DinamikaLembagaYudikatifdalamPembangunan Hukum Nasional Ena Dewi FakultasHukum Universitas Lampung
Abstrak Dinamika lembagayudikatif dalampembangunan hukum nasionalsangatdipengaruhioleh adanya sejarahperkembangankonstitusiyang berlakudi lndonesia.Konstitusiyangberlakuitu dimulai dari masapra kemerdekaansampaiterbentuknyaUUD 1945,masaberlakukonstitusiRIS 1949,periode t[]DS 1950,nasa setelahdekit Pr€siden5 Juli 1959sampaimasasekarang, setelahana.nden€nyang keempatdari UUD NRI 1945dengantujuan ingin m€wujudkanlembaga),udikatif sesuaicita-cita bangsaIndonesiasebagaicermin negarahukum dan supremasihul(um.Faktor pengharnbatdalam pencapaianindependensidarj lembagaperadilantidak hanya dari shi penegakhukurnnya (/dlt enhrcement),ret^pijneadai substansihukumdanbualayah (urn,baik budayahukurnpenyelenggara n€gara,penegakhukum,peneraphuLum,danjugamasyarakat padaumumnyayangbelummenduleng yang untuk terwujudnyanegarahukm dan supremasihukun dicita-citakan.
KLt^ Krnci:
ludikatiJ
independen, supremasi hukn4
I. PENDAHI]LUAN Pembangunan hukummengandung maloaganda.Pertarn4iabisadiartikansebagai $tatu usahauntukmemperbaharui hukumpositif sendiri,sehinggasesuaidengankebutuhanuntuk perkembangannyayang melayani rnasyarakapadatingkat muUktir,suaupengertianyang biasarrya disebut sebagaimodemisasihukum. Kedua, bisa diartikan sebagaisuatu usahauntuk yaitu dengancaxaturut mengadakan memfungsionalkan hukumdalammasapembangunan, perubahan-perubahan sosialsebagaimana dibutulkan oleh suatumasyarakatyang sedang (Satj membargun iptoRahardjo. 200s:23). Pendapat di atassejalaidenganmaterilarliahyangdisampaikan baikolehBardaNawawi AriefmaupmAriefHidaya!bahwapembangunanhukum dapatdithatdariduasisi,yaitudarisisi (kw refonnlcw n akhg) dansisiimplementasinya peml]|.nt?m ataupenegakan hukumnyadap yangdisesuaikan enforcement) dengannilai-nilaiPancasila sebagai dasarpembangunan Sistem HukumNasional(SISKUMNAS) dar Pembangrman HukumNasional@ANGKUMNAS) (BahanKuliahpadaPDIHKPKUndip-Unila 2009/2010). Indonesiadiidealkandandiicita-citakanolehthe/oundingfather*bagu suahrnegara hvklim (Rechtsstaat/Ihe tule ofLa ).IIIJD 1945dalanPasalI ayat(3)menegaskan, bahwa" NegaraIndonesiaadalahnegarahukum(PasalI Ayat 3 IIUD NRI 1945),namunselamaini yangadahanyapembangunan belumpemah dirumuskan secamkomprehensi{ hukumyang bersifat sektoral(JimlyAsshyidiqie, 2009:5). DinamikaLembagaludikatiJdalan Pembangunan HukumNasional(Erna Dewi)
19
pcmbanguaan hukun nasional. Ini Tulisanini difokuskanpadarlinamikalembaga)udikadfdatam bahwadi dalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik dilatarbelakangipadakcnyataannya keberadaan Indonesiatahun1945 baik sebelumdiamandemen maupunset€lahdiamandemen, yangmerupakan lembagayudikatifdiakuisebagai suatulembagai.ndependen salahsatuciri dari yaitu peradilan yang negarahukum. adanya bebasdantidak memihak.Sebaliknyadalam keberadaan lembagateNebut seringkali mcnjadisorotanmasyamkat karena implementasinya dicemaidengan adaryacampurtangandarilembegalembaga kemumiandarisifatindependerurya pemikrandi atasmasalahdalam lain, baik lembagaeksekutifmaupunlegislatif.Berdasarkan
\
