DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Nur Kamila: Keberfungsian Sosial Keluarga Komunitas Pemulung

DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU Muh. Syamsuddin Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Muh. Fatkhan Dosen Fakultas Ushuluddin pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

A. Pendahuluan Berbicara Islam di masa. orde baru yang berarti juga bicara soal Islam di Indonesia, starting discoursnya berawal dari perdebatan tentang asas bernegara dalam sidang (BPUPKI). Satu pihak yang diwakili oleh kalangan Islamis menginginkan diberlakukannya asas Islam sebagai asas tunggal Negara. Keinginan ini dipandang cukup beralasan karena perjuangan umat Islam menjadi bagian kekuatan terbesar dan terpenting dalam mengusir penjajah. Dilain pihak kalangan nasionalis dengan argumen bahwa kalangan non Islam juga ikut andil dalam mengantarkan Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaannya, mengusulkan asas tunggal Pancasila guna mengakomodir kalangan non Muslim dan keragaman budaya bangsa. JURNAL DAKWAH, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010

139


Drama panas perdebatan di atas yang tidak jarang diselingi dengan tragedi Deadlock pada akhirnya kedua kelompok berkompromi dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal dengan adanya beberapa revisi terhadap isi di dalamnya. Masa itu letupan‑letupan ketidak puasan dari kalangan Islamis mulai bermunculan. Konsolidasi‑konsolidasi terselubung sangat dirasakan untuk kembali mendorong Islam menjadi asas negara. Namun masa itu kekuatan politik Soekarno dan militernya berhasil menumbangkan kekuatan latent Islam di atas. Sejak itu kekuatan Islamis mulai tiarap, dan kondisi ini bertahan sampai masa Orde Baru. Oleh karena itu, pada masa awal, tangan besi Soeharto semakin membuat kaukus Islamis di wilayah gerakan struktur simbolik tidak berdaya. Saat itulah wacana dan gerakan Islam kultural dibawah kepemimpinan atau gagasan Gus Dur, Amin Rais dan Nurcholis Madjid tumbuh subur mengambil garis resistensi dengan kekuasaan. Hingga akhir dekade kepemimpinan Soeharto, Liem Seliong seorang panglima ekomomi Soeharto yang tentu sangat berkepentingan dengan stabilisasi sirkulasi modal, melalui artikelnya yang ditulis di sebuah jurnal internasional memberi warning akan bahaya kekuatan Islam yang sekian lama ditekan bisa meledak bak semburan letusan gunung merapi. Tahap selanjutnya analisa Liem Seliong dijadikan salah satu plat form politik Soeharto dalam mengatur sirkulasi gerakan Islam. Hal ini ditandai dengan dibentuknya ICMI sebagai upaya menetralisir bahaya latent kekuatan Islam. Gerakan lainnya bisa dilihat dengan akomodasi Soeharto terhadap Islam dalam bentuk penerapan perda‑perda Islam seperti Bank Muamalah, Perkawinan, dan lain-lain. Fenomena inilah yang akan penulis urai dalam tulisan dibawah ini.

B. Sekilas Sejarah Gerakan Islam Pra Kemerdekaan Sampai Masa Kemerdekaan Berbicara Islam di masa Orde Baru yang berarti juga bicara soal Islam di Indonesia, starting discoursnya berawal dari perdebatan tentang asas bernegara dalam sidang (BPUPKI). Satu pihak yang diwakili oleh kalangan Islamis menginginkan 140

