Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

LKIP TAHUN 2015

LKIP Tahun 2015

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

1

LKIP TAHUN 2015

Daftar Isi A. PENDAHULUAN

2

1. Latar Belakang ................................................................................................................................................................. 2 a.

Gambaran Umum dan Tupoksi Diskominfo Kota Bandung

3

b.

Kepegawaian

4

2. Dasar Hukum.................................................................................................................................................................... 7 3. Isu Strategis yang Dihadapi........................................................................................................................................ 8 4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi .......................................................... 9 B.

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

10

C.

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

11

1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018 ............................................................................................. 11 2. Capaian Kinerja Tahun 2015 .................................................................................................................................. 13 3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis ................................................................................................................ 16 4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015............................................................ 18 5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2013-2018................................................. 19 D.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

21

1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi ............................................................................................................................................................................. 21 2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center ..................... 26 3. Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi .............................................................. 31 4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu .. 36 5. Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ...................... 39 6. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .............................................................................................. 45 7. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung .................................. 49 8. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika............................................................................................................................................................................. 53 9. Nilai evaluasi LKIP ...................................................................................................................................................... 58 10.

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti .................. 61 E.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

64

F.

KESIMPULAN/ PENUTUP

65


i

LKIP TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan pemerintah

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik

yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

diperlukan

bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

terukur,

Akuntabilitas

Pemerintah

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan

Kinerja

Instansi

pengembangan

dan

dan

penerapan

legitimate

sehingga

nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban

dan

pertanggung

jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja

Instansi

Pemerintah

Diskominfo

dituntut

pembenahan

kinerja.

selalu

yang

baik,

melakukan

Pembenahan

kinerja

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi

kepastian

penyelenggaraan

hukum,

negara,

azas

azas

tertib

kepentingan

umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas,

serta

akuntabilitas.

Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara

sesuai dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. perencanaan

pembangunan

daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

LKIP Diskominfo Kota Bandung Tahun 2015

dimaksudkan

sebagai

perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


2

LKIP TAHUN 2015

a. Gambaran Umum dan Tupoksi Diskominfo Kota Bandung Dskominfo Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi 2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi: Bidang Pos dan Telekomunikasi, Bidang Telematika, Bidang Diseminasi Informasi, dan Bidang Hubungan Masyarakat. 3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi: administrasi umum dan kepegawaian, administrasi perencanaan, dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatka dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a.

Sekretaris, membawahi: i. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian ii. Sub.Bagian Keuangan dan Program

b. Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahi : i. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi ii. Seksi Pemberdayaan Pos dan Telekomunikasi c. Bidang Telematika membawahi: i. Seksi Sarana dan Prasarana Telematika; ii. Seksi e-Government dan Pemberdayaan Telematika d. Bidang Diseminasi Informasi, membawahi: i. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; ii. Seksi Komunikasi dan Multimedia; e. Bidang Hubungan Masyarakat, membawahi: i. Seksi Peliputan dan Dokumentasi; ii. Seksi Kemitraan Media dan Publikasi f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Kelompok Jabatan Fungsional Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.


3

LKIP TAHUN 2015

KEPALA DINAS SEKRETARIAT

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG POS DAN

Seksi Pengendalian

Seksi Pemberdayaan

Kasub Bag Keuangan dan Program

BIDANG TELEMATIKA

BIDANG DISEMINASI INFORMASI

BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

Seksi Sarana dan Prasarana Telematika

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Peliputan dan Dokumentasi

Seksi e-Government dan Pemberdayaan Telematika

Seksi Komunikasi dan Multimedia

Seksi Kemitraan Media dan Publikasi

UPTD

GAMBAR 1. ORGANIGRAM DISKOMINFO KOTA BANDUNG

b. Kepegawaian Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2015, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 61 (enam puluh satu) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 61 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 4 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 12 orang dan Sekretaris UPT (Eselon VI b) sebanyak 2 orang, serta pelaksana sebanyak 41 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.


4

LKIP TAHUN 2015 TABEL 1. KOMPOSISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN No 1 2 3 4 5 6

Uraian Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi dan Kepala UPT

Eselon I

Eselon II 1

Eselon III

Eselon IV

Staf

1 4 12

Sekretaris UPT Staf JUMLAH

2 1

5

14

41 41

Jumlah 1 1 4 12 2 41 61

Selain pegawai berstatus PNS, Diskominfo Kota Bandung juga dibantu oleh 9 (Sembilan) orang tenaga sukarelawan/ honorer (sukwan). Gambar 2 menunjukkan komposisi golongan III menempati jumlah terbanyak di Diskominfo Kota Bandung, diikuti golongan II, dan sukwan. Sebagai ilustrasi perbandingan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan golongan PNS di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 2.

Komposisi Pegawai Diskominfo Kota Bandung 50

43

40 30 20 10

11

9

6 1

0 Sukwan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

GAMBAR 2. KOMPOSISI PEGAWAI DISKOMINFO KOTA BANDUNG BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN GOLONGAN

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kota Bandung dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaaan pendidikan egawai Diskominfo dapat dilihat di tabel 2. Sebagai ilustrasi komposisi pendidikan pegawai di lingkungan Diskominfo Kota Bandung, ditunjukkan oleh gambar 3.


5

LKIP TAHUN 2015 TABEL 2. KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN No 1 2 3 4

5 6

Uraian Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi dan Kepala UPT Sekretaris UPT Staf

S3

JUMLAH %

0 0

S2 1 1 3 2

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

1 10

1 1 4 12

1 5

1 16

4

14

1

1

2 41

13 21.31

28 45.90

4 6.56

14 22.95

1 1.64

1 1.64

Jumlah

61 100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Komposisi Pendidikan Pegawai Diskominfo Kota Bandung 6.56% S3

22.95%

S2 S1

1.64%

D3 SLTA

1.64%

45.90%

0.00%

SLTP 21.31%

SD

GAMBAR 3. KOMPOSISI PENDIDIKAN PEGAWAI DISKOMINFO KOTA BANDUNG

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, sebanyak 13 orang (21,31%) memiliki pendidikan S2, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang dan 2 orang Kepala Seksi. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 orang (45,90%), D3 sebanyak 2 orang (6,56%), SLTA sebanyak 14 orang (22,95%), SLTP sebanyak 1 orang (1,64%), dan pegawai dengan pendidikan SD sebanyak 1 orang (1, 64%). Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

6

LKIP TAHUN 2015

2. Dasar Hukum Dalam menyusun LKIP, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berpatokan kepada dasar hokum yang berlaku terkai penyusunan dan pelaporan LKIP. Adapun dasar hokum yang digunakan pada penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

Dasar hukum menjadi acuan penyusunan LKIP Tahun 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. Peraturan Daerah No.13 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahI

5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 8. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

9. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

10. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.


7

LKIP TAHUN 2015

3. Isu Strategis yang Dihadapi Pemerintah daerah ditntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi uusan komunikasi, dan media, dan teknologi, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2013-2018, namun seiiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Mewujudkan Bandung Smart City.


8

LKIP TAHUN 2015

4. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA SUBAG PROG DAN KEUANGAN TRIWULAN DI DISKOMINFO sebagai acuan. SOP ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja, serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review kemudian hari sesuai dengan kebutuhan percepatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Gambar 4. SOP Pengumpulan data LKP Diskominfo SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 303 menit atau dalam 5 jam lebih 3 menit. Namun adalakalanya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih dipelukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP tahun 2015 ini.


9

LKIP TAHUN 2015

B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015 Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2013-2018. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Visi Diskominfo

“Terwujudnya efektivitas dan efesiensi komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”

Misi Diskominfo

Meningkatkan dan mengembangkan layanan publik serta pemberdayaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi dan layanan informasi yang lebih merata

Tujuan Diskominfo Terlaksananya Reformasi Birokrasi Sasaran Diskominfo

Sasaran 1

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government

Sasaran2

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan

Sasaran 3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 4

Membangun citra positif Kota Bandung di media

Sasaran 5

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi


10

LKIP TAHUN 2015

C. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 1. Target dan Analisis Target Renstra 2013-2018 Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo tahun 2013-2018 sebagaimana pada tabel 3. TABEL 3. TARGET RENSTRA 2013-2018

1

2

3 4

5 6 7 8

9 10

Target 2015 2016 2017 20 50 75

Indikator Kinerja

Satuan

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi

Persentase

2014 15

Persentase

30

60

70

90

100

Persentase

15

25

50

75

100

Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Persentase

100

100

100

100

100

Persentase

50

60

80

90

100

Nilai

72

73

74

74.5

75

No.

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

Rasio

2018 100

62:38 73:27 65:35 70:30 75:25

Persentase

100

100

100

100

100

Nilai Persentase

54 100

65 100

70 100

75 100

76 100

Jika target akhir pada Renstra tahun 2018 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada gambar 5. Di gambar 5, terlihat 3 (tiga) indikator tidak memiliki kenaikan target dikarenakan memiliki target 100% dari tahun ke tahun (repetitif). Beberapa target yang memiliki target 100% pada setiap tahunnya adalah: 1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu; 2. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; dan 3. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.


11

LKIP TAHUN 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2014

2015

2016

2017

2018

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

GAMBAR 5. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2013-2018 Pada gambar 5 terlihat salah satu target mengalami penurunan target, yaitu target “Rasio berita positif dan degatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung.” Hal ini dikarenakan target yang tertera di Renstra 2013-2018 untuk tahun 2015 telah dikoreksi berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2014 dengan nilai rasio 73:27, sehingga 73:27 sebagai nilai capaian pada akhir tahun 2014 dijadikan target pada tahun 2015. Sedangkan target Renstra untuk tahun 2016 hingga tahun 2018, tidak mengalami perubaha. Karena sifat dari target kinerja ini sangatlah fluktuatif mengingat control pemerintah terhadap konten media tidak begitu besar, dengan digunakannya capaian akhir tahun menjadi target capaian kinerja pada tahun berikutnya dinilai sangat wajar. Terlebih lagi capaian pada tahun 2015 ini sangat tinggi dan membutuhkan kerja keras untuk minimal mempertahankannya.


