DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TARAKAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Kalimantan No.1 Telp. (0551) 34200 Fax. (0551) 22040 Email: [email protected] Web site : www.tarakankota.go.id

TARAKAN ( Kode Pos 77131)

SubBag Perencanaan & Keuangan DISKOMINFO 8/3/2013 1

2013 | DISKOMINFO KOTA TARAKAN

Pengantar

A

llhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan tahun 2012 ini telah dapat disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan sumber daya yang tersedia, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keberhasilan kinerja Pemerintah yang dilakukan secara terukur dan dalam waktu satu tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintah. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara sistimatika memuat ikhtisar ekskutif, pendahuluan, perencanaan, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup. Secara keseluruhan dapat memberi gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan, program dan kegiatan. Disamping itu LAKIP memuat analisis akuntabilitas kinerja yang menguraikan tentang indikator, target dan capaian kinerja, aspek

2


pengelolaan keuangan, kendala, hambatan dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai hambatan. Akhirnya dengan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam penyusunan laporan ini dan kami berharap melalui laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan umpan balik bagi peningkatan kinerja segenap unsur aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan pada masa yang akan datang.

Tarakan,

2013

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

H. Ruslan Arifin, SE

3


Ringkasan Eksekutif

L

aporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (LAKIP DISKOMINFO) Tahun 2012 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis DISKOMINFO Tahun 2009-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2012 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2012. Penyusunan LAKIP DISKOMINFO Tahun 2012 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2012. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan Pemerintah kota Tarakan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DISKOMINFO telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra DISKOMINFO Tahun 2009 – 2014. Visi tersebut yakni “Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Prima Melalui Penyelenggaraan Tehnologi dan Informatika yang Handal”. Sesuai dengan visi tersebut, maka misi DISKOMINFO adalah: 1. Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat; 2. Meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan; 3. Mengembangkan media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestaraian budaya; 4. Meningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik; 5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja; 6. Meningkat kualitas sumber daya manusia. 4


Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 4 (empat) tahun mendatang, dengan tujuan adalah: 1. Mewujudkan pelayanan masyarakat Kota Tarakan yang berbasis teknologi informasi melalui elektronik Government; 2. Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintrgrasi; 3. Menyediakan Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi; 4. Menyediakan Sarana Press Conference; 5. Menyediakan Informasi Pembangunan Kota Tarakan untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasarannya adalah: 1. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet; 2. Pengelolaan Pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi; 3. Meningkatkan Penyedian Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi; 4. Meningkatkan Fasilitas Press Conference; 5. Meningkatkan Tersedianya Informasi Pembangunan Kota Tarakan untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat. Program dan kegiatan DISKOMINFO Tahun 2012 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra DISKOMINFO Tahun 2009 – 2014, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Isu-isu tersebut antara lain: Good societal governance; Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran birokrasi Pemerintah Kota Tarakan; Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Infrastruktur e-government, Pelayanan data dan informasi berbasis elektronik yang terintergrasi; Fasilitasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; Diseminasi informasi; Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); Aplikasi Layanan Informasi Publik; Kapasitas Aparatur serta Sarana dan Prasarana Aparatur; dan Penyebarluasan informasi pemerintah dan pembangunan daerah.

5


Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Diskominfo pada tahun 2012 adalah sebesar 90.51 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp.13,920,562,791.- (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sebesar 98.64 persen (realisasi fisik). Capaian kinerja input tertinggi adalah pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yaitu sebesar 95.90 persen; capaian kinerja input terendah adalah pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu sebesar 50.00 persen.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LAKIP 2012, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Capaian kinerja sasaran (Outcome) rata-rata sebesar 95.13%. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi; Meningkatkan penyediaan Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi dan Meningkatkan fasilitas Press Conference. Sedangkan capaian terendah terdapat pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet. Tabel 1 Kinerja Program Tahun 2012 Program

Capaian Kinerja Program

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

96.00

2.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4.

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

100.00

5.

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

100.00

100.00 89.26

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; serta Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. Sedangkan program yang memiliki kinerja paling rendah adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dengan Mass Media. 6


2. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DISKOMINFO 2009 – 2014, yaitu: a. Mewujudkan pelayanan masyarakat Kota Tarakan yang berbasis teknologi informasi melalui Elektronik Government; b. Pengelolaan Pelayanan TI yang tertata baik dan optimal serta terintegrasi; c. Menyediakan Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi; d. Menyediakan Sarana Press Conference; e. Menyediakan Informasi Pembangunan Kota Tarakan untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD. 2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFO dapat dilakukan antara lain melalui: a.

Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap dan terkoordinasi serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

b.

Perlunya upaya-upaya sosialisasi tugas dan fungsi serta pengembangan yang telah dilakukan oleh DISKOMINFO sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders

c.

Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

d.

Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui LAKIP Diskominfo Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sesuai Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2009-2014.

7


Daftar Isi Halaman

PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakan penyusunan LAKIP, landasan hokum, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategi, tujuan dan sasaran strategis serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan penetapan kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini diuraikan gambaran umum kinerja sasaran 2012, evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2012.

BAB IV

PENUTUP Berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sumber: Lampiran IV: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 - OUTLINE LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

8


Daftar Tabel Halaman

Tabel 1. Penetapan Kinerja Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Tabel 3. Pengukuran Kinerja

9


Daftar Gambar Halaman

Gambar 1 ……………………………………… Gambar 2 ……………………………………… Gambar 3 ………………………………………

10


Daftar Singkatan Halaman No. 1. 2.

Singkatan DISKOMINFO Information of technology e-Government LAN TIK SOP SPM DED FO Wifi PSA IKU NOC PPID

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

11

Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Teknologi Informasi electronic government Local Area Network Teknologi Informasi dan Komunikasi Standar Operating Procedure Standar Pelayanan Minimal Detail Engineering Design Fiber optic Wireless Fidelity Public Service Advertising (Iklan Layanan Masyarakat) Indikator Kinerja Utama Network Operations Center Pejabat Pengelola Informasi Daerah


BAB I

PENDAHULUAN1 A. Latar Belakang Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya menangani konvergensi atau gabungan antara informasi, komunikasi, dan telematika. Atau dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology). Bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib sebagai bagian yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, secara hukum sesuai dengan dasar legislasi yang mengatur tentang eksistensi kelembagaan informasi, komunikasi, dan telematika, maka keluarlah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kedua aturan hukum ini memberikan payung hukum penguatan kelembagaan informasi, komunikasi, dan telematika. Dalam legislasi Pemerintah Kota Tarakan, pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan. Melalui Perda dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (electronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi atau electronic government (e-gov) disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan tranparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