melaluil3eritaNegamtahunII No. 7 tertanggalI 5 Februari LIUD I 945ya'lgditetapkan yudikatifdicantumkan kekuasaan dalamBablX, sepertiyangdimuat tahun 1946.hal ihwal Kehakiman dilakukanolehMalkarnahAgrmg, da.lamPasal24ayai( I ) tfuD I 945:"Kekuasaan danlain-lain badankehakimanmcnuut undang-tudang,selanjutnyaayat(2); Susunandan kekuasaan kebakimandiaturdenganundang-tmdang". diutamkanterkaitdenganpelaksanaan kekuasaan Tidakbanyakyang
2l
undangdaerahbagiantak menurutkonstitusi,danMahkamahAgung karenasuatusebab ia memp€rtimbangkan dalamkeputusannya memeriksaperkaraitu, makakar€najabaiannya apakahpemyataan tidakmenuut konstihlsiitu dilakukanpadatempatnya." psdaundang-undang negarabagiansaj4dengankatalainundang-undang I-Ialini sebatas gugat. Dafiketentuan inijelas,bahwayangdapatdiuji secam materiil federaltidakdapatdiganggu ataudenganmenggunakankata-katadalamPasal130ayat(2) KonstitusiRIS 1949,bahwa yangdapatdiganggugugatadalahtmdang-undang daerahbagian Yudikarf Priode AWS 1950 Padasaatbe akunyaulDs 1950rP'j|a\SuryneCorrt semakintidakterlitEt kecuali peradilanlairmya.DalamPasal106ayat(1)ULDS sebagaiperadilaltertinggiyangmenbarahi I 950ditentukan,bahwa&rpremeCourtadala\peradilan negararertinggi.Karcr,aitn,Supreme pengadilan-psngadilan yanglair! menruut pengawasan Cor.l/tmelakukan tertinggiatasp€rbuatan yallgditetapkandenganmdang-undang, RIS 1949,organ aturan-ahran SepertihalnyaKonslitusi peradilanteninggiini di bawahULrDS1950jugadapatberperans€bagai forumperadilanyang digwnkanuntukmengadilipejabarpejabatnegarayangdidugamelakukankejahatanj abatan yangsebagaimara olehwrdang-wrdang. dantindakl(riminalataupelanggaran ditenhrkan padaRapar Dalamperjalanannya" Plenotahun 1975terdapat agendauntukmengumpulkEn materi yang perlu dimasukkanke dalamUUD. MeskipunPasal95 ayat (2) UUDS 1950 menyatakanbahwaundang-undangtidak dapatdiganggugugat,tetapi ketika Soeprapto, sebagaimana dikutip olehAdnanBuyrmgNasution,mengusulkan agardimasukkanke da.lam pasalyangnenyatakanbahwaundang-undang yargtidakbertentangan UUD barusebuah dengan IIUD tidak dapatdiganggugugat.Ia berp€ndapat, bahwahal ini akanmemudaikanSrpreme Coar di IndonesiauntuknelakukanhalyangsamaseqrtisupremeCowt dlAmerikaSerikat. Sehinggamenjadi lembaganeg@yang mengambil kepuusanyang menyangku siat konstitsional perundangudangan(Adrn BuyungNasution,I 995:237). Padawaktu itu IKHI juga mendukungdenganmemberikanrekomendasi, bbahwa kompetensiundang-undang terhadapUUD diserahka.n kepadalembaga).udikatifyangharus berdiri bebasmerdekadanb€nar-benarterpisahdari kekuasaan negaralainnya.Sedangkan juga (PKI) pada HermanuKadodireo merujuk rekomendasi IKHI mengenaihakuji materiil, dan menyatakanapakahsebuahundang-undang,peratwan,atau keputusanpemerintah bert€ntangan denganUIID dapatdibedkal kepada: 1. Parlemen(Snprerne Parlemen)i 2. MaikamahAgung(SupremeCourt)i 3. Pengadilan Konstituslywtgbu\ (Supreme ConstitulionCowt\ (Ad\tut BuyungNasution, 1995:237). Gejalaawaldapatdiperlilutkan melaluipemikimnyangberkembangdalamsidang Konstituantedan mulai menampakkandiri padatahun 1957.Hak SupreneCou, untuk pmduklegislasi,di satusisimemangmemperliha&an pelanggamn membatalkan adanya terhadap prinsip trikotomi pemisahankekuasaan,danhak-haklembaga-lembaga negaralain dalam menentukanarahkebijaksanaan negarayang dipandangkonstitusional.Tetapidi sisi lain, pengawasan hukumoleh kekuasaan lrdikatifsebenamya adalahupayauntukmewujudkan penerapan hukumyangidaki\enthak (impqfial) Sebab, dalamkonstitnsiterdapatpembatasan yudikatifuntuk legislatif.Karenaitulahkewenangan ataspenggunaan kekuasaan kekuasaan pemndang-undangan potensi rnenyataka.n konstih$ionalitas sebailoya dilihatsebagai akibaadanya 22 PRANATAHAKUM Uolume5 NomorI - Januari2010
