DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUPANG Bagian Pertama Dinas Pasal 123 Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang Perhubungan serta penilaian atas pelaksanaannya.
Pasal 124 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 123, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan; b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; c. Pembinaan teknis terhadap unit pelaksana teknis di bidang perhubungan; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 125 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 125, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan;
d.
Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinas termasuk penataan arsip. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Pasal 126
Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga dinas, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Pasal 127 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan , menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dibidang Perhubungan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat Pasal 128 (1). Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam bidang perhubungan darat (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 128, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan darat; b. Pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan pemasangan perlengkapan jalan; c. Pemberian ijin dan pengawasan pengangkutan; d. Pengawasan lalu lintas dan angkutan darat.
Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Darat Pasal 129
(1) Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Darat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat dalam Lalulintas dan Angkutan Darat (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 129, Seksi Lalu Lintas Dan Angkutan Darat mempunyai fungsi : a. Perencanaan pengaturan pengawasan dan pengendalian lalulintas jalan Kabupaten, Propinsi, Jalan Nasional dan Ibukota; b. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalulintas jalan dan alat pemberi isyarat lalulintas; c. Penyuluhan mengenai Lalulintas dan angkutan jalan; d. Pemberian bimbingan,ijin pengangkutan orang dan pengawasan; e. Pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang; f. Pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.
Seksi Sarana Dan Prasarana Pasal 130 (1) Seksi Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang perhubungan Darat dalam pengelolaan sarana prasarana (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 130, Seksi Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan dan pengelolaan pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban; b. Perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan.
Bagian Kelima Bidang Perhubungan Laut Dan Udara Pasal 131 (1) Bidang Perhubungan Laut Dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perhubungan di Bidang Perhubungan laut dan Udara.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 131, Bidang Perhubungan Laut Dan Udara mempunyai fungsi : a. Pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lewat laut; b. Pengawasan dan penyelenggaraan dermaga dan pelabuhan; c. Perencanaan sarana dan prasarana kenavigasian, pemanduan penundaan kapal, d. Pengawasan pembangunan lokasi Bandar Udara; e. Pengawasan bangunan-bangunan dalam lingkup kerja Bandar Udara; Seksi Kepelabuhanan Dan Lalu Lintas Angkutan Laut Pasal 132 (1) Seksi Kepelabuhan Dan Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut dan udara dalam kepelabuhanan dan lalulintas angkutan laut (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 132, Seksi Kepelabuhan Dan Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai fungsi : a. Pemberian rekomendasi pelabuhan terbuka; b. Penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus; c. Pengawasan pelaksanaan tariff angkutan laut; d. Pengawasan pengangkutan bahan /barang berbahaya lintas laut; e. Pengawasan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan; f. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan lokal; g. Pengawasan pelabuhan penyeberangan. Seksi Perhubungan Udara Pasal 133 (1) Seksi Perhubungan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perhubungan laut dan udara dalam perhubungan udara (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 133, Seksi Perhubungan Udara mempunyai fungsi : a. Penertiban bangunan-bangunan dalam kawasan bandara; b. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat sekitar bandara; c. Penertiban ijin lokasi bandara Bagian Keenam Bidang Pengujian Dan Bina Keselamatan
Pasal 134 (1) Bidang pengujian Dan Bina Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas perhubungan dibidang Pengujian dan bina keselamatan (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 134, Bidang Pengujian Dan Bina Keselamatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program di bidang pengujian dan bina keselamatan darat, laut dan udara ; b. Pengawasan laik jalan; c. Pendaftaran kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor serta perbengkelan; d. Pengawasan Pengangkutan barang dan atau bahan berbahaya melalui laut/ penyeberangan dan udara / penerbangan. e. Pengawasan kerja keruk dan reklamasi pelabuhan laut; f. Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal; g. Pengawasan kebisingan dalam lingkup kerja Bandar udara Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Perbengkelan Pasal 135 (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengujian dan bina keselamatan dalam pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Pasal 135, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. Penyiapan bimbingan dan perijinan bengkel umum; b. Pengaturan dan pengendalian susunan kendaraan penumpang umum; c. Penyiapan fasilitas dan pelaksanaan pengujian bermotor.
dimaksud ayat (1) Dan Perbengkelan
alat tambahan pada berkala kendaraan
Seksi Penunjang Keselamatan Dan Penanggulangan Kecelakaan Pasal 136 (1)
Seksi Penunjang Keselamatan Dan Penanggulangan Kecelakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengujian dan bina keselamatan dalam penunjang keselamatan dan penanggulangan kecelakaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 136, Seksi Penunjang Keselamatan Dan Penanggulangan Kecelakaan mempunyai fungsi : a. pengawasan kerja keruk dan reklamasi kawasan pelabuhan; b. pelaksanaan Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal; c. Pengawasan pengangkutan barang dan atau bahan berbahaya melalui udara/penerbangan dan melalui laut/penyeberangan.