JURNAL DAKWAH, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010


diberlakukannya asas Islam sebagai asas tunggal negara. Keinginan ini dipandang cukup beralasan karena perjuangan umat Islam menjadi bagian kekuatan terbesar dan terpenting dalam mengusir penjajah. Di lain pihak kalangan Nasionalis dengan argumen bahwa kalangan non Islam juga ikut andil dalam mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya, mengusulkan asas tunggal Pancasila guna mengakomodir kalangan non Muslim dan keragaman budaya bangsa. Dari paparan di atas bisa dipahami sesungguhnya keinginan untuk menjadikan Islam secara integral dalam potensi bernegara adalah potensi yang setiap saat bisa muncul. Acapkali, hal itu karena konfigurasi penduduk Muslim sebagai jumlah terbesar dari penduduk Indonesia. Sebagai contoh pada masa penjajahan Jepang, dalam upayanya menetralisir latensi gerakan Islam, ia mengafirmasi sikap politiknya melalui pembentukan shumubu (semacam kantor Departemen Agama) di ibu kota pada 1944 dan cabang‑cabangnya di seluruh kepulauan Indonesia yang disebut shumuka. Dan seperti watak penjajah lainnya yang tak ingin adanya independensi, shumubu Jepang dikomandani oleh Jepang sendiri, Kolonel Khoiri, walau diserahkan ke Kolonel Husein Djajadiningrat berturut‑turut ke K.H.. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahid Hasyim1. Lebih dari usaha-usahanya di atas, Jepang tidak hanya ingin dekat dengan umat Islam, tetapi janji untuk mewujudkan kemerdekaanpun diwujudkannya lewat pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritsu Tyoosakai) yang anggotanya terdiri dari 68 orang dan 15 orang mewakili aspirasi politik Islam. Mereka sepenuhnya membicarakan dan mendesain tentang bentuk negara, batas Relasi politik Jepang‑Islam itu tidak sendirinya tanpa kerikil dan penuh dengan keteganganketegangan, terutama dalam praktek peribadatan, dimana orang‑orang Jepang punya cara yang berlawanan dengan orang Islam, juga responnya terhadap Pan-Islamisme. Lebih jauh tentang ini, lihat Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit (Daniel Dakidae) Pustaka Jaya. Jakarta. 1980. hal. 157-160 1


141


negara, dasar filsafat negara dan lain-lain yang menyangkut konstituante2. Hal yang mengemuka dalam pertemuan adalah tentang dasar negara dibanding tema‑tema kenegaraan lain sebagaimana di dijelaskan atas. Dasar negaralah yang paling banyak menyita perhatian dan suhu politik di dalam BPUPKI. Anggota‑anggotanya secara otomatis kembali kepada rumpunnya masing‑masing, yaitu kalangan nasionalis yang merupakan alumni barat dan dilain pihak adalah kelompok Islam. Nama‑nama seperti DR. Radjiman, Soekarno, Moh. Hatta, GR. Soepomo, M Yamin, dan lain-lain, sudah pasti mewakili kelompok Nasionalis. Sedangkan Ki Bagus Hadikusumo, KH. Ahmad Sanusi, Kahar Muzakkir dan KH. Wahid Hasyim adalah golongan pendukung dasar negara Islam, meskipun sebenarnya mereka adalah kaum modernis dan konservatif. Perdebatan dalam sidang tersebut mengkristal menjadi apakah negara kita berdasar Islam atau sekuler, yaitu memisahkan agama dan negara. Supomo adalah wakil kaum Nasionalis yang dalam perdebatan tentang sila‑sila didalam Pancasila yang sempat memanas 1 hari sebelum akhirnya Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, pada 1 Juni 1945 atau dua setengah bulan dari tanggal kemerdekaan kita. Seringkali terdengar suara yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang sudah tua, tidak dapat lagi dilakukan di zaman sekarang, buktinya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam, Syariat Islam tidak dapat berjalan. Memang benar, tetapi tuan‑tuan hari harus mengingat juga apa yang menyebabkan hukum Islam tidak dapat berjalan dengan sempurna di Indonesia. Sebabnya tiada lain adalah karena tipu muslihat curang yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda penjajah negeri kita ini yang memang berusaha hendak melenyapkan Islam dari negara jajahannya, oleh karena ia tahu bahwa selama bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada agama Islam tentu sangat tidak menguntungkan dia. Oleh karena itu, hukum‑hukum Islam sedikit demi sedikit

Lihat Harry J. Benda, “Indonesia Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945. 2

142



hendak dihapuskan dan diganti dengan hukum lain yang dikehendakinya. Begitulah argumentasi Ki Bagus Hadikusumo3. Argumentasi kalangan Islam di atas tidak jarang diperkuat dengan ayat‑ayat al‑Qur’an yang dalam pandangannya sangat penuh dengan masalah politik dan duniawi. Dalam hal ini Soepomo yang menjadi wakil dari kaum nasionalis tetap mengakui kekomprehensifan hukum Islam dalam sistem kehidupan. Namun baginya Indonesia memiliki ke khasan keistimewaan dan keanekaragaman tersendiri, karena itu negara Islam harus ditolak karena indonesia tidak sama dengan Irak, Mesir, dan lain-lain. Supomo juga meragukan apakah syariat Islam yang diterapkan jaman dulu masih sesuai dengan realitas kemoderenan saat ini?4. Polemik ini menghadapkan para Founding Fathers Bangsa pada kondisi sulit dalam perjalanan sejarah modern Indonesia. Sebagai catatan penting atas perdebatan ini, termasuk Soekarno yang keras menolak Negara Islam berpendapat bahwa sila ketiga, yakni mufakat yang didasari oleh permusyawaratan dan perwakilan merupakan tradisi Indonesia yang pernah mapan dan berkali‑kali menjadi dasar risalah intelektual dan ideologinya. Bagi umat Islam saat‑saat kritis itu disadari benar, bahwa tidak mungkin mewujudkan Indonesia dalam waktu yang mendadak apalagi itu bertentangan dengan konstitusnte. Untunglah sebuah kompromi politik yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dapat dihasilkan. Untuk hal itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai Soekarno dan beranggotakan 9 orang: Soekarno, Moh Hatta, AA. Maramis, Abikusno Cokrosujoso, Abdul Qahar Mudzakkir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasyim dan Moh. Yamin. Ki Bagus Hadikusumo, Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1954), Hal. 17. 4 Menurut Hefner Indonesia sampai hari ini adalah agama yang bercorak non‑konvensional, yakni tidak berdasar salah satu Agama. Namun Indonesia juga bukan negara sekuler dalam artian sekuler seperti negara Barat. Lihat Robert Hefner, Agama, berkembangnya pluralisme dalam Donald K. Emmerson (ed.) Indonesia Beyond Soeharto ( Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001), Hal. 368 3


