DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---------------------------------
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: : : : : : : : : : : : : :
2013-2014 II Terbuka Rapat Kerja Selasa, 3 Desember 2013 Pukul 10.15 – 13.20 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si / Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Endah Sri Lestari, SH, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI. 25 orang Anggota dari 51 orang Anggota Komisi III DPR-RI. Jaksa Agung beserta jajarannya. 5 orang Anggota Komisi III DPR RI. Membicarakan mengenai Realisasi pengembangan Simkari sebagai upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kejaksaan Agung dan penguatan sumber daya Kejaksaan. Fokus penanganan reformasi internal Kejaksaan dikaitkan dengan fungsi pengawasan internal Kejaksaan. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pertanyaan tertulis yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Jaksa Agung RI, sebagai berikut : Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung perihal pembahasan RUU Kejaksaan, RUU KUHP dan RUU KUHAP dikaitkan dengan kinerja dan optimalisasi kejaksaan, dan meminta penjelasan mengenai persiapan Kejaksaan terhadap pelaksanaan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan pada tahun 2014. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung terkait realisasi anggaran tahun 2013 serta kendala dalam penyerapan dan rencana penggunaan anggaran tahun 2014 dikaitkan dengan minimnya sumber daya manusia kejaksaan di daerah-daerah.
Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung terkait hasil evaluasi kinerja Kejaksaan 2013, dan rencana kerja serta target-target capaian Kejaksaan tahun 2014 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja kejaksaan. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai implementasi reformasi internal Kejaksaan dikaitkan dengan efektifitas fungsi pengawasan internal Kejaksaan. Komisi III DPR RI meminta jawaban Jaksa Agung secara tertulis terkait dengan : a. Pertanyaan Komisi III DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 19 Juni 2013. b. Tindak lanjut penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tersebut. 2. Beberapa hal penjelasan Jaksa Agung, diantaranya sebagai berikut : A. Perangkat keras (hardware) Perangkat keras (hardware) simkari yang terpasang pada masing-masing satuan kerja kejaksaan ri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri, sebagai berikut : 1. Server data center Server data center simkari yang terpasang pada gedung pusat daskrimti terdiri dari beberapa server yang berfungsi sebagai sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan berupa aplikasi simkari dan aplikasi lainnya seperti email, portal/website, helpdesk, gis/sig (sistem informasi geografi) yang terhubung dalam suatu jaringan untuk melayani user dari lingkungan kejaksaan agung, badan diklat, 31 kejaksaan tinggi dan 398 kejaksaan negeri. Server data center simkari berjumlah 14 (empat belas) unit terdiri dari 7(tujuh) unit pengadaan tahun 2006 dan 7 (tujuh) unit lainnya pengadaan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. 2. Disaster Recovery Centre (drc) Perangkat server drc yang berfungsi sebagai backup data center yang ada pada pusat daskrimti, perangkat dimaksud disiapkan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, badai yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, begitu juga dengan hal-hal seperti kerusakan akibat huru-hara yang bisa terjadi begitu cepat dan menyebabkan fungsi datacenter dapat terhenti dalam waktu yang cukup lama. Jika hal ini terjadi pada data center simkari, maka kondisi ini akan menyebabkan kerusakan pada data center simkari. Untuk mengantisipasi hal tersebut sejak tahun 2007 telah disediakan perangkat back-up yakni berupa server drc. 3. Perangkat Personal komputer di Kejaksaan RI. Pada tahun 2006 kejaksaan ri bekerjasama dengan pemerintah spanyol dalam rangka pengadaan perangkat komputer untuk mendukung program simkari. Kejaksaan ri dalam kerjasama tersebut telah mendistribusi perangkat komputer merk apd di lingkungan kejaksaan agung ri serta badan diklat, 30 kejaksaan tinggi dan 340 kejaksaan negeri. Seiring terjadinya pemekaran provinsi dan kabupaten di seluruh indonesia, antara tahun 2008 sampai tahun 2013dilakukan penambahan jumlah perangkat dan infrastruktur jaringan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri yang sampai tahun 2013 berjumlah 31 kejaksaan tinggi dan 398 kejaksaan negeri.