12

LKIP TAHUN 2015

2. Capaian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut: TABEL 4. KODE WARNA SKALA PENGUKURAN ORDINAL CAPAIAN KINERJA Warna

Persentase n/a

Keterangan Tidak Ada Target/ tidak dilakukan pengukuran

< 100%

Tidak Tercapai

= 100%

Tercapai

> 100%

Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

13

LKIP TAHUN 2015 060/151-Diskominfo Tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel 5 dengan baris warna kuning. Capaian kinerja tahun 2015 ditunjukkan oleh tabel 5 di bawah ini. TABEL 5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 No 1

2

3 4

5

6 7 8

9 10

Indikator Kinerja

Satuan

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP

Persentase

Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

Persentase

2014 Target Capaian

Target

2015 Capaian

15

15

20

48.00

30

30

60

60.65

15

15

25

25.00

100

100

100

100.00

50

10

60

100.00

100

242.24

73

76.42

62:38

73:27

73:27

92.90:7.10

72

72.33

100

238.33

54

54.33

65

65.25

100

100

100

100.00

Persentase

Persentase Persentase

Persentase

Nilai Rasio Persentase

Nilai

Indikator Kinerja Utama (IKU)


14

LKIP TAHUN 2015 Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2015 menunjukan hasil sebagai berikut: TABEL 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 No 1

2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja

Satuan

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung

%

Target

2014 Capaian

%

Target

2015 Capaian

%

15

15

100.00%

20

48.00

240.00%

30

30

100.00%

60

60.65

101.08%

15

15

100.00%

25

25.00

100.00%

100

100

100.00%

100

100.00

100.00%

50

10

100.00%

60

100.00

166.67%

72

72.33

100.45%

73

76.42

104.68%

62:38

73:27

117.74%

73:27

92.90:7.10

126.02%

%

%

%

%

Nilai

Rasio

Dari tabel 6 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan Indikator lainnya yang masuk dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang tidak termasuk IKU, yaitu:


15

LKIP TAHUN 2015 TABEL 7. CAPAIAN KINERJA NON-IKU TAHUN 2015 No 8

9 10

Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP

Satuan

Target

2014 Capaian

%

Target

2015 Capaian

%

100

242.24

242.24%

100

243.89

243.89%

54

54.33

100.61%

65

65.25

100.38%

100

100

100.00%

100

100.00

100.00%

%

Nilai


%

Dari tabel 6 dan tabel 7 didapat capaian tertinggi diraih oleh sasaran indikator nomor 1, “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi”. Tingginya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan pendukung indikator dapat berlangsung dengan lancar. Capaian kinerja terendah dicapai oleh 3 (tiga) indikator. Walaupun termasuk rendah, ketiga indikator ini tepat mencapai target kinerja sebesar 100%. Ketiga indikator tersebut adalah: Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu, Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti. Rendahanya capaian kinerja dikarenakan sifat dari indikator itu sendiri, dimana ketiga indikator tersebut tidak mungkin memiliki capaian kinerja melebihi 100%.

3. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 (lima) sasaran. Pada Tahun 2015 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 sasaran. Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut:


16

LKIP TAHUN 2015 TABEL 8. PENCAPAIAN KINERJA SASARAN DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

1

Melebihi target (> 100)

7

2

Tercapai

3

3

Tidak Tercapai

Tidak ada

Jumlah

10

Capaian Persentase Kinerja Tahun 2014 v.s. 2015


Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/aplikasi… 240.00

Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center

101.08

100.00 Nilai evaluasi LKIP 100.38

100.00

100.00

Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan… 243.89 127.40

104.68

Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung

Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi

Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu

166.67Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi 2014

Realisasi 2015

GAMBAR 6. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA 2014 VS 2015

Secara umum, terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015, seperti ditunjukkan oleh gambar 6 di atas. Selisih capaian paling tinggi adalah pada sasaran “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi”, diikuti oleh sasaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”. Hanya ada satu capaian kinerja pada tahun 2015 yang berada di bawah capaian kinerja tahun 2014, yaitu pada sasaran kinerja nonIKU “Nilai evaluasi LKIP”. Walaupun terjadi penurunan, namun penurunan ini tidaklah signifikan (selisih


17

LKIP TAHUN 2015 0.23%, atau selisih 0.08 dalam nilai LKIP dari nilai yang ditargetkan). Terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja yang memiliki capaian yang sama dengan tahun 2014 adalah: “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi”, “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu”, dan “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti”, dimana seluruh capaian kinerja mencapai 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2014 dengan tahun 2015 TABEL 9. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2014, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2015 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi

Persentase

Capaian 2014 2015 100.00% 240.00%

2

Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP

Persentase

100.00%

101.68%

Persentase

100.00%

100.00%

Persentase

100.00%

100.00%

Persentase

100.00%

166.67%

Nilai Rasio

242.24% 117.74%

104.67% 118,57%

Persentase

100.45%

238.335%

Nilai

100.61%

100.38%


Persentase

100.00%

100.00%

3 4 5 6 7 8 9 10

Dari tabel 10, kita dapat melihat peta capaian kinerja mulai dari capaian akhir tahun 2014 hingga triwulan 4 tahun 2015. Pada tahun 2015 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna abu yang menunjukkan tidak dilakukannya pengukuran kinerja pada triwulan tersebut. Capaian yang tepat berwarna hijau menunjukkan capaian yang tepat memenuhi target yang didefinisikan di REnstra Diskominfo 2013-2018, sedangkan yang berwarna biru menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target. Pada akhir 2015, terlihat jumlah sel berwarna biru lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kondisi ini memperlihatkan semakin banyaknya sasaran indikator yang telah berhasil dicapai melebihi dari target yang ditetapkan, serta menunjukkan peningkatan kinerja Diskominfo secara keseluruhan.


18

LKIP TAHUN 2015 Dari tabel 12 dan tabel 13, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang pengukurannya diulang pada setiap periode waktu tertentu. Artinya capaian kinerja sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi capaian kinerja pada periode pengukuran berikutnya. Indikator –indikator tersebut adalah: 1. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu; 2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 3. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; 4. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti. Dari tabel 13, terlihat bahwa 60% dari 10 capaian kinerja Diskominfo telah memenuhi target yang ditetapkan di Renstra Dsikominfo tahun 2013-2018. Dari keadaan ini dapat dilakukan analisa, untuk indikator-indikator tersebut sekiranya dapat dilakukan evaluasi, apakah dapat ditingkatkan, baik target maupun dilakukan perubahan indikator secara keseluruhan menjadi indikator baru yang lebih SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, Time-bound) .

5. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 20132018 Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2013-2018, maka data capaian dan presentase kinerja pada tahun 2014, dan tahun 2015, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiana Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan core business dari SKPD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung. TABEL 10. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2013-2018 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang

Persentase

2

3

4

Capaian 2014 2015

2016

Target 2017 2018

15,38%

48%

50%

75%

100%

30%

60.65%

70%

90%

100%

14,76%

25%

50%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

Persentase

Persentase


19

LKIP TAHUN 2015 No.

5

6

7

8

9 10

Indikator Kinerja ditindaklanjuti tepat waktu Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

Satuan

Capaian 2014 2015

2016

Target 2017 2018

Persentase 50%

100%

80%

90%

100%

72,3

76.42

74

74,5

75

73:27

93:7

65:35

70:30

75:25

242,24%

100%

100%

100%

100%

54,34

65.25

70

75

76

100%

100%

100%

100%

100%

Nilai

Rasio

Persentase

Nilai Persentase

TABEL 11. PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 20132018 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika Nilai evaluasi LKIP Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

Persentase

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase Persentase Persentase Persentase Nilai Rasio Persentase Nilai Persentase

Capaian 2014 2015

2016

Target 2017

2018

15,38%

48%

50%

75%

100%

30%

60.65%

70%

90%

100%

14,76%

25%

50%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

80%

90%

100%

96,40%

101,89%

98,67%

99,33%

100%

97,33%

124%

86,67%

93,33%

100%

242,24%

238,33%

100%

100%

100%

71,50%

85,86%

92,10%

98,68%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sudah mencapai target RENSTRA 2013-2018


20

LKIP TAHUN 2015

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

1. Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Kondisi saat ini, setiap SKP dimungkinkan untuk membangun aplikasi secara mandiri. Kendala yang muncul kemudian adalah redudansi/ duplikasi aplikasi, redudansi data, hingga overlap proses dan fungsi dari SKPD. UNtuk itu diperlukan integrase antar aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi terkait e-gevernment, yaitu aplikasi pendukung kinerja pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur integrasi aplikasi-aplikasi egovernment seluruh SKPD. Dengan demikian, ukuran ideal dari indikator ini adalah aplikasi-aplikasi e-government milik SKPD yang telah terintegrasi dengan Bandung Command Center. Adapun target jumlah aplikasi yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo 2013-2018 adalah sebanyak 150 aplikasi, atau rata-rata 2 aplikasi per SKPD. Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 1=

ℎ

− 150

100%

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Sampai akhir tahun 2015, aplikasi yang terhubung dengan Bandung Command Center, adalah sebagai berikut: TABEL 12. APLIKASI DAN SKPD YANG TERINTEGRASI DENGAN BANDUNG COMMAND CENTER (SUMBER: BASIS DATA BANDUNG COMMAND CENTER)

NO 1 2 3 4 5

APLIKASI Web Kerjasama Dalam Negeri Web Kerjasama Luar Negeri Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Musrenbang RKPD Online Database Penduduk Miskin di Kota Bandung