12


Pemanfaatan e-Government sebagai salah satu misi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan internal pemerintah sendiri. Di era sistem birokasi yang rumit dan kaku ini, pemanfaatan e-Government merupakan salah satu upaya mengatasi sistem birokrasi tersebut. Berbagai keuntungan dan manfaat dapat diperoleh melalui pengembangan e-Government diantaranya: a. e-Government dapat menciptakan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi interaksi antar instansi/antar lembaga, masyarakat dan juga masyarakat internasional. b. e-Government mampu menyediakan sistem manajemen jaringan sehingga mampu memperpendek lini pengambilan keputusan dan memperluas rentang kendali. c. e-Government dapat mendobrak dinding pemisah antara pemerintah dan masyarakat dan terutama pemerintah dan sektor swasta, (iv) e-Government dapat membantu pemerintah dalam memberikan layanan publik dengan lebih informatif, efisien dan efektif. Kesimpulannya, bahwa pemanfaatan e-gov adalah untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (rule of law), ketanggapan, equity, dan visi strategis. Hal inilah merupakan prinsip-prinsip yang harus dicapai dalam pelaksanaan good governance. Dari beberapa daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik diperoleh hasil bahwa praktek-praktek good governance yang dilaksanakan secara nyata mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Dalam hubungannnya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), fungsi lakip adalah sebagai alat kontrol secara tertulis berupa laporan penyelenggaraan pembangunan. Bahwa ada tiga pilar dalam penyelenggaraan pembangunan yang baik, yaitu akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), transparansi (keterbukaan dan diketahui oleh pengguna), dan efektifitas (penggunaan anggaran secara cermat, efektif, dan efisien). Ketiga pilar ini jika memang benar-benar dapat dilaksanakan, maka penyimpangan dalam pengelolaan anggaran akan dapat dicegah, sehingga tujuan pembangunan berbasis bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat tercapai. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat berhasil dilaksanakan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 13


Penyusunan LAKIP, dalam sistem AKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan recana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).LAKIP dapat berfungsi sebagai: a. Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi. b. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat. c. Media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya/pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selajutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyaratakat (public accountability). d. Media informasi, tentang sejauh mana penerapan perinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen adalah pelaporan, yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna menentukan fokus perbaikan kinerja berkesinambungan yang harus dilakukan. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika dilandasi dasar hukum sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; f. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; g. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; h. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah; i. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; j. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja; k. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14


m. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; p. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan; q. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan. C. Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan. b. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi. c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. d. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan. e. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik. D. Gambaran Umum Organisasi a. Kondisi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan adalah: 1) Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. 2) Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan Melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 15


c. Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ; b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Informasi dan Dokumentasi; c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Teknologi Informatika dan Aplikasi Telematika; d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Teknologi Informatika dan dokumentasi ; e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pos dan Telekomunikasi; f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, ada 3 hal yang dijadikan kriteria yaitu : (1) eksternalitas, maksudnya bahwa tingkat urusan pemerintahan yang berwenang atas urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; (2) akuntabilitas, maksudnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan klaim atas dampak tersebut atau yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; (3) efisiensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka urusan pemerintahan dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services). Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi utuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan kedua urusan tersebut, urusan komunikasi dan informatika adalah merupakan wajib, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut harus ada dan menjadi perhatian pemerintahan daerah. d. Susunan Organisasi Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV), dan 8 (delapan) Kepala Seksi 16


(Eselon IV). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan. Struktur organisasi tersebut secara rinci adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, yang terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi: a. Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika; b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telematika; c. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Telematik. 4. Bidang Informasi dan Dokumentasi : a. Seksi Pengolahan Informasi b. Seksi Dokumentasi c. Seksi Pemberitaan 5. Bidang Pos dan Telekomunikasi : a. Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi b. Seksi Monitoring dan Evaluasi 6. Unit Pelaksana Teknis 7. Kelompok Jabatan Fungsional Susunan organisasi DISKOMINFO secara lengkap disajikan dalam Lampiran LAKIP ini.

e. Sumber Daya Diskominfo a) Sumber Daya Aparatur Pada saat ini, arah kebijakan umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan diarahkan pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Fokus pembangunan TIK diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mendukung ide ini maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur. Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 17




Pegawai:

a. b. c. d.

SEKRETARIAT/BIDANG Sekretariat Bidang Informasi & Aplikasi Telematika Bidang Informasi & Dokumentasi Bidang Pos &Telekomunikasi Jumlah

JUMLAH PNS DAN TENAGA KONTRAK 20 15 11 6 52

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan tahun 2012



Kualifikasi Pendidikan

a. b. c. d.

SEKRETARIAT/BIDANG Sekretariat Bidang Informasi dan Aplikasi Telematika Bid. Informasi dan Dokumentasi Bidang Pos & Telekomunikasi Jumlah

S2 1 -

S1/D4 4 7

D3 2 4

SLTA 13 4

1

3 3 17

1 2 9

7 1 25

SLTP/SD JUMLAH 20 15 -

11 6 52

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan tahun 2012

Jika diperhatikan sumber daya manusia sesuai dengan kenyataan di atas, jelaslah bahwa berdasarkan atas kualifikasi pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan teknologi iinformasi masih belum mendukung. Untuk itu, usaha mendapat tambahan aparatur SDM berbasis TI sudah dilakukan, namun sampai saat ini masih belum terpenuhi. Walaupun demikian, hal ini tidaklah menjadi penghambat sehingga kegiatan tidak terlaksana, karena pada sisi yang lain, tenaga-tenaga yang terampil di bidang TI kerap diajak kerjasama, baik dalam bimbingan belajar (bintek) ataupun konsultasi. b) Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika Pembangunan Sistem Informasi dan Telematika (Sitel) sampai dengan tahun 2012, telah dilakukan pembangunan/pengembangannya, baik menyangkut piranti lunak, piranti keras, dan infrastruktur jaringan. Untuk pengembangan infrastruktur jaringan ini, Local Area Network (LAN) sampai saat ini baru bisa terlaksana hanya di kantor tempat kerja, jadi belum tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Walaupun demikian, untuk mensinergikan implementasi dan penerapan sitel, Diskominfo Kota Tarakan belum memiliki Masterplan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan direncanakan pada tahun anggaran 2013 akan diprogramkan. Master plan ini nantinya akan dipakai dasar dalam pembangunan TIK di Kota Tarakan yang pengembangannya diarahkan pada: 1. Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan TIK, merupakan perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 18


bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengkaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumberdaya manusia, jaringan komunikasi data, dan dan lain-lain. 2. Rencana Induk ini dapat digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan e-Government yang terpadu sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam kerangka mendukung tugas fungsi Pemerintah Kota Tarakan kearah efektifitas pelayanan publik, pelayanan antar instansi pemerintah serta pelayanan pada pegawainya (Government to Citizen, Government to Business, Government to Government, and Government to Employee). Sebagai hasil dari pengembangan Rencana Induk Teknologi Informasi Kota Tarakan ini diharapkan adalah sebagai berikut : 

Tersedianya dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Tarakan yang akan menjadi acuan Pemerintah Kota dalam pembangunan TIK. Detail Engineering Design (DED), yang merupakan Road Map rancangan tahapantahapan rinci dari Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kota Tarakan. Standar Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tarakan yang mencakup bidang Informasi dan Dokumentasi.