\
negarayangmungkinsaja dilakukanolehlegislatoratau pelanggaranbatas-batas kekuasaan lainnya. kekuasaan cabang-cabang yang Saatini membica&kankewenangan ludikatifdalam hukumdankedudukannya yudikatifyang menj adi subyek hukurn pemahaman tentary hakikat kekuasaan netral,niscaya talanegarabe€dadalamurutanyangpertama,dengandemikiannegarayangdemokratisakan pengawasan perfonhance leglslarotdanadministator terhadap selalumendorongdanmelakukan yrridis dilakukanunhrkmengendalikanj alannya tugasnya.Pengawasan dalammelaksanakan yangbebasdanmerdeka, pemerintahan danaturanhulum yaogberlaku.Sistempengawasan pemerintahan paling penting kekuasaan negamtetapberada dianggap agar dalamalamdemokrasi dalamjalursepertiyangtelahdisepakati(Sarip,2007). yudikotif setelahDekit Prcsi.len 5 Juli 1959 keputusan dengansuara mengarnbil 19Februari1959kabinetJuandatelah Padatanggal perspeLlifkernbali untuk melaksanakan pelaksanaan teryimpin dalam demokrasi bulatmengenai bahwa UUD I 945. Presidendanpemerintahpadasaatitu secaraimajinermengilustrasikan guna baru. Pada tanggal 2 gagal kesepakatan membenluk IIIID mencapai konstituantetela.h Maret 1959PerdanaMente JuandamembetipenjelasanpadarapatplenoDPR mengenai kembaliLltlD 1945. ha$atpemerintahmenegubkan menyampaikan kepadaKonstituante Soekamo Padatanggal22April 1959Presiden aajuranPresidendanpemerintahuntukkembalipadaIJIJD 1945,anjuranitu terdiri daritiga bagian: LltlD 1945; 1. Tentang prosedur kembalipadaUUD 1945; 2. Mengenai golongan 1965r178) imgsionaldalamDPR(IsmailSunny, 3. Keharusan jalan buntusepertiyangdiimajinasikanolehSoekamodantim suksesnya Menghadapi pada 5 Juli I 959Konstituantedibubarkan,di sampingmenetapkan dekrit itu, berlandaskan dehit I 959, makaUUD kembalipadaLltlD I 945 danterhitungsejakhadtanggalpenetapan 1945berlakukembali.Di bawahIILID 1945kekuasaan ]'udikatifdiaturdalamPasal24ayat(1) "Kekuasaan dilalaanakan olehMahkamahAgung yangs€cara menyatakan kehakiman sede*rana Jadisusunan daxibadanlrudikatifakan danlainJainbadanperadilanmenruutundang-rmdang". yudikatif MelaluipenjelasanUUD 1945kekuasaan diaturlebihlanjutdenganrmdang-undang. pemedntah. kekuasaan yangmerdek4artinyaterlepas dadpengaruh kekuasaan dijelaskan sebagai jaminan lentang perlu dalam undang-undang diadakan Sehubungandengal hal itu, maka kedudukanparahakim. itu, dalamtempokwanglebihlimatahtu1setelah SetelahlruD 1945diberlakukan, kekuasaan pemerintahmelahirkanLIfl No. 19tahun1964sebagaisinyalemendaridegenarasi t]lID I 945.Sepertj yudikatif dengancaramembalikkanfrasayangterdapatdalampenjelasan bahwa:"Pengadilan penjelasan I Ull No. 19 tahun 1 964, dij elaskan Pasal 9 dimaklumibahwa ekselortifdan legislatif'(OemarSenoAdji,1983:46). kckuasaan adalahtidakbebasdaripengaruh Hal ini sejalandenganpolitik Sockamodenganurtgkapar'"Metjuristen,geenrerolutiemaken" yang Pemyataan Soekamo (benamadenganablihukumtidakadarevolusiyangbisadiperbuat). sikaptidakmemahami tidakmau sangatdikenaldikalangansarlanahukumini menggambarkan yangjustru pada rnaqa-masa toarlsisi. Perlu diakui behwa penting dilakukan hukum memalamiarti konsephukumyangterkandungdalamide rli Ie oflaw, jtstn dthadapiolehseranganofensif yangdilakukanterhadapUUD I 945. Dinamikd Lembaga Yudikatif Lldldn I'embangunan Ilukan Nasional (Etna Dev'i)
