajaki pada periode 2015-2019 namun belum sampai pada tahap kapasitas terpasang komersial. Kegiatan yang dilakukan masih dalam tahapan penyiapan policy, feasibility study dan pilot project PLTN. Sesuai Roadmap tenaga nuklir Indonesia, PLTN dengan kapasitas 5.000 MW direncanakan on-stream pada tahun 2024.

- 138 KEBIJAKAN-5: KONSERVASI ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI

Konservasi energi Arah Kebijakan Energi Nasional terkait konservasi energi adalah mewujudkan penurunan intensitas energi primer sebesar 1% per tahun sampai tahun 2025 dan primary energy mix yang optimal pada tahun 2025 yang juga diakomodir pada Rencana Induk Konservasi Energi Nasional. Upaya konservasi juga telah dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi dan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Inpres tersebut menginstruksikan pimpinan lembaga Pemerintahan, baik di pusat dan daerah untuk: 

Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air meliputi penerangan dan alat pendingin ruangan (AC), peralatan yang menggunakan energi listrik, dan bahan bakar minyak atau gas;



Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan;



Melakukan sosialisasi dan penghematan energi dan air; dan



Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

mendorong

masyarakat

melakukan

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan konservasi energi, antara lain: 1. Audit energi pada gedung bangunan Pemerintah Rencana aksi Obyek audit energi Monitoring implementasi hasil audit energi

Satuan Obyek Obyek

2015 10 30

2016 10 10

2017 10 10

2018 10 10

2019 10 10

2. Penerapan pilot project sistem monitoring penggunaan listrik di bangunan/gedung Rencana aksi Pilot project sistem monitoring penggunaan listrik

Satuan Obyek

2015 4

2016 4

2017 4

2018 4

2019 4

2018 6

2019 8

3. Implementasi investasi konservasi dan efisiensi energi Rencana aksi Implementasi investasi konservasi dan efisiensi energi

Satuan Obyek

2015 -

2016 2

2017 4

4. Penerapan penerangan jalan umum hemat energi Rencana aksi Penerapan penerangan jalan umum hemat energi

Satuan Kota

2015 -

2016 2

2017 3

2018 4

2019 5

- 139 5. Penerapan penerangan jalan umum hemat energi Rencana aksi Penerangan jalan umum hemat energi

Satuan Kota

2015 -

2016 2

2017 3

2018 4

2019 5

2016 9

2017 -

2018 -

2019 -

6. Implementasi Investment Grid Audit (IGA) Rencana aksi Implementasi investment Grade Audit

Satuan Obyek

2015 9

7. Labelisasi hemat energi, pada peralatan listrik rumah tangga, seperti lampu dan AC. Kegiatan ini sebagai upaya smart konsumen untuk memilih produk yang efisien dan memicu produsen agar menghasilkan peralatan listrik yang efisien. 8. Penerapan SNI: ISO 50001 Sistem Manajemen Energi, yang telah terbukti menghemat energi 37 GWh atau setara 3,17 juta USD/tahun dan penurunan emisi 31 ribu ton CO2/tahun. 9. Implementasi Pilot project cogeneration sebanyak 2 pilot pada 20152019. 10. Menyiapkan regulasi pelaksanaan konservasi energi. 11. Sosialisasi penghematan pengguna energi.

energi

untuk

meningkatkan

kesadaran

Pengurangan emisi Kegiatan usaha hulu, hilir dan pemanfaatan energi memiliki dampak lingkungan, baik air, tanah maupun udara, sehingga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim global. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada 2020 membutuhkan langkah tegas dalam mengurangi emisi, khususnya di sektor ESDM. Kebijakan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, mencakup: 1. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi; 2. Mengutamakan penyediaan energi dari sumber daya energi yang lebih berkelanjutan; 3. Menyelaraskan pengelolaan energi nasional dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi dan pengendalian pencemaran lingkungan; 4. Melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi dengan kewajiban memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan wajib mengutamakan teknologi yang ramah lingkungan;

- 140 5. Kegiatan pengelolaan energi termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan eksplorasi, produksi, transportasi, transmisi dan pemanfaatan energi wajib memperhatikan faktor-faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup; 6. Setiap kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi wajib melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak; dan 7. Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi wajib meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan keekonomiannya. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan menciptakan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui 1. Pilot project wilayah energi bersih, yang dilakukan melalui:  Pengembangan wilayah iconic pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.  Penerapan efisiensi energi, Penerangan Jalan Umum (PJU) pintar, hutan energi, PLTP, PLTS, PLT bioenergi, PLT angin, dan mikrohidrogi. 2. Strategi perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi juga dapat dilihat pada Strategi Kebijakan-5: “Konservasi Energi” di atas, dan Strategi pada “Kebijakan-4: Diversifikasi energi”.

KEBIJAKAN-6: PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN Peningkatan nilai tambah mineral Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan bahwa pengusahaan pertambangan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang nilai tambah, antara lain: 

Pasal 102: “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”.



Pasal 103 ayat 1: “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”.

- 141 

Pasal 170: “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Tujuan kebijakan peningkatan nilai tambah adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan sehingga tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah (raw material). Indonesia, selaku pemilik komoditas pertambangan tersebut, berhak dan harus mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui integrasi industri hulu dan hilir, yaitu mulai dari proses pertambangan, pengolahan dan pemanfaatannya. Peningkatan nilai tambah, mencakup: 

Pengolahan mineral, merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal, antara lain berupa konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles.



Pemurnian mineral, merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan.

Kebijakan peningkatan nilai tambah memiliki dampak positif antara lain pembukaan berbagai pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, meningkatkan nilai jual produk, tersedianya bahan baku industri, peningkatan pendapatan negara, peluang penyerapan tenaga kerja dan sumber daya lokal, peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka implementasi peningkatan nilai tambah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka diterbitkan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengatur, antara lain: 

Sejak tanggal 12 Januari 2014 dilarang melakukan penjualan bijih (raw material/ore) ke luar negeri.



Pemegang Kontrak Karya (KK) penambangan di dalam negeri.



Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

wajib

melakukan

pemurnian

hasil

- 142 

Pemegang KK yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan permurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu (bukan bijih/raw material/ore).



Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan hasil olahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian terdapat pada Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur, antara lain: 

Hasil pengolahan komoditas mineral logam yang dapat dijual ke luar negeri yaitu: konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat pasir besi/pelet, konsentrat mangan, konsentrat timbal, dan konsentrat seng.



Komoditas mineral logam timah, nikel, bauksit, emas, perak, dan kromium hanya dapat dijual ke luar negeri setelah dilakukan pemurnian.



Batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dalam Lampiran Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 (Lampiran-1: Komoditas Tambang Mineral Logam, Lampiran-2: Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam, Lampiran3 : Komoditas Tambang Batuan).



Pemegang KK dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, setelah jangka waktu 3 tahun sejak Permen ini diundangkan, hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan nilai tambah mineral, antara lain: 1. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebanyak 30 unit selama tahun 2015-2019 Rencana aksi Pembangunan smelter Kapasitas terpasang smelter

Satuan unit Juta ton

2015 12 29,77

2016 9 37,77

2017 6 43,47

2018 2 58,75

2019 1 58,75

Fasilitas pengolahan bauksit diarahkan di Kalimantan Barat, dan pengolahan bijih nikel diarahkan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. 2. Monitoring penyelesaian pembangunan smelter, antara lain: Rencana aksi Bintang Delapan Mineral PT Kapuas Prima Citra PT SILO PT Megatop inti Selaras PT Sumber Suryadaya Prima PT Multi Baja Industri Haritama Prima Abadi Mineral

2015

2016

2017

2018

2019

Industri pengolahan bijih besi tidak harus dekat sumber bijih besi, mengingat keberadaannya tersebar dan cadangannya kecil. Diarahkan lokasinya ditempat yang sudah memiliki infrastruktur dan dekat sumber

- 143 energi/listrik. Industri pengolahan konsentrat tembaga tidak harus dekat sumber bijih tembaga. Diarahkan lokasinya ditempat yang sudah memiliki infrastruktur dan dekat sumber energi/listrik.

Gambar III-7 Smelter Nickel, PT Sulawesi Mining Investment, Morowali, Sulteng, Rencana Operasi Tahun 2015

Gambar III-8 Smelter Besi, Sebuku Iron Lateritic Ore, Sebuku, Kalsel, Rencana Operasi Tahun 2016 3. Menyiapkan rekomendasi wilayah pengusahaan mineral oleh Badan Geologi, dalam rangka penyiapan IUP/PKP2B. Rencana aksi Menyiapkan rekomendasi Wilayah Pengusahaan IUP Mineral

Satuan Wilayah

2015 12

2016 12

2017 12

2018 12

2019 12

- 144 4. Pemberian insentif dan kemudahan perizinan pembangunan smelter, sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel III-5 Insentif Fiskal Pembangunan Smelter

Tabel III-6 Insentif Non-Fiskal Pembangunan Smelter

Peningkatan pengawasan pertambangan Peningkatan pengawasan pertambangan dan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan KESDM dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kebijakan pengawasan pertambangan dilakukan dalam rangka mengurangi Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan mewujudkan good mining practices. Kegiatan pertambangan membutuhkan SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan. Tantangan pengelolaan pertambangan di daerah antara lain adanya penerbitan izin yang wilayahnya tumpang tindih, kondisi lingkungan pertambangan yang rusak, dan kondisi masyarakat sekitar tambang yang masih kekurangan. Perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan kapasitas Sumber Daya Manusia yang melakukan pengawasan pertambangan, melalui pendidikan dan pelatihan menjadi Inspektur Tambang, termasuk kursus teknis dan regulasi. Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pengelolaan mineral dan

- 145 batubara sehingga pengawasan pertambangan dapat mewujudkan kegiatan pertambangan yang baik dan benar. Sementara untuk penanganan PETI diperlukan kerjasama dengan Kepolisian sehingga penegakan hukum yang tegas yang akan memberikan kepastian hukum kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan masyarakat sekitar tambang. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan pengawasan pertambangan dan penertiban IUP, antara lain: 1. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan, melalui:  Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pertambangan terutama pertambangan skala kecil;

pemberian

ijin

 Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi teknis bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri);  Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar. 2. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil melalui:  Pelaksanaan operasi berkesinambungan;

penertiban

secara

konsisten

dan

 Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut;  Pemberian sanksi yang tegas pada aparat Pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI. 3. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan melalui:  Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (good mining practices);  Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang;  Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang;  Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan. 4. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan, melalui:  Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh Pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi;

- 146  Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan pertambangan dengan mempekerjakan masyarakat. KEBIJAKAN-7: RASIONALISASI SUBSIDI DAN HARGA ENERGI YANG LEBIH TERARAH

Kebijakan rasionalisasi subsidi dan harga energi mencakup pengalihan subsidi dari belanja konsumtif dan belanja produktif. Subsidi tetap diperlukan, namun secara bertahap dikurangi karena tidak mencerminkan keadilan atau tidak tepat sasaran. Masyarakat mampu bahkan kaya, masih dapat menikmati subsidi BBM dan listrik. Rasionalisasi subsidi akan memberikan fiscal space bagi Pemerintah untuk mengalokasikan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial untuk rakyat kurang mampu. Sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa “Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan, dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu”. Selain itu, sebagaimana PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, subsidi disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam hal: 

Penerapan keekonomian berkeadilan masyarakat tidak dapat dilaksanakan;



Harga energi terbarukan lebih mahal dari harga energi dari bahan bakar minyak yang tidak disubsidi.

dan

kemampuan

daya

beli

Penyediaan subsidi sebagaimana dimaksud meliputi: 

Penerapan mekanisme subsidi dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu;



Pengurangan subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai. Tabel III-7 Subsidi BBM dan LPG Uraian Subsidi BBM dan LPG

Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

Triliun Rp.

