Disparitas Gender Dalam Pembangunan Antar Wilayah di Jawa Timur : Studi Deskriptif Ekonomi Demografis Dengan Pendekatan Gender-related Development Index1
Sri Kusreni,
Achmad Syafii*
Abstract The gender disparity phenomenon always becomes a public debate until now. In fact, gender disparity occurs, not only in terms of occupation by sector but also occurs in terms of regional aspects in East Java Province. The aims of this research are to identify gender disparity in interregional development in East Java Province and to get and present empirically the factors that cause the gender disparity in the research field; and to perceive the regions that dominate the contrast gender disparity. The objects of this research is all of the regency and municipality in East Java. The research’s focus are the circumstance of gender disparity in sectors/main industries, cognate education, health, and economy. The technical of analysis uses describtive-qualitatitve and cross-tabulation approaches. The hypothesis is not used in the research and neither the quantitative-statistic or econometric approach. So, this research highly depends on qualitative approach. The research finds that the education attainment of male higher than female, exceptionally “Not yet completed Primary School” and “Primary school”. The regions which are belonged to this category are Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo (regency), Sumenep, Pamekasan, Sampang. Generally, labor participation rates of male and female in the municipality lower than that of in regency. This is caused since people (15-22 years old) tends to prefer going to school to working. Beside that, open unemployment in the municipality tends to be more higher than regency, both male and female. In terms of life expectancy, People of “Tapal Kuda” region has lower life expectancy than that of “Kulonan” region. ____________________ Keywords: gender disparity, Gender-related Development Index
*) Dosen Departemen ilmu ekonomi F akultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
-1-
PENDAHULUAN Pada saat krisis yang menggoncangkan sendi-sendi perekonomian khususnya maupun dimensi sosial umumnya, menjadikan Jawa Timur terpuruk hingga mencapai angka pertumbuhan ekonomi minus 16,22 % di tahun 1998. Hal ini menjadikan rapor Propinsi Jawa Timur memburuk bukan hanya pada aspek pembangunan ekonominya saja. Lebih dari itu pembangunan manusianya (tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia) menempati peringkat ke-22 dari 26 propinsi pada tahun 1999 (Indonesia Human Development Report 2001: 78). Di lain sisi, akibat dari paradigma pembangunan yang telah lama terpola, menyebabkan di berbagai sendi-sendi kehidupan baik ekonomi, sosial dan budaya, masih menyisakan suatu kondisi pembedaan yang cukup berarti diantara para pelakunya. Hal ini tercermin dari adanya pembedaan peran atas kaum laki-laki dan perempuan (baca: disparitas gender). Hal ini tidak saja terjadi pada dimensi ekonomi, pendidikan, sosial, namun juga pada tataran yang lebih struktural baik yang menyangkut individual maupun kelompok yang begitu struktural pada berbagai lapisan masyarakat. Hal senada dikemukakan oleh Mosse: “Salah satu idiologi paling kuat yang menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan privat. Wilayah publik yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, di hampir semua masyarakat di dunia ini didominasi laki-laki.. ….. Ini berimplikasi penting terhadap praktik pembangunan dan kemampuan perencana pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berat sebelah serta menguntungkan perempuan dan laki-laki.” (Mosse, 1996 :106) Pada sisi lainnya, argumen yang terjadi mengungkapkan bahwa peran kolonialisme dalam penciptaan proses ketidakadilan gender. Salah satunya menyatakan bahwa, pemerintah kolonial mengambil peran perempuan dalam -2-
masyarakat sebagai model dan karenanya berasumsi bahwa perempuan tidak bisa, seharusnya tidak bekerja untuk mendapatkan upah. Ruith Bleir, seorang saintis Amerika Serikat juga mengemukakan: “… pengalaman yang berasal dari masyarakat kita tidak sepatutnya diproyeksikan ke dalam pranata dan perilaku masyarakat lain: hirarki dominasi dan stratifikasi jenis kelamin di konstruksi di tempat-tempat dimana stratifikasi itu tidak ada: perempuan dilihat (atau, lebih tepatnya, tidak dilihat) sebagai subordinat dan pinggiran tanpa memandang apa yang sedang dilakukannya, karena apa yang mereka lakukan, menurut definisinya tidak penting.” (Mosse, 1996 :29) Nancy Folbre, misalnya, berpendapat bahwa bentuk patriaki di Zimbabwe menunjukkan adanya laki-laki yang lebih tua mengontrol alat produksi, tanah dan ternak, serta reproduksi: “laki-laki yang lebih muda” tunduk kepada kontrol patriarkal sepanjang lingkaran hidupnya; perempuan tidak pernah keluar dari lingkaran ini. Perempuan mungkin akan bergantung kepada laki-laki sebagai pengendali penghasilan tunai keluarga itu, namun tidak ada pengurangan tanggung jawab perempuan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi keluarganya. Dari produsen dan penyedia yang tak tergantung, Barbara Rogers melukiskan aktivitas wanita sebagai domestification of women. Karena dibatasi dalam lingkup rumah tangga, perempuan ditawari projek pembangunan yang berasal dari dunianya sendiri. Ketika pembagian kerja berubah lagi, sejumlah negara berkembang menyaksikan perubahan penting dalam pola ini karena perempuan bergabung dalam tenaga kerja industri, khusunya di sektor manufaktur. Laporan UNDP (1995) selain melihat kemajuan pembangunan manusia ternyata dimunculkan ukuran-ukuran baru tentang isu wanita. Status perempuan cukup mendapatkan perhatian untuk ikut dalam mempengaruhi angka Human -3-