23
Padatahun1965berlangsungusahakudetayanggagal.Tetapi,s€pertiterlihatpasca perbincaqan negarahukurnbangkitkembalis€bagai kudeta reaksiterhadap demolaasi terpimpirl Kajena itu doktrin negarahukummenjadipusatperhatiandaxisegenapkomunitashukum daaaaaaaan mempengaruhiprcs€sakselerasipembentukaoUU No. 14tahrm1970tentang Ketentuan-Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman. Pengadilansecaratiba-tiba,memperolehperhatianyanglebih besardari padamasa sebelumnya dalamsejamhkemerdekaan lndonesi4terutamasebagai simboladanyaperubahan j arninan pandangan yangsangatmenekankan pembedan terhadapneganhukutrLpandangan terhadap hakpeFeorangan danpembatasan ataskekMsaan[Dlitik,sertapandangan yangmelihat bahwapengadilantidakdapatdikaitkandenganlembagarnanapun. Mencernati kejadiantersebut,makamenurutUU No. 4 tahun2004Jo tIU No. 48 Tahun2009tentangKekuasaanKehakimantidak ditemuilagi. Di manasebelumnya pemah diaturdalamPasal26 ayat(2) UU No. 14tahun1970,dengandemikiannaka yangterjadi, peratuanprundang-undangan bahwasetiapputusanMA yangm€nyatakan di bau?hundangundangtidaksah,makadengansendirinyakeputusan ini merupakan hukumyangmengikatbaik terhadappihakyangberperkara maupuntidak. Lembaga yudikatif seleldhAms,tdemen AAD 1915 Seiringperjalananwakt4telahdilakukan4 (empat)kaliperubahan terhadap UUD 1945, hal ini menandaitelal dilakukannyareformasifiudamentaldalamsistemketetaregaraardi Indonesi4yangsekaligusdapatdilihatsebagai usahaba[gsalrdonesiauntukmemperbaiki dan penyelenggaraan menyempumakan sistemdanmekanisme yang negara selarna ini dapgldikalakan belummengakomodasi tuntutankebuhrlunnegaramodemyangdemokatisdanmenghargai zupremasi hukwn. yudikarifdilakukan Dahm UUD 1945,hasilamandemen kekuasaan olehs4mme court (MA) danconstitutionalcourt 1MK).Kedualembagayudikatifte$ebut dilengkapidengan kewenangan memeriks4mengadilidanrnemutus sejun ahperkarahukum.S&rcmecott dalah lembagayudikatif tingkatkasasidanmengadilisengketahukumyangtimbul dariperaturan perundang-undangan di bawahundang-undarg,sedarLgkarL Constitutionalcoult beth)gas perseteruan menyelesaikan hukumyangtimbul dariundang-undang terhadapUUD, sengketa partaipoliti! impeacmeht antarlembaganegar4pembubaran Wesider'.lnisemuaadalahunnlk perkembangan menegak:kan keadilandankebenamn berdasarkan pdikatifyang dankebutuhan dicita-cie.kandalamnegalahukumatauseringdisebutkedaulatan hukum. Sistemkekuasaan hasilproduksejarah adalah )'udikatifyangte$agidalamduakekuasaan yangpanjangdari sistemketatanegaraan. Selainitu, merupakan kreasidarisistemhukumdan politik yangdikembargkanolehkeluaryahukumyangdianu!yaitucivtliar./(Eropakontinental) da!