DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008-2009 TANGGAL 4 MARET 2009 S.D 6 MARET 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------I. PENDAHULUAN 1.1 Dasar Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pada Keputusan DPR RI Nomor 43/PIMP/III/2008-2009 Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 23 Februari 2009. Tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 10 (sepuluh) orang Anggota yang dipimpin oleh E. E. Mangindaan, S.IP/Ketua Komisi II DPR RI/F-PD Anggota tim terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Drs. H. Sulaiman Effendi H. Andiwahab DT. Majokayo, SM, HK H. Abdul Nurhaman, S.IP, S.SOS, M.SI Drs. H. A. Chozin Chumaidy Tgk.H. Muhammad Yus Drs. Barnstein Samuel Tundan A. Ch. Saifuddin Zuhri Alhadi, S.IP H. M. Khaidir M. Wafa, MA Drs. Zulhendri
Anggota/F-PG Anggota/F-PG Anggota/F-PG Anggota/F-PPP Anggota/F-PPP Anggota/F-PD Anggota/F-KB Anggota/F-KB Anggota/F-PBR
Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) orang staf sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Bagian Pemberitaan DPR RI serta perwakilan Departemen Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, BPN, ANRI, BKN, dan KPU. 1.2 Waktu Kunjungan Kerja Kunjungan kerja dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2009 s.d 6 Maret 2009, dan telah diadakan pertemuan dengan beberapa pihak berikut: a. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya. b. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Kakan BPN Se-Provinsi Kepulauan Riau. c. KPU dan Panwaslu Provinsi Se-Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan tersebut telah diperoleh sejumlah informasi, keterangan, data dan masukan, baik secara tertulis maupun lisan, terkait dengan sejumlah hal yang menjadi bidang kerja Komisi II DPR RI. Pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam pertemuan tersebut disajikan dalam laporan di bawah ini.
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA 2.1 BIDANG PENGAWASAN Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.
Pemerintah telah menetapkan daerah Kepulauan Riau menjadi daerah Perdagangan bebas atau Free trade zone (FTZ) melalui peraturan pemerintah No 2/2009, tetapi masih menunggu surat keputusan menteri Perdagangan untuk teknis operasionalnya.
2.
Terkait dengan pertanyaan Komisi II mengenai program PNPM Mandiri, pemprov kepri menjelaskan bahwa program PNPM Mandiri sangat membantu pemerintah Kepri untuk memberantas kemiskinan. Indikator yang digunakan adalah semakin banyaknya masyarakat Kepri yang berubah status dari kategori miskin menjadi kelas menengah. Hanya saja, pemprov kepri mengharapkan bahwa dana PNPM mandiri ini semuanya berasal dari pemerintah pusat sehingga dana daerah yang tadinya dialokasikan untuk menambah biayai PNPM Mandiri dapat dialihakan untuk mendanai program yang lain.
3.
Program PNPM mandiri di Kepri dimanfaatkan untuk kepentingan: infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi seperti program koperasi simpan pinjam untuk kalangan perempuan.
4.
Kendala yang dihadapi Pemprov terkait dengan pelaksanaan program PNPM mandiri adalah factor geografis, kurangnya SDM dan insentif untuk menjalankan program.
5.
Mengenai dampak PNPM Mandiri terhadap jumlah keluarga miskin di Kepri memang menjadi tidak signifikan karena Kepri mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dari migrasi penduduk, dimana pendatang kebanyakan dari keluarga miskin.
6.
Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau : a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, diseluruh Kabupaten/Kota, pengurus parpol, tokoh masyarakat, ormas, LSM, Mahasiswa dan elemen masyarakat; b. Pemilu Damai, pada tanggal 28 Juli 2008 diadakan launching dan sosialiasi Tahapan Pemilu 2009 yang dihadiri KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Kapolda Kepulauan Riau, Parpol peserta pemilu, calon anggota DPD dan unsur Muspida c. Kerjasama dengan Lantamal IV Tanjung Pinang, untuk pendistribusian logistik pemilu ke pulau-pulau terluar atau terpencil d. Menggerakkan anggota Linmas masing-masing Kabupaten/ Kota untuk menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS; e. Berkoordinasi dengan instansi terkait, Kamtibmas TPS.
7.
Mengenai pelayanan publik dan aparatur pemerintah. Pemprov Kepri selalu berusaha untuk memajukan pelayanan public dan meningkatkan SDM aparatur. Selama ini yang sudah dilakukan Pemprov untuk meningkatkan pelayanan public ditempuh melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah hard ware yaitu melakukan restrukturisasi organisasi pemerintah kemudian dari soft ware nya adalah meningkatkan mutu pelayanan.
8.
Mengenai SIAK (Sistem Informasi Administrasi kependudukan). Program ini dimulai sejak tahun 2007. walaupun program ini berhasil namun masih menemukan kendala. Karena SIAK adalah program nasional maka di daerah juga masalahnya sama, .yaitu dalam hal mengoperasikan jaringan komunikasi dan biaya jaringan yang sangat mahal. Karena itu Pemprov Kepri mengharap agar pusat memperhatikan masalah ini.
9.