Development Index (HDI). Hal ini dikarenakan peranan wanita semakin diakui dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa yang dikenal dengan Gender-related Development Index (GDI). Gender-related Development Index (GDI) adalah: “…. a composite measuring average achievement in the three basic dimensions captured in the Human Development Index – a long and healthy, knowledge and a decent standart of living – adjusted to account for inequalities between men and women.” (Human Development Report 2002: 264). Genderrelated Development Index (GDI) ini merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan disamping Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). “.…The Gender-related Development Index (GDI) capture achievement in the same set of basic capabilities as the HDI – life expectancy, educational attainment and income – but adjusts the result for gender inequality ….” (Indonesia Human Development Report 2001: 76). Bagaimana kondisi disparitas gender secara sosial-ekonomi yang terjadi pada aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi di seluruh daerah kota/kabupaten di Jawa Timur dan sejauhmana keterlibatan perempuan dalam ketiga aspek tersebut merupakan permasalahan yang akan kupas dalam penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan (ekonomi, sosial, kesehatan); mendapatkan dan menyajikan informasi secara empiris, serta aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas gender pada daerah yang akan diteliti; dan mengetahui wilayah yang terdapat kesenjangan gender mulai dari intensitas terendah hingga yang tertinggi. Dengan demikian dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah maupun pelaku ekonomi -4-
lainnya untuk mempertimbangkan peran serta perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan dan dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan problema disparitas gender dalam pembangunan pada tataran yang lebih luas dan komprehensif.
METODE PENELITIAN Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah seluruh daerah kota dan kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Selain itu, ruang lingkup obyek yang diteliti adalah kondisi ketimpangan gender dalam beberapa sektor khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang diperoleh dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu melalui sumber data di Badan Pusat Statistik Jawa Timur, penelusuran internet dan terbitan /laporan resmi lainnya. Analisis data menggunakan ulasan atau analisis deskriptif kualitatif dan analisis tabel silang. Pada penelitian ini analisis lebih banyak dilakukan pada disparitas gender antara masing-masing sektor atau aspek yang diteliti antar daerah kabupaten/kota. Penelitian ini tidak mempergunakan hipotesis sebagai pijakan dalam memperdalam penelitian ini, sehingga model analisis kuantitatif statistik maupun ekonometrik tidak akan dilibatkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia (tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia/IPM) maka dimunculkan ukuran baru yang berkaitan dengan isu perberdayaan perempuan. Keterlibatan atau proporsi perempuan dalam aspek-aspek
tersebut
cukup
mendapatkan
perhatian
untuk
ikut
dalam
mempengaruhinya. Satu diantara ukuran tersebut adalah GDI (Gender-related -5-
Development Index). Ukuran GDI ini mampu mencerminkan ketimpangan gender dalam bidang kesehatan dasar, pendidikan dan pendapatan khususnya nilai ekonomi yang diperoleh kaum wanita dalam aktivitasnya. “......Jika kerja tradisional perempuan tidak diakui sebagai bagian dari perekonomian nasional, diperlukan upaya untuk memberi mereka pekerjaan yang bisa dinilai: upaya itu hendaklah diintegrasikan ke dalam pembangunan, atau setidak-tidaknya diintegrasikan ke dalam perekonomian pasar yang menghasilkan barang dan jasa yang akan menjamin pendapatan bagi mereka dan akan memberi kontribusi kepada proses pembangunan yang bisa diukur dengan GNP.” (Mosse, 1996:200) I. Kondisi Disparitas Gender di Sektor Pendidikan a. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pada sektor pendidikan untuk kategori siswa “tidak/belum tamat” dan “tamat” SD masih banyak didominasi oleh kaum perempuan dibandingkan laki-laki masing-masing dengan proporsi sebesar 82 dan 97 atau diantara 100 perempuan terdapat 82 laki-laki yang “tidak/belum tamat” atau 97 perempuan yang “tamat” sekolah dasar. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka kondisi tersebut terjadi justru sebaliknya. Penduduk tamat sekolah SMP hingga perguruan tinggi/diploma 4 lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Hal tersebut tampat dari proporsi sebesar 112 untuk tamat SMP; 135 untuk SMU; 118 untuk diploma 1 atau diploma 2; 125 untuk akademi atau diploma 3; dan 145 untuk lulusan perguruan tinggi atau diploma 4. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi pendidikan formal maka kesempatan tersebut lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki dari pada kaum perempuan, terutama pada jenjang SMU; akademi/diploma3; dan perguruan tinggi atau diploma 4.