 

Melalui penyusunan Master Plant Infrastruktur fisik meliputi semua perangkat yang digunakan untuk komunikasi data antar lokasi baik di dalam maupun di luar bangunan. Ada beberapa skenario yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jaringan komputer Kota Tarakan, yaitu: 1. Skenario penggunaan FO secara keseluruhan Seluruh SKPD, Kecamatan, kelurahan dan sekolah menggunakan interkoneksi data dan tersambung dengan FO (fiber optic). Kecepaan transmisinya pada teknologi saat ini bisa mencapai 10 Gbps, sedangkan untuk interkoneksi skala menengah masih banyak yang menggunakan FO dengan kecepatan tranmisi 1 Gbps. Untuk melakukan pembangunan infrastruktur menggunakan FO secara keseluruhan di Kota Tarakan, akan memerlukan biaya yang sangat tinggi, walaupun skala reabilitasnya juga sangat tinggi. 19


2. Skenario Hybrid yaitu sebagian FO dan lainnya radio link Pada scenario kedua ini, jaringan interkoneksi data SKPD dan Kecamatan menggunakan Fiber Optic, sedangkan jaringan interkoneksi ke sekolah, kelurahan dan UPT menggunakan radio. Kecepatan transmisi backbone nya pada teknologi saat ini bisa mencapai 10 Gbps, sedangkan untuk interkoneksi skala menengah masih banyak yang menggunakan FO dengan kecepatan tranmisi 1 Gbps. 3. Skenario penggunaan radio link secara keseluruhan Pada scenario ketiga ini, jaringan interkoneksi data SKPD, Kecamatan, kelurahan dan sekolah menggunakan Radio Link. Untuk pembangunan jaringan radio link maka dibagi dalam beberapa tahapan dan terbagi atas beberapa fungsi radio link. 4. Skenario penyewaan koneksi dari provider Pada Skenario ini, semua interkoneksi data pada seluruh SKPD, UPT, kecamatan, kelurahan dan sekolah menggunaan provider. Interkoneksi dapat menggunakan FO yang dibangun oleh provider ataupun koneksi melalui telpon juga melalui GSM/3G. Untuk pemilihan provider dapat menggunakan multi provider, artinya tidak harus monopoli satu provider. 5. Gabungan antara FO, radio link dan provider Artinya seperti skenario 2 dan ditambahkan beberapa koneksi menggunakan fasilitas koneksi provider, baik ADSL, modem, GSM/3G. Di antara hal-hal tersebut di atas sebagai upaya yang akan dilakukan ke depan, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan baru mempunyai beberapa system informasi, di antaranya adalah : A. Website Kota Tarakan dengan nama domain www.tarakankota.go.id yang merupakan langkah awal untuk sebuah sistem informasi berbasis web di tingkat Kota. Ke depan, web ini akan terus disempurnakan dalam hal: 1) Desain yang saling terkoneksi dari sisi data, baik sesama Kota maupun antara Kota dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu pula, diharapkan terjadi inter-operabilitas web SKPD, yang merupakan web representatif dari setiap SKPD yang saling terkoneksi berdasarkan aturan-aturan tertentu dan terhubung otomatis. Pada sisi manajemen content-nya, dipasang tools standarisasi data yang akan meng-update informasi. Format data terbagi atas sektor pembangunan, dan dapat dientry dari masing-masing SKPD terkait, yang selanjutnya menjadi data pembangunan Kota Tarakan.

20


2) Pembangunan portal komunikasi, yang merupakan web representatif untuk berkomunikasi, koordinasi dan kolaborasi diantara aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. 3) Semua aplikasi di atas, sangat bergantung pada jaringan Infrastruktur yang akan dikembangkan, agar seluruh SKPD terhubungkan dengan jaringan infrastruktur ini. Berikutnya, akan dilakukan penyesuaian metode komunikasi data pada jaringan Infrastruktur untuk meningkatkan kinerjanya. B. Hotspot, yang menjangkau kurang lebih 200 meter. Hotspot itu adalah alah satu bentuk pemanfaatan teknologi Wireless LAN pada lokasi-lokasi publik. Hotspot pertama kali digagas tahun 1993 oleh Brett Steward. Dengan pemanfaatan teknologi ini, individu dapat mengakses jaringan seperti internet melalui komputer atau laptop yang mereka miliki di lokasi-lokasi dimana hotspot disediakan. Hotspot juga merupakan sebuah titik yang memancarkan koneksi jaringan/internet melalui frekuensi tertentu yang apabila ditangkap oleh perangkat penerima pada sebuah komputer akan memungkinkan komputer tersebut terhubungkan ke jaringan/internet. Hotspot biasanya dipancarkan oleh sebuah perangkat Wifi (Wireless Fidelity) yang dapat digunakan secara efektif pada radius tertentu dari perangkat tersebut. Pada tahun anggaran 2011 dan 2012, pengembangan jaringan hot spot juga telah dilaksanakan melalui penguatan hotspot di Taman Oval dan Sekretariat Daerah. Melalui pengembangan jaringan hotspot ini, diharapkan akses informasi melalui internet dapat dimanfaatkan oleh aparatur, masyarakat, maupun pengguna lainnya. Artinya perkembangan pembangunan hotspot ini adalah menunjang pelayanan komunikasi melalui internet, mengingat tuntutan perkembangan dan kebutuhan publik akan manfaat Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) semakin bertambah besar. Adapun fungsi hotspot ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai titik akses ke jaringan komputer kantor yang menggunakan kabel:  Mempermudah perluasan jaringan di tempat kerja (kantor)  Sensitifitas data harus diperhatikan  Sistem keamanan harus dirancang sebaik-baiknya 2. Sebagai titik akses ke jaringan internet  Menyediakan layanan gerbang menuju internet  Sebagai layanan tambahan (gratis) di café, restoran, hotel, pameran, dll.  Sebagai layanan khusus berbayar untuk umum dengan cakupan jaringan yang lebih luas.

21


Analisis Perkembangan Stratejik Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2012 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFO, mencakup pelayanan, pengembangan dan pembinaan di bidang komunikasi dan informatika. Penilaian atas kondisi saat, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik diuraikan pada bagian berikut: 1. Kondisi Saat Ini a. Kelembagaan I.

Kinerja birokrasi yang didukung aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur untuk mendukung terciptanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. Kerangka dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan ini populer dikenal luas dengan nama electronic-government (e-gov). Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari tranparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan. Electronic government berdasarkan Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, merupakan proses transformasi dengan cara pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi. Di samping itu, electronic government juga membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha,dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan. Selanjutnya dengan transparansi tersebut, maka praktek KKN yang disebabkan oleh kekaburan informasi dapat diminimalkan. Selain tranparansi yang ditawarkan oleh TI, kata–kata kunci yang dapat dilihat dalam pernyataan tentang kegunaan e-Government di atas adalah bahwa e-government diimplementasikan untuk mengejar tujuan dalam hal: 1) transformasi pemerintah/birokrasi, 2) eliminasi sekat-sekat birokrasi,

22


3) pembentukan jaringan sistem manajemen informasi, 4) perbaikan proses kerja, dan 5) pelayanan publik. Hal-hal tersebut menjadi arah reformasi birokrasi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal oleh pemerintah. Tranformasi birokrasi yang ditawarkan dengan penerapan TI dengan prinsip-prinsip egovernment-nya adalah TI diharapkan dapat merubah wajah birokrasi yang sudah ada dengan menawarkan pelimpahan tanggungjawab pihak-pihak pengelola pelayanan publik yang biasanya berjumlah banyak sehingga sulit diawasi dan dimonitor kepada pihak yang lain yang lebih sedikit dan mudah untuk dimintai pertanggung jawabannya, karena sifat pihak tersebut yang sudah teruji kredibilitas dan profesionalitasnya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Menciptakan suatu acuan perencanaan dan pengendalian dalam pengembangan TIK bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. 2) Menciptakan suatu standar acuan untuk pembangunan TIK di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tarakan. 3) Menciptakan suatu infrastruktur pendukung layanan masyarakat berbasis TIK yang memadai. 4) Menciptakan suatu infrastruktur pendukung layanan masyarakat berbasis TIK yang memadai. 5) Menciptakan suatu infrastruktur pendukung layanan masyarakat berbasis TIK yang memadai. 6) Menciptakan masyarakat yang mampu memanfaatkan layanan masyarakat berbasis online. 7) Mendayagunakan TIK dalam mendukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Tarakan. 8) Menciptakan ketersediaan konten data dan informasi pendukung layanan online di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan. 9) Menciptakan regulasi penguat TI di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. 10) Menciptakan aparatur berkapasitas TIK untuk mendukung layanan online di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan. II.