64,67

64,67

64,67

64,67

64,67

17,90

17,90

17,90

17,90

17,90

17,05

17,05

17,05

17,05

17,05

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Volume BBM bersubsidi - Minyak solar - Minyak tanah

Juta KL

Catatan:

 Subsidi mengacu APBN-P 2015 dengan asumsi ICP: US$ 60/barel, Nilai Tukar: Rp. 12.500/US$, Volume BBM bersubsidi: 17,9 juta KL, dan Volume LPG 3 kg: 5,77 juta ton.

 Subsidi dan volume tahun 2016-2019 bersifat indikatif mengacu pada asumsi APBN-P 2015.  Asumsi volume & subsidi tersebut dapat mengalami perubahan sesuai kebijakan dan APBN pada tahun berjalan.

- 147 Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah, terkait subsidi BBM, antara lain: 1. Pengendalian volume dan subsidi BBM: 

Peningkatan penegakan implementasi Permen No. 1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, agar penggunaan BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.



Meningkatkan program konversi BBM ke gas (konversi mitan ke LPG, pembangunan jargas, dan pembangunan SPBG).



Meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, antara lain dengan penggunaan teknologi (alat kendali dan war room), peningkatan peran pemda dan kerjasama dengan instansi terkait, MOU dengan instansi lain.



Kebijakan baru terkait harga BBM, mulai 1 Januari 2015, yaitu:



-

Bensin Premium (BBM Khusus Penugasan) tidak diberikan subsidi. Harga jualnya fluktuatif dengan mempertimbangkan harga keekonomian dan dapat ditetapkan paling banyak 2 kali sebulan. Sehingga energi lebih memiliki nilai yang berharga dan penghematan konsumsi secara alami akan terjadi.

-

Solar diberikan subsidi tetap Rp. 1.000 per liter. Harga jualnya fluktuatif dengan mempertimbangkan harga keekonomian dan dapat ditetapkan paling banyak 2 kali sebulan.

-

Minyak Tanah, tetap diberikan subsidi penuh.

Sosialisasi penghematan energi, dilakukan secara terus menerus baik ke sektor rumah tangga, transportasi, industri dan komersil.

2. Kegiatan diversifikasi energi, antara lain:  Konversi minyak tanah ke LPG.  Konversi BBM ke BBG untuk transportasi.  Mandatori biofuel pada transportasi.  Pembangunan jargas untuk rumah tangga. Penjelasan dan rencana aksi kegiatan diversifikasi telah diuraikan pada bagian “Kebijakan-4: Diversifikasi Energi” Listrik Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah, terkait subsidi listrik, antara lain:

- 148 1.

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) melalui pelaksanaan tariff adjustment, untuk pelanggan yang sudah mencapai keekonomiannya. Pelanggan non subsidi yaitu: i. Rumah Tangga R-1 1.300 VA ii. Rumah Tangga R-1 2.200 VA iii. Rumah Tangga R-2 3.500 VA s.d. 5.500 VA iv. Rumah Tangga R-3 >6.600 VA v. Bisnis Menegah B-2 6.600 VA s.d. 200 kVA vi. Bisnis Besar B-3 >200 kVA vii. Industri Menengah I-3 >200 kVA viii. Industri Besar I-4 >30.000 kVA ix. Kantor Pemerintah P-1 6.600 VA s.d. 200 kVA x. Kantor Pemerintah P-2 >200 kVA xi. Penerangan Jalan Umum P-3 xii. Layanan Khusus L Konsep tariff adjustment yaitu penyesuaian TTL mengikuti perubahan nilai kurs, Indonesian Crude Price (ICP) dan besaran inflasi untuk 12 golongan tarif diatas. Penerapan tariff adjustment ini merupakan hasil keputusan Kementerian ESDM dan DPR-RI.

2.

Perbaikan tegangan pelayanan, perbaikan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Average Interuption Frequency Index (SAIFI), penurunan susut teknis jaringan, dan rehabilitasi jaringan yang tua, dengan penurunan target susut jaringan dari 8,9% pada tahun 2015 menjadi 8,39% pada tahun 2019. Rencana aksi Penurunan susut jaringan

3.

Satuan %

2016 8,7

2017 8,55

2018 8,45

2019 8,39

Memperbaiki energy mix pembangkit sehingga komposisi BBM pada bauran energi pembangkit semakin menurun. Rencana aksi Satuan Penurunan pangsa energi primer BBM pada pembangkit % listrik

4.

2015 8,9

2015

2016

2017

2018

2019

8,85

6,97

4,66

2,08

2,04

Sosialisasi penghematan energi

KEBIJAKAN-8: MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF Kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral, umumnya memiliki karakteristik padat modal, padat resiko, padat teknologi, dan kualifikasi SDM tinggi. Investasi berperan penting dalam kinerja perekonomian suatu negara. Untuk mendorong para investor dari dalam dan luar negeri berinvestasi di sektor ESDM maka iklim investasi Indonesia harus diciptakan menjadi semakin menarik dengan kepastian hukum, birokrasi yang sehat, kemudahan perizinan, keamanan dan faktor kemudahan lainnya. Praktik birokrasi yang lamban dan penuh ketidakpastian menimbulkan keengganan investor untuk menanamkan modal, lantas menghambat berkembangnya kegiatan usaha. Peraturan perundangan yang sudah ada perlu dikaji ulang apakah sudah

- 149 dapat menjamin kegiatan usaha investor tidak bermasalah di kemudian hari. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan diterapkan pada setiap tingkat dalam Pemerintah sehingga memungkinkan kinerja birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik ketidakjujuran. Peningkatan investasi sektor ESDM tidak hanya pada sisi hulu (sumber daya) tetapi juga di sisi hilir termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, gas, dan batubara, kilang minyak, dan smelter. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain: 1. Penawaran Wilayah Kerja Migas konvensional dan non-konvensional. 2. Menyiapkan kebijakan, kerangka regulasi, insentif kegatan usaha hulu migas, khususnya untuk KKS non-konvensional dan daerah remote agar tingkat keekonomiannya lebih menarik. 

Perbaikan sistem, terms and conditions Kontrak Kerja Sama khususnya untuk migas non-konvensional (CBM dan Tight Reservoir).



Pembuatan Pedoman Standar Teknis yang lebih sesuai untuk Migas non-konvensional CBM dalam aspek pengadaan barang dan jasa, kebijakan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL), pengeboran, serta penentuan sumber daya dan cadangan.



Kemudahan komersialisasi migas non-konvensional.

3. Melaksanakan lelang WKP Panas Bumi yang kewenangannya dikembalikan ke Pemerintah Pusat pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. 4. Menyiapkan perangkat peraturan regulasi kegiatan usaha ESDM yang belum ada, antara lain tenaga angin dan arus laut. 5. Memberikan insentif pengembangan energi, termasuk infrastruktur energi. 6. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. 7. Penyederhanaan perizinan, antara lain dengan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Menunjuk Eselon I sebagai koordinator dan penugasan 5 PNS KESDM di BKPM cq PTSP melalui Kepmen ESDM No. 4270 K/70/MEM/2014 tentang PNS dipekerjakan pada BKPM). 8. Penyederhanaan perijinan bidang mineral dan batubara (dari 56 jenis menjadi 18 jenis). 9. Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan investasi terpadu bidang energi di unit kerja KESDM, utamanya Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Ketenagalistrikan, dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). 10. Promosi investasi dan penyerbarluasan informasi dan peningkatan kerjasama.

- 150 11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan investasi seperti perizinan dan tumpang tindih penyediaan lahan. 12. Mendorong investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). 13. Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

KEBIJAKAN-9: MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA Sektor ESDM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian salah satunya melalui kontribusi terhadap penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan migas, minerba, panas bumi dan penerimaan lainnya. Peran sektor ESDM sebagai prime mover perekonomian dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: 

Sebagai sumber penerimaan negara (ekspor energi dan penerapan harga jual yang lebih komersial).



Sebagai modal pembangunan (pemenuhan energi domestik dimana harga relatif lebih rendah dari harga ekspor).

Selama ini sektor ESDM lebih dituntut untuk meningkatkan penerimaan negara, namun akhir-akhir ini policy tersebut mulai bergeser dimana sumber daya energi dan mineral lebih dikedepankan sebagai modal pembangunan. Hal tersebut juga tercermin pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nmor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang antara lain menyebutkan bahwa “Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional”. Faktor penentu penerimaan negara adalah produksi, harga dan nilai tukar rupiah. Sehingga setiap kebijakan yang mendukung produksi dan energi dan mineral secara otomatis ikut mendukung penerimaan negara. Di samping itu, semakin tinggi harga jual dan nilai tukar rupiah, maka penerimaan negara pun akan semakin besar. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan mengoptimalksan penerimaan negara, antara lain: Minyak dan Gas Bumi 1. Renegosiasi harga gas. Identifikasi peluang renegosiasi terutama gas untuk ekspor, termasuk harga gas LNG Tangguh ke Korea. 2. Ekspor minyak mentah maupun gas (LNG dan pipa) secara bijaksana. 3. Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue.