SKPD Bag Kerjasama Bag Kerjasama Bakumham Bappeda BKBPPM


21

LKIP TAHUN 2015

NO APLIKASI 6 Prodeskel PMD (Sistem Infromasi Desa dan Kelurahan) 7 Sistem Informasi Absensi Pegawai 8 Sistem Informasi Eksekutif Kepegawaian 9 Sistem Kepegawaian 10 Siti Kencana 11 Hayu Bandung 12 Bandung Integrated Resources Management System 13 Database Sentra Industri 14 Database Usaha Kecil Menengah 15 E-SKP 16 Multimedia Promosi Sentra Industri 17 Sistem Aplikasi Database PKL Kota Bandung 18 Aplikasi Gizi dan Penimbangan Balita 19 e-Prescription 20 e-Puskesmas 21 Sistem Informasi Puskesmas Tomi 22 Aplikasi tanda daftar usaha pariwisata 23 Web Bandung Tourism 24 Bahan Ajar 25 Bandun Single ID 26 Bandung Open School 27 DISDIK Carrier Management 28 Disdik Emergency Service unit 29 Disdik Gateway 30 Disdik Online 31 DISDIK Reservoir 32 Galeri Disdik 33 penerimaan peserta didik baru online 34 Rapot Sekolah 35 Repository Bahan Ajar 36 Sistem informasi manajemen Pendidikan 37 Ujian/ tes online 38 Aplikasi Kearsipan 39 Aplikasi Pendaftaran Akta Kelahiran Online 40 SIAK 41 Area Traffic Control System 42 E-Parking 43 Aplikasi Pendataan Reklame Insidentil 44 Contact Center 113 45 Live Streaming Penanggulangan bencana 46 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 47 Inventaris Aplikasi 48 Portal Kota Bandung

SKPD BKBPPM BKD BKD BKD BPPPKB BPPT BPSDA DInas KUKM Indag DInas KUKM Indag DInas KUKM Indag DInas KUKM Indag DInas KUKM Indag Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Disbudpar Disbudpar Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdik Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil DISHUB DISHUB Diskamtam DISKAR DISKAR DISKAR Diskominfo Diskominfo


22

LKIP TAHUN 2015

NO APLIKASI 49 Bandung Integrated Manpower Management Application System Sistem Bursa Kerja Online. 50 Aplikasi pelayanan Survey kota Bandung 51 Database IMB 52 KRK Online 53 Modul Penerimaan Pajak Daerah 54 Payment Gateway Pembayaran Pajak 55 Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak 56 Aplikasi Sabilulungan 57 Cyber Base Audit 58 Database Keanggotaan dan E-Katalog 59 E-Kelurahan 60 Sistem Informasi Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 61 Anti Pencucian Uang 62 Integrated Banking System 63 Kredit Melati 64 Mobile USSI 65 Sistem Informasi Debitur 66 Edit Data Badan Usaha 67 Aplikasi Pengaduan via Twitter 68 Aplikasi Yantap 69 Billing Info System Telkom 70 Billing Info System Web 71 Sistem Online Payment Point 72 Sistem Informasi Manajemen RS

SKPD Disnaker Distarcip Distarcip Distarcip Disyanjak Disyanjak Disyanjak DPKAD Inspektorat Kapusarda Kec. Coblong ORPAD PD BPR PD BPR PD BPR PD BPR PD BPR PD Kebersihan PDAM Tirtawening PDAM Tirtawening PDAM Tirtawening PDAM Tirtawening PDAM Tirtawening RSKIA

Dari data tersebut, dengan menggunakan formula perhitungan capaian indikator 1, yaitu 72/ 150 = 48.00% (Empat Puluh Delapan Persen, di atas target Renstra Diskominfo tahun 2015, sebesar 20%). Presentase capaian kinerja pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” dibandingkan dengan target Renstra Diskominfo tahun 2015: 48.00/20 = 240.00% (Dua Ratus Empat Puluh Persen lebih besar dari target kinerja)

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Pada tahun 2014, capaian kinerja untuk indikator yang sama adalah 100%, dimana realisasi dan target sebesar 15% tepat tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian, terjadi peningkatan capaian sebesar 240%.


23

LKIP TAHUN 2015

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah aplikasi SKPD yang terintegrasi dengan Bandung Command Center. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” telah berhasil melampaui target kinerja yang ditargetkan di Renstra Diskominfo tahun 2015. Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di 1 Program, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan terkait indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” adalah Pengelolaan Bandung Command Center. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja perubahan Sebesar Rp. 8.781.250.000 teresalisasi Rp. 5.995.307.542 (68,27%). Kegiatan pada indikator “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan egovernment/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” telah menghasilkan output:  Perangkat Server untuk Bandung Command Center;  Perangkat lunak/ aplikasi, dan Sistem Informasi untuk Bandung Command Center;  Informasi dari setiap SKPD yang masuk ke Bandung Command Center. Indikator kinerja “Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi” sudah efektif dengan hasil kinerja melampaui target kinerja, serta sudah dapat melakukan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2015 ini diantaranya:  Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan;  Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak Swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama.


24

LKIP TAHUN 2015

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:  Sisa lelang dan sisa pengadaan barang jasa (efisiensi)  Pengadaan terkendala koordinasi  Munculnya hambatan teknis  Kebijakan birokrasi penyelenggaraan pekerjaan yang berubah turut berkontribusi atas perlambatan kinerja  Adanya indent barang, sehingga pengadaan barang keluar jadwal yang ditargetkan.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:  Menentukan SOP, memahami, dan melaksanakan SOP tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku;  Percepatan proses lelang, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan/ kegiatan;  Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan, dan dengan pihak pelaksana pekerjaan/ kegiatan/ pengadaan barang/ jasa  Memperhatikan kosekuensi dari setiap proses teknis yang sekiranya dapat menggangu waktu, dan teknis pekerjaan.


25

LKIP TAHUN 2015

i.

Dokumentasi kegiatan dan kutipan media

GAMBAR 7. REKAPITULASI APLIKASI BEBERAPA SKPD

GAMBAR 8. REKAPITULASI APLIKASI BERDASARKAN KATEGORI TERTENTU

2. Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Tata kelola pemerintahan berbasis e-government adalah salah satu sasaran terlaksananya Reformasi Birokrasi. Tata kelola berbasis e-government meliputi tersebarnya informasi pemerintahan secara cepat dan menyeluruh kepada pihakpihak yang memerlukan informasi tersebut. Dari kebutuhan tersebut dibentuklah Bandung Command Center sebagai muara informasi pemerintahan dan pengolah data untuk membantu dan mempercepat eksekutif dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Karena fungsinya sebagai pusat informasi, sistem yang berada di Bandung


26

LKIP TAHUN 2015 Command Center perlu secara waktu-nyata terintegrasi dengan berbagai aplikasi egovernment yang dimiliki setiap SKPD. Pemenuhan informasi ini dapat berupa aplikasi kiosk, website maupun aplikasi berbasis mobile. Tantangan dari indikator ini adalah: SKPD sudah memiliki aplikasi/ sudah merancang aplikasi, namun belum terintegrasi, dan SKPD vital/sebagai pendukung e-government namun sama sekali belum memiliki aplikasi.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Target yang digunakan indikator ini adalah target kualitatif berdasarkan jumlah SKPD yang terkoneksi data dengan Bandung Command Center. Jumlah aplikasi didapatkan dari basis data aplikasi yang terdaftar dan sudah terintegrasi dengan Bandung Command Center Menggunakan formulasi perhitungan: 2=

ℎ 61

100%

Adapun detail 37 SKPD yang telah terintegrasi dengan Bandung Command Center adalah: KEC. BAWET KEC. COBLONG KEC. CINAMBO KEC. ASTANAANYAR DISYANJAK DISPORA DINAS KESEHATAN DISBUDPAR DINAS KEBAKARAN DISKOMINFO

DISPERTAPA DINAS TENAGA KERJA DINAS KUKM & INDAG DINAS PERHUBUNGAN DINAS PENDIDIKAN DINAS SOSIAL INSPEKTORAT DPKAD DISDUKCAPIL DISKAMTAM

DISTARCIP DBMP BKPPM BKD BAPPEDA BPPKB BPLH BPPT SETWAN TU SETDA

KAPUSARDA RSKIA RSKGM PD. BPR PDAM PD. KEBERSIHAN PD. PASAR

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Didapatkan data 37 (tiga puluh tujuh) SKPD dari total 61 (enam puluh satu) SKPD telah terintegrasi dengan Bandung Command Center. Dengan menggunakan formula di poin (b) di atas, didapatkan angka capaian indikator 2 sebagai berikut: 37 SKPD Terintegrasi/61 target seluruh SKPD = 60.65% (di atas target 60% yang direncanakan dalam Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015). Sedangkan untuk presentase capaian kinerja untuk indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah 60.65/ 60 = 101.08% (melampaui target 100%) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

27

LKIP TAHUN 2015

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Pada triwulan 4 tahun 2014, target kinerja indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah sebesar 30%. Target tersebut telah dicapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 tahun 2015 yang sebesar 101.08%, terjadi penambahan SKPD yang terintegrasi sebanyak 18 SKPD dari triwulan 4 tahun 2014, atau peningkatan capaian kinerja sebesar 1.08%.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Output dari indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah SKPD yang terkoneksi dengan Bandung Command Center. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” telah berhasil melampaui target kinerja yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2015. Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan terkait indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” adalah Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi. Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan input sesudah Penetapan Kinerja perubahan sebesar Rp. 1.893.650.000, terealisasi Rp. 1.712.756.416 (90,45%), menghasilkan output produk kebijakan, dan kajiankajian bidang telematika. Indikator kinerja “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” cukup efektif dalam mencapai hasil kinerja sesuai target kinerja, serta dapat melakukan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” pada triwulan 4 ini yang paling utama adalah adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama SKPD, maupun dengan pihak Swasta/ NGO yang terlibat dalam pekerjaan bersama.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Pada indikator “Prosentase pemenuhan informasi pemerintahan pada Bandung Command Center” ini tidak ada hambatan berarti yang menggangu kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

28

LKIP TAHUN 2015 secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat dari sudah jelasnya tupoksi dan SOP dari setiap pihak penyelenggara pekerjaan dalam penyelenggaraan pekerjaan/ kegiatan.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat dengan melakukan:  Percepatan

proses

pengadaan

barang/

jasa,

dengan

tetap

memperhatikan kualitas pekerjaan/ kegiatan;  Komunikasi intens dan kerjasama yang baik dan pimpinan, dan dengan pihak pelaksana pekerjaan/ kegiatan/ pengadaan barang/ jasa

i.