23

Belum meratanya jaringan komunikasi pada setiap wilayah dan area blankspot serta layanan pos pada setiap kecamatan.


Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan terwujudnya penyelenggaraan pos di setiap kecamatan dan usaha pengawasan, penertiban, dan pengendalian menara telekomunikasi. Keberadaan tentang pos dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang mengatur bahwa penyelenggaraan pos sangat penting sebagai alat untuk kelancaran komunikasi bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Peran yang diharapkan terhadap keberadaan pos yang mendesak saat ini adalah perannya sebagai jasa titipan seperti layanan paket, layanan logistik, dan transasksi keuangan. Apalagi peran ini sangat mendukung dalam hal hubungannya dengan pelayanan jasa usaha pariwisata yang akan membantu pendapatan daerah. Dalam kaitannya dengan keberadaan menara telekomunikasi, hal ini dijamin oleh PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permen Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini, banyak menara telekomunisi yang terbangun yang dipandang kurang efektif ditinjau dari segi penataan bangunan dan jasa usahanya. Menara yang sangat banyak dan tidak sesuai dengan penataan ruang dikhawatirkan sangat mengganggu, sehingga dibuatlah regulasi tentang menara telekomunikasi. Dalam kaitannya dengan aspek pendapatan daerah, perlu juga ditata usahanya menyangkut ketaatan dari sudut perijinannya dan pungutan retribusinya. Upaya yang dilakukan menyangkut eksistensi pos perdesaan dan pembangunan menara telekomunikasi diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan aparatur dan masyarakat serta pihak terkait dalam kaitannya dengan pelayanan pos di kelurahan dan kecamatan. 2) Menetapkan acuan perencanaan, standar operasional, dan regulasi menara telekomunikasi.

b. Ketatalaksanaan 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya public hearing yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas. 24


2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang bertentangan satu dengan lainnya. 3) Reformasi sistem dan proses Perencanaan dan Penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2012 belum mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif dikarenakan belumnya terintegrasinya antara Sistem Informasi Perencanaan dengan Sistem Informasi Penganggaran. 4) Manajemen pembiayaan pembangunan belum memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan, dan pengendalian sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional. c. Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional; kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar PNS belum memadai; dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja. 2) Sistem remunerasi PNS belum didasarkan pada sistem yang proporsional serta belum dapat menjamin kesejahteraan PNS. 3) Sistem Pengukuran kinerja PNS belum dapat mengukur kinerja aktual PNS sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas PNS baik secara individu, unit maupun organisasi 4) Gambaran mengenai kompetensi aparatur pemerintah yang diperlukan tidak jelas dan pola serta perencanaan karir belum mantap; program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang setara dibandingkan dengan diklat struktural; mengakibatkan: a) Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan widyaiswara belum sesuai dengan kebutuhan, dan b) Perencanaan dan pelaksanaan diklat serta pemanfaatan alumni belum efisien dan efektif. 5) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa. 25


d. Pelayanan Publik Pelayanan publik yang baik dengan tujuan masyarakat sebagai fokus utama manajemen pelayanan bukan sebagai obyek pelayanan. Diskominfo telah melaksanakan pelayanan publik cukup baik, namun manajemen pelayanan publiknya masih perlu ditingkatkan. e. Pengawasan dan akuntabilitas 1) Sistem dan proses pengawasan masih belum terkoordinasi dengan baik, transparan, dan belum memberikan jaminan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya pemerintahan yang bersih. 2) Manajemen dan teknologi informasi & komunikasi serta otomasi (penggunaan mekanisasi dan komputerisasi) dalam aparatur pemerintahan pusat dan daerah belum dapat menunjang proses pengambilan keputusan secara optimal, serta dapat mempercepat pengurangan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Kondisi yang Diharapkan Kondisi aparatur negara yang diharapkan, sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMN secara rinci dijabarkan sebagai berikut. a. Kelembagaan 1) Kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan harus memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Lingkungan strategis internal dimaksud adalah penyesuaian berbagai kebijakan publik dengan UUD 1945 hasil amandemen dan peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan lingkungan strategis eksternal mencakup upaya penyesuaian kebijakan publik dengan dinamika lingkungan global dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Struktur organisasi pemerintahan daerah yang efisien, terbuka, akomodatif, desentralistik, serta memberikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab, yang menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien, berkesinambungan, harmonisasi hubungan pusat dan daerah, tingkat pelayanan yang prima, dan berdaya saing tinggi; serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri, dan berkeadilan, dalam kerangka NKRI. 3) Pengaturan organisasi yang memuat aspek kewenangan, jumlah, kedudukan, peran, tugas, dan fungsi perlu diatur secara tepat dan serasi.

26


4) Perangkat pemerintahan daerah perlu dikembangkan sesuai kewenangan, kebutuhan nyata, dan kemampuan keuangan daerah.

dengan

5) Dimensi kelembagaan Diklat, meliputi struktur organisasi, kedudukan, kewenangan, dan tata hubungan kerja, harus tertata dengan baik, sehingga mampu mewujudkan aparatur pemerintahan yang handal dan profesional. b. Ketatalaksaaan 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian, tidak lagi sepenuhnya bersifat sentralistik serta sepenuhnya menerapkan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik. Perlunya mengakomodir kepentingan masyarakat luas melalui berbagai sarana dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. 2) Manajemen kebijakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun daerah perlu ditata secara serasi dan terpadu, serta dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan materi yang diatur sehingga tidak akan terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundang-undangan, serta tida terjadinya pertentangan antar perauran perundang-undangan. 3) Sistem dan proses perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan standar nasional (sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja), dengan memberikan kesempatan berinovasi secara optimal agar dapat memanfaatkan berbagai potensi dan peluang, serta mengakomodasi dinamika sosial ekonomi. 4) Pemerinahan yang menerapkan prinsip good governance dan berorientasi pada peningkatan daya saing, sehingga dapat meningkatkan kemandirian, pelayanan, kemitraan, dan kontribusi pada penerimaan negara. 5) Manajemen pembiayaan pembangunan 6) memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu sehingga dapat mencapai sinergi, dan kinerja yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan dan pengendalian sumbersumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan lembagalembaga internasional. c. Sumber Daya Manusia Aparatur 1) Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional; etika, moral, disiplin yang tinggi; netral; kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi; dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup.

