LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2010 - 2011 KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TANGGAL 20 - 22 DESEMBER 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI PADA RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011 KE PROVINSI NAGGORE ACEH DARUSSALAM TANGGAL 20 – 22 DESEMBER 2010 ---------------------------------------------------------------------------------I.
PENDAHULUAN A. UMUM Setiap Reses Masa Persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) huruf f, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010 – 2011, Komisi I DPR RI telah membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja, yaitu Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam (NAD) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam laporan ini akan disampaikan mengenai Laporan Tim Kunjungan Kerja Ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. B. DASAR KUNJUNGAN KERJA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011. C. MAKSUD DAN TUJUAN Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu permasalahan di bidang pertahanan, Intelijen, luar negeri dan komunikasi & informasi serta menggali dan menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah dan unsur pemerintah daerah. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut kehidupan politik, sosial dan ekonomi serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan–permasalahan yang terjadi di daerah. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR-RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR-RI dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2010 – 2011.
1
D. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010, dengan komposisi keanggotaan Tim yang terdiri dari 14 (empat belas) orang Anggota DPR-RI dibantu oleh 3 (tiga) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI. Adapun komposisi keanggotaan Tim sebagai berikut : Anggota Komisi I DPR RI : 1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.SI 2. Ir. H. Azwar Abubakar, MM 3. Mirwan Amir 4. DR. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, SH, MH 5. Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, MM 6. Drs. Ramadhan Pohan, MIS 7. Paula Sinjal, SH 8. Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom 9. Mahyudin, ST, MM 10. Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, B.Bus 11. Drs. H. Sumaryoto 12. M. Syahfan Badri Sampurno 13. Ir. Muhammad Najib, M.SC. 14. H. Ahmad Muzani 15. Dra. Susaningtyas NH Kertopati, MSi Sekretariat dan Pendukung lainnya : 1. Dwiana Hari Data 2. H. Ahmad Rojali. 3. Agung Permata 4. Faizah Farah Diba
Ketua Tim Wakil Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim
Set Komisi I DPR RI Set Komisi I DPR RI Set Komisi I DPR RI Bagian Pemberitaan Setjen DPR
E. ACARA SELAMA KUNJUNGAN 1. Minggu, 19 Desember 2010 - Perjalanan dari Jakarta ke Banda Aceh 2. Senin, 20 Desember 2010 - Pertemuan dengan Poswil BIN Aceh - Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Muspida Nanggroe Aceh Darussalam 3. Selasa, 21 Desember 2010 - Pertemuan dengan Pangdam Iskandar Muda, Danlanal Sabang dan Danlanud Iskandar Muda - Pertemuan dengan Dirut LPP TVRI dan Dirut LPP RRI Aceh 4. Rabu, 22 Desember 2010 - Menghadiri Hari Ulang Tahun Kodam Iskandar Muda dan Peninjauan lapangan ke Asrama/barak TNI. - Perjalanan kembali dari Banda Aceh ke Jakarta
2
II.
