DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---------------------------------
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Hadir Ijin Acara
: 2013-2014 : II : : Terbuka : Rapat Dengar Pendapat. : Senin, 2 September 2013. : Pukul 10.40 – 18.00 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Ir. Tjatur Sapto Edy, MT / Wakil Ketua Komisi III DPR RI. : Endah Sri Lestari, SH, M.Si / Kabagset. Komisi III DPR RI. : 26 orang dari 51 anggota Komisi III DPR RI. : 7 orang anggota Komisi III DPR RI. : Latar belakang, tujuan serta target yang akan dicapai dari pelaksanaan program-program pemberantasan korupsi oleh KPK. Pelaksanaan sistem pengawasan internal terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Pelaksanaan audit kinerja dan pertanggungjawaban keuangan KPK. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat dibuka pukul 10.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Ir. Tjatur Sapto Edy, MT dengan agenda sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa pertanyaan tertulis Komisi III DPR RI yang disampaikan kepada KPK, sebagai berikut : Komisi III DPR RI meminta penjelasan KPK terkait realisasi anggaran tahun 2013 serta kendala dalam penyerapan; penggunaan anggaran yang bersumber bukan dari rupiah murni (apabila ada).
1
Komisi III DPR RI meminta penjelasan KPK terkait hasil evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 2013; strategi optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada tahun 2014; pelaksanaan prioritas penanganan perkara tipikor yang terkait dengan National Interest dan grand corruption khususnya di sektor Migas, Pertambangan, dan Pajak; strategi dan pelaksanaan sistem integritas nasional dan fraud Control System. Komisi III DPR RI meminta penjelasan KPK terkait latar belakang, tujuan serta target yang akan dicapai dari pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi KPK melalui Kanal KPK; Anti Corruption Clearing House serta Festival Film Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh KPK. Komisi III DPR RI meminta penjelasan KPK terkait konsep, strategi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolan keuangan Negara dan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh pemerintahan daerah. Komisi III DPR RI meminta penjelasan KPK terkait perbaikan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan di lembaga Negara dan pemerintahan yang dilakukan secara massif sehingga tercipta sistem yang anti korupsi yang efektif dan efisien di setiap lembaga Negara dan pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintahan daerah. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh KPK, diantaranya sebagai berikut : Realisasi Anggaran Tahun 2013, sebagai berikut : Tahun Anggaran 2013, KPK memperoleh pagu anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp700,583,081,000,00. Realisasi anggaran belanja RM per 26 November 2013 sebesar Rp354.846.629.711,00 (50.65% dari pagu). Belum optimalnya penyerapan anggaran KPK disebabkan antara lain: 1. Sebagian besar kontrak dengan pihak ketiga, akan dilaksanakan pembayarannya pada akhir tahun 2013. Dari data Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPK, masih terdapat 326 paket pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp116.714.895.694,00 yang akan dibayar pada akhir tahun 2013. Di samping itu, masih terdapat 20 paket pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp47.608.132.670,00 yang masih dalam proses pengadaan. Sehingga diperkirakan sampai akhir tahun pembayaran untuk kontrak kepada pihak ketiga akan mencapai Rp164.323.028.364,00. 2. Dari 56 paket lelang/kontrak pengadaan diperoleh penghematan senilai Rp2.963.126.220,00 atau sebesar 9,55%. (Selisih antara HPS Rp33.996.388.004,00 dengan nilai kontrak Rp31.033.261.784,00). Di dalam manajemen konstruksi pembangunan gedung KPK, juga terdapat penghematan biaya sekitar 20%. 