143


Piagam Jakarta diikhtiarkan sebagai jalan tengah di antara dua kekuatan diatas dan dijadikan pembukaan dalam konstituante. Namun ada perubahan mendasar darinya, Ketuhanan di ubah dan diletakkan dalam sila pertama dan diikuti klausul.... Dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lebih jauh kalimat itu juga ada dalam pasal 29 ayat I UUD 1945. Bagi umat Islam klausul itu sangat penting, karena kedepan penerapan syariat Islam dipayungi undang-undang. Ini pulalah cerminan jalan kompromi antara kaum Nasionalis dan Islam. Namun demikian, tak semua umat Islam berlega hati dengan keputusan itu, ada yang merasa kecewa dengan hal tersebut dan menganggap hal tersebut sebagai kekalahan politik wakil-wakil umat Islam dalam BPUPKI. Apalagi ternyata itu bukan akhir kompromi dari aspirasi politik. Hanya sehari dari diundangkannya proklamasi pada tanggal 18 agustus 1945, terjadi pertemuan antar para pemimpin. Rupanya, warga Indonesia bagian timur keberatan akan bunyi klausul setelah Ketuhanan yang Maha Esa5. Dalam perjalanannya, 33 tahun kemudian saat Alamsjah Ratu Perwiranegara sebagai Menteri Agama pada waktu itu tahun 1978 manafsirkan bahwa peristiwa tanggal 18 Agustus 1946, dimana klausulnya dihilangkan, adalah hadiah umat Islam terhadap bangsa dan negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Begitulah pergulatan umat Islam dalam narasi sejarah kebangsaan kita. Sampai akhir disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, tidak serta merta mengakhiri polemik kebangsaan antara kalangan Islam dan nasionalis.

C. Dinamika Islam Masa Orde Baru Inilah era dimana kepemimpinan Soeharto sangat kuat dan militeristik. Seperti lazimnya kepemimpinan gaya itu, masyarakat sipil dimandulkan suara dan perannya. Secara singkat ini bisa dilihat dari cara Soeharto membonsai parpol dengan berfusinya Lihat kekacauan dan kerusuhan. Tiga tulisan tentang PanIslamisme di Hindia-Belanda Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, INIS Leiden, Jakarta. 2003. hal 72-78. 5