27


2) Tingkat penghasilan yang proporsional sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab dan kinerja, sehingga PNS mampu menopang kehidupan keluarga mereka baik pada masa aktif maupun setelah pensiun. 3) Kinerja PNS yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas PNS 4) Distribusi penempatan pegawai menurut wilayah yang proporsional, dan dapat dipenuhi oleh daerah sesuai kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah. 5) Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas. 6) Optimalisasi peningkatan kompetensi baik teknis maupun managemen bagi pegawai melalui Diklat/Bimtek dan Rakor serta Raker; 7) Mutasi / penempatan pegawai secara proposional berdasarkan kompetensi, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. d. Pengawasan dan akuntabilitas 1) Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan, dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; 2) Sistem informasi manajemen dan teknologi informasi serta otomasi dalam aparatur pemerintahan pusat dan daerah dapat menunjang proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan publik yang prima. e. Pelayanan publik Manajemen pelayanan publik dilandasi dan menerapkan secara konsisten prinsipprinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. -

28

Perlu adanya sistem yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik; Perlu adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA2 A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia). Untuk mencapai perencanaan strategis ini, berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan yaitu analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Dalam mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis/strategic planning. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimbas pada aspek peningkatan kecerdasan masyarakat telah mendorong lahirnya motivasi untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan daerah telah dilaksanakan. Kemajuan iptek dimaksud ternyata telah mempermudah mengakses segala yang terjadi khususnya pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya menyangkut kebutuhan informasi dan komunikasi. Peran komunikasi dan informasi yang berkembang secara lambat, akhirnya berhasil didukung oleh lahirnya teknologi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Jadilah konvergensi atau penggabungan antara komunikasi dan informatika. Dalam rangka menunjang kesinambungan pembangunan yang bersinergi dengan komunikasi dan informatika. Maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu ditetapkan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kota Tarakan Tahun Anggaran 2010 – 2014 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program pemerintah Kabupaten Karangasem dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugastugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangungan selama kurun waktu 5 (lima) 2

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

29


Tahun 2010- 2014. Untuk mewujudkan perencanaan strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional I

Visi dan Misi Visi Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Tarakan Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Prima Melalui Penyelenggaraan Teknologi dan Informatika yang Handal.

II Misi 1. Memberikan Pelayanan komunikasi dan informasi pada masyarakat; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana jaringan WLAN; 3. Optimalisasi dokumentasi dan promosi kegiatan-kegiatan pembangunan; 4. Meningkatkan kemampuan SDM komunikasi dan informatika.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1. Tujuan Strategis Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan Kota Tarakan mengerti dan memahami teknologi informasi; b. Menyediakan informasi global dengan sarana elektronik Government (e-Gov); c. Menyediakan informasi, data pos dan telekomunikasi; d. Menyediakan sarana press conference; dan 30


e. Menyediakan informasi pembangunan Kota Tarakan untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat. Tujuan Pertama: Mewujudkan Kota Tarakan mengerti dan memahami teknologi informasi. Tujuan ini menekankan pada upaya pemerataan pemahaman setiap warga Kota Tarakan terhadap teknoligi informasi. Kelompok Informasi Masyarakat, maupun lembaga komunikasi pemerintah seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dirasakan sangat bermanfaat dalam mendayagunakan informasi. Di samping itu, dalam upaya untuk memberdayakan informasi dan komunikasi, peran potensi budaya masyarakat yang ada seperti seni pertunjukan rakyat juga berfungsi sangat signifikan. Beberapa pesan informasi yang disajikan adalah seperti informasi bidang kesehatan, pendidikan, dan penyelenggaraan pembangunan daerah lainnya. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut antara lain adalah: a. Mendorong peran kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai lembaga komunikasi yang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. b. Memberdayakan lembaga komunikasi pemerintah seperti BAKOHUMAS yang telah berganti lembaga menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mensinergikan program pemerintah dengan pemberdayaan informasi. c. Melaksanakan diseminasi informasi melalui pengembangan kesenian lokal seperti tari Japin yang dipentaskan erat dengan pelaksanaan upacara agama. Tujuan Kedua: Menyediakan informasi global dengan sarana Elektronic Government (eGov).

Electronic government berdasarkan Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, merupakan proses transformasi dengan cara pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi. Di samping itu, electronic government juga membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha,dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan. Selanjutnya dengan transparansi tersebut, maka praktek KKN yang disebabkan oleh kekaburan informasi dapat diminimalkan. Tujuan Ketiga: Menyediakan informasi, data pos dan telekomunikasi. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memfokuskan terwujudnya penyelenggaraan pos

di setiap kecamatan dan usaha pengawasan, penertiban, dan pengendalian menara telekomunikasi. 31


Keberadaan tentang pos dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang mengatur bahwa penyelenggaraan pos sangat penting sebagai alat untuk kelancaran komunikasi bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Peran yang diharapkan terhadap keberadaan pos yang mendesak saat ini adalah perannya sebagai jasa titipan seperti layanan paket, layanan logistik, dan transasksi keuangan. Apalagi peran ini sangat mendukung dalam hal hubungannya dengan pelayanan jasa usaha pariwisata yang akan membantu pendapatan daerah. Dalam kaitannya dengan keberadaan menara telekomunikasi, hal ini dijamin oleh PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permen Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini, banyak menara telekomunisi yang terbangun yang dipandang kurang efektif ditinjau dari segi penataan bangunan dan jasa usahanya. Menara yang sangat banyak dan tidak sesuai dengan penataan ruang dikhawatirkan sangat mengganggu, sehingga dibuatlah regulasi tentang menara telekomunikasi. Dalam kaitannya dengan aspek pendapatan daerah, perlu juga ditata usahanya menyangkut ketaatan dari sudut perijinannya dan pungutan retribusinya. Upaya yang dilakukan menyangkut eksistensi pos per kelurahan dan pembangunan menara telekomunikasi diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Mewujudkan aparatur dan masyarakat serta pihak terkait dalam kaitannya dengan pelayanan pos di kelurahan dan kecamatan. 2) Menetapkan acuan perencanaan, standar operasional, dan regulasi menara telekomunikasi. Tujuan Keempat: Menyediakan sarana press conference

Press conference atau konferensi pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik pada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk mewujudkan keinginan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi massa serta individu dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran. Informasi yang disampaikan pada konferensi pers biasanya meliputi:  Menyampaikan kebijakan, kegiatan dan kinerja SKPD, BUMN, BUMD, Ogranisasi massa, individu.  Untuk membantah isu atau berita miring serta menjawab sanggahan. Tujuan Kelima: Menyediakan informasi pembangunan Kota Tarakan untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat.

Penyediaan informasi, publikasi, pemberitaan dan pendapat umum diselenggarakan guna lebih meningkatkan pengenalan, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat tentang 32


penyelenggaraan pembangunan di Kota Tarakan yang dilaksanakan melalui programprogram kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan. Bentuk kegiatan Informasi dan Publikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan antara lain meliputi: I.

Publikasi

a. Penyusunan Leaflet Leaflet merupakan jenis media publikasi yang biasanya terdiri dari satu lembar saja dengan cetakan dua muka. Namun yang khas dari leaflet adalah adanya lipatan yang membentuk beberapa bagian leaflet seolah-olah merupakan panel atau halaman tersendiri. Kualitas cetakan leaflet harus bagus, dibuat dengan desain yang menarik, dan berisi informasi yang lengkap baik berupa gambar maupun tulisan. Karena bentuknya lipatan, pembuatan leaflet biasanya memperhatikan sisi psikologi orang membuka leaflet, sehingga desainnya pun dibuat untuk memudahkan orang menerima informasi yang ada pada leaflet tanpa terlalu banyak membolak-balik leaflet. Bertujuan untuk menyebarluaskan informasi program Pembangunan Kota Tarakan. Setiap satuan organisasi dapat menyusun leaflet sesuai dengan program atau kegiatan yang ingin dipublikasikan. b. Penyusunan Poster Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang saat ini, poster merupakan suatu sarana komunikasi yang semakin penting peranannya tampil dengan desain yang beraneka ragam disesuaikan dengan kebutuhannya. Poster berfungsi untuk mengkomunikasikan kebijakan atau program yang diluncurkan pemerintah dalam hal ini Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tampilan yang berbeda melalui gambar dan tulisan yang menarik. Poster sebagai sebuah media promosi memiliki kelebihan dalam menyampaikan suatu pesan kepada konsumen secara visual. Poster dibuat untuk menarik perhatian pembacanya seketika, dan dalam waktu singkat pesan yang disampaikan melalui tulisan dan gambar tersebut dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, isi poster sebaiknya dirancang dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, ide yang unik serta penggunaan warna-warna yang mencolok. c. Penerbitan Majalah Majalah adalah salah satu bentuk media internal yang dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi internal di dalam instansi yaitu ajang komunikasi antar pegawai dan sarana bagi para pegawai untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan serta sarana komunikasi eksternal yaitu sebagai media untuk menyampaikan informasi kegiatan ataupun program-program yang sedang dijalankan kepada khalayak terkait seperti mitra 33