Terkait dengan Pulau Berhala yang disengketakan antara provinsi Kepri dengan provinsi Jambi, Secara fakta pulau ini lebih condong masuk kewilayah administratif Kepri. Masalah ini juga sudah pernah dibicarakan antara Komisi II dengan Depdagri, dan pemerintah (Depdagri) telah berjanji akan segera menetapkan ke Provinsi mana Pulau ini sebaiknya bergabung. Dalam Pemilu 2009, penduduk yang tinggal di wilayah Pulau Berhala terdaftar sebagai pemilih untuk daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, bahkan sejak Pemilu 1955, penduduk Pulau berhala terdaftar di kepulauan Riau.
KPU dan Panwaslu 1.
KPU Kepri dan KPU kabupaten/ kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan sosialisasi Pemilu. Ada dua bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kepri yaitu sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal. Sosialisasi yang internal adalah sosialisasi yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dan jajarannya, yaitu KPU provinsi hingga KPPS sedangkan sosialisasi yang eksternal ditujukan kepada peserta pemilu seperti partai dan calon DPD, calon pemilih atau masyarakat.
2.
sejauh ini kendala yang dihadapi KPU dalam mensukseskan Pemilu adalah: faktor geografis Kepri yang terdiri dari kepulauan dan sangat sulit menjangkau masyarakat di kepulauan tanpa didukung oleh dana yang memadai, terutama untuk biaya transportasi.
3.
Ada beberapa hal yang menggembirakan yang telah dilakukan oleh KPU Kepri yaitu : masalah pengadaan logistic pemilu, lelang dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Selain itu dari semula yang dianggarkan untuk keperluan Logistik Pemilu Kepri sebesar 68 Milliar dapat ditekan hingga menjadi sekitar 4 Milliar. Kemudian mengenai target pendistribusian logistic, dari ketentuan KPU harus sampai paling lambat 21 hari sebelum hari H akan tercapai. Selain itu, KPU juga sudah menyiapkan 50 rangkap DPT untuk pegangan para saksi di TPS.
4.
Mengenai panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu). Panwas sudah terbentuk hingga kabupaten/ kota dan saat ini pembentukan panwas kecamatan hingga desa. Yang menjadi kendala dalam pembentukan panwas ini adalah mengenai syarat menjadi Panwas. Syarat yang ditetapkan dalam UU No 22/ 2007 tentang penyelenggara Pemilu untuk menjadi panwas kecamatan dan desa minimal berumur 25 tahun sangat sulit terealisasi karena ternyata tidak mudah menemukan orang yang berumur 25 tahun ke atas yang mau menjadi panwas. Karena itu, Panwas Kepri mengusulkan kalau bisa persyaratan umur itu bisa dikurangi tidak lagi harus minimal 25 tahun. Kemudian masalah lain yang terkait dengan panwas, untuk mengisi kepala sekretariat di panwas kabupaten/kota harus minimal golongan IIIC. sangat sulit mencari orang yang mau duduk menjadi kepala sekretariat panwaslu dengan pangkat golongan IIIC, karena itu Panwas mengusulkan agar syarat itu diturunkan menjadi minimal golongan IIIA.
5.
Anggota KPU Kepulauan Riau beserta jajarannya juga mengusulkan kepada Komsisi II agar kesejahteraan para anggota KPU diperhatikan. Dengan volume kerja dan tingkat risiko yang sangat tinggi sudah sepantasnya pemerintah memerhatikan keluarga: istri dan anak anggota KPU untuk mendapat tunjangan kesehatan
Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Kepegawaian dan Kearsipan Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau: 1.
Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan daerah yang ramping, efektif dan efisien, rasional proporsional dan trasparan di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan langakah-langkah sebagai berikut: a. evaluasi secara bertahap efektifitas struktur birokrasi yang ada dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat. Lingkup evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut Hardware( struktur organisasi dan peralatan pendukungnya) tetapi juga termasuk Sofwarenya ( prosedur pelayanan dan kualitas SDM yang melaksanakan pelayanan), sebagai dasar penyempurnaan secara terus menerus b. penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah( SKPD) dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus sebagai media untuk menilai capaian kinerja yang bersangkutan. c. Pemberian tunjangan berdasarkan prestasi kerja d. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut memberikan masukan guna peningkatan pelayanan publik e. Menyediakan kotak pengaduan tentang pelayanan masyarakat
2.
Dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan KKN, Pemprov Kepulauan Riau telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Sosialiasai anti korupsi kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti Guru, Istri PNS, dan pengusaha b. penyebarluasan informasi anti KKN kepada masyarakat berupa buku panduan pemberantasan KKN, sticker, pamflet, dan baleho c. penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa melalui e-procurment serta membentuk lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Kepri. d. Pembentukan pusat layanan jasa konsultasi dalam hal pengelolaan keuangan serta membentuk forum panitia pengadaan barang, forum pejabat penatausahaan keuangan dan forum pejabat pengendali teknis kegiatan yang mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai isu-isu penting.
3.