Dokumentasi kegiatan dan kutipan media Kutipan Media & Referensi/ URL

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/18/09481111/Kalah.dengan.Bandung.Ah ok.Sebut.Smart.City.Jakarta.Payah


29

LKIP TAHUN 2015

http://www.infokomputer.com/2015/08/fitur/bandung-smart-city-ridwan-kamilmenuju-bandung-juara/

http://www.jpnn.com/read/2015/02/11/286821/Jurus-Wali-Kota-Bandung-RidwanKamil-Wujudkan-Smart-City-

http://fokusjabar.com/2015/07/10/dua-aplikasi-penunjang-smart-city-resmi-dilaunching/


30

LKIP TAHUN 2015

3. Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Maraknya penggunaan internet sebagai fasilitas untuk bekerja, bersosialisasi, dan hiburan telah menjangkau berbagai kalangan, baik usia tua, muda, professional, pengusaha, pelajar, hingga anak-anak, dan angka penetrasi dan literasi Internet kian menaik seiring mudah dan murahnya akses terhadap Internet. Wifi yang terhubung dengan koneksi Internet merupakan media dasar komunikasi yang populer saat ini. Fasilitas umum disini meliputi taman dan area publik, pusat transportasi, dan tempat ibadah (berdasarkan permintaan). Bandung menuju Smart City meng-amanahkan interaksi dan turut serta warga dalam pembangunan kota. Pembangunan titik-titik wifi ini membantu mewujudkan konektifitas, baik antar warga, dan warga dengan pemerintah.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Indikator kinerja dihitung berdasarkan capaian pemasangan titik Wifi yang akif terkoneksi dengan Internet, dibandingkan dengan target pemasangan yaitu 332 titik Wifi di Kota Bandung, menggunakan formulasi perhitungan: 3=

ℎ

100%

332

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Pada triwulan 4, sudah terpasang 83 titik wifi yang terpasang, TABEL 13. TITIK-TITIK WIFI YANG SUDAH TERPASANG No

Lokasi

Segmen

1

TAMAN KOTA CIKAPAYANG DAGO; JL. IR. H. JUANDA; TAMAN SAMPING KIRI TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; DEPAN TAMAN BAG. KIRI TAMAN SUPRATMAN; JL. SUPRATMAN; DPN PUSENIF TAMAN GASIBU; JL.DIPONEGORO; DPN GD.SATE SBLH KNAN TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; DEPAN TAMAN BAG. KANAN TAMAN MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT; JL. SURAPATI; DEPAN UNPAD TAMAN PANATAYUDA; JL. PANATAYUDA NO.2; SISI KIRI TAMAN TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; TENGAH TAMAN TerminalCicaheumJalan Jenderal Abdul Haris Nasution TAMAN PUSAKA BUNGA; JL. CILAKI; PINTU MASUK TAMAN MASJID SALMAN ITB; JL.GANESHA NO.7; RUMAH KAYU TAMAN GASIBU; JL.DIPONEGORO; DKT POS/DPN GD.SATE

TAMAN & PUBLIK AREA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA MASJID TAMAN & PUBLIK AREA


31

LKIP TAHUN 2015 No

Lokasi

Segmen

13 14 15

TAMAN ANGGREK; JL. ANGGREK; DEPAN JOE CAFE TAMAN GASIBU; JL.DIPONEGORO; DPN PINTU MSK SBLH KIRI REST AREA KM 125; JL. RAYA TOL PURBALEUNYI KM. 125; LT.2 PUJASERA TAMAN CEMPAKA; JL. ANGGREK; DEPAN TAMAN TAMAN SUPRATMAN; JL. SUPRATMAN; SISI KIRI DPN TAMAN TAMAN PASUPATI/TAMAN JOMBLO; JL. TAMANSARI; BELAKANG TAMAN TAMAN SUPRATMAN; JL. SUPRATMAN; DPN JL.JAMUJU BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRANEGARA; LT2; R. TUNGGU INTERNATIONAL TAMAN PUSAKA BUNGA; JL. CILAKI; TENGAH TAMAN TAMAN ANGGREK; JL. ANGGREK; SEBERANG SMP SANTA URSULA TAMAN PANATAYUDA; JL. PANATAYUDA NO.2; SISI KANAN TAMAN MASJID SALMAN ITB; JL.GANESHA NO.7; LORONG KANTIN Jalan_Kaum_Kaler_Alun2_Uber BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRANEGARA; LT1; R. CHECK IN TEMART; JL. TELEKOMUNIKASI NO 1; DEPAN TEMART TAMAN ANGGREK; JL. ANGGREK; DEPAN RM. PARIT SEAFOOD TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DPN MIE BASO BANDA TAMAN KOTA CIKAPAYANG DAGO; JL. IR. H. JUANDA; TAMAN TENGAH TAMAN CENTRUM; JL.BELITUNG; PEREMPATAN JL.BELITUNG SUMBAWA TAMAN CEMPAKA; JL. ANGGREK; SAMPING KIRI TAMAN Terminal_LeuwiPanjang TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; DPN R.SEKRETARIAT BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRA NEGARA; DPN R. INFORMASI GOR CITRA; JL.CIKUTRA NO.278; PARKIRAN DPN TAMAN FLEXI; JL. IR. H. JUANDA; SEBELAH KANAN TAMAN TAMAN CENTRUM; JL.BELITUNG; SEBRANG RM.PADANG TRIO JAYA BANDARA HUSEIN; JL HUSEIN SASTRANEGARA; R. KEDATANGAN PUBLIK TAMAN CENTRUM; JL.BELITUNG; DPN SMAN 5 TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DPN ARENA XPRNC TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; TAMAN BELAKANG BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRA NEGARA; LT2; R. TUNGGU DOMESTIK TAMAN TEUKU UMAR; JL. TEUKU UMAR; KANAN TAMAN REST AREA KM.147; JL.TOL PURBALEUNYI KM.147; DPN CFC TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; DKT TMPT MKN

TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA MASJID TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA


32

LKIP TAHUN 2015 No

Lokasi

Segmen

47

KANTOR KELURAHAN LEBAK SILIWANGI; JL.TAMAN SARI NO.75; TIANG TAMAN TAMAN FLEXI; JL. IR. H. JUANDA; BELAKANG TAMAN TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DKT ARENA SEPEDA STASIUN BANDUNG; JL.STASIUN TIMUR NO 1; 1 POS POLISI TAMAN CIKAPAYANG BANDUNG; JL. IR. H. DJUANDA; POS POLISI TERMINAL CICAHEUM; JL.AH NASUTION; kantor dishub DLLAJR gerbang pintu masuk Pertigaan Jl.Suci_Parkir_barat_Gasibu STASIUN BANDUNG; JL.STASIUN TIMUR NO 1; 3 TAMAN TEGALLEGA; JL. MOH. TOHA; DEPAN PINTU GERBANG TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DPN JL.HALMAHERA TAMAN FLEXI; JL. IR. H. JUANDA; SEBELAH KIRI TAMAN SANGGAR SENI; JL.BABAKAN SILIWANGI NO.7A; GEDUNG 2 GALERI SENI; GEDUNG 2 GALERI SENI REST AREA KM.147; JL.TOL PURBALEUNYI KM.147; DPN RM Sunda PLETOK HEOT Mesjid Pusdai; Jl. Diponegoro; Pintu timur masjid TAMAN TEUKU UMAR; JL. TEUKU UMAR; KIRI TAMAN TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; DEPAN TAMAN TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; SMPNG JL.MUSTAFA FARE TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; DPN KIRI TAMAN TERMINAL CICAHEUM; JL.AH NASUTION; KNTR DISHUB DLLAJR Hal. Dlm Halte Bus TAMAN KAMPUNG JUARA; JL. BIMA UTARA; KIRI TAMAN TAMAN TEGALLEGA; JL. MOH. TOHA; KANAN MUSHOLA TAMAN TEUKU UMAR; JL. TEUKU UMAR; TENGAH TAMAN TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; BLKG KANTIN SAPARUA TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DLM GOR SMPING KANAN TAMAN KAMPUNG JUARA; JL. BIMA UTARA; KANAN TAMAN BANDARA HUSEIN; JL. HUSEIN SASTRANEGARA; LT2; R. RADIO & ELKTRONIK TAMAN PRAMUKA; JL. RE MARTADINATA NO 157; TAMAN SMPG KANAN BLKG MUSEUM SRIBADUGA; JL BKR NO 185; DEKAT TAMAN GOR CITRA; JL.CIKUTRA NO.278; SAYAP KIRI TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DLM GOR SMPING KIRI TAMAN GOR SAPARUA; JL.SAPARUA NO.2; DKT GERBANG MSK TAMAN LALU LINTAS ADE IRMA SURYANI; JL.BELITUNG NO.1; SMPNG JL.KAMBOJA GEDUNG SATE BANDUNG; JL. DIPONEGORO NO. 22; DP R.PEREKONOMIAN PEMBANGUNANN

TAMAN & PUBLIK AREA

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA MASJID TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA TAMAN & PUBLIK AREA


33

LKIP TAHUN 2015 No

80 81 82 83

Lokasi

STASIUN KIARA CONDONG; JL.BABAKAN SARI 2; SMOKING AREA MASJID AL MANAR; JL. PUTER NO. 5; DEPAN MASJID MUSEUM ASIA AFRIKA; JL.ASIA AFRIKA NO.65; SELASAR PINTU KELUAR TERMINAL LEUWIPANJANG; JL.SOEKARNO HATTA NO 205; 2