kerja, antar lembaga pemerintahan serta masyarakat. Tak kalah pentingnya, penerbitan majalah juga dapat menjadi jendela citra yang ingin dibangun instansi. d. Feature Mini Feature sering dianggap sebagai karya jurnalistik auditif yang memerlukan keterampilan jurnalistik yang bertujuan untuk menginformasikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tergugah dan berpartisipasi serta mendukung kebijakan/program yang disampaikan tersebut. Feature dapat ditampilkan di media televisi, radio maupun media cetak berupa tayangan, siaran maupun artikel. Feature adalah berita ringan tapi menarik. Tayangan atau siaran feature di media televisi ataupun radio termasuk dalam kategori soft news karena tidak terlalu terikat dengan waktu penayangan, namun karena durasinya singkat (kurang dari lima menit) dan ia menjadi bagian dari program berita, maka feature masuk ke dalam kategori hard news. Topik sebuah feature bisa beragam, tetapi umumnya menyangkut human interest. Segala sesuatu yang menyangkut manusia, dengan segala perilakunya dan aspek kehidupannya (kegembiraan, kebahagiaan, kesedihan, penderitaan, perjuangan, keberhasilan, dan sebagainya), memang selalu menarik untuk dituliskan. Dibutuhkan keterampilan jurnalistik khusus untuk menyajikan feature. Feature menekankan aspek penyajian yang menyentuh hati, bukan hanya informasi. Feature yang indah tidak hanya menyentuh tetapi juga menyajikan fakta dalam konteks yang kuat. Percakapan, cerita dan penuturan yang mengalir merupakan kunci penting menuangkan sebuah karya jurnalistik dalam bentuk feature. e. Talk Show / Dialog Interaktif Melalui Media Televisi dan Radio Program talk show atau acara bincang-bincang adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang sebagai narasumber untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (host). Jenis tayangan talk show menuntut segenap kreativitas. Agar kemasan acara talk show dapat menarik khalayak sasaran (masyarakat/publik) maka perlu kepiawaian dalam mengolah ketajaman topik, menentukan kontrol durasi, pemilihan pembawa acara (host) yang lugas, interaktif dan mampu menggali jawaban-jawaban yang mewakili pertanyaan khalayak pemirsa/masyarakat serta nara sumber yang handal, menguasai topik permasalahan yang sedang diperbincangkan sehingga dapat memberikan penjelasan/ informasi yang jelas. Dalam program talk show, audiens dapat pula turut berpartisipasi dengan terlibat dalam program acara talk show tersebut baik secara langsung di dalam studio maupun melalui saluran telepon (by phone) atau internet (via online) sehingga tercipta dialog interaktif antara narasumber dan audiens. Dengan adanya talk show diharapkan dapat menginformasikan kebijakan dan program Kementerian Sosial kepada masyarakat luas.

34


f. Iklan Layanan Masyarakat Iklan Layanan Masyarakat (Public Service Advertising atau disingkat PSA) adalah iklan non komersial yang menyajikan pesan-pesan sosial dengan tujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah sosial atau menyampaikan informasi bagi kepentingan pelayanan masyarakat. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi nonpersonal. Maksudnya adalah iklan melalui media massa baik elektronik maupun cetak, dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah besar kelompok individu pada saat bersamaan. Oleh karena itu perlu kecermatan, ketelitian dan kejelian dalam mengemas bentuk iklan agar pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh audiens. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan sebagai institusi yang melayani masyarakat perlu menyebarluaskan program-programnya melalui Iklan Layanan Masyarakat. Dengan Iklan Layanan Masyarakat, kebijakan dan program Diskominfo dapat terinformasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tergugah dan berpartisipasi serta mendukung kebijakan/program yang disampaikan tersebut. g. Road Show Road show dilaksanakan guna mempromosikan suatu program unggulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan melalui kunjungan lapangan pimpinan institusi langsung ke tengah masyarakat. Kunjungan ini dilaksanakan dengan mengambil beberapa tempat/titik lokasi strategis di satu daerah. Kegiatan Road show dirancang khusus yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pimpinan dan masyarakat yang dikunjungi sehingga tercipta kedekatan/proximity, misalnya dalam bentuk dialog atau kegiatan seperti bakti sosial. Dengan adanya unsur kedekatan/proximity tersebut secara psikologis diharapkan pesan program/informasi yang diusung dapat secara efektif terpublikasikan ke tengah masyarakat. Selain itu, dengan kunjungan langsung tersebut, dapat diketahui masukan, saran, kritik ataupun harapan masyarakat terhadap keberlangsungan program yang sedang dijalankan. Road Show bertujuan untuk mensosialisasikan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan. Melalui Road Show di media elektronik dengan harapan masyarakat luas dapat mengetahui dengan jelas tentang program-program Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika dan dapat tersampaikan dengan baik dan benar sesuai kenyataan di lapangan sehingga diharapkan muncul umpan balik dari masyarakat luas. h. Sosialisasi Program Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Media dan Akademisi Dilaksanakannya sosialisasi program pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika kepada media dan akademisi bertujuan memberikan informasi dan pemahaman tentang program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan dalam bidang penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga dengan secara langsung melihat kegiatan yang dilakukan pada objek-objek yang dikunjungi, baik media maupun 35


akademisi dapat lebih jelas dan nyata melihat keberhasilan program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan. i. Penyusunan Profil Lembaga Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi umum mengenai lembaga tempat unit kehumasan bernaung, baik dalam bentuk tercetak maupun audiovisual untuk diinformasikan kepada masyarakat. j. Reality shows Reality shows adalah kegiatan mendokumentasikan peristiwa apa adanya dan merekonstruksi peristiwa menurut kronologinya. Reality shows mengambil tema komunikasi dan informasi yang terjadi di masyarakat untuk memberikan informasi dan pengetahuan permasalahan sosial yang sedang berkembang saat ini. k. Publikasi melalui Media Film Kegiatan ini bertujuan mempublikasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Tarakan melalui media film yang mudah dipahami masyarakat luas. II.

Pemberitaan

a. Peliputan Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang Program Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Tarakan melalui media massa cetak dan elektronik. b. Liputan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kota Tarakan. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan informasi tentang Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Tarakan melalui media massa.