-6-
b. Partisipasi Sekolah Penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang “masih bersekolah” laki-laki berjumlah sekitar 22,57 persen, sedangkan kondisi tersebut bagi perempuan berjumlah 20,23. Bila dirinci menurut wilayah kabupaten maupun kota, semua perbandingan tersebut menunjukkan keadaan penduduk laki-laki yang masih bersekolah lebih besar dibandingkan penduduk perempuan yang masih bersekolah. Pengecualian yang terjadi pada Kabupaten Kediri dan kabupaten Madiun yakni prosentase perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Adapun tiga wilayah yang terdapat disparitas gender tertinggi adalah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pacitan. Pada kategori “tidak/belum pernah sekolah” maka ketimpangan gender antara penduduk laki-laki dan perempuan pada tingkat provinsi nampak demikian menonjol dengan perbandingan 12,54 persen untuk penduduk laki-laki dan 22,67 persen untuk penduduk perempuan. Kondisi seperti ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan formal atau penduduk perempuan yang tamat/belum tamat TK yang tidak melanjutkan ke SD/MI 10,13 persen lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Dugaan bahwa nilai anak laki-laki secara sosial lebih tinggi daripada anak perempuan masih banyak dianut oleh masyarakat di beberapa daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi anak putus sekolah atau tidak mau bersekolah diakibatkan oleh faktor ekonomi. Dikatakan bahwa anak adalah salah satu penyangga ekonomi keluarga yang cukup penting selain ibu. Bahkan tidak jarang terjadi, besarnya penghasilan yang diberikan anak kepada orang tua justru lebih besar daripada penghasilan orangtua. Bahkan di keluarga miskin -7-
melarang sama sekali kepada anak agar tidak turut mencari nafkah justru akan menimbulkan masalah baru yang tak kalah rumitnya (Bagong S., 2001: 42). Wilayah dengan disparitas gender yang tertinggi terdapat pada Kabupten Sumenep, Sampang , dan Bangkalan dengan ketimpangan antara 14 hingga 17 persen. Sedangkan untuk wilayah terendah terdapat pada Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya dengan ketimpangan sebesar 3 hingga 4 persen. Atau Secara umum dapat dikatakan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah perkotaan untuk penduduk yang “tidak/belum pernah sekolah” relatif lebih rendah dibandingkan yang terjadi di wilayah kabupaten. Faktor yang menjadi pemacu sekaligus pemicu kondisi tersebut, diantaranya adalah adanya prasarana dan sarana yang minim dan mutu pasokan siswa SD yang umumnya tidak melalui jenjang TK, faktor lain yang ditengarai menjadi penyebab kualitas pendidikan di daerah buruk adalah ikhwal peran orang tua dan pengaruh lingkungan sosial. Tiga persoalan pokok yang menjadi penyebab anak rawan drop out atau tidak naik kelas adalah pertama, kurangnya perhatian atau pengawasan orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah, kedua, figur orangtua yang senantiasa melihat keberhasilan seseorang dari ukuran yang praktis dan pragmatis. Artinya di mata orangtua yang terpenting adalah si anak dapat cepat bekerja dan mencari uang sendiri. Ketiga, Kesadaran akan kebutuhan belajar anak. Sedangkan faktor lainnya di luar faktor keluarga adalah masalah lingkungan sosial masyarakat desa, dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa lulusan SLTP banyak yang tidak melanjutkan sekolah tetapi malah bekerja. Faktor internal sekolah meskipun tidak terlalu dominan namun setidaknya turut menjadi pemicu terjadinya hal tersebut di atas dimana hal itu acapkali dapat -8-
menyebabkan murid tidak sekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah. Faktor tersebut adalah kerasnya guru atau pengajar dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada murid yang membuat suatu kesalahan atau tidak mengerjakan tugas rumah, terutama hukuman yang bersifat fisik. Kondisi orang tua yang sebagian besar waktunya tersita waktunya untuk mencari penghasilan. Selain itu orangtua sendiri ternyata adalah orang yang sama sekali tidak pernah mengenal bangku sekolah. Persoalan ekonomi ternyata juga mempengaruhi kualitas murid dalam proses pendidikan. Disamping latar belakang pendidikan orangtua rendah, sering pula tekanan ekonomi/kemiskinan dan kewajiban orangtua untuk mencari uang atau bekerja menyebabkan kegiatan kegiatan belajar si anak menjadi terbengkelai. Sangat dimaklumi bila kondisi seperti di atas ditemukan di beberapa wilayah di Jawa Timur yang kebanyakan para orangtua murid memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengais rejeki di negeri seberang.
