1
Dokumen Perjanjian Asuransi Pada prinsipnya setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian asuransi perlu dilandasi dokumen perjanjian. Dari dokumen tersebut akan dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, obyek maupun isi serta tujuan dari perjanjian yang dilakukan tertanggung dan penanggung. Dokumen tersebut juga sangat penting terutama sebagai alat bukti yang sah baik untuk kepentingan tertanggung maupun untuk kepentingan penanggung, serta pihak ketiga yang mempunyai keterkaitan dengan perjanjian asuransi. Adapun dokumen penting yang ada dalam setiap perjanjian asuransi adalah sebagai berikut : 1. Form Aplikasi Form aplikasi adalah form yang memuat berbagai macam keterangan yang berkaitan dengan penutupan asuransi. Form tersebut antara lain memuat tentang identitas calon tertanggung, jenis pertanggungan, obyek yang dipertanggungkan, besarnya pertanggungan, lama waktu pertanggungan serta besarnya premi yang harus dibayar calon tertanggung, serta hal penting lainnya. Calon tertanggung dalam perjanjian asuransi dipersyaratkan untuk mengisi dan mengajukan aplikasi permohonan membeli asuransi meskipun pada kenyataannya yang melakukan pengisian adalah agen asuransi, namun tanda tangan harus dibubuhkan oleh calon tertanggung sendiri. 2. Kwitansi Premi Kwitansi premi merupakan dokumen penting dari perajanjian asuransi, karena tidak hanya secara materiil saja yang menunjukkan bahwa premi telah dibayar, akan tetapi kwitansi tersebut juga merupakan alat bukti pembayaran yang sah tentang telah terjadinya perjanjian asuransi terutama pada saat polis asuransi belum diterbitkan oleh penanggung atau lembaga asuransi. Kwitansi juga merupakan kelengkapan alat bukti yang dipersyaratkan untuk mengajukan klaim apabila terjadi resiko yang menimpa diri tertanggung 3. Polis Polis merupakan dokumen penting dalam perjanjian asuransi karena polis memuat berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian asuransi. Polis merupakan alat bukti yang menunjukkan tentang adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik tertanggung maupun penanggung.Hak tertanggung sebagaimana tertulis dalam polis adalah hak tertanggung atas penggantian kerugian oleh penanggung terhadap terjadinya resiko yang di derita dan kewajiban tertanggung atas pembayaran sejumlah uang premi asuransi sesuai kesepakatan. Dengan adanya tandatangan polis oleh penanggung, maka dapat dikatakan bahwa penanggung telah terikat dengan tertanggung terhadap segala hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam polis. Kandungan polis atau isi polis itu antara lain adalah : 3.1.Deklarasi Deklarasi merupakan pernyataan yang dibuat oleh tertanggung , sumber informasi mengenai resiko, dasar pengeluaran polis serta penentuan besarnya premi. Deklarasi antara lain memuat; identitas tertanggung/penanggung, nilai pertanggungan, ketentuan mengenai obyek pertanggungan serta masa pertanggungan. Informasi mengenai hal tersebut diperoleh baik secara
2
lisan maupun secara tertulis dalam form aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani calon tertanggung. 3.2.Pasal Pertanggungan Pasal pertanggungan selanjutnya disebut klasula, merupakan bagian terpenting dari suatu polis, karena dari klausula tersebut dapat dilihat ketentuan tentang resiko yang ditanggung dalam perjanjian. Dengan demikian tanggung jawab penanggung dalam hal terjadinya penggantian terhadap resiko yang terjadi dapat diketahui oleh tertanggung. 3.3.Pengecualian Setiap polis dalam perjanjian asuransi akan memuat bagian yang mengatur secara tegas ketentuan mengenai pengecualian. Tertanggung oleh karenanya harus tahu apa saja yang dikecualikan dalam penutupan perjanjian asuransi itu. 3.4.Kondisi Kondisi yang dimaksud di dalam polis adalah tentang rincian tugas masing-masing pihak sehubungan dengan penutupan asuransi. Mengingat bahwa perjanjian asuransi merupakan kontrak bersyarat, maka ada keharusan dari tertanggung untuk memahami kondisi-kondisi tertentu dan tidak mengharapkan penanggung akan memenuhi kewajibannya menurut kontrak jika ia tidak memenuhi kondisi yang diharuskan dalam perjanjian. Kondisi sebagaimana diuraikan tersebut diantaranya adalah menyangkut pembayaran premi atau pertanggungan-pertanggungan lainnya. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam setiap perjanjian terkandung hak dan kewajiban para pihak. Begitu pula dalam perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak akan berakibat pada pelaksanaan perjanjian asuransi yang telah dibuat. Hak dan kewajiban tersebut antara lain adalah : 1. Hak dan Kewajiban Tertanggung 1.1. Hak Tertanggung a. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 KUHD); b. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD); c. Meminta ganti kerugian kepada penanggung karena pihak yang disebut terakhir lalai menandatangani dan menyerahkan polis, sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung; d. Menuntut pengembalian premi, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur, dengan catatan tertanggung bertitikad baik, sedangkan penanggung belum menanggung resiko (pasal 281 KUHD); e. Menuntut ganti kerugian apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi. 1.2. Kewajiban Tertanggung a. Membayar premi kepada penanggung (Pasal 246 KUHD); b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung, mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUHD);