- 151 Mineral dan Batubara 1. Renegosiasi KK dan PKP2B. 2. Inventarisasi, verifikasi, dan penagihan kewajiban keuangan kepada pelaku usaha pertambangan termasuk jasa pertambangan untuk menjaring seluruh kewajiban keuangan yang seharusnya diperoleh oleh negara. 3. Penegakan hukum secara konsisten sebagai faktor pendukung dalam optimalisasi penerimaan negara ini. 4. Peningkatan pengawasan dan mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban pertambangan dan penerimaan negera, dengan melibatkan institusi lainnya seperti BPK, BPKP, KPK, dan Kementerian Keuangan. 5. Pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNBP dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan mineba. 6. Pengawasan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar dan analisis laporan keuangan perusahaan yang lebih rinci, penyuluhan mengenai kewajiban PNBP dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan. 7. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan mineral dan batubara dan tidak ketinggalan pula adalah rasa melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku dari setiap pengelola kegiatan pertambangan mineral dan batubara. 8. Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 9. Penyelesaian piutang negara dan penyelesaian tarif royalti. Selain strategi peningkatan penerimaan migas dan minerba, intensifikasi peningkatan penerimaan Negara juga dilakukan di sub sektor panas bumi dan energi terbarukan lainnya, serta dari penerimaan sektor ESDM lainnya.

KEBIJAKAN-11: MENINGKATKAN KAPASITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional. Dana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya sampai kepada tahap komersial. Pemerintah mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional. Pemerintah melakukan penguatan bidang penelitian dan pengembangan energi antara lain melalui penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan dan penerapan teknologi, serta keselamatan di bidang energi, dan Meningkatkan penguasaan

- 152 teknologi energi dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi energi, serta teknologi efisiensi energi. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan ESDM, antara lain: 1. Pilot project (implementasi LPG untuk nelayan) dan persiapan RSNI 2015 Penyusunan RSNI terhadap konverter kit LPG 3 kg untuk motor tempel nelayan

2016 Pengusulan dan sosialisasi RSNI

2017 -

2018 -

2019 -

2. Pengembangan rig CBM 2015 Rancang Bangun Loading Ram dan Unit Substructure. Produksi Komersial Rig CBM Generasi1 dengan TKDN 45%

2016 Uji Coba Lapangan, Optimasi Desain dan Fungsi

2017 Rancang Bangun peralatan danfasilitas Lumpur yang moveble. Produksi Komersial Rig CBM Generasi-2 TKDN 65%, Teknologi/ Industri Pendukung

2018 Uji Coba Lapangan, Optimasi Desain dan Fungsi

2019 Produksi Komersial Rig CBM Generasi-3 TKDN 65%, Teknologi / Industri Pendukung

3. Pengembangan BBN berbasis kemiri sunan sebagai bahan biodiesel, dan sorgum sebagai bahan bioethanol di Yogyakarta, melalui pendanaan APBN Badan Litbang ESDM, dengan rencana aksi sebagai berikut: ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

2015 Penyiapan lahan (3 ha) Penanaman bibit kemiri sunan Pemeliharaan kemiri sunan Penanaman sorgum Penyusunan DED biodiesel Pembangunan unit pengolah mobile biodiesel Pembangunan unit Pengolah Mobile Biodiesel Pembuatan alkohol sorgum

2016 2017 ˗ Pemeliharaan kemiri sunan ˗ Pengadaan bahan baku baku kemiri sunan dari tempat lain ˗ Penanaman sorgum

Produksi ˗ Uji kinerja unit pengolah Biodiesel biodiesel ˗ Uji aplikasi biodiesel Pembuatan alkohol sorgum

2018 Pemeliharaan, Pengadaan bahan baku baku kemiri sunan dari tempat lain

2019 Panen Kemiri Sunan

Produksi Biodiesel

Produksi Biodiesel

- 153 4. Gas batubara untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) 2015 Dua buah Percontohan Gasifier Mini untuk Industri Logam dan Minyak Atsiri

2016 Dua buah Percontohan Gasifier Mini untuk Industri pertanian di Jawa Barat dan DIY

2017 Diseminasi secara massive Gasifier Batubara Skala IKM

2018

2019

5. Pengembangan underground coal gasification (UGC) 2015 ˗ Menyiapkan lahan untuk pilot plant UCG ˗ Model kondisi geologi di lokasi telitian ˗ Model pembakaran UCG artificial ˗ Model kondisi lingkungan UCG ˗ Penyerapan peralatan Pilot Plant ˗ Ketentuan pokok rancangan regulasi

2016 ˗ Model kondisi geologi, hidrologi & struktur di lokasi telitian ˗ Uji model pembakaran & cementing UCG insitu ˗ Penyiapan sistem kendali & monitoring UCG ˗ Melanjutkan pemodelan lingkungan UCG ˗ Penyiapan alat untuk mendukung pilot plant UCG ˗ Ketentuan pokok rancangan regulasi

2017 ˗ Penyiapan pengeboran Pilot Plant UCG ˗ Uji pembakaran pada kedalaman sebenarnya ˗ Melakukan proses pembakaran UCG ˗ Penentuan kondisi lingkungan UCG ˗ Model 3D kondisi bawah permukaan UCG ˗ Ketentuan pokok rancangan regulasi

2018 ˗ Pengembangan modul teknologi UCG ˗ Pembangunan fasilitas pemurnian gas ˗ Pembangunan fasilitas water treatment ˗ Konstruksi perpipaan ˗ Pengoperasian pilot plant (lanjutan) ˗ Kajian lingkungan dan K3 UCG ˗ Pra FS+Amdal ˗ Kajan regulasi UCG

2019 ˗ Pengoperasian pilot plant UCG ˗ Rehabilitasi dan reklamasi modul 1 UCG ˗ Pengoperasian pilot plant (lanjutan) ˗ Kajian regulasi UCG

6. Pengembangan surfactan Enhanced Oil Recovery (EOR) oleh Balitbang ESDM 2015 Surfaktan Polymer Desain Flooding Test

2016 Pilot project

2017 Pilot project

2018 Pilot project

2019 Pilot project

Penggunaan teknologi EOR sudah diujicobakan pada sumuran LDK-163 lapangan ledok secara Huff and Puff. Sumur LDK-163 diproduksikan dari lapisan XII pada kedalaman perforasi antara 647 sd 658 m. Pada saat ini sumur LDK-163 diproduksikan dengan Pompa Angguk dengan produksi fluida gross sekitar 500 BFPD dan minyak 6 BOPD. Pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan surfaktan yang dapat bertahan selama 3 bulan pada temperatur reservoar hingga terbentuk phase behavior fasa tengah.

- 154 7. Percontohan pengembangan energi untuk kegiatan produktif di pulaupulau terluar dan perbatasan 2015 Studi Kelayakan Energi Angin dan Surya di Pulau Enggano Bengkulu

2016

2017

 Pembangun Pembangkit EBT

Terintegrasi di Pulau Enggano

2018 2019 Pembangun Pembangkit EBT Terintegrasi di Pulau Maluku

 Studi Kelayakan Energi Angin

dan Surya di Pulau Maluku

8. Pilot plant PLT Arus Laut (PLTAL) sebesar 1 MW 2015 Penyusunan DED Pilot Plant PLTAL 1MW

2016 Optimalisasi DED dan implementasi

2017 Integrasi sistem PLTAL 1MW

Survei detil lokasi

Pengadaan lokasi

Pembangunan gedung/ gardu monitoring

2018 Instalasi Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (Pilot Plant/ Stage)

2019 Operasional dan Monitoring

9. Rancang bangun prototype turbin, generator dan platform PLT Arus laut 2015 Pembangunan Model dan Uji Turbin dan Platform PLTAL skala lab



2018 Uji kinerja PLTAL 1 MW

2019

KEBIJAKAN-12: PENINGKATAN PELAYANAN KEGEOLOGIAN Kebijakan peningkatan pelayanan kegeologian diarahkan untuk mendukung pencarian sumber daya geologi, pencegahan dan penanggulangan bencana geologi serta pelayanan kegeologian lainnya. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan meningkatkan pelayanan kegeologian, antara lain: 1. Penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah, yaitu: Rencana aksi Pemboran air tanah Sumur pantau

Satuan Sumur Sumur

2015 100 15

2016 100 10

2017 100

2018 100

2019 100

- 155 Indikasi sementara lokasi pemboran air tanah, sebagai berikut:

2. Penyiapan rekomendasi wilayah kerja (WK): Rencana aksi Rekomendasi Wilayah Kerja - Migas - CBM - Panas bumi - Batubara - Mineral

Satuan WK WK WK WK WK WK

2015 39 9 2 4 12 12

2016 39 9 2 4 12 12

2017 40 10 2 4 12 12

2018 41 11 2 4 12 12

2019 41 11 2 4 12 12

3. Penyiapan wilayah keprospekan mineral, batubara dan panas bumi (penemuan potensi sumber daya dan cadangan) Rencana aksi Wilayah keprospekan mineral, batubara dan panas bumi

Satuan Wilayah

2015 62

2016 63

2017 63

2018 63

2019 64

2017 22

2018 22

2019 22

4. Penyiapan peta geologi bersistem dan tematis Rencana aksi Peta geologi bersistem dan tematis

Satuan Peta

2015 17

2016 21

- 156 5. Penyiapan peta kebencanaan geologi Rencana aksi Pemetaan geologi gunung api dan pemetaan kawasan rawan bencana geologi

