Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

TUNTUTAN REGULASI S1/D4, Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan, Sertifikat Pendidik • PP19 2005)

Beban Kerja Tatap Muka 24-40, Rasio Guru-Siswa 1:20 • PP 74 2008 4/10/2012

FAKTA YANG ADA SAAT INI Data Guru Kab/Kota/provinsi/Nasional

Beban Kerja Tatap Muka Komposisi Guru Kualifikasi Mismach

PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012

2

         

UU RI 20 2003 UU RI32 2004 Uu RI 14 2005 PP 29 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP 56 1998; PP 19 2005 PP 74 2008 PP 17 2010 PP 9 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 94 2006. Permendiknas 39 2009 Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011

4/10/2012


3



Sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah, kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) Iainnya dalam perencanaan kebutuhan guru SMA.

4/10/2012


4

Perencanaan Kebutuhan Guru SMA perhitungan kebutuhan guru SMA optimalisasi pemenuhan beban kerja guru SMA, Mekanisme Usulan Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru SMA sesuai dengan Peraturan Bersama 5 Menteri 4/10/2012


5

Sekolah

• memperoleh data kebutuhan guru yang sesuai dengan kondisi sekolahnya.

Dindik Prov/Kab/ Kota

• memperoleh data kebutuhan guru di wilayahnya

LPMP

4/10/2012

• memperoleh data kebutuhan guru sebagai bahan laporan kepada Kemdikbud, dan dijadikan dasar penjaminan mutu pendidikan sesuai kewenangannya. PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012

6

BKD

• memperoleh data kebutuhan guru untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan formasi guru ke Kemeneg PAN & RB

Kemendik bud

• memperoleh data kebutuhan guru secara nasional

Kemeneg PAN & RB

• memperoleh data kebutuhan guru sebagai bahan untuk menetapkan formasi kebutuhan guru.

4/10/2012


7

4/10/2012

Dindik Provinsi

Dindik Kab/Kota

BKD Provinsi

BKD Kab/Kota

LPMP

Satuan Pendidikan


8

Peraturan Bersama Mendiknas,

Menterineg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag

Pasal 24 UURI 14 2005

Nomor 05/X/Pb/2011,

Pasal 58 PP 74 2008

Nomor Spb/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

4/10/2012


10

Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah

Secara merata WAJIB memenuhi kebutuhan guru

jumlah

Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Penyelenggara pendidikan 4/10/2012

kualifikasi kompetensi


11

Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus 4/10/2012


12

Kewajiban 5 menteri

Peraturan Bersama Mendiknas, Meneg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag Nomor 05/X/Pb/2011, Nomor Spb/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Pemantauan dan Evaluasi Penataan dan Pemerataan Guru Pembinaan dan Pengawasan pendanaan, pelaporan penataan dan pemerataan sanksi

4/10/2012


13

menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional.

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota 4/10/2012


14

mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. 4/10/2012


15

MENAG

MENKEU

membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya

mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara

4/10/2012

MENEG PAN & RB mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.


16

SESUAI KEWENANGANNYA

membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing 4/10/2012


17

bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. 4/10/2012


18

bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya

4/10/2012


19

•Mendiknas, Meneg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag

Pelaksana

Hasil Pemantauan dan Evaluasi

•Dilaporkan Mendikanas kepada Meneg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag

Manfaat Hasil Pemantaun dan Evaluasi

•bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

4/10/2012


20

secara umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri secara teknis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan Secara teknis oleh Menteri Agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan; secara teknis oleh Gubernur di pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan 4/10/2012


21

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah dibebankan pada APBN pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota 4/10/2012


22

Bupati/W ali Kota

Gubernur

•Usulan Perencanaan dan Penataan Guru PNS paling lambat pada Bulan Februari tahun berjalan

•Usulan Perencanaan dan Penataan Guru PNS paling lambat pada Bulan Maret tahun berjalan

•Laporan Penataan dan Pemerataan Guru PNS paling lambat Bulan April pada tahun berjalan

•Melalui LPMP menyampaikan Laporan Penataan dan Pemerataan Guru PNS paling lambat Bulan Mei pada tahun berjalan