Dalam upaya menciptakan Good Governance dalam lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah masih menghadapi hambatan seperti: kualitas sumber daya manusia terutama menyangkut pola pikirnya yang masih memposisikan sebagai birokrat dan cendrung belum iklas melayani masyarakat. Selain itu juga yang menjadi hambatan adalah penyebaran penduduk di pulau-pulau terpencil, sangat sulit memberikan pelayanan kepada masyarakat karena terkait dengan terbatasnya transportasi ke pulau-pulau terpencil.
Manajemen Kepegawaian 1.
Dalam rangka penyempurnaan manajemen pegawai, Pemerintah provinsi Kepualauan Riau telah melakukan peningkatan kualitas, efektifitas, efesiensi, dan perbaikan kelembagaan dari waktu ke waktu, termasuk pemberdayaan lembaga BAPERJAKAT, sehingga sistem rekruitmen dan placemen yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya pada Struktur Organisasi dan tatalaksana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
2.
Tentang sistem Renumerasi( pengupahan sesuai dengan beban kerja), Pemerintah provinsi kepulauan Riau belum menerapkannya baru sebatas sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2008.
3.
Dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kualitas pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan provinsi Kepulauan sejak tahun 2006 telah melaksanakan program pendidikan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang saat ini konsentrasinya masih pada strata-1 dan strata-2.
Kearsipan 1.
Mengenai penataan Organisasi kearsipan di Kepulauan Riau, kearsipan di tingkat Provinsi telah melakukan kordinasi dengan lembaga kerasipan di tingkat kabupaten/kota untuk membentuk SOTK kearsipan. Sampai saat ini, sudah ada tiga kabupaten/kota yang memiliki lembaga kearsipan yaitu: di Kabupaten Bintan, kabupaten Karimun dan Kota Batam, untuk tahun ini akan dibentuk Lembaga kearsipan di Kabupaten Natuna , Kabupaten Lingga dan Kota Tanjung Pinang. Kemudian dalam perkembangannya, kantor perpustakaan dan Arsip Daerah telah berubah menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
2.
Kantor Arsip Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kerjasama dengan institusi lain yang terkait dengan kearsipan. Bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah mengadakan kegiatan yang mellibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk peningkatan SDM, pengelolaan kearsipan, dan akusisi arsip-arsip Kepulauan Riau bekerjasama dengan provinsi lain. Tahun 2010 menjalin kerjasama denga dengan piahk swasta, terutama untuk penyelenggaraan penilaian arsip yang tercipta dari badan Usaha Swasta.
3.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kearsipan, pemerintah akan membuat program sadar arsip nasional yaitu mobil sadar arsip. Untuk tahun 2009, pemerintah telah menetapkan sembilan daerah yang mendapat mobil arsip yaitu:Sumut, Bali, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Maluku, NTB, dan Kalsel. Tetapi melalui pertemuan Komisi II dengan Pemerintah Kepulauan Riau kali ini Arsip nasional memutuskan agar mobil arsip dialihakan dari daerah lain menjadi jatah provinsi Kepulauan Riau.
Badan Pertanahan Nasional 1.
Terkait dengan pertanyaan Komisi II mengenai jumlah kasus sengeketa tanah di Kepulauan Riau, Kanwil BPN menjelaskan bahwa: selama 5 tahun terakhir,BPN Kepri menangani 45 (empat puluh lima) kasus, yang terdiri dari: a. Di Kota Tanjung Pinang sebanyak 13 kasus, yang sudah selesai diselesaikan sebanyak 5 kasus sedangkan 8 kasus masih dalam proses penyelesaian b. Di kabupaten Karimun sebanyak 9 kasus dan semua masih dalam proses penyelesaiaan c. Di kabupaten Bintan sebanyak 10 kasus, yang sudah selesai sebanyak 3 kasus sedangkan yang 7 kasus lagi masih dalam proses penyelesaian d. Di Kota Batam sebanyak 13 kasus, yang sudah selesai 4 kasus, sedangkan yang 9 lagi dalam proses penyelesaian
2.
Mengenai faktor-faktor yang menimbulkan timbulnya persengketaan tanah, kanwil BPN Kepri menjelaskan yaitu: a. masalah penguasaan dan kepemilikan tanah dimana masing-masing pihak mempunyai bukti kepemilikan terhadap objek yang sama b. masalah batas /letak bidang tanah c. masalah tuntutan ganti rugi dan konflik Strategi yang dilakukan BPN Kepri untuk melakukan penyelesaian sengketa tanah adalah dengan melakukan pengkajian penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara bertahap, Operasi tuntas sengketa (Optasta), Operasi sidik sengketa kasus tanah yang terindikasi pidana. Perlu dijelaskan bahwa hambatan atau kendala yang dihadapai BPN Kepri selama ini dalam hal menangani sengketa tanah adalah: sulitnya melaksanakan upaya damai antara pihak yang bersengketa karena masing-masing pihak mempertahanakan keberadaan kepemilikannya, selain itu,BPN juga kesulitan untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam melakukan upaya mediasi penyelesaian masalah di kantor pertanahan
3.