144



parpol‑parpol menjadi hanya menjadi tiga partai besar yaitu PPP, Golkar dan PDI pada tahun 1970-an6. Bahkan Secara konvensional kelompok tertentu wajib memberikan suaranya ke golongan karya yang berafiliasi dengan pemerintah. Dengan kewajiban ini, tak pelak dalam empat kali pemilu, perolehan suaraya terbanyak dan terus memimpin. Sementara itu suara‑suara yang ingin menegakkan Syari’at Islam atau Islam sebagai dasar negara nyaris tak terdengar. Boleh jadi karena intervensi negara yang terlalu kuat terhadap gerak‑gerik warganya termasuk ormas membuat semuanya menjadi diam dan tiarap, seolah ada kesimpulan bahwa berbeda dengan mainstrem negara adalah berbahaya. Bukan itu saja, tahun 1980‑an bahkan pemerintah mulai menerapkan mono‑loyalitas mengharuskan seluruh organisasi, kepemudaan sampai kemasyarakatan berasaskan Pancasila, sebagai satu‑satunya asas. Kita menyebutnya asas tunggal. Dengan peraturan baru itu setiap perserikatan yang tidak berasaskan Pancasila dianggap bertentangan dengan negara/ maka dan harus siap dibubarkan. Dalam perkembangannnya untuk semua itu pemerintah menghadiahi umat Islam atau mengakomodir kepentingan umat Islam dalam berbagai bentuknya, misalnya dalam bentuk akomodasi struktural; diberlakukannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Undang‑undang Peradilan Agama tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, diubahnya peraturan tentang seragam sekolah dalam hal ini penggunaan tentang jilbab tahun 1991, keputusan bersama ditingkat menteri tentang amil zakat, infak dan shadakah juga tahun 1991, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, kelahiran ICMI pada tahun 1990‑an, juga bisa dianggap sebagai bibit munculnya kembali cita‑cita Islam yang mewarnai kehidupan bernegara. Meski kita tidak bisa menyuarakan bahwa mereka menyuarakan tegaknya Syari’at Islam, nanum ICMI yang dimotori oleh intelektual beragama Islam, Dr. Ir.B.J. Habiebie, waktu itu menjabat menristek sebagai lampu hijau kebangunan Islam yang selama ini seolah‑olah terlelap dan tercengkeram. Lihat Tashwirul Afkar: Partai‑partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi (Jakarta: Edisi No. 4 1999), Hal. 5 6


145


Fenomena lainnya adalah persetujuan pemerintah terhadap lahirnya Bank Muamalah, Bank yang mendasarkan pada sistem Syari’ah dan menghindari sistem konvensional yang menyerempet riba, selain itu pula masuknya sejumlah tokoh mereka ke senayan, oleh Hefner, seorang antropolog dan indosianis dibahasakan dengan greening atau penghijauan senayan, hijau selalu berkonotasi dengan Islam. Sebagaimana di tegaskan dalam pendahuluan langkah ini hanya diambil Soeharto guna menyelamatkan kursi kekuasaannya. Lebih jauh ulasan tentang kondisi gerakan Islam masa Soeharto adalah sebagai berikut:. Fase pertama, akan menjabarkan proses politisasi gerakan hingga kekuatan independent Islam yang bertahan dan mengambil jarak bahkan bereksistensi dengan rezim Soeharto melalui kekuatan wacana Islam kultural. Kedua, akan mengulas fase dimana Soeharto sudah mulai khawatir dengan keamanan kekuasaannya oleh ancaman latent Islamis yang telah mengakar sejak zaman pra kemerdekaan. Fase ini Soeharto mencoba merayu umat Islam dengan memasukkannya ke senayan, memperdakan syariat, membikin organisasi dengan corak Islam.

D. Dari Politisasi hingga Resistensi Gerakan Islam Masa Soeharto Karena posisi politik Islam Indonesia semakin terdesak dimasa awal Orde Baru, Muhammad Natsir pernah mengungkapkan kegeramannya dengan mengatakan ‑seperti dikutip Ruth Mc Vey- “They have treated us like cats with ring worm” Kalimat ‑ yang secara harfiyah berarti “mereka telah memperlakukan kami layaknya kucing‑kucing kurap”‑ ini terasa pedih. Bagaimanapun juga, Natsir, salah seorang tokoh demokrasi Indonesia dengan seketika menyerukan keteguhan Indonesia terhadap nilai‑nilai demokrasi, dua minggu setelah Soekarno menyerukan “demokrasi terpimpin”, adalah tokoh Indonesia yang turut melahirkan dan menyantuni “Islam politik” di negeri ini. Tekanan kuat rezim Orde Baru, memaksa kecenderungan gerak politik umat Islam, bergeser kearah yang relatif lebih 146