2
B. Perangkatlunak aplikasi (software) Aplikasi simkari yang telah dibangun sampai dengan tahun 2012 sebanyak 22 (dua puluh dua), dengan uraian sebagai berikut : 1. Modul aplikasi yang dibangun, meliputi : Aplikasi manajemen kepegawaian Aplikasi manajemen perkara pidana umum Aplikasi manajemen perkara pidana khusus Aplikasi manajemen perkara datun Aplikasi manajemen intelijen (yustisi) Aplikasi manajemen supervisi (pengawasan) Aplikasi manajemen keuangan Aplikasi manajemen perlengkapan Aplikasi manajemen pendidikan Aplikasi manajemen otomatisasi kantor Aplikasi humas (website) Aplikasi sistem informasi eksekutif (sie) Aplikasi manajemen security aplikasi Aplikasi sistem informasi geografis (sig) Aplikasi portal kejaksaan Aplikasi offline perkara pidana umum Aplikasi manajemen perpustakaan Aplikasi tindak pidana ringan Aplikasi instrumen penilaian kinerja jaksa Aplikasi instrumen penilaian kinerja unit Aplikasi instrumen penilaian kinerja pejabat pengawas fungsional Aplikasi denda non tilang dan pidana mati. 2. Modul aplikasi yang saat ini telah diterapkan dan dalam proses pengembangan yaitu sebagai berikut : 1) Aplikasi eis lapbul online Aplikasi ini dimanfaatkan untuk mengelola data laporan bulanan bidang intelijen, pidana umum, pidana khusus, datun,pengawasan dan kepegawaian. 2) Aplikasi Sistem Informasi Geografis (sig) Aplikasi sistem informasi geografis (sig)yang berfungsi untuk menyajikan data statistik dan informasi berbasis data spasial atau geografis (peta). 3) Aplikasi portal kejaksaan aplikasi portal kejaksaan merupakan salah satu modul aplikasi simkari yang berfungsi sebagai media informasi center bagi internal kejaksaan. Informasi yang disajikan melalui aplikasi ini meluputi semua informasi terkait dengan data dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja kejaksaan ri. Aplikasi ini akan disatukan dengan aplikasi sig. kanal informasi yang tersedia dalam aplikasi portal kejaksaan meliputi: (a) Kanal ”berkas dakwaan” (b) Kanal ”struktur organisasi kejaksaan ri”. (c) Kanal ”agenda pimpinan” (d) Kanal ”pidato pimpinan” (e) Kanal ”monitoring data entri” (f) Kanal ”perundang-undangan” (g) Kanal ”cek data pegawai” 3
4)
5)
6)
7)
(h) Kanal ”download file” (i) Kanal ”informasi” Aplikasi manajemensecurity Aplikasi manajemen security yang berfungsi untuk mengatur hak akses (role dan user id) terhadap aplikasi simkari.aplikasi ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan administrator simkari di seluruh satuan kerja dan bertujuan untuk memudahkan administrator dalam melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan membuat role sesuai dengan menu; Mengatur hak akses user dalam menentukan create, read, up date dandelete (crud) pada aplikasi simkari; Mengatur user dalam mengakses aplikasi; Menonaktifkanuser. Website kejaksaan dan email Website kejaksaan.go.id memuat kanal dan informasi diantaranya sebagai berikut : Menyediakan kanal berupa profil dan sdm, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat; Menyediakan kanal pengaduan masyarakat; Menyediakan kanal perundang-undangan yang terkait tugas pokok dan fungsi kejaksaan; Menyediakan sub domain/sub folder publikasi jurnal dan hasil penelitian pada pusat penelitian dan pengembangan kejaksaan republik indonesia; Menyediakan fasilitas/menu untuk mempublikasikan layanan publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik; Menyediakan