DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAPORAN SINGKAT RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN DARI WAKIL PENGUSUL RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI TANGGAL 01 SEPTEMBER 2015 ---------------------------------------------------Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Jenis rapat Hari/tanggal Pukul Tempat Acara Ketua Rapat Sekretaris Hadir
: : : : : : : :
2015– 2016 I 8 (delapan). Rapat Badan Legislasi 01 September 2015. 13.45 WIB s/d 15.40 WIB. Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1. 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri 2. Pembentukan Panja. : Firman Soebagyo, S.E., M.H. : Widiharto, SH., MH. : - 48 orang, izin 8 orang dari 74 orang Anggota. - 5 orang Wakil Pengusul RUU KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN 1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo., S.E., M.H. 2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul
1
RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk memberikan Penjelasan. II. POKOK PEMBAHASAN A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, sebagai berikut : 1. Setelah melakukan perbaikan dan penyempurnaan draf RUU dan Naskah Akademik oleh Panja Penyusunan RUU Perubahan atas UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 26 Agustus 2015 dapat menerima draft dan naskah akademik RUU tersebut dengan merubah judul menjadi draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN). 2. Dalam penempatan pekerja Indonesia di Luar Negeri, Negara harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban pekerja Indonesia agar tujuan perlindungan dapat terlaksana dengan baik sehingga tercapai kesejahteraan bagi pekerja Indonesia dan anggota keluarganya 3. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri telah terjadi sejak lama namun hingga saat ini terus menimbulkan persoalan, karena kebijakan dan peraturan yang dilahirkan tidak disertai dengan sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. 4. Sebagai upaya perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU No. 39 Tahun 2004). 5. Meskipun UU No 39 tahun 2004 telah berlaku lebih dari satu dekade, namun dalam penerapannya belum memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri karena konsentrasi UU ini lebih pada pengaturan dan tata niaga penempatan daripada perlindungan bagi pekerja Indonesia. 6. Beberapa persoalan terkait perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri adalah lainnya adalah : 6.1. Adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan pada dua instansi pemerintahan yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI) 6.2. Tugas perlindungan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah dilimpahkan kepada pihak swasta 2
7. Untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara menyeluruh, perlu segera dilakukan perubahan mendasar terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004. 8. Usulan draft RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 123 Pasal yang searah dengan semangat perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan mengutamakan perlindungan. 9. Pemberian peran Negara yang lebih besar dibandingkan swasta dalam RUU ini karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap pihak swasta ditemukan bahwa tidak semua pihak swasta sebelumnya bekerja dengan baik dan benar. 10. Di dalam RUU ini, Pemerintah Daerah bertugas memberikan Sertifikasi bagi calon pekerja yang akan ke luar negeri, hal ini merupakan kontribusi Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakatnya. 11. Pelatihan dan sertifikasi menjadi satu kunci dalam meningkatkan pekerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan sertifikasinya, sehingga tidak ada lagi pekerja Indonesia yang bekerja double job dan tidak sesuai dengan kontrak kerjanya. 12. Mengenai adanya pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja secara illegal akan dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana trafficking. B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perlindungan Pekerja di Luar Negeri : 1. Di dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memang ingin memberikan kesempatan kepada pihak swasta, namun tidak semua pihak swasta bekerja dengan baik dan benar sehingga menimbulkan banyak permasalahan tenaga kerja Indonesia di Luar negeri. 2. Tujuan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri telah dijabarkan oleh pengusul dengan lengkap, namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian/pertimbangan. 3. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain peran BPNP2ILN dalam draft RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negri yang perlu diperkuat untuk penempatan tenaga kerja, tenaga kerja lama yang ingin memperbaharui kontraknya, dan teknis pengiriman uang Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang masih menggunakan bank asing. 4. RUU ini memberikan peran yang besar kepada Negara sekaligus mengurangi peran swasta dalam penanganan pekerja Indonesia di luar negeri. 5. RUU ini dinilai berpihak kepada masyarakat, oleh karenanya pembahasan RUU ini hendaklah dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
3
6. Anggota Badan Legislasi menyetujui istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk tidak digunakan, dan diubah menjadi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, hal ini untuk membantu mengurangi kesan negatif terhadap tenaga kerja Indonesia. 7. Diusulkan agar pemerintah menjadi fasilitator, pengawas dan sebagai pelindung Pekerja Indonesia. 8. Kiranya Pemerintah diberi peran pengawasan dan perlindungan terhadap koorporasi yang bekerja di bidang ini sehingga tugas pengawasan dan perlindungan dapat lebih efektif. 9. Diusulkan agar Pemerintah dapat membantu bank pemerintah maupun bank swasta dalam negeri dengan memberikan kemudahan birokrasi bagi Pekerja Indonesia di Luar negeri mengirimkan uangnya ke Indonesia. 10. Substansi dan materi dari RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri diperuntukkan bagi pekerja yang keluar negeri melalui dan diketahui oleh Pemerintah. 11. Perlu diperhatikan bagaimana perlindungan yang diberikan Negara kepada pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja tidak melalui Pemerintah/secara ilegal. 12. Mengusulkan agar BNP2ILN sebaiknya dijadikan BUMN/BUMD, mengingat Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Indonesia masih sangat kurang dan tidak dapat diandalkan dalam memberikan pelatihan yang bersertifikasi. 13. Kiranya Pemerintah memberikan kemudahan birokrasi dan tidak menghambat pekerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, oleh karena itu peran Pemerintah hanya sebagai pengawas dan pemberi regulasi. 14. Dalam rangka mengedepankan perlindungan dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia di Luar Negeri, kiranya pemerintah perlu membuat suatu regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor domestik. 15. Mengusulkan agar Pasal 5 draft RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk ditambahkan penjelasan mengenai pengertian dari sektor domestik
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri menyetujui / menyepakati beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H. 2. Seluruh masukan dan pandangan dari Pengusul RUU dan anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan 4
dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Rapat ditutup pukul 15.40 WIB
Jakarta, 1 September 2015 AN. KETUA RAPAT/SEKRETARIS,
WIDIHARTO, S.H., M.SI NIP. 19670127 199803 1 tomm
5