4/10/2012

Mendikbud

•Meneruskan laporan gubernur

•evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan


Meneg PAN & RB

•Men PAN & RB menetapkan Formasi Guru PNS

23

Mendikbud kepada Gubernur/Bupati/wali Kota Penghentian sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan

Pemberian Rekomendasi kepada:

4/10/2012

Meneg PAN dan RB •menunda pemberian formasi guru PNS

MENKEU •penundaan penyaluran dana perimbangan

MENDAGRI •memberikan penilaian kinerja kurang baik


24

TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

4/10/2012

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

TINGKAT PROVINSI


TINGKAT NASIONAL

26

CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU

JUMLAH KEBUTUHAN GURU KAB/KOTA MERUPAKAN AKUMULASI DARI KEBUTUHAN PER SEKOLAH, DAN JUMLAH KEBUTUHAN GURU PROVINSI MERUPAKAN AKUMULASI DARI TIGKAT KAB/KOTA PROSES AKUMULASI KAB/KOTA

PROSES AKUMULASI SEKOLAH

PROSES PERHITUNGAN PER INDUVIDU DAN MAPEL 4/10/2012

PROVINSI

KAB/KOT A

KAB/KOT A

SEKOLAH

SEKOLAH

…....

SEKOLAH


SEKOLAH 27

Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru

Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan tatap muka per minggu yang dilaksanakan di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),

Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum, 4/10/2012


28

Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu

Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau latar belakang pendidikan yang dimilikinya

Apabila di sekolah terdapat Iebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru pendidikan agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku 4/10/2012


29

KG = JTM 24

KG : Kebutuhan Guru JTM : Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu 24 : Jumlah Tatap Muka Minimal

(MP1 x ∑K1) + (MP2 x ∑K2) + (MP3 x ∑K3 ) 24 MP1/2/3 ∑K11/2/3 4/10/2012

alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat (kelas 1 atau 2 atau 3) jumlah Kelas/rombongan belajar pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012

30

Jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut.

Setiap guru BK wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik

Setiap SMA harus disediakan paling sedikit 1 orang guru BK

Dasar penghitungan jumlah guru BK adalah jumlah siswa seluruh sekolah dibagi 150 4/10/2012


31

∑S KG = 150 KG : kebutuhan guru

∑S : jumlah siswa per satdik

150 : jumlah siswa minimal dibimbing 4/10/2012


32

GURU MATA PELAJARAN Tugas Tambahan

Beban Kerja (P)

Kepala Sekolah

18

Wakil KS

12

Kepala Perpustakaan Kepala Laboratorium

4/10/2012

12 12

GURU BK/KONSELOR Tugas Tambahan Kepala Sekolah Wakil KS Kepala Perpustakaan Kepala Laboratorium


Jumlah Peserta Didik (P) 40 80 80 80

33

JTM + P KG = 24 KG : kebutuhan guru

JTM : umlah tatap muka per jenis guru per minggu

P : beban kerja minimal guru Mapel dengan tugas tambahan 24 : Beban Kerja Minimal 4/10/2012


34

∑S + P KG = 150 KG : kebutuhan guru

∑S : jumlah siswa per satdik P : beban kerja minimal guru BK dengan

tugas tambahan 150 : jumlah siswa minimal dibimbing 4/10/2012


35

Angka Kebutuhan Guru (KG)

Jumlah Kebutuhan Guru (JKG)

0,04 – 1,59 1,60 – 2,89 2,90 – 3,89 3,90 – 4,89 4,90 – 5,89 5,90 – 6,89 6,90 – 7,89 7,90 – 8,89 8,90 – 9,89 9,90 – 10,89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4/10/2012


36

4/10/2012


37

MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DUKUNGAN

Kemenkeu (Mendukung Penataan & Pemerataan Guru PNS ( Ps3 Konsep Peraturan Bersama) Kemenpanrb (Mendukung penataan & Pemerataan Guru PNS Melalui Penetapan formasi) Melaksanakan koord, fasilitasi & mendukung Pemda dalam Pemerataan Guru PNS (PP38/2007) Melakukan Penilaian Kinerja Pemda

