DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TOR (TERM OF REFERENCE) KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI DALAM RANGKA MENDAPAT MASUKAN UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA KE NEGARA BRAZIL
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam Rapat Kerjanya, Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati bahwa UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan direvisi dan dipecah menjadi 3 (tiga) bagian Undang Undang yaitu: - Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan - Undang-Undang tentang Desa. Terkait dengan disusunnya Rancangan Undang Undang tentang Desa, argumen historis yang melandasinya adalah bahwa, sejak dulu desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia merupakan pusat penghidupan masyarakat setempat, yang memiliki otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Selain itu masyarakat lokal atau desa memiliki kearifan lokal yang mengandung semangat kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Sebagian dari kearifan lokal tersebut ada yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya alam dan hubungan sosial. Pada prinsipnya aturan lokal tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan manusia dengan manusia, antarmanusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dari segi argumen filosofis-konseptual, desa diharapkan menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan diatasnya, dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bangunan hukum desa juga merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia, memiliki arti bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa. Upaya penguatan kemandirian dan demokrasi desa yang akan dibingkai dalam Rancangan Undang Undang tentang Desa, disamping merupakan perkara kelembagaan, juga mempunyai dasar filosofis yang dalam untuk mewujudkan bangsa yang mandiri dan bermartabat, negara/pemerintah yang berkapasitas dan bertenaga serta demokratis. Negara Kesatuan republik
Indonesia (NKRI) akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” pusat. Rancangan Undang Undang tentang Desa juga merupakan isntrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Secara lokal internal, kemandirian desa berarti adanya kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dan berbasis pada kearifan lokal. Untuk tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal, dibutuhkan adanya respon kebijakan berupa pengakuan negara terhadap keberadaan entitas desa, termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumber daya dan tanggungjawab Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desanya dan kepentingan masyarakat setempat. Dari sudut pandang yuridis, pasca amandemen UUD 1945, ada dua norma dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pengaturan desa yaitu norma dasar pemahaman konstitusi terhadap desa dalam konteks pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) dan norma dasar pemahaman konstitusi terhadap desa dalam konteks kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B. Melalui pemahaman Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah desa mempunyai satu kesatuan makna dengan pemerintahan daerah. Demikian juga, melalui pemahaman pasal 18B, mengindikasikan bahwa makna dari kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau dengan sebutan lain yang beragam, beserta hak-hak tradisionalnya. Sejumlah hal penting yang terkandung dalam Pasal 18 dan 18B UUD 1945 tersebut membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pengaturan desa. Secara sosiologis, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia harus memulai menerapkan paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa. Pengaturan tentang desa ke depan dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa, memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. Selain itu, pengaturan tentang desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang. Dari perspektif psikopolitik, sejak pasca kemerdekaan, pengaturan mengenai desa telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari UU No. 22 Tahun 1948 hingga UU No. 32 Tahun 2004, termasuk UU No. 5 Tahun 1979 yang bertahan lama, dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan dalam pembentukan daerah otonom tingkat III yang belum sempat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya membagun kesepakatan politik dalam mendudukkan desa sebagai subyek pembangunan yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal serta memperkuat komitmen politik terhadap desa agar desa tidak menjadi ajang politisasi. Kedepan, Undang Undang tentang Desa, harus melakukan pengakuan terhadap keberadaan entitas desa, keragaman desa dan menjadikan desa sebagai subyek pembangunan yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal sehingga desa menjadi lebih mandiri dan menjadi fondasi lokal yang kuat bagi NKRI. Spirit
keragaman dan kemandirian desa yang ada dalam sejarah harus menjadi referensi penting untuk pengaturan desa kedepan. Undang Undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat desa pada posisi subyek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan desa akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui Undang Undang tentang Desa menempatkan desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah (bottomup). Untuk membentuk Undang Undang tentang Desa, sebagaimana yang diharapkan, Pansus Rancangan Undang Undang tentang Desa bermaksud melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR bahwa; “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus ( PANSUS ), dan Badan Anggaran, dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR.