Mengenai program Larasita (Pelayanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah). Baru pada tahun anggaran 2009 ini program Larasita di lingkungan Kanwil BPN Kepri dilaksanakan dan telah ditetapkan 2 (dua) kantor Pertanahan untuk pelaksananya, yaitu kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang dan kantor Pertanahan Batam. Untuk pelaksanaan aplikasi komputerisai kantor pertanahan larasita akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret 2009. Banyak bidang tanah yang akan disetifikasi melalui program Larasita untuk tahun anggaran 2009 direncanakan sebanyak 250 bidang di Kota Tanjung Pinang dan 500 bidang di Kota Batam. Untuk meningkatkan program Larasita di Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan maka BPN kepulauan Riau mengusulkan agar ada sarana trasportasi laut yang khusus untuk pelayanan sertifikasi tanah
4.
Kanwil BPN kepulauan Riau mengalami hambatan dalam melakukan pengukuran tanah dan sertifikasi tanah. Hambatan ini timbul karena adanya Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah daerah tentang kepemilikan tanah. Peraturan daerah tersebut memberikan kewenangan kepada Kepala desa dan kepala Lurah untuk mengeluarkan sertifikat tanah kepada penduduk agar mengusahakan tanah-tanah terlantar, namunu peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk memanfaatkan tanah-tanah negara yang tidak diusahakan.
Sertifikat tanah yang dikeluarkan kepala desa tersebut ternyata tidak di manfaatkan masyarakat. Sangat banyak bidang tanah, terutama yang ada di tepi pantai yang telah mendapat sertifikat tetapi tidak diusahakan masyarakat. Hal ini menjadi kendala bagi BPN untuk melakukan pendataan terhadap tanah-tanah negara di Kepulauan Riau. 5.
Mengenai kasus tanah Lagoi di Kabupaten Bintan, Komisi II telah menangani masalah ini sejak tahun 2007. Komisi II telah melakukan mediasi dengan mempertemukan antara masyarakat dengan pengusaha, yaitu pemilik PT. Buana Mega Wisatama (PT. BMW). Sudah beberapa kali pertemuan dilakukan, namun belum menemukan titik temu. Namun pada tanggal 2 Maret 2009, bertempat di ruang sekretariat Komisi II, Komisi II kembali mengundang para pihak yang bersengketa untuk merumuskan bentuk penyelesaian kasus Lagoi. Akhirnya disepakati bahwa pihak Perusahaan tidak akan mengabulkan tuntutan masyarakat yang meminta kekurangan ganti rugi, tetapi Perusahaan berjanji akan melakukan kompensasi berupa community development (CD) kepada masyarakat seperti memberikan kartu obat gratis kepada masyarakat, memberikan beasiswa kepada anak-anak masyarakat dan membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan social. Dengan adanya kesepakatan seperti ini, maka Komisi II menilai bahwa kasus Lagoi sudah selesai, dan tidak ada lagi pembahasan kasus ini di Komisi II DPR RI.
2.2 BIDANG ANGGARAN 1.
Jumlah dana yang telah dialokasikan untuk Program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008 sebesar Rp.31.750.000.000,- terdiri dari APBN sebesar Rp.20.625.000.000 dan APBD sebesar Rp.11.125.000.000,- yang dialokasikan untuk 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, sedangkan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009 sebesar Rp.25.200.000.000,yang tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kecamatan, dan untuk PNPM Mandiri Perkotaan dialokasikan dana sebesar Rp.15.830.000.000,- untuk 21 (dua puluh satu) Kecamatan. Total alokasi dana PNPM Mandiri untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.41.030.000.000,- dengan perincian dari APBN sebesar Rp.21.415.000.000,- dan dari APBD sebesar Rp.19.615.000.000,-.
2.
Karena Program PNPM mandiri sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka Pemprov Kepri mengusulkan agar dana untuk program PNPM Mandiri ini ditanggung seluruhnya oleh pemerintah pusat, sehingga dana tambahan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah dapat dialihkan untuk membiayai program lainnya.
3.
KPU provinsi kepulauan Riau mengalami kendala di bidang anggaran terutama anggaran untuk melakukan sosialisasi Pemilu. Dipa anggaran untuk sosialisasi pemilu yang sangat minim telah menghambat KPU di daerah melakukan sosialisasi, apalagi dengan kondisi Geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau sangat sulit dijangkau dan membutuhkan dana transportasi yang tidak sedikit. Sehubungan dengan hambatan ini, KPU Kepri meminta kepada komisi II agar masalah ini diperhatikan di Panitia anggaran.
4.
Provinsi Kepri sebagai daerah Kepulauan selama ini masih dirugikan oleh formula penghitungan DAU yang didasarkan pada penghitungan luas wilayah daratan, mengingat luas wilayah mayoritas adalah lautan. Oleh karena itu, Pemerintah Kepulauan Riau mengusulkan agar ada pengecualian penetapan DAU untuk provinsi kepualauan seperti Kepulauan Riau, karena sangat dibutuhkan dana untuk membangun sarana dan prasarana terutama di pulau-pulau terluar yang harus dijaga eksistensinya.