Segmen

PUSAT TRANSPORTASI MASJID TAMAN & PUBLIK AREA PUSAT TRANSPORTASI

Untuk capaian indikator 3 didapat: 83/ 332 = 25.00% (mencapai target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015). Persentase capaian indikator terhadap target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015 untuk indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah: (25,00%/25%) x 100% = 100% (sesuai target).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Pada triwulan 4 tahun 2014, capaian kinerja indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah menacapai 18.07%, melebihi target triwulan 4 tahun 2014 sebesar 15%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan 4 tahun 2015, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 6.93%. Namun dari sisi capaian kinerja terhadap target mengalami penurunan sebesar 20.48% dimana pada triwulan 4 tahun 2014, capaian kinerja terhadap target mencapai 120.48%, sedangkan triwulan 4 tahun 2015 adalah 100%.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah jumlah titik pemasangan Wifi di fasilitas umum. Capaian kinerja pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” telah berhasil memenuhi target kinerja yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2015. Dalam mencapai sasaran program tersebut, Anggaran Tahun 2015 dilaksanakan di 1 (satu) Program, yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan terkait indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah Pengkajian dan pengembangan sistem informasi. Input dana yang digunakan sesudah Penetapan Kinerja perubahan Sebesar Rp. 12.531.475.000, teresalisasi Rp. 10.485.806.750 (83,68%). Menghasilkan output:


34

LKIP TAHUN 2015  Perangkat Wifi;  Bandwidth Wifi di fasum, sekolah-sekolah, beberapa SKPD, beberapa Kecamatan, dan beberapa Kelurahan;  Aplikasi terkait monitoring dan perawatan jaringan Internet beserta perawatannya. Indikator kinerja “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” dinilai efektif dengan hasil kinerja sesuai dengan target kinerja, serta dapat melakukan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Faktor utama yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” adalah sudah terpenuhinya fasilitas pendukung pekerjaan. Faktor ini sangat membantu dalam pelaksanaan teknis pekerjaan.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Pada indikator “Prosentase fasilitas umum (Fasum) yang sudah memiliki Wifi” tidak ada hambatan berarti yang menggangu kinerja secara keseluruhan. Hal ini sebagai akibat dari sudah jelasnya tupoksi dan SOP dari setiap pihak penyelenggara pekerjaan dalam penyelenggaraan pekerjaan/ kegiatan. Adapun capaian kinerja yang tidak bertambah (pemasangan sudah di 83 titik) adalah karena sudah tercapainya target kinerja tahun 2015 (triwulan 4) yang telah dicapai pada triwulan 3. Pada triwulan 4 2015 difokuskan pada mempertahankan kinerja, karena adakalanya terjadi gangguan-gangguan (mati, lambat, dll) pada titik-titik wifi yang sudah terpasang.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut adalah:  Dengan dipenuhinya fasilitas pendukung pekerjaan akan menaikkan moral pelaksana pekerjaan, membuat jelas pekerjaan yang akan dilaksanakan;  Menggunakan tenaga ahli yang tepat baik komposisi maupun kualifikasinya juga termasuk dalam fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan.


35

LKIP TAHUN 2015

4. Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Layanan pengaduan masyarkat ditangani secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis LAPOR! UPT LAPOR! menerima pengaduan melalui beberapa media, seperti pengaduan tatp muka langsung, melalui telepon, melalui SMS, koran, radio, surel, melalui media social, ataupun melalui website/ aplikasi LAPOR!

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Pengukuran capaian indikator 4 dilakukan dengan melihat data total jumlah pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti tepat waktu yang masuk ke LAPOR dibandingkan dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke LAPOR. Dengan menggunakan formulasi perhitungan: 4=

ℎ ℎ

100%

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Jumlah laporan yang diterima oleh UPT lapor selama triwulan 4 tahun 2014 adalah: TABEL 14. JUMLAH LAPORAN YANG MASUK KE UPT LAPOR! Bulan Oktober

Jumlah Laporan Masuk 424 laporan

November

324 laporan

Desember

302 laporan

TOTAL

1.050 laporan

Total laporan pada triwulan 4 ini adalah: 1.050 (Seribu Lima Puluh) laporan, dan seluruh laporan telah ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” adalah: 1050/1050 = 100% (tepat mencapai target triwulan 4 tahun 2015).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Capaian kinerja triwulan 4 pada tahun 2014 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan 4 Tahun 2015, menunjukkan konsistensi kinerja dalam menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan capaian kinerja 100% dibandingkan dengan 100%. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

36

LKIP TAHUN 2015

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Output dari indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” ini adalah:  pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu;  SMS Blast ke seluruh pegawai Pemerintah Kota Bandung. Indikator Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” menggunakan mata anggaran Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dianggarkan sebesar Rp 1.951.002.040, dimana sudah direalisasi sebesar Rp 1.522.874.553 atau 78,06%. Dengan melihat capaian indikator dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan untuk indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu”, telah berhasil mencapai target kinerja sesuai Renstra Diskominfo yang telah ditetapkan. Indikator kinerja “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” dinilai efektif, dengan hasil kinerja sesuai dengan target kinerja, serta dapat melakukan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan 4 Tahun 2015 ini adalah:  Tersedianya anggaran yang mencukupi, mendukung keleluasaan dalam lekukan kegiatan dan realisasi kinerja;  Inovasi dari sisi integrasi dengan system social media, memudahkan pengguna untuk melapor;  SOP kerja yang jelas mendukung percepatan dalam kinerja; serta,  Perencanaan dan system quota pada informasi yang disebar melalui SMS Blast yang terukur.


37

LKIP TAHUN 2015

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan 4 Tahun 2015 ini adalah:  Sistem LAPOR tidak memberikan data yang mudah dibaca, sehingga memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk diolah;  Sistem LAPOR milik pemerintah pusat, sehingga modifikasi teradap system tidak bisa dilakukan secara leluasa, dan cepat.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:  Membangun system diluar LAPOR untuk membaca, mengolah, dan kemudian menyajikan data pengaduan;  Menganggarkan mata anggaran untuk realisasi system tersebut; serta  Melakukan inovasi lebih lanjut seiring kemajuan teknologi.

i.

Dokumentasi kegiatan dan kutipan media Kutipan Media & Referensi/ URL

http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/06/18/138145/manjakan-warga-bandungemil-tambah-300-titik-bebas-internet


38

LKIP TAHUN 2015

http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150401153917-269-43576/bandungdiprotes-ibu-ibu-karena-sediakan-wifi-gratis-di-taman/

5. Prosentase SKPD yang sudah Informasi Publik (KIP)

melaksanakan Keterbukaan

a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Sebagai penjabaran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi

Publik,

disusun

peraturan

Walikota

Nomor

480/Kep.179.Diskominfo/2015 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG. Perwal tersebut telah melingkupi peran serta seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kemudian PPID pembantu yang telah ditetapkan tersebut telah menjalankan tugasnya untuk memberikan, serta melayani permintaan informasi publik, terkecuali informasi publik yang dikecualikan. Seluruh kegiatan PPID dapat dilihat melalui website PPID Kota Bandung di http://ppid.bandung.go.id/

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Formulasi perhitungan presentase kinerja indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah dengan melihat jumlah SKPD dan KEcamatan yang telah tergabung kedalam PPID dan turut melaporkan data-data mereka terkecuali data yang dikecaulikan. Formula tersebut dibuat dalam bentuk diformalkan sebagai berikut: 5=

ℎ ℎ

100%


39

LKIP TAHUN 2015

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Dalam lampiran Perwal nomor 480 tahun 2015 tersebut, disebutkan PPID Pembantu yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut: 1.

Direktur Umum pada PD. Kebersihan Kota Bandung;

2.

Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;

3.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Setda Kota Bandung;

4.

Kepala BPSDA pada Setda Kota Bandung;

5.

Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan pada Setda Kota Bandung;

6.

Kepala Bagian Perekonomian pada Setda Kota Bandung;

7.

Kepala Bagian Tata Usaha pada BPPT Kota Bandung;

8.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

9.

Sekretaris BKBPM Kota Bandung;

10.

Sekretaris BPPKB Kota Bandung;

11.

Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

12.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

13.

Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;

14.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

15.

Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;

16.

Sekretaris Dinas Kebakaran Kota Bandung;

17.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

18.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

19.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;

20.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

21.

Sekretaris Dinas KUKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;

22.

Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;

23.

Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;

24.

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;

25.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;

26.

Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

27.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;

28.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

40

LKIP TAHUN 2015 29.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;

30.

Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

31.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

32.

Kepala Bidang Kesekretariatan pada PDAM Tirtawening Kota Bandung;

33.

Manager Sumber Daya Manusia dan Umum pada PD. BPR Kota Bandung;

34.

Kepala Bidang Umum pada PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung;

35.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada RSUD Kota Bandung;

36.

Sekretaris Camat Andir;

37.

Sekretaris Camat Antapani;

38.

Sekretaris Camat Arcamanik;

39.

Sekretaris Camat Astana Anyar;

40.

Sekretaris Camat Babakan Ciparay;

41.

Sekretaris Camat Bandung Kidul

42.

Sekretaris Camat Bandung Kulon

43.

Sekretaris Camat Bandung Wetan;

44.

Sekretaris Camat Batununggal;

45.

Sekretaris Camat Bojongloa Kaler;

46.

Sekretaris Camat Bojongloa Kidul;

47.

Sekretaris Camat Buahbatu

48.

Sekretaris Camat Cibeunying Kaler;

49.

Sekretaris Camat Cibeunying Kidul;

50.

Sekretaris Camat Cibiru;

51.

Sekretaris Camat Cicendo;

52.

Sekretaris Camat Cidadap;

53.

Sekretaris Camat Cinambo;

54.

Sekretaris Camat Coblong;

55.

Sekretaris Camat Gedebage;

56.

Sekretaris Camat Kiara Condong;

57.