kanal info perkara pidum, pidsus dan datun; Menyediakan fasilitas/menu untuk mempublikasikan rekap data kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada negara; Menyediakan fasilitas aktivasi sub domain bagi kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Pembuatan kanal dan penyediaan informasi pada website www.kejaksaan.go.id merupakan implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Aplikasi manajemen kepegawaian aplikasi manajemen kepegawaian merupakan salah satu modul aplikasi simkari yang berfungsi untuk mengelola data kepegawaian mulai dari proses penerimaan pegawai sampai dengan pensiun. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi danlaporan,antara lain: Struktur organisasi kejaksaan Daftar riwayat pekerjaan Biodata pegawai Aplikasi manajemen perkara pidana umum aplikasi manajemen perkara pidana umum (aplikasi pidum) merupakan salah satu modul aplikasi simkari yang berfungsi untuk mengelola administrasi data perkara tindak pidana umum sehingga pimpinan kejaksaan dapat memantau proses penanganan perkara.report yang dihasilkan dari aplikasi ini antara lain : Matriks penyelesaian perkara pidum Matriks data perkara Laporan lengkap data perkara 4
8)
9)
10)
11)
12)
Matriks kinerja penanganan perkara pidum Matriks rencana tuntutan aplikasi ini secara bertahap diarahkan menuju ke electronic administrationsehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses kerja dalam pengelolaan administrasi perkara. Aplikasi manajemen perkara pidana khusus aplikasi manajemen perkara pidana khusus merupakan salah satu modul aplikasi simkari yang berfungsi untuk mengelola administrasi data perkara tindak pidana khusus. Report yang dihasilkan dari aplikasi ini antara lain : Matriks penyelesaian perkara pidsus Matriks data perkara Laporan lengkap data perkara Matriks kinerja penanganan perkara pidsus Matriks rencana tuntutan aplikasi ini akan diarahkan ke electronic administration sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses kerja dalam pengelolaan administrasi perkara. Aplikasi manajemen perkara Datun Aplikasi manajemen perkara datun merupakan salah satu modul aplikasi simkari yang berfungsi untuk mengelola administrasi data perkara perdata dan tata usaha negara. Report yang dihasilkan berupa report penyelesaian perkara datun. Aplikasi ini diarahkan ke electronic administration sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses kerja dalam pengelolaan administrasi perkara Datun. Aplikasi manajemen Intelijen Aplikasi manajemen intelijen yustisi merupakan salah satu modul aplikasi simkari yang berfungsi untuk memonitor dan merekam data operasi intelijen yustisi serta data pencegahan dan penangkalan. Aplikasi manajemen pengawasan aplikasi manajemen pengawasan yang berfungsi untuk mengelola data bidang pengawasan.aplikasi pengawasan ini sudah dapat menampilkan sebagian besar kebutuhan bidang pengawasan berupa pendataan terkait dengan laporan pengaduan. Secara bertahap aplikasi ini akan disatukan dengan aplikasi instrumen penilaian kinerja jaksa, instrumen penilaian kinerja unit dan instrumen penilaian kinerja pejabat fungsionalserta terintegrasi dengan database kepegawaian dan akan diarahkan ke electronic administration. Aplikasi manajemen perpustakaan Aplikasi ini dipergunakan untuk input data terkait dengan buku–buku dan peraturan perundang-undangan di seluruh unit kerja di lingkungan