PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
UNIT LAYANAN PENGADAAN Jl. Gubernur Soeryo No. 1 Sidoarjo
Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Metode e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi -
UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN SIDOARJO
D O K U M E N P E N GA DA A N Nomor: 027/8.12.18/PML/POKJA.401/2015 Tanggal: 12 Agustus 2015
Untuk Pengadaan Rehab.Plengs.Kali Anyar Ds.Semampir Sedati (ulang)
Kelompok Kerja 401-2015 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015
1
BAB I. UMUM A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: Pekerjaan : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan Konstruksi pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya; HPS : Harga Perkiraan Sendiri; HEA : Harga Evaluasi Akhir; Kemitraan/ : kerja sama usaha antar penyedia yang masingKerja Sama masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan Operasi (KSO) tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; LDP : Lembar Data Pemilihan; LDK : Lembar Data Kualifikasi; Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja; TKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri; PHO : Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand
Over; FHO
: Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/Final Hand Over; LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE; Form Isian : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk Elektronik grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi; Form Isian : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang Elektronik Data digunakan penyedia barang/jasa untuk Kualifikasi menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi; E-Lelang : Proses pelelangan umum/terbatas/sederhana/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya. Semua istilah “pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-lelang”.
2
C. Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. D. Pemilihan Langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan. E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi melalui website Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
3
BAB II. PENGUMUMAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE
4
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM 1. Lingkup Pekerjaan
1.1
Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2
Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.3
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Peserta
3.1
Pemilihan langsung ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/ koperasi), kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
3.2
Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
3.3
Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.
4.1
Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang
[Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung]
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan
pendanaan
5
tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
5. Larangan Pertentangan Kepentingan
4.2
Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
4.3
Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULP kepada PA/KPA.
5.1
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5.2
Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; e. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
5.3
Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6
6. Pendayagunaan 6.1 Produksi Dalam Negeri
Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
6.2
Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
6.3
Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
7. Satu Penawaran Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai Tiap Peserta anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
7
B. DOKUMEN PENGADAAN 8. Isi Dokumen Pengadaan
8.1
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
8.2
Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum; b. Pengumuman; c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; g. Daftar Kuantitas dan harga; h. Tata Cara Evaluasi Penawaran; i. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File; 2) surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO); 3) Dokumen Penawaran Teknis; 4) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga). j. Bentuk Dokumen Lain: 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 5) Jaminan Pelaksanaan; 6) Jaminan Uang Muka; 7) Jaminan Pemeliharaan. 8) Analisa Teknis Satuan Pekerjaan; 9) Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
8.3
Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
8.4
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.
9. Bahasa Dokumen Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan
10.1
Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
10.2
Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk
8
menolak/menggugurkan penawaran.
11. Perubahan Dokumen Pengadaan
10.3
Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
10.4
Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggun oleh peserta.
10.5
Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
10.6
Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
10.7
Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, perserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
10.8
Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
10.9
Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
10.10
Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
11.1
Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
11.2
Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
11.3
Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
11.4
Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum
9
batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.
12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran
11.5
Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
11.6
Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
11.7
Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).
Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran
14. Bahasa Penawaran
15. Dokumen Penawaran
13.1
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
13.2
Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
14.1
Semua Dokumen Penawaran menggunakan Bahasa Indonesia.
14.2
Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
14.3
Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
15.1
Dokumen Penawaran meliputi: a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;
harus
10
1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; dan 3) total harga penawaran. b. Daftar kuantitas dan harga; c. surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO); d. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) metode pelaksanaan; 2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO); 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4) spesifikasi teknis (bahan/barang tertentu apabila ada); 5) daftar personil inti; dan 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; e. [formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); f. Data Kualifikasi. 16. Harga Penawaran
17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
16.1
Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
16.2
Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
16.3
Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
17.1
Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
17.2
Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
18.1
Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP.
18.2
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
11
sebagaimana tercantum dalam LDP. 19. Pengisian Data Kualifikasi
20. Pakta Integritas
19.1
Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
19.2
Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
20.1
Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
20.2
Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.
D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 21. Penyampulan 21.1 dan Penandaan Sampul Penawarn 21.2 21.3 21.4
File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari: a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga. File penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)/ Spamkodok. Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai waktu yang ditetapkan. Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.
12
22. Pemasukkan/ Penyampaian Dokumen Penawaran
22.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan: a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan. d. Untuk penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/bentuk kerjasama lain. e. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan
13
menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya. 22.2
22.3 22.4 22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
22.10
Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/ Spamkodok. Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/ Spamkodok. peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang ditetapkan. Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Peserta tidak perlu menggunggah (upload) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain. Peserta dapat menggunggah (upload) ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan Apendo/ Spamkodok yang melekat pada Apendo/ Spamkodok. Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
14
23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
24. Penawaran Terlambat
23.1
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
23.2
Pokja ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
23.3
Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
23.4
Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
23.5
Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim.
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 25. Pembukaan Penawaran
25.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan. 25.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. 25.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran
15
yang bersangkutan 25.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27. 25.5 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE 26. Evaluasi Penawaran
26.1 Dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur : 26.1.A) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: a volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan; b apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; c jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; d jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan e hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. 26.1.B) Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 26.1.C) Apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal. 26.1.D) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.
16
26.1.E) Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 26.1.F) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 26.1.G) Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga; dan d. evaluasi kualifikasi. 26.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan: 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan; dan/atau 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan. f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/
17
persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 26.3 Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol)); 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan b) bertanggal. c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada); e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal. 26.4 Evaluasi Teknis: a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis monimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan
18
d. e.
f. g.
h. i. j.
teknis sebagaimana tercantum dalam LDP; 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab XII Spesifikasi Teknis dan Gambar; e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP; Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP ; apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyartan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi; apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal; dan Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.
19
26.5 Evaluasi Harga a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah halhal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dengan ketentuan: a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, dilakukan negosiasi teknis dan harga; b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut tidak timpang. c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan; 2) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; 3) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan c) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja ULP dengan Penyedia. c. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
20
d. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan e. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka pelelangan dinyatakan gagal.
27. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
26.6.C)
Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan.
26.6.D)
Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
26.6.E)
Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah.
27.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga). 27.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
harga
27.3 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan; c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum; d. Penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS dinyatakan gugur] 27.4 Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.] 28. Evaluasi Kualifikasi
28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
21
28.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. 28.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/ KSO). 28.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini. 28.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; 3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan); 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: (a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan (b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO 9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan.
22
28.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi. 28.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 28.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. 29. Pembuktian Kualifikasi
29.1
Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
29.2
Pembuktian kualifikasi aplikasi SPSE (offline).
29.3
Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya.
29.4
Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
29.5
Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
29.6
Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
29.7
Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.
29.8
Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam.
29.9
Apabila calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan/atau calon pemenang cadangan 2 mengundurkan diri dengan alasan
dilakukan
diluar
23
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka: a) dibatalkan sebagai calon pemenang; dan b) dimasukan dalam daftar hitam. 30. Berita Acara Hasil Pelelangan
Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta; b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta; c. Metode evaluasi yang digunakan; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; e. Rumus yang dipergunakan; f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan h. Tanggal dibuatnya Berita Acara.
F. PENETAPAN PEMENANG 31. Penetapan Pemenang
31.1
Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
31.2
Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
31.3
Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
32. Pengumuman Pemenang
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP.
33. Sanggahan
32.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
24
32.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 32.3 Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah menerima sanggahan. 32.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. 32.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a) sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; b) sanggahan ditujukan kepada bukan kepada Pokja ULP; atau c) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah. 32.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti. G. PENUNJUKAN PEMENANG 34. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
34.1
Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
34.2
PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah berakhir.
34.3
PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
34.4
Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa
25
34.5
35. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses
penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi; b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
34.6
Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
34.7
SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab.
34.8
Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
34.9
SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal.
34.10
Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
35.1
Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
26
35.2
Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 35.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
35.3
Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.
H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL 36. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
36.1
Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; c. seluruh harga penawaran terkoreksi lebih tinggi dari HPS; d. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunanya serta Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
36.2
PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila: a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
27
e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya; f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. 36.3
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
B.
36.4
Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.
36.5
Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan.
36.6
PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.
36.7
Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelengan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.
JAMINAN PELAKSANAAN
37. Jaminan Pelaksanaan
37.1
Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak.
37.2
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah: a. penyerahan seluruh pekerjaan; b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar
28
5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan). 37.3
Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang; b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masingmasing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan j. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
37.4
PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan.
37.5
Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
29
37.6
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SyaratSyarat Umum Kontrak.
C. PENANDATANGANAN KONTRAK 38. Penandatanganan Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 38.1. Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 38.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (apabila dipersyaratkan), dengan ketentuan: a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS. 38.3. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 38.4. Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran, penandatanganan Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan Kontrak tahun jamak. 38.5. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 38.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. adendum Surat Perjanjian; b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak; c. surat penawaran, beserta penawaran harga; d. spesifikasi teknis;
30
e. gambar-gambar; f. daftar kuantitas dan harga; dan g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 38.7. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia Jasa Lainnya; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia Jasa Lainnya dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 38.8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 38.9. Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, dapat menanda-tangani kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak. 38.10. PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE
34
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)
A. LINGKUP PEKERJAAN
1.
Pokja ULP : Pokja 401-2015 ULP Kab. Sidoarjo
2.
Alamat Pokja ULP : Jl. Gubernur Soeryo 1 Sidoarjo
3.
Website : www.sidoarjokab.go.id
4.
Website LPSE : www.lpse.sidoarjokab.go.id
5.
Nama paket pekerjaan : Rehab.Plengs.Kali Anyar Ds.Semampir Sedati
6.
7.
Uraian singkat pekerjaan: PEKERJAAN PENDAHULUAN 1. Persiapan - Sosialisasi - Pembersihan dan stripping/kosrekan - Uitset trase saluran atau pengukuran MC - Sewa Direksikeet 2. Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan 3. Dokumentasi (berupa foto dan CD). PEKERJAAN TANAH 1. Galian Tanah Biasa sedalam < 1m PEKERJAAN PASANGAN 1. Pembuatan dan pembongkaran kisdam tinggi>1m 2. Pengeringan/pemompaan air 3. Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 4 Pp) 4. Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 2 Pp) 5. Plesteran tebal 1 cm dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 3 Pp) 6. Pemasangan rubber sheet PEKERJAAN BETON 1. Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K 175) 2. Beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K 125) 3. Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir 4. Tiang pancang beton bertulang (0,20 x 0,20 x 2) m 5. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 9 mm Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
35
B. SUMBER DANA
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015
C. JENIS KONTRAK
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan; 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal; 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal; 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.
D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN
Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE
E. PENINJAUAN
Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari : Kamis Tanggal : 20 Agustus 2015 Waktu : 08.00 s.d selesai Tempat : Kantor/tempat workshop penyedia
LAPANGAN
F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN
1.
Mata uang yang digunakan Rupiah
2.
Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termin)
G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN
Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tanggal 11 Agutus 2015 s.d 9 Oktober 2015.
H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
J. PEMBUKAAN PENAWARAN
Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE
36
K. DOKUMEN PENAWARAN
L. SANGGAHAN, PENGADUAN
1.
Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: a. Pelaksana lapangan : Jumlah 1 (satu) orang; Pengalaman minimal 2 tahun; Pendidikan minimal SMK atau SMA yang sederajat; Memiliki SKT sebagai Pelaksana Bidang Sipil Keairan. Ditugaskan selama 90 hari b. Juru ukur : Jumlah 1 (satu) orang; Pengalaman minimal 2 tahun; Pendidikan minimal SMK atau SMA yang sederajat; Memiliki SKT Bidang Sipil sub Bidang Keahlian Juru Ukur atau Teknisi Survey Pemetaan; Ditugaskan selama 90 hari c. Tenaga administrasi teknik; Jumlah 1 (satu) orang; Pengalaman minimal 1 tahun; Pendidikan minimal SMA atau yang sederajat; Ditugaskan selama 90 hari.
2.
Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : Mollen (1 unit); Waterpass/theodolith (1 unit); Pompa air kapasitas 3” (1 unit); Tripod (1 unit); Hammer 1-2 ton (manual) (1 unit); Peralatan dibuktikan dengan bukti kepemilikan/ bukti sewa/ surat dukungan alat. Surat dukungan Bahan/Material (Semen, Batu kali dan Pasir lengkap dengan harga). Surat dukungan pabrikasi untuk Tiang pancang beton bertulang.
1.
Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.
2.
Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: a. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo b. PA Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo c. Inspektur Kabupaten Sidoarjo Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Sidoarjo
3.
37
M. JAMINAN PELAKSANAAN
N. JAMINAN UANG MUKA
1.
Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 104 (seratus empat) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
2.
Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai pada Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo.
3.
Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
1.
Nilai Jaminan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai Kontrak.
2.
Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPK Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo.
3. O. JAMINAN PEMELIHARAAN
1. 2.
Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo (apabila ada) Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak. Jaminan pemeliharaan ditujukan kepada PPK Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo.
3. Jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
38
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Lembar Data Kualifikasi (LDK) A. Lingkup Kualifikasi
Nama Pokja ULP Alamat Pokja ULP Website Website LPSE Nama Paket Pekerjaan
B.
Persyaratan Kualifikasi
: Pokja 401-2015 ULP Kab. Sidoarjo : Jl. Gubernur Soeryo No. 1 Sidoarjo : www.sidoarjokab.go.id : www.lpse.sidoarjokab.go.id : Rehab.Plengs.Kali Anyar Ds.Semampir Sedati
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil, sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM, dan Prasarana Sumber Daya Air lainnya; 2. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 3. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 4. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan tahun pajak 2014); 5. Memiliki pengalaman pada Bidang Sipil, Subbidang Irigasi dan Drainase, termasuk perawatannya paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir kecuali perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun; 6. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil dengan kualifikasi kemampuan : a. Pelaksana lapangan : Jumlah 1 (satu) orang; Pengalaman minimal 2 tahun; Pendidikan minimal SMK atau SMA yang sederajat; Memiliki SKT sebagai Pelaksana Bidang Sipil Keairan. b. Juru ukur : Jumlah 1 (satu) orang; Pengalaman minimal 2 tahun; Pendidikan minimal SMK atau SMA yang sederajat; Memiliki SKT Bidang Sipil sub Bidang Keahlian Juru Ukur atau Teknisi Survey Pemetaan;
39
c. Tenaga administrasi teknik; Jumlah 1 (satu) orang; Pengalaman minimal 1 tahun; Pendidikan minimal SMA sederajat.
atau
yang
7.
Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar Rp. 29.953.000,00 (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
8.
Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu: - Mollen (1 unit); - Waterpass/theodolith (1 unit); - Pompa air kapasitas 3” (1 unit); - Peralatan dibuktikan dengan bukti kepemilikan/ bukti sewa/ surat dukungan alat.
40
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN A.
BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE) CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha] Nomor : Lampiran :
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Kelompok Kerja 401-2015 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sidoarjo Jl. Gubernur Soeryo No. 1 Sidoarjo di SIDOARJO Perihal
: Rehab.Plengs.Kali Anyar Ds.Semampir Sedati
Sehubungan dengan pengumuman Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : _______________ tanggal _______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Rehab.Plengs.Kali Anyar Ds.Semampir Sedati sebesar Rp. _______________ (__________________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. Daftar Kuantitas dan Harga
2. (Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada); 3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti; d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; e. Spesifikasi teknis. 4. Dokumen Isian Kualifikasi; 5. Dokumen lain: Analisa Harga Satuan Pekerjaan. Daftar Upah Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan. Surat Dukungan Peralatan Utama Pekerjaan. Surat Dukungan Bahan/Material (Semen, Batu kali dan Pasir). Surat dukungan pabrikasi untuk Tiang pancang beton bertulang.
41
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha )
[jabatan pada badan usaha]
42
B.
BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) CONTOH SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ________________ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ________________ pada tanggal ________ 20__, maka kami: ______________________________ [nama peserta 1] ______________________________ [nama peserta 2] ______________________________ [nama peserta 3] ______________________________ [dan seterusnya] bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO). Kami menyetujui dan memutuskan bahwa: 1. Secara bersama-sama: a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah ________________ b. Menunjuk ____________________________ [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO. c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak. 2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah: _______________ [nama peserta 1] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 2] sebesar _____ % (___________ persen) _______________ [nama peserta 3] sebesar _____ % (___________ persen) _________________________________ [dst] 3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO. 4. Pembagian sharing dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO. 5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain. 6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada _________________________ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _________________________ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota kemitraan/KSO. 7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. 8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
43
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (_______) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _________ pada hari __________ tanggal __________ bulan ____________, tahun ________________________
[Peserta 1]
(_______________)
[Peserta 3]
(________________)
[Peserta 2]
(________________)
[dst
(________________)]
Catatan:
Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai
44
C.
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (UNTUK 1 (SATU) FILE) Dokumen Penawaran Teknis
[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan] 1. Metode pelaksanaan pekerjaan : Diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; Metode pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara; Diuraikan tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan urutan pekerjaan dari awal sampai akhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. 2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; jadwal disampaikan dalam bentuk kurva 'S' dengan uraian untuk setiap urutan item pekerjaan; setiap item pekerjaan disusun jadwal pelaksanaanya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sebagaimana tercantum dalam LDP]; 4. Spesifikasi teknis; Dukungan pabrikan harus disertakan untuk pekerjaan pintu air, pekerjaan yang menggunakan minipile, bronjong atau boxculvert. 5. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan
sebagaimana tercantum dalam LDP, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; 6. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP]; dan 7. Analisa Harga Satuan Pekerjaan : Analisa harga satuan pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaan tertentu. Harus ada konsistensi antara Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan daftar kuantitas harga. Harga upah tenaga kerja minimum Rp. 80.000,00/hari. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan harga BBM Non Subsidi.
45
D.
BENTUK PAKTA INTEGRITAS
Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]
PAKTA INTEGRITAS Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : _____________________ [nama wakil sah badan usaha] No.Identitas
: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
: __________________________
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang untuk dan sesuai dan cantumkan nama] atas nama 2. Nama
: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]
No.Identitas
: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
: __________________________
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang untuk dan sesuai dan cantumkan nama] atas nama 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO] dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]
[Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[Nama Penyedia]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[tanda tangan], [nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]
46
L. DATA ISIAN KUALIFIKASI Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE
[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ___________________ [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan
: _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________
Alamat
: ___________________________________
Telepon/Fax
: ___________________________________
Email
: ___________________________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________ [akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”] ; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha
: _____________________
2. Status
:
Alamat Kantor Pusat 3. No. Telepon No. Fax E-Mail
Pusat
Cabang
: _____________________ _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________
47
Alamat Kantor Cabang
: _____________________ _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________
4. No. Telepon No. Fax E-Mail B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha
1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : _______________ b. Tanggal : _______________ c. Nama Notaris : _______________ : _______________ d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir a. Nomor : _______________ b. Tanggal : _______________ c. Nama Notaris : _______________ C. Pengurus Badan Usaha No.
Nama
No. Identitas
D. Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha 4. Kualifikasi Usaha 5. Klasifikasi Usaha
: : : : :
Jabatan dalam Badan Usaha
_______Tanggal ______ __________ __________ ___________ ___________
E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. 2. 3. F.
No. Surat Izin _________ Masa berlaku izin Instansi pemberi izin Data Keuangan
: _____________ Tanggal ________ : _______________ : _______________
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. Identitas
Alamat
Persentase
48
2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _______________ b. Bukti Laporan Pajak Tahun : No. _______ Tanggal _______ terakhir G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) No
Nama
Tgl/bln/thn lahir
Tingkat Pendidikan
1
2
3
4
Jabatan dalam pekerjaan 5
Pengalaman Kerja (tahun)
Profesi/ keahlian
6
7
Tahun Sertifikat/ Ijazah 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
[cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP] Jenis No. Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan 1
Kapasitas atau Jumlah
output
3
pada saat ini 4
2
Merk dan tipe
Tahun pembuatan
Kondisi (%)
Lokasi Sekarang
Status Kepemilikan/Dukungan Sewa
5
6
7
8
9
I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)
No.
1
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Sub Bidang Pekerjaan
Ringkasan Lingkup Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
5
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak
Nama
Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
6
7
8
9
10
11
J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini) Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen No.
1
Nama Paket Pekerjaan
Ringkasan Lingkup Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Nama
5
Alamat/ Telepon 6
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak No / Tanggal
Nilai
Kontrak
BA Serah Terima
7
8
9
10
49
K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
No.
1
Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Paket Pekerjaan
Bidang/Sub Bidang Pekerjaan
Lokasi
2
3
4
Kontrak
Progres Terakhir
Nama
Alamat/ Telepon
No / Tanggal
Nilai
Kontrak (rencana) %
Prestasi Kerja %
5
6
7
8
9
10
L. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor Tanggal Nama Bank Nilai
: __________ : __________ : __________ : __________
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha )
[jabatan pada badan usaha]
50
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI I. II.
Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE ( User Guide ). Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:
A. Data Administrasi 1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta. 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang). 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi. 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang. B.
Landasan Hukum Pendirian Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.
C. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha. D. Izin Usaha (Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia) Tabel izin usaha: 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha. 4. Diisi dengan kualifikasi usaha. 5. Diisi dengan klasifikasi usaha. E.
Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya. 2. Diisi dengan masa berlaku izin. 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.
F.
Data Keuangan 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero. 2. Pajak:
pemilik
51
a. b.
Diisi dengan NPWP badan usaha. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
3. [Persyaratan
perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Biding)]
G. Data Personalia Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan. H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi. I.
Data Pengalaman Perusahaan Diisi dengan nama paket pekerjaan, sub bidang pekerjaan yang dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan usaha non kecil.
J.
Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.
K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP). L.
Modal Kerja Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket (HPS).
Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masingmasing kualifikasi badan usahanya.
52
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI A.
Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan); 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; 10. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS); 11. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut; b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO; 12. untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: a. KD = 3 NPt NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO; c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
53
d. e.
pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:
NPs Npo
= =
Nilai pekerjaan sekarang Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya) Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan; 13. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a. SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan
Untuk usaha kecil: KP = 5 Untuk usaha non kecil: KP N
b.
= =
6 atau KP = 1,2 N Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;
14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila disyaratkan. B.
Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal: 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
C.
Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
D.
Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.
E.
Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.
54
BAB IX. BENTUK KONTRAK SURAT PERJANJIAN untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: __________ Nomor: __________ “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],
selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK” dan 1. Untuk penyedia perseorangan, maka: [____________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat penyedia], berdasarkan identitas No. _________ [No. KTP/SIM/ Paspor Penyedia], selanjurnya disebut “Penyedia”] 2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka: [__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”] 3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka: [Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________________[nama Penyedia 1]; 2. _________________________[nama Penyedia 2]; _____________dst yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”] MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”); (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
55
(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait. MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. [untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”] [untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”] 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
adendum Surat Perjanjian (apabila ada); pokok perjanjian; surat penawaran, beserta penawaran harga; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak; spesifikasi khusus; spesifikasi umum; gambar-gambar; daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas; 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a.
PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
56
3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; b.
Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia. 9. Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan Dokumen Kontrak. Bilamana dikemudian hari dilakukan pemeriksaan ( audit ) oleh pihak eksternal maupun internal yang berwenang dan terdapat volume ataupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan berakibat merugikan negara, maka Penyedia Jasa bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kerugian negara tersebut ke kas Negara/Daerah dan menanggung sanksi hukum akibat kelalaian tersebut. 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Untuk dan atas nama __________ PPK
Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
[nama lengkap] [jabatan]
57
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA [kop surat K/L/D/I] SATUAN KERJA PPK:
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK: Halaman __ dari __ PAKET PEKERJAAN: __________
NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN: NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN: NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/PELELANGAN]:
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata
anggaran kegiatan __________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun NILAI PEKERJAAN No.
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga Satuan (Rp) Material Upah
Subtotal (Rp) Material Upah
Total (Rp )
Jumlah PPN 10% NILAI Terbilang : INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau sisa nilai bagian Kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.
Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk dan atas nama penyedia __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
[nama lengkap] [jabatan]
58
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1.
LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2.
HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3.
ITIKAD BAIK a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK. b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
4.
PENYEDIA MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
5.
HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
6.
HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
7.
CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
8.
PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
9.
PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
10.
JADWAL a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
11.
ASURANSI a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
12.
PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
59
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 13.
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.
14.
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
15.
PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
16.
LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. c. Laporan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
17.
WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
18.
PENERIMAAN BARANG/JASA PPK berhak memeriksa barang/jasa setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.
19.
SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. e. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
60
pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK. g. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. h. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. i. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. j. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. f.
20.
JAMINAN PEMELIHARAAN a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK. c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
21.
PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. c. ........................................................................................................................................................ U ntuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
22.
PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK dan dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
23.
PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
24.
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil. c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
61
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 25.
PEMBAYARAN a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi. b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
26.
DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
27.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
28.
LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
62
BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. Ketentuan Umum 1.
Definisi
Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak). 1.9
Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masingmasing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
1.10
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
1.11
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
63
1.12
Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
1.13
Hari adalah hari kalender.
1.14
Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
1.15
Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
1.16
Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
1.17
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
1.18
Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
1.19
Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
1.20
Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
1.21
Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
1.22
Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.23
Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
1.24
Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
1.25
Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai
64
Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
2.
Penerapan
3.
Bahasa Hukum
4.
1.26
Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
1.27
Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
1.28
Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
1.29
Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. dan
3.1
Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris
3.2
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah). Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini . Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti
4.1 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
4.2
4.3
65
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut: a. pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. dimasukkan dalam daftar hitam. 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan 5. Asal Material/ yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan Bahan komponen impor. 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri). 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail 6. Korespondensi dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. 7. Wakil Sah Para Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau Pihak diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan 8. Pembukuan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang 9. Perpajakan bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan 10. Pengalihan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai dan/atau
66
Subkontrak 10.2 10.3
10.4
10.5 10.6
10.7
11. Pengabaian
12. Penyedia Mandiri
13. Kemitraan/KSO
14. Penemuan-
penemuan
B.
akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terusmenerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak. Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
15. Jadwal
15.1
Pelaksanaan Pekerjaan 15.2
15.3 15.4
Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
67
B.1
Pelaksanaan Pekerjaan
16. Penyerahan
16.1
Lokasi Kerja
16.2
16.3
17. Surat
Mulai (SPMK)
Perintah 17.1 Kerja 17.2
18. Program Mutu
18.1
18.2
18.3 18.4
18.5
18.6 19. Rapat
Persiapan 19.1 Pelaksanaan Kontrak
19.2
PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
68
20.
21.
22.
23.
24.
25.
f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. 20.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai Mobilisasi dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil. 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK Pengawasan jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau Pekerjaan konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Persetujuan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun Pengawas sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan Pekerjaan. 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini. Akses ke Lokasi Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan Kerja lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Pemeriksaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia Bersama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK. 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat
69
melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia 26. Waktu berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan Penyelesaian pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan Pekerjaan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga 27. Perpanjangan penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Waktu Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian. 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap Pengawas perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada Pekerjaan PPK. 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat 29. Rapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta Pemantauan satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihakpihak yang menghadiri rapat. 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat. 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini 30. Peringatan Dini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau
70
30.2
B.2
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
Penyelesaian Kontrak
31. Serah
Terima 31.1
Pekerjaan
32. Pengambilalihan
33. Pedoman
Pengoperasian dan Perawatan
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 31.5 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 31.6 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 31.7 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 31.8 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 31.9 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. 31.10 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK. PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
71
33.2
B.3
Perubahan Kontrak 34.1 Kontrak
34. Perubahan
34.2
34.3
34.4
35. Perubahan
35.1
Lingkup Pekerjaan
35.2
Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga. Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka: a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.