Satuan Peta

2015 30

2016 31

2017 30

2018 30

2019 30

6. Studi geosains prospek migas di Cekungan Indonesia Timur (Akimeugah, Bintuni dan Timor). 7. Studi geosains potensi migas unconventional/shale gas di Cekungan Sumatera Utara, Kalimantan (Ketungau-Melawi, Barito). 8. Pemetaan geologi bersistem dan bertema di wilayah Indonesia Timur. 9. Pembuatan Atlas Cekungan Migas dan Mineral. 10. Eksplorasi dan peningkatan kualitas data keprospekan sumber daya mineral, batubara dan panas bumi terutama di wilayah perbatasan, remote dan Indonesia Bagian Timur. 11. Penyusunan neraca potensi mineral, panas bumi, batubara Indonesia. 12. Penyiapan wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara, WK CBM dan WKP Panas Bumi rata-rata 30 wilayah prospek per tahun. 13. Penyelidikan potensi logam mineral strategis dan tanah jarang di Kepri, Babel, Kalbar Sulteng dan Papua. 14. Menyusun database mineral nasional dengan melibatkan seluruh Pemda. Sebagai koordinator penyusunan database mineral Nasional dan ASEAN. 15. Pemuktahiran teknologi pemantauan gunung api. 16. Penyelesaian penerbitan Peta KRB gunungapi, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah. 17. Peringatan dini erupsi gunung api dan gerakan tanah. 18. Sosialisasi penanggulangan bencana geologi. 19. Menyiapkan KESDM Siaga Bencana dalam liburan keagamaan. 20. Penyelidikan geologi lingkungan perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan Kars. 21. Penyelidikan geologi teknik untuk menunjang infrastruktur jalan tol, bendungan, pelabuhan dan bandara. 22. Penyelidikan geologi lingkungan TPA Sampah . 23. Pemetaan, eksplorasi dan konservasi air tanah. 24. Penyelidikan potensi mineral dan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

korelasi

geosains

di kawasan

- 157 KEBIJAKAN-13: MENINGKATKAN PENGAWASAN, MANAJEMEN DAN KOMPETENSI SDM

Peningkatan pengawasan internal dan manajemen. Inspektorat Jenderal KESDM menjadi salah satu pilar penting dalam melakukan pengawasan kepada unit utama guna menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran KESDM. Arah kebijakan pengawasan dititikberatkan kepada pelaksanaan pengawasan independen, dengan mengedepankan pengawasan yang berbasis resiko dan kinerja sehingga diharapkan KESDM bisa lebih berperan aktif dalam pembangunan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam mengawal, menjaga dan menjamin semua terlaksana sesuai harapan, koridor dan tujuan KESDM, diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat. Dalam hal ini peran Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memegang peranan penting dan vital dalam mencapai hal tersebut. Kondisi sekarang sesuai dengan paradigma baru, APIP tak lagi berperan sebagai Watchdog yang hanya memata-matai namun lebih harus bisa berperan sebagai Konsultan yang bisa memberikan nilai tambah bagi manajemen dan sebagai Quality Assurance yaitu APIP diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam tujuan dan sasaran KESDM dan bisa memberikan solusi yang tepat. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan good governance merupakan tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara lebih amanah dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pengawasan Inspektorat Jenderal mengutamakan profesionalisme yang dilandasi kompetensi, kapabilitas, integritas dengan meningkatkan auditor yang senantiasa berpola pikir “bahwa sebelum menyapu halaman orang menyapulah dihalaman sendiri”.

Gambar III-9 Paradigma Pengawasan Internal

- 158 Strategi yang dilakukan dalam penerapan paradigma baru APIP sebagai Consultan dan Quality Assurance, antara lain sebagai berikut: 1. Pembentukan Inspektorat V, yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Menteri ESDM, Riviu, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan Lainnya di lingkup Kementerian serta kegiatan pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan KESDM, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM tentang Organisasi Dan tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 2. Membuka Pengaduan/Konsultasi melalui website (Pengadaan Barang/Jasa, Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), yang dimaksudkan untuk mempermudah user di internal KESDM untuk melakukan Pengaduan/konsultasi tanpa harus datang ke Kantor Inspektorat Jenderal KESDM. Komunikasi ini bersifat dua arah, sehingga PNS dapat berinteraksi dengan Tim Konsultan melalui email dan website interaktif. 3. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KESDM sebagai bagian dari upaya nyata pencegahan korupsi. 4. Mempertajam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) melalui Audit Tematik yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pimpinan dalam mengambil keputusan. 5. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi KESDM secara efektif, efisien serta patuh terhadap peraturan perundangundangan. 6. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko unit. 7. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan KESDM untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Peningkatan SDM. Kegiatan pertambangan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan pertambangan merupakan faktor utama. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan manfaat potensi daerah bagi masyarakat. Setelah berlangsung belasan tahun, khususnya pada bidang pertambangan, keinginan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat belum maksimal terwujud sesuai harapan. Indikator kondisi ini antara lain ditunjukkan dengan: penerbitan izin yang wilayahnya tumpang tindih, kondisi lingkungan pertambangan yang rusak, dan kondisi masyarakat sekitar tambang yang masih kekurangan. Kualitas dan kemampuan aparat Pemda yang belum memadai untuk melakukan tanggung jawab pengawasan dan pembinaan kegiatan

- 159 pertambangan berperan dalam pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan harapan. Menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari Pemda kembali ke Pusat merupakan langkah mundur yang tidak sesuai dengan perundang-undangan saat ini. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan pertambangan adalah meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia aparat pertambangan dan para tenaga kerja profesional yang bekerja di perusahaan pertambangan. Peningkatan kemampuan dalam pengawasan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan menjadi Inspektur Tambang, pelaksanaan kursus teknis dan regulasi untuk meningkatkan kemampuan aparat, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja profesional melalui kursus teknis dan regulasi. Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pengelolaan sektor ESDM sehingga tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi maka pelaksanaan pengelolaan pertambangan tidak optimal sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 terkait peningkatan kompetensi sumberd daya manusia, antara lain, antara lain: 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, disertai dengan penambahan dan penyempurnaan perangkat kebijakan penyelenggara diklat. Untuk pengembangan PNS, dilakukan identifikasi jenis-jenis diklat yang akan menjadi prioritas dalam pengembangannya dengan cara memilih diklat yang memiliki demand tinggi. Rencana aksi Penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi

Satuan %

2015 50

2016 52

2017 57

2018 62

2019 65

2. Peningkatan sertifikasi personil sektor ESDM. 3. Peningkatan kompetensi/sertifikasi tenaga pengajar (widyaiswara/ dosen). 4. Percepatan proses pelaksanaan akreditasi lembaga diklat profesi oleh Badan Diklat ESDM. 5. Peningkatan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta, KKKS dan pelaku usaha sektor ESDM. 6. Pengoptimalan pemanfaatan sarana prasarana diklat dan peningkatan kualitas sarana prasarana diklat. 7. Percepatan Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia/SKKNI sektor ESDM. 8. Percepatan penyiapan perangkat STEM Akamigas. 9. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat untuk mengisi peluang pasar kerja tenaga terampil di dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan dana CSR dalam rangka mendorong percepatan penyediaan tenaga profesional di Sektor ESDM.

- 160 10. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dalam rangka pemanfaatan/optimaliasi potensi dana CSR pada perusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral. 11. Pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas. 12. Pembentukan “War Room“ KESDM di bawah Unit Pengendali Kinerja (UPK) KESDM.

III.2. KERANGKA REGULASI Untuk mencapai tujuan dan sasaran KESDM, perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari peraturan yang prakarsanya dari Setjen, Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Mineral dan Batubara, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Litbang ESDM, Badan Diklat ESDM, dan Setjen Dewan Energi Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut direncanakan untuk diselesaikan dalam 5 tahun, meskipun tiap tahunnya terdapat peraturan prioritas yang harus diselesaikan. Adapun Kerangka Regulasi KESDM Tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran-2.

III.3. KERANGKA KELEMBAGAAN Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ESDM dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KESDM menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ESDM; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Sebagai pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2013, dimana struktur organisasi dan rekapitulasi satuan organisasi pada Kementerian ESDM sebagaimana gambar di bawah ini.

- 161 -

1. 2. 3. 4. 5.

MENTERI Staf Ahli WAKIL MENTERI

Staf Staf Staf Staf Staf

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI

DITJEN KETENAGA LISTRIKAN

Ahli Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Ahli Bidang Investasi dan Produksi Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Ahli Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan

DITJEN MINERAL DAN BATUBARA

DITJEN ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

BADAN GEOLOGI

BADAN LITBANG ESDM

BADAN DIKLAT ESDM

Sekretariat Itjen

Sekretariat Ditjen Minyak dan Gas Bumi

Sekretariat Ditjen Ketenagalistrikan

Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara

Sekretariat Ditjen EBTKE

Sekretariat Badan Geologi

Sekretariat Badan Litbang ESDM

Sekretariat Badan Diklat ESDM

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Inspektorat I

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

Direktorat Panas Bumi

Pusat Sumber Daya Geologi

Pusat Litbangtek Migas “LEMIGAS”

Pusat Diklat Minyak dan Gas Bumi

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Inspektorat II

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral

Direktorat Bioenergi

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pusat Litbangtek Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pusat Diklat Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Biro Keuangan

Inspektorat III

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan

Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Pusat Litbangtek Mineral dan Batubara

Pusat Diklat Mineral dan Batubara

Biro Hukum

Inspektorat IV

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

Direktorat Konservasi Energi

Pusat Survei Geologi

Pusat Litbang Geologi Kelautan

Pusat Diklat Geologi

Biro Umum

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Inspektorat V

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

Pusat Komunikasi Publik

Gambar III-10 Struktur Organisasi Kementerian ESDM Tabel III-8 Rekapitulasi Satuan Organisasi Kementerian ESDM NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

UNIT UTAMA Sekretariat Jenderal Ditjen Migas Ditjen Ketenagalistrikan Ditjen Minerba Ditjen EBTKE Inspektorat Jenderal Badan Geologi Badan Litbang ESDM Badan Diklat ESDM JUMLAH

ES. I 6 1 1

ES.II 8 5 4

ES. III 29 24 19

ES. IV 79 52 42

JUMLAH 122 82 66

1 1 1 1 1 1 14

5 5 5 5 5 5 47

24 22 4 20 20 20 182

52 48 12 44 44 44 417

82 76 22 70 70 70 660

Selain Unit Organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tersebut, terdapat juga satuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM lainnya yaitu: a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang bawah Tanah. b. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

- 162 c. Museum Geologi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi. d. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah. e. Balai Konservasi Air Tanah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2013 tentang Balai Konservasi Air Tanah. f.

Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM). Sesuai Perpres Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral, bahwa Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi diubah bentuknya menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM “Akamigas”). Organisasi dan tata kerja STEM “Akamigas” ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral.

Rekapitulasi jumlah jabatan pada satuan organisasi yang diatur dalam Permen ESDM tersendiri yaitu sebanyak 33 jabatan sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel III-9 Rekapitulasi Satuan Organisasi yang diatur dalam Permen ESDM Tersediri

-

ES. II -

ES. III 6 2

ES. IV 21 4

-

-

8

25

NO

UNIT

ES. I

1 2

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Energi dan Mineral JUMLAH

JUMLAH 27 6 33

Selain unit organisasi KESDM yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM, terdapat juga organisasi yang dibentuk sebagai amanah Undang-Undang yaitu: 1. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diamanatkan pembentukan organisasi BPH Migas yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012. Sedangkan organisasi dan tata kerja

- 163 Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 2. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dibentuk dalam rangka memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional. Pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Tabel III-10 Jumlah Jabatan Organisasi BPH Migas dan Setjen DEN NO

UNIT UTAMA

ES. I

ES. II

ES. III

ES. IV

JUMLAH

3

9

21

33

1.