2.3 BIDANG LEGISLASI Pemerintahan dan Otonomi Daerah Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah daerah untuk memberikan masukan yang terkait dengan pembentukan UU tentang Perdesaan. Pemda Kepri memberikan masukan sebagai berikut:
Perlu pengaturan urusan pemerintahan desa yang berasal dari hak asal usul desa, urusan kabupaten/kota yang dapat diserahkan ke desa.
Ketentuan agar pemerintahan desa memiliki hubungan hirarkis dengan pemerintahan kabupaten/kota.
Pengaturan khusus tentang kewenangan dan alokasi anggaran untuk desadesa
Dalam hal pemilihan kepala desa perlu pengaturan tentang batas usia calon kepala desa.
Perlakuan khusus terhadap desa yang berada di wilayah pulau-pulau dan yang berbatasan dengan negara lain.
Aparatur Negara Terkait dengan aparatur negara, Pemda Kepulauan Riau mengusulkan agar pemerintah, melalui Badan Kepegawaian Negara melakukan kordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah agar tidak rancu dalam mengelola kepegawaian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kearsipan Terkait dengan rencana revisi dan penyempurnaan UU No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kearsipan, Pemprov Kepulauan Riau memberikan masukan sebagai berikut: a. sadar arsip untuk penyelamatan Arsip terutama pada instansi pemerintah b. kesadaran dari semua lapisan masyarakat akan arsip, agar arsip dapat diselamatkan terutama pada instansi pemerintah c. lembaga–lembaga wajib menyerahkan naskah/arsip statis dan harus mempunyai lembaga kearsipan yang dibutuhkan untuk menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip sebagai pertanggungjawaban pemerintah d. perlu adanya pasal yang mengatur tentang masyarakat yang mengoleksi arsip dan tidak diperjual-belikan. III. KESIMPULAN Berdasarkan informasi, data dan masukan di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang perlu dicatat, yaitu: 1.
Pelaksanaan program PNPM Mandiri di Provinsi Kepulauan Riau relatif berhasil, indikatornya adalah jumlah masyarakat miskin semakin berkurang, oleh karena itu Pemprov Kepri meminta kepada pemerintah pusat agar menambah alokasi anggaran PNPM Mandiri untuk Kepulauan Riau.
2.
Provinsi Kepulauan Riau sudah mengembangkan SIAK on-line tipe B, Jika dilihat pada tipologi pelaksanaan SIAK, Provinsi hanya berinteraksi dengan pusat saja. Namun untuk pengembangan SIAK kedepan.Provinsi Kepulauan Riau akan mencoba memfasilitasi On-Line Kecamatan-Kabupaten di server provinsi.
3.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berupaya untuk meningkatkan Aparatur Negara yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan public, melakukan reformasi birokrasi, dan meningkatkan manajemen kepegawaian daerah.
4.
KPU Provinsi Kepulauan Riau telah mengoptimalkan kinerjanya untuk mensukseskan Pemilu 2009 yaitu dengan menjalankan tahapan-tahapan Pemilu yang telah ditetapkan. Mulai dari penetapan daftar pemilih tetap (DPT) hingga distribusi logistic Pemilu. Namun demikian, minimnya dana dan lambatnya pencairan dana dari pusat menjadi kendala KPU provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan Pemilu.
5.
Terkait dengan Pulau Berhala yang selama ini disengketakan antara Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi telah diputuskan untuk Pemilu 2009 ini dimasukkan ke wilayah pemilihan Kepulauan Riau.
6.
Penyelesaian kasus-kasus tanah di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong rendah, dari 45 kasus sengeketa tanah yang ditangani BPN kepulauan Riau, yang dapat diselesaikan baru 12 kasus. Hal ini disebabkan masih sulitnya masyarakat yang bersengketa dipertemukan oleh pihak BPN.
7.
Kasus tanah Lagoi yang selama ini telah dimediasi oleh Komisi II, dinyatakan selesai sesuai dengan kesepakatan bersama antara masyarakat dan pihak PT. BMW di hadapan Komisi II DPR RI dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2 Maret 2009
8.
Program Larasita yang telah dicanangkan BPN pusat, baru akan dilaksanakan pada Maret 2009 yang diuji coba di dua kantor BPN, yaitu Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dan kantor BPN Kota Batam.