Sekretaris Camat Lengkong;

58.

Sekretaris Camat Mandalajati;

59.

Sekretaris Camat Panyileukan; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

41

LKIP TAHUN 2015 60.

Sekretaris Camat Rancasari;

61.

Sekretaris Camat Regol;

62.

Sekretaris Camat Sukajadi;

63.

Sekretaris Camat Sukasari;

64.

Sekretaris Camat Sumur Bandung;

65.

Sekretaris Camat Ujungberung.

66. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Setda Kota Bandung; 67.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kapusarda;

68.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSKGM Kota Bandung;

69.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada RSKIA Kota Bandung;

Dalam lampiran Perwal tersebut telah mencakup seluruh SKPD dan Kewilayahan/ Kecamatan. Seluruh PPID pembantu telah mengisi dan menyerahkan data yang diminta untuk dilengkapi dan kemudian ditayangkan ke website PPID. Maka dari itu, capaian indikator di indikator sasaran ini telah mencapai nilai 100%. Capaian ini telah melebihi target triwulan 4 tahun 2015 sebesar 60% atau 166.67% dari target kinerja.

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Indikator sasaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2014 memiliki target sebesar 50%, dimana telah tepat dicapai (100%) pada triwulan 4 tahun 2014. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan 4 pada tahun 2015, pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 66.67%.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Output dari program/ kegiatan/ anggaran “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah SKPD yang terdaftar sebagai PPID Pembantu. Capaian kinerja indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” telah berhasil melampaui target kinerja yang ditargetkan di Renstra Diskominfo pada triwulan 4 tahun 2015. Dalam mencapai sasaran program tersebut, Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan di Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. Sedangkan anggaran kegiatan terkait indikator “Prosentase SKPD yang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

42

LKIP TAHUN 2015 sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” adalah Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan kegiatan, digunakan input sesudah Penetapan Kinerja perubahan sebesar Rp. 1.893.650.000, terealisasi Rp. 1.712.756.416 (90,45%), menghasilkan output:  Sosialisasi PPID, yang memberikan output terbentuknya PPID pembantu;  Pelatihan dan Bimbingan Tekhinis bagi Pedasi (Petugas pengelola data dan informasi)  Bimtek Uji Konsekuensi data yang dikecualikan dan dafftar informasi bagi PPID dan PPID pembantu, output dari kegiatan ini adalah selarasnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik;  Bimbingan teknis bagi kelompok masyarakat bidang IT Cerdas Program Nasional dan Daerah  Kegiatan Pembuatan dan Updating Website PPID. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Website PPID yang up to date;  Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang PPID dan Pengelolaan Data yang menhasilkan output terlaksananya RAKOR pengelolaan data dan dukungan pengolahan data secara terpusat; dan  Pembuatan Buku Tentang Pedoman PPID dan PPID Pembantu. Indikator kinerja “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” dinilai sangat efektif, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta cukup dapat melakukan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja di indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah:  Dukungan pimpinan terhadap akselerasi kinerja PPID; dan  Kerjasama yang baik dengan seluruh PPID pembantu, menunjang kelancaran bimtek, sosialisasi dan pelatihan PPID.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Adapun faktor yang menghambat pencapaian kinerja di indikator “Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” pada triwulan 4 tahun 2015 yang paling utama adalah terbatasnya anggaran Dinas di program KIM cukup berengaruh dalam akselerasi kinerja.


43

LKIP TAHUN 2015

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat tersebut. Rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah dengan menaikkan anggaran pada perencanaan kinerja tahun berikutnya sehingga dapat menghasilkan kerja yang lebih optimal.

i.


GAMBAR 9. SARASEHAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA BANDUNG

GAMBAR 10. BIMTEK OPEN DATA


44

LKIP TAHUN 2015

GAMBAR 11. PELANTIKAN PENGURUS HARIAN FORUM KIM BANDUNG JUARA

GAMBAR 12. KEGIATAN BANDUNG OPEN DATA

6. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) a. Penjelasan umum sasaran dan indikator IKM adalah suatu nilai yang diyakini bersama mewakili nilai tertentu dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai aspeknya yang menghasilkan indeks kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan suatu SKPD tertentu yang dijadikan subjek survey. Semakin tinggi nilai indeks diartikan sebagai semakin tingginya kepuasan masyarakat atas pelayanan SKPD. Semakin rendah nilai IKM, maka pelayanan masyarakat pada SKPD tersebut perlu untuk dievaluasi dan dilakukan inovasi, dan revisi. IKM di Diskominfo Kota Bandung mewakili kepuasan


45

LKIP TAHUN 2015 masyarakat akan pelayanan informasi yang menjadi tupoksi utama Diskominfo Kota Bandung.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Survey IKM dilakukan terhadap sejumlah responden yang diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Pendapat tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian dengan rentang mulai dari Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, dan Sangat Baik. Kemudian hasil survey tersebut diolah dan disajikan dalam suatu nilai indeks. Nilai indeks tersebut kemudian dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) untuk dikonversi ke dalam nilai mutu pelayanan yang akan berada dalam rentang 0 (nol/ Tidak Baik) sampai dengan 100 (seratus/ Sangat Baik).

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Hasil dari survey IKM yang telah dilakukan terhadap 161 (seratus enam puluh satu) responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. adalah sebagai berikut: TABEL 15. TABEL NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN

Presentase capaian indikator untuk IKM diukur dengan membandingkan nilai IKM dengan nilai IKM target triwulan 4 tahun 2015 di Renstra Diskominfo. Sehingga didapatkan nilai IKM = 3,057 x 25 = 76,41 Keterangan: U1 s.d. U14

: Unsur-unsur pelayanan

NRR

: Nilai Rata Rata


46

LKIP TAHUN 2015 NRR*1/14

: Nilai rata-rata kali bobot rata-rata tertimban

Nilai Indeks

: Nilai Persepsi

Untuk mengetahui Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana tabel 15 di bawah TABEL 16. TABEL KONVERSI NILAI IKM

Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) 76,41 apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah “BAIK”. Presentase capaian kinerja dihitung dengan membandingkan nilai yang didapat dengan target di Renstra, dengan nilai 73. Didapatkan Persentase capaian kinerja pada indikator “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah sebesar 76.41/73 = 104.67% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Pada tahun 2014, Diskominfo Kota Bandung mendapatkan nilai IKM sebesar 72,33. Nilai IKM pada tahun 2014 tersebut diatas target Renstra dimana ditetapkan sebesar 72, dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,45%. Dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2015, nilai IKM mengalami kenaikan sebesar 4,08. Dengan persentase capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015 sebesar 104.67%, dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2014, terdapat kenaikan persentase capaian kinerja dari tahun lalu, sebesar 4,22%.


47

LKIP TAHUN 2015

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Yang menjadi output dari indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” adalah adanya dokumen laporan survey IKM. Indikator “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” menggunakan anggaran Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam mata kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah ditetapkan sebesar Rp 191.300.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 91.800.000 atau sebesar (47,99%). Melihat hasil kerja nyata, dan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” mengalami peningkatan kinerja, serta berhasil menerapkan efisensi anggaran. Indikator kinerja “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dinilai cukup efektif, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta sangat efisien dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran “Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah aturan yang jelas mengenai apa dan bagaimana cara mengukur IKM turut membantu mempermudah dalam merealisasikan kinerja yaitu dengan berpedoman kepada Keputusan Menpan Nomor: KEP/25/M.pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dan Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Faktor timbulnya berbagai masalah yang ada di lapangan dalam kegiatan survei IKM dapat bermacam-macam. Namun berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, penyebab yang dianggap paling dominan terhadap timbulnya masalah tersebut dapat disajikan uraian sebagai berikut: 1. Masalah masyarakat (responden) kurang respek/tidak bersungguhsungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif). Hal ini penyebabnya adalah:


48

LKIP TAHUN 2015  kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil survei IKM;  kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma PNS.

2. Masalah Petugas dan jumlah kuisioner kurang apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk kota Bandung. Hal ini penyebabnya adalah terbatasnya anggaran dalam kegiatan survey.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Berdasarkan analisa permasalahan tersebut di atas maka alternatif pemecahan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survei indeks kepuasan masyarakat(IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (public service) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan; 2. Diperlukannya konsisten para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor untuk terus menerus meningkatkan kemampuannya, ketrampilan, kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dan mau serta mampu melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel; 3. Perlunya peningkatan Anggaran dalam upaya mendukung pelaksanaan survei IKM.

7. Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Indikator “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” ditujukan sebagai alat kontrol pemerintah terhadap persepsi publik, yang dalam hal ini melalui pemberitaan-pemberitaan yang ada di media cetak koran harian. Selain itu, indikator ini dimaksudkan untuk memunculkan citra positif Pemerintah Kota dengan mengedepankan bukti prestasi atas kinerja, bukan hanya sekedar cerita.


49

LKIP TAHUN 2015

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Berita tentang Pemerintah Kota Bandung pada indikator ini dikhususnkan kepada media cetak koran. Dari berbagai koran yang terbit di Kota Bandung, dilakukan pencarian aaas berita-berita terkait kinerja Pemerintah Kota Bandung. Kemudian berita-berita tersebut dikelompokkan menjadi dua, berita positif, dan berita negatif. Kedua kategori ini kemudian diperbandingkan dan dihitung rasio nya. Untuk menghitung persentase capaian indikator sasaran, dikhususkan kepada capaian berita positif, dengan memperbandingkan rata-rata capaiaan kinerja berita positif dalam selang waktu tertentu dengan target berita positif pada selang waktu yang sama dengan menggunakan formula: 7=

− /

100%

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rasio jumlah berita positif dan negative selama tiga bulan pada triwulan 4. Didapatkan data OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

RATA -RATA Triwulan 4

KATEGORI BERITA

JUMLAH

PRESENTASI

POSITIF

505

89,85%

NEGATIF

57

10,14%

KATEGORI BERITA

JUMLAH

PRESENTASI

POSITIF

435

96,02%

NEGATIF

18

3,97%

KATEGORI BERITA

JUMLAH

PRESENTASI

POSITIF

490

92,80%

NEGATIF

38

7,19%

KATEGORI BERITA POSITIF NEGATIF

RATA-RATA JUMLAH 476,67 37,67

RATA-RATA PRESENTASI 92,90% 7,10%

Untuk pengukuran capaian kinerja, data tersebut akan dibandingkan dengan rasio berita positif pada target triwulan 4 RENSTRA/ RKT tahun 2015 dengan rasio 73:27. Dengan menggunakan formulasi di atas, didapatkan angka capaian kinerja sebesar: 92.90/ 73.00 atau sebesar 127.25% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015).