72
36. Perubahan
36.1
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
36.2
36.3
36.4
36.5 B.4
Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. pekerjaan tambah; b. perubahan disain; c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau e. keadaan kahar. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.
Keadaan Kahar
37. Keadaan Kahar
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
73
B.5 38.
39. 40.
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. Penghentian dan Pemutusan Kontrak 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena Penghentian pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Kontrak 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi Personil. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau Pemutusan pihak PPK. Kontrak 40.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Pemutusan Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat Kontrak oleh memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis PPK kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan
74
yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. 41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab 41. Pemutusan Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat Kontrak oleh memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis Penyedia kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. 41.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK. 41.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 41.2 adalah: a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak; b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 41.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja 42. Pemutusan Kontrak akibat ULP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan lainnya pengadaan, maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan 43. Peninggalan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban
75
perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK. C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA 44. Hak dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Kewajiban sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; Penyedia b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan 45. Penggunaan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya Dokumen Kontrak dan yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, Informasi kecuali dengan ijin tertulis dari PPK. Atas Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia. Intelektual 47.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, 47. Penanggungan membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK dan Risiko beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 47.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan 46. Hak
76
47.3
47.4
48.
49.
50.
51.
awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.
Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. Perlindungan 48.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas Tenaga Kerja biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 48.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. 48.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 48.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah Pemeliharaan yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam Lingkungan maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini. 50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK Asuransi sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 50.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak. 51.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih Tindakan dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan Penyedia yang tindakan-tindakan berikut: Mensyaratkan
77
Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 51.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan; d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK. 52.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama 52. Laporan Hasil pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume Pekerjaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 52.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 52.3 Laporan harian berisi: a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan 53. Kepemilikan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan Dokumen oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di
78
kemudian hari diatur dalam SSKK. 54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu Antara Penyedia oleh PPK. dan Sub Penyedia 54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. 54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. Usaha Mikro, 55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan Usaha Kecil dan mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya. Koperasi Kecil 55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas. 55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK. Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan Penyedia Lain lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja. Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak Keselamatan di lokasi kerja. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial Pembayaran berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji Denda terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar: a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS. 59.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). 59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; 59.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; 59.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; 59.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka
54. Kerjasama
55.
56.
57. 58.
59.
79
D. 60.
61.
62.
sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). 59.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 59.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; 59.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO); HAK DAN KEWAJIBAN PPK Hak dan PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan Kewajiban PPK oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); e. membayar uang muka (apabila diberikan); f. memberikan instruksi sesuai jadwal; g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada). PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana Fasilitas atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini. 62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Peristiwa penyedia dalam hal sebagai berikut: Kompensasi a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; h. ketentuan lain dalam SSKK. 62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
80
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 62.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 62.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan 63. Personil Inti 63.1 harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen dan/atau Penawaran. Untuk peralatan yang menggunakan Peralatan dukungan dari pihak lain harus menyertakan surat/kontrak sewa pada saat penandatanganan Kontrak. 63.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK 63.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian. 63.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 63.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 63.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 63.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. 64 PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA 64.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan 64. Harga Kontrak pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. 64.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. 64.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
81
65. Pembayaran
65.1
65.2
Uang muka a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain; b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). Prestasi pekerjaan a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
82
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
65.3
66. Hari Kerja
66.1
66.2
66.3 67. Perhitungan
67.1
Akhir
67.2
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan halhal yang sedang menjadi perselisihan. Denda dan ganti rugi a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. sesuai yang ditetapkan dalam SSKK; d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
83
68. Penangguhan
68.1
68.2
68.3 68.4
PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
69 PENGAWASAN MUTU 69. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksaan penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 70.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat 70. Penilaian melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang Pekerjaan dilakukan oleh penyedia. Sementara oleh 70.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap PPK mutu dan kemajuan fisik pekerjaan. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil 71. Cacat Mutu Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia 72. Pengujian untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan 73. Perbaikan Cacat 73.1 pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera Mutu setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 73.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 73.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh
84
73.4
Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 74.2 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. 74.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini. 74.4 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 75 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh75. Penyelesaian sungguh menyelesaikan secara damai semua Perselisihan perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. 75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya 76. Itikad Baik yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 76.3 Apabila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 74. Kegagalan
Bangunan
74.1
penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia
85
BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A. Korespondensi
B. Wakil Sah Para Pihak
Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK:
Nama
: Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo
Alamat Telepon Website Faksimili e-mail Penyedia:
: Jl. Untung Suropati No. 10 Sidoarjo : 031-8921305 :: 031-8921305 :-
Nama
:__________
Alamat :__________ Telepon :__________ Website :__________ Faksimili :__________ e-mail :__________ Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Ir. Heksa Widagdo, MM Untuk Penyedia
:_______________
Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)
C. Tanggal
Kontrak mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak
Berlaku Kontrak
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
E. Masa
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 ( sembilan puluh ) hari kalender Masa Pemeliharaan berlaku selama: 6 (enam) bulan
Pemeliharaan
F. Umur Konstruksi G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
H. Pembayaran Tagihan
I. J.
Pencairan Jaminan Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
K. Kepemilikan Dokumen
L. Fasilitas M. Sumber Pembiayaan
N. Pembayaran Uang Muka
Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 2 (dua) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir. Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: pada tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: pergantian personil inti di lapangan, perubahan desain, perubahan waktu pelaksanaan, perubahan biaya dan rencana mutu kontrak. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: perubahan metode pelaksanaan, perubahan jam kerja, ijin pelaksanaan, kualitas bahan dan mobilisasi alat. Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk kepentingan internal penyedia PPK akan memberikan fasilitas berupa : Data teknis dan surat ijin/pemberitahuan (bila ada) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015. Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA). Uang muka diberikan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Nilai Kontrak
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________
__
____
86
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
P. Denda Q. Penyelesaian Perselisihan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin). Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Dilakukan pengukuran bersama atas volume hasil pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Berita acara hasil pemeriksaan lapangan. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa yaitu : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”
87
Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan
-
Personil Inti yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan] Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas] Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]
88
BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR SPESIFIKASI TEKNIS Pekerjaan
1.
: Rehab.Plengs.Kali Anyar Ds.Semampir Sedati
UMUM 1.01. Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan yang meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan pekerjaan beton dapat dilihat pada gambar perencanaan. 1.02. Ruang Lingkup Kontrak Pekerjaan konstruksi termasuk perbaikan saluran yang ada dan bangunannya, pembuatan bangunan baru, perbaikan bendung, kantong lumpur, pintu-pintu, jalan tani serta menambah dan melengkapi bangunan aktifitas lainnya atau sesuai pekerjaan yang ada di daftar kuantitas dan harga yang ada di masing-masing pekerjaan. 1.03. Jalan Masuk Jalan masuk ke dan melalui daerah kerja dapat menggunakan jalan-jalan setempat yang ada yang berhubungan dengan jalan raya yang berdekatan dengan daerah proyek. Penyedia jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan penggunaan arah angkutan umum dan bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat pembangunan jalan tersebut. Penyedia jasa harus memperbaiki dan memperlebar jalan yang ada, memperbaiki dan memperkuat jembatan sehingga memenuhi kebutuhan pengangkutannya, sejauh yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Semua pekerjaan yang dimaksudkan penyedia jasa untuk dikerjakan dalam hubungannya dengan jalan dan jembatan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan harus mendapat persetujuan direksi dan perlu pengaturan sebaik-baiknya dengan Badan Pemerintah setempat dan Swasta. Penyedia jasa dapat menggunakan tanah yang sudah dibebaskan oleh pemberi tugas untuk keperluan jalan masuk ke daerah kerja apabila penyedia jasa memerlukan tambahan jalan masuk demi kemajuan pekerjaan. Dalam hal ini Penyedia jasa diminta membuat permohonan tertulis kepada direksi selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima SPK. Pemberi tugas tidak bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan masuk atau bangunan yang digunakan oleh penyedia jasa selama pelaksanaan pekerjaan. Apabila penyedia jasa membutuhkan jalan lain yang tidak ditentukan oleh direksi maka harus dikerjakan oleh penyedia jasa atas bebannya sendiri, dan harga untuk semua pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam Harga Satuan Pekerjaan. 1.04. Pekerjaan Pendahuluan Pekerjaan persiapan meliputi : 1.
2.
Sosialisasi Penyedia jasa wajib melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, camat, kepala desa/lurah, GHIPPA dan HIPPA/ masyarakat setempat sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan untuk membangun saling pengertian dan menghindari salah paham/masalah serta mengajak dan melibatkan masyarakat setempat utamanya HIPPA dalam hal penyediaan tenaga kerja selama pelaksanaan pekerjaan. Sosialisasi dan konsultasi ini harus dilaksanakan penyedia jasa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan dan terlebih dahulu penyedia jasa harus menyerahkan jadwal, isi dan materi sosialisasi kepada PPK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sosialisasi dan konsultasi dilaksanakan guna mendapat persetujuan Pembersihan dan stripping/kosrekan
89
3.
4.
5.
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan pembersihan lapangan dan dilaksanakan seawal mungkin sebelum pekerjaan yang lainnya dimulai. Tujuan dari pembersihan lapangan antara lain yaitu untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan pengukuran MC 0 %. Pelaksanaan pembersihan lapangan pada proyek ini dilakukan secara simultan untuk seluruh lokasi rencana proyek. Pembersihan terdiri dari penebangan pohon-pohon perdu, semak belukar yang ada di lokasi pekerjaan. Penyedia jasa harus membongkar akar-akar, mengisi lubang-lubangnya dengan tanah kemudian membuang dari tempat pekerjaan semula bahan-bahan hasil pembersihan lapangan. Untuk semua pohon dan semak-semak yang tidak harus dibersihkan / tidak harus ditebang dan tetap berada di tempatnya, maka penyedia jasa harus melindunginya dari kerusakan. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai semua, lokasi areal pekerjaan juga harus dibersihkan dari sisa-sisa semua material yang tidak terpakai, serta areal diratakan dan dirapikan kembali sesuai dengan petunjuk direksi pekerjaan. Uitset trase saluran atau pengukuran MC Pekerjaan ini dimulai sejak awal proyek, sebagai pekerjaan persiapan, pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengukuran, secara ringkas dijelaskan sebagai berikut : o Memasang titik ikat dan titik kontrol ( control point ) o Membuat patok dari beton yang diikatkan dengan sebuah titik referensi (bench mark) yang telah diketahui koordinatnya dan patok dari kayu 4/6 cm setinggi 1 m (0,5 m masuk kedalam tanah dan 0,5 m muncul di permukaan tanah) pada tiap sectionnya (tiap 50 m) untuk memudahkan pengecekan. o Menentukan letak/posisi, elevasi rencana pengerukan Hasil pengukuran tersebut diatas, kemudian diplot pada gambar rencana sebagai kontrol/cek kebenaran posisi dan elevasi dasar gambar rencana. Jika terdapat perbedaan segera dikonsultasikan kepada pihak direksi, jika sudah ada keputusan kemudian digambar sebagai gambar kerja (shop drawing). Sewa Direksikeet Penyedia jasa menyediakan kantor lapangan untuk para pelaksana lapangan dan gudang material tempat menyimpan bahan material serta alat-alat yang akan dan sedang dipakai selama pelaksanaan pekerjaan. Kantor lapangan yang dimaksud menggunakan sistem sewa yaitu selama proses pelaksanaan pekerjaan. Barak kerja dan gudang material harus dipelihara dan dijaga sehingga bahan material yang akan dipakai tidak rusak saat akan digunakan Semua sarana administrasi pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan seperti gambargambar kerja, buku laporan kemajuan fisik, data cuaca, buku saran direksi, buku tamu, foto-foto pelaksanaan dan lain sebagainya harus selalu ada dan terpelihara serta disimpan secara baik di kantor lapangan. Bentuk, ukuran, lokasi serta tata ruang barak kerja dan gudang material harus dipersiapkan oleh penyedia jasa dalam bentuk gambar rencana dan dikonsultasikan kepada direksi pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh direksi.
90
120 25
19
25
19
54
350
160
100
Gambar diatas menunjukan standar pembuatan papan nama kegiatan, dimana : o
Batang utama
: Kayu 6/10 cm
o
Batang pengaku
: Kayu 6/10 cm
o
Papan Nama
: Triplek 6 mm
o
Pengaku papan nama : Kayu 2/3 cm
Batang penyangga utama masuk kedalam tanah ± 50 cm. 6.
Gambar-gambar a. Gambar-gambar Pekerjaan Tetap Umum Semua gambar-gambar yang disiapkan oleh penyedia jasa haruslah gambargambar yang telah ditanda-tangani oleh direksi, dan apabila ada perubahan harus diserahkan kepada direksi untuk mendapat persetujuan sebelum pelaksanaan dimulai. Pekerjaan yang dilaksanakan sebelum ada persetujuan direksi adalah menjadi resiko penyedia jasa. Persetujuan direksi terhadap gambar-gambar tersebut tidak akan meringankan tanggung jawab penyedia jasa atas kebenaran gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar Pelaksanaan/Gambar Kerja Penyedia jasa harus menggunakan gambar-gambar kontrak sebagai dasar untuk mempersiapkan gambar-gambar pelaksanaan. Gambar pelaksanaan itu dibuat lebih detail untuk pelaksanaan pekerjaan. Untuk pekerjaan khusus seperti pekerjaan beton harus memperlihatkan penampang melintang dan memanjang beton, pengaturan batang pembesian termasuk rencana pembengkokan,
91
pemotongan dan daftar besi beton, tipe bahan yang digunakan, mutu, tempat dan ukuran yang tepat. b.