netral, yakni kearah kebudayaan. Sebagaimana yang disinyalir banyak pengamat umat Islam Indonesia “sedang bergerak dari minoritas politik ke mayoritas budaya”. Kebanyakan aspirasi umat, terutama dekade antara 1980‑1990‑an, tidak memandang aktifitas politik sebagai satu‑satunya wadah perjuangan dalam rangka berkhidmat pada Islam dengan segala kandungan makna yang diyakini dan dihayati dalam kehidupannya. Gerakan Islam saat itu sedang bergerak ke arah spektrum baru yang lebih dominan bersifat kebudayaan dari pada politik. “Islam sebagai gerakan kebudayaan” demikian menurut budayawan dan intelektual Islam, Dr. Kuntowijoyo, “dapat dirumuskan dalam tiga sub gerakan, yakni: gerakan intelektual, gerakan etik dan gerkan estetik. Gejala inilah yang nampaknya sering dipandang sebagai format baru gerakan Islam dalam penghadapannya dengan konteks kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam arti yang umum dan tentu saja dalam kurun waktu yang lebih mutakhir. Dalam rentang waktu yang cukup panjang itu kita bisa melihat berdasarkan sejumlah indikasi yang menunjukkan rentang sejarah umat Islam di tanah air, paling tidak ada beberapa karaktenstik yang menandai karakkter gerakan era 80‑an. Pertama, semakin pudarnya kepemimpinan polittk Islam, dan bangkitnya kepemimpinan intelektual Muslim, terutama yang berbasis di berbagai kampus utama di Indonesia. kedua, kecenderungan semakin lemahnya kecondogan pada hal‑hal yang bersifat furu’iyah dan tampak semakin menonjolnya isu‑isu sosial, ekonomi, intelektual dan estetika dalam Islam. Ketiga; kecenderungan yang ditandai semakin melemahnya sikap‑sikap sektarian dan semakin tumbuhnya sikap‑sikap non‑sektarian disebagian besar kalangan umat, terutama dikalangan generasi muda Islam. Keempat, kecenderungan memudarnya konsep umat yang dipahat bukan lagi sebagai komunitas Muslim yang diikat oleh organisasi massa Islam atau partai politik Islam yang eksklusif umat Islam dalam konteks ini, lebih dikonsepsikan sebagai komunitas Muslim yang kedudukan dan perannya tersebar luas dalam struktur sosial yang ada atau katakanlah muncul wajah Islam yang lebih inklusif.


147


Pada saat itu atau pada dasawarsa 80‑an hingga berakhirnya era Orde Baru, terlihat gerakan Islam begitu sangat menarik. Dikatakan menarik karena memiliki landasan‑landasan teologis yang kemudian berkembang menjadi diskursus gerakan yang berbeda dengan sebelumnya. Diskursus ini memunculkan praktek yang lain pula. Inilah yang oleh Donald K. Emmerson disebut sebagai diskursus Islam yang tengah menegaskan dimensi kulturalnya, jika bukan dimensinya yang sama sekali non‑politis7. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi kondisi di atas adalah perubahan struktural di dalam kehidupan poltik dan sosio-ekonomi sebagai akibat pembangunan yang dijalankan Orde Baru. Situasi ini menciptakan ketegangan idiologis antara Islam dengan Negara yang berbuntut kekalahan umat Islam sedikitnya dalam lima hal: konstitusi, pemilihan umum, fisik, birokrasi dan simbol. Selanjutnya, kekuatan politik formal Islam terkikis habis oleh kebijakan politik Orde Baru8. Sebelumnya, ketika Orde Baru lahir pada 1960‑an mencuatlah harapan dan berbagai kalangan dalam masyarakat akan kehidupan yang lebih beradab. Dengan ditumbangkannya PKI dan anderbow‑ nya yang disertai intrik berbagai kelompok politik yang diwarnai kekerasan politik muncullah “era baru” yang menyimpan janji‑janji bagi komunitas yang secara diamateral bertentangan dengan PKI. Tak heran ketika bayi Orde Baru lahir ada di antara umat Islam yang merasa optimis untuk menghidupkan kembali partai “terlarang Masyumi” yang ternyata tidak mendapatkan tempat dari sebuah rezim yang semula mereka dukung. Saat yang sama bila berbalik sejenak kebelakang tidakkah untuk orang seperti mantan Wapres RI 1, Muhammad Hatta, suatu ketika, bahkan pernah mengajukan pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) sebagai wadah aspirasi umat Islam era pemerintahan Orde Baru. Namun, kedua harapan tersebut sirna bersamaan dengan proyek deidiologisasi dan depolitisasi yang begitu Donald K. Emmerson, “Islan and Regime in Indonesia”. Hal. 16 sebagaimana yang dikutip dalam Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 46‑47. 8 Ibid. 7