PELAKSANAAN KUNJUNGAN
A. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, antara lain : a. Meningat posisi geografis yang strategis dari Provinsi Aceh, provinsi ini lebih membutuhkan pembangunan untuk pemberdayaan di pulau-pulau terluar, sehingga ketahanan wilayah NKRI dapat terus terjaga. b. Aceh hanya dijadikan sebagai base camp para teroris dan penggerak terorisme. Sementara pelaku terorisme sendiri adalah bukan olrang asli Aceh, mereka banyak datang dari wilayah-wilayah diluar Aceh dan memanfaatkan kontur geografis Aceh yang bergunung-gunung juga berusaha menggunakan isu keberadaan GAM di Aceh untuk mendukung kegiatan terorisme. c. Aceh masih menghadapi maraknya beredar senjata senjata illegal, namun pemerintah daerah provinsi Aceh menetapkan bahwa kepemilikan senjata d. Investasi asing sudah banyak masuk ke Provinsi Aceh seperti yang terakhir adalah PT Lappard Cement dari Perancis dengan nilai investasi hampir senilai 4,5 triliun, namun disampaikan bahwa potensi agro industri provinsi Aceh belum banyak tersentuh oleh investasi. e. Ketersediaan infrastruktur pelayanan publik di Provinsi Aceh masih sangat kurang dan masih menjadi prioritas pembangunan kedepan. Dalam kaitan ini, infrastruktur kelistrikan masih menjadi kendala terbesar mengingat tanpa adanya listrik yang memadahi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di Aceh. f. Pemda Provinsi Aceh mengharapkan agar ditetapkannya Aceh dengan status otonomi khusus diharapkan tidak mengurangi pengucuran danadana lain dari pusat ke Aceh
B. PERTEMUAN DENGAN KODAM ISKANDAR MUDA (MAYJEN TNI ADI MULYONO) PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang dihadapi Jajaran Kodam Iskandar Muda apabila mengacu kepada Postur TNI AD tahun 2009 – 2014, maka untuk mencapai kekuatan Minimum Essential Force (MEF) di Kodam Iskandar Muda diperlukan waktu paling cepat 15 tahun dan kemungkinan akan lebih lama lagi mengingat alokasi anggaran pertahanan yang terbatas. Berikut adalah item-item yang perlu mendapat perhatian: a. Organisasi Organisasi Kodam Iskandar muda yang ada sekarang ini belum mampu mengendalikan wilayah Kodam iskandar muda dengan baik, dikarenakan jumlah Kodim masih belum sama dengan jumlah kabupaten/Kota, jumlah Koramil dan Babinsa jauh lebih kecil dari jumlah kecamatan dan Desa. b. Personel
3
Kekuatan personel yang ada sekarang ini masih belum dapat menguasai seluruh wilayah Kodam Iskandar Muda yang cukup luas c. Materiil Pemenuhan materiil secara bertahap tidak akan dapat memenuhi kebutuhan minimal, karena materiil yang jauh dibawah kebutuhan dalam Tabel Organisasi dan Peralatan. d. Anggaran Realisasi anggaran pada Renstra I tahun 2005 – 2009 hanya terdukung 14,53%, sehingga untuk memenuhi MEF diperlukan waktu lebih dari 15 tahun sedangkan hakekat ancaman yang mungkin timbul cukup besar.
C. PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN PANGKALAN TNI AU SULTAN ISKANDAR MUDA PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang dihadapi Jajaran LANUD SIM dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya adalah: a. Belum optimalnya Badan pelaksana Tugas dan Fungsi (PTF) pertahanan di daerah Penyelenggaraan tugas dan fungsi pertahanan di daerah sampai dengan saat ini belum dilakukan badan organik Kemhan yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih didelegasikan kepada Kodam yang sebagai pelaksana Tugas dan Fungsi Dephan di daerah. Dilihat dari sisi perimbangan anggaran, alokasi anggaran untuk pangkalan TNI AU dari PTF Dephan umumnya sangat minim. b. Belum optimalnya Sumber Daya Lanud dalam manajemen penyiapan Wilayah Pertahanan Matra Udara Terkait peran LANUD SIM guna penyiapan wilayah pertahanan matra udara adalah keterbatasan Sumber daya LANUD baik dari sisi SM maupun Pengorganisasiannya. c. Belum Terpadunya Penataan ruang wilayah dengan pertimbangan kepentingan aspek pertahanan dan aspek kesejahteraan Dalam kaitan ini, khususnya mengenai belum terpadunya penataan ruang wilayah di daerah yang mempertimbangkan kepentingan aspek kesejahteraan dengan kepentingan aspek pertahanan. Persoalan lain adalah masih lemahnya koordinasi dan mekanisme kerja sama antar Kowil TNI/TNI AU dalam proses penataan ruang wilayah daerah secara terintegrasi untuk mewadahi kepentingan pembangunan daerah dan kepentingan pembangunan sistem pertahanan semesta di daerah. d. Belum terwujudnya manajemen pembinaan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara matra udara di daerah Dalam kaitan ini, khususnya mengenai manajemen pembinaan dan pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendaliannya belum dapat dilaksanakan secara utuh, dimana pentahapannya baru sampai tahap kebijakan yang belum melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya secara lintas sektoral.
4
e. Belum tersedianya piranti lunak sebagai dasar hukum pembinaan Sumber daya nasional dalam penyiapan wilayah pertahanan Dalam kaitan ini, khususnya mengenai belum tersedianya dasar hukum pembinaan sumber daya nasional, baik pada tataran kebijakan nasional maupun tataran operasional, penyelenggaraan tugasa dan fungsi pertahanan di daerah, masuh mengacu pada peraturan yang sudah tidak relevan karena rujukan UU nya sudah tidak berlaku setelah diganti denan UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
D.PERTEMUAN DENGAN KOMANDAN PANGKALAN TNI AL SABANG PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang dihadapi Jajaran LANAL SABANG dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya adalah : a. Keterbatasan jarak jelajah peralatan laut yang dimiliki oleh LANAL SABANG apabila dibandingkan luar wilayah perairan dan kapabilitas alut yang dimiliki serta dukungan BBM b. Belum optimalnya gelar pesawat udara patroli marinir dan kehadiran KRI secara periodik di wilayah perbatasan.
E. PERTEMUAN DENGAN DIRUT LPP TVRI (DRS. H. SYAFARUDDIN LUBIS, M.SP.) DAN DIRUT LPP RRI (MULIONO, SH) PERMASALAHAN LPP TVRI : Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh LPP TVRI, antara lain : a. Belum maksimalnya kualitas SDM d lingkungan TVRI, dilihat dari tingkat pendidikan profesi pertelevisian masih kurang b. Sebagian besar peralatan tranmisi sudah mengalami kerusakan serta daya pancar yang semakin berkurang akibat dimakan usia c. Peralatan pemancar yang masih beroperasi saat ini sebagiannya menggunakan frekuensi VHF dengan kualitas visual tidak sebagus UHF. d. Terbatasnya anggaran untuk operasional kegiatan produksi dan Penyiaran program-program kegiatan public (non komersial) dalam jam siaran local selama 4-5 jam perhari yang pembiayaannya melalui dana APBN e. Anggaran untuk pemeliharaan saran dan prasarana teknik dan peralatan transmisi yang dialokasikan dalam APBN sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah satuan transmisi mencapai 31 transmisi f. Pendapatan melalui iklan sangat terbatas karena kondisi goegrafis Aceh yang berada paling ujung Sumatera sulit dilirik para advertising sehingga kerjasama bertumpu pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.
PERMASALAHAN LPP RRI : Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh LPP RRI, antara lain : a. Terbatasnya dana untuk memproduksi mata acara yang berpihak pada public (belum tersedianya uang transport/SPPD untuk karyawan dan biaya produksi yang memadai, seperti pembuatan paket siaran pedesaan) b. Minimnya honor untuk pengisi acara/narasumber c. Terbatasnya SDM (sebagian besar telah dan akan pension, tanpa ada formasi PNS baru) d. Kurangnya fasilitas pendukung (kendaraan dinas roda dua) e. Tidak adanya dana tunjangan khusus dari Pemerintah Propinsi (terjadi kesenjangan dengan PNS Pemda yang memperoleh tunjangan prestasi kerja) 5
f. Tidak mendapat fasilitas kenaikan pangkat pilihan (karena status PNS diperbantukan di departemen lain, setelah bubarnya Departemen Penerangan) g. Terbatasnya rumah dinas untuk karyawan
III.
PENUTUP Demikianlah laporan hasil kunjungan kerja Komisi I DPR-RI ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011 sebagai hasil pertemuan dan dialog dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Jakarta,
Desember 2010
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM K E T U A,
ttd
DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.SI. A.73
6
7
8