Gambar-gambar Pekerjaan Sementara Semua gambar yang disiapkan oleh penyedia jasa harus terinci dan diserahkan kepada direksi untuk mendapat persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Gambar-gambar harus menunjukkan detail dari pekerjaan sementara seperti kisdam, tanggul sementara, pengalihan aliran dan sebagainya. Gambar perencanaan yang diusulkan penyedia jasa yang dipakai dalam pelaksanaan konstruksi juga harus diserahkan kepada Direksi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
c. Gambar-gambar yang sebenarnya terbangun/terpasang (asbuilt drawing) Selama masa pelaksanaan, penyedia jasa harus menyiapkan dan menyimpan satu set gambar yang dilaksanakan paling akhir untuk tiap-tiap pekerjaan. Pada gambar yang memperlihatkan perubahan yang sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak, sejauh gambar tersebut sudah dilaksanakan dengan benar kemudian dicap “ sudah dilaksanakan “.
7.
Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, penyedia jasa harus menyerahkan gambar as-built drawing dalam 3 set cetakan ukuran A3 yang dijilid berikut 1 set negatifnya. Standar Semua bahan dan mutu pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Standar Nasional Indonesia (SNI). Bila ada pasal-pasal pekerjaan yang tidak ada di Standar Indonesia, maka dapat dipakai standar lain yang disetujui oleh direksi dan sesuai dengan spesifikasi ini.
8.
Direksi akan menetapkan apakah semua atau sebagian bahan yang dipesan atau diantarkan untuk penggunaan dalam pekerjaan, sesuai untuk pekerjaan tersebut dan keputusan direksi dalam hal ini pasti dan menentukan. Program Pelaksanaan dan Laporan
a.
Rencana Kerja Penyedia jasa harus menyerahkan 3 (tiga) rangkap Rencana Kerja Mingguan setiap akhir minggu untuk minggu berikutnya dan rencana kerja bulanan untuk setiap akhir bulan untuk bulan berikutnya yang disetujui oleh direksi. Rencana tersebut harus sudah termasuk pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang disetujui direksi.
b.
Program Pelaksanaan Penyedia jasa harus melaksanakan program pelaksanaan dengan menggunakan barchart yang memperlihatkan kegiatan sebagai berikut :
i) ii) iii) iv) c.
Tanggal dimulainya pekerjaan Tanggal selesainya pekerjaan Waktu yang diperlukan Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, jumlah dan jenis bahan dan peralatan.
Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyedia jasa harus membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan yang disampaikan kepada pengawas lapangan dan Direksi sebanyak 3 rangkap. Bentuk/format laporan ditentukan oleh Direksi.
d.
Rapat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan
9.
Rapat antara Direksi Lapangan dan Penyedia jasa diadakan seminggu sekali pada tempat dan waktu yang telah disetujui oleh Direksi. Maksud dari rapat ini membicarakan kemajuan pekerjaan yang telah, sedang dan akan dilakukan, dan membahas permasalahan yang timbul agar dapat segera diselesaikan. Bahan dan Perlengkapan
a.
Umum
92
Bila penyedia jasa dalam mengusulkan penyediaan bahan dan perlengkapan tidak sesuai dengan standar, penyedia jasa harus segera memberitahukan kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari direksi. b.
Perlengkapan Konstruksi Penyedia jasa harus segera menyediakan semua perlengkapan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksanaan dengan jumlah yang cukup. Apabila direksi memandang belum sesuai dengan kontrak, maka penyedia jasa harus segera memenuhi kekurangannya.
c.
Bahan Pengganti Penyedia jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, bila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran maka dapat digunakan bahan pengganti dengan mendapat ijin tertulis dari direksi. Harga satuan dalam volume pekerjaan tidak akan disesuaikan dengan adanya pertambahan harga antara bahan yang ditentukan dengan bahan pengganti.
d.
Pemeriksaan Bahan dan Perlengkapan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak di tempat pembuatan atau di lapangan sesuai yang disetujui direksi.
Penyedia jasa supaya menyerahkan penjelasan yang menyangkut perlengkapan dan bahan kepada pemberi tugas sesuai yang dimintanya untuk tujuan pemeriksaan, tetapi bagaimanapun juga tidak meringankan penyedia jasa dari tanggung jawabnya untuk menyediakan perlengkapan dan bahan sesuai dengan spesifikasi. 10. Survey dan Pengukuran Pekerjaan a.. Bench Marks Untuk survey dan pengukuran pekerjaan dipakai Bench Mark atau titik tetap dan titik ketinggian yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui dalam peta dan data Bench Mark. Bench Mark yang lain dan titik Referensi yang terlihat pada gambar diberikan kepada penyedia jasa sebagai referensi. Sebelum menggunakan suatu Bench Mark dasar untuk setting out pekerjaan, Penyedia jasa harus melakukan pengukuran/pemeriksaan atas penelitiannya. Pemberi tugas tidak bertanggung jawab atas ketelitian Bench Mark yang lain begitu juga dengan titik referensinya. Penyedia jasa perlu mendirikan Bench Mark tambahan sementara untuk kemudahannya. Setiap Bench Mark sementara yang didirikan, rencana dan tempatnya harus disetujui oleh direksi. b.
Permukaan Tanah Asli untuk Tujuan Pengukuran Muka tanah yang terlihat pada gambar akan dianggap betul sesuai dengan kontrak. Apabila terjadi keraguan dari penyedia jasa kebenaran dari muka tanah, sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai bekerja penyedia jasa memberitahukan kepada direksi secara tertulis untuk menyesuaikan dan melaksanakan pengukuran kembali ketinggian muka tanah tersebut yang biayanya dibebankan kepada penyedia jasa. Dalam segala hal sebelum memulai melaksanakan pekerjaan tanah penyedia jasa akan mengukur dan mengambil ketinggian lokasi pekerjaaan, dengan menggunakan Bench Mark atau titik referensi yang disetujui direksi. Pengukuran volume yang dikerjakan dibuat berdasarkan ketinggian yang disetujui.
c.
Peralatan untuk Pengukuran Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara peralatan pengukuran untuk dipakai sendiri dan direksi. Alat dan perlengkapan itu harus baik menurut direksi dan harus diganti jika hilang atau rusak. Semua alat-alat dan perlengkapan itu tetap menjadi milik penyedia jasa. Data peralatan pengukuran yang dilengkapi dengan penjelasan secukupnya harus diserahkan bersama penawaran, untuk memungkinkan direksi menilai mutu dari pada alat-alat dan perlengkapan yang akan diadakan penyedia jasa. Alat-alat dan perlengkapan itu tidak boleh ditukar dalam waktu pelaksanaan kontrak, kecuali dengan ijin atau atas perintah direksi.
93
d. Pengukuran gambar konstruksi di lapangan Pekerjaan ini dimulai sejak awal proyek, sebagai pekerjaan persiapan, pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengukuran, secara ringkas dijelaskan sebagai berikut : o Memasang titik ikat dan titik kontrol ( control point ) o Membuat patok dari beton yang diikatkan dengan sebuah titik referensi (bench mark) yang telah diketahui koordinatnya dan patok dari kayu 4/6 cm setinggi 1 m (0,5 m masuk kedalam tanah dan 0,5 m muncul di permukaan tanah) pada tiap sectionnya (tiap 50 m) untuk memudahkan pengecekan. o Menentukan letak/posisi, elevasi rencana pengerukan Hasil pengukuran tersebut diatas, kemudian diplot pada gambar rencana sebagai kontrol/cek kebenaran posisi dan elevasi dasar gambar rencana. Jika terdapat perbedaan segera dikonsultasikan kepada pihak direksi, jika sudah ada keputusan kemudian digambar sebagai gambar kerja (shop drawing). 11. Pekerjaan sementara a.
Umum Penyedia jasa akan bertanggung jawab terhadap perencanaan spesifikasi, pelaksanaan dan berikut pemindahan semua pekerjaan sementara untuk pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya. Detail dari pekerjaan sementara dimana Penyedia jasa bermaksud untuk melaksanakan dilapangan, pertama-tama diserahkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan prosedur dalam Spesifikasi Teknis. Apabila Penyedia jasa bermaksud mengajukan alternative untuk pekerjaan sementara diluar daerah lapangan seperti terlihat pada gambar, semua biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan termasuk pembebasan tanah, sewa tanah dan sebagainya, ditanggung oleh Penyedia jasa dan biayanya sudah termasuk pada uraian pekerjaan pada daftar volume pekerjaan. Keterlambatan tidak akan meringankan Penyedia jasa terhadap tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan dalam kontrak. Dalam hal tersebut tidak diberikan perpanjangan waktu bila terjadi keterlambatan.
b.
Lapangan Kerja Lapangan kerja seperti terlihat pada gambar yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, dijamin oleh pemberi tugas dan bebas biaya pembebasan tanah. Penyedia jasa sedapat mungkin melaksanakan pekerjaan sementara pada lokasi seperti pada gambar atau petunjuk Direksi. Penyedia jasa hendaknya membatasi kegiatan peralatan dan pekerjaannya pada tanah yang sudah dibebaskan, termasuk arah jalan masuk yang disetujui Direksi sehingga mengurangi kerusakan tanaman/pemilikan dan kerusakan tanah. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pelaksanaan harus diperbaiki sebelum diterimanya oleh Pemberi Tugas. Penyedia jasa mengganti kerugian terhadap semua kehilangan dan tuntutan karena kerusakan tersebut sesuai ketentuan dalam kontrak.
c.
Pengerjaan Pengeringan selama Pelaksanaan Pengeringan air harus dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan saluran, drainase dan bangunan. Penyedia jasa harus memasang, memelihara semua pipa dan peralatan lain yang diperlukan untuk pengeringan air agar lokasi pekerjaan bebas dari air sehingga pekerjaan konstruksi dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat kegagalan pengeringan air. Kisdam semua tanggul atau pengeringan air sementara harus segera dibongkar atau diratakan sehingga kelihatan baik dan tidak mengganggu kelancaran aliran air setelah pekerjaan perbaikan bangunan dan saluran selesai. Cara pengeringan air yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapat persetujuan Direksi, dan tidak boleh mengganggu jalannya air yang dibutuhkan untuk pengairan pada jaringan pengairan yang ada. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pengeringan diperlukan pompa, Penyedia jasa harus menyediakan.
d.
Pengalihan sementara dari Saluran Irigasi yang ada
94
Penyedia jasa tidak diperbolehkan mengganggu saluran Irigasi yang ada selama pelaksanaan pekerjan. Direksi akan meminta Penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan pengalihan sementara pada saluran Irigasi yang ada sebelum melaksanakan pekerjaan saluran serta bangunan yang berhubungan. Penyedia jasa supaya menyerahkan rencana pengalihan sementara untuk mendapatkan persetujuan Direksi. Setelah rencana itu disetujui oleh Direksi, pelaksanaan pekerjaan pengalihan sementara harus sesuai dengan rencana yang telah distujui. 12. Keamanan dan Keselamatan Kerja a.
Umum Semua keamanan dan keselamatan kerja yang perlu selama pelaksanaan pekerjaan, antara lain pengaturan kesehatan, pembersihan lapangan, bahan peledak dan bensin, pemagaran sementara, keamanan dan pencegahan kebakaran,dibuat dan dipelihara oleh Penyedia jasa atas biaya Penyedia jasa. Penyedia jasa harus bertanggung jawab terhadap semua keamanan dan keselamatan kerja. Tidak ada pembayaran tambahan, dan dalam hal ini semua biaya sudah termasuk dalam harga kontrak.
b.
Sistem Pengawasan Keamanan Penyedia jasa supaya mengatur sistim pengawasan keamanan dan organisasinya dan diserahkan untuk mendapatkan persetujuan kepada Direksi. Sistim pengawasan keamanan dengan kapasitas peralatan dan tenaga yang cukup untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan terhadap manusia dan barang milik yang bersangkutan. Sistim pengawasan keamanan harus dilaksanakan sesuai dengan program yang disetujui dan berpegang pada hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia.
c.
Peraturan Kesehatan Penyedia jasa harus mengusahakan lapangan kerja dalam keadaan bersih dan keadaan sehat serta memperlengkapi/memelihara kemudahan untuk penggunaan tenaga yang dikerjakan pada suatu tempat yang telah disetujui oleh Direksi dan oleh penguasa setempat. Penyedia jasa hendaknya juga membuat pengumuman dan mengambil langkahlangkah pencegahan yang perlu untuk menjaga agar lapangan kerja tetap bersih.
d.
Pencegahan Kebakaran
Penyedia jasa harus melakukan pencegahan terhadap kebakaran pada atau sekitar lapangan kerja dan harus menyiapkan peralatan secukupnya. Dalam pelaksanaan, Penyedia jasa harus memelihara peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran tersebut dalam keadaan baik dan siap dipakai pada saat dibutuhkan. 13. Mutual Check (MC) a.
Pelaksanaan Mutual Check Pelaksanaan Mutual Check dilaksanakan bersama-sama oleh pihak direksi dan penyedia jasa atas biaya penyedia jasa.
b.
Mutual Check I i) Mutual Check I diadakan dengan dasar gambar kontrak ii) Uraian Pekerjaan Mutual Mutual Check I -
-
Pengukuran kembali semua rencana kegiatan-kegiatan pekerjaan dengan mencocokkan kembali pada titik tetap dengan ketelitian 10 VL mm. Membuat gambar-gambar hasil pengukuran kembali (uitsetten) profil memanjang dan melintang dengan mengikuti standar penggambaran yang berlaku. Membuat gambar-gambar bangunan dengan mengikuti standar penggambaran yang berlaku. Membuat perhitungan hidrolis, apabila ada perubahan bentuk. Membuat perhitungan Bill of Quantity (BOQ) dan RAB perubahan tambahan/ pengurangan.
iii) Semua produk-produk hasil uitsetten (data pengukuran kembali, gambargambar, Bill of Quantity, RAB tambahan biaya/pengurangan biaya) disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya
95
diteliti/diperiksa kebenarannya dan setelah mendapat persetujuan dari direksi maka penyedia jasa dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. iv) Dari hasil pengukuran kembali/uitsetten akan didapat perbandingan volume dengan gambar kontrak. v) Gambar-gambar hasil uitsetten adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan konstruksi lapangan. vi) Semua gambar-gambar hasil Mutual Check diperbanyak 4 kali. c.