B. Maksud dan Tujuan Secara umum, maksud dan tujuan dari kunjungan kerja delegasi Tim Rancangan Undang Undang tentang Desa adalah : 1. Mempelajari negara lain yang memiliki sistem pemerintahan daerah dan nasional dimana kedudukan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tersebut. 2. Mempelajari negara lain dalam menata desa, hal ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing desa. 3. Mempelajari negara lain dalam hal memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menunjang kemandirian desa. 4. Mempelajari negara lain dalam hal mengatur tentang penyelenggara pemerintah desa. Terkait dalam hal ini adalah mempelajari struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Juga mengenai tugas wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, larangan, pemberhentian dan pemilihan kepala desa. 5. Mempelajari negara lain dalam mengatur tentang keuangan desa, termasuk juga dalam hal ini adalah kekayaan desa yang diharapkan menjadi potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa. 6. Mempelajari negara lain dalam hal pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.
C. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai melalui kunungan kerja delegasi teknis ini adalah dapat dipelajari secara langsung mengenai pengaturan tentang desa, antara lain dalam hal : 1. Kedudukan desa, 2. Penataan desa, 3. Kewenangan desa, 4. Penyelenggara desa, 5. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan.
D. Negara Tujuan Penelusuran data yang dilakukan secara online, juga penjaringan informasi dari berbagai sumber, negara yang memenuhi kriteria untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk mengggali pengetahuan dan pengalaman adalah negara Brazil. Hampir sama dengan di Indonesia, Brazil mempunyai problem kemiskinan dan ketimpangan, namun mulai ada perbaikan. Dalam memberantas kemiskinan di desa, Brazil menggunakan cara bagaimana mengatur produksi dan pemasaran secara kolektif. Sebagaimana Indonesia, sebagaian besar masyarakat Bazil berdomisili dipedesaan dan bersifat agraris. Brazilia adalah negara yang bisa dijadikan tempat untuk mempelajari tidak saja bagaimana masyarakat pedesaan memproduksi hasil-hasil pertanian mereka, tetapi juga bagaimana mereka mengakses pasar. Petani-petani kecil di Brazil berhasil mengekspor hasil-hasil pertanian mereka. Dengan pengelolaan produksi bersama, membuat badan-badan usaha bersama, kesulitan mereka teratasi. Hal itu merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan kemiskinan di Brazil. Di Brazil dikenal istilah rural, daerah pedesaan yang berbasis pertanian, disana pemerintah banyak mengintervensi. Tapi yang membuat mereka bisa menyelesaikan permasalahannya adalah pengorganisasian dari para petani. Bagaimana mengorganisasi dari tingkatan produksi kemudian memasarkan bersama, adanya badan usaha-badan usaha yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dari para petani. Brazil juga menghadapi masalah pertanahan. Di Brazil, juga ada Gerakan MST, kelompok petani yang tidak punya tanah. Namun ada pngorganisasian, yakni bagaimana mengelola, menduduki tanah yang tidak tergarap, dan kemudian mengelolanya secara bersama dan memasarkannya secara bersama. E. DAFTAR PERTANYAAN 1. Bagaimana Brazil membangun sistem pemerintahan nasional, dan negara bagian ? Apakah di negara-negara bagian di Brazil mempunyai wilayah yang merupakan pemerintahan terbawah/terendah/desa ? 2. Apakah ada herarkhi antara pemerintah nasional, negara bagian dan desa ? 3. Bagaimana kedudukan /posisi desa/pemerintahan terendah dalam konteks ketatanegaraan di Brazil ? 4. Bagaimana relasi/hubungan kewenangan antara pemerintah nasional, negara bagian, dan desa/pemerintahan terbawah ? 5. Bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah nasional, negara bagian serta desa di Brazil ? 6. Bagaimana skema pembagian /penyerahan kewenangan, perencanaan dan keuangan kepada desa di Brazil ? 7. Bagaimana visi membangun desa/pemerintahan terendah di Brazil ? 8. Apa prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan penghidupan masyarakat desa ?