Program

c. Press Gathering Press Gathering yaitu perjamuan yang ditujukan bagi kalangan pers/wartawan dalam suatu acara resepsi atau seremonial tertentu baik formal maupun informal. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan tali silaturahmi yang lebih erat bagi kedua belah pihak. 36


d. Press Tour Press Tour diselenggarakan dengan mengundang sejumlah wartawan dari berbagai media massa ke lokasi sasaran Penyelenggaraan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan/event-event tertentu yang diadakan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan bersama dengan pejabat instansi untuk meliput secara langsung kegiatankegiatan tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman kalangan media massa terhadap Program Penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Tarakan. e. Konferensi Pers Konferensi Pers adalah suatu pertemuan (kontak) khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi atau sengaja diselenggarakan oleh petugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan yang juga bertindak sebagai Nara sumber untuk menjelaskan suatu program atau permasalahan tertentu yang tengah dihadapi. Semua itu diselenggarakan dalam bentuk acara Jumpa Pers (press conference) yang telah ditetapkan waktu, tempat dan temanya dengan sekelompok wartawan yang masingmasing mewakili berbagai media massa yang terdaftar sebagai peserta dan diundang secara resmi. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan suatu informasi, berita, publikasi dan promosi serta aktivitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan yang dianggap penting untuk diketahui secara luas oleh publik sasarannya. f. Press Release Kegiatan ini merupakan media penyampaian informasi yang dilakukan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan untuk menyebarkan berita, memberikan paparan umum tentang informasi berkenaan dengan kegiatan Pemerintah Kota Tarakan. g. Pidato Walikota Tarakan Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan Walikota Tarakan yang berkaitan dengan Peringatan Hari-hari Besar Nasional, Hari Besar Islam dan lain-lain. h. Penayangan Spot Iklan Kegiatan ini bertujuan untuk menayangkan hasil liputan penyelenggaraan Pemerintah Kota Tarakan melalui media massa.

37


III.

Pendapat Umum Kegiatan Pendapat Umum antara lain meliputi: a. Monitoring Berita Media Massa Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berita media massa daerah/lokal yang terkait isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika. b. Analisis Berita Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai masukan bagi pimpinan tentang opini yang berkembang di masyarakat sehingga diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau masukan dalam penyusunan atau pelaksanaan kebijakan dan program-program Penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika. c. Pembuatan Kliping Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun berita-berita mengenai penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan atas respon atau isu yang berkembang di masyarakat terhadap kebijakan/program penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika. d. Pembuatan dan Pemasangan Spanduk Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan program Penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika melalui pemasangan spanduk. e. Pemuatan Artikel di Media Massa Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi program Penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika di media massa. f. Forum Diskusi Berita Media Massa Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami permasalahan penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dimuat di media massa melalui kajian diskusi.

38


g. Baliho, Megatron, Neonbox, dll. Sarana ini digunakan untuk mempublikasikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika melalui berbagai media elektronik dan digital pada lokasi-lokasi yang strategis.

2. Sasaran strategis Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet; b. Pengelolaan Pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi; c. Meningkatkan Penyedian Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi; d. Meningkatkan Fasilitas Press Conference; e. Meningkatkan

Tersedianya

Informasi

Pembangunan

Kota

Tarakan

untuk

kepentingan publikasi kepada masyarakat.

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Kebijakan a. Mengembangkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan; b. Mendorong dan memberikan sosialisasi peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Program Penetapan program DISKOMINFO harus mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014. Berbagai program dalam RPJM Nasional dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran DISKOMINFO dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut: 39


a. Program Penelitian dan Pengembangan Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. b. Program Pendidikan dan Pelatihan Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ketrampiDISKOMINFO dan profesionalisme pegawai dan calon Pegawai Negeri Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan profesi. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif, serta terpadu.

40


E. Penetapan Kinerja

D

engan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2012

DISKOMINFO telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun secara ringkas sebagai berikut : Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet.

Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi.

Meningkatkan penyediaan Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi.

41

Indikator Kinerja (2) Jumlah Kapasitas Bandwidth Terpasang

Target (3) 5 mbps

Jumlah Server yang dipakai untuk NOC

3 Unit

Jumlah Radio wireless yang digunakan untuk Intranet

5 Unit

Jumlah SKPD mengakses internet ke server Diskominfo

52 SKPD

Jumlah Vendor mengakses web LPSE Tarakan di server Diskominfo

500 Vendor

SOP Pelayanan Media Center

1 Dokumen

SOP Pelayanan PPID

1 Dokumen

SOP Layanan Pengaduan Masyarakat

1 Dokumen

SPM DISKOMINFO

1 Dokumen

Dokumen Data Jasa Titipan

1 Dokumen

Dokumen Data Provider

1 Dokumen

Dokumen Data Tower

1 Dokumen

Dokumen Data Lembaga Penyiaran Radio & TV

1 Dokumen


Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang POSTEL

Tersedianya Fasilitas Press Conference

Meningkatkan tersedianya Informasi Pembangunan Kota Tarakan untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat

1 Dokumen PERDA

Kapasitas tampung ruangan

20 Orang

Jumlah kelengkapan fasilitas penunjang

5 Set

Intensitas press conference pada media massa

15 Kali

Jumlah kerjasama publikasi & diseminasi pada media massa Nasional

21 Media

Jumlah kerjasama publikasi & diseminasi pada media massa Provinsi

11 Media

Jumlah kerjasama publikasi & diseminasi pada media massa Lokal

42

Target (3)


3 Media

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA3 A.

Gambaran Umum Kinerja Sasaran 2012 Sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang mencakup tatanan organisasi pemerintahan negara dan manajemen pemerintahan negara, serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh DISKOMINFO sebagai berikut: a. Menghasilkan rumusan rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model dan sistem/pedoman melalui kajian dan litbang administrasi negara; b. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara, serta pendidikan tinggi kedinasan di bidang administrasi negara; c. Menyelenggarakan perkonsultasian di bidang administrasi negara; dan d. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal DISKOMINFO. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: a. Terumuskannya rekomendasi rancangan kebijakan, pengembangan model, dan sistem/pedoman di bidang organisasi dan manajeneb pemerintahan negara; b. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan Diklat yang berkualitas, serta pendidikan tinggi kedinasan dalam bidang ilmu administrasi; c. Meningkatnya perkonsultasian dalam bidang administrasi negara; dan d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi internal DISKOMINFO.

B.

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Tingkat capaian kinerja masing-masing beserta persentase pencapaiannya menunjukan bahwa rata-rata pencapaian kinerja DISKOMINFO sebesar 88,89 persen data tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja pada Lampiran 3. 3

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

43

2011 | LAN RI

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. DISKOMINFO pada Tahun 2012 mempunyai 6 (Enam) indikator kinerja utama (IKU) dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. TABEL Capain Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2012 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1.

Jumlah Kapasitas Bandwidth Terpasang

Mega bit per second Unit Dokumen Dokumen PERDA Set Media

2. 3. 4.

Jumlah Server yang dipakai untuk NOC SOP Pelayanan Media Center Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang POSTEL

5. 6.