Mutual Check ke II i)
Mutual Check ke II dilaksanakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya dilaksanakan/gambar terpasang (Asbuilt Drawing). ii) Dari hasil Mutual Check II dengan gambar terpasang (Asbuilt Drawing) sebagai dasar pembayaran volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. iii) Semua gambar-gambar terpasang (Asbuilt Drawing) dibuat cetakan rangkap 3. d.
Jangka Waktu Pelaksanaan Mutual Check
i) Jangka waktu Mutual Check akan diatur/ditentukan direksi. ii) Jika tidak ditentukan lain pengajuan biaya tambahan/pengurangan biaya, paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir sudah harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui direksi. iii) Segala ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Mutual Check ini akan ditentukan kemudian oleh direksi. 1.05. Dokumentasi dan Foto Penyedia jasa harus menyerahkan foto untuk laporan progress pekerjaan pada lokasi yang ditentukan oleh direksi. Untuk dokumentasi dan foto pada setiap titik (patok) lokasi dengan jarak 50 m yang memperlihatkan keadaan sebelum mulai pekerjaan (0%), keadaan dalam tahap konstruksi (50%) dan keadaan telah selesai (100%). Foto-foto pada lokasi harus diambil dengan arah yang tertentu dan tetap dalam ketiga-tiganya keadaan tersebut diatas dengan latar belakang yang mudah dipakai sebagai tanda dari lokasi tersebut. Ketiga gambar untuk tahapan itu harus diletakkan dalam album disertai dengan tanggal pengambilan, dan penjelasan secukupnya, foto negatif yang bersangkutan harus diserahkan dalam album terpisah yang mudah dihubungkan satu sama lain. Enam set album-album harus diserahkan kepada direksi pada penyelesaian pekerjaan. Selain dokumentasi berupa foto yang telah dicetak dan diletakkan dalam album gambar, foto diletakkan juga pada kepingan CD dan untuk beberapa pekerjaan galian berupa video proses pelaksanaan pekerjaan dari kondisi 0% sampai 100%. Pekerjaan Penggalian 2.01. Galian pada Pondasi Bangunan 1.
Dasar dan sisi galian, dimana akan didirikan bangunan harus selesai dengan rapi menurut duga/tingkat dan dimensi yang dikehendaki direksi. Jika waktu penggalian material yang digali melampaui garis dan tingkat yang telah dilakukan, galian yang melampaui batas tadi harus ditimbuni lagi seluruhnya dengan material yang terpilih kemudian ditumbuk dan digilas lapis demi lapis yang tebalnya tidak lebih dari 15 cm. Jika tanah pondasi asli (natural foundation) terganggu atau longsor karena pekerjaanpekerjaan penggalian penyedia jasa, ia harus dipadatkan dengan menumbuknya atau menggilasnya atau jika direksi menghendakinya ia harus dipindahkan dan diganti dengan bahan yang terpilih yang seluruhnya harus dipadatkan.
2.
Penyedia jasa harus menjaga agar galian bebas dari air selama masa pembangunan. Cara menjaga galian bebas dari air, pengeringan dan pembuangan air harus dengan cara yang dapat disetujui direksi
3.
Penyedia jasa harus menjamin adanya peralatan yang siap dan cukup di lapangan setiap waktu guna menghindari terputusnya kontinuitas pengeringan air.
96
Pekerjaan Pasangan 2.02. Pembuatan dan pembongkaran kisdam h > 1m Sebelum dilaksanakan pekerjaan pasangan hendaknya pekerjaan pembuatan kisdam dan pembongkaran harus dilakukan terlebih dahulu agar bisa melaksanakan pekerjaan tersebut yang mana fungsi dari pembuatan kisdam adalah untuk membendung air sementara agar pekerjaan pasangan batu kali dapat dilakukan dengan tanpa menunggu air surut dan setelah pekerjaan pasangan selesai kisdam dapat dibongkar. Pembuatan kisdam mengacu pada elevasi muka air pekerjaan. Apabila muka air lebih dari 1 m maka pembuatan kisdam disyaratkan. Hal yang perlu diperhatikan adalah : Diperlukan panjang kisdam dan tinggi pasangan yang akan dikerjakan sebelum memulai pekerjaan. Juga diperlukan terpal plastik untuk meredam air agar tidak masuk kedalam pasangan yang akan dikerjakan. Diperlukan batang bambu dan gedeg guling yang cukup untuk penahan air. Kisdam yang digunakan tersebut untuk 2 (dua) kali pemakaian. 2.03. Pengeringan dan pemompaan air Setelah pekerjaan kisdam dilakukan langkah selanjutnya adalah pengeringan dan pemompaan air, hal ini sangat perlu karena air yang didalam kisdam atau area yang ada dalam pekerjaan pasangan tidak tergenang air dan pasangan yang akan dikerjakan dapat dilakukan sesuai rencana. Hal yang perlu diperhatikan adalah : Pemompaan air harus dilakukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan. Pemompaan air dapat dilakukan jika pemasangan kisdam sudah selesai dan air tidak dapat masuk kedalam. Mesin pompa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan. Pembuangan air yang ada di dalam kisdam dibuang keluar ke sungai sekitar. Alat yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas diameter minimal 3 dim. 2.04. Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 4 Pp) atau pasangan batu kali 1. Setiap batu harus berukuran antara 10 cm dan 20 cm atau dengan berat 6 kg dan 15 kg, akan tetapi batu yang lebih kecil dapat dipakai atas persetujuan direksi 2.
Adukan untuk pasangan batu kali terdiri dari Pc (Portland Cement) dan pasir dengan perbandingan 1 Pc : 4 Pp seperti yang disebutkan dalam Spesifikasi atau gambar untuk masing-masing pekerjaan. Kebutuhan masing-masing bahan untuk perbandingan 1 Pc : 4 Pp adalah semen 163 kg, pasir 0,52 m3. Agar mencapai campuran yang homogen, maka diwajibkan untuk memakai molen/concrete mixer.
3.
Pasir haruslah memiliki gradasi yang baik dan kekasaran yang memungkinkan untuk menghasilkan adukan yang baik.
4.
Semen haruslah memiliki persyaratan dari SNI ini semua harus langsung dipasang dengan baik untuk persetujuan direksi.
5.
Air yang dipakai untuk membuat adukan harus yang bersih tidak bercampur dengan agregat-agregat lain, seperti kerikil.
6.
Cara dan alat yang dipakai untuk mencampur haruslah sedemikian rupa sehingga jumlah dari setiap bahan adukan bias ditentukan secara tepat dan disetujui oleh direksi.
7.
Adukan harus dicampur sebanyak yang diperlukan untuk dipakai dan adukan tidak dipakai selama 30 menit harus dibuang. Pemakaian kembali dari adukan tidak diperkenankan. 2.05. Saringan Kerikil 1.
Saringan kerikil dengan pembagian butir tertentu harus terdiri dari bahan yang mengandung silikat, bersih keras dan tahan lama serta bebas dari lapisan yang melekat, seperti tanah liat. Bahan tersebut tidak boleh mengandung besi belerang, batu bara, mika, batu lempung atau bahan-bahan lainnya yang berpori atau rapuh.
97
2.
Kerikil harus terdiri dari butiran bulat dan harus mempunyai pembagian butir sedemikian sehingga memenuhi syarat-syarat seperti dibawah ini : a.
50% berukuran 5 – 8 dari bahan yang ia lindungi.
b.
Keseragamannya harus dengan bahan yang ia lindungi, “keseragaman” ialah perbandingan antara yang berukuran 60% dengan yang berukuran 10%. (ukuran “X” persen dari suatu bahan seperti yang ditentukan pada pasal ini adalah ukuran lubang ayakan yang dapat meloloskan “X“ % dari contoh bahan yang diayak).
Penyedia jasa harus mengadakan pengujian terhadap butir jika direksi membutuhkannya. Untuk meyakinkan syarat-syarat spesifikasi tetap diikuti. 2.06. Saringan Pasir Pasir untuk saringan pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia untuk bahan batuan halus, tetapi harus merupakan pasir kasar dan mudah dilalui air menurut persetujuan direksi. 2.07 Penyimpanan Bahan-bahan Semen dan pasir untuk adukan harus disimpan dengan baik dalam keadaan kering. Kapur dan semen merah harus disimpan didalam kotak, diatas beton atau lembaran logam atau lantai kayu untuk mencegah tergenang dari air, dan juga harus dilindungi dengan atap dan penutup yang tahan air lainnya. 2.08. Pasangan Batu pada Permukaan 1.
Pasangan batu pada permukaan yang keliatan harus menyatukan batu belah yang dipasang dengan paling sedikit satu batu pengikat untuk tiap-tiap meter persegi.
Pekerjaan ini harus naik secara bersama-sama dengan pasangan bagian dalam agar supaya batu pengikat dapat dipasang dengan sebaik-baiknya. 2. Batu-batu harus dipilih dan diletakkan dengan hati-hati sehingga tebalnya adukan tidak kurang daripada rata-rata 10 mm. Semua pekerjaan batu pada permukaan yang kelihatan harus disiar. 2.09. Pipa Peresapan Tembok-tembok penahan, pasangan miring dan tembok-tembok kepala harus dilengkapi dengan suling-suling, apabila saluran terletak dalam galian (untuk saluran dalam timbunan, suling-suling tidak perlu dipasang). Suling-suling harus dibuat dari pipa PVC dengan diameter 50 mm dan paling tidak satu buah untuk setiap 2 m2 permukaan. Setiap ujung pemasukan dari suling-suling harus dilengkapi dengan saringan. Saluran ini bisa terbuat dari kerikil dan pasir serta bagian terluar ditutup dengan ijuk. 2.10. Sambungan Gerak Sederhana/Pemasangan Delatasi Apabila diperintahkan atau tertera pada gambar sambungan gerak sederhana harus dibuat/ dipasang pada bagian pasangan batu yang tidak direncanakan untuk tahan air. Umumnya sambungan gerak sederhana dibutuhkan bilamana terdapat suatu penyambungan dengan bangunan lama yang akan mempinyai tingkat penurunan (settlement) yang berbeda. Bahan yang digunakan pada sambungan gerak sederhana ini adalah karet lunak dengan ukuran 1 m x 0,6 m dengan ketebalan 3 - 10 mm yang dipasang setebal pasangan batu kali. 2.11. Contoh Pekerjaan Pada permulaan pekerjaan pasangan batu, penyedia jasa harus membuat contoh pasangan batu, sehingga mutu dan wujudnya disetujui oleh direksi. Semua pekerjaan berikutnya harus sederajat dengan atau lebih baik dari contoh yang disetujui. 2.12. Perlindungan Perawatan Dalam membangun pekerjaan batu dalam cuaca yang tidak menguntungkan dan dalam melindungi dan merawat pekerjaan yang telah selesai, penyedia jasa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sama seperti yang ditentukan oleh beton. Pekerjaan pasangan jangan dilaksanakan pada hujan deras atau hujan yang cukup lama sehingga mengakibatkan adukan larut. Adukan yang dipasang akan larut karena hujan harus dibuang dan diganti sebelum pekerjaan pasangan selanjutnya diteruskan. Pekerja
98
tidak diperbolehkan berdiri diatas pasangan batu atau pasangan batu kosong yang belum mantap. 2.13. Siaran dengan mortar jenis Pc-Pp tipe M (Untuk mutu Pp tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 2 Pp) Sebelum pekerjaan siaran dimulai semua bidang sambungan diantara batu muka harus dikorek sebelum ditutup dengan adukan. Permukaan harus dibersihkan dengan memakai kawat dibasahi. Adukan untuk siaran harus campuran 1 PC : 2 pasir dengan kebutuhan semen 6,340 kg dan pasir 0,0120 m3. Pekerjaan siaran dapat dibagi atas : 1. Siaran Tenggelam (masuk kedalam kurang lebih 1 cm). 2. Siaran rata (rata dengan muka batu). 3. Siaran timbul (Timbul tebal 1 cm lebar 2 cm kecuali ditentukan lain sama pekerjaan siaran harus siaran timbul). 2.14. Plesteran tebal 1 cm dengan mortar jenis Pc-Pp tipe S (Untuk mutu Pp tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 3 Pp) Bila diperintahkan, dinding dan lantai baik lama maupun baru terbuat dari pasangan bata/batu kali harus diplester dengan adukan semen Pc : pasir 1 : 3, dengan kebutuhan semen 5,840 kg dan pasir 0,0160 m3. Campuran untuk pekerjaan plesteran dikerjakan 1 lapis sampai jumlah ketebalan 1,5 cm dan dihaluskan dengan air semen. Apabila tidak diperintahkan lain pasangan harus diplester pada bagian atas dinding, bagian tepi pasangan pada sorongan/ pipa saluran dan setebal 0,10 m dibawah tepi atas dinding dan pasangan sorongan / pipa saluran. Pekerjaan Beton 2.15. Semen Semen yang dipakai dalam pekerjaan harus semen Portland yang memenuhi Standar Nasional Indonesia N1-8 atau semen portland hasil pembakaran tungku (Portland Blast Cement). Semen yang cepat mengeras tidak boleh digunakan tanpa persetujuan direksi. Penyedia jasa harus menyediakan contoh semen yang berada digudang lapangan atau dari pabrik yang dapat diusulkan Direksi untuk dites. Seman lain yang menurut Direksi tidak baik, sebagian atau seluruhnya harus ditolak dan harus memindahkan keluar daerah pekerjaan. Penyedia jasa harus menyediakan contoh-contoh semen bila diminta oleh direksi. Penyedia jasa harus menyiapkan catatan yang ada untuk keperluan pemeriksaan oleh direksi di lokasi pengecoran beton dari setiap pengiriman semen tersebut. Semen dapat ditolak atas perintah direksi jika semen tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi ini.