148



kuat, sehingga kehidupan politik sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah yang baru saja menaklukkan PKI tersebut. Penolakan terhadap organisasi dan partai “berlabel” Islam yang kental itu, menurut Ridwan Sa’idi, beralasan karena dibalik itu muncul i’tikad politik pemerintah untuk menata kembali sistem kepartaian dan sistem politik warisan Orde Lama. Pemerintah berharap agar masa depan politik Orde Baru tidak lagi ditandai oleh konflik-konflik idiologis. Partai politik tidak lagi bersifat Idiology Oriented, melainkan program Oriented. Gagasan lain yang diberlakukan yang dikembangkan Orde Baru adalah diberlakukannya konsep floating mass, yaitu konsep massa mengambang yang memisahkan basis dan jalur kegiatan partai politik atau Golkar dengan massa rakyat. Kecuali bila menjelang pemilu. Meskipun Golkar tetap saja mempunyai akses yang kuat melalui jalur birokrasi yang mendukungnnya dari tingkat pusat, daerah bahkan rukun tetangga. Usaha pertama dari pemerintah guna melakukan restrukturisasi politik adalah dengan mendukung terbentuknya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) paad 1968. Ini merupakan “jalan tengah” pemerintah dalam upaya menampung aspirasi politik umat Islam setelah ikhtiar merehabilitasi Masyumi dan pengajuan PDII ditolak pemerintah. Dalam kongresnya yang pertama, terpilih Mr Mohamad Roem sebagai ketua umum Parmusi. Namun, ternyata ketua umum terpilih tidak mendapat Clearence pemerintah, karena Roem adalah salah satu tokoh penting Masyumi. Yang terpilih kemudian sebagai ketua umum Parmusi adalah Mintaredja dan tokoh ini direstui pemerintah karena sikapnya yang moderat. Penolakan pemerintah terhadap Roem dalam Parmusi tampaknya memang sengaja dilakukan agar supaya tidak timbul kesan partai baru ini “Neo Masyumi”. Parmusi dalam kaca mata pemerintah harus menjadi partai baru yang tidak ada sangkut pautnya dengan Masyumi. Restrukturisasi berikutnya adalak usaha penyederhanaan partai politik dari sembilan menjadi tiga: Golkar; Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai peleburan dari Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, PSH dan PERTi; dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai peleburan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan partai Katolik. Rencana Undang‑ undang kepartaian dan Golkar ini diajukan keparlemen pada desember 1974. Dan JURNAL DAKWAH, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010

149


pada 14 agustus 1975 disahkan sebagai Undang-undang No.3 1975. Dua tahun kemudian tepatnya 1977 pemerintah mengajukan perlunya Pedoman Pengamalan dan Penghayan Pancasila (P4) yang kemudian diterima melalui ketetapan GBHN pada 1978. Puncak restrukturisasi yang juga sering disebut sebagai “depolitisasi” Islam itu terlihat dari usaha pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu‑satunya asas dalam kehidupan sosial dan politik. “Asas Tunggal Pancasila” sebagai satu‑satunya asas dalam berbangsa dan bernegara ditetapkan melalui Undang-undang No. 3/1985. Penerapan “Asas Tunggal” tersebut agaknya tidak saja berlaku bagi partai‑ partai politik, melainkan juga berlaku bagi semua organisasi apapun sesuai dengan nafas ketetapan Undang‑undang No. 8/1985. Sesungguhnya “penyederhanaan partai‑partai politik itu”, seperti diamati Deliar Noer, “dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan sosialisasi asas tunggal Pancasila. PPP sendiri jauh sebelum asa tunggal ditetapkan sebagai Undang-undang sudah menerima asas tunggal sebagai anggaran dasar partai pada 1984. Usaha tersebut kemudian diikuti oleh berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya. Sebagai konsekwensi dari penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal oleh PPP ini khususunya dan ormas-ormas keislaman yang lain, urnumnya, sebagian pengamat ada yang menyimpulkan fenomena ini sebagai tanda “lenyapnya partai Islam Indonesia”. Pada gilirannya berbagai skenario politik itupun langsung atau tidak telah mempengaruhi format wacana dan gerakan Islam, lantas wacana Islam terserap kedalam format politik yang diserap dan Orde Baru untuk kepentingan rasionalitas atau pragmatism pembangunan. Pada saat itulah terjadi semacam penghamburan pada gerakan Islam yang lebih bercorak kultural dan bahkan mengalami kritis9.

Deddy Djamaluddin Malik, Idy Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik. (Jakarta: Zaman, 1997). Hal. 34. 9