3
c. Mengusahakan atau mencegah, agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari (Pasal 283 KUHD); d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha pencegahannya. 2. Hak dan Kewajiban Penanggung 2.1. Hak Penanggung a. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai perjanjian; b. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya; c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi, tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD); d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur, yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung (Pasal 282 KUHD); e. Melakukan asuransi kembali (reinsurance, herveszekering), kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi resiko yang dihadapinya (Pasal 271 KUHD). 2.2. Kewajiban Penanggung a. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban; b. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 KUHD); c. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belummenanggung resiko sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 KUHD); d. Agar perjanjian asuransi terlaksana dengan baik, maka masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan kewajiban nya berdasarkan itikad baik yang merupakan prinsip penting dalam perjanjian pada umumnya sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338, ayat (3) KUH Perdata. Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Prinsip utmost good faith (concealment of material fact , non disclosure of material fact) dalam perjanjian asuransi sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung di lain pihak. Pada prinsip utmost good faith tertanggung pada saat melakukan mengajukan form aplikasi penutupan asuransi berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan dirinya atau obyek yang diasuransikan serta tidak berusaha dengan sengaja untuk mengambil untung dari penanggung. Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi atau menutupnutupi kelemahan dan kekurangan atas diri atau obyek yang dipertanggungkan, mengingat hal ini berkaitan erat dengan resiko, penetapan pembayaran premi serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung. Prinsip ini jika dicermati juga sesuai dengan implementasi Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar sebab yang halal serta persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apakah prinsip ini hanya menjadi kewajiban dari tertanggung (konsumen) atau juga mengikat terhadap pelaku usaha (penanggung/ lembaga asuransi). Dalam Pasal 4 butir © Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa hak konsumen itu meliputi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jelaslah kiranya bahwa lembaga asuransi sebagai penanggung juga
4
terikat dengan prinsip ini, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti. Cacat (Kesehatan) Tersembunyi Sudah menjadi kelaziman bahwa setiap perjanjian mewajibkan pelaksanaan secara adil, namun satu pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lain untuk memastikannya. Kewajiban demikian ada pada masing-masing pihak untuk melakukannya secara jujur sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian. Bagaimana akibatnya apabila persyaratan yang ditetapkan menurut undang-undang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya, misalnya terdapat cacat kehendak (cacat kesehatan yang disembunyikan) ? Menengok pada beberapa pasal yang terdapat dalam KUH Perdata, hukum dalam ini melakukan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian.Di dalam pasal 1321 KUH Perdata disimpulkan bahwa dianggap tidak ada persetujuan kehendak jika disebabkan karena adanya kekerasan, kesesatan dan penipuan (dwang, dwaling en bedrog). Kesimpulan yang demikian kemudian disebut sebagai cacat-cacat kehendak Kekhilafan (dwaling) dalam perjanjian terjadi bilamana seseorang mempunyai gambaran yang berlainan dengan keadaan yang sesungguhnya dari pada pihak lain dengan siapa atau pada suatu barang mengenai mana ia akan melakukan suatu perbuatan. Pengertian ancaman dalam pasal tersebut adalah harus sedemikian rupa sifatnya sehingga ia dapat mempengaruhi setiap orang yang dapat berpikir sehat dan mengandung suatu kerugian besar. Ancaman yang dimaksud bisa terjadi terhadap persoon yang berarti tidak hanya ancaman terhadap badanya (lichaam), akan tetapi juga