2.16. Pasir dan Agregat Kasar 1. Pasir harus diambil dari sungai atau tambang pasir. Penambahan bahan lain seperti pasir dari batu pecah akan diijinkan, apabila menurut direksi pasir yang ada tidak memenuhi gradasinya. 2. Semua pasir yang akan dipakai untuk beton dan spesifikasi ini harus pasir alam dengan mempunyai modulus kehalusan butir antara 2 sampai 3. 3. Pasir dan kerikil harus bersih dan bebas dari gumpalan tanah bebas, tanah kosong, bahan-bahan organik tanah dan lain-lain yang dapat merusak beton. 4. Bahan batuan (kerikil) harus memenuhi persyaratan bergradasi dari ukuran nominal yang dipersyaratkan klas oleh beton yang dikehendaki. 5. Jumlah persentase tanah liat dan debu tidak boleh melebihi dari 2% per satuan berat. Apabila kelas dari beton menghendaki perlawanan abrasi yang baik, maka bahan batuan harus diambil dari lokasi setempat yang menurut penilaian Direksi adalah yang terbaik. 2.17. Air
99
Air yang digunakan untuk pembuatan, perawatan beton dan adukan beton harus dari sumber yang disetujui oleh direksi dan pada waktu pemakaian, air harus terhindar dari bahan-bahan yang bisa mengotorkan air yang dapat : 1. Mempengaruhi waktu permulaan pengerasan dari semen yang melebihi dari 30 menit, atau mengurangi kekuatan dari percobaan kubus lebih dari 20 persen, apabila dites sesuai Standar yang diminta oleh direksi. 2. Mencegah tercapainya kekuatan kubus percobaan yang ditentukan dalam 28 hari untuk beton klas tertentu. 3. Menghasilkan perubahan warna atau kembang garam diatas permukaan semen yang edang mengeras. 4. Menunjukkan reaksi alkali pada bahan batuan. Air harus bebas dari hidrokarbon dan larutan bubuk bahan organik. Larutan suspensi bubuk dari bahan organik tidak boleh dari 500 bagian untuk tiap juta bagian suspensi dalam berat. Penyedia jasa harus mengadakan percobaan bagi air yang diusulkannya untuk dipakai dan harus menyerahkan catatan-catatan mengenai percobaan tersebut pada direksi untuk persetujuannya sebelum meletakkan pekerjaan beton percobaan yang teratur dari beton dan adukan dalam suatu pola dan frekuensi yang disetujui oleh direksi dan harus memberi kepada direksi salinan catatan dari hasil percobaan. 2.18. Zat Tambahan Beton dan adukan harus dibuat dari semen, pasir, kerikil, dan air sebagaimana ditentukan dalam spesifikasi. Tidak boleh ada campuran bahan-bahan lain dengan beton adukan tanpa persetujuan direksi. Penyedia jasa boleh memakai zat pelambat untuk mempermudah persiapan pembuatan dan cara pemakaiannya harus mendapat persetujuan direksi. 2.19. Tulangan 1. Tulangan baja atau beton harus seperti ditunjukkan dalam gambar 2. Untuk tiap-tiap pengiriman baja lunak yang diserahkan ketempat pekerjaan, Penyedia jasa harus menyediakan apabila ada permintaan direksi suatu hasil pemeriksaan dari laboratorium. Sesuai dengan prosedur, hasil tersebut harus disetujui oleh direksi. 3. Untuk tiap-tiap kiriman tulangan anyaman baja yang dikirim ketempat pekerjaan, Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi atau kutipan sertifikat dari pabrik mengenai catatan-catatan pemeriksaan dan pengujiannya yang berhubungan dengan pemuatan-pemuatan dari mana kiriman itu dibuat. 4. Penyedia jasa harus menyediakan contoh tulangan dari gudang di lapangan jika dibutuhkan oleh direksi. Tulangan pada waktu pengecoran beton harus bersih dan bebas dari kerusakan, sisik gilingan yang lepas dan berat lepas. Batang-batang baja yang telah menjadi bengkok, tidak boleh diluruskan, atau dibengkokkan lagi untuk dipakai/dipekerjakan tanpa persetujuan direksi. 2.20. Penyimpanan Bahan Bangunan 1. Semua semen harus dikirim ketempat pekerjaan dalam karung kertas yang ditandai, utuh dan ditutup sepatutnya untuk bungkusan lainnya yang disetujui. Semua semen harus disimpan dalam gudang agar tidak terpengaruh oleh cuaca. 2. Lantai dari gudang harus dinaikkan diatas permukaan tanah untuk mencegah pengisapan air. Penyimpanan ditempat terbuka dapat diizinkan pada pekerjaan kecil dengan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari direksi, dalam hal mana selalu harus ditempatkan diatas tempat yang dilindungi dengan tutup yang tahan air menurut persetujuan direksi. Masing-masing kiriman semen harus disimpan terpisah dengan sedemikian rupa, sehingga ada jalan masuk yang mudah untuk pemeriksaan dan pengujian 3. Setelah disetujui direksi penggunaan semen harus menurut urutan pengiriman. 4. Tiap-tiap jenis bahan batuan pasir dan kerikil maupun batu merah, kapur dan batubatu harus disimpan dalam petak yang terpisah atau dihalaman yang tanahnya ditutup dengan lembaran logam atau tutup lainnya yang keras dan bersih, yang harus bisa
100
kering sendiri dan dilindungi dari pencampuran dengan tanah atau benda-benda lainnya yang merusak. 5. Tulangan baja harus disimpan jauh dari tanah dan diganjal untuk mencegah perubahan bentuknya. 2.21. Kelas dan Mutu Beton Kelas dan mutu dari bahan beton harus sesuai dengan Standar Beton Indonesia PBI 1971 (NI2), menurut tabel dibawah ini : No.
ơ`bk KG/C M2
Mutu
ơ`bm S=46 KG/CM2
Kategori Struktural/ Bangunan
Pengawasan Terhadap Kualitas Agregat
Kekuatan Tekanan Tidak ada Pengujian
I
BO
-
-
Non Strukturil
Pemeriksaan mata
dengan
II
BI
-
-
Strukturil
Pemeriksaan teliti
dengan
K.125
125
200
Strukturil
Pengujian mendetail dengan analisa ayakan
Pengujian diadakan
akan
K.175
175
250
Strukturil
Pengujian mendetail dengan analisa ayakan
Pengujian diadakan
akan
K.225
225
300
Strukturil
Pengujian mendetail dengan analisa ayakan
Pengujian diadakan
akan
> K.225
> 225
> 300
Strukturil
Pengujian mendetail dengan analisa ayakan
Pengujian diadakan
akan
III
Tidak ada pengujian
ơ`bk =
kekuatan tekan beton karakteristik ialah kekuatan tekan, dimana dari sejumlah besar hasil-hasil pemeriksaan benda uji, kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang dari itu terbatas sampai 5 % saja
ơ`b
kekuatan tekan beton yang didapat dari masing-maing benda uji (kg/cm2)
=
ơ`bm = kekuatan beton rata-rata (kg/cm2) Menurut rumus : N ơ`b ơ`bm = Σ ------I N N = jumlah seluruh nilai hasil pemeriksaan atu jumlah seluruh benda uji yang diperiksa yang harue diambil minimum 20 buah deviasi standar (kg/cm2) ( ơ`b - ơ`bm) 2 S = --------------N-1 ơ`bk = ơ`bm - 1,64 x S Kekuatan tekan 80% dari benda uji harus lebih besar dari kekuatan tekan yang ditentukan. Kekuatan tekan yang ditentukan diklasifikasikan sebagai berikut : Kelas I : 160 (kg/cm2) dengan benda uji silinder 15x30 mm pada umur 28 hari Kelas II : 200 (kg/cm2) dengan benda uji silinder 15x30 mm pada umur 28 hari Kelas III : 225 (kg/cm2) dengan benda uji silinder 15x30 mm pada umur 28 hari 2.22. Komposisi / Campuran Beton S
=
1. Beton harus dibentuk dari semen Portland, pasir kerikil/batu pecah air seperti yang ditentukan sebelumnya, semuanya dicampur dalam perbandingan yamg serasi dan diolah sebaik-baiknya sampai pada ketentuan yang baik/tepat. 2. Untuk beton mutu BO campuran yang biasa untuk pekerjaan non struktural dipakai perbandingan dari semen Portland, terhadap pasir dan agregat kasar tidak boleh kurang dari 1:3:5. Banyaknya semen untuk tiap m3 sedikitnya harus 225 kg
101
3. Untuk beton mutu B.1 dan K.125, campuran normal dari semen Portland, pasir dan kerikil/batu pecahan harus digunakan dengan perbandingan volume 1 : 2 : 3 atau 1 : 1 ½ : 2 ½. Banyaknya semen untuk tiap m3 beton 276 kg. 4. Untuk mutu K175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi harus dipakai “campuran yang direncanakan” (designed mix). Campuran yang direncanakan diketemukan dari percobaan-percobaan campuran untuk memenuhi kekuatan karakteristik yang disyaratkan. Banyaknya semen untuk tiap m3 beton tidak kurang dari 326 kg. 5. Tingkat agregat yang kasar untuk kelas II mutu K.125 dan untuk kelas II mutu K.175 – beton berada dalam batas yang ditentukan dalam PBI 1971 (N1-2) pasal 3.4. dan penyedia jasa harus memperoleh derajat yang patut apabila diminta oleh direksi dengan mengkombinasikan ukuran agregat dalam perbandingan yang diperlukan. 6. Perbandingan antara bahan-bahan pembentuk beton yang dipakai untuk berbagai pekerjaaan (sesuai kelas mutu) harus ditentukan dari waktu ke waktu selama pekerjaan berlangsung, demikian juga pengujian terhadap agregat dan beton yang dihasilkan. Perbandingan campuran dan faktor air semen yang tepat akan ditetapkan atas dasar beton yang dihasilkan, juga mempunyai kepadatan yang tepat, kekedapan, awet dan kekuatan yang dikehendaki dengan tidak memakai semen terlalu banyak. Faktor air semen dari beton (tidak terhitung air yang dihisap oleh agregat) tidak boleh melampaui 0,55 (dari beratnya) untuk kelas III dan jangan melampaui 0,60 (dari beratnya) untuk kelas lain-lainnya. Pengujian dari beton akan dilakukan oleh direksi dan perbandingan-perbandingan campuran harus diubah jika perlu untuk tujuan atau penghematan yang dikehendaki. 2.23. Perlengkapan mengaduk Penyedia jasa harus menyediakan peralatan dan perlengkapan adukan beton yang mempunyai ketelitian yang cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah dari masing-masing bahan pembentukan beton. Perlengkapan-perlengkapan tersebut dan cara pengerjaannya selalu harus mendapatkan persetujuan Direksi. 2.24. Mengaduk 1. Bahan-bahan pembentukan beton harus dicampur dan diaduk dalam mesin pengaduk beton yaitu “Portable Mixer” selama sedikitnya 1 ½ menit sesudah semua bahan (kecuali untuk air dalam jumlah yang penuh) ada dalam mixer. Direksi berwenang untuk menambah waktu mengadukkan jika pemasukan bahan dan cara pengadukan gagal untuk mendapatkan hasil adukan dengan susunan ketentuan dan warna yang merata/seragam. Beton harus seragam dalam komposisi dari adukan kedudukan, kecuali bila dimintakan adanya perubahan komposisi. Dalam pekerjaan mencampur adukan beton, air harus dituangkan lebih dahulu. Pengadukan yang berlebih-lebihan (lamanya) yang membutuhkan tambahan air untuk mendapatkan konsistensi beton yang dikehendaki tidak diperkenankan. 2. Pencampuran menggunakan tangan diperkenankan apabila pada lokasi-lokasi tertentu sebuah portable mixer tak mungkin dipergunakan menurut pandangan direksi. Untuk mempermudah pencampuran ini penyedia jasa akan membuat beton massif dengan ketebalan tidak kurang dari 5 cm, licin, rata dengan luas 2 m2, dibatasi dengan parapet setinggi 10 cm. Semua kondisi hand-mixing adalah sama. 2.25. Suhu Suhu beton sewaktu dicor/dituang, tidak boleh lebih dari 32 derajat celcius dan tidak kurang dari 4,3 derajat C. Bila suhu dari beton yang ditaruh berada antara 27 oC dan 32 o C, beton harus diaduk ditempat pekerjaan untuk kemudian langsung dicor. Bila beton melebihi 32 oC, sebagai yang ditetapkan oleh direksi, penyedia jasa harus mengambil langkah-langkah yang efektif, umpamanya mendinginkan agregat, mencampur air dan mengecor pada waktu malam haribila perlu, mempertahankan suhu beton, untuk dicor pada suhu dibawah 32 oC. 2.26. Cetakan (Bekesting)
102
1. Cetakan haruslah dalam berbagai bentuk, bidang-bidang, batas-batas dan ukuran dari beton yang diinginkan sebagaimana pada gambar-gambar atau seperti yang ditetapkan direksi 2. Cetakan harus mencetak beton dan membuatnya menurut model yang dikehendaki harus digunakan bila perlu. Cetakan dapat dibuat dari logam, lembaran plywood, papan kayu yang dipress atau dari papan yang dipress halus, dalam keadaan baik sebagaimana dikehendaki untuk menghasilkan yang sempurna seperti yang diperinci disini. 3. Permukaan yang rata dari beton adalah yang dikehendaki pada bagian jalan air. Cetakan untuk permukaan yang demikian dapat dibuat dari kayu maupun dari logam dan harus didalam segala hal yang benar-benar berbentuk dan berukuran yang tetap pada tempat dan bentuknya selama pembebanan dan berlangsungnya pekerjaan vibrasi pemadatan beton. Usaha yang sesuai dan efektif harus dilaksanakan pada pembuatan cetakan untuk menguatkan pinggiran batas dan ujung lainnya pada arah yang tepat untuk menghindari terbentuknya pelengkungan-pelengkungan sisi pinggiran tersebut atau kerusakan-kerusakan permukaan beton yang telah diselesaikan. 4. Semua cetakan yang dibangun harus teguh, alat-alat dan usaha-usaha yang sesuai dan cocok untuk membuka cetakan-cetakan tanpa merusak permukaan dari beton yang telah selesai harus tersedia. Sebelum beton dicor, semua material untuk mepermudah melepaskan cetakan harus dipakai hanya setelah disetujui oleh direksi. Penggunaan minyak cetakan harus berhati-hati agar tidak kontak dengan besi beton yang mengakibatkan kurangnya daya lekat. 5. Semua cetakan harus betul-betul teliti dan aman pada kedudukannya sehingga dicegah pengembanan atau lain gerakan selama penuangan beton. Mereka dapat dicegah selama pengecoran beton pada pilar-pilar beton (concrete piers), kaki-kaki logam (metal pedestral) atau dengan cara-cara lain yang disetujui. Penyangga cetakan (perancah) harus dersandar pada fondasi yang baik sehingga tidak akan ada kemungkinan penurunan cetakan selama pelaksanaan. 2.27. Pengecoran 1. Beton tidak boleh dicor sebelum semua pekerjaan cetakan, baja tulangan beton, pemasangan instalasi yang harus ditanam, penyekangan dan pengikatan dan penyiapan-penyiapan permukaan yang berhubungan dengan pengecoran yang telah disetujui oleh direksi. 2. Segera sebelum pengecoran beton, semua permukaan cetakan pada tempat pengecoran beton, lantai kerja harus bersih dari air yang menggenang, reruntuhan atau bahan lepas. Permukaan-permukaan dengan bahan-bahan yang menyerap dengan rata hingga kelembaban (air) dari beton yang baru dicor tidak akan diserap. 3. Permukaan beton lama yang akan dilapisi dengan beton baru harus dalam keadaan bersih dan lembab sebelum dilapis dengan adukan beton yang baru. Pembersihan harus berupa pembuangan kotoran, beton-beton yang mengelupas atau rusak, bahan-bahan asing yang menutupinya. Permukaan-permukaan Construction Joints harus dibersihkan dengan cara-cara yang disetujui dan kemudian dicuci seluruhnya dengan penyemprotan air dengan tekanan udara segera sebelum pengecoran beton baru. Pembersihan dan pencucian harus dilaksanakan pada kesempatan terakhir dari pengecoran beton. Semua genangan-genangan air harus dibuang dari permukaan Construction Joints sebelum beton baru dicor. 4. Semua Construction Joints atau expansion Joints seperti ditunjukkan pada gambar harus dibersihkan seluruhnya dari kelebihan-kelebihan beton atau material yang menggaruk atau cara lain yang disetujui Direksi. 5. Alat-alat yang digunakan atau pengangkutan beton harus sedemikian sehingga beton dengan komposisi dan kekentalan yang diinginkan dapat dibawa ketempat pekerjaan