50

LKIP TAHUN 2015

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Pada triwulan 4 tahun 2014, target dari indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” ditetapkan sebesar 62:38. Capaian pada triwulan tersebut mencapai 73:27 dengan persentase capaian kinerja sebesar 117,74%. Pada triwulan 4 tahun 2015 ini, terjadi kenaikan presentase capaian kinerja sebesar 9.51%.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” menggunakan anggaran di Program kerjasama informasi

dengan

mas

media,

kegiatan

Penyebarluasan

informasi

pembangunan daerah yang ditetapkan pada anggaran perubahan sebesar Rp 4.569.000.000, dan sudah dilakukan realisasi sebesar Rp 4.460.451.975 (97,62%). Sebagai output dari kegiatan yang dilakukan di indikator ini adalah:  Pengadaan Aplikasi IMM media report dari eBDesk  Pengelolaan data dan manajemen arsip berita  Advetorial Pemerintah Kota di media massa  Bandung menjawab Indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” telah berhasil meningkatkan kinerja, baik dari sisi capaian indikator, yang ditunjukkan dengan kenaikan presentase capaian kinerja, maupun dari sisi realisasi anggaran, yang ditunjukkan dengan tingginya persentase realisiasi anggaran, menunjukkan perencanaan yang tepat indikator sasaran ini. Indikator kinerja “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” dinilai sangat efektif, dengan hasil kinerja melebihi dari target kinerja, serta cukup efisien dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran “Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung” pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah:  Terjalinnya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota dengan media massa; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

51

LKIP TAHUN 2015  Penggunaan media social dalam menyeberluaskan berita-berita positif tentang Pemerintah Kota Bandung;

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya adalah kurangnya pos anggaran untuk menyelenggarakan acara gathering dengan media massa, dimana acara ini sangat penting untuk menjalin komunikasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak media massa yang ada di Bandung khususnya.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat tersebut, kami ingian memberikan rekomendasi untuk mendukang peningkatan kinerja pada indikator sasaran ini. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah dengan mengusulkan penambahan anggaran di mata anggaran kegiatan ini pada kesempatan penganggaran berikutnya.

i.


GAMBAR 13. IMM.TODAY NEWS REPORTING & ANALYSIS


52

LKIP TAHUN 2015

8. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Standar Pelayanan Minimum Diskominfo Kota Bandung didasarkan kepada Permenkominfo PELAYANAN

Nomor

MINIMAL

22/PER/M.KOMINFO/12/2010,

tentang

BIDANG

INFORMATIKA

KOMUNIKASI

DAN

STANDAR DI

KABUPATEN/KOTA. Di dalam UU dijabarkan target standar pelayanan dan panduan operasional SPM.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Perhitungan capaian kinerja indikator “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” didasarkan kepada Permenkominfo PELAYANAN

Nomor

MINIMAL

22/PER/M.KOMINFO/12/2010,

tentang

BIDANG

INFORMATIKA

KOMUNIKASI

DAN

STANDAR DI

KABUPATEN/KOTA. Target standar pelayanan meliputi pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian. Perhitungan capaian kinerja, dengan capaian yang didapatkan pada akhir masa perhitungan kinerja, dibandingkan dengan target SPM dari Permenkominfo. 8=

ℎ 22 2010


100%

53

LKIP TAHUN 2015

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Target dan capaian kinerja SPM dapat dilihat dalam tabel di bawah. TABEL 17. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No 1

2

Jenis Pelayanan Dasar Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional

Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Rata-rata Capaian

Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa seperti majalah, radio, dan televisi; b) media baru seperti website (media online); c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Target Triwulan 4

Realisasi Triwulan 4

% Capaian

12 kali per tahun

3 kali

15 kali ILM radio

500.00%

Setiap hari

Setiap hari

100.00%

12 kali per tahun

3 kali

(Twitter, Website) Setiap hari 0 kali

12 kali per tahun setiap kecamatan

3 kali

366.67%

12 kali per tahun

3 kali

11 kali (5 kegiatan sosialisasi, 6 kegiatan Bimtek) 4 Spanduk 1 Baligo 2 Majalah 4 CD 29 kecamatan Kecamatan yang belum tercakup dalam KIM: Kecamatan Cinambo

29/30 = 96.67%

30 kecamatan di Kota Bandung

0%

366.67%

(500 + 100 + 0 + 366.67 + 366.67 + 96.67) / 6 = 238.33%

Capaian kinerja untuk indikator “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” ini adalah: 238.33 / 100 = 238.33% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015)


54

LKIP TAHUN 2015

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Persentase capaian kinerja pada LKIP triwulan 4 tahun 2014 adalah sebesar 242,24%. Dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2015, 238,33%, terjadi penurunan sebesar 3.91%. Namun penurunan ini tidaklah signifikan terhadap kinerja, karena masih diatas target, bahkan hingga lebih dari 2 (dua) kali dari nilai target yang ditetapkan.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Deskripsi capaian SPM dapat dijabarkan sebagai berikut: Realisasi Kerja Seksi Pengolahan Data dan Informasi Tahun Anggaran 2015 Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan sosialisai Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 1 kali; Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok Informasi masyarakat di tiap tiap kelurahan di Kota Bandung yang baru tercapai sebanyak 113 Kelurahan dan 1 (satu) Forum KIM Kota bandung; 2. Kegiatan Bimbingan tekhnis Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 2 kali; Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemahaman masyarakat akan program pembangunan di kota Bandung dan menambah pengetahuan masyarakat akan Teknologi Informasi; 3. Kegiatan Saresehan pada masyarakat perkotaan sebanyak 2 kali Output dari kegiatan ini menampung aspirasi masyakat dan menyampaikan program program pemerintah kota bandung melalui tatap muka 4. Kegiatan Sosialisasi Open Data sebanyak 1 kali; Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya pengolah data informasi di tiap tiap SKPD yang ada di Kota Bandung 5. Kegiatan Bimbingan tekhnis Open Data sebanyak 3 kali; Output dari kegiatan ini adalah membentuk pengelola data informasi yang menguasi IT, Humas dan Jurnalistik 6. Kegiatan sosialisasi PPID sebanyak 1 kali; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

55

LKIP TAHUN 2015 Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya PPID Pembantu di tiap tiap SKPD yang ada di kota Bandung 7. Kegiatan Bimbingan tekhnis PPID sebanyak 1 kali; Output dari kegiatan ini adalah selarasnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik 8. Kegiatan Pembuatan dan Updating Website PPID, Open Data Dan KIM Output dari kegiatan tersedianya Website PPID, Open data dan KIM Kota Bandung yang up to date. 9. Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang PPID dan Pengelolaan Data Output dari kegiatan terlaksananya RAKOR pengelolaan data dan dukungan pengolahan data secara terpusat; 10. Kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat Output dari kegiatan ini tercapainya diseminasi informasi kepada masyarakat melalui program tatap muka. 11. Kegiatan Siaran di radio sonata oleh Forum KIM Bandung Juara Kota Bandung Output dari kegiatan ini adalah tercapainya diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan didengarkan oleh masyrakat mengenai pemerintah kota bandung yang dilaksanakan tiap minggu setiap hari rabu 12. Kegiatan Scrapthon Output merubah data yang tidak bisa dibaca oleh mesin menjadi dapat dibaca oleh mesin dan mengajak partisipasi aktif masyarakat. 13. Kegiatan Launching Open Data Output dari kegiatan ini adalah mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14. Kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Dengan IBM dan ABV Output dari kegiatan ini rekomendasi kegiatan peningkatan kualitas SDM pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)


56

LKIP TAHUN 2015 Realisasi Kerja Seksi Komunikasi dan Multimedia Tahun Anggaran 2015 Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan dan Operasional Majalah swara Bina Kota sebanyak 2 kali terbit dalam bentuk tabloid dan 4 kali terbit dalam bentuk CD Output dari kegiatan terbitnya majalah Swara bina Kota selama dua (2) bulan. 2. Kegiatan Penyebaraluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik adalah sebagai berikut: a.

Dialog Interaktif di TV sebanyak

17 kali;

b. Dialog interaktif di radio sebanyak

30 kali;

c.

356 kali;

Radio spot sebanyak

d. Iklan layanan masyarakat di radio sebanyak

118 kali;

e.

252 kali;

Iklan layanan masyarakat di televisi sebanyak

Output terlaksananya kerjasama dengan media elektronik. 3. Kegiatan Penyebarluasan masyarakat melalui Pentas Pertunjukan Rakyat Output dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi dengan memberdayakaan kebudayaan masyarakat Output yang telah dicapai Tahun 2015 meliputi hal-hal sebagai berikut: Terwujudnya masyarakat yang berwawasan Teknologi Informasi, meliputi kegiatan:  Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Daerah  Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah  Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemkot Bandung Indikator sasaran “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” menggunakan anggaran di Program kerjasama informasi dengan mas media, dengan kegiatan Pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi yang ditetapkan pada anggaran perubahan sebesar Rp 1.438.850.000, dan sudah dilakukan realisasi sebesar Rp 1.437.041.000 (99,87%).