c. Kemampuan Membaca dan Menulis Kemampuan baca tulis penduduk Jawa Timur secara umum antara laki-laki dibandingkan perempuan adalah 90,11 persen berbanding 78,57 persen. Hal tersebut masih menunjukkan bahwa kemampuan baca tulis di kalangan masyarakat Jawa Timur masih terjadi ketimpangan khususnya dalam pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Kemampuan baca tulis penduduk menurut wilayah kabupaten maupun kota pun menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan keadaan pendidikan pada umumnya. Di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa disparitas gender -9-
memang terjadi di berbagai aspek pembangunan khususnya bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah laki-laki yang mampu baca tulis lebih tinggi dibandingkan perempuan pada seluruh wilayah kabupaten maupun kota dengan intensitas yang berbeda antar wilayah. Wilayah “tapal kuda” merupakan daerah yang memiliki disparitas gender yang relatif cukup tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Jawa Timur. Daerah yang memiliki disparitas gender yang cukup tinggi dimana jumlah penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis laki-laki lebih banyak adalah Kabupaten Bondowoso (18,87 persen); Situbondo (18,43 persen); Sumenep (17,91 persen); Jember (16,21 persen); Sampang (15,95 persen); Bangkalan
(15,82 persen);
Kabupaten Probolinggo (15,48 persen). Adapun tiga wilayah yang terdapat disparitas gender terendah adalah Kabupaten Sidoarjo (3,97 persen); Kota Surabaya (4,26 persen), dan Kota Malang (5,56 persen). Boleh dikatakan secara umum wilayah kota, kemampuan baca tulis laki-laki tidak terpaut jauh dibandingkan dengan kaum perempuan. Temuan di lapangan semakin menguatkan fenomena tersebut khususnya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian Bagong Suyanto (2001:72) selain kemiskinan dan kesadaran orangtua terhadap arti pentingnya sekolah, yang tak kalah merisaukan sebenarnya adalah kecenderungan para orang tua untuk segera mengawinkan anaknya – terutama anak perempuan – untuk segera melepaskan diri dari kewajiban menghidupi anak sehari-harinya. Ditambahkan pula bahwa “kawin pemutihan” yakni cara masyarakat menyiasati himbauan pamong agar tidak mengawinkan anak di usia dini merupakan salah satu upaya untuk menikahkan anak secara sirri, setelah itu baru meminta pengesahan di KUA -10-
atau ke Modin. Dalam hal ini pamong desa akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena si anak telah terlanjur “tidur bersama”, yang pada akhirnya hanya bisa menyetujui saja.