103
tanpa adanya pemisahan dan kehilangan bahan yang menyebabkan perubahan nilai slump. 6. Beton dicor hanya pada waktu Direksi atau wakilnya yang ditunjuk serta pengawas Penyedia jasa yang setaraf ada ditempat kerja. Setelah permukaan disiapkan baik-baik, permukaan-permukaan Construction Joints dimana beton baru akan dicorkan harus dilapisi dengan penutup yang dibuat dari adukan semen (air semen) atau ditutupi dengan lapisan spesi/mortel harus mempunyai perbandingan semen dan pasir seperti campuran beton yang bersangkutan kecuali ditentukan lain, demikian juga konsistensinya. Adukan harus dihamparkan merata dan harus rata juga pada permukaan yang tidak beraturan. Beton harus segera dicor saat adukan yang masih baru (fresh). Dalam pengecoran beton pada Construction Joints yang telah dibentuk, penjagaan khusus harus dijalankan untuk untuk menjamin agar beton yang baru menjadi rapat betul dengan permukaan Joints (sambungan) dengan pembobokan menggunakan alat-alat yang cocok. 7. Pencampuran/penumbukan kembali beton tidak diperkenankan. Beton yang sudah mengeras dalam hal mana pengecoran yang tepat dibayar untuk tuang/dicor harus diusahakan agar engangkutannya ketempat posisi terakhir sependek mungkin. Sehingga pada waktu pengecoran tidak mengakibatkan pemisahan antara kerikil dan spesinya. 8. Kecuali ada penyetopan/pemotongan oleh hubungan (Joints), semua penuangan beton harus selalu kira-kira berlapis-lapis horizontal dan umumnya tebalnya tidak lebih dari 50cm. direksi mempunyai hak untuk mengurangi tebal tersebut apabila pengecoran dengan tebal lapisan-lapisan 50 cm tidak dapat memenuhi spesifikasi-spesifikasi ini. Semua pertemuan/sambungan dan hubungan konstruksi dengan permukaan beton, harus dibuat menerus dan rata atau tegak dan jika tidak ditentukan didalam kontrak, jumlah dan lokasi dari hubungan konstruksi harus dimintakan persetujuan Direksi. 9. Pengecoran beton tidakdiperkenankan selama hujan deras atau lama sedemikian hingga spesi/mortel terpisah dari agregat kasar. 10. Ember-ember beton yang dipakai harus sanggup menuang dengan tepat pada slump yang rendah dan memenuhi syarat-syarat campuran pada mana mekanisme pembuangan harus dibuat dengan kapasitas sedikitnya 0,035 m3 sekali tuang. Ember beton harus mudah untuk diangkat/diletakkan dengan alat-alat lainnya dimana diperlukan, terutama bagi lokasi yang terbatas. 11. Keadaan Contruction Joints harus mendekati horizontal jika tidak ada ketentuan lain dari yang ditentukan pada gambar atau diperintahkan oleh Direksi. 12. Setiap lapisan beton harus dipadatkan sampai kepadatan yang mungkin. Sehingga ia bebas dari kantong-kantong kerikil, dan menutup rapat-rapat pada semua permukaanpermukaan dari cetakan dan material yang diletakkan. Dalam pemadatan setiap lapisan dari beton, kepala, alat penggetar harus mengenal bagian atas dari lapisan yang terletak dibawah. 2.28. Waktu dan cara-cara pembukaan cetakan 1. Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus dikerjakan dengan hatihati untuk menghindarkan kerusakan pada beton. Segera sesudah cetakan-cetakan dibuang, permukaan beton harus diperiksa dengan hati-hati. Permukaan-permukaan yang tidak beraturan harus segera diperbaiki samai disetujui direksi. 2. Umumnya diperlukan waktu minimum dua hari sebelum cetakan dibuka untuk dinding-dinding yang tidak bermuatan dan cetakan-cetakan samping lainnya ; tujuh hari untuk dinding-dinding pemikul dan saluran serta 14 hari untuk dek-dek jembatan. 2.29. Perawatan (Curing)
104
1. Semua beton harus dirawat (cured) dengan air seperti yang ditentukan disini. Direksi berhak menentukan cara perawatan bagaimana yang harus digunakan pada bagianbagian pekerjaan. 2. Beton harus tetap basah paling sedikit 14 hari terus-menerus (segera sesudah beton cukup keras untuk mencegah kerusakan) dengan cara menutupnya dengan bahan yang dibasahi air atau dengan pipa-pipa berlubang-lubang, penyiram mekanis, atau dengan cara-cara yang disetujui yang akan menjaga agar permukaan selalu basah. Air yang digunakan dalam perawatan (curing) harus memenuhi maksud-maksud spesifikasispesifikasi air untuk campuran beton. 2.30. Perlindungan (Protection) Penyedia jasa harus melindungi semua beton terhadap kerusakan-kerusakan sebelum penerimaan terakhir oleh direksi. Permukaan beton yang terbuka kecuali permukaan-permukaan yang tertutup oleh white pigmented sealing compound, harus dilindungi terhadap sinar matahari yang langsung paling sedikit tiga hari sesudah pengecoran. Perlindungan semacam itu harus dibuat efektif dan dapat dilaksanakan sesudah pengecoran beton tanpa cetakan atau sesudah pembukaan cetakan-cetakan. 2.31. Penyelesaian-penyelesaian dan Penyempurnaan 1. Penyempurnaan-penyempurnaan beton harus dilaksanakan oleh tukang yang ahli dan disesuaikan oleh Direksi. Permukaan-permukaan beton akan diuji/dites oleh direksi dimana perlu untuk menentukan apakah ketidakteraturan permukaan berada dalam batas-batas yang ditentukan disini. Offiset yang disebabkan oleh pemindahan atau penempatan cetakan yang salah yang membentuk garis-garis, yang disebabkan marta kayu lepas pada cetakan atau kerusakan lain dari kayu, akan dianggap sebagai ketidakteraturan dan akan diuji menggunakan pengukuran langsung. Semua ketidak teraturan lainnya dianggap sebagai ketibakteraturan yang gradual dan akan diperiksa sengan mempergunakan template, terdiri dari alat dengan pinggiran yang lurus atau melengkung untuk permukaan yang mlengkung. Panjang template tersebut harus 1,5 m untuk pengujian permukaan haisl cetakan dan 3m untuk permukaan yang tidak pakai cetakan. Sebelum menyerahkan pekerjaannya, Penyedia jasa harus membersihkan semua permukaan yang terbuka dari kerak-kerak dan karat yang tidak tampak kecuali bila ditentukan secara lain. 2. Permukaan dalam yang tidak bercetakan harus dibuat miring untuk drainage seperti ditunjukkan pada gambar-gambar atau sebagaimana diperintahkan oleh direksi. Bila tidak ditentukan secara lain tingkat-tingkat penyelesaian untuk permukaan yang tidak bercekatan adalah sebagai berikut : a. Permukaan yang tidak bercetakan akan ditutup dengan urugan (backfill) atau dengan beton harus diselesaikan dengan meratakannya secara memuaskan dan penambalan untuk menghasilkan permukaan yang sama. b. Penyelesaian dengan sendok baja yang keras (hard steel trowel), harus dipakai terhadap permukaan yang tidak bercetakan yang terbuka atau mudah terkena air yang mengalir, kecuali permukaan dek jembatan yang akan menjadi jalan lalu lintas orangorang berjalan kaki atau kendaraan harus diselesaikan dengan memakai tangan atau perlengkapan yang digerakkan dengan mesin. Peralatan dan troweling harus dimulai segera sesudah permukaan yang diratakan telah cukup keras menghasilkan permukaan yang bebas dari bekas-bekas plesteran dan harus sama dalam susunannya. Ketidakrataan pada permukaan, tidak diperkenankan lebih dari 6 mm untuk ketidakrataan yang gradual dan bekas-bekas pahatan. 2.32. Perbaikan Permukaan Beton 1. Bila sesudah pembukaan cetakan ada beton yang tidak menurut gambar atau ternyata ada permukaan yang rusak atau keluar dari garis sesuai dengan spesifikasi ini, harus dibuang dan diganti oleh Kontrktor atas bebannya sendiri kecuali jika direksi
105
memberikan iinnya untuk menambal tempat yang rusak, dalam hal mana penambalan harus dikerjakan seperti yang telah tercantum dalam pasal-pasal tersebut. 2. Kerusakan yang memerlukan pembongkaran dan perbaikan ialah yang terdiri dari sarang kerikil, kerusakan karena cetakan, lobng-lobang karena keropos, lubang-lubang baut, ketidak rataan oleh pengaruh sambungan-sambunag cetakan dan bergeraknya cetakan. Ketidakrataan dan bengkok harus dibuang dengan pemahat atau dengan alat lain dan seterusnya digosok dengan batu gurinda. Semua lobang harus terus-menerus dibasahi selama 24 jam sebelum dicor, dan seterusnya disempurnakan. 3. Jika menurut pendapat direksi hal-hal yang tidak sempurna pada bagian bangunanbangunan yang akan terlihat sedemikian, sehingga dengan penambahan saja akan menghasilkan sebuah dinding yang tidak memuaskan kelihatannya, Penyedia jasa diwajibkan untuk menutupi saluran dinding (dengan spesi plester) demikian juga dinding yang berbatasan (yang bersambungan), sesuai dengan intruksi dari direksi. 4. Cacat lubang-lubang baut angker dan tempat cukilan dari sarang kerikil yang akan diperbaiki, harus diisi dengan spesi/mortel tambalan yang kering yang disusun dari satu bagian semen Portland dengan dua bagian pasir beton bersama denag bahan pengisi yang susut, yang disetujui oleh direksi, dalam jumlah yang diperinci oleh pabrik, dan dengan air yang cukup sehingga sesudah bahan-bahan spesi dicampur akan melekat sama lain dan apabila diremas-remas menjadi bola dan ditekan dengan tangn tidak akan mengeluarkan air. Spesi penambal harus dikerjakan dengan lapisan-lapisan yang tipis dan selalu dipadatkan dengan alat yang cocok. Ketelitian diharapkan pada pengisian baut-baut angker dan lubang-lubang pipa hingga seluruhnya dapat diisi penuh dengan spesi yang padat. 2.33. Pengujian Beton 1. Penyedia jasa harus melakukan tes beton sesuai prosedur yang disyaratkan oleh direksi atas biaya penyedia jasa. 2. Bila pengecoran beton untuk bangunan permanen, penyedia jasa harus melaksanakan “Slump Test” pada waktu menuangkan beton. Slump Test harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar. Kecuali diperintahkan lain, slump harus lebih dari 50 mm dan tidak boleh lebih dari 100 mm. 3. Percobaan beton, dari bahan batu dan kandungan air harus dilakukan sesuai dengan prosedur standard diatas persetujuan direksi. Khususnya kubus beton yang dibentuk dalam cetakan yang tidak kurang dari 150 mm kubus. Paling sedikit 6 kubus dibuat dari masing-masing pengecoran untuk diuji, 3 kubus diuji sesudah 7 hari dan 3 kubus sesudah 21 hari. 4. Penyedia jasa harus membuat catatan-catatan untuk tiap pengujian, yang memberikan keterangan secukupnya. Penyedia harus membuat catatan dalam bentuk yang disetujui oleh direksi dalam rangkap tiga, dan menyerahkan pada direksi tidak lebih 3 hari sesudah tiap percobaan selesai dilaksanakan. 2.34. Pemasangan Tiang Pancang Beton (Mini pile) Tiang pancang beton yang digunakan memiliki ukuran 0,2x0,2 m dan merupakan produk pabrikan. Tiang pancang beton dipasang sebelum pekerjaan pasangan batu kali dan berfungsi untuk menahan pasangan agar tidak turun kedalam saluran. Pemancangan harus dilakukan dengan alat pancang yang dilengkapi dengan alat-alat penumpu sehingga tiang-tiang dapat dipancang dengan tepat dan aman. Dalam memilih alat pancang, penyedia jasa harus sudah memperhitungkan berbagai faktor seperti jenis tiang yang dipancang, kondisi tanah, tempat penempatan alat pancang dan hal lain yang berhubungan dengan pemancangan. Pemancangan tiang harus dikerjakan terus menerus sampai pada kedalaman yang telah disyaratkan pada gambar kerja.