150



E. Detik‑detik Kehancuran Orde Baru Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi melemahnya sampai runtuhnya kepemimpinan politik rezim Orde Baru. Selain problem fundamental ekonomi dan perubahan konstalasi skenario politik global, salah satu hal yang mempengaruhinya adalah bom waktu yang gerakan Islam yang lambat disadari oleh Soeharto. Jika seseorang berasumsi bahwa represi terhadap represi politik dapat diandaikan seperti topi yang dipanggang di atas kawah gunung berapi cepat atau lambat akan terjadi ledakan, hanya Muslim yang kelihatan lebih banyak bersiap diri terbit diufuk timur Indonesia10. Paragrap puitis di atas bukan ucapan seorang intelektual Muslim Indonesia; juga bukan fatwa tokoh agama, kyai, ulama, imam masjid atau kalangan santri manapun; tetapi justru datang dari tokoh non Muslim yang sangat dekat dengan mantan Presiden Soeharto, yaitu pengusaha Cina yang terkaya di Indonesia, Liem Sie Liong. Kalimat tersebut sebagai kalimat penuntup artikelnya disebuah jurnal internasional, Third World Quarterly, Vol 10, 1988, dengan judul, “Indonesia Moslem and the State. Accomodation or Revolt?”. Sangat mengherankan bisnisman terkaya Indonesia itu ternyata masih sempat menulis artikel disebuah jurnal ilmiah dan tak tangung‑tanggung setebal 28 halaman. Masalah yang dibahas tentu masalah yang sangat penting bagi penulisnya. Barangkali karena kepentingan bisnisnya yang begitu besar di Indonesia. Maka Liem, tidak mengabaikan masalah politik yang sangat krusial di Indonesia. Artikel itu menggambarkan politik Islam Indonesia, Liem kelihatan sangat serius memikirkan masalah itu. Meskipun tulisannya tak disertai referensi atau daftar pustaka satupun seperti artikel ilmiah lainnya, bahasanya terlihat sangat otentik, runtut, gamblang dan begitu jelas menggambarkan hubungan Islam dan politik di Indonesia.

Abu Zahra, Politik Demi Tuhan (Bandung: Pustaka Hidayah 1999). Hal. 229. 10


151


F. Represi Politik Artikel Liem itu dimulai dari sebauh pertanyaan sangat krusial sejak kemerdekaan Indonesia: mengapa di Indonesia yang dikenal sebagai Negara Muslim terbesar di dunia itu -Islam tidak menjadi arus utama politik kekuasaan? Hal itu sungguh dan sekaligus menyembunyikan sejuta masalah dan potensi konflik yang antara Islam dan negara di Indonesia. Sebagai seorang bisnisman yang kelangsungan hidupnya sangat tergantung dengan kehidupan politik, potensi masalah dan konflik tersebut tentu penting bagi Sudono Salim. Liem mencoba mencari akarnya dan sejarah Islam di Indonesia. Mengikuti Clifford Gertz, Liem membagi tiga golongan Islam di Jawa: Abangan, Priyai dan Santri. Ketiganya sama-sama memiliki unsur Islam, tetapi beda dari sudut pandang kultural, status sosial dan kelas ekonominya. Kekuasaan di Indonesia, kata Liem, tidak terlepas dari konflik pandangan ketiga varian Islam tersebut. Sejarah menunjukkan dua kali kekuasaan di Indonesia dipegang oleh dominasi kaum priyai atau priyai kecil, yang menjadi presiden Indonesia: Soekarno, dan Soeharto. Kedua penguasa penganut budaya priyai itu tidak bisa terhindarkan selalu terlibat konflik dengan dua golongan lainnya. Puncak konflik Soekarno dengan kaum abangan diakhiri dengan tragedi pemberontakan PKI tahun 1965. Sedangkan konflik Soekarno dengan kaum Islam santri ditandai dengan munculnya pemberontakan Islam di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh. Menghadapi protes itu, Soeharto selalu berhasil mematahkannya dengan kekuatan senjata. Jenderal Soeharto, mantan presiden Indonesia, tumbuh besar dibawah kancah konflik politik Soekarno dengan Soekarno dengan Islam santri. Dalam beberapa kesempatan, Soeharto secara langsung berperang dengan tentara “Islam”. Salah satu pengalaman besar barang kali adalah dalam tugasnya di Sulawesi Selatan, tempat ia pertama kali bertemu dengan Prof. Dr. B.J. Habiebie. Nampaknya, budaya priyayi yang terepresentasi dalam kekuasaan melalui Soeharto, bereksistensi langsung dengan kalangan santri. 152