IV. PENUTUP Demikian, laporan hasi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau pada Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009, sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Kepada Semua pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, April 2009 KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
E. E. MANGINDAAN, S.IP A-128
LAMPIRAN
POKOK-POKOK PEMBICARAAN Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Drs. H. Muhammad Sani) dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibuka Pukul 09.15 WIB. PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH : PNPM -MANDIRI Di Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM Infrastruktur Pendidikan Kesehatan Ekonomi
2008
33 Kecamatan APBN APBD
Rp 31.750.000,Rp 20.625.000,Rp 11.125.000,-
2009
35 Kecamatan APBN APBD
Rp 41.030.000,Rp 21.415.000,Rp 19.615.000,-
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahun 2006 : 10 Desa Rp 5.000.000.000,Tahun 2007 : 34 Desa Rp 17.000.000.000,Tahun 2008 : 28 Desa Rp 14.000.000.000,Total Bantuan Langsung Masyarakat yang telah disalurkan Rp36.000.000.000,Untuk setiap desa di berikan Rp. 500.000.000,Pelaksanaannya secara swakelola, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelestarian oleh masyarakat itu sendiri. Untuk tahun 2009, telah dialokasikan Bantuan Langsung Masyarakat untuk Program Percepatan Pembangunan sebanyak 36 Desa dengan pagu Rp18.000.000.000,-. Indikator Keberhasilan 1. Terjadi peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian. 2. Terlembagakannya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa. 3. Terjadi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. 4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan bagi masyarakat. 5. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM. 6. Terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam pengelolaan pembangunan. 7. Terjadi peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
KENDALA a. Geografis, karena terdiri dari pulau-pulau yang sulit aksesbilitasnya (minim sarana transportasi) dan memiliki biaya tinggi serta kondisi cuaca yang tidak menentu; b. SDM, kesulitan mencari fasilisator yang memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung pelaksanaan program; c. Insentif, minimnya yang diperoleh dari pelaku program, berdampak pada motivasi dalam melaksanakan program.
sehingga
d. Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai daerah otonom yang baru terbentuk, belum ditetapkan sebagai lokasi PNPM-Mandiri. Jumlah masyarakat miskin dan Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Tahun 2008 sebesar 62.260 orang (34.905 KK). Untuk tahun 2009 sedang dalam persiapan pelaksanaan kegiatan. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembangunan perangkat SIAK sudah dilakukan, baik Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahkan Pemerintah Pusat saling membangun perangkat SIAK di kabupaten melalui pengadaan Server dan Komputer di Kabupaten/ Kota. Pembangunan perangkat SIAK di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dapat di rincikan sebagai berikut : • • •
Tahun 2006, Provinsi Kepulaluan Riau melalui Bantuan Perangkat SIAK (1 Server dan 2 Komputer); Tahun 2007, Pemerintah Pusat melalui Bantuan Perangkat SIAK (1Server dan 6 Komputer dan lainnya); Sementara Kabupaten/Kota mengembangkan perangkatnya masing-masing sesuai kemampuan anggarannya masing-masing dari tahun 2006 hingga saat ini.
Saat ini, SIAK sudah menyediakan dan mempermudah proses pengolahan data kependudukan SIAK walaupun harus disempurnakan untuk pengolahan data kependudukan lainnya, adapun pengolahan yang difasilitasi oleh SIAK bisa terinci hingga rekapitulasi Kecamatan, dan desa saat ini berupa : • Jumlah penduduk menurut struktur umur dan Kepemilikan akta kelahiran: • Jumlah penduduk menurut pendidikan akhir; • Jumlah penduduk menurut Jenis Pekerjaan; • Jumlah penduduk menurut Status Perkawinan; • Jumlah penduduk menurut Golongan Darah; • Jumlah penduduk menurut Kepemilikan Paspor; • Jumlah penduduk menurut Agama; • Jumlah penduduk menurut Penyandang Cacat; • Data Agregat Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau sudah mengembangkan SIAK on-line tipe B, Jika dilihat pada tipologi pelaksanaan SIAK, Provinsi hanya berinteraksi dengan pusat saja. Namun untuk pengembangan SIAK kedepan. Provinsi Kepulauan Riau akan mencoba memfasilitasi On-Line KecamatanKabupaten di server provinsi. On-Line ini bisa dicapai apabila pembangunan database di kabupaten/ kota telah baik dan diseluruh kecamatan telah tersedia listrik dan layanan komunikasi data minimal sambungan telpon.
PENYELENGGARAAN PEMILU 2009 Kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau :
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, diseluruh Kabupaten/Kota, pengurus parpol, tokoh masyarakat, ormas, LSM, Mahasiswa dan elemen masyarakat;
Pemilu Damai, pada tanggal 28 Juli 2008 diadakan launching dan sosialiasi Tahapan Pemilu 2009 yang dihadiri KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Kapolda Kepulauan Riau, Parpol peserta pemilu, calon anggota DPD dan unsur Muspida
Kerjasama dengan Lantamal IV Tanjung Pinang, untuk pendistribusian logistik pemilu ke pulau-pulau terluar atau terpencil
Menggerakkan anggota Linmas masing-masing Kabupaten/ Kota untuk menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS;
Berkoordinasi dengan instansi terkait, Kamtibmas TPS.
Hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitasi Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu:
Minimnya jumlah anggota PPK dan PPS, karena jumlah Calon Legislatif dan Partai Politik yang sangat banyak;
Anggaran untuk anggota PPK dan PPS yang terbatas;
Pertemuan dengan Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Kakan BPN Se-Provinsi Kepulauan Riau dan Seluruh jajaran dibuka Pukul 20.00 WIB. SENGKETA TANAH Berdasarkan data yang ada pada Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau, jumlah kasus sengketa tanah dalam 5 tahun terakhir sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus, dengan perincian sebagai berikut : 1. Kota Tanjung Pinang 13 Kasus : (3 dalam proses peradilan, 5 sudah selesai, 3 dalam proses mediasi, 2 dalm proses banding); 2. Kabupaten Karimun 9 Kasus : (1 kasus mediasi, 1 kasus di pengadilan, 2 Kasasi Mahkamah Agung, 1 sita Jaminan, 1 banding, 2 kasus Mediasi tidak membuahkan hasil, disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan, 1 kasus Pengadilan. Gugatan dicabut untuk diperbaiki (Tergugat I meninggal)). 3. Kabupaten Bintan 10 Kasus : (3 kasus selesai, 2 kasus mediasi, 2 kasus kasasi Mahkamah Agung, 1 kasus masih dalam proses Pengadilan Negeri, 1 kasus dalam tahap eksekusi, 1 kasus Peninjauan Kembali ke MA). 4. Kota Batam 13 Kasus : (5 kasus dalam proses mediasi, 4 Kasus sudah selesai, 2 kasus dalam Putusan Kasasi, 1 Kasus dalam Proses Kasasi, 1 kasus dalam Proses PK). Faktor-faktor yang menjadi sumber timbulnya persengketaan oleh para pihak adalah : Masalah penguasaan dan kepemilikan tanah dimana masing-masing pihak mempunyai bukti kepemilikan terhadap obyek yang sama Masalah batas / letak bidang tanah Masalah tuntutan ganti rugi Pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tanah : Masyarakat dengan masyarakat
Masyarakat dengan Badan Hukum Badan Hukum dengan Badan Hukum Masyarakat dengan Pemerintah
Strategi yang dilakukan BPN dalam penyelesaian sengketa tanah adalah : Melakukan pengkajian penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara bertahap Operasi tuntas sengketa (OPTASTA) Operasi sidik sengketa kasus tanah yang terindikasi pidana Hambatan atau kesulitan yang dihadapi BPN dalam penyelesaiannya : Sulitnya melaksanakan upaya damai antara pihak yang bersengketa karena masing-masing pihak mempertahankan keberadaan kepemilikannya. Sulitnya mempertemukan kedua belah pihak dalam melakukan upaya mediasi penyelesaian masalah di Kantor Pertanahan. Masih kurangnya dana operasional dalam penyelesaian perkara, sengketa dan konflik. Cara mengatasi penyelesaian sengketa tanah : Mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan memberikan penjelasan-penjelasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku supaya para pihak menempuh jalan musyawarah untuk menghasilkan perdamaian. Dan apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tetap tidak ditemukan penyelesaian oleh kedua belah pihak, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota menyarankan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan. PROGRAM SERTIFIKASI DAN PENGUKURAN Kegiatan pensertipikatan tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut : Tahun 2007 (5 Kabupaten dan 1 Kota) Telah dilaksanakan sebanyak 5000 bidang dengan anggaran Rp1.261.200.000,-, dan realisasi sebanyak 5000 bidangan dengan penyerapan anggaran Rp1.193.233.502,- (93%) Tahun 2008 (5 Kabupaten dan 1 Kota) Telah dilaksanakan sebanyak 3500 bidang dengan anggaran Rp1.372.400.000,-, dan realisasi sebanyak 3500 bidangan dengan penyerapan anggaran Rp1.345.018.000,- (98,8%) Hambatan Program Sertifikasi Dan Pengukuran : Keinginan masyarakat dalam merespon pelayanan pensertipikatan tanah melalui PRONA sangat besar, hanya saja terdapat permasalahan dalam pemenuhan kewajiban peserta PRONA untuk membayar biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan sebesar 5% oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Begitu juga dengan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan Surat Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT-PBB).
Dalam rangka mencegah terjadinya sertipikat ganda dan melaksanakan mekanisme kerja/standar pelayanan publik BPN dalam menerbitkan semua jenis sertipikat tanah adalah mengacu kepada : 1. Melaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab aturan-aturan pertanahan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian / Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta melaksanakan standar prosedur operasi Pengaturan Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2008. 2. Membuat peta-peta pendaftaran / peta dasar /peta kerja yang menghasilkan peta tunggal dengan menggunakan sistem koordinat nasional sebagai kendali kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah terhadap semua jenis sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota melalui pendidikan tehnis dan memenuhi semua kebutuhan perlengkapan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. 4. Diwajibkan kepada masyarakat pemilik tanah untuk menjaga, mengolah, memasang patok tanda batas serta memagar tanahnya, sehingga tanah tidak dibiarkan menjadi kosong dan terlantar. Belum seluruh tanah Instansi Pemerintah, vertikal maupun Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai Sertipikat Hak Atas Tanah, hal ini juga berhubungan dengan baru diresmikannya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1 Juli 2004 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Menurut data dari Badan Keuangan Kekayaan Daerah (BKKD), pada tahun 2009 jumlah sertipakat Hak Atas Tanah di instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 566 bidang sedangkan yang belum sebanyak 657 bidang. LARASITA adalah pelayanan bergerak (Mobile Service), merupakan aplikasi yang berbasis Web, artinya untuk menjalankan aplikasi ini diperlukan sebuah Web Browser seperti Internet, Mozilla Fire Fox, Opera dan lain-lain sebagainya. Aplikasi yang dijalankan di dua Kantor Pertanahan ini dipilih Internet Explorer dari Microsoft, karena merupakan Default Web Browser yang sudah terintegrasi dengan sistem Operasi Windows. Perangkat utama maupun pendukung telah diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini masing-masing Kantor Pertanahan yang ditunjuk mendapatkan perangkat utama yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Mobil Larasita) dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua.. Baru pada Tahun Anggaran 2009 ini Program Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dan telah ditetapkan 2 (dua) Kantor Pertanahan untuk pelaksanaannya, yaitu Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan Kantor Pertanahan Kota Batam. Untuk pelaksanaan Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) LARASITA akan dilaksanakan pada Minggu kedua bulan Maret 2009.