106
GAMBAR
107
108
109
110
111
112
113
114
115
BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Keterangan : 1.
Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2.
Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3.
Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4.
Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5.
Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6.
Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
atas
kesalahan
(a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.
116
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
NAMA PEKERJAAN
: REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI : Rehab. Plengs. Avour Kali anyar Ds. Semampir Kec. Sedati
TAHUN ANGGARAN
:2015
LOKASI
: Kec.Sedati
KEGIATAN
No I 1
Uraian Pekerjaan
Vol
Sat
PEKERJAAN PENDAHULUAN Persiapan - Sosialisasi
1,000
ls
- Pembersihan dan stripping/kosrekan
1,000
ls
128,000
m'
- Sewa Direksikeet
1,000
ls
2
Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan
1,000
ls
3
Dokumentasi (berupa foto dan CD)
1,000
ls
364,150
m3
- Uitset trase saluran atau pengukuran MC
Subtotal I II
PEKERJAAN TANAH
1
Galian Tanah Biasa sedalam < 1m Subtotal II
III
PEKERJAAN PASANGAN
1
Pembuatan dan pembongkaran kisdam h>1m
38,400
m2
2
Pengeringan/pemompaan air
35,000
Jam
135,880
m3
309,760
m2
64,000
m2
10,400
m2
3
4
Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 4 Pp) Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 2 Pp) Plesteran tebal 1 cm dengan mortar jenis PC-PP tipe S
5
(untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 3 Pp)
6
Pemasangan rubber sheet Subtotal III
IV.
PEKERJAAN BETON
1
Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K 175)
38,400
m3
2
Beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K 125)
2,040
m3
3
Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir
4
Tiang pancang beton bertulang (0,2 x 0,2 x 2) m
1.843,900 43,000
kg bh
Harga Sat
Jml Harga
117
5
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 9 mm
20,400
m2
Subtotal IV Jumlah Total PPn 10% Total Dibulatkan
118
REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
NAMA PEKERJAAN
: REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI : Rehab. Plengs. Avour Kali anyar Ds. Semampir Kec. Sedati
TAHUN ANGGARAN
:2015
LOKASI
: Kec.Sedati
KEGIATAN
NO I II III IV
URAIAN PEKERJAAN PEKERJAAN PENDAHULUAN PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN BETON
JUMLAH HARGA
Jumlah PPn 10% Total Dibulatkan Terbilang :
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
119
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) a.
Daftar Harga Upah, Bahan, dan Peralatan
Harga Upah minimum Rp. 80.000,00/hari
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan harga BBM non subsidi No. I.
II.
III.
Upah, Bahan, Peralatan Upah 1. Mandor 2. Operator 3. Tukang 4. Pekerja 5. ………. 6. dst Bahan 1. Batu Kali 2. Semen 3. Pasir 4……. 5…. dst Peralatan 1. Molen (sewa) 2. sekrop 3. ….. 4. … dst
Satuan
Orang/hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari ………..
3
Harga (Rp)
Rp …… Rp …… Rp …… Rp …… ….
M Kg 3 M …….. ……
Rp …… Rp …… Rp ……
Unit / hari buah
Rp …… Rp ……
120
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Uitset trase saluran atau pengukuran MC
SATUAN
:
M'
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
II
TENAGA
1
Juru Ukur
OH
0,0040
......
......
2
Pekerja
OH
0,0120
......
......
III
ALAT
1
Waterpass/Theodolith
sewa-hari
0,0040
......
......
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
V
Biaya umum dan keuntungan
VI
Harga satuan pekerjaan - m' (IV + V)
...... ...... ......
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Galian Tanah Biasa sedalam < 1m
SATUAN
:
M3
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
II
TENAGA
1
Mandor
OH
0,0563
......
......
2
Pekerja
OH
0,5630
......
......
III
ALAT
1
Alat bantu
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m3 (IV + V)
......
121
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Pembuatan dan pembongkaran kisdam, h > 1m (dipakai 2 kali)
SATUAN
:
M2
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
Gedeg bambu
M2
0,400
......
......
2
Bongkotan Bambu
Btg
1,600
......
......
3
Terpal plastik
M2
2,000
......
......
4
Kawat tali
Kg
0,370
......
......
II
TENAGA
1
Mandor
Org/hr
0,038
......
......
2
Tukang
Org/hr
0,038
......
......
3
Pekerja
Org/hr
0,684
......
......
III
ALAT
1
Alat Bantu
Ls
1,000
......
......
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m2 (IV + V)
......
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Pengeringan / pemompaan air
SATUAN
:
Jam
Sewa Pompa :
Rp. .......... /hr
No.
Macam Pekerjaan
Harga Satuan
Satuan
Kuantitas
Jumlah Harga
Ltr
0,500
......
......
I
BAHAN
1
Solar
II
TENAGA
1
Mekanik
org
0,125
2
Pekerja (Pembantu mekanik)
org
0,125
...... ......
...... ......
III
ALAT
1
Pompa
Jam
0,125
......
......
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - jam (IV + V)
......
122
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 4 PP)
SATUAN
:
M3
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
Batu kali
m3
1,2000
......
......
2
Pasir pasang
m3
0,5200
......
......
3 II
Portland Cement TENAGA
kg
163,0000
......
......
1
Mandor
OH
0,2700
......
......
2
Tukang batu
OH
0,9000
......
......
3
Pekerja
OH
2,7000
......
......
III
ALAT
1
Molen
Sewa-hari
0,0020
......
......
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m3 (IV + V)
......
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M ( Untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 2 PP)
SATUAN
:
M2
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
Pasir pasang
m3
0,0120
......
......
2 II
Portland Cement TENAGA
kg
6,3400
......
......
1
Mandor
OH
0,0300
......
......
2
Tukang batu
OH
0,1500
......
......
3
Pekerja
OH
0,3000
......
......
III
ALAT
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m2 (IV + V)
......
123
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Plesteran tebal 1 cm dengan mortar jenis PC-PP tipe S ( Untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 Pc : 3 PP)
SATUAN No.
:
M2
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
Pasir pasang
m3
0,0160
......
......
2 II
Portland Cement TENAGA
kg
5,8400
......
......
1
Mandor
OH
0,0300
......
......
2
Tukang batu
OH
0,1500
......
......
3
Pekerja
OH
0,3000
......
......
III
ALAT
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m2 (IV + V)
......
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Beton mutu f'c = 14.5 Mpa (K175) Slump (12+2) cm, w/c = 0.66
SATUAN No.
:
M3
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
PC/ Portland Cement
kg
326
......
......
2 3
PB/ Pasir Beton ; Mj = 1,4 t/m3
m3
......
......
Batu pecah 2/3 cm ; Mj=1,8 t/m3
m3
0,543 0,572
......
......
II
TENAGA
1
Mandor
OH
0,1320
......
......
2
Tukang batu
OH
0,1890
......
......
3
Pekerja
OH
1,3230
......
......
III
ALAT Sewa-hari
0,2500
......
......
1
Molen
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m3 (IV + V)
......
124
NO. JENIS PEKERJAAN URAIAN PEKERJAAN
: :
Beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K125) Slump (12+2) cm, w/c = 0.78
SATUAN No.
:
M3
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
PC/ Portland Cement
kg
276
......
......
2 3
PB/ Pasir Beton ; Mj = 1,4 t/m3
m3
......
......
Batu pecah 2/3 cm ; Mj=1,8 t/m3
m3
0,591 0,562
......
......
II
TENAGA
1
Mandor
OH
0,1320
......
......
2
Tukang batu
OH
0,1890
......
......
3
Pekerja
OH
1,3230
......
......
III
ALAT Sewa-hari
0,2500
......
......
1
Molen
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m3 (IV + V)
......
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Pembesian 100 kg dengan besi polos atau ulir
SATUAN
:
Kg
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
Besi beton
kg
105,00
......
......
2 II
Kawat tali TENAGA
kg
1,50
......
......
1
Mandor
OH
0,0700
......
......
2
Tukang
OH
0,7000
......
......
3
Pekerja
OH
0,7000
......
......
III
ALAT
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan Harga satuan pekerjaan - 100 kg (IV + V)
......
Harga satuan pekerjaan - kg (VI / 100)
......
VI VII
......
125
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 9 mm
SATUAN
:
M2
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
I
BAHAN
1
Multiflex 9 mm
lbr
0,2450
......
......
2
Kaso 5/7
m3
0,0135
......
......
3
Paku
kg
0,2500
......
......
4 II
Minyak bekisting TENAGA
lt
0,2000
......
......
1
Mandor
OH
0,0500
......
......
2
Tukang
OH
0,2500
......
......
3
Pekerja
OH
0,5000
......
......
III
ALAT
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m2 (IV + V)
......
NO. JENIS PEKERJAAN
:
URAIAN PEKERJAAN
:
Tiang pancang beton bertulang (20x20 cm)
SATUAN
:
m'
No.
Macam Pekerjaan
Satuan
Kuantitas
Harga Satuan
Jumlah Harga
M’
1,0300
......
......
I
BAHAN
1
Tiang pancang beton 20x20 cm
II
TENAGA
1
Mandor
OH
0,0210
......
......
2
Tukang
OH
0,0263
......
......
3
Pekerja
OH
0,2104
......
......
III
ALAT
1
Tripod
Sewa-hari
0,0526
......
......
2
Hammer 1-2 ton (manual)
Sewa-hari
0,0526
......
......
IV
JUMLAH (bahan + tenaga + alat)
......
V
Biaya umum dan keuntungan
......
VI
Harga satuan pekerjaan - m (IV + V)
......
126
BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
[kop surat K/L/D/I] Nomor : __________ Lampiran : __________
__________, __ __________ 20__
Kepada Yth. __________ di __________ Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________ Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP. __________ Tembusan Yth. : 1. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 2. ____________ [APIP K/L/D/I] 3. ____________ [Pokja ULP] ......... dst
127
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
[kop surat satuan kerja K/L/D/I] SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________ Yang bertanda tangan di bawah ini: _______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; berdasarkan Surat Perjanjian __________ __________, bersama ini memerintahkan:
nomor
__________
tanggal
_______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________ selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuanketentuan sebagai berikut: 1. Macam pekerjaan: __________; 2. Tanggal mulai kerja: __________; 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak; 4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________ 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
__________, __ __________ 20__ Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan] [nama lengkap]
128
[jabatan] NIP: __________ Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama __________
[tanda tangan] [nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]
129
A. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN Jaminan Pelaksanaan dari Bank
[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:
YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
130
4.
5. 6.
Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabenda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal
: _____________ : _____________
[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
________________
[Nama dan Jabatan]
131
Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan
[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________
Nilai: ___________________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp.6000,00
132
_____________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]
__________________
[Nama dan Jabatan]
133
Jaminan Uang Muka dari Bank
[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:
YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabenda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
134
6.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal
: _____________ : _____________
[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
________________
[Nama dan Jabatan]
135
Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan
[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA Nomor Jaminan: __________________
Nilai: ___________________
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak. 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN
PENJAMIN Materai Rp.6000,00
136
_____________________ [Nama dan Jabatan] Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]
__________________ [Nama dan Jabatan]
137
Jaminan Pemeliharaan dari Bank
[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________ Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat] untuk selanjutnya disebut:
PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama : ___________________________________ [nama PPK] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:
PENERIMA JAMINAN
sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama : _____________________________ [nama penyedia] Alamat : _______________________________________________ selanjutnya disebut:
YANG DIJAMIN
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabenda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
138
6.
Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal
: _____________ : _____________
[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]
________________
[Nama dan Jabatan]
139
Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan
[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________
Nilai: ___________________
7. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) 8. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. 9. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ 10. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. 11. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. 12. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 13. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]
TERJAMIN
Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ PENJAMIN Materai Rp.6000,00
_____________________ [Nama & Jabatan]
__________________ [Nama & Jabatan]