\cothtuonlaw(AmerikaSerikat).Pe$edaanmendasar yalg tampakdalamlembaga ludikatif disatusisitelahmemb€datan yudikdifyangdipenganrhi kekuasaan olehmodelyaig berlcmbang padanegaraEropakontinentaldanArnerikaSerikat.Dalarnsistemdi AmerikaSeritat,organ yudikatifumum dapatmenguji produkhukumsepertiapayangdilakukur olehconstitutiondl padasistemEropakontinentalpelsoalankonstitusi court dirregara-negara_Eropa. Sedangkan (ordiwry memangdibedakan darihoknbiam laws\ Olehkarenaitu,kewenalgan konsihrsional reviewsamasekaliterpisahdari sistemkonvensional yudikatifumun.Akanletapijika hakim perundang-udaogan meragukan konstitusionalitas yang ludikatifumum danpihakberperkara mendasariperkaramereka,dalamsistemyalg berlakudi negaraEropadewasaini, masing24 PRANATAHUKUM Volume5 NomorI - Januari2010
\
masing pihak dapat mengajukanpermohonankepadaConstitutionalcourt !m\K menyelenggarakancokstitutional re ev. Berdasarkan umiandi atas,bahwadinamikaperkembongan lembaga ],udikatifyangte{adi di Indonesiaadalahdalam rangkaingin mewujudkannegarahukum yang di dalamnya mendambakanadanyasupremasihukum,yaitu hukumdi atassegala-galanya yang dalam penerapannya sangatditentukanolehlembagayangmengemban tugasdanwewenanguntuk menyelenggamkan penegakan hukum(lembagaperadilan).Adapunlembagaperadilanyang mencerminkansalahsatucii atauunsurnegamhukumadalahperadilanyangbebasdantidak memthak(ihdep endent). FaktoFfaktor Penghambafuntuk Mewujudksn Lembag.yudikatif yang Independen Indonesiaadalahnegarahrk.nn (rechtsEtaat), yangtercantundalampenjelasanUIJD I 945yangsetelahperubahan ketigaLIJD 1945(yangmeniadakan penjelasarLrUD I 945)dan isinyayangbersifatnormatifdimasukkandalampasal-pasal padabatangtubuh,makaistilah (rechtsstaat ikut ditiadakan),tetapiprinsipnegarahukumtersebutdicanturnkan dalampasal1 ,Negara ayat(3) lruD Nzu I 945yangmenyatakan, bahwa Indonesiaadalahnegarahukum',, yangtereksplisitjuga dalampasal-pasal UUD 1945,yangmempakan penerimaan Indonesia atasprinsipnegarahukun. Dalamralgkamewujudkan prinsipnegarahukumyangmensayaratkan adanyaperadilan yangbebasdantidakmemihak(indevenden). Padakenyataannya terdapatfaktorpenghambat. Karenalembagaperadilanmerupakan bagiandadsistemhukumyadgterdiridariseperangkat bagian-bagian sistemyangberhubungan satusanalainyangbeke{asendiri-sendiri ataubersamasarnadalamrangkamenuju tujuanbersam4di tengah-tengah suatulingkunganyangkompleks. Olehkarenanya faktorpenghambat untukmewujudkan lembaga yudikat'rfyang indevenden dapat pendapat dikaji dari L. M. Friedmantentangbekerjahukumyang
25
mrsih sekitar380pemturanperwrdang-urdangan peninggalan kolonialyangmasihdibedala*an danbelumdirubahataudiganti,haldemikianmerupakan salahsatufaktorpenghambat dalamhal Indonesiaakanmencapaisupemasihukum. Ad c. Legal culture(budayahukum),keterpun*anhukwndi Indonesiatidak sematamatakesalahan daripembentukr.mdang-undang, teiapidalammengkaji maslahahukumharus dilihatsecamkomperhensif, utuhtidakfarsial.Untukmenjelaskan kondisitersebut menggunakm pendekatan sistemhukumyangterbuka,karcnasistemhukumyangsesungguhnya tidakkebal pengaruh terhadap Lingkugannya ataufaktorekstralruidis,terutama rnenyangkut masalah budaya lnrhrn. PadanegarayangsedangberkembangsepediIndonesi4budayahukummasyamkat mzupunbudalahukrn penegak hukumsargatmemegang peranan pentingbaikdalampembuatan