Banyak bidang tanah yang akan disertipikasi melalui Program Larasita Untuk Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang target pensertipikatan tanah melalui Program Larasita untuk Tahun Anggaran 2009 direncanakan sebanyak 250 bidang perbulannya dan untuk Kota Batam direncanakan 500 bidang perbulannya. Kesiapan SDM dan Tehnologi dalam Program Larasita Secara kuantitas Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam memang kurang memadai tetapi secara kualitas telah dapat untuk menjalankan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), karena sebelum ini telah dilakukan training-training terhadap beberapa orang Pegawai Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam di Badan Pertanahan Nasional RI dalam mempelajari tehnologi Aplikasi KKP ini. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap akan terus meningkatkan SDM dalam penggunaan tehnologi Aplikasi KKP tersebut. Apakah Program Larasita sudah menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok Untuk diketahui bahwa Program Larasita di Provinsi Kepulauan Riau adalah baru akan dimulai pada tahun ini dimana subyek dan obyeknya adalah masyarakat yang tinggal di pelosok merupakan target yang akan dikerjakan karena sarana jalan yang ada pada wilayah Pulau Bintan dan Pulau Batam dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat dan roda dua kecuali terhadap masyarakat yang berada diluar Pulau Bintan dan Pulau Batam, hal ini disebabkan berada di Pulau tersebut dengan menggunakan transportasi laut. Hambatan-Hambatan Secara terperinci kami belum dapat menyampaikan hambatan-hambatan dalam Program Larasita tersebut karena baru dilaksanakan pada tahun 2009 ini. Terhadap tanah yang menggunakan transportasi laut hal ini sulit dilaksanakan karena menyangkut biaya operasional, oleh karenanya perlu dipikirkan untuk pengadaan alat transportasi laut (Speed Boat). Yang jelas secara maksimal Program Larasita akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan sertipikat Hak Atas Tanah. Hambatan kegiatan pengukuran bidang tanah: -
Seringkali permohonan pengukuran terdapat pada lokasi hutan lindung yang tidak jelas batas-batasnya di lapangan (tugu batas Hutan Lindung tidak ada di lapangan).
-
Sulit untuk memenuhi asas Contradictur Delimitasi dalam melaksanakan pengukuran, karena tanah pemilik sempadan tidak berada di tempat untuk mendapatkan persetujuan batas bidang tanah.
-
Bidang tanah yang diukur kadang tidak sesuai dengan RTRW. Contoh : Peruntukan di RTRW : Industri dan pariwisata, penggunaan existing (kenyataan di lapangan) berupa tanah pertanian.
-
Terbatasnya jumlah petugas ukur menjadi kendala utana dalam memenuhi permintaan pelayanan pengukuran bidang-bidang tanah masyarakat.
-
Masih kurang dan terbatasnya alat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
Cara Mengatasi hambatan pengukuran bidang tanah: -
Konfirmasi dengan instansi terkait antara lain Kehutanan
-
Mengusahakan para pemilik tanah dan sempadan atau kuasanya hadir pada saat pelaksanaan pengukuran
-
Memohon kepada Kepala BPN RI untuk penambahan petugas ukur
-
Mengoptimalkan petugas ukur dan Surveyor Berlisensi yang ada
-
Memanfaatkan teknologi pengukuran terkini, yakni dengan menggunakan Receiver GPS dan Total Station agar pengukuran dapat lebih cepat dan akurat
Usaha untuk meningkatkan tenaga ukur baik jumlah maupun kualitasnya : -
Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan BPN RI
-
Mangadakan pelatihan-pelatihan di Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau
-
Pembinaan dan mengikutsertakan Surveyor Berlisensi
-
Memobilisasi tenaga structural yang memiliki basic pengukuran
-
Penerimaan pegawai baru dengan basic DI-Pengukuran oleh BPN RI
FUNGSI DAN PERUNTUKAN LAHAN Menurut data yang ada pada kami berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sebahagian telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, tidak terdapat perubahan fungsi peruntukan lahan pertanian produktif di perkotaan, yang berubah fungsi menjadi lahan non pertanian. Apabila terjadi perubahan fungsi dan peruntukan lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian, pihak BPN akan memberikan masukan-masukan kepada pihak Pemerintah Daerah untuk tidak merubah fungsi dan peruntukan lahan tersebut apalagi kemampuan dan potensi tanah di Provinsi Kepulauan Riau sebahagian besar adalah untuk pertambangan yang tingkat kesuburan tanahnya miskin.