SANKSI

KEMDIKNAS

 Menetapkan NSPK Penataan & Pemerataan Guru PNS (Ps3 Konsep Peraturan Bersama) Memfasilitasi Pemindahan Guru Melaksanakan Koordinasi dengan Kemenag  Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan untuk Penataan & Pemerataan Guru PNS

TUSI KEMENAG

PROVINSI / KANWIL

PROVINSI/ KANWIL

Analisis Kebutuhan

Analisis Kebutuhan

Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi

KABUPATE N/ KOTA/ KANDEPAG  Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi


Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi

KABUPAT EN/ KOTA/ KANDEPA G  Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi



Rasio Siswa : Guru Ideal Distribusi Guru Merata Kualitas Pendidikan Merata

Mutu Pendidikan Meningkat Karir Guru Meningkat

4/10/2012

Kesejahteraan Guru Meningkat PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012


Kemdiknas (menghentikan sebagian atau seluruhnya bantuan finansial fungsi pendidikan) Kemeneg PANRB (menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah) Kemdagri (memberikan penilaian kinerja kurang baik kepada Pemerintah Daerah) Kemkeu (menunda penyaluran dana perimbangan38

Perhitungan Kebutuhan guru tingkat satuan pendidikan Inventaris guru yang tersedia

Melakukan Analisis Kebutuhan Guru Merumuskan rencana pemecahan jika terdapat kelebihan/kekurang (pemecahan) Melaporkan Data dan rencana penataan 4/10/2012


39

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Satuan Pendidikan Rekonsiliasi Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten/Kota Menyusun Perencanaan Penataan dan Pemerataan Melaporkan Rencana Penataan dan Pemerataan ke Dinas Pendidikan Provinsi 4/10/2012


40

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kabupaten/Kota Rekonsiliasi Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten/Kota Menyusun Perencanaan Penataan dan Pemerataan Melaporkan Rencana Penataan dan Pemerataan ke Dinas Pendidikan Provinsi 4/10/2012


41

Menerima hasil capaian pelaksanaan penataan guru PNS SMA di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang dilengkapi dengan data kekurangan dan/atau kelebihan guru PNS SMA Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi penataan guru PNS bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi

Melakukan pemetaan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS SMA secara nasional 4/10/2012


42

Melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan

Menyampaikan hasil evaluasi capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama 4/10/2012


43

KEKURANGAN GURU

1. Redistribusi

2. Optimalisasi

guru

beban mengajar 3. Multi grade teaching 4. Multi Subject

4/10/2012

KELEBIHAN GURU

1. Redistribusi

2. Alih

guru

Fungsi

3. Pensiun


Dini

44

REDISRIBUSI GURU PADA LEVEL SATUAN PENDIDIKAN LANGKAH 1. SUBSTITUSI GURU ANTAR SEKOLAH SEJENJANG

ilustrasi

(+)2

(-)4

KELEBIHAN 2 GURU PKN

KEKURANGAN 4 GURU PKN

SMP A

4/10/2012

SMP B


45

ilustrasi

SMP A

(-)2

SMP B


KETERANGAN : Dengan adanya redistribusi guru maka kebutuhan guru di kabupaten tersebut menjadi -2 dari sebelumnya -4. Redisribusi guru juga membuka peluang bagi 4/10/2012 PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012 guru-guru di SMP A untuk dapat memenuhi wajib mengajar 24 jam

46

REDISRIBUSI GURU PADA LEVEL SATUAN PENDIDIKAN LANGKAH 2. SUBSTITUSI GURU ANTAR SEKOLAH BEDA JENJANG

ilustrasi

(+)1

(-)2

KELEBIHAN 1 GURU PKN


SMA A

4/10/2012

SMP B


47

ilustrasi

SMA A

(-)1

SMP B


KETERANGAN : Dengan adanya redistribusi guru maka kebutuhan guru di kabupaten tersebut menjadi -1 dari sebelumnya -2. Redisribusi guru juga membuka peluang bagi 4/10/2012 PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012 guru-guru di

4848

Matur Kesuwun Arigato

WELBEDANK Xie Xie MERCY Thankyou

Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

Recommend Documents