Indikator kinerja “Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika” dinilai sangat efektif, dengan hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

57

LKIP TAHUN 2015 melebihi dari target kinerja, serta cukup efisien dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini adalah  Tumbuhnya motivasi dengan didapatkannya 2 (dua) penghargaan atas kinerja KIM Kota Bandung.

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya adalah:  SPM sesuai Permenkominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 memiliki target pertunjukkan rakyat yang cukup sulit untuk direalisasikan karena terkendala anggaran;  Terbatasnya anggaran sosialisasi membuat adanya pembataasan kegiatan agar tidak melebihi pagu anggaran;  Di sisi lain, beberapa target SPM yang mudah dicapai. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian ORPAD, perlu adanya peningkatan target kinerja menuju Standar Pelayanan Prima (SPP).

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah adanya penambahan anggaran pada program/ kegiatan pemenuhan SPM menuju Standar Pelayanan Prima. Untuk menuju SPP, diperlukan adanya kajian dan penelitian untuk menentukan target kinerja SPP.

9. Nilai evaluasi LKIP a. Penjelasan umum sasaran dan indikator LKIP adalah dokumen berisi laporan kinerja dari SKPD yang dikeluarkan secara rutin, baik dalam rentang triwulanan, maupun tahunan. LKIP menggambarkan performansi kinerja dari suatu SKPD, menunjukkan komitmen atas target yang telah dirancang pada awal masa kerja. LKIP ini kemudian dievaluasi oleh Inspektorat Kota Bandung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik dari sisi perencanan, formulasi penilaian, dan aspek-aspek kinerja lain yang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

58

LKIP TAHUN 2015 perlu untuk dievaluasi untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Nilai evaluasi LKIP digunakan sebagai indikator untuk sasaran terciptanya Reformasi Birokrasi.

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Nilai evaluasi LKIP dikeluarkan oleh Inspektorat sebagai lembaga yang berwenang melakukan evaluasi. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan ekpetansi nilai atau target yang tertera di Renstra Diskominfo. Persentase capaian kinerja indikator dihitung dengan formula: 9=

100%

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Nilai evaluasi LKIP didapatkan dari hasil penilaian oleh Inspektorat Kota Bandung melalui dokumen nomor 710/09–Inpektorat, perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2014. Diskominfo Kota Bandung mendapatkan nilai LKIP sebesar 65.25 (enam puluh lima koma dua lima) dengan kategori B (Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Nilai ini berada di atas target triwulan 4 Renstra 2013-2018 yang ditetapkan, sebesar 65. =

65.25 65

100% =

.

%

Menghasilkan presentase kinerja pada indikator sasaran Nilai Evaluasi LKIP sebesar 100.38% (melampaui target Renstra Diskominfo triwulan 4 tahun 2015).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2014, dimana target yang ditetapkan adalah nilai LKIP 54, dan nilai LKIP yang didapatkan adalah 54,33. Dengan demikian persentase capaian kinerja yang didapatkan pada triwulan 4 tahun 2015 adalah sebesar 100,61%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja triwulan 4 tahun 2015, terjadi sedikit penurunan yang tidak signifikan (sebesar 0,23%). Namun capaian kinerja dari tahun 2014 dapat dipertahankan di atas target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan perbaikan dan peningkatan kinerja, dimana target perencanaan dapat dicapai dengan baik dalam dua tahun terakhir ini.


59

LKIP TAHUN 2015

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Sebagai output dari indikator “Nilai evaluasi LKIP” adalah:  Adanya dokumen LKIP triwulan 1, 2, 3, dan 4;  Adanya dokumen LKIP tahun 2014, dan 2015;  Terbentuknya komitmen Dinas dalam mendukung SAKIP Juara;  Tersusunnya SOP pengumpulan data SAKIP; Indikator “Nilai Evaluasi LKIP” ini didukung oleh anggaran pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, di kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah dianggarkan sebesar Rp 191.300.000. Dimana dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 91.800.000 (47,99%). Berdasarkan perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, didapatkan memang didapatkan penurunan capaian kinerja. Namun penurunan tersebut bukan berarti penurunan kinerja, namun justru peningkatan, dikarenakan target kinerja yang juga naik/ lebih tinggi dari target pada tahun sebelumnya dapat dicapai dan diikuti oleh efisensi anggaran. Indikator kinerja “Nilai Evaluasi LKIP” dinilai cukup efektif, dengan hasil kinerja memenuhi target kinerja, serta dinilai sangat efisien dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 tahun 2015 ini adalah:  Koordinasi yang baik dengan Bagian OPRPAD Kota Bandung membantu menghasilkan LKIP yang berkualitas, dan tepat waktu;  Ditindaklanjutinya evaluasi dan masukkan yang diberikan ORPAD, dan Inspektorat terkait LKIP SKPD turut berperan dalam menghasilkan LKIP yang lebih baik lagi.


60

LKIP TAHUN 2015

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:  Kurangnya kesadaran akan pentingnya LKIP oleh para pemegang program, menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan data karena LKIP tidak menjadi prioritas utama; dan  Penjadwalan laporan yang terkadang bentrok sehingga tidak tertangani dengan maksimal.

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:  Sosialisasi internal akan pentingnya LKIP di lingkungan Dinas dengan mengundang Bagian ORPAD/ Inspektorat/ BAPPEDA Kota Bandung sebagai narasumber;  Perlu adanya koordinasi yang real-time antara pemilik kepentingan dan pelaksana pembuat laporan kinerja, baik di bidang anggaran maupun kinerja, untuk penjadwalan laporan agar tidak terjadi load pekerjaan yang menumpuk di suatu waktu.

10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti a. Penjelasan umum sasaran dan indikator Badan Pemeriksa Keungan (BPK) adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, evaluasi dan memberikan masukkan serta rekomendasi terkait pengelolaan keuangan negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. INspektorat adalah lembaga internal Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertugas melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta memberikan rekomendasi atas berjalannya system birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, baik dari sisi keuangan, prosedur, dan sebagainya. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen berisi temuan atas pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Melakukan tindak lanjut atas temuan adalah hal mutlak bagi berjalannya birokrasi yang bersih, dan melayani.


61

LKIP TAHUN 2015

b. Instrumen/ cara perhitungan indikator Perhitungan indikator dilakukan dengan menghitung jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti, dibandingkan dengan jumlah total temuan. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: ℎ

10 =

100%

ℎ

c. Kerja nyata v.s. Rencana kerja Hingga akhir triwulan 4, hasil dari pemeriksaan BPK belum didapatkan. Sedangkan dari hasil peemriksaan Inspektorat terkait pengelolaan anggaran, didapatkan 3 (tiga) temuan pengelolaan anggaran, dan seluruhnya sudah ditindaklanjuti (100%) (mencapai target).

d. Kerja nyata v.s. Tahun sebelumnya Hasil capaian kinerja pada indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang sama dengan tahun 2015 pada angka capaian 100%. Ini menunjukkan kinerja dalam mempertahankan kinerja.

e. Output program / kegiatan / anggaran, pernyataan keberhasilan/kegagalan program/kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja, dan penilaian efektifitas kinerja Output dari kegiatan pada indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” adalah dokumen jawaban/ tanggapan Dinas atas temuan dari BPK/ Inspektorat. Indikator

ini

menggunakan

anggaran

di

Program

peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang ditetapkan sebesar Rp 299.050.000 dan sudah di realisasi sebesar Rp 166.386.400 (55,64%). Indikator kinerja “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” dinilai efektif, dengan hasil kinerja memenuhi target kinerja, serta dinilai sangat efisien dalam melaksanakan pekerjaannya yang terlihat dari realisasi anggaran.

f. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada triwulan 4 ini adalah komunikasi yang baik internal SKPD, dan dengan pihak evaluator.


62

LKIP TAHUN 2015

g. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Di indikator “Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti” tidak menemukan hambatan yang berarti karena kegiatan terdokumentasi dnegan baik, sehingga dalam mengeluarkan jawaban atas temuan

h. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat tersebut adalah adanya penjadwalan kinerja antar berbagai pemilik kepentingan yang terkait (Inspektorat, BPK) sehingga pada saat masa pelaporan LKIP, SKPD sudah memiliki data yang diperlukan.


63

LKIP TAHUN 2015

E. RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Untuk mencapai Perjanjian Kinerja tahun 2016 dan percepatan pencapaian target kinerja Renstra, perlu disusun rencana aksi yang akan mendukung pencapaian serta persiapan penyusunan rencana kerja tahun 2016. Capaian yang sudah maksimal akan dilakukan peninjauan untuk peningkatan kinerja di tahun 2016. Beberapa indikator kinerja yang akan mengalami perubahan diantara nya SEBELUM

SESUDAH

Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan

Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Prima

Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan

Bidang Komunikasi dan Informatika

Informatika Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti

Prosentase Penurunan Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat

Untuk melakukan perubahan terhadap indikator kinerja tersebut perlu dilakukan kajian studi yang melibatkan beberapa pihak, terutama Bagian ORPAD Sekretariat Daerah Kota Bandung, BAPPEDA Kota Bandung, Inspektorat kota Bandung, akademisi dan professional pemerintahan (Kementrian PAN-RB) untuk berkonsultasi, melakukan evaluasi, sekaligus monitoring proses perencanan kinerja yang berada di Diskominfo Kota Bandung. Selain perubahan indikator, evaluasi terhadap indikator yang sudah mencapai target Renstra perlu dilakukan evaluasi. Apaka akan mengalami perubahan atau hanya perubahan pada bentuk kegiatannya saja tanpa merubah nomenklatur indikator sasaran yang tertera pada Renstra 20132018 Diskominfo Kota Bandung. Baberapa indikator sasaran yang telah mencapai target renstra diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu; Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kota Bandung; Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika; Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.


64

LKIP TAHUN 2015

F. KESIMPULAN/ PENUTUP

L

KIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung triwulan 4 tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 ( Lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung triwulan 4 tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Desember 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

H. AOS W.A. BINTANG, SE.M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610815 199301 1 001


65

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

Recommend Documents