3. Sebagian besar kegiatan dilakukan di wilayah Jabodetabek sehingga anggaran yang disusun dengan satuan biaya tertinggi untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur belum sepenuhnya terserap. Sementara dalam pelaksanaan kegiatan unit-unit terdapat penghematan penggunaan anggaran karena KPK menerapkan sistem at cost (bukan lumpsum). 4. Beberapa kegiatan dari unit-unit belum optimal dilaksanakan karena kekurangan pegawai. Pegawai KPK hasil rekrutmen tahun 2013 sebanyak 180 orang belum bisa dimanfaatkan oleh unit-unit disebabkan saat ini masih menjalani induksi (semacam Diklat Prajabatan bagi CPNS) sampai dengan tanggal 21 Desember 2013. Realisasi anggaran pendapatan KPK tahun 2013 berupa PNBP dari penanganan perkara TPK dan Gratifikasi per 30 Oktober 2013 adalah sebesar Rp119.269.144.544, Sejak KPK berdiri hingga 30 Oktober 2013, PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp1,196 Triliun, termasuk PNBP hingga bulan Oktober 2013 sebesar Rp119,269 Miliar. Dari jumlah tersebut, masih terdapat potensi 2
No
PNBP dari titipan uang sitaan TPK dan gratifikasi pada tahun 2013 yang belum dieksekusi karena belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebesar Rp172.868.261.396,12 (Saldo di Bank) dan Cash (Tunai) sebesar Rp16.412.900.225,00; US$1.698.909,00; SG$1.325.701,20; RM48.741,50; Rupee India 8.710,00; Dinar Yordan 50,00; Mark Jerman100,00; Saudi Arabia 452,00; Emirat Arab 155,00; HK$25.560,00; AU$170,00; EUR 4.015,00; Bath Thailand 43.800,00; Dirham 40,00; Poundsterling 5,00; Franc 10,00; Rupee Pakistan 1.000,00; Yuan/RMB 11,00 dan Rubbel Rusia 160,00. Sedangkan penyelamatan kerugian keuangan negara dari Pencegahan sebesar Rp190,166 Triliun. Di samping PNBP dan penyelamatan kerugian keuangan negara di bidang pencegahan tersebut di atas, terdapat potensi penyelamatan kerugian keuangan negara dari KPK yang diperkirakan sebesar Rp22,678 Triliun. Hibah yang dicatat dalam DIPA KPK tahun 2013 berasal dari Bank Dunia (IBRD), untuk proyek Supporting the Indonesian Corruption Eradication Commission’s Corruption Prevention Strategy - TF-094467, dengan Nomor Register 71120201. Sesuai Grant Agreement, hibah ini digunakan untuk Training & Workshop, Operating Cost, Goods, and Services dan telah closing date per 30 Juni 2013. Realisasinya adalah sebesar Rp708.885.616 atau 39,38% dari Pagu Hibah sebesar Rp1.800.000.000,-. Sedangkan hibah yang tidak dicatat dalam DIPA KPK tahun 2013 namun akan dipertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut: Donor
Project
Kode Register &
Closing Date
Realisasi*)
1
Pemerintah Jerman
Support to the Anti Corruption Clearing House in the Corruption Eradication Commision Indonesia (ACCH)
707445701; Tahun 2015
€480,060.00
2
Pemerintah AS
Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP-1)
71158011; Tahun 2014
USD716.626
3
Pemerintah Norwegia
Srengthening the Anticorruption Institution in Indonesia
71431901; Maret 2013.
USD250,280.00
4
Pemerintah Kanada
Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
70876401; Tahun 2014
CAD1,545,257. 00
5
Uni Eropa
Strengthening the Rule of Law and Security in Indonesia
70775701; Des. 2013
Keterangan *) Realisasi/ Penyerapan ini masih berdasarkan informasi dari pelaksana hibah kepada KPK, tetapi belum diserahterimakan kepada KPK.
€413,158.00
3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Meminta penjelasan KPK mengenai SOP Penyadapan KPK yang tidak pernah diberikan, dan penjelasan terkait operasi intelijen yang dilakukan oleh KPK. Bahwa yang perlu dilakukan oleh KPK adalah penguatan dan perbaikan sistem, dan meminta penjelasan terkait realisasi anggaran pencegahan yang rendah, sehingga seolah-olah KPK lebih mementingkan penindakan dibandingkan dengan pencegahan. Bahwa banyak kasus di daerah yang terlewatkan oleh KPK, misalnya di daerah Papua yang sudah menjadi tersangka akan tetapi hingga saat ini masih bertugas. Bahwa KPK perlu menyampaikan blue print dari KPK jilid III, sehingga dengan adanya blue print, ada kesinambungan kebijakan dari periode ke periode kepemimpinan KPK. Bahwa seringkali dalam proses pemeriksaan, dilakukan penekanan secara psikologis yang cenderung bersifat teror.
3
Meminta penjelasan KPK terkait adanya informasi pelatihan penyidik baru yang berasal dari unsur TNI, apakah sudah bekerja atau masih berlatih dan berapa orang jumlahnya. Apakah KPK sudah mempunyai alternatif adanya indikasi korupsi di didalam institusi TNI, dan penjelasan terkait pernyataan bahwa hingga saat ini KPK tidak dapat masuk ke dalam institusi TNI karena adanya aturan di dalam hukum militer. Meminta penjelasan KPK mengenai perkembangan penanganan kasus Bank Century yang sudah memeriksa Wakil Presiden RI, Boediono. Apakah KPK sudah menindaklanjuti temuan dari BPK terkait LPS yang diduga telah melakukan rekayasa data sehingga Bank Century mendapat bantuan dana. Dan apakah ada penyimpangan di bailout, dimana faktanya terdapat penyimpangan dengan banyaknya rekening yang menarik bantuan. Meminta penjelasan KPK, bahwa dalam pemberantasan korupsi, agar tidak menargetkan seseorang untuk ditahan baru kemudian dicari alat buktinya. Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan pembangunan gedung KPK. Bahwa terkait pemeriksaan Wakil Presiden, Boediono dimana KPK selalu menyampaikan kesamaan setiap orang di mata hukum, akan tetapi dalam kasus pemeriksaan Wapres Boediono diperlakukan berbeda dan melanggar SOP yang tidak mengenal pemeriksaan di tempat saksi, dan apabila saksi tidak hadir ke KPK maka dapat dipanggil secara paksa. Meminta penjelasan terkait kasus-kasus di Makasar yang masih banyak belum terselesaikan maupun tersentuh oleh KPK, meskipun data-data yang disampaikan telah cukup, banyak juga kasus-kasus yang tidak dapat terselesaikan dengan maksimal oleh penegak hukum dan perlu dilakukan pendalaman oleh KPK. Meminta penjelasan KPK terkait dengan prosedur SOP penyadapan yang pernah dimintakan kepada KPK dalam rapat sebelumnya termasuk prosedur SOP penyadapan, akan tetapi hingga sekarang SOP tersebut belum juga diserahkan kepada Komisi III. Meminta penjelasan terkait realisasi anggaran Tahun 2013, bahwa berdasarkan unit kerja Deputi Pencegahan dimana penyerapannya sekitar 24%, dimana pencegahan tidak sama dengan belanja barang dan modal. Bahwa dari minimnya penyerapan pencegahan dapat mencerminkan bahwa KPK lebih fokus kepada penindakan daripada pencegahan. KPK menjelaskan bahwa KPK telah banyak menyelamatkan uang negara, sumber penyelamatan dari sektor migas menunjukan bahwa modus korupsi di sektor migas sudah dapat diketahui dan teratasi. Demikian juga dengan korupsi pada sektor pupuk dimana banyak petani yang mengeluhkan tingginya harga pupuk, padahal negara sudah menyalurkan berbagai bantuan/subsidi. Meminta penjelasan KPK, terkait penggunaan SDM / tenaga TNI sebagai penyidik, apakah di TNI tidak ada kasus korupsi, dan peraturan perundangundangan mana yang memberikan hak kepada TNI untuk tidak dapat diperiksa. Terkait permasalahan korupsi di daerah, bahwa KPK memiliki team yang disebut korsup penindakan, dimana kasus korupsi yang sudah ditangani Polisi atau Kejaksaan dilakukan supervisi oleh KPK, ke depannya KPK agar lebih mengoptimalkan fungsi korsup. Bahwa untuk ke depannya perlu sinergitas dan kesepahaman yang mendalam antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. KPK mengusulkan melakukan perekruitan dalam rangka pembentukan penyidik bagi KPK dalam rangka pembukaan perwakilan KPK di seluruh daerah di Indonesia. KPK menjelaskan bahwa tidak benar KPK melakukan perekruitan penyidik dari TNI, kerjasama yang dilakukan adalah pemakaian rumah tahanan di Guntur. KPK menjelaskan mengenai pemeriksaan Wakil Presiden, Boediono dimana pemeriksaan yang dilakukan bukan di kantor KPK melainkan di kediaman 4
Wapres. Setelah KPK melayangkan surat panggilan, Sekretariat Wapres meminta pengunduran waktu dikarenakan adanya kegiatan, karena tuntutan percepatan penyelesaian maka rekan-rekan penyidik mempercepat proses dengan mendatangi kediaman Wakil Presiden. KPK menjelaskan bahwa pelaksanaan supervisi sudah biasa dilakukan oleh KPK, dimana laporan kasus yang macet di daerah dilaporkan secara detail kepada DPR. Bahwa terkait program pencegahan dalam korupsi di APBN dan APBD pada awal tahun depan, hasil kajiannya akan disampaikan kepada DPR. Dan KPK sedang menyelesaikan desain pencegahan korupsi di DPR. Terkait penyidik yang bersifat arogan dalam proses pemeriksaan, KPK meminta data yang valid dan akan segera memproses penyidik yang bersangkutan. KPK menjelaskan bahwa kasus-kasus besar di sektor pajak dan migas masih dalam tahap penyelidikan. Meminta kepada KPK bahwa pada saat menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, disaat masa tenang dan masa kampanye untuk tidak dilakukan pemanggilan kepada peserta pemilu tersebut. Apabila pemanggilan tersebut dilakukan tentunya akan membuat dan merusak kredibiltas calon peserta Pemilu legislatif maupun peserta pemilu presiden/wakil presiden. Terkait kasus korupsi di SKK Migas pasca pembubaran BPH Migas, yang merupakan akibat dari sistem yang ada, perlu dipikirkan antara KPK dengan Komisi III untuk membangun suatu sistem yang menuju perbaikan pemberantasan korupsi. Bahwa terkait pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana dan RUU KUHP, saat ini pembahasan sedang berlangsung antara Komisi III dengan Pemerintah (Dirjen Perundang-undangan), dan berdasarkan surat yang disampaikan oleh Presiden, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden untuk melakukan pembahasan bersama-sama dengan DPR RI. Berdasarkan hal tersebut, meminta KPK untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama ikut serta melakukan pembahasan kedua RUU tersebut. Terkait dengan pembahasan RUU tentang KUHAP dan HAP, KPK menjelaskan bahwa KPK pernah di undang oleh Menkopolhukkam untuk membicarakan kedua RUU tersebut, namun hal tersebut dilakukan sebelum RUU ini dibahas bersama-sama dengan DPR. KPK pada prinsipnya siap untuk ikut melakukan pembahasan bersama-sama dengan DPR RI. KPK menjelaskan bahwa roadmap pembentukan KPK yang dibuat, diantaranya berdasarkan masukan-masukan dari Komisi III, oleh karenanya kerjasama antara Komisi III dengan KPK perlu dilakukan secara optimal. KPK menjelaskan bahwa progres pembangunan gedung KPK akan efektif pada Tahun 2015, dengan total anggaran sebesar Rp.225,7 miliar. Diusulkan untuk dilakukan rapat secara tertutup, dengan tujuan untuk menjelaskan segala hal yang selama ini menjadi permasalahan sehingga terkesan adanya ketidakkompakan antara Komisi III dengan KPK sebagai mitranya. KPK menjelaskan bahwa di KPK tidak mungkin suatu kasus diproses untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Selanjutnya terkait wacana untuk tidak melakukan pemanggilan pada saat kampanye dan masa tenang Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres akan segera dikembangkan secara internal. KPK menjelaskan bahwa KPK telah melakukan kerjasama dengan RRI untuk dibentuk forum komunikasi dengan semua elemen masyarakat dalam upaya membangun budaya anti korupsi dengan berbasis keluarga. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa budaya anti korupsi tidak mungkin lagi diberikan melalui orang tua, akan tetapi langsung kepada kelompok-kelompok muda.
5
KPK menjelaskan bahwa terkait upaya KPK dalam pencegahan, diantaranya adalah melakukan sharing terhadap pengalaman KPK kepada para caleg atau calon kepala daerah. KPK mengusulkan untuk dilakukan rapat secara tertutup dengan agenda yang lebih jelas dan terarah. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Pimpinan KPK beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.
III. KESIMPULAN/PENUTUP RDP Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Komisi III DPR RI mendesak KPK untuk meningkatkan koordinasi dan supervisi kepada para penegak hukum lain tidak hanya soal kasus per kasus tetapi dengan program perbaikan sistem sehingga penegak hukum tersebut mampu melakukan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan undang-undang. 2. Komisi III DPR RI mendesak KPK untuk mengefektifkan fungsi pencegahan dengan mengumumkan hasil pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi korupsi di semua kementerian/lembaga serta melakukan monitoring pelaksanaan rekomendsi KPK dalam meningkatkan indeks integritas nasional di kementerian/lembaga. Catatan : 1) Komisi III DPR RI akan mengagendakan rapat tertutup dengan KPK. Rapat ditutup pada pukul 18.00 WIB. PIMPINAN KOMISI III DPR RI, WAKIL KETUA
IR. TJATUR SAPTO EDY, MT
6