Jumlah kelengkapan fasilitas penunjang Jumlah kerjasama publikasi & diseminasi pada media massa Lokal Rata rata Capaian Indikator Utama Diskominfo

Target

Realisasi

5

5

Persentase Pencapaian (%) 100

3 1 1

1 1 1

33.33 100 100

5 3

5 3

100 100 88.89

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama LKPP adalah sebagai berikut: 1. Indikator: Jumlah Kapasitas Bandwidth Terpasang. Target kinerja Diskominfo tahun 2012 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja Diskominfo sebesar 5 mbps atau persentase capaian sebesar 100 persen. Namun demikian Jumlah Kapasitas akan bandwidth perlu ditingkatkan target kinerjanya dikarenakan kebutuhannya semakin meningkat. 2. Indikator: Jumlah Server yang dipakai untuk NOC. Pada tahun 2012 Diskominfo telah memiliki 5 (lima) unit server NOC dengan target kinerja penambahan sejumlah 3 (tiga) unit server namun tercapai dengan kurang baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja sejumlah 1 (satu) unit server NOC atau persentase capaian sebesar 33.33 persen. Hal tersebut tidak dapat direalisasikan dikarenakan anggaran yang terbatas. 3. Indikator: Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang POSTEL. Realisasi capaian indikator ini sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi) atau 100% dari target yang 44

2011 | LAN RI

direncanakan sebanyak 1 (satu) Perda. Indikator kinerja ini adalah indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2011. 4. Indikator: Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang POSTEL. Realisasi capaian indikator ini sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi) atau 100% dari target yang direncanakan sebanyak 1 (satu) Perda. Indikator kinerja ini adalah indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2011. 5. Indikator: Jumlah kelengkapan fasilitas penunjang. Realisasi capaian indikator ini sebanyak 5 (lima) set peralatan untuk menunjang fasilitas Press Conference atau 100% dari target yang direncanakan yakni 1 set meubelair untuk kapasitas 20 orang; 1 set computer; 1 set sound system dan 1 set Teleconference. Indikator kinerja ini adalah indikator baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2011.

6. Indikator: Jumlah kerjasama publikasi & diseminasi pada media massa Lokal. Media massa lokal sebagai mitra kerjasama Pemda yang berperan cukup vital dalam memberikan penyampaian informasi kepada publik terkait regulasi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2012 Diskominfo telah menjalin kerjasama dan diseminasi dengan 2 (dua) media massa lokal yakni SKH Radar Tarakan dan LPP RRI Tarakan dengan target kinerja penambahan sejumlah 1 (satu) media massa, dicapai tingkat pencapaian target kinerja sejumlah 1 (satu) media massa yakni LPL Tarakan TV Media Mandiri atau persentase capaian sebesar 100 persen.

45

2011 | LAN RI

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan LAKIP DISKOMINFO Tahun 2012 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2012 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LAKIP DISKOMINFO disusun berdasarkan LAKIP yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon I dan II) yang ada di lingkungan DISKOMINFO. Dengan demikian LAKIP DISKOMINFO merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja DISKOMINFO secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LAKIP dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan DISKOMINFO 2009 – 2014. Program-program tersebut meliputi: b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; d. Program Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan; e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; f. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; g. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa. 2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut: a. Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; serta Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, yakni sebesar 100 %. b. Kinerja yang paling rendah ditunjukkan pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dengan Mass Media, yaitu sebesar 89,26%. 46

2011 | LAN RI

3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran DISKOMINFO Tahun 2012 sebesar 90.51 persen dari total pagu anggaran atau sebesar Rp.13,920,562,791.- (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sebesar 98.64 persen (realisasi fisik). Capaian kinerja input tertinggi adalah pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yaitu sebesar 95.90 persen, capaian kinerja input terendah adalah pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu sebesar 50.00 persen.

4. Capaian kinerja sasaran (Outcome) rata-rata sebesar 95.13%. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran, yaitu: Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi; Meningkatkan penyediaan Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi dan Meningkatkan fasilitas Press Conference. Sedangkan capaian terendah terdapat pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet.

5. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DISKOMINFO 2009 – 2014, yaitu: a. Mewujudkan pelayanan masyarakat Kota Tarakan yang berbasis teknologi informasi melalui Elektronik Government; b. Menghasilkan Pengelolaan Pelayanan TI yang tertata baik dan optimal serta terintegrasi; c. Meningkatkan penyediaan Informasi dan Data bidang Pos dan Telekomunikasi; d. Meningkatkan fasilitas Press Conference; e. Menyediakan Informasi Pembangunan Kota Tarakan yang terbuka untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat; f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi internal DISKOMINFO.

47

2011 | LAN RI

B. Rekomendasi 1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang bersumber pada APBD. 2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFO dapat dilakukan antara lain melalui: a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap dan terkoordinasi serta antisipatif dan terintegrasi sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders. b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi dan sharing tugas dan fungsi serta pengembangan yang telah dilakukan oleh DISKOMINFO sehingga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders. c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. d. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Lembaga/satuan kerja/organisasi/komunitas yang berkecimpung dalam program atau kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Melalui LAKIP DISKOMINFO Tahun 2012 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun seDISKOMINFOjutnya sesuai dengan tujuan Renstra DISKOMINFO Tahun 2009 – 2014.

48

2011 | LAN RI

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II PEMERINTAH KOTA TARAKAN Unit Organisasi Eselon II: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran: 2012 Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet.


5


3


5

Jumlah SKPD mengakses internet ke server Diskominfo Jumlah Vendor mengakses web LPSE Tarakan di server Diskominfo Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi.


49

2011 | LAN RI

Target (3)

52

500


1

SOP Pelayanan PPID

1


1

SPM DISKOMINFO

1


1


1

Dokumen Data Tower

1


1

Jumlah Kebijakan/Regulasi bidang POSTEL

1

Sasaran Strategis (1) Tersedianya Fasilitas Press Conference


Indikator Kinerja (2) Kapasitas tampung ruangan

5


15


21


11


3

WALIKOTA,

Tarakan, Maret 2012 Kepala Dinas DISKOMINFO

(.........................................)

(.......................................................)

2011 | LAN RI

20


Jumlah Anggaran: Program: Rp …………… (c)

50

Target (3)

LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Unit Eselon II/Lembaga/SKPD: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan Tahun: 2012 Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet.


5


3


5

Jumlah SKPD mengakses internet ke server Diskominfo Jumlah Vendor mengakses web LPSE Tarakan di server Diskominfo Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi.


51

2011 | LAN RI

Target (3)

52

500


1

SOP Pelayanan PPID

1


1

SPM DISKOMINFO

1


1


1

Dokumen Data Tower

1


1


1

Sasaran Strategis (1) Tersedianya Fasilitas Press Conference


52

2011 | LAN RI

Indikator Kinerja (2) Kapasitas tampung ruangan

Target (3) 20


5


15


21


11


3

LAMPIRAN 3 PENGUKURAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA Unit Organisasi Eselon II: Dinas Komunikasi dan Informatika(a) Tahun Anggaran: (b) Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Intranet / Internet.

Pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi yang tertata baik dan optimal serta terintregrasi.


53

2011 | LAN RI

Indikator Kinerja (2)

Target (3)

Realisasi (4)

% (5)

Jumlah Kapasitas Bandwidth Terpasang

5

5 100


3

1


5

5 100

33.33

Jumlah SKPD mengakses internet ke server Diskominfo

52

Jumlah Vendor mengakses web LPSE Tarakan di server Diskominfo

500

725 145


1

1 100

SOP Pelayanan PPID

1

1 100


1

1 100

SPM DISKOMINFO

1

1 100


1

1 100


1

1 100

Dokumen Data Tower

1

1 100


1

1 100

13

25

Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2)

Target (3)


Realisasi (4)

% (5)

1

1 100

Tersedianya Fasilitas Press Conference

Kapasitas tampung ruangan

20

20 100


5

5 100



15

12 100


21

21 100


11

11 100


3

3 100

Jumlah Anggaran Program Tahun 2012 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2012

54

2011 | LAN RI

: Rp. 15,379,351,322.00 : Rp. 13,920,562,791.00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Recommend Documents