kejaksaan agung ri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Sehingga daftar buku koleksi perpustakaan seluruh satuan kerja kejaksaan ri dapat diakses melalui aplikasi ini. Aplikasi lain yang sudah dibangun tetapi belum diterapkan karena dalam penyempurnaan yaitu : 1. Aplikasi manajemen keuangandisempurnakan untuk mendukung aplikasi dari kemenkeu ( rkakl dan simakbmn ) 2. Aplikasi manajemen perlengkapandisempurnakan untuk mendukung aplikasi dari kemenkeu ( rkakl dan simakbmn ) 3. Aplikasi manajemen pendidikan (belum diterapkan karena sedang dalam pengembangan akibat perubahan status pusdiklat menjadi badiklat) 5
4. Aplikasi manajemen otomatisasi kantor (belum diterapkan karena ada perubahan busines process sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi) 5. Aplikasi tindak pidana ringan (belum diterapkan karena dalam proses penggabungan ke aplikasi pidum) 6. Aplikasi offline perkara pidana umum (belum diterapkan karena belum ada sarana yang memadai untuk di install di setiap komputer masing-masing jaksa) 7. Aplikasi instrumen penilaian kinerja jaksa (belum diterapkan karena sedang disusun kriteria unsur penilaian oleh bidang pengawasan) 8. Aplikasi instrumen penilaian kinerja unit (belum diterapkan karena sedang disusun kriteria unsur penilaian oleh bidang pengawasan) 9. Aplikasi instrumen penilaian kinerja pejabat pengawas fungsional (belum diterapkan karena sedang disusun kriteria unsur penilaian oleh bidang pengawasan) 10. Aplikasi denda non tilang dan pidana mati (belum diterapkan karena dalam proses penggabungan ke aplikasi pidum). Pada tahun 2013 telah dibangun aplikasi e-lakip yaitu aplikasi yang dipergunakan untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara online dari masing-masing satuan kerja. Selain itu saat ini sedang dalam proses penyelesaian yaitu aplikasi manajemen poliklinik. C. Jaringan komunikasi data (network) Jaringan komunikasi data simkari adalah salah satu perangkat simkari yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi data antar unit kerja dan satuan kerja di kejaksaan agung ri, badan diklat ri, 31 kejaksaan tinggi dan 398 kejaksaan negeri. Jaringan komunikasi data simkari dibedakan menjadi 2 yaitu jaringan komunikasi data yang menghubungkan antar wilayah kejaksaan (wide area network) dan jaringan komunikasi data antar unit kerja/gedung dalam satu wilayah (local area network). Jaringan komunikasi data simkari sangat diperlukan karena metode komunikasi data simkari dilakukan secara sentralisasi, sehingga aplikasi hanya terinstall pada server data center di pusat daskrimti dan harus terkoneksi dengan perangkat simkari pada seluruh unit kerja di kejaksaan agung ri, badan diklat ri, 31 kejaksaan tinggi dan 398 kejaksaan negeri. D. Video conference (vicon)kejaksaan Perangkat vicon di kejaksaan seluruhnya sebanyak 45 unit, terpasang di masing-masing ruang rapat kepala kejaksaan tinggi dan di kejaksaan agung sebanyak 14 unit terpasang di ruang rapat : jaksa agung, wakil jaksa agung, para jaksa agung muda, para kepala pusat, badan diklat dan biro perencanaan. Pemanfaatan vicon pada berbagai kegiatan diselenggarakan di lingkungan kejaksaan maupun di luar lingkungan kejaksaan, seperti rakernis, raker dan pengarahan pimpinan kejaksaan agung kepara para pimpinan di tingkat kejaksaan tinggi termasuk pelaksanaan mou dengan dkpp dalam rangka sidang kode etik penyelenggara pemilu.