II. Kondisi Disparitas Gender di Sektor Ekonomi a. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) TPAK wanita adalah sekitar 52,61 persen, jauh lebih rendah daripada TPAK laki-laki yang mencapai 83,40 persen. Ini berarti hanya sekitar 6,97 juta dari 13,26 juta penduduk usia kerja wanita yang tergolong angkatan kerja. Relatif rendahnya TPAK wanita sebenarnya tidak mengherankan mengingat peranan “domestik“ mereka sebagai pengurus rumah tangga. Dari 17,5 juta jiwa angkatan kerja terdapat 16,7 juta penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya sekitar 0,8 juta jiwa berstatus sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian angka pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur mencari 4,83 persen. Dibedakan menurut jenis kelamin tampak bahwa angka TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan yaitu masing-masing 4,54 persen dan 5,26 persen. Rendahnya TPT laki-laki tersebut diduga karena pengaruh budaya yang berlaku di masyarakat yaitu laki-laki sebagai pencari nafkah untuk rumah tangga. Secara umum TPAK laki-laki di berbagai wilayah kabupaten lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPAK di beberapa kota. Pada berbagai kabupaten TPAK laki-laki tersebut mencapai angka terendah 81,16 persen di kabupaten Jombang hingga 90,57 persen di Kabupaten Pacitan. Sedangkan untuk berbagai wilayah perkotaan TPAK laki-laki mencapai angka terendah 67,92 persen di Kota Malang hingga angka tertinggi 80,23 persen untuk Kota Probolinggo. Rendahnya angka -11-
TPAK laki-laki di berbagai kota tersebut diduga oleh karena penduduk usia kerja sekitar 15 – 22 tahun lebih memilih menekuni sekolah daripada harus bekerja, dengan pertimbangan setelah menamatkan sekolah dengan jenjang lebih tinggi diharapkan akan memperoleh gaji lebih tinggi dibandingkan lulus dengan ijazah sekolah dengan jenjang lebih rendah. Adapun TPAK perempuan di berbagai kabupaten juga tidak berbeda keadaannya. Dari TPAK terendah Kabupaten Situbondo (43,14 persen); Kabupaten Probolinggo (45,70 persen) dan Kabupaten Jember (47,03 persen). TPAK perempuan tertinggi terdapat pada Kabupaten Pacitan (65,87 persen) ; Kabupaten Magetan (64,88 persen); Kabupaten Tulungagung (61,48 persen) dan Kabupaten Ponorogo (61,26 persen) yang secara geografis terletak pada bagian barat-selatan Propinsi Jawa Timur. Untuk wilayah perkotaan TPAK perempuan Kota Probolinggo (33,88 persen) dan Kota Pasuruan (37,67 persen) merupakan yang terendah. Adapun Kota Kediri dan Kota Blitar memiliki TPAK perempuan tertinggi yakni 46,97 persen dan 46,02 persen. Bila dilihat secara keseluruhan maka keadaan TPAK antara laki-laki dan perempuan tak ubahnya seperti kondisi di atas, bahwa TPAK di wilayah perkotaan lebih rendah dibandingkan TPAK di kabupaten. Hal ini disebabkan oleh nilai sosial yang berlaku masyarakat bahwa perempuan lebih banyak ditempatkan pada sektor “domestik”, maka faktor lain yang berpengaruh adalah tuntutan perempuan terhadap pendidikan juga semakin meningkat khususnya di wilayah perkotaan. TPAK di perkotaan lebih rendah daripada TPAK di wilayah kabupaten, baik laki-laki maupun wanita. TPAK wanita, misalnya, di daerah perkotaan berkisar -12-
33,88 persen (Kota Probolinggo) hingga 46,97 persen (Kota Blitar). Adapun TPAK laki-laki angka terendah 67,92 persen (Kota Malang) dan tertinggi 80,23 persen (Kota Probolinggo). Sebaliknya di wilayah kabupaten angka tersebut mencapai terendah 43,14 persen (Kabupaten Situbondo) hingga tertinggi mencapai 65,87 persen (Kabupaten Pacitan) untuk perempuan. Sedangkan lakilaki angka tersebut mencapai 80,63 persen (Kabupaten Banyuwangi) dan tertinggi 90,57 persen (Kabupaten Pacitan). Boleh dikatakan Kabupaten Pacitan adalah wilayah yang memiliki TPAK tertinggi di Propinsi Jawa Timur baik untuk lakilaki maupun perempuan.
b. Pengangguran Namun bila diperhatikan perwilayah kabupaten atau kota maka tingkat pengangguran terbuka yang terdapat di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan yang terdapat di wilayah kabupaten baik untuk laki-laki maupun perempuan, misalnya Kota Madiun; Kota Kediri; Kota Probolinggo; Kota Mojokerto; dan Kota Blitar yang memiliki pengangguran terbuka berkisar antara 8,09 persen hingga 10,71 persen. Sedangkan wilayah-wilayah yang terdapat pengangguran terbuka yang rendah adalah Kabupaten Sumenep; Pacitan; Bondowoso; Probolinggo; dan Kabupaten Pamekasan yang memiliki tingkat pengangguran terbuka berkisar antara 1,96 persen hingga 3,88 persen. Kondisi yang terjadi pada daerah yang disebut terakhir boleh jadi dikarenakan banyak penduduk usia 15 – 22 yang tidak memilih sekolah namun lebih memilih bekerja dengan berbagai alasan. Yang jelas alasan lain mengapa tingkat pengangguran
-13-
terbuka perempuan lebih tinggi, hal ini dikarenakan mereka lebih lebih menyukai untuk menjadi pengangguran sukarela (valuntary unemployment). Survei Pusat Pengkajian dan Pengembangan Demografi FE-Universitas Airlangga (1999) memberikan temuan bahwa keadaan pengangguran pada umumnya terdapat pada mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan adanya keengganan dari mereka memasuki dunia kerja yang tidak sesuai dengan keinginannya disebabkan kesempatan kerja di Jawa Timur lebih banyak tersedia untuk mereka yang berpendidikan rendah. Kondisi ini berbeda dengan pendapat Borjas (1996: 436) yang menyatakan bahwa pengangguran di negara-negara maju banyak terdapat pada yang berpendidikan rendah, karena semakin tinggi pendidikan semakin rendah tingkat penganggurannya. Berdasarkan data Sakernas 1997 dan 1998 telah diperoleh adanya kenaikan angka pengangguran yang cukup tinggi dari tahun–tahun sebelumnya, yaitu sebesar 28,6% dengan daerah kota yang mencapai 29.06% untuk pria dan 19.99% untuk perempuan, sedangkan untuk daerah rural mencapai 21.14% untuk pria dan 50.81% untuk perempuan. Pengangguran yang berpendidikan rendah dari tahun ke tahun mengalami angka penurunan. Hal ini dimungkinkan karena
adanya peningkatan angka
partisipasi sekolah dari penduduk usia kerja, dengan indikasi angka transisi SD ke SLTP diharapkan untuk masing-masing daerah kabuapaten/kota dapat mencapai lebih dari 90%. Keadaan yang menunjukkan bahwa mereka yang berpendidikan rendah ini masuk dalam sektor pertanian atau jasa yang tidak terlalu mensyaratkan keahlian atau pendidikan formal.
-14-
c. Lapangan Usaha (Sektor) Dari sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa tersebut ternyata keterlibatan laki-laki dan perempuan hampir berimbang yaitu 89,19 persen lakilaki dan 89,17 persen perempuan. Lebih rinci keadaan tersebut terbagi atas 51,45 persen untuk laki-laki dan 47,24 persen untuk perempuan pada sektor pertanian. Sekitar 8,31 persen penduduk laki-laki bekerja pada sektor industri; sedangkan perempuan justru lebih banyak yakni 9,53 persen. Kondisi seperti ini mengingat pengusaha lebih memilih karakteristik perempuan yang lebih banyak tidak menuntut serta kadar ketelitiannya relatif lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Di sektor perdagangan peranan perempuan juga relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan perbandingan 17,24 persen perempuan dan 10,44 persen laki-laki. Keterlibatan kaum laki-laki di sektor jasa mencapai 18,99 persen dibandingkan kaum perempuan yang mencapai 15,16 persen. Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, misalnya yang dominan adalah kelompok sektor perkebunan baik untuk laki-laki maupun perempuan yang melibatkan tidak kurang dari 20 persen di Kabupaten Pamekasan dan 12 persen untuk Kabupaten Sumenep. Sangat dimungkinkan mengingat di daerah tersebut banyak terdapat lahan perkebunan tembakau. Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya banyak menyerap tenaga kerja di sektor industri pengolahan dengan perimbangan masing-masing 17,18 persen laki dan 15,42 persen untuk perempuan. Di Kabupaten Sidoarjo dan 15,01 persen laki-laki dan 13,47 persen perempuan di Kota Surabaya. Sektor-sektor yang mampu menggerakkan roda perekonomian (income generating effect) seperti sektor perdagangan dan jasa tampak demikian dominan -15-
dibandingkan sektor lainnya baik yang melibatkan kaum laki-laki maupun perempuan. Adapun wilayah “hinterland” Kota Surabaya seperti Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan tampaknya memiliki struktur distribusi tenaga kerja seperti “pusat”-nya, dengan komposisi lebih banyak pada sektor-sektor perdagangan, jasa dan sektor tersier lainnya.
d. Status Pekerjaan Secara umum status pekerjaan laki-laki dan perempuan di Jawa Timur adalah “buruh/karyawan/pekerja dibayar” dengan proporsi masing-masing sebesar 39,67 persen dan 34,51 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian tenaga kerja di Jawa Timur masih kurang, bahkan boleh dikatakan sikap “menghamba” masih menonjol. 26 persen lebih tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang mampu “berusaha mandiri”, dimana kebanyakan pada umumnya mereka bekerja pada sektor-sektor
informal
yang
persyaratan
pendiriannya
maupun
tuntutan
ketrampilan akademis maupun lainnya yang dibutuhkan relatif kurang ketat. Keadaan disparitas gender terjadi pada kelompok pekerja “berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap” dan “pekerja tidak dibayar”. Pada kelompok yang pertama terdapat perbedaan yang cukup mencolok dimana hampir tercakup oleh seperempat tenaga kerja laki-laki, sedangkan tenaga kerja perempuan hanya berkisar 8,86 persen saja. Adapun kelompok kedua justru sebaliknya yakni proporsi tenaga kerja laki-laki jauh lebih rendah (7,34 persen) dibandingkan perempuan sebesar 29,04 persen. Kondisi yang sama juga terjadi antara wilayah kabupaten dan kota kecuali Kabupaten Sidoarjo yang memiliki karakteristik yang
-16-
hampir sama dengan wilayah perkotaan mengingat keberadaannya mendekati Kota Surabaya. Di wilayah perkotaan tenaga kerja relatif lebih terserap pada kelompok “buruh/karyawan/pekerja dibayar” baik untuk laki-laki maupun perempuan. Keadaan seperti ini sejalan dengan banyaknya pekerja atau buruh yang dipekerjakan di kawasan pabrik, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan kegiatan bisnis lainnya. Demikian sebaliknya dengan kelompok pekerja “berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap” dan pekerja “berusaha dibantu dengan buruh tetap” di wilayah kabupaten jumlahnya lebih banyak tersedot di kelompok tersebut baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dimungkinkan karena sebagian besar dari mereka menjadi buruh-buruh di sektor pertanian yang kegiatannya bersifat musiman.
III. Kondisi Disparitas Gender di Sektor Kesehatan Pada umumnya kabupaten-kabupaten di wilayah “tapal kuda” memiliki usia harapan hidup yang terendah dibandingkan dengan daerah “kulonan” (Jawa Timur bagian barat), seperti Kabupaten Sampang, Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo, dan Pasuruan dengan 58 hingga 63 tahun untuk perempuan dan 54 hingga 59 tahun untuk laki-laki. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup yang cukup tinggi adalah Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kota Blitar dengan 71 hingga 72 tahun untuk perempuan dan 67 hingga 68 tahun untuk laki-laki.
-17-
IV. Disparitas Gender di Jawa Timur dengan Pendekatan Gender-related Development Index Pada aspek kesehatan dapat ditunjukan oleh tingginya usia harapan hidup perempuan lebih tinggi 3,9 tahun daripada laki-laki. Persebaran usia harapan hidup perempuan yang relatif tinggi (70 tahun ke atas) terdapat pada wilayah Kabupaten Magetan, Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Blitar, Kota Kedir, dan Kota Surabaya. Sedangkan usia harapan hidup laki-laki yang relatif tinggi juga terdapat daerah yang sama dengan rentang usia antara 66,3 hingga 67,7 tahun. Adapun usia harapan hidup yang relatif rendah terdapat pada wilayah “Tapal kuda” seperti Kabupaten Sampang (terendah), Probolinggo, Bondowoso, Jember, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Situbondo, Kabupaten Pasuruan dengan rentang usia antara 58,3 hingga 63,1 tahun untuk perempuan dan 54,9 hingga 59,4 tahun untuk laki-laki. Pada bidang pendidikan baik untuk kategori “melek huruf” orang dewasa dan “masa sekolah” kaum laki-laki relatif lebih baik kondisinya daripada kaum perempuan di semua wilayah kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Kondisi tersebut menandakan akses pendidikan bagi masyarakat di semua kabupaten/kota masih belum merata antara laki-laki dan perempuan terutama pada wilayah kabupaten. Untuk daerah sekitar Kota Surabaya seperti Kabupaten Gresik, Sidoarjo kondisi tersebut relatif lebih baik. Perimbangan kaum laki-laki dan perempuan dalam perolehan penghasilan menampakkan kondisi yang cukup timpang. Pada tingkat propinsi bagian pendapatan yang dihasilkan oleh laki-laki jauh lebih tinggi yakni 71,3 persen -18-
daripada perempuan yang hanya mencapai 28,7 persen. Tentunya kondisi ini erat kaitannya dengan banyaknya angkatan kerja laki-laki yang terlibat dalam perekonomian di Jawa Timur daripada perempuan. Wilayah dengan ketimpangan penghasilan berdasarkan gender yang relatif tinggi terdapat pada Kabupaten Probolinggo, Jember, Bondowoso, Bojonegoro, dan Tuban yang terpaut antara 55 hingga 59 persen. Sedangkan ketimpangan yang relatif rendah terdapat pada wilayah Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Sampang, Magetan, dan Bangkalan dengan perbedaan antara 19 hingga 30 persen. Dari kombinasi ketiga keadaan sektor-sektor tersebut maka dihasilkan sebuah “indeks” yang menggambarkan keadaan disparitas gender di Jawa Timur. Keadaan ini selanjutnya dapat dipetakan bahwa wilayah yang terletak di bagian “barat” dan “selatan” Jawa Timur relatif lebih baik atau berimbang keadaannya dibandingkan dengan wilayah yang terletak di bagian “timur” maupun “utara” Jawa Timur. Wilayah yang termasuk dalan kategori baik ketimpangannya adalah Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, dan Kota Magetan dengan indeks antara 60,4 hingga 63,5. Wilayah yang relatif tinggi ketimpangannya adalah Kabupaten Bondowoso, Probolinggo, Jember, Sampang, Pamekasan, Tuban, Sumenep, dan Situbondo dengan indeks antara 37,6 hingga 46,6.
SIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya kiranya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
-19-
1.
Secara umum pada sektor pendidikan di Jawa Timur terdapat temuan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, terdapat jumlah kelulusan laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah kelulusan perempuan. Keadaan nyata sekali terlihat di semua kabupaten dan di sebagian besar kota-kota di Jawa Timur.
2.
TPAK di berbagai perkotaan lebih rendah daripada di berbagai kabupaten. Hal itu berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita.. Hal ini disebabkan penduduk wilayah perkotaan yang berusia 15-22 lebih memilih sekolah daripada harus bekerja..
3.
Tingkat pengangguran terbuka di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan yang terdapat di wilayah kabupaten baik untuk laki-laki maupun perempuan.
4.
Perimbangan kaum laki-laki dan perempuan dalam perolehan penghasilan menampakkan kondisi yang cukup timpang. Pada tingkat propinsi bagian pendapatan yang dihasilkan laki-laki jauh lebih tinggi yakni 71,3 persen daripada perempuan yang hanya mencapai 28,7 persen.
5.
Penduduk di di wilayah “tapal kuda” memiliki usia harapan hidup yang terendah dibandingkan daerah “kulonan” (Jawa Timur bagian barat).
6.
Kabupaten/kota yang terletak di wilayah bagian “barat” dan “selatan” Jawa Timur kondisi kesetaraan gender relatif lebih baik atau berimbang keadaannya dibandingkan dengan wilayah yang terletak di bagian “timur” maupun “utara” Jawa Timur.
-20-
DAFTAR PUSTAKA Ananta, A., 1993, Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Lembaga Demografi FE-UI, Jakarta. Boserup, Ester, 1984,
Peranan Wanita Dalam Pembangunan Ekonomi,
Terjemahan, YayasanObor Indonesia, Jakarta. Fakih, Mansour, 2001, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Jogjakarta. Indonesia, Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2005, Bab V. Masri Singarimbun, 1996, Penduduk dan Perubahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Mosse, Julia Cleves, Jender dan Pembangunan, Edisi Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Demografi FE-Universitas Airlangga, 1999, Studi Identifikasi Pengangguran di Daerah Tingkat II Jawa Timur, Tidak dipublikasikan, Surabaya Sjafii, Achmad, 1999, Pembangunan Manusia dan Isu Jender: Suatu Pendekatan Tingkat Kesejahtraan, Majalah Ekonomi (Tahun IX no.2), Surabaya. Soule, George, 1994, Pemikiran Para Pakar
Ekonomi Terkemuka (Dari
Aristoteles Hingga Keynes), Edisi Terjemahan, Kanisius, Jogjakarta. Suyanto, Bagong, dkk, 2001, Pekerja Anak di Sektor Berbahaya, Lutfansah Mediatama, Surabaya. Todaro, MP., 2000, Economic Development, Seventh Edition, Addison Wesley Longman Inc., New York. United Nation Development Progamme,1995, Human Development Report 1995, New York, London, Oxford University Press. _______ , 2001, Indonesia Human Development Report 2001, New York, London, Oxford University Press. _______ , 2002, Human Development Report 2002, New York, London, Oxford University Press.
-21-
