1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 NOMOR 03/DPD RI/IV/2009-2010 TENTANG SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 199 ayat (5) dan Pasal 268 ayat (5) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur, sebelum pembukaan tahun sidang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah secara bergantian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Untuk Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib; 4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/ DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2010; 2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2010. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SIDANG BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan : 1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Sidang Bersama yang selanjutnya disebut Sidang adalah sidang yang dihadiri oleh anggota DPR dan anggota DPD dengan agenda pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. 5. Pidato kenegaraan Presiden adalah Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR dan DPD. 6. Penyelenggara Sidang yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah DPR atau DPD secara bergantian setiap tahun. 7. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPR RI adalah sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3 8. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen DPD RI adalah sistem pendukung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB II WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN SIDANG Pasal 2 (1) Sidang diselenggarakan setiap tahun sekali pada tanggal 16 Agustus sebelum pembukaan Tahun Sidang DPR dan Tahun Sidang DPD. (2) Dalam hal Sidang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, Sidang diselenggarakan pada hari kerja sebelumnya atau berdasarkan kesepakatan antara Presiden, Pimpinan DPR, dan Pimpinan DPD. (3) Waktu Sidang dimulai pukul 10.00 WIB, kecuali pada hari Jum’at, dimulai pukul 09.00 WIB Pasal 3 Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD.
Pasal 4 (1) Sidang diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. (2) Secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergiliran setiap satu tahun satu kali. (3) Pelaksanaan Sidang untuk pertama kali diselenggarakan oleh DPR. BAB III PESERTA DAN UNDANGAN Pasal 5 (1) Peserta Sidang adalah pimpinan dan anggota DPR serta pimpinan dan anggota DPD. (2) Peserta Sidang wajib menghadiri dan menandatangani daftar hadir. (3) Sidang dihadiri oleh tamu undangan, antara lain: a. Presiden periode sebelumnya; b. Wakil Presiden periode sebelumnya; c. Pimpinan Lembaga Negara; d. Ketua DPR periode sebelumnya;
4 e. Ketua DPD periode sebelumnya; f. Ketua MPR periode sebelumnya; g. Menteri Negara, pejabat yang berkedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Wakil Menteri, Gubernur Lemhannas h. Duta Besar/Kepala Perwakilan negara sahabat; dan i. Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional. (4) Tokoh masyarakat tertentu tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, ditentukan oleh DPR dan DPD. (5) Peserta dan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menghadiri Sidang atas undangan Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD.
BAB IV TATA PENGHORMATAN DAN TATA TEMPAT Bagian Kesatu Tata Penghormatan Pasal 6 (1) Dalam acara Sidang ini, Presiden, Wakil Presiden, peserta sidang, dan undangan mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tata Penghormatan dalam Peraturan Bersama ini, meliputi: a. tata tempat; b. kedatangan dan kepulangan; c. perlindungan, ketertiban, keamanan, dan dukungan sarana yang diperlukan.
Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 7 Penyelenggara Sidang mengatur tata tempat peserta dan undangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Presiden dan Wakil Presiden menempati tempat duduk sesuai dengan tata tempat yang telah ditentukan. Pasal 9 (1) Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD menempati meja pimpinan sidang sesuai urutan tata tempat yang telah ditentukan.
5 (2) Sekretaris Jenderal DPR dan Sekretaris Jenderal DPD sebagai sekretaris Sidang serta pejabat yang ditunjuk menempati tempat duduk di belakang Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD. Pasal 10 (1) Anggota DPR dan Anggota DPD menempati tempat duduk sesuai urutan tata tempat yang telah ditentukan. (2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menempati tempat duduk sesuai dengan tata tempat yang telah ditentukan. Pasal 11 Urutan tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 digambarkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. Bagian Ketiga Kedatangan dan Kepulangan Pasal 12 Peserta dan undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara Sidang dimulai. Pasal 13 (1) (2) (3)
Ketua DPR dan Ketua DPD menyambut kedatangan Presiden. Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua DPD menyambut kedatangan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden didampingi Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, memasuki ruang sidang. Pasal 14
Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD mengantar kepulangan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 15 (1) Dalam hal Ketua DPR berhalangan menyambut kedatangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua DPR. (2) Dalam hal Ketua DPD berhalangan menyambut kedatangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua DPD.
6 Bagian Keempat Perlindungan, Ketertiban, Keamanan, dan Dukungan Sarana yang Diperlukan Pasal 16 Penyelenggara berkoordinasi dengan instansi terkait memberikan perlindungan, ketertiban, keamanan, dan dukungan sarana bagi kelancaran Sidang. BAB V TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG Pasal 17 Acara pokok Sidang adalah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI. Pasal 18 (1) Pimpinan Sidang adalah Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD secara bersamasama (2) Dalam hal Sidang diselenggarakan oleh DPR, Ketua Sidang adalah Ketua DPR. (3) Dalam hal Sidang diselenggarakan oleh DPD, Ketua Sidang adalah Ketua DPD. (4) Dalam hal Ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua DPR berdasarkan musyawarah. (5) Dalam hal Ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua DPD berdasarkan musyawarah. Pasal 19 (1) Dalam hal Sidang dipimpin oleh Ketua DPR, sekretaris Sidang adalah Sekretaris Jenderal DPR. (2) Dalam hal Sidang dipimpin oleh Ketua DPD, sekretaris Sidang adalah Sekretaris Jenderal DPD. Pasal 20 Ketua Sidang membuka Sidang pada waktu yang ditentukan dan menyatakan Sidang bersifat terbuka. Pasal 21 (1) Susunan acara pokok Sidang sebagai berikut: a. b. c. d.
menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh hadirin; mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sidang; pembukaan Sidang oleh Ketua Sidang; Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI;
7 e. memperdengarkan Lagu Satu Nusa Satu Bangsa; f. pembacaan do’a dipimpin oleh salah seorang pimpinan/anggota DPR RI atau DPD RI ; g. penutupan Sidang oleh Ketua Sidang; h. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh hadirin; (2) Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh pemandu acara. (3) Skenario penyelenggaraan Sidang dan pengantar ketua Sidang disusun oleh Penyelenggara. Pasal 22 Ketua Sidang menutup Sidang setelah pembacaan doa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f.
BAB VI KETERTIBAN SIDANG Pasal 23 (1) Ketua Sidang menjaga agar Sidang berjalan lancar dan tertib. (2) Selama acara Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, tidak diperkenankan adanya interupsi maupun tindakan yang dapat mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan Sidang.
BAB VII DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SIDANG Pasal 24 (1) Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat Jenderal DPD mempersiapkan dukungan teknis administratif dan keahlian dalam rangka penyelenggaraan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4. (2) Sekretariat Jenderal DPR dan Sekretariat Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memberikan ketertiban, keamanan, sarana, dan prasarana untuk kelancaran sidang.
8 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2010 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal................. DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA KETUA,
H. IRMAN GUSMAN, S.E., MBA WAKIL KETUA,
Dr. LA ODE IDA WAKIL KETUA,
GUSTI KANJENG RATU HEMAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,
Dr. H. MARZUKI ALIE WAKIL KETUA,
Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO WAKIL KETUA,
Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. WAKIL KETUA,
H.M. ANIS MATTA, Lc WAKIL KETUA,
Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
9 LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : NOMOR : TANGGAL :
DENAH :
I. TEMPAT DUDUK PIMPINAN DPR/DPR-RI II. PEJABAT SETJEN DPR/DPR RI DAN STAF
GARUDA (2C) (1C) (1D) (2D) (3D) II 1E 2E 3E dst
(5A) (4A) (3A) (2A) (1A) (1B) (2B) (3B) AJUDAN (2) PRESIDEN
1F 2F 3F 4F dst AJUDAN (2)
I
WAKIL PRESIDEN
KETERANGAN : I. PIMPINAN DPR/DPD-RI 1. NO. 1A : KETUA DPR-RI 2. NO. 2A : WAKIL KETUA DPR-RI 3. NO. 3A : WAKIL KETUA DPR-RI 4. NO. 4A : WAKIL KETUA DPR-RI 5. NO. 5A : WAKIL KETUA DPR-RI 6. NO. 1B : KETUA DPD-RI 7. NO. 2B : WAKIL KETUA DPD-RI 8. NO. 3B : WAKIL KETUA DPD-RI II. PEJABAT SETJEN DPR/DPD-RI DAN STAF 1. NO. 1C : SEKJEN DPR-RI 2. NO. 2C : DEPUTI PERSIDANGAN SETJEN DPR-RI 3. NO. 1D : SESJEN DPD-RI 4. NO. 2D : WASESJEN DPD-RI 5. NO. 3D : MC 6. NO. 1E dst : PERANGKAT PRESIDEN 7. NO. 1F : MC CADANGAN 8. NO. 2F : PROTOKOL DPR-RI 9. NO. 3F : PROTOKOL DPD-RI 10. NO. 4F dst : PERANGKAT WAKIL PRESIDEN
10 DENAH RUANG RAPAT PARIPURNA GEDUNG NUSANTARA MPR/DPR
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA KETUA,
H. IRMAN GUSMAN, S.E., MBA WAKIL KETUA,
Dr. LA ODE IDA WAKIL KETUA,
GUSTI KANJENG RATU HEMAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETUA,
Dr. H. MARZUKI ALIE WAKIL KETUA,
Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO WAKIL KETUA,
Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. WAKIL KETUA,
H.M. ANIS MATTA, Lc WAKIL KETUA,
Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
