DINAS PENCATATAN SIPIL, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KUPANG Bagian Pertama Dinas Pasal 216 Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana serta penilaian atas pelaksanaannya. Pasal 217 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 216, Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijaksanaan umum di bidang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Administrasi kependudukan dan keluarga berencana; b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemberian nomor induk kependudukan; d. Pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk; e. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, dan akta pengakuan pengesahan anak; f. Pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk; g. Pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data penduduk; h. Penyelenggaraan penyuluhan kependudukan dan keluarga berencana; i. Penyelenggaraan dan pengelolaan data base dan mutasi elektronik System Informasi Kependudukan dan Keluarga; j. Pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan sipil, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana; k. Pengkoordinasian kegiatan fungsional pelaksanaan program keluarga berencana dan Pembangunan keluarga sejahtera; l. Fasilitasi, pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, lembaga social dan lembaga masyarakat ataupun pihak ketiga; m. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha
Pasal 218 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 218, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinas termasuk penataan arsip. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Pasal 219 Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga dinas, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Pasal 220 Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dibidang Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan dan keluarga Berencana dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasal 221 (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana di bidang Pelayanan administrasi kependudukan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 221, Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk WNI dan WNA; b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk WNI dan WNA; c. Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA; d. Pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan Kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk; e. Pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan mutasi data kependudukan; f. Pelaksanaan Penyelenggaraan dan pengelolaan data base dan mutasi elektronik System Informasi Kependudukan;
Seksi Pelayanan Pendaftaran KTP Dan Kartu Keluarga Pasal 222 (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran KTP Dan Kartu Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran KTP dan Kartu Keluarga. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 222, Seksi Pelayanan Pendaftaran KTP Dan Kartu Keluarga mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan pendaftaran dan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta; b. Penerbitan kartu tanda penduduk dan penerbitan kartu keluarga; c. Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan realisasi pelayanan pendaftaran kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pendaftaran KTP dan kartu keluarga yang dilaksanakan oleh perangkat Kecamatan dan kelurahan/Desa Seksi Pengelolaan Data Dasar Kependudukan Dan Mutasi Pasal 223 (1) Seksi Pengelolaan Data Dasar Kependudukan Dan Mutasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam pengelolaan data dasar kependudukan dan mutasi;
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 223, Seksi Pengelolaan Data Dasar Kependudukan Dan Mutasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyelenggaraan Pendataan Penduduk dan pengolahan Data Elektronik melalui sistim informasi kependudukan; b. Pengelolaan data base kependudukan dan mutasi elektronik system informasi kependudukan; c. Pemberian nomor induk kependudukan, Pembuatan dan Pencetakan Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk; d. Pemeliharaan dan pengembangan system informasi kependudukan Seksi Pengendalian Dan Penyuluhan Pasal 224 (1)
Seksi Pengendalian Dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam pengendalian dan penyuluhan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 224, Seksi Pengendalian Dan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kebutuhan dan Pengadaan formulir dan blangko KTP dan kartu Keluarga; b. Pendokumentasian dan pemeliharan formulir yang telah diproses; c. Evaluasi dan pelaporan penggunaan dan persediaan formulir dan blangko KTP dan Kartu Keluarga. d. Pelaksanaan Penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi di bidang Kependudukan; Bagian Kelima Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pasal 225 (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan pencatatan sipil. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 225 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan dan serta penerbitan akta bagi WNI dan WNA. b. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan WNI dan WNA.
c. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi WNI dan WNA. d. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi WNI dan WNA. e. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI dan WNA. f. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak di luar negeri. g. Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengolahan perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama. Seksi Pencatatan Kelahiran Dan Kematian Pasal 226 (1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan pelayanan Pencatatan kelahiran dan kematian. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 226, Seksi Pencatatan Kelahiran Dan Kematian mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan pelayanan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan. b. Pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian bagi WNI dan WNA. c. Pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian di luar negeri. d. Pengelolaan mutasi data kelahiran dan kematian. Seksi Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Serta Adopsi Pasal 227 (1) Seksi Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Serta Adopsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan pelayanan Pencatatan perkawinan dan perceraian serta adopsi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 227 Seksi Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Serta Adopsi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan pelayanan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akta perkawinan, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta perceraian bagi WNI dan WNA. b. Pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, percaraian di luar negeri. c. Pengelolaan mutasi Data Perkawinan, perceraian dan pengesahan anak Bagian Keenam Bidang Keluarga Berencana Pasal 228 (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana di bidang Keluarga Berencana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 228, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. b. Pengendalian penyelenggaraan Program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
Seksi Remaja Dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Pasal 229 (1) Seksi Remaja Dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang keluarga berencana dalam peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja, perlindungan hak-hak reproduksi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 229, Seksi Remaja Dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai fungsi :
a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang KB dan kesehatan reproduksi; b. Pembinaan dan pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja;
Seksi Jaminan Dan Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 230 (1) Seksi Jaminan Dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang keluarga berencana dalam jaminan dan pelayanan Keluarga berencana. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 230 Seksi Jaminan Dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program jaminan dan pelayanan keluarga berencana; b. Pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak melalui pelayanan promosi dan konseling.
Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 231 (1) Seksi Pengendalian Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 231 Seksi Pengendalian Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; b. Pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi, pemberian
jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; c. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup, bayi dan anak.
Bagian Ketujuh Bidang Informasi Keluarga Dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 232 (1) Bidang Informasi Keluarga Dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pencatatan Sipil, Administrasi Kependudukan Dan Keluarga Berencana di bidang Informasi Keluarga dan pemberdayaan keluarga. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 232, Bidang Informasi Keluarga Dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengelolaan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; c. Pelaksanaan pelaporan dan pengolahan statistik di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; d. Pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi, edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; e. Pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
f. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga Pasal 233 (1) Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang informasi keluarga dan pemberdayaan keluarga dalam pengembangan ketahanan keluarga. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 233, Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. Pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta melalui kerja sama antar lembaga dan institusi tenaga lini lapangan di bidang KB dan keluarga sejahtera; c. Pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga; d. Pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
Seksi Informasi Dan Dokumentasi Pasal 234 (1) Seksi Informasi Dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang informasi keluarga dan pemberdayaan keluarga dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 234, Seksi Informasi Dan Dokumentasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pelayanan telematika dan dokumentasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera; b. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera;
c. Penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera. Pasal 235
Uraian tugas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi bagi pejabat baik Struktural maupun Fungsional di Lingkungan Dinas-dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
Pasal 236 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.