BPH MIGAS

2.

SEKRETARIAT JENDERAL DEN

1

3

8

18

30

JUMLAH

1

6

17

39

63

3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerjasama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. SKK Migas merupakan organisasi yang dibentuk sebagai tindaklanjut pengalihan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BPMIGAS), yang sebelumnya dibentuk sesuai amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- 164 Tabel III-11 Jumlah Jabatan pada Organisasi SKK Migas NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UNIT ORGANISASI KA. SKK MIGAS WAKA. SKK MIGAS TENAGA AHLI DEPUTI PENGENDALIAN PERENCANAAN DEPUTI PENGENDALIAN OPERASI DEPUTI PENGENDALIAN KEUANGAN DEPUTI PENGENDALIAN KOMERSIAL DEPUTI PENGENDALIAN DUKUNGAN BISNIS PENGAWAS INTERNAL SEKRETARIS JUMLAH

DEPUTI

DIVISI

DINAS/ SUBBAGIAN

SUBDINAS/ URUSAN

JUMLAH

1

4

11

26

1 1 5 42

1

4

10

26

41

1

4

11

27

43

1

3

6

14

24

1

4

7

17

29

1 1 7

3 22

10 55

28 138

1 42 229

ARAH KE DEPAN. Setiap Kementerian ke depan dituntut untuk selalu melakukan penataan kelembagaan agar menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Penataan kelembagaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi serta menghindari potensi tumpang tindih dan ketidaksesuaian pada pelaksanaan tugas dan fungsi. KESDM akan secara terus menerus melakukan penataan organisasi sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan maupun adanya perubahan lingkungan strategis dengan tetap memperhatikan kesesuaian postur organisasi dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, arah penataan organisasi KESDM juga akan disesuaikan dengan arah penataan kelembagaan maupun sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Penataan organisasi yang keberadaannya terkait langsung dengan Kementerian ESDM dilakukan dengan tetap memperhatikan dasar hukum yang mengamanatkan atau mengatur keberadaan suatu organisasi, sebagai berikut: 1. Penataan organisasi SKK Migas dan BPH Migas akan disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan baik yang terkait dengan perubahan lingkup kewenangan, tugas, fungsi, maupun hal lain yang terkait langsung dengan penataan organisasi seiring dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terkait SKK Migas, penataan organisasi akan tetap memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012. 2. Penataan kelembagaan pada Sekretariat Jenderal DEN, lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan terkait pemberian dukungan teknis dan administratif kepada DEN. Mengingat sejak terbentuknya Setjen DEN belum pernah dilakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi maupun susunan organisasinya, maka kedepan hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis dan beban tugas yang diemban dalam rangka kelancaran tugas DEN.

- 165 -

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. TARGET KINERJA Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Kementerian yang terdiri dari IKU Menteri ESDM dan IKU unit Eselon I. Khusus untuk IKU Menteri ESDM telah dijabarkan pada bab tujuan dan sasaran. Pada dokumen Renstra ini, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014/2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya. 1.

Sekeratariat Jenderal Target 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran strategis: Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi 1. Persentase pembinaan pengeolaan % 95 95 96 96 97 pegawai Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien 2. Indeks Pencapaian Renstra Indeks 70 75 80 85 90 3 Hasil (nilai) evaluasi AKIP KESDM Predikat B B B A A Sasaran strategis: Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel dilingkungan KESDM 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP KESDM 5. Persentase realisasi PNBP terhadap target % 90 90 90 90 90 yang ditetapkan pada tahun berjalan Sasaran strategis: Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi 6. Jumlah rancangan peraturan peraturan Peratu25 25 25 25 25 perundang-undangan sektor ESDM yang ran menunjang prioritas nasional 7. Jumlah permasalahan hukum Buah 4 6 6 6 6 Kementerian ESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian Sasaran strategis: Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien 8. Persentase sarana dan prasarana kerja % 90 90 90 90 90 yang sesuai standardisasi sarana dan prasarana kerja Sasaran strategis: Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu 9. Peningkatan nilai data ESDM sesuai target % 95 95 95 95 95 Sasaran strategis: Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akurat dan akuntabel 10 Persentase usulan penghapusan barang % 100 100 100 100 100 milik negara yang diproses sampai terbitnya SK Menteri ESDM Sasaran strategis: Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor ESDM 11 Indeks kepuasan terhadap pelayanan Indeks 70 75 80 85 90 informasi publik No

Indikator Kinerja

Satuan

- 166 2.

Inspektorat Jenderal Target 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran strategis: Mewujudkan APIP profesional dan independen 1. Level Internal Audit Capability Model Level Level Level Level Level Level (IACM) 2 2 2 2 3 2. Persentase pegawai yang mengikuti % 50 60 70 75 80 pengembangan kompetensi minimal 35 jam per tahun Sasaran strategis: Mengimplementasikan SPIP pada setiap jenjang organisasi di lingkungan KESDM 3. Jumlah unit utama yang memperoleh Unit 1 2 2 3 3 penilaian AKIP dengan predikat A 4. Jumlah unit utama di lingkungan Unit 1 2 2 3 3 KESDM yang telah memiliki peta resiko Sasaran strategis: Terwujudnya Good and Clean Government 5. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP KESDM 6. Persentase penyelesaian tindak lanjut % 40 45 50 65 80 hasil pengawasan Sasaran Strategis: Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian ESDM 7. Jumlah Satuan Kerja (Satker) yang Satker 2/0 2/0 4/1 6/1 10/1 Telah Memperoleh WBK/WBBM No

3.

Indikator Kinerja

Satuan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No

Indikator Kinerja

Satuan

Sasaran strategis: Optimalisasi penyediaan energi fosil 1. Lifting Migas: Ribu boepd a. Minyak Bumi Ribu bopd b. Gas Bumi Ribu boepd 2. Penandatanganan KKS Migas: Kontrak a. Konvensional Kontrak

2015 2.046 825 1.221 8 6

2016 1.980 830 1.150 8 6

Target 2017 1.900 750 1.150 8 6

2018 1.900 700 1.200 8 6

2019 1.995 700 1.295 8 6

b. Non Konvensional Kontrak 2 2 2 2 2 3. Cadangan Minyak dan Gas Bumi a. Cadangan Minyak Bumi mmstb 6.920 6.589 6.285 6.006 5.747 b. Cadangan Gas Bumi TCF 147 146 145 144 142 Sasaran strategis: Meningkatkan alokasi energi domestik 4. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri a. Persentase alokasi gas domestik % 59 61 62 63 64 b. Fasilitasi pembangunan FSRU/ Unit 1 2 1 1 2 Regasifikasi on-shore/LNG terminal Sasaran strategis: Meningkatkan akses dan infrastruktur energi 5. Volume BBM bersubsidi Juta KL 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 6. Kapasitas Kilang BBM: a. Produksi BBM dari Kilang dalam Juta KL 38 39 40 40 42 Negeri b. Kapasitas Kilang BBM dalam Ribu BPD 1.167 1.167 1.167 1.167 1.467 negeri 7. Kapasitas terapasang Kilang LPG Juta Ton 4,60 4,62 4,64 4,66 4,68 8. Volume LPG bersubsidi Juta MT 5,77 6,11 6,48 6,87 7,28 9. Pembangunan Jaringan Gas Kota: a. Jumlah wilayah dibangun Lokasi 31 36 48 53 52 jaringan gas kota 68.400 121.000 271.500 306.000 374.000 b. Rumah tangga tersambung gas SR kota 10. Pembangunan infrastruktur SPBG Lokasi 26 30 25 22 15 Sasaran Strategis: Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM 11. Penerimaan Negara dari Sub Sektor Triliun Rp 139,38 202,47 205,90 209,33 293,79 Migas

- 167 Target 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Strategis: Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran 12. Subsidi BBM dan LPG Triliun Rp 65 65 65 65 65 Sasaran Strategis: Meningkatkan investasi sektor ESDM 13. Jumlah rancangan peraturan Rancangan 7 10 10 15 15 perundang-undangan sub sektor Hukum migas sesuai prolegnas 14. Investasi sub sektor Migas Miliar US$ 23,67 25,23 26,80 28,36 29,93 Sasaran Strategis: Terwujudnya lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang migas 15. Jumlah perusahaan yang Perusahaan 35 40 45 50 55 melaksanakan keteknikan yang baik 16. Persentase penurunan jumlah % 70 80 90 100 110 kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas No

4.

Indikator Kinerja

Satuan

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No

Indikator Kinerja

Target

Satuan

2015 2016 Sasaran strategis: Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi

2017

2018

2019

1.

Rasio Elektrifikasi

%

87

90

93

95

97

2.

Rasio Desa Berlistrik

%

98

99

99

100

100

3.

4.

5.

Infrastruktur ketenagalistrikan: a. Penambahan kapasitas pembangkit b. Penambahan penyaluran tenaga listrik Instalasi penyediaan tenaga listrik yang Laik operasi a. Persentase Pembangkit b. Persentase Penyaluran Konsumsi Listrik per Kapita

MW kms

3.782

6.389

11.805 10.721 10.986

% % kWh

4.212

9.237 19.319 7.759

5.417

90

90

90

90

90

90 914

90 985

90 1.058

90 1.129

90 1.200

Sasaran strategis: Terwujudnya pengurangan beban subsidi listrik 6.

Persentase Susut Jaringan Tenaga % Listrik 7. Pangsa Energi Primer BBM untuk % Pembangkit Tenaga Listrik Sasaran strategis: Terpantaunya subsidi listrik

8,9

8,7

8,55

8,45

8,39

8,85

6,97

4,66

2,08

2,04

Triliun 66,15 69,76 74,90 Rp Sasaran strategis: Meningkatnya investasi sub sektor ketenagalistrikan

80,60

89,41

19,6

15,9

2

1

8.

Subsidi Listrik

9.

Investasi sub sektor ketenagalistrikan

Miliar 11,2 16,4 20,4 US$ Sasaran strategis: Terwujudnya Pengaturan di Bidang Ketenagaslistrikan 10. Regulasi bidang ketenagalistrikan

5.

Peraturan

7

3

3

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Target 2015 2016 2017 2018 Sasaran strategis: Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik 1. Produksi Batubara Juta Ton 425 419 413 406 2. Pemenuhan Batubara untuk Juta Ton 102 111 121 131 Kepentingan Dalam Negeri (DMO) No

Indikator Kinerja

Satuan

2019 400 240

- 168 No

Indikator Kinerja

3. Produksi Mineral: a. Tembaga b. Emas c. Perak d. Timah e. Produk Olahan Nikel f. Nikel Matte 4. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri

Satuan Ton Ton Ton Ton Ton Ton Unit

2015

2016

Target 2017

2018

2019

310.000 310.000 710.000 710.000 710.000 75 75 75 75 75 231 231 231 231 231 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 413.000 651.000 651.000 1.231.000 1.231.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 12 9 6 2 1

Sasaran strategis: Terwujudnya peran penting sub sektor mineral dan batubara dalam penerimaan Negara 5. Penerimaan Negara Bukan Triliun Rp 52,2 44,7 45,2 45,6 46,1 Pajak sub sektor minerba Sasaran strategis: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah 6. Dana Bagi Hasil subsektor Triliun Rp 24,6 21,0 21,2 21,5 21,7 minerba 7. Dana pengembangan dan Miliar Rp 2.067 2.129 2.192 2.258 2.326 pemberdayaan masyarakat Sasaran strategis: Meningkatnya investasi sub sektor mineral dan batubara 8. Investasi sub sektor minerba Miliar US$ 6,14 6,51 6,90 7,31 7,75 Sasaran strategis: Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik (good mining practice) 9. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai kaidah kegiatan pertambangan yang baik: a. Luas reklamasi lahan Ha 6.600 6.700 6.800 6.900 7.000 bekas tambang b. Tingkat kekerapan Frekuensi 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 kecelakaan pada perusahaan pertambangan

6.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran strategis: Terwujudnya peran penting sub sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dalam penerimaan negara 1. Jumlah Realisasi PNBP Triliun Rp 0,58 0,63 0,67 0,73 0,78 Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Sasaran strategis: Meningkatnya investasi sub sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 2. Jumlah Wilayah Kerja Panas Wilayah 5 8 8 8 8 Bumi yang dilelangkan Kerja 3. Investasi Bidang Energi Baru, Miliar 4,48 3,34 3,88 5,79 3,71 Terbarukan, dan Konservasi US$ Energi: Miliar 0,94 1,14 1,61 1,91 1,28 a. Panas Bumi US$ Miliar 0,28 0,31 0,35 0,38 0,42 b. Bioenergi US$ c. Aneka Energi Baru dan Miliar 3,26 1,89 1,92 3,5 2 Terbarukan US$ Miliar - 0,00166 0,00273 0,00499 0,00665 d. Konservasi Energi US$

- 169 -

No

Indikator Kinerja

Target

Satuan

2015 2016 2017 Sasaran strategis: Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

2018

2019

4. Jumlah Produksi: a.

Uap panas bumi

Juta Ton

71,46

83,05

114,76

169,94

199,42

b. c.

Biofuel Biogas

Juta KL M3/hari

4,07 18.615

6,48 22.995

6,71 27.375

6,96 32.120

7,21 36.865

5. Jumlah Kepala Keluarga Kepala 83.350 114.483 115.650 114.300 (KK)/Rumah Tangga di wilayah Keluarga terpencil (remote) dan atau daerah perbatasan yang dilistriki dengan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan Sasaran strategis: Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi

109.350

6. Jumlah Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Energi Baru MW 11.755 13.137 dan Terbarukan: a. Panas Bumi MW 1.439 1.713 b. Bioenergi MW 1.892 2.069 c. Air MW 8.342 9.252 d. Surya MW 76,87 92,10 e. Angin/Hybrid MW 5,8 11,5 f. Laut MW Sasaran strategis: Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan 7. Intensitas Energi Primer (penurunan rata-rata 1% per tahun) 8. Penurunan Emisi CO2

7.

13.998

15.461

16.996

1.976 2.292 9.592 118,60 19,8 energi

2.610 2.559 10.082 180,00 30,8 -

3.195 2.872 10.622 260,30 47,0 1

SBM/ Miliar Rp.

482,20

477,30

472,60

467,80

463,20

Juta Ton

14,71

16,79

20,6

23,57

28,48

9. Jumlah gedung bangunan Objek 10 10 10 10 pemerintah yang menjadi objek audit energi Sasaran strategis: Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi 10 Persentase Pemanfaatan BBN % 10 20 20 20 pada BBM PSO (usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum) 11 Persentase Pemanfaatan BBN % 10 20 20 20 pada BBM non-PSO (transportasi, industri, dan komersial, pembangkit listrik)

10

20

20

Badan Geologi Target 2015 2016 2017 2018 Sasaran strategis: Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat 1. Jumlah Rekomendasi Wilayah 39 39 40 41 Kerja: 9 9 10 11 a. Migas Rekomendasi 4 4 4 4 b. Panas Bumi 14 14 14 14 c. Batubara dan CBM 12 12 12 12 d. Mineral 2. Jumlah Wilayah Prospek Rekomendasi 62 63 63 63 Sumber Daya Panas Bumi, Batubara, CBM dan Mineral 3. Jumlah Penyediaan Air Bersih Titik 100 100 100 100 Melalui Pengeboran Air Tanah No

Indikator Kinerja

4. Jumlah Rekomendasi Mitigas Bencana Geologi

Satuan

Rekomendasi

181

181

181

181

2019

41 11 4 14 12 64

100 181

- 170 No

Indikator Kinerja

5. Jumlah Penyebarluasan Informasi Mitigasi Bencana Geologi 6. Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi 7. Peta Geologi Bersistem dan Tematis yang Dihasilkan

9

9

Target 2017 10

Peta

37

37

37

30

30

Peta

18

20

23

23

23

Satuan Daerah/ Laporan

2015

2016

2018 11

2019 11

8. Jumlah Data dan Informasi Laporan/ 55 55 45 45 45 Serta Rekomendasi Pengelolaan Rekomendasi Air Tanah 9. Jumlah Data dan Informasi Laporan/ 42 42 42 42 42 Serta Rekomendasi Geologi Rekomendasi Teknik dan geologi Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur 10 Jumlah Pengunjung Museum Orang 1,5 1,65 1,8 1,95 2,1 Kegeologian juta juta juta juta juta 11 Jumlah Pengunjung Situs Akses 360 ribu 400 ribu 460 ribu 530 ribu 600 ribu Website Informasi Badan Geologi

8.

Badan Penelitian dan Pengembangan Target 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran strategis: Terwujudnya litbang unggulan dan sentra teknologi bidang ESDM 1. Jumlah Pengembangan dan Jumlah 298 306 332 365 402 Produk Teknologi serta Produk Produk Survei: 113 108 110 113 117 a. Laporan ilmiah Dokumen 89 86 94 103 114 b. Makalah ilmiah yang Makalah diterbitkan oleh media yang 25 38 52 72 93 terakreditasi c. Usulan paten, hak cipta dan Buah 30 30 31 31 31 litbang inovasi d. Pilotplant/prototype/ Buah demoplant atau rancangan/ 41 44 45 46 47 rancang bangun/formula e. Peta/atlas potensi sektor Peta/Atlas Energi dan Sumber Daya Mineral Sasaran strategis: Terwujudnya kontribusi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan sektor ESDM, dan kebijakan teknis kelitbangan bidang ESDM 39 42 42 42 42 2. Jumlah Rumusan dan Evaluasi Masukan/ Rekomendasi Kebijakan Sektor ESDM Sasaran strategis: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi dan TKDN Buah 26 47 51 56 62 3. Jumlah Peningkatan Nilai Tambah: 9 14 18 22 28 a. Paten yang Buah 17 33 33 34 34 terimplementasikan Buah b. Pilotplant/prototype/ demoplant atau rancangan/ rancang bangun/formula yang terimplementasikan Sasaran strategis: Terwujudnya peningkatan jasa teknologi 91.789 94.000 97.000 100.000 102.000 4. Penerimaan Negara Bukan Juta Rupiah Pajak (PNBP) Jasa Teknologi No

Indikator Kinerja

Satuan

- 171 9.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Target 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran strategis: Terwujudnya sumber daya manusia sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki kompetensi, profesional, bedaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan 1. Persentase Penyelenggaraan Diklat % 50 52 57 62 65 Berbasis Kompetensi 2 Indeks Kepuasan Pengguna Indeks 19 20 20 20 20 Layanan No

Indikator Kinerja

Satuan

3

Persentase Lulusan STEM dengan % 70 77 80 85 87 IPK paling sedikit 3,00 4 Persentase Jumlah Karya Ilmiah % 19 19 21 20 21 Widyaiswara/Dosen yang Dipublikasikan 5 Persentase Widyaiswara/Dosen % 19 20 20 20 20 yang Dinilai Minimal Baik (kegiatan evaluasi Widyaiswara/ Dosen) Sasaran strategis: Terwujudnya infrastruktur Diklat Sektor ESDM sesuai kebutuhan 6. Persentase Sarana Diklat yang % 17 21 23 21 19 Terakreditasi Sasaran strategis: Terwujudnya peran penting bidang pendidikan dan pelatihan ESDM dalam penerimaan negara 7. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Rp 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Pendidikan dan Pelatihan

10. BPH Migas No

Indikator Kinerja

Satuan

2015 Sasaran strategis: Meningkatkan alokasi energi domestik 1. Volume Pengangkutan dan Niaga BSCF 1.792 Gas Bumi Melalui Pipa 2

2016 1.827

Target 2017 1.864

2018 1.901

2019 1.939

Jumlah Hari Ketahanan Cadangan Hari 21 21 21 22 22 BBM Nasional dari Masing-Masing Badan Usaha Sasaran strategis: Peningkatan pengembangan infratstuktur gas bumi 3 Jumlah Peningkatan Kilometer 13.105 15.330 15.364 15.646 18.322 Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa Sasaran strategis: Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI 4 Persentase Pengendalian Kuota % 100 100 100 100 100 Volume Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha 5 Persentase Peningkatan Volume % 10 2 4 6 8 Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka yang Diatur Sasaran Strategis: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya BPH Migas 6 Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Indeks Puas Puas Puas Sangat Sangat Migas kepada Badan usaha Puas Puas Pembayar Iuran dalam rangka penerimaan negara

- 172 11. Setjen DEN Target 2015 2016 2017 Sasaran strategis: Tercapainya target Bauran Energi dan Program RUEN 1. Evaluasi Pencapaian Bauran % 100 100 100 Energi Nasional 2 Evaluasi Pencapaian Program % 100 100 100 RUEN Sasaran strategis: Terwujudnya gambaran perencanaan energi ke depan 3 Peyusunan Energy Outlook Dokumen 1 1 1 Sasaran strategis: Tertanggulanginya daerah krisis dan darurat energi 4 Tingkat penyelesaian rumusan % 100 100 100 penanggulangan 5 Tingkat pelaksanaan identifikasi % 100 100 100 daerah krisis dan darurat energi Sasaran Strategis: Mendorong pencapaian target KEN dan RUEN serta RUED 6 Tingkat tindak lanjut rekomendasi % 100 100 100 hasil pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral No

Indikator Kinerja

Satuan

2018

2019

100

100

100

100

1

1

100

100

100

100

100

100

IV.2. KERANGKA PENDANAAN 1.

INVESTASI DAN PENDANAAN Sumber pendaan pembangunan sektor ESDM utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun kedepan, arah pembangunan lebih kepada infrastruktur ketenagalistrikan, energi terbarukan dan hilir migas serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan pendanaan APBN tersebut akan berdampak pada pencapaian kedaulatan energi dan penerimaan negara yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Perkiraan investasi sektor ESDM tahun 20152019 dari swasta dan APBN sekitar Rp. 273 miliar dan Rp. 104 triliun.

Gambar IV-1 Indikasi Kerangka Pendanaan Sektor ESDM Tahun 2015-2019

- 173 a. Investasi sektor ESDM, untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar US$ 273 miliar, yang utamanya merupakan investasi dari sektor swasta. Mayoritas investasi berasal dari sub sektor migas yaitu sebesar 52%, selebihnya yaitu sub sektor ketenagalistrikan sekitar 28%, mineral dan batubara sekitar 14%, dan EBTKE sekitar 6%. Tabel IV-1 Investasi Sektor ESDM Tahun 2015-2019 Investasi

Satuan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

1. Minyak dan Gas Bumi

miliar US$

23,67

25,23

26,80

28,36

29,93

2. Ketenagalistrikan

miliar US$

11,20

16,37

20,35

19,55

15,87

- pembangkit

miliar US$

5,91

10,99

15,24

14,64

12,17

- transmisi

miliar US$

3,82

3,97

3,63

3,42

2,23

- distribusi

miliar US$

1,47

1,41

1,48

1,49

1,47

miliar US$

6,14

6,51

6,90

7,31

7,75

- KK

miliar US$

1,63

1,72

1,83

1,94

2,05

- PKP2B

miliar US$

1,15

1,22

1,29

1,37

1,45

- IUP

miliar US$

0,26

0,28

0,29

0,31

0,33

- Usaha Jasa Pertambangan

miliar US$

1,17

1,24

1,31

1,39

1,47

- Smelter

miliar US$

1,94

2,05

2,18

2,31

2,44

miliar US$

4,48

3,34

3,88

5,79

3,71

- Panas bumi

miliar US$

0,94

1,14

1,61

1,91

1,28

- Bioenergi

miliar US$

0,28

0,31

0,35

0,38

0,42

- Aneka EBT

miliar US$

3,26

1,89

1,92

3,50

2,00

- Konservasi energi

miliar US$

-

0,002

0,003

0,005

0,007

45,49

51,45

57,93

61,02

57,26

3. Mineral dan Batubara

4. EBTKE

TOTAL

b. APBN KESDM untuk 5 tahun kedepan diindikasikan sekitar Rp. 71,55 triliun, termasuk anggaran tambahan pada APBN-P 2015 sekitar Rp. 5 triliun. Total anggaran tersebut, terdiri dari dari:  Belanja Prioritas sebesar Rp. 61,81 triliun  Belanja Aparatur sebesar Rp. 9,74 triliun Anggaran KESDM tersebut dapat mengalami perubahan tiap tahunnya sesuai dengan kebijakan tahunan dan reserve envelope Pemerintah.

- 174 -

Tabel IV-2 Indikasi APBN KESDM Tahun 2015-2019 NO

UNIT

PROGRAM 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya SETJEN 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - Belanja prioritas - Belanja aparatur ITJEN 3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilias Aparatur Negara KESDM - Belanja prioritas - Belanja aparatur DITJEN 4 Pengelolaan dan Penyediaan Migas MIGAS a. Baseline - Belanja prioritas - Belanja aparatur b. RAPBN-P 2015 DITJEN 5 Pengelolaan Ketenagalistrikan LISTRIK a. Baseline - Belanja prioritas - Belanja aparatur b. RAPBN-P 2015 DITJEN 6 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral MINERBA dan Batubara - Belanja prioritas - Belanja aparatur DITJEN 7 Pengelolaan Energi baru Terbarukan EBTKE dan Konsevasi Energi a. Baseline - Belanja prioritas - Belanja aparatur b. RAPBN-P 2015 BADAN 8 Penelitian , Mitigasi, dan Pelayanan GEOLOGI Geologi - Belanja prioritas - Belanja aparatur BALITBANG 9 Penelitian dan Pengembangan ESDM - Belanja prioritas - Belanja aparatur BADIKLAT 10 Pendidikan dan Pelatihan ESDM - Belanja prioritas - Belanja aparatur BPH MIGAS 11 Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas melalui Pipa - Belanja prioritas - Belanja aparatur DEN 12 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional - Belanja prioritas - Belanja aparatur A.

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

525,0

466,3

470,6

489,4

508,6

2.459,8

40,9

36,6

38,4

40,3

42,3

198,4

15,6 25,3 107,5

16,3 20,2 145,4

17,1 21,2 150,4

18,0 22,3 162,2

18,9 23,4 175,0

85,9 112,5 740,5

57,9 49,6 4.249,6 830,6 747,4 83,1 3.419,0 4.481,3 3.937,1 3.842,1 95,0 544,2

85,8 59,6 2.088,3 2.088,3 1.994,1 94,2 5.321,8 5.321,8 5.233,8 88,0 -

88,2 62,2 2.823,8 2.823,8 2.730,0 93,8 5.191,6 5.191,6 5.092,0 99,7 -

97,1 65,1 2.509,0 2.509,0 2.411,2 97,8 5.280,3 5.280,3 5.172,2 108,1 -

106,8 68,2 3.498,3 3.498,3 3.396,1 102,2 5.583,8 5.583,8 5.460,2 123,5 -

435,8 304,7 15.168,9 11.749,9 11.278,8 471,1 3.419,0 25.858,7 25.315 24.800,3 514,2 544,2

324,9

265,6

275,4

292,3

311,1

1.469,2

282,5 42,3

248,1 17,5

257,9 17,5

274,8 17,5

293,6 17,5

1.356,9 112,3

2.059,9

1.047,7

1.249,3

1.497,4

1.766,1

7.620,4

1.019,6 873,0 146,7 1.040,3 1.074,4

1.047,7 998,8 49,0 1.123,2

1.249,3 1.198,8 50,5 1.154,2

1.497,4 1.444,3 53,1 1.205,4

1.766,1 1.710,3 55,8 1.253,4

6.580,2 6.225,2 355,0 1.040,3 5.810,6

709,4 364,9 893,5 443,5 450,0 796,4 348,5 447,9 371,8

722,4 400,8 1.018,7 565,2 453,5 903,6 394,4 509,1 428,6

760,7 393,4 1.157,97 589,7 568,3 908,9 426,5 482,5 273,6

798,2 407,2 1.152,7 605,5 547,2 958,5 462,5 496,0 283,9

826,5 427,0 1.043,1 647,5 395,6 1.023,2 497,2 526,1 298,8

3.817,2 1.993,3 5.266,0 2.851,4 2.414,7 4.590,6 2.129,1 2.461,5 1.656,7

181,8 190,0 101,9

189,1 239,5 132,2

182,1 91,5 143,2

190,3 93,5 158,0

203,2 95,5 174,1

946,6 710,1 709,3

62,7 39,2

76,5 55,6

84,5 58,6

90,8 67,2

100,2 73,9

414,8 294,5

TOTAL BASELINE

10.023,5

12.977,9

13.837,4

14.029,3

15.677,8

66.545,8

- Belanja prioritas - Belanja aparatur

8.089,5 1.934,1

10.990,8 1.987,1

11.898,1 1.939,3

12.054,3 1.974,9

13.769,1 1.908,7

56.801,8 9.744,0

B.

APBN-P 2015

5.003

5.003,4

C.

TOTAL DENGAN RAPBN-P 2015

15.026,9

12.977,9

13.837,4

14.029,3

15.677,8

71.549,2

- Belanja prioritas - Belanja aparatur

13.092,9 1.934,1

10.990,8 1.987,1

11.898,1 1.939,3

12.054,3 1.974,9

13.769,1 1.908,7

61.805,2 9.744,0

- 175 2.

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian, di dukung dengan pendanaan melalui investasi swasta dan APBN. Khusus untuk yang melalui pendanaan APBN, diakomodir melalui program dan kegiatan pokok yang ada di unit kerja di Kementerian ESDM. Program dan kegiatan pokok ini merupakan terminologi pada dokumen penganggaran Kementerian, dimana Program mewakili unit eselon 1 dan kegiatan pokok mewakili unit eselon 2. KESDM memiliki 12 Program, dimana masing-masing unit setingkat eselon 1 memiliki 1 program, kecuali Sekretariat Jenderal yang memiliki 2 program. Masing-masing program (Eselon-1) memiliki sasaran program dan Indikator Kinerja Utama (outcome), sedangkan masing-masing kegiatan pokok (Eselon-2) juga memiliki sasaran kegiatan dan indikator kinerja (output). Setiap program dan kegiatan pokok terdapat anggarannya, dimana total Indikasi APBN KESDM untuk 5 tahun direncanakan sekitar Rp. 103,6 Triliun, yang terdiri dari Belanja Prioritas sekitar Rp. 93,9 triliun dan Belanja Aparatur sekitar Rp. 9,7 triliun yang dipergunakan untuk mencapai target kinerja sebagaimana terdapat pada sub bab 4.1. Belanja Prioritas akan lebih diutamakan alokasi anggaran pada tiap tahunnya dibandingkan dengan Belanja Aparatur yang lebih fluid. Adapun Rencana Belanja Prioritas KESDM 2015-2019 dengan rincian program dan kegiatan pokok per unit eselon 1, sebagai berikut: 1. Sekretariat Jenderal No