huku4 penegakan hukummaupunpelaksaruan hukum,karenatanpabudayahukumyangbaik, sebeik-baikanya lerrbagahukum,substansi hukumnirayaperagakanhukumtidakdapatberja.lan deryanbaiklebih-lebihlembagaperadilanyangditunhtuntuktdevendensebagai pencerminan dari keberhasilansupremasihukum.karenabudayahukum melekatpadasiapasaja,baik penyelenggam negan,penegakhukum,peneraphuykumdanrusyamkatluas. Berdasarkan uraiantentangbekerjanyahukumdi atas,makafaktorpenghambat dalain pencapaian indevendensi darilembagaperadilanti&k hanyadarisisipenegak hukumnya(/aw enforcement)saja,tetapijugadari substansihukumdanbudayahukum,baikbudayahukum penyel€nggara negara,penegakhukum,peneraphukumdanjugamasyarakat padaumunurya yarBbelummendukung untukterwujudnya negamhukumdansupremasi hukumyangkita citacitakan. IV PENUTUP l. Dinamika lembagayudikatif dalam pembangunanhukurn nasional sangat dipengaruhi pe*embangan olehadanyasejarah konstitusiyangbedakudi Indo[esi4 yangdimulai darimasaprakemerdekaan sampaiterbenhrknya UUD 1945,rusa berlaLukonstitusizuS 1949,periodeUUDS I 950,masasetelahdekit presiden5 Juli 1959sampaimasasekarangini setelahamandemen yangkeempatdari(IIJD NRI 1945dengantujuaninginmeuujudkanlembagayudikatifyangsesuaidengan citabangsaIndonesiasebagai cerminnegarahukumdansupremasi hukum. 2. Faktorpenghambat dalampencapaian independensi dadlembagaperadilantidak hanyadarisisipenegakh\k|mnya (lawenforcete,?t)saja,tetapijugadarisubstansi hukumdanbudayahukum.baik budayahukumpenyelenggara negara,penegak penoap huku4 hukumdanjugamasyankapadaunumnyayangbelummendukr.ug tmtuklenlljudnya negarahukumdanzupremasi hukumyangkitacitarita
26 PRANATA HUKUM
folume 5 Nomor I - Januari 2010
DAFTAI'FUSTAXA Bub adun &4ryIVrsli4 t995.
za,$twi Penerindot Kor.ilrtwtdtddtlrrtu esia,cl€frti, Jakart4
AntoniusSudinrat!froti N'/r.onihoHmdet Putusantyo,PT.CihaAdityaBakti,Bandung, 20lJ7 Arief Hidsyat,Eerrcgaru ndok Mxdah(dalanperspeblfHuht n dan Politik), Pidalo Peqgulnluncuru B€sarFHUrdip,serErang,2010. DanielS.Lev,Itrrtr,,r,&t Politlt dl Indonesio, Keslnanbungon danPerubahan,LP3ES, Jakad&1990. IsmailSunny,Perge$eron Kekwtua Etsetutij,CV.Cdidar, Jsl(art41965. JitttfyAsdtiddiqi€,Me4iagaDcnytaKonsritusi: ReJlelci kn'Ibhun |,tahkanahKottstitusi, Kooltih.lsiKonpr€sqJabrl& 2fiX. - tr'knJu Negyo lluhtn yongDenobotis,BIP KelompokGramedi4Jakarta,
2m9. OemarSenoAdji, PeradllaaBebos NegaruHuhun,Erlangg&Jskada1983. SatjiptoRdurdio,Irrrrltrr&rrr,Alunni, Banduog, 1991. , Hutun fun Perilstu, ltumpas,Jakanq2009. -
Yog/akart4 Ilifu,, PrryrestlsebuhSinlesa lluhtt t hfuasta,C€ntoPublishing, 2W9. Huhwt don PerubalpnSosial:S@u nnjqton TeorcrisSerlaPengalamanPeryolnw di htbnesi4 Crente Publishing, Yogyatrns,20(D
aaaaaaaaaaaa.aaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dinamito Lenbago Yuditatrfdohd Pembqngunan Hultm Nasional(Erna Dewi)
27
_lI
SoetandyoWignjosoebtoto,Hulut t Kolonial kzHuhn Nssiohal;Dinanit@ SosialPoliik dalam PerkembangqnHuhtn di Indonensia,PT. RadjaGraindoPersad4Jakart4
t994. PeratursnPenmdrn-undengrn DasarNegaraRepubliklndonesial945 Undang-Undang
.
Kekuasaan Undang-UndangNo. 4 Tahun2004jo UU No. 48 Tahun2009teDtsDg Kehakiman.
.....e............4..r..!
2a PRANATA HUKAM
Uolune 5. Nomor