G. Detik-detik Kehancuran Ditengah‑tengah represi pemerintahan itu, Liem menilai Islam terus berkembang. Berbeda dengan masa sebelumnya, aktivitas Islam sekarang agak menjauh dari politik dan memusatkan pada gerakan kultural dan gerakan ekonomi. Organisasi terbesar NU dan Muhammadiyah dibawah tokoh muda seperti Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, merupakan contoh nyata. Meskipun kekuatan politik formal Islam bisa dibilang habis, namun dipihak lain potensi gerakan Islam sebagai kekuatan politik informal berkembang dengan baik. Lembaga‑lembaga sosial kemasyarakatan Islam dan kekuatan kepemimpinan informalnya semakin kuat11. Selain itu tumbuh subur LSM dan intelektual kampus berbasis Islam. Seperti LSM dan intelektual kampus yang dimotori oleh Dawam Raharjo, Nurcholis Madjid, Adi Sasono, Aswab Machasin dan lainnya. Islam juga semakin berkembang ke seluruh lapisan ekonomi. Dengan itu, Liem menilai tidak bisa dihindari bangun struktur politik di Indonesia yang budaya abangan dan priyayinya semakin menipis dalam lapisan masyarakat Indonesia. Atas kemunculan intelektual muda Islam yang progresif itu, Liem menilai kelompok intelektual muda Islam sebagai kelompok paling dinamis yang akan berpengaruh banyak dalam politik. Dihadapkan pada kenyataan tersebut, Liem menyebutkan hanya ada dua pilihan bagi negara untuk merespon perkembangan Islam: akomodasi atau pemberontakan sebagaimana jelas yang tertera dalam judul artikelnya itu. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Liem, tentu Soeharto mendengarkan pemikiran itu. Dua tahun sesudah Liem mengungkapkan pendapatnya itu, terbuka dalam bentuk artikel pada tahun 1990 berdiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se‑Indonesia), yang disusul kemudian dengan perubahan hidup Soeharto mengikuti budaya Islam. Disini tampak bahwa Soeharto

Abdurrahman Wahid, “Islam, Negara, dan Demokrasi” (ed.), Islam Demokrasi atas bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 107. 11


153


lebih memilih alternative pertama untuk menghindari yang kedua. Bersamaan dengan terus melajunya ICMI dalam politik pada awal tahun 1990‑an, pemikiran tokoh Muslim seperti Abdurrahman Wahid, Amin Rais dan intelektual lain disekitarnya terus berkembang. Bahkan gerakan kultural dan moral politik mereka sering melampaui atau berbeda dengan ICMI. Politik moral tingkat tinggi Amin Rais misalnya tak jarang bersinggungan dengan pusat politik kekuasaan. Melihat kenyataan politik yang terjadi waktu itu, apa yang dikhawatirkan Liem menjadi kenyataan. Gugurnya empat mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta yang menuntut reformasi politik pada 12 Mei 1998 lalu merupakan bentuk kelalaian represi yang akhirnya menyulut kerusuhan paling hebat di Jakarta dalam sejarah pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 33 tahun. Peristiwa itu telah membakar kota Jakarta dan memerosotkan legitimasi kekuasaan Soeharto pada tingkat yang paling rendah, sehingga akhirnya berhenti dari jabatannya sebagai presiden.

H. Penutup Dari ilustrasi di atas penulis membagi tiga model gerakan Islam masa Soeharto. Pertama gerakan Islam partisan, sebagai akibat dari pola rasionalitas politik Soeharto yang mengarah pada arus deideologisasi demi pembangunan, beberapa partai Islam yang sebelumnya telah mengakar, terpaksa melepas asas Islamnya. Eksistensi gerakan ini berhasil bertahan karena bersedia tunduk terhadap otoritas politik Soeharto. Kedua gerakan Islam simbolik, gerakan ini muncul sebagai akibat perubahan kebijakan politik Soeharto yang dilatarbelakangi oleh kekhawatirannya terhadap ancaman ledakan revolusi Islam sebagaimana yang diperingatkan oleh Liem Sie Liong. Ketiga gerakan Islam kultural, arogansi gerakan politik Soeharto membuat gerah para komandan intelektual Muslim masa itu. Tokoh‑tokoh Islam seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Amin Rais dkk, mencoba mengembangkan pola gerakan yang lebih bersifat diskursif. Melalui gerakan ini, pelan tapi pasti, generasi intelektual Muslim mulai bermunculan, bahkan dengan 154



kepercayaan diri yang cukup tinggi, Abdurahman Wahid dan Amin Rais berani melakukan konflik terbuka dengan Negara.


155


DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman Wahid, “Islam, Negara, dan demokrasi” (ed.), Islam Demokrasi atas bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amin Rais, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 107. Abu Zahra, Politik Demi Tuhan .Bandung: Pustaka Hidayah 1999. Bachtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998. Deddy Djamaluddin Malik, Idy Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik. Jakarta: Zaman, 1997. Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Jakarta.Pustaka Jaya 1980. ----, “Indonesia Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945. Ki Bagus Hadikusumo, Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1954. Pan-Islamisme di Hindia-Belanda Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jakarta : INIS Leiden, 2003. Robert Hefner, Agama, berkembangnya pluralisme dalam Donald K. Emmerson (ed.) Indonesia beyond Soeharto. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001. Tashwirul Afkar: Partai‑partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi .Jakarta: Edisi No. 4 1999.

156


DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Recommend Documents