DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WAWASAN NUSANTARA (WASANTARA)
I.
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis Rapat Sifat Hari/Tanggal Pukul Tempat
: : : : : : : :
Acara Rapat
:
Ketua Rapat
:
Sekretaris Hadir
: :
2016-2017 I 4 (empat) Rapat Dengar Pendapat Tertutup Senin, 24 Oktober 2016 14.27 WIB s.d. Selesai Ruang Rapat KK 1 Gedung Nusantara Mendapatkan masukan Gubernur Lemhanas terhadap RUU tentang Wawasan Nusantara Ir. H. Daryatmo Mardiyanto. (Ketua Pansus / F. PDIP) Dra. Nurani Bodroini dari 30 Anggota
Pendahuluan Meskipun kehadiran Anggota Pansus tidak mencapai kuorum, namun karena dalam RDP dan RDPU untuk mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Wawasan Nusantara, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lemhanas dan menyampaikan pengantar rapat pada hari/tanggal tersebut dan menyatakan rapat terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Gubernur Lemhanas untuk menyampaikan masukan terhadap RUU tentang Wawasan Nusantara. Setelah Gubernur Lemhanas menyampaikan penjelasan dan Pimpinan serta Anggota Pansus menanggapai, maka Ketua Rapat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut.
II. Kesimpulan/Keputusan Pansus ingin mendapatkan masukan dari Lemhanas terkait dengan usulan RUU agar Lemhanas diubah menjadi Badan Wawasan Nusantara dan tanggapan serta informasi lain dari Lemhanas mengenai RUU tentang Wawasan Nusantara. Selanjutnya Pimpinan Pansus mempersilakan para Anggota untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan kepada Lemhanas, yaitu : 1. Wawasan Nusantara secara ruh akan mewarnai berbagai peraturan perundangan. Posisinya akan lebih baik jika diletakkan di awal berbagai peraturan, sebagai pengantar. Sebagai contoh adalah dalam Tap MPR dan Pembukaan UUD 1945. Tetapi Wawasan Nusantara sebaiknya tidak diakomodasi satu per satu dalam arti pasal per pasal. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak serta merta harus diletakkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang sifatnya operasional dan mengandung sanksi.
2 2. Wawasan Nusantara dapat menjadi landasan dan rumusan kebijakan dari operasionalisasi pemerintahan yang ada. Dikhawatirkan jika dijabarkan dalam pasal-pasal yang konkret, akan mengandung sanksi jika tidak dilakukan, dan akibatnya akan terjadi duplikasi. Sebagai contoh, pengaturan dalam Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan, saat ini telah ada undang-undang fungsionalnya tersendiri. Jika dipaksakan pengaturan mengenai Wawasan Nusantara, maka dikhawatirkan terjadi ketidakharmonisan dan duplikasi. 3. H. John Kenedy Azis, S.H. (Golkar) mengharapkan tetap ada pengaturan mengenai Wawasan Nusantara karena kondisi saat ini, terutama menjelang Pilkada, ada kekhawatiran akan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi sudah banyak undang-undang, tetapi di sisi lain ada ketakutan yang tidak dapat dipungkiri. Bagaimana arahan dari Lemhannas mengenai hal ini. 4. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (Gerindra) menangkap bahwa usulan DPD adalah ingin menegaskan ke-bhinneka tunggal ika-an kita. Kira-kira semangat itulah yang mendorong mereka untuk merancang UU Wawasan Nusantara yang dapat di-klaim sebagai hasil dari usulan DPD. Ketika DPD menyusun RUU ini, apakah DPD pernah mengundang Lemhannas dan menyampaikan pendapatnya. Jika memang pernah, bagaimana interaksi antara Lemhannas dengan DPD? Mengingat semakin hari semakin mengerikan bangsa Indonesia ini dengan berbagai isu yang di-spin sedemikian rupa sehingga Indonesia menjadi mudah marah, tersinggung, dan akibatnya rawan. UU apa yang seharusnya paling penting kita praktikkan dalam kondisi ini. Jika ada UU itu, mungkin dapat diperkuat di situ. 5. Ir. Ichsan Firdaus (Golkar) melihat jika memang berdasarkan saran Gubernur Lemhannas sebaiknya RUU ini tidak disusun, tetapi tidak ada penjelasan clear tentang national interest Indonesia di dalam berbagai tulisan mengenai Indonesia. Amerika punya, China punya, tetapi Indonesia sepertinya tidak punya. Apakah mungkin RUU ini menjelaskan atau diarahkan ke national interest dan salah satunya (sebagai contoh) adalah diaspora. Kekhawatiran akan gamangnya penyusunan RUU Wawasan Nusantara, tetapi juga ada kaitannya dengan kekosongan GBHN. 6. H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. (PKS) melihat bahwa ruh dari RUU Wawasan Nusantara adalah menjadi garda terdepan dan concern terhadap kesatuan bangsa. Isi dari RUU ini sangat penting untuk menjaga kesatuan bangsa, tetapi jika Wawasan Nusantara tidak dijadikan RUU, bagaimana bentuk terbaiknya. 7. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P. (Golkar) menghargai opini dari Lemhannas, tetapi masih ada kekhawatiran masih adanya situasi status quo terutama di daerah perbatasan yang memerlukan pengaturan. Jika memang sudah ada pemikiran yang dapat di share, tentunya sudah ada pengaturan terbaik yang dimungkinkan. Posisi Lemhannas sepertinya akan diperkuat dalam RUU ini, tetapi mungkin ada pendapat tersendiri mengenai hal ini. 8. Martin Hutabarat, S.H. (Gerindra) menjelaskan sedikit mengenai usulan dari DPD yang disampaikan ke Badan Legislasi. Masih jarang RUU yang diusulkan DPD dan diterima oleh DPR. Badan Legislasi masih merasa kurang puas dengan Draf yang ada. Beberapa opsi yang disampaikan adalah Wawasan Nusantara menjadi roh peraturan, peraturan induk (yang terlalu luas), atau menjadi doktrin ke-Indonesia-an. Ancaman terhadap persatuan Indonesia tidaklah dapat dianggap enteng.
3 Menanggapi berbagai pertanyaan dan tanggapan dari Anggota Pansus Wawasan Nusantara, maka Lemhanas memberikan masukan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Lemhannas sangat setuju jika keikutsertaan dalam pendidikan di Lemhannas menjadi persyaratan pejabat menduduki jabatan penting di Indonesia. Tetapi masing-masing lembaga memiliki pendidikan kedinasan tersendiri. Jika ada keinginan menata secara nasional, maka Lemhannas dapat berperan untuk menetralisasi berbagai sikap yang dikhawatirkan mengancam kesatuan Indonesia. Berbagai kekhawatiran yang disampaikan tidak dapat diselesaikan ‘hanya’ oleh Lemhannas. Domain pengontrolan ada di DPR, dan respons keadaan di masyarakat yang paling efektif adalah kebijakan yang berasal dari Pemerintah, bukan dari Lemhannas. 2. Jika diperbandingkan apa yang menjadi fungsi Lemhannas, maka pertama, fungsi Lemhannas adalah mengadakan pendidikan bagi calon pemimpin tingkat nasional. Fungsi kedua adalah penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan, dan ketiga adalah kajian strategis. Pendidikan ada yang reguler (7 bulan), dan singkat (3 – 4 bulan). Lemhannas juga mendekati masyarakat agar dapat lebih merasakan kehadirannya dalam bentuk pembekalan ke lembaga/organisasi apapun (civil society, bisnis, LSM). Fungsi ini lebih efektif walaupun belum dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan jika dikunci dalam undang-undang. Diskusi dengan peserta melalui pendekatan kultural akan lebih mengena. Terlebih karena proses legislasi adalah proses politik. Metode yang mengena dengan pendekatan kultural ada bentuknya halus dan cakupannya lebih luas. Lemhannas memerlukan kepastian hukum mengenai posisi Lemhannas dalam mempersiapkan pemimpin nasional. 3. Lemhannas memang tidak bisa bekerja sendiri, tetapi bukan karena ketiadaan UU Wawasan Nusantara. Kita kurang dapat melihat UU yang ada saat ini, sebagai bagian dari kultur masyarakat yang tidak menyadari dan tidak patuh terhadap regulasi. Tanggung jawab individu kita masih lemah sehingga kesadaran untuk mematuhi regulasi masih lemah. Mungkin itu sebabnya ada demonstrasi yang mudah digerakkan, dan individu mudah bersembunyi dalam kelompok. Penegakan regulasi perlu dipikirkan untuk ditingkatkan efektivitasnya. 4. National interest proses perumusannya menjadi bagian dari perumusan kebijakan dan perencanaan. National interest ini sering kali berbeda di setiap lembaga. Mungkin prosedur/prosesnya yang perlu dikonsultasikan oleh publik. Kebijakan merupakan kesepakatan terutama dalam demokrasi. Oleh karena itu, jika ingin diatur, maka prosedurnya yang dibakukan. National interest itu sudah ada di Pembukaan UUD 1945, dan tinggal diterapkan sesuai konteksnya di masyarakat. 5. Kependudukan dan kewarganegaraan banyak sekali berkaitan dengan ciri/sifat/kegiatan yang tidak bisa/tidak dapat dilakukan oleh warga negara. Pengaturannya perlu lebih konkret dan biasanya telah termasuk dalam undangundang. Permasalahan di perbatasan harus dilihat dari perspektif kemampuan Indonesia dalam paradigma pembangunan dan kompetisi antarbangsa. Bukan lagi pertahanan dan keamanan.
4 6. Undang-undang diarahkan untuk apa-apa saja yang tidak boleh dikeluarkan di media sosial. Itu lebih konkret dibandingkan hanya bingung terhadap berbagai muatan media sosial yang mengganggu stabilitas negara. 7. Kalaupun perlu dimasukkan dalam UU, jangan dipisah-pisahkan dalam bidangbidang atau talang-talang fungsional. Doktrin nasional (yang ada di Lemhannas) dapat menjadi dasar. 8. Lemhannas pernah diundang dalam kapasitas sebagai narasumber DPD terkait apa yang diajarkan Lemhannas mengenai Wawasan Nusantara yang tidak lepas dari Ketahanan Nasional. Tidak bisa jika nanti RUU ini diundangkan, hanya menjadi UU Wawasan Nusantara. Ada beberapa UU setelah reformasi yang semua rumusan kebijakannya memasukkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam konsiderannya, sehingga pasalnya tidak menyimpang dari Wasantara dan Tannas. III. Penutup Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara dengan Gubernur Lemhanas ditutup pada pukul 16.50 WIB.
5
DAFTAR HADIR RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG WAWASAN NUSANTARA (WASANTARA) DENGAN GUBENUR LEMBAHA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANAS) HARI/TANGGAL : SENIN, 24 OKTOBER 2016 NO N A M A URUT 1. Daryatmo Mardiyanto Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc.IP., 2. M.Si
NO. ANGGOTA 170
FRAKSI
JABATAN
KET.
F-PDIP
Ketua
Hadir
267
F-PG
Wakil Ketua
Ijin
Wakil Ketua
Ijin
Wakil Ketua
Ijin Ijin
3.
Martin Hutabarat
329
4.
Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
426
F-P. Gerindra F-PD
5. 6. 7. 8. 9.
Bambang Wuryanto Komarudin Watubun Ahmad Basarah TB. Hasanuddin Budiman Sudjatmiko
173 230 194 165 182
F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PDIP
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
10. 11. 12. 13.
Drs. H. Dadang S. Muchtar Dr. Ir. Hetifah, MPP Ichsan Firdaus H. John Kenedy Azis, S.H.
263 308 260 40
F-PG F-PG F-PG F-PG
Anggota Anggota Anggota Anggota
Hadir Hadir Hadir
14. Elnino M. Husain Mohi, ST., M.Si
393
Anggota
Hadir
15. Ir. Endro Hermono, MBA
369
Anggota
Ijin
16. Dr. H. Suir Syam, M.Kes
330
17. Venna Melinda, S.E 18. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga
433 454
F-PD F-PD
Anggota Anggota
Ijin
19. Yandri Susanto, S.Pt 20. H. Totok Daryanto, S.E 21. Dr. M. Ali Taher, S.H., M.Hum
494 489 495
F-PAN F-PAN F-PAN
Anggota Anggota Anggota
Ijinp
22. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori,MP
67
F-PKB
Anggota
F-P. Gerindra F-P. Gerindra F-P. Gerindra
Ijin Ijin
Anggota
6 NO. ANGGOTA
FRAKSI
JABATAN
23. Yaqut Cholil Qumas
59
F-PKB
Anggota
24. H. Sukamta, Ph.D 25. H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
113 120
F-PKS F-PKS
Anggota Anggota
514
F-PPP
Anggota
527
F-PPP
Anggota
1 9
F-P. Nasdem F-P. Nasdem
Anggota Anggota
550
F-P. Hanura
Anggota
NO URUT
N A M A
Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si 27. Drs. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si 26.
28. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA 29. Drs. Tamanuri, M.M 30. Moh. Arief S. Suditomo, S.H., MA
KET.
Hadir
Ijin