terhadap kehormatannya atau juga terhadap kemerdekaannya. Selain itu juga ancaman terhadap harta bendanya. Penipuan (bedrog) terjadi bilamana ada kesengajaan dengan menggunakan tipu muslihat (kunstgrepen), menimbulkan kesesatan (dwaling) pada pihak yang lain. Penipuan tersebut dapat mengakibatkan kebatalan dari perjanjian bilamana tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak, seandainya diketahui oleh pihak lain tidak akan membuat persetujuan itu. Apabila pasal 1321 KUH Perdata dikaitkan dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukum dari cacat tersembunyi ini menjadi lebih jelas. Jika unsur pertama (kesepakatan) atau unsur kedua (kecakapan) dari syarat perjanjian tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya, sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada perikatan. Karena tidak ada perjanjian, maka tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak pula ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan. Dalam kaitan dengan pembatalan dan batal demi hukum tersebut, jika dikaitkan dengan perjanjian asuransi jiwa yang diadakan antara tertanggung dengan penanggung, maka terdapat hak perusahaan asuransi jiwa untuk membatalkan perjanjian asuransi jiwa setelah perjanjian itu ditanda tangani atau setelah polis diterbitkan. Pertama berhubungan dengan pertanyaan yang dijawab oleh tertanggung, tidak dijawab sejujurnya (cacat tersembunyi) oleh pemohon. Dalam hal demikian perusahaan asuransi jiwa berwenang untuk membatalkan perjanjian tersebut, dengan alasan jika keterangan disampaikan dengan benar, maka permohonan perjanjian asuransi jiwa akan ditolak. Kedua, berkaitan dengan keadaan dimana informasi penting untuk mengambil keputusan tidak disebutkan dalam permohonan tersebut. Dalam keadaan tersebut, perusahaan
5
asuransi dapat membatalkan perjanjian jika informasi disembunyikan dengan curang. Dengan kata lain jika tertanggung tidak memberikan informasi yang ditanyakan oleh perusahaan dengan benar dan sejujurnya atau tertanggung menyembunyikan informasi tersebut dengan sengaja, maka perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum. Sehingga klaim yang disampaikan akan ditolak oleh perusahaan asuransi jiwa. Lalu apakah penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam perjanjian ini dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ? Menurut KUH Perdata prestasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Jika seorang debitor tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum debitor tersebut dikatakan wanprestasi yang menyebabkannya dapat digugat di depan hakim. Subekti, mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu : a. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan; b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya; c. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Adapun Pitlo berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya. Dengan demikian seorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan. Van Dume menyatakan bahwa apabila terjadi wanprestasi, maka kreditor yang dirugikan dari perikatan timbal-balik mempunyai beberapa pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan, yaitu : a. menuntut prestasi saja; b. menuntut prestasi dan ganti kerugian; c. menuntut ganti kerugian saja; d. menuntut pembatalan perjanjian; e. menuntut pembatalan perjanjian dan ganti kerugian28. Hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor, agar dapat mempertahankan kepentingan terhadap tindakan debitor yang tidak jujur. Namun demikian, hukum juga memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, jika hal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian. Seorang debitor yang dinyatakan wanprestasi masih dimungkinkan untuk melakukan pembelaan berupa: a. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa; b. mengajukan bahwa kreditor sendiri juga telah lalai; c. mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti kerugian
6
TUGAS INDIVIDUAL: 1. Buatlah paper dengan petunjuk sebagai berikut: a. Isi paper adalah essay (artikel bebas) disusun secara deskriptif menguraikan tentang topik masalah yang disajikan. b. Lengkapi dengan penggunaan aplikasi atau material pendukungnya, misalnya: lembar kerja, form aplikasi atau pokok-pokok materi training dsb. c. Maksimum 10 halaman termasuk daftar pustakan (tanpa cover), format: Judul, penulis, abstrak dan isi tulisan. d. Dikumpulkan pada 12 April 2012, bilamana memungkinkan dilaksanakan diskusi kelas. 2. Topik-topik yang dapat dipilih: a. Pentingya prinsip-prinsip asuransi dalam menjalankan perjanjian asuransi. b. Jenis-jenis asuransi dalam mengembangkan pasar asuransi. c. Asuransi dalam kehidupan masyarakat. d. Berbagai bentuk badan dan usaha asuransi. e. Proses Akseptasi (Penerimaan) dan penerbitan polis asuransi. f. Prosedur klaim asuransi. g. Saluran pemasaran asuransi
