DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUPANG Bagian Pertama Dinas Pasal 186 Dinas Pertambangan Dan Energi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang Pertambangan Dan Energi serta penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 187 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 187, Dinas Pertambangan Dan Energi mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi; b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan teknis terhadap unit pelaksana teknis di bidang pertambangan dan energi; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 188 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 188, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinas termasuk penataan arsip.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan
Pasal 189 Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga dinas, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan.
Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Pasal 190 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dibidang Pertambangan dan Energi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas. Bagian Keempat Bidang Pemetaan Wilayah Dan Konservasi Pasal 191 (1) Bidang Pemetaan Wilayah Dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pertambangan dan energi di bidang Pemetaan wilayah dan konservasi pertambangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 191, Bidang Pemetaan Wilayah Dan Konservasi mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan pengumpulan data geologi dan keadaan endapan bahan galian golongan C dari berbagai sumber untuk seluruh daerah. b. Pembuatan rencana program survey (SIGI) bahan galian golongan C yang ada di daerah-daerah yang masih belum diketahui dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh; c. Penyusunan dan pengolahan bahan pertambangan untuk penetapan zona tataguna pertambangan bahan galian golongan C; d. Penetapan syarat khusus mengenai teknik penambangan dan pengelolaan lingkungan untuk daerah pertambangan bahan golongan galian C; e. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan penanggulangan dampak negatif. Seksi Pengelolaan Data Dan Penyiapan Wilayah Penambangan Pasal 192
(1) Seksi Pengelolaan Data Dan Penyiapan Wilayah Penambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pemetaan wilayah dan konservasi dalam pengelolaan data dan penyiapan wilayah penambangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 192, Seksi Pengelolaan Data Dan Penyiapan Wilayah Penambangan mempunyai fungsi : a. Inventarisasi, pemetaan, penyusunan dan penyimpanan data geologi dan keadaan endapan-endapan galian golongan C dari bahan-bahan yang terkumpul dari hasil survey; b. Pembuatan perkiraan potensi untuk keseluruhan Daerah; c. Pengumpulan peta-peta endapan bahan galian golongan C yang disampaikan oleh pemegang SIPD, mengevaluasi dan meletakkannya kedalam peta; d. Pengumpulan dan analisa data yang diperlukan dalam rangka penetapan Zona tata guna pertambangan bahan galian golongan C; e. Pengumpulan data wilayah dalam rangka pemberian SIPD serta peninjauan lapangan untuk mendapatkan data teknis; f. Penyusunan persyaratan khusus teknik penambangan RKL dan RPL yang harus dilakukan oleh pengusaha pertambangan.
Seksi Konservasi Dan Reklamasi Lingkungan Pasal 193 (1) Seksi Konservasi Dan Reklamasi Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemetaan wilayah dan Konservasi dalam Pengelolaan konservasi dan reklamasi lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 193, Seksi Konservasi Dan Reklamasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. Pemberian bimbingan dan pembinaan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C; b. Pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan reklamasi, revegetasi dan pemanfaatan lahan bekas penambangan bahan galian golongan C; Bagian Kelima Bidang Pengusahaan Pertambangan Umum Dan Kelistrikan Pasal 194
(1) Bidang Pengusahaan Pertambangan Umum Dan Kelistrikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi di bidang Pengusahaan pertambangan umum dan ketenagalistrikan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 194, Bidang Pengusahaan Pertambangan Umum Dan Kelistrikan mempunyai fungsi : a. Penelitian dan pemrosesan permohonan SIPD; b. Pengusahaan, pengumpulan dan pengkoordinasian pertambangan dari pihak yang berwenang dan penyimpulan dalam rangka pemberian SIPD; c. Pengumpulan bahan-bahan untuk perhitungan besarnya iuran pertambangan dan mengajukan surat perintah setor / pembayaran ke kas daerah; d. Penerimaan/ pengumpulan dan mengevaluasi laporan-laporan kegiatan dan laporan produksi dari Pemegang SIPD; e. Pembuatan dan penerimaan Daftar pemberian SIPD serta statistik data pengusahaan seperti produksi, pemasaran, iuran pertambangan, tenaga kerja, data efek dan pemanfaatan lahan; f. Pemberian bimbingan pengusahaan seperti pengelolaan usaha, pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan, laporan produksi, penanganan tenaga kerja, masalah ganti rugi. g. Bimbingan dan pembinaan usaha-usaha pertambangan yang telah memiliki SIPD; h. Pengusahaan ketenaga listrikan dan energi; i. Pengusahaan sumberdaya mineral dan air bawah tanah; j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas.
Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum Dan Air Bawah Tanah Pasal 195 (1) Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum Dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengusahaan pertambangan umum dan kelistrikan dalam pengusahaan pertambangan umum dan air bawah tanah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 195, Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum Dan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi : a. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum; b. Penyusunan dan perijinan dibidang pertambangan umum; c. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan air bawah tanah; d. Penyelidikan dan pengelolaan sumberdaya mineral dan air bawah tanah
Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan Dan Energi Pasal 196 (1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan Dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pengusahaan Pertambangan umum dan kelistrikan dalam Pengusahaan Ketenagalistrikan dan energi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 196, Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan Dan Energi mempunyai fungsi : a. Pemberian ijin usaha inti listrik tingkat Kabupaten meliputi pembangkit lokal, distribusi, retail (penjualan listrik eceran) dan ijin operasi untuk kepentingan sendiri; b. Penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid nasional. Bagian Keenam Bidang Perijinan Dan Pengawasan Pertambangan Pasal 197 (1) Bidang Perijinan Dan Pengawasan Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan di Bidang Perijinan dan Pengawasan Pertambangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 197, Bidang Perijinan Dan Pengawasan Pertambangan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan c; b. Pelaksanaan pengesahan terhadap penunjukan kepala teknik dan atau wakil kepala teknik pertambangan; c. Pemberian pertimbangan atau rekomendasi untuk pembelian bahan peledak dan ijin penimbunan, pengangkutan dari tempat penimbunan dan pemakaian bahan peledak; d. Penelitian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL,PPL,PEL,RKL, RPL) dalam rangka penetapannya di lapangan; e. Pemberian Saran dan pertimbangan. Seksi Bimbingan Pengawasan Pengusahaan Tambang Dan Teknik Penambangan Pasal 198 (1) Seksi Bimbingan Pengawasan Pengusahaan Tambang Dan Teknik Penambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
bidang perijinan dan pengawasan pertambangan dalam bimbingan pengawasan pengusahaan tambang dan teknik penambangan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 198, Seksi Bimbingan Pengawasan Pengusahaan Tambang Dan Teknik Penambangan mempunyai fungsi : a. Pengamatan dan pemeriksaan dilapangan terhadap perijinan tingkat kegiatan yang dilakukan dalam wilayah usaha pertambangan; b. Pengamatan dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakan; c. Penelitian dan evaluasi peta kegiatan pertambangan, peta dasar penambangan dan peta kemajuan penambangan; d. Penertiban terhadap usaha yang tidak mempunyai SIPD; e. Pengusahaan terhadap rencana penambangan dan pelaksanaan lapangan termasuk pengolahan bahan galian golongan C demi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat; f. Pengamatan penambangan dalam rangka pemanfaatan bahan galian golongan C secara maksimal, efektif dan efisien; g. Pengumpulan data dan penghitungan efisiensi pemakaian peralatan dan bahan penunjang pertambangan; h. Pemberian saran dan pertimbangan Seksi Perijinan Dan Pengawasan Dampak Lingkungan Pasal 199 (1) Seksi Perijinan Dan Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perijinan dan pengawasan pertambangan dalam perijinan dan pengawasan dampak lingkungan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 199, Seksi Perijinan Dan Pengawasan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a. Penelitian dan mempelajari rencana kelola lingkungan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan di lapangan; b. Pendataan dampak usaha pertambangan termasuk pengelolaan bahan galian yang tidak terdapat atau menyimpang dari rencana kelola lingkungan (RKL) dalam rangka pemberian pengembangan dampak positif dan penekanan dampak negatif semaksimal mungkin; c. Pelaksanaan reklamasi vegetasi atau pemanfaatan kembali bahan bekas penambangan atau lahan tempat penimbunan tailing pengolahan untuk dapat dilakukan penambangan dan penekanan; d. Penerimaan, pencatatan dan penelitian persyaratan permohonan SIPD; e. Penelitian lahan pertambangan sesuai permohonan berikut penjelasan batas – batas dan mempelajari data mengenai wilayah; f. Pembuatan permohonan pertambangan (rekomendasi) dalam rangka pemrosesan permohonan SIPD;
g. Perhitungan luas wilayah sesuai SIPD, menghitung besar jumlah produksi secara periodik; h. Pembuatan daftar SIPD yang telah dikeluarkan secara periodik dan membuat dalam peta; i. Pemberian saran dan pertimbangan.