9. Apakah desa/pemerintahan terendah di Brazil mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri ? 10. Bagaimana struktur pemerintahan desa di Brazil ? Bagaimana peran lembagalembaga di desa ? Bagaimana pengisian kepala desa dilakukan ? Berapa tahun masa jabatan kepala desa ? Berapa periode kepala desa boleh menjabat ? 11. Bagaimana meningkatkan peran pemerintahan desa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ? 12. Bagaimana posisi dan peran desa dalam skema pembangunan nasional dan negara bagian di Brazil ? 13. Apa sumber-sumber pendapatan desa/pemerintah terendah yang dikembangkan di desa sebagai penopang basis penghidupan masyarakat desa di Brazil ? 14. Bagaimana partisipasi masyarakat desa yang dikembangkan di Brazil ? bagaimana mengembangkan partisipasi kelompok-kelompok marginal (perempuan, kaum miskin, petani dll) dalam proses politik dan perencanaan pembangunan desa ? 15. Apakah dalam sejarah desa di Brazil mengenal pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa ? Bagaimana syarat-syarat pembentukan desa ? 16. Bagaimana secara umum karakteristik desa-desa di Brazil baik dari kultur maupun kondisi geografis dan basis ekonominya ? Bagaimana pengakuan terhadap asal-usul/adat masyarakat warisan leluhur mereka di desa ? 17. Apakah pemerintah diatas desa mempunyai kewenangan untuk mengawasi peraturan desa ? demikian pula dengan masyarakat, apakah mereka mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa ? 18. Terkait dengan perencanaan pembangunan desa, bagaimana bentuk rencana pembangunan desa di Brazil ? Bagaimana pemerintah desa melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam kerangka perencanaan pembangunan desa ? Perencanaan pembangunan desa terpadu dengan sistem budgeter semacam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bagaimana perencanaan dan pengelolaan APBDes dilakukan di Brazil ? 19. Terkait dengan keuangan desa, bagaimana penggalian sumber pendapatan desa dilakukan ? Apakah desa-desa di Venezuela mempunyai semacam Badan Usaha Milik Desa ? Apakah ada transfer dana dari pemerintah daerah kepada desa ? Apakah ada model transfer dana kepada desa yang lain ? 20. Apakah selama ini terjadi konflik antar desa berkaitan dengan kepemilikan atau pemanfaatan sumber daya yang ada seperti air, tanah maupun sumber daya desa yang lain ? Sebaliknya, bagaimana kerjasama antar desa yang mempunyai kesamaan kepentingan ?
F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelaksaan kunjungan kerja akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus s.d. 1 September 2012. G. Susunan Delegasi Terlampir H. Kegiatan yang akan dilakukan di Negara yang dikunjungi Adapun rencana kegiatan Panitia Khusus DPR RI akan melakukan pertemuan dengan : 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brazil 2. Parlemen (Komisi Pemerintahan Daerah) 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pejabat Wilayah (Distrik) yang terkait dengan Pemberdayaan wilayah Desa (Desa yang memiliki kemajuan dalam banyak bidang/Teladan)
II. PENUTUP Demikian TOR Kunjungan Kerja Luar Negeri ini dibuat. Kami mengharapkan seluruh data, informasi, pengetahuan, saran, dan masukan yang konstruktif dapat kami terima saat pertemuan dan diskusi berlangsung guna membantu Panitia Khusus DPR RI untuk penyempurnaan rumusan RUU tentang Desa yang bertujuan memperbaiki sistem penyelengaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Jakarta, 9 Juli 2012 Pimpinan Pansus RUU tentang Desa Ketua,
Drs. Akhmad Muqowam A-306