Program/Kegiatan Pokok

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1 Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum KESDM 2 Kegiatan Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi KESDM 3 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian ESDM 4 Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama KESDM 5 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan, Kearsipan, Keprotokolan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggan KESDM 6 Kegiatan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM 7 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM

Penanggung Jawab Sekratariat Jenderal Biro Hukum

Biro Kepegawaian

Target (Rp. Miliar) Total 2015 2016 2017 2018 2019 525,0 466,3 470,6 489,4 508,6 2.459,8

17,6

15,2

15,9

16,7

17,6

83,0

702,3 136,1 132,9 138,3 143,9 151,1

Biro Keuangan

39,8

27,9

29,4

30,8

32,4

160,3

Biro Perencanaan & Kerja Sama Biro Umum

86,4

71,3

71,8

72,8

73,9

376,3

584,1 117,5 107,8 114,9 120,3 123,7

Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat Barang Milik Negara

57,3

51,0

37,3

39,1

40,9

225,7

37,1

25,7

26,9

27,9

29,3

146,9

- 176 No


8

Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik Kementerian ESDM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegiatan: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur KESDM

Penanggung Jawab Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Biro Umum

Target (Rp. Miliar) 2015 2016 2017 2018 2019 33,1 34,4 36,1 37,8 39,7

Total 181,1

15,6

16,3

17,1

18,0

18,9

85,9

15,6

16,3

17,1

18,0

18,9

85,9

2. Inspektorat Jenderal No


Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KESDM 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen EBTKE, dan Satuan Kerja PT. PLN 2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Setjen, Ditjen Mineral Batubara, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan 3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Itjen, Badan Geologi dan Balitbang ESDM, dan Setjen Dewan Energi Nasional (DEN) 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Ditjen Migas, Badiklat ESDM, dan BPH Migas 5 Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan MESDM, dan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor di Lingkungan KESDM 6 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian ESDM

Penanggung Jawab

Target (Rp. Miliar)

Total

2015 57,9

2016 85,8

2017 88,2

2018 97,1

2019 106,8

7,7

8,9

9,9

11,0

11,7

49,2

Inspektorat II

11,1

11,6

6,6

7,2

8,0

44,5

Inspektorat III

6,8

7,3

8,0

8,8

9,7

40,8

Inspektorat IV

8,1

8,1

9,0

9,9

10,8

45,9

Inspektorat V

-

5,4

5,9

6,5

7,6

25,5

Sekretariat Inspektorat Jenderal

24,2

44,4

48,8

53,7

59,0

230,1

Inspektorat Jenderal

Inspektorat I

435,8

- 177 3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No

Program/Kegiatan Penanggung Pokok Jawab

Target (Rp. Miliar) Total 2015 2016 2017 2018 2019 4.166,4 1.994,1 2.730,0 2.411,2 3.396,1 14.697,8

Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas 1 Kegiatan Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam rangka optimasi penerimaan negara dan peningkatan investasi kegiatan usaha migas serta pemberdayaan kapasitas nasional 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 3 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ditjen Minyak dan Gas Bumi Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

41,7

47,0

50,5

54,2

58,2

251,6

4

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

250,9

514,3

756,9

73,9

81,1

1.677,0

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

106,5

103,9

108,8

118,7

127,9

565,7

5

Kegiatan: Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

51,4

76,3

83,1

90,4

98,1

399,2

3.716,0 1.252,7 1.730,8 2.074,0 3.030,8 11.804,2

4. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No

Program/Kegia- Penanggung tan Pokok Jawab

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 1 Kegiatan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Ditjen Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

Target (Rp. Miliar) 2015 2016 2017 2018 2019 4.386,3 5.233,8 5.092,0 5.172,2 5.460,2

23,8

26,7

28,0

29,4

30,8

Total 25.344,5

138,7

- 178 No 2

3

4

Program/Kegia- Penanggung tan Pokok Jawab Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Lingkungan Ketenagalistrika n serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

2015 4.307,9

Target (Rp. Miliar) 2016 2017 2018 5.142,3 4.995,7 5.070,4

Total

2019 5.354,3

24.870,6

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

28,0

25,9

27,3

29,2

29,7

140,1

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

26,6

38,9

41,0

43,1

45,5

195,0

5. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No Program/Kegiatan Pokok Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 1 Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara 2 Pembinaan Keteknikan, Perlindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral dan Batubara 3 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara 4 Pembinaan dan Pengusahaan Mineral

5 Pembinaan dan Pengusahaan Batubara

Penanggung Jawab Ditjen Mineral dan Batubara


Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara

76,6

27,4

28,8

30,2

31,7

194,6

Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara

30,2

32,7

36,0

39,6

43,5

182,0

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara

730,1 125,7 134,1 144,6 156,3 169,2

24,3

26,1

24,5

24,6

24,9

124,5

25,8

27,8

24,0

24,0

24,2

125,8

- 179 6. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi No


Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi Energi 1 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

2

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

3

Kegiatan Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

4

5

Penanggung Jawab Ditjen EBTKE

Target (Rp. Miliar) 2015

2016

2017

2018

2019

Total

1.153,9 1.069,8 1.243,8 1.500,7 1.810,3 6.778,9

Direktorat Bioenergi

205,2

214,1

201,3

219,5

241,6 1.081,6

Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Konservasi Energi

826,6

706,6

876,8 1.101,1 1.379,6 4.890,8

38,7

50,1

61,8

69,4

72,1

292,1

Direktorat Panas Bumi

36,3

45,0

48,3

52,0

55,7

237,3

Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

47,1

54,0

55,6

58,7

61,3

276,7

7. Badan Geologi No


Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi 1 Penyelidikan dan Pengembangan Kebencanaan Geologi 2 Pelayanan Museum Geologi 3 Penyelidikan dan Pelayanan Air Tanah dan Lingkungan Geologi 4 Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Penanggung Jawab Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Pusat Survei Geologi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Pusat Sumber Daya Geologi

2015

Target (Rp. Miliar) 2016 2017 2018

2019

Total

709,4 722,4 760,7 798,2 826,5 3.817,2 20,9

22,4

23,9

25,6

27,4

120,2

32,3

22,6

23,0

23,4

23,8

125,0 639,5

122,7 130,5 128,8 128,8 128,8

671,9 115,5 128,8 139,0 146,3 142,3

- 180 No


Penanggung Jawab

5 Penelitian Geosains dan Eksplorasi Migas 6 Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi 7 Manajemen Tata Laksana Kepemerintahan Bidang Geologi

Pusat Survei Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Sekretariat Badan Geologi

2015

Target (Rp. Miliar) 2016 2017 2018

2019

Total 1.650,9

307,3 301,9 324,2 346,6 370,9 47,1 49,5 51,9 54,5 57,3

63,7

66,8

69,9

73,0

76,1

260,3

349,5

8. Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM No


Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM 1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan 2 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara 4 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 5

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM

Penanggung Jawab Balitbang ESDM


Pusat Penelitian 65,7 82,5 96,2 80,2 79,4 404,0 dan Pengembangan Geologi Kelautan Pusat Penelitian 45,4 51,7 56,9 62,7 69,1 285,7 dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Pusat Penelitian 90,3 102,1 83,6 83,3 90,3 449,7 dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Pusat Penelitian 212,1 295,9 318,0 342,3 369,2 1.537,4 dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ”LEMIGAS” Sekretariat Badan 30,0 33,0 34,9 37,0 39,5 174,5 Penelitian dan Pengembangan

9. Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM No


Penanggung Jawab

Program Pendidikan Badiklat ESDM dan Pelatihan ESDM 1 Kegiatan Sekretariat Sekretariat Badan Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral 2 Kegiatan Pusdiklat Pusat Pendidikan Geologi dan Pelatihan Geologi 3 Kegiatan Pusdiklat Pusat Pendidikan KEBTKE dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Target (Rp. Miliar) Total 2015 2016 2017 2018 2019 348,5 394,4 426,5 462,5 497,2 2.129,1 51,0

56,5

62,2

68,4

75,3

313,5

37,6

47,6

57,1

62,1

68,3

272,7

36,1

35,3

37,9

40,0

42,4

191,7

- 181 No 4 5

Program/Kegiatan Pokok Kegiatan Pusdiklat Migas Kegiatan Pusdiklat BDTBT

6

Kegiatan Pusdiklat Minerba

7

Kegiatan STEM Akamigas

Penanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Migas Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara PTK Akamigas

Target (Rp. Miliar) 2015 2016 2017 2018 2019 77,9 83,9 86,2 87,5 90,4

Total 425,8

26,0

27,7

27,1

28,8

30,2

139,8

58,6

67,5

68,3

74,7

75,2

344,3

61,3

75,8

87,8 101,0 115,5

441,4

10. BPH Migas No


Program Pengaturan & Pengawasan Penyediaan & Pendistribusian BBM & Gas Bumi Melalui Pipa 1 Kegiatan Pengaturan, Penetapan & Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan & Pendistribusian BBM 2 Kegiatan Pengaturan, Penetapan, & Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 3 Kegiatan Dukungan Manajemen & Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas

Penanggung Jawab BPH Migas

2015 181,8

Target (Rp. Miliar) 2016 2017 2018 189,1 182,1 190,3

2019 203,2

Total 946,6

Direktorat Bahan Bakar Minyak

85,5

86,2

88,5

91,0

93,0

444,2

Direktorat Gas Bumi

31,2

41,7

29,1

32,0

32,7

166,7

Sekretariat

65,1

61,2

64,5

67,3

77,6

335,7

11. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional No


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional 1 Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraaan bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D) 2 Kegiatan Pokok: Fasilitasi dalam Rangka Perumusan KEN dan Penetapan RUEN. Serta Penyelenggaraan Persidangan 3 Kegiatan Pokok: Fasilitasi Perumusan Langkah-Langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi

Penanggung Jawab Setjen

2015 62,7

Target (Rp. Miliar) 2016 2017 2018 76,5 84,5 90,8

2019 100,2

Total 414,8

Biro Umum

18,6

26,1

29,0

30,5

33,6

137,8

Biro Fasilitasi Kebijakan energi dan Persidangan

25,8

30,2

33,4

36,9

40,0

166,3

Biro Fasilitasi Penanggulan gan Krisis dan Pengawasan Energi

18,3

20,3

22,1

23,5

26,6

110,8

- 182 -

LAMPIRAN: 

LAMPIRAN-1: Matriks Kinerja Dan Pendanaan KESDM Tahun 2015-2019



LAMPIRAN-2: Matriks Kerangka Regulasi KESDM Tahun 2015-2019

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN

Recommend Documents