6
E. Sumber daya manusia (peopleware) Tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pengelola simkari tersebut telah melekat pada jabatan struktural pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan peraturan jaksa agung ri nomor : per-009/a/ja/01/2011 tentang organisasi dan tatakerja kejaksaan ri. Hal-hal terkait dengan pengelola simkari yang belum diatur dalam peraturan jaksa agung ri tersebut telah diatur dalam instruksi jaksa agung ri nomor : ins- 009/a/ja/10/2012 tentang optimalisasi operasional simkari, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada para jaksa agung muda dan kepala tinggi pusat untuk membentuk tim pengelola simkari serta para kepala kejaksaan dan kejaksaan negeri untuk menunjuk operator entry data. F. Sarana dan prasarana simkari Disamping kondisi perangkat utama simkari sebagaimana telah diuraikan diatas, berikut ini diuraikan tentang kondisi sarana dan prasarana pendukung simkari, sebagai berikut : 1. Ruang Data Center Data center merupakan komponen utama simkari yang terdiri dari : perangkat server yang mempunyai spesifikasi dan kemampuan yang cukup untuk melayani akses simkari kepada seluruh unit kerja di kejaksaan agung ri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. 2. Ruang DRC (disaster recovery center) Drc merupakan computer server yang berfungsi sebagai backup (cadangan data) dengan tujuan, jika terjadi disaster atau bencana alam, seperti gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Drc tersebut saat ini ditempatkan di german center yang berlokasi di bumi serpong damai tangerang. 3. Ruang simkari Kejati dan Kejari Seluruh Kejaksaan Tinggi sudah mempunyai ruangan khusus untuk operasional simkari yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan dan listrik yang cukup memadai begitu pula dengan ruangan simkari pada kejaksaan negeri. Jaksa Agung RI menjelaskan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kejaksaan RI Tahun 2013, sebagai berikut : Alokasi DIPA Kejaksaan RI Tahun 2013 sebesar Rp. 4.347.164.974.000,dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 nopember 2013 sebesar Rp. 3.228.233.346.500,- atau sebesar 74,26%. Selanjutnya Jaksa Agung menjelaskan terkait kendala dalam penyerapan realisasi belanja Kejaksaan RI Tahun 2013, sebagai berikut : Jadwal pengadaan terlambat disusun karena kegiatan termasuk dalam rencana penghematan anggaran sebagai tindak lanjut surat menteri keuangan nomor : s-339/mk.02/2013 tanggal 14 mei 2013 perihal kebijakan penghematan dan pengendalian belanja tahun 2013. Belanja sarana dan prasarana masih rendah karena sebagian rekanan baru akan mengajukan tagihan terminnya. Tunjangan khusus jaksa tipikor belum dapat dicairkan atau (diberi x) karena belum ada perpres, sudah diusulkan rancangan perpresnya dengan surat jaksa agung nomor : b-004/a/cr.4/2013 tanggal 04 januari 2013. Jumlah perkara yang akan ditangani tergantung pada banyaknya kejadian tindak pidana korupsi maupun pelanggaran ham berat. Kegiatan yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap karena tidak ada perkara yang 7
ditangani seperti pelanggaran ham berat, dan beberapa pos biaya dalam penanganan perkara korupsi seperti jasa tenaga ahli. Dalam penganggaran dibuat satu paket mulai dari penyelidikan sampai tahap penuntutan, namun tahap penuntutan baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan, datun sebagai pengacara negara menunggu surat kuasa khusus (skk) dari mitra yang memberi kuasa untuk suatu gugatan perkara, sehingga jumlah kegiatan sangat tergantung jumlah skk dari mitra kerja (jumlah skk tidak bisa diprediksi secara pasti). 3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Meminta penjelasan Kejaksaan Agung terkait persiapan anggaran rekrutmen pegawai baru Kejaksaan. Bahwa untuk membentuk Kejaksaan yang bersih dari segala bentuk KKN, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membentuk institusi dalam menjalankan fungsinya. Dalam kasus dilapangan, khususnya di Sulawesi Tengah sudah ada perbaikan sikap dan mental dari aparat Kejaksaan Tinggi maupun Negeri. Akan tetapi berbeda dengan kondisi Sulawesi Selatan yang jauh dari harapan masyarakat, dimana kasus perusakan pantai yang dilakukan para pengusaha belum juga tuntas dari Kejaksaan, mengingat pengusaha tersebut sudah melanggar AMDAL. Bahwa terkait pembahasan RUU tentang KUHP dan KUHAP dan Kejaksaan, terdapat pasal yang tidak mengenal lagi penyelidikan dan tidak ada lagi P19, P22 dan lain sebagainya. Hal ini sebagai upaya meminimalisir praktekpraktek mafia hukum. Bahwa dari hasil audit BPK, uang rampasan hasil korupsi proses pengembalian cukup lama atau belum tertagihkan. Bahwa berdasarkan laporan BPK adanya persengkokolan antara oknum Kejaksaan dengan tersangka korupsi, apakah laporan BPK tersebut benar. Terkait dengan laporan BPK, bahwa BPK mengeluