IMPLEMENTASI PILIHAN LEGISLATIF DAN PILIHAN PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF MAṢLAHAH (PERBANDINGAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008)
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
DISUSUN OLEH: AHMAD RIYANTO NIM: 11370010 DOSEN PEMBIMBING: PROF. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A NIP: 19490521 198303 1 001 JURUSAN SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015
ABSTRAK Ahmad Riyanto. Implementasi Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Perspektif Maslahah (Perbandingan Atas UU 42/2008). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015. Latar belakang penelitian ini adalah permohonan uji materi oleh Effendi Gazali menurutnya Menurut Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pemilu dilaksanakan secara LUBER dan JUDIL setiap 5 tahun sekali dan dalam satu tarikan nafas, untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Pres dan Wapres. Tetapi UU tersebut telah diimplementasikan menyimpang oleh pembuat UU, dengan diberlakukannya norma pasal 3 ayat (5) 42/2008 yang berbunyi Pemilu Pres/Wapres dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif. Norma pasal 3 ayat (5) terebut jelas-jelas menghalangi spirit pelaksanaan Pemilu serentak. Sehingga banyak hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah dirugikan. Maka norma pasal 3 ayat (5) tersebut harus dahapuskan dan dinyatakan tidak mempunnyai kekuatan hukum mengikat. kemudian tanggal 23 januari 2014 MK mengabulkan permohonan uji materi tersebut dengan putusan No. 14/PUU-XI/2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan langsung terjun kelapangan ke KPU. KPU adalah lembaga negara yang berwenang menyelenggarakan rezim Pemilu. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu proses Pengumpulan datanya dari leteratur-literatur terhadap permasalahan yang menggambarkan keadaan, kemudian menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan proses perbandingan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pemilu serentak dan bagaimana Pemilu tersebut ditinjauan dari perspektif maslahah? Kenapa ditinjau dari perspektif maslahah, karena menurut para ulama setiap peraturan atau undang-undang dalam proses pembentukannya harus melihat sisi kemaslahatan umat agar perpu atau UU tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman selanjutnya serta sesuai dengan cita-cita negara republik Indonesia. KPU berpendapat bahwa Pemilu serentak sangat baik dan lebih efisien serta dapat meminimalisir konflik, kemudian untuk tahapan-tahapan Pemilu serentak KPU belum menetapkan secara pasti, karena masih dalam pembahasan dan juga menunggu kepastian hukum UU Pemilu Legislatif dan Presiden. Hal selanjutnya adalah tinjauan maslahah, maslahah melihat ke-2 sistem Pemilu baik secara terpisah atau serentak sama-sama mengandung kemaslahatan. Pemilu secara terpisah dapat dikatakan maslahah juga pada zamannya dengan bukti membawa kemajuan berbangsa dan bernegara sampai saat ini, tetapi dengan kemajuan saat ini, kiranya Pemilu secara serentak yang sangat dibutuhkan, karena lebih mendorong kemaslahatan masyarakat.
MOTTO
Jadilah Pemimpin, Dan Perfikirlah, Bahwa Dipojok Sana Terdapat Banyak Orang Yang Membutuhkan Fikiran, Tenaga, Pengorbanan Dan Pengabdian Kita. (Tri Rismaharini: Walikota Surabaya)
vi
PERSEMBAHAN
Karya ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua tercinta dan tersayang Adik-adik tersayang Sahabat-sahabat motivator dan penyemangat penulis Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. I.
Konsonan Tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin tidak
Nama
ا
Alif
ب
Ba‟
B
Be
ت
Ta‟
T
Te
ث
Sa‟
Ś
es (dengan titik diatas)
ج
Jim
I
Je
ح
Ha‟
H
ha (dengan titik di bawah)
خ
Kha‟
Kh
ka dan ha
د
Dal
D
De
ذ
Żal
Ż
zet (dengan titik di atas)
ر
Ra‟
R
Er
ز
Za‟
Z
Zet
س
Sin
S
Es
ش
Syin
Sy
es dan ye
ص
Sad
Ş
es (dengan titik di bawah)
ض
Dad
D
de (dengan titik di bawah)
ط
Ta‟
ț
te (dengan titik di bawah)
ظ
Za‟
Z
zet (dengan titik di bawah)
ع
„Ain
„
koma terbalik di atas
غ
Gain
G
Ge
ف
Fa‟
F
Ef
dilambangkan
viii
tidak dilambangkan
II.
ق
Qaf
Q
Qi
ك
Kaf
K
Ka
ل
Lam
L
„el
م
Mim
M
Em
ن
Nun
„n
„en
و
Waw
W
W
ه
Ha‟
H
Ha
ء
Hamzah
„
aposrof
ي
Ya‟
Y
Ye
Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap متعددة
Ditulis
muta’addidah
ع ّدة
Ditulis
‘iddah
III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h” حكمة
Ditulis
ḥikmah
جسية
Ditulis
Jizyah
b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h كرامة انونيبء
Ditulis
Karãmah al-auliyã
c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t زكبةانفطر
Ditulis
ix
Zãkah al-fiţri
IV. Vokal Pendek ---َ---
Fathah
Ditulis
A
---َ---
Kasrah
Ditulis
I
---َ---
Dammah
Ditulis
U
V. Vokal Panjang Fathah 1 berharkat
diikuti
Alif
Tak
جبههية
Ditulis
Jãhiliyah
Fathah diikuti Ya‟ Sukun 2 (Alif layyinah)
تىسى
Ditulis
Tansã
3 Kasrah diikuti Ya‟ Sukun
كريم
Ditulis
Karǐm
فروض
Ditulis
Furūḍ
Dammah 4 Sukun
diikuti
Wawu
VI. Vokal Rangkap 1
Fathah diikuti Ya‟ Mati بيىكم
2
Fathah diikuti Wawu Mati قول
Ditulis
Ai
Ditulis
Bainakum
Ditulis
Au
Ditulis
Qaul
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof ااوتم
Ditulis
a’antum
أع ّدت
Ditulis
‘u’iddat
نئه شكرتم
Ditulis
la’in syakartum
x
VIII. Kata Sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qomariyah انقران
Ditulis
al-Qur’ãn
انقيبش
Ditulis
al-Qiyãs
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf „l’ (el) nya. انسمبء
Ditulis
as-Samã’
انشمس
Ditulis
asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat ذوي انفروض
Ditulis
Żawi al-furūd
اهم انسىة
Ditulis
ahl as-sunnah
xi
KATA PENGANTAR
ِ ٰ ب ِْس ِم ه اّلل َّالر ْ هْح ِن َّالر ِح ْي ا شهد أ ن ال إ له إ ال ا ّٰلله و٠الحمد ّٰلله ر ب ا لعا لمين و به نستعين على أ مو ر ا لد نيا و ا لد ين و ا لصال ة و ا لسال م على أ شر ف ا أل٠ و أ شهد أ ن محمد ا عبده و ر سو له٠حده ال شر يك له ۞ نبيا ء و ا لمر سلين و على آ له و أ صحا به أ جمعين Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahn-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir (Skripsi) ini tepat pada waktunya, guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Jurusan Siyasah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu. Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasah beserta staf pengajar dan karyawan fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
xii
3. Bapak Farid B. Siswantoro (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas KPU DIY) sebagai Narasumber dari KPU DIY dalam penelitian yang dilakukan penulis. 4. Bapak dan Ibuku tercinta, saudara-saudaraku tersayang yang selalu menjadi pemicu semangat untuk berkarya baik moril maupun materiil. Terimakasih doa dan ketulusannya. 5. Sahabat-sahabat seperjuanganku jurusan Siyasah angkatan 2011 dan Grup KKN 83KT105, kalian semua adalah bagian kenangan termanis dan semoga kelak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. 6. Sahabat-sahabat “Idiot”, yang selalu membangkitkan, memacu kemajuanku dan berjuang bersama dalam segala hal, meskipun kita kurang sadar tapi kita masih bisa saling menyadarkan, Terimakasih. Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka Penulis hanya dapat menucapkan terimakasih dan berdoa semoga mereka mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan serta penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, tentunya demi kesempurnaan dikemudian hari.
Yogyakarta, 5 Mei 2015 16 Rajab 1436
Ahmad Riyanto 11370010
xiii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ABSTRAK ...................................................................................................................ii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ...........................................................................iii SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ......................................................iv HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………..v HALAMAN MOTTO .................................................................................................vi PERSEMBAHAN .....................................................................................................vii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....................................................viii KATA PENGANTAR ...............................................................................................xii DAFTAR ISI ............................................................................................................xiv DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .........................................................................xv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………...………………........…...………1 B. Pokok Masalah ………………………………...…………...………........…..13 C. Tujuan Dan Kegunaan ………………………………...…………..................13 D. Telaah Pustaka ………………………………………………...…..................14
xiv
E. Kerangka Teori …………………………………………………………........16 F. Metode Penelitian ………………………………………………………........24 G. Sistematika Pembahasan ………………………………………….................26 BAB II SEJARAH PEMILU LEGISLATIF, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA A. Sejarah Singkat Pemilihan Umum Legislatif……………...............................25 1. Masa Liberal ……………………………………………...………….....25 2. Masa Orde Baru ………………………………………………...…....…27 3. Masa Reformasi ………………………………………………………...28 B. Sejarah Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden …..…...….. ..........33 1. Pemilihan Umum Tahun 2004……………………………………..........36 2. Pemilihan Umum Tahun 2009………………………………………......38 3. Pemilihan Umum Tahun 2014………………………………………...39 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PUU-XI/2013 A. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.......……......42 B. Kewenangan Mahkamah konstitusi ………………………………….............48 C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013………….......52 1. Landasan, Kekuatan dan Akibat Hukum Putusan MK ............................52 2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013…......62
xv
BAB IV IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK PERSPEKTIF MAṢLAHAH A. Konsep Pemilihan Umum Secara Serentak .....................................................73 1. Konsep Sistem Pemilihan Umum ............................................................73 2. Konsep Pemilihan Umum Secara Serentak..............................................88 B. Implemintasi Dan Tatacara Pemilu Serentak Tahun 2019……...….............95 1. Pra Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak ...............................95 2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak ...............96 3. Analisis Pemilu Serentak........................................................................107 C. Pemilihan Umum Perspektif Maslahah ......................................................112
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan. ...……...…………...………………………...………………....123 B. Saran-saran ……......………………………...…..…………………………..124
xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Tabel 2.1 Komponen Sistem Pemilihan Umum Dan Peserta Pemilihan Umum…....31 Tabel 2.2 Jumlah Kursi yang Dipilih langsung Oleh rakyat ......................................31 Tabel 2.3 Hasil Pemilihan Umum DPR .....................................................................32 Tabel 2.4 Peserta Pemilu Calon Presiden Periode 2004-2009 Putaran Ke-1 ............37 Tabel 2.5 Peserta Pemilu Calon Presiden periode 2004-2009 Putaran Ke-2 ............ 38 Tabel 2.6 Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden Periode 2009-2014 ..................39 Tabel 2.7 Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden Periode 2014-2019 ..................40 Tabel 2.8 Hasil Pemilihan Umum Calon Presiden Periode 2014-2019 .....................41 Tabel 4.1 Contoh Perhitungan Kursi Sistem Proporsional ....................................... 74 Tabel 4.2 Dua Kubu Sistem Distrik ...........................................................................76 Tabel 4.3 Keunggulan Sistem Pemilu Distrik Dan Proporsional ..............................77 Tabel 4.4 Kecendrungan Yang Terjadi Akibat Kedua Sistem Pemilu ......................78 Tabel 4.1 Perbedaan Antara Pemilu Tidak Serentak Dengan Pemilu Serentak .....110 Gambar 4.1 Denah TPS Pemilu anggota Legislatif serta Pres/Wapres .....................79 Gambar 4.2 Pelaksanaan Pemilu Secara Serentak .....................................................86
xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
tahun
1945
menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah menyelengarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif (DPR, DPRD dan DPD) yang dilaksanakan secara Demokratis dan beradab melalui partisipasi Rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPRD. Setelah amandemen keempat Undang-undang dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden disepaki untuk dilakukan langsung oleh rakyat yang semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam norma Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden juga berubah dari norma konstitusi yang lama, yang hanya menyebutkan “orang Indonesia asli” menjadi “seorang warganegara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,” dan seterusnya sebagaimana bunyi norma Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sementara tatacara pencalonan dan
1
2
pemilihannya disebutkan dalam Norma Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945.1 Dalam sejarah Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan 11 kali pemilihan anggota legislatif yaitu semenjak 29 september 1955, 3 juli 1971, 2 mei 1977, 4 mei 1982, 23 mei 1987, 9 juni 1992, 29 mei 1997, 7 juni 1999, 5 april 2004, 8 juli 2009 dan 9 april 2014. Sedangkan Pemilu Presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2004, 2009 dan pada 9 juli 2014. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tersebut merupakan perluasaan hak politik rakyat. Dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat tidak saja akan membuat rakyat dapat secara langsung menentukan sendiri Presiden dan wakil Presiden yang diinginkan, namun pada saat yang sama juga akan semakin memperkuat legitimasinya, karena mandat atas kekuasaanya diperoleh secara langsung dari rakyat Undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU 23/2003 tetapi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Undang-undang tersebut diganti dengan UU 42/2008 1
Suparman Marzuki, Pemilihan Umum 2004 Dan Eksperimen Demokrasi, (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2005), hlm. 27 2
Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Di_Indonesia., Akses 5 Mei 2014
3
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Setelah ditetapkannya UU 42/2008 tersebut, banyak dari kalangan aktifis, politisi, masyarakat sipil dan akademisi yang berpendapat bahwa Undang-undang tersebut terdapat beberapa norma didalam Pasal-Pasal yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 seperti yang dilakukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D., M.Si., seorang seniman, politisi dan perwakilan masyarakat sipil, (selanjutnya di sebut Pemohon). Dengan Duduk perkara: 1. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal 10 Januari 2013 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 37/Pan. Mahkamah Konstitusi/2013 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 22 Januari dengan Nomor 14/PUU-XI/2013. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi a. Bahwa pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1 dan 2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2) Pasal 22E ayat (1 dan 2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; b. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-
4
undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa dalam permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, agar seorang atau pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)-Nya selaku pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa “Permohonan adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang”, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia (termasuk orang yang mempunnyai kepentingan yang sama); b. Kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Permohon akhirnya menyimpulkan faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan Negara Indonesia antara lain: 1. Politik Transaksional yang terjadi berlapis-lapis, umumnya antara partai politik dengan individu yang berniat menjadi pejabat publik, serta antara partai politik untuk pengisian posisi pejabat publik tertentu.
5
2. Biaya politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donatornya serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya. 3. Politik uang yang meruyak. Akibat politik transaksional diantara elit politik dan para calon pejabat publik disertai penghamburan biaya politik yang berlebihan, akhirnya berlanjut dengan strategi instan “membeli suara publik” dan hal ini pada sisi lain dilihat sebgai kesempatan oleh sebagian pejabat publik untuk juga melibatkan diri dalam politik uang (Money Politik), baik untuk ikut serta dalam aneka acara kampanye dan pencitraan maupun untuk menawarkan pilihannya dalam suatu pemilihan. 4. Korupsi politik yang memperlihatkan fenomena (poros) pembiayaan politik partai dikaitkan dengan komisi dari anggaran proyek kementrian dan lembaga yang umumnya dibahas/diputus di badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. 5. Tidak ditegakkan atau diperkuatnya sistem Presidensial yang sesungguhnya. Didalam sistem pemerintahan Presidensial terdapat beberapa prinsip, anatara lain: a. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan (Eksekutif). b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) karena pemerintah dan parlemen sejajar. c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.
6
d. Eksekutuf dan legislatif sama-sama kuat.3 Sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah sistem Presidensial. Beberapa ciri penting sistem Presidensial di Indonesia antara lain: 1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. (Vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). 2. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. (Vide Pasal 6A ayat (1) UUD 1945). 3. Masa jabatannya tertentu. (Vide Pasal 7 UUD 1945). Pemohon berpendapat, bahwa Original Intent4 Pasal 22E ayat (1 dan 2) UUD 1945, dapat ditemukan ketika anggota MPR yang menyusun perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilu memang dimaksudkan untuk diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPRD, DPD serta Presdien dan Wakil Presiden. Dalam risalah sidang-sidang panitia Ad Hoc 1 dengan jelas muncul kata-kata “Pemilihan Umum Bareng-bareng”.”Pemilihan Umum Serentak” serta istilah yang lebih spesifik “Pemilihan Umum Lima Kotak”. Memang dalam sidang selanjutnya terdapat juga perbedaan pendapat atau perdebatan, namun 3
Moh. Mahmud M.D, Dasar Dan Struktur Katatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993), hlm. 83 4
Original Intent Tersebut Dapat Kita Lihat Dalam Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 4-8 Nopember 2001, Pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) Tanggal 5 Nopember 2001.
7
semua sepakat untuk menyusun kesimpulan seperti tertera pada Pasal 22E ayat (1 dan 2) yang berbunyi: (1) “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiaplima tahun sekali” dan (2) “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Berdasarkan uraian diatas telah nyata beberapa hak konstitusional pemohon telah dirugikan akibat tidak diselenggarakannya Pemilihan Umum secara serentak sesuai Pasal 22E ayat (1 dan 2) UUD 1945, yakni: 1. Hak konstitusi pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 2. Hak konstitusional pemohon sebagai warga Negara untuk memilih dan dipilih yang telah tegas di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1 dan 3) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Khusuanya terkait dengan Political Efficacy (kecerdasan berpolitik) dan peluang
Presidential
Coattail
yang
menstabilkan pemerintahan Presidensial.
dapat
mengefektifitaskan
dan
8
3. Hak konstitusional pemohon sebagai warga Negara dan bersama seluruh warga Negara lainnya untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik serta sistem perekonomian berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan hak konstitusional warga Negara dari (sebagai ganti) pemborosan APBN/APBD yang digelontorkan untuk melaksanakan Pemilu secara tidak serentak. Berdasarkan riset Pemohon, perhitungan pemborosan penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak serentak berkisar antara 5 hingga 10 trilyun atau antara 20 hingga 26 trilyun. Sementara itu Pasal 28H ayat (1) berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, berbunyi,”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 adalah salah satu bukti bahwa Indonesia menganut negara kesejahteraan (social service state). Dalam kerangka berpikir negara kesejahteraan, negara bukan hanya berurusan dengan masalah pemberian jaminan kepada individu supaya dapat melaksanakan hak-hak politiknya, tetapi juga meliputi berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang bersifat sangat kompleks. Dengan demikian penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan tidak serentak sehingga tidak efisien melanggar atau mengganggu pemenuhan Hak Konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta untuk hidup dalam Sistem Perekonomian Nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan dan berkelanjutan.
9
Namun ternyata, ketentuan-ketentuan konstitusional dan original intent Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut diimplementasikan secara menyimpang oleh pembentuk Undang-undang dengan membuat norma yang bertentangan dengan UUD 1945 melalui UU 42/2008 khususnya Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”.Dengan norma tersebut maka pelaksanaan Pemilu dalam kurun waktu 5 tahun menjadi lebih dari satu kali (tidak serentak) yakni Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, lalu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa oleh karena Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 telah nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan: Pasal 9 yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”; Pasal 12 ayat (1 dan 2) yang berbunyi: “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumuMahkamah Konstitusian bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD”; “Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumuMahkamah Konstitusian oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan”. Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi: “Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum anggota DPR”; Pasal 112 yang berbunyi: “Pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.
10
Secara Mutatis Mutandis bertentangan dengan UUD 1945, karena bertentangan dengan spirit pelaksanaan Pemilihan Umum secara Serentak sesuai UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan: 1. Mahkamah Berwenang untuk mengadili perkara a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Maka Mahkamah Konstitusi Memutuskan, mengadili dan menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian, a. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
11
Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; c. Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan dalam Pemilihan Umum secara serentak maka ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945. 2. Amar
putusan
dalam
angka
1
tersebut
diatas
berlaku
untuk
menyelenggarakan Pemilu tahun 2019 dan Pemilu seterusnya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim Konstitusi pada hari selasa, tanggal 26 Maret 2013 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, 23 Januari 2014. Terhadap putusan ini, satu hakim Konstitusi, yaitu Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion). Dalam suatu pemerintahan terdapat pola hubungan antara peguasa dengan rakyat dimana didalamnya ada batasan antara kekuasaan penguasa dengan kebebasan rakyat. Penguasa harus harus menjamin dan mewujudkan kemaslahatan umat yang di
12
amanatkan kepadanya, sedang pada sisi lain umat harus diberi kebebasaan dalam menuntut, menyalurkan dan menyalurkan hak-hak individunya, termasuk hak politik. Maka dalam proses penyelenggaraan kenegaraan perlu adanya mekanisme yang mengatur tentang pola hubungan ini dan itu bisa terwujud dengan pembagian kekuasaan dimana hak-hak warga Negara, khususnya hak politik bisa diakomondir lewat legislatif dalam menilaia kinerja pemerintah, karena setiap kebijakan kepala Negara harus selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan umat.5 Adapun hasbi mendefinisikan maslahah sebagai sesuatu yang bermanfaat, baik menarik sesuatu atau menghasilkan sesuatu, seperti manfaat dan kebahagiaan atau dengan cara menolak, seperti menjauhkan dari kemudharatan dan penyakit. Menurutnya pula bahwa maslahah harus minimal memuat empat unsur, yaitu menolak kemudharatan, mendatangkan kemanfaatan, menegakkan kebenaran dan keadilan.6 Dari semua variable-variable diatas, yakni pertama tentang Judicial Riview UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Udangundang Dasar 1945. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan ketiga, berkitan dengan maslahah yang dianggap perlu untuk menjadi dasar pembuatan suatu Undang-undang. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dan menganalisis tentang vaiable-variable tersebut ditinjau dari Maṣlahah.
5
Abd Al-Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, Alih Bahasa Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 17 6
Hasbi Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 329
13
B. Pokok Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalah dalam skripsi ini, antara lain: 1. Bagaimana Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUUXI/2013 tentang Pemilihan Umum secara serentak? 2. Bagaimana tinjauan Maṣlahah terhadap Pemilihan Umum di Indonesia? C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya bagi almamater, akademisi dan Politisi Hukum. b. Secara praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan Pemilihan Umum yang lebih berkualitas dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2. Kegunaan a. Untuk mengetahuai bagaimana Implementasi pemilu secara serentak b. Untuk mengetahui Pemilihan Umum yang lebih ber-Maslahah, baik dari segi sistem dan modelnya.
14
D. Telaah Pustaka Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sejauh penelitian penyusun belum banyak menemukan suatu pembahasan tentang UU 42/2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut termasuk suatu putusan yang baru diputuskan dan baru akan diterapkan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun demikian terdapat skripsi yang membahas persoalan mengenai Pemilihan Umum serentak dengan menggunakan studi pada Pemilihan Umum di Provinsi lampung pada tahun 2014. Yakni skripsi yang dibertema “Model Pemilihan Umum legislatif dan eksekutif secara serentak (studi kasus di lampung tahun 2014)” yang ditulis oleh Saiful Ansori lewat bimbingan Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag M.Ag. Dalam sekripsi tersebut penulis menjelaskan Manajemen KPU dalam melaksanakan Pemilihan Umum legislatif dan pilgub secara serentak, Ditinjau dari persepketif siyasah dan lebih khusus lagi penelitian di lakukan di provinsi Lampung.7 Persoalan mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pernah dikaji antara lain dalam skripsi yang disusun oleh Aris Yuliana. Dalam skripsi ini menjelaskan dan menganalisa terhadap Undang-undang Nomor 23 7
Saiful Ansori, Model Pemilihan Umum legislatif dan eksekutif secara serentak (studi kasis di lampung tahun 2014), Diterbitkan di Yogyakarta oleh Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014 dan kemudian menjadi koleksi perpustakaan sejak 6 November 2014.
15
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dari skripsi tersebut dapat ditarik garis besar bahwa sistem pemilihan secara langsung dapat diterapkan, selama tidak mendatangkan mudharat bagi berlangsungnya kepemimpinan seorang presiden. Skripsi Arina Fitria yang dibertema “Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam”. Dari skripsi tersebut dapat digaris besarkan bahwa penulis meneliti sistem pemilihan Presiden 2014 dengan ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan Islam, baik dari segi hukum, syarat calon kepala Negara maupun mekanisme pengakatannya.8 Selanjutnya skripsi Wahidul Kahhar yang bertema “Efektifitas Maṣlahah mursalah dalam penetapan hukum syara”. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa setiap hukum harus berlandaskan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dan mempunnyai efek yang positif sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu hukum.9 Dari sekian tulisan diatas, yang membedakan dari penulisan skripsi ini adalah, penulis meneliti dan membahas tentang Implementasi Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan oleh lembaga Eksekutif (DPR, DPD dan DPRD), Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak. 8
Arina Fitria, Sistem Pemilhan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) 9
Wahidul Kahhar, Efektivitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara, (Thesis, Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003).
16
Oleh karena itu penulis mencoba menghadirkan pembahasan mengenai hal tersebut dan untuk lebih memberikan kontribusi yang memadai maka dalam tulisan skripai ini akan dibahas mengenai UU 42/2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan kaca mata Maslahah. E. Kerangka Teoritik Kesejahteraan kaum demokrasi, apapun jenis dan pangkatnya, tergantung pada satu detail teknis sepele: Undang-undang Pemilihan Umum. Semua hal yang lain tergantung padanya (Jose Ortega y Gasset (filsuf spanyol)). Sejak dua tahun terakhir, pemerintah Indonesia, DPR, Pratai-partai politik,
lembaga
akademisi
dan
organisasi-organisasi
masyarakat
telah
menyelenggarakan berbagai konferensi, seminar, diskusi dan debat publik tentang perubahan sistem pemilu dan pemilu secara serentak di Indonesia. Semua acara tersebut membawa manfaat karena masyarakat kemudian mendapat informasi dan bersentuhan dengan berbagai pendapat yang berlainan tentang sistem Pemilu yang cocok untuk Indonesia. Para pakar, akademisi dan praktisi dari berbagai organisasi-oganisasi baik dari dalam maupun luar negeri menampilkan pendapat dan pemikiran yang berbuga dan berbagai pengalaman serta gagasan dengan masyarakat Indonesia. Sebagai hasil dari dialog serta proses konsultasi yang luas dan intensif ini, pemerintah Indonesia menyusun sebuah
17
Rancangan Undang-undang yang saat ini masih dibahas di tingkat Parlemen untuk kemudian diratifikasi. 10 Mengapa sistem Pemilu begitu penting? Alasannya sangat politisi, sistem Pemilu mempengaruhi: 1. Komposisi badan pemerintahan terpilih (Parlemen, pemerintahan dan sebagainya); 2. Struktur sistem partai politik; 3. Proses pembentukan opini publik dan kehendak pra-pemilih; 4. Kamauan dan kapasitas penduduk untuk berpartisipasi dalam proses politik; 5. Budaya politik disebuah negara. Seperti yang dikatakan diatas bahwa kaum Demokrasi tergantung pada satu hal yakni Undang-undang pemilihan umum. Kemudian lembaga manakah yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut? Lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945; 2. Presiden, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22 ayat (1) UUD 1945; 3. Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945; 10
Pipit R. Kartawidjaja. dkk, Sistem Pemilu Dan Pemilihan Presiden : Suatu Studi Banding, (Indonesia: KIPP Eropa Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS)), hlm. 5
18
4. Lembaga Pemerintah penyusun Perundang-undangan: a. Pemerintah; b. Menteri; c. Lembaga Pemerintah nondepartemen: 1) Badan kepegawaian Negara (BKN) 2) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 3) Badan Urusan Logistik (BULOG) 4) Badan Pusat Statistik (BPS) 5) Badan Intelejen Negara (BIN) d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); e. Direktorat Jendral Departemen; f. Pemerintah Daerah; Penolakan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara mengajukannya secara langsung ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu semua, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Kebijakan Politik, karena kebijakan politik dianggap perlu dan sangat bermanfaat untuk sebagai pijakan oleh pemerintah dalam pembuatan suatu perundangundangan. Selain itu kebijakan politik juga mempengaruhi segala bidang, misalnya, ekonomi, stabilitas negara dan opini publik.
19
1. Pengertian Kebijakan Politik Istilah kebijakan berasal dari dua suku kata yakni, kebijakan dan politik. Menurut James E. Anderson kebijakan adalah serangkaian kebijakan adalah tindakan yang mempunnyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksaakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecah suatu masalah tertentu.11 Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyaitujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaiaan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan atau segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.12 Jadi, kebijakan politk adalah sebuah konsep dan asa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
11
James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3, hlm. 3 12
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 576
20
Dalam pemerintahan negara, berarti suatu sistem konsep resmi yang menjadi landasan atau pedoman perilaku suatu negara. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.13 Dalam penelitian kualitatif, tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisa penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain.14 Peneliti memulai dengan mengumpulkan informasi rinci dan membentuk kategori atau tema hingga muncul sebuah teori atau pola. Penempatan dan perencanaan teori atau pola dalam penelitian adalah untuk membandingkan penelitian dengan penelitian lain. Teori dapat menjadi hasil akhir penelitian kualitatif. Jika teori ditemukan di bagian awal suatu penelitian dapat dipandang sebagai teori yang sedang berkembang. Dalam penelitian ini, penulis penggunakan teori Maslahah al-Ammah.
13
Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Bandung; Mizan. 1996), hlm. 43
14
Rahman Fazlur, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Rajawali. 2001), hlm 89
21
2. Pengertian Maṣlahah al-Ammah Maṣlahah al-Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut Kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.15 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Syari’at Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan Nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, yaitu AlQur’an, al-Hadits, al-Ijma’, al-Qiyas. Maṣlahah al-Ammah ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, Bangsa dan Lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Dalam hubungan ini, maka prinsip syura sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an, surat asy-syuura (42) ayat 38:”...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka...”
15
Wahidul Kahhar, Efektivitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara, (Thesis, Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003), hlm. 23
22
Jika proses syura dimana kemaslahatan umum ditentukan harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana berikut: a. Orang-orang yang duduk didalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan bawah (dhuafa dan mustadhafin). b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut diatas, perlu pola rekroitmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja/bersuara untuk kepentingan rakyat. c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak. d. Kemaslahatan umum yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakankeijakan atau Undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekwen. e. Prinsip tasaraful imam manutun bil mashlahah harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan kesepakan yang telah disepakati bersama.
23
Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujukan dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelajutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus, lembaga pemerintah sebagai pelaksana, maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum. Dalam mewujudkan Maṣlahah al-Ammah harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain atau sekurang-kurangnya memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada upaya mendatangkan maslahah. Dari uraian yang cukup singkat di atas, ada tiga hal yang perlu diperhatikan
dalam
rangka
untuk
mewujudkan
(Maṣlahah
al-Ammah)
kemashlahatan umum: a. Kemashlahatan harus lebih memprioritaskan bagi kepentingan umum, dalam artian, kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam, yaitu al-Qur’an, al-Hadits, al-Ijma’ dan al-Qiyas. b. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomani oleh pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekwen. c. Rakyat wajib memberi dukungan atas terlaksananya hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis terhadap sistem pemerintah. Dengan menggunakan teori Maṣlahah al-Ammah, penulis ingin melihat sejauhmana sistem pemilu di Indonesia menjamin dan mencerminkan
24
kemaslahatan umum, sesuai dengan amanat undang-undang dan untuk kesejahteraan lahir dan batin sitiap warga negara. F. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penelitian mencoba menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian dimana penyusun langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini adalah Kantor komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif16 yaitu proses Pengumpulan datanya dari leteratur-literatur terhadap permasalahan yang menggambarkan keadaan, kemudian menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan proses perbandingan. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan teknik
16
Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47
25
wawancara (interview) dengan cara mengajukan pertanyaan-pertannyaan secara langsung kepada Narasumber. 4. Sumber data Data primer yaitu sumber data yang secara langsung memberikan keterangan atau bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum normatif baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Lembaga-lembaga Negara lainnya.17 Dalam hal ini adalah: a. Undang-Undang Dasar 1945; b. Undang-undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Pesiden; c. Undang-undang 8/2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD dan DPD; d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan untuk menambah data utama (Sekunder) dan literature-literatur lainnya yang membahas hal-hal yang menyangkut penulisan skripsi ini, baik berupa buku, jurnal, artikel dari media atau internet. 5. Analisis Data
17
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141
26
Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan menggunakan data yang dapat menggambarkan keadaan dan kebenarannya. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Wawancara dengan Narasumber kemudian di deskripsikan sehingga sesuai dengan realitas yang sebenarnya. 6. Pendekatan Masalah Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serata peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.18 G. Sistematika Penelitian Dalam menulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas menjadi kedalam beberapa BAB dan sub-bab, yakni: Pada Bab pertama, yaitu bagian pendahulan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, yaitu bagian yang membahas tentang sejarah Pemilihan Umum di Indonesia yang meliputi beberapa masa yakni masa liberal, masa orde baru dan masa reformasi. 18
Bambang Waluyo, Penelitian Dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 31
27
Bab ketiga,yaitu membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Analisis Putusan Nomor 14/Puu-Xi/2013 .Bab keempat, yaitu Implementasi Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif Maṣlahah. Bab kelima, yaitu Bab yang terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saransaran yang ditujukan bagi para akademisi serta seluruh pembaca.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Pemilu serentak lahir karena tuntutan untuk menstabilkan sistem Pemilu, yakni sistem Pemilu campuran serta untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial. Seperti dikatakan sebelumnya Pemilu secara serentak pada mulanya dilaksanakan di Brasil dan terbukti membawa kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara Demokrasi modern dengan cara perwakilan perlu melihat dan menerapkan sistem Pemilu yang paling cocok dan dilaksanakan secara serentak. Menurut KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum, untuk tahapan Pemilu secara serntak belum di tentukan karena masih dalam pembahasan dan menggu kepastian hukum dari UU tentang Pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun dari segi kotak suara terdapat 5 kotak seperti yang dibahas pada sidang ad hoc BP MPR Slamet Effendy Yusuf yang mengemukakan “yang dimaksud Pemilu itu adalah untuk Pemilu DPR, DPD, Pes/wapres dan DPRD. Jadi diletakkan dalam rezim Pemilu” dan diterangkan lebih lanjut secra teknis gambaran pelaksanaan Pemilu terdapat 5 kotak, yaitu “kotak 1 adalah DPR, ke-2 adalah DPD, Ke-3 Presiden dan Wakil Presiden, ke-4 DPRD prov dan ke5 DPRD Kab”.
123
124
Pemilu secara terpisah dapat diakatan membawa kemaslahatan dan membawa kamajuan sampai saat ini, tetapi untuk menjamin kemaslahatan pada zaman sekarang dan zaman selanjutnya kiranya Pemilu secara terpisah harus diubah menjadi Pemilu secara serentak. Tentu saja dalam hal Pemilu serentak harus menjamin kemaslahatan untuk semua orang tidak hanya kaum cendikiawan dan para elit, tetapi harus juga menjangkau kemaslahatan kaum awam dan rakyat golongan bawah. Jadi sistem Pemilu secara terpisah dan Pemilu secara serentak, keduanya membawa kemaslahatan pada zaman-Nya. B. Saran-saran 1. Kebijakan
penggabungan
Pemilu
ini
diharapkan
mendatangkan
kemashlahatan; dan 2. Dapat segera diwujudkan oleh pemerintah dengan pembentukan undang-
undang yang pengatur secara langsung Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu anggota legislatif yang dilakukan secara serentak.
DAFTAR PUSTAKA 1. Kitab Abu Hamid Al-Gazali, Al-Mustaṣfa Min ‘Ilm Al-Uṣul, Beirut: Dar Al-Kutb Al‘Ilmiyyah, t.t Asy-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Mufakat , Makkah: Maktabah Al-Faisiliyyah, t.t. Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004. Fuad Ifram, Munjid Aṭ-Ṭullab, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. Faruzzabadi, Qamus Al-Muhit, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. 2. Buku-buku A. Baso Ence, Eriyanto, Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bandung: P.T. Alumni, 2008. Anderson, James E., Public Policy Making, cet. ke-3, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984. Al-Jauziyah, Ibnu Al-Qayyim, Hukum Acara Peradilan Islam, Alih Bahasa: Adnan Qohar Dan Anshoruddin, Cet: Ke II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Al-Rasyuni, Ahmad, Ijtihad: Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial, Jakarta: Erlanggaga, 2002. Ash-Shidieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
I
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996 Fadjar, A. Mukthie, Pemilihan Umum, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Demokrasi, Malang: Setara Press, 2013. Fatkhurohman, Dkk, Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Fazlur, Rahman, Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali. 2001. Firmansah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik-Pembelajaran Politik Pemilihan Umum 2009, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010. Jimly Asshiddiqie Dan Mustafa Fakhry, Mahkamah Konstitusi: Komplikasi Ketentuan UUD, UU Dan Peraturan Tentang Mahkamah Konstitusi Di 78 Negara, Jakarta: Pusat Studi HTN-FH UI, 2003. Kartawidjaja, Pipit R. Sistem Pemilu Dan Pemilihan Presiden : Suatu Studi Banding, T.T.P: KIPP Eropa Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS). Kahhar, Wahidul, Efektivitas Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara, Thesis, Pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2003. Khallaf, Abd Al-Wahhab, Politik Hukum Islam, Alih Bahasa Zainuddin Adnan, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994. Mahmud M.D, Moh. Dasar Dan Struktur Katatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1993.
II
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Marzuki, Suparman, Pemilihan Umum 2004 Dan Eksperimen Demokrasi, Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2005. Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Siahan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Soemantri, Sri, Hak Uji Materiil Di Indonesia, Bandung: P.T. Alumni, 1986. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. Thaib, Dahlan, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi, Jakarta: Total Media, 2009. Triwahyuningsih, Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia, Cet.1, Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 2000. Tutik, Titik triwulan, konstitusi hukum negara indonesia pasca amandemen UUD 1945, Jakarta: kencana, 2010 Waluyo, Bambang, Penelitian Dan Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. Ziauddin, Sardar, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung; Mizan. 1996. 3. Kutipan
III
Abdullah, Abdul Ghani, Peradilan Agama Pasca Uu No. 7/1989 Dan Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia” Dalam Mimbar Hukum No. 1 Th. V 1994. Original Intent Tersebut Dapat Kita Lihat Dalam Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 4-8 Nopember 2001, Pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) Tanggal 5 Nopember 2001. 4. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Dan DPD Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
5. Internet Http://Www.Bantuanhukum.Or.Id/Web/Blog/Pemilihan Umum-Serentak-Di-Tahun2019-Kenapa-Tidak-Tahun-2014/, Akses 8 April 2015 Alasan Mahkamah Konstitusi Putusan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Sumber: Http://Nasional.Kompas.Com), Akses 8 April 2015 Httpkpujakarta.Go.Id., Akses 1 Maret 2015
IV
Http://Www.RumahPemilihan Umum.Org., Akses 1 Maret 2015 Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Di_Indonesia., Akses 5 Mei 2014 Didi Supriyanto, Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), Http://Www.Rumahpemilu.Org., Akses. 10 Juni 2015
V
Soal Wawancara Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta, 23 April 2015 1. Apa payung hukum KPU dalam melaksanakan pemilihan umum ? 2. Dalam pemilihan umum sebelumnya, pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan UU 42/2008, apakah kinerja KPU dapat berjalan sesuai dengan baik ? dan apakah kendala atau halangan yang terjadi dalam pemilihan umum yang diadakan tidak serentak/ bersama ? 3. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan untuk melaksanakan pemilu secara serentak pada tahun 2019, bagaimana KPU menanggapinya ? 4. Bagaimana sistem/model yang akan diterapkan ? 5. Menurut KPU model/system manakah yang lebih efektif dan efesien ? 6. Bagaimana manajemen KPU yang akan diterapkan dalam pemilu serentak? 7. Apakah terdapat kendala atau halangan yang mungkin akan menghambat KPU? 8. Dari pemilu-pemilu sebelumnya yang masih melaksanakan pemilu terpisah antara Pemilu Presiden dan legislatif, berapakah biaya yang harus dikeluarkan oleh KPU? 9. Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR, dalam pelantikan oleh MPR, apakah masih dilantik oleh MPR periode yang sebelumnya, mengingat pemilu dilaksanakan secara serentak ? NB. Pertanyaan dapat berubah dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Biodata Ringkas Nama
:
FARID B. SISWANTORO (52 tahun)
Lembaga
:
KPU DIY (sejak 2013) // Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas
Pendidikan
:
Keluarga
:
Seorang istri, dengan dua anak remaja
Pengalaman
:
Lain-lain
:
Ilmu Politik UGM (Hubungan Internasional) Mediator, Sekolah Pasca Sarjana UGM
Harian Republika (1994-1996) Konsultan di Redesign Instute (Reformasi, Desentralisasi & Good Governnance), Yogyakarta (1997-2000) Konsultan Pemberdayaan Masyarakat untuk P2KP [Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan – Departemen Kimpraswil] (1999-2004) Pemandu Nasional & Konsultan untuk PNPM [Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat– Mandiri Perkotaan – Departemen Kimpraswil] (2004-2008) Komisioner Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) (Pemrov DIY — 2008-2011) Konsultan Corporate Social Responsibility (CSR) (sejak 2010) Pendiri & Deklarator Jaringan Pemantau Polisi [JPP-DIY] (2011 – sekarang) Pendiri & Partner Jogja Mediation Center [JMC] (2012 – sekarang)
Curriculum Vitae Nama
: Ahmad Riyanto
Tempat, Tanggal Lahir
: Sumatera Selatan, 11 November 1992
Agama
: Islam
Alamat Rumah
: Sumber Hidup, Pedamaran Timur, Ogan Komering Ilir, Kayu Agung, Sum-Sel
Nomer Telepon
: 0856 6952 7593
Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal:
SDN 1 Sumber Hidup, Sumatera Selatan, Tahun 1999-2005
MTS Bustanul Ulum, Lampung Tengah, Tahun 2005-2008
MA Bustanul Ulum, Lampung Tengah, Tahun 2008-2011
2011 Kuliah Di Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogaykarta Sampai Sekarang.
Pendidikan Non Formal:
Pelatihan Jurnalistik, pada tanggal 17-18 Desember 2011 bertempat di Wisma PU yang diselenggarakan oleh Liga Forum Study Yogyakarta (LFSY).
Megang peradilan, pada tanggal 16 juni – 17 juli 2014 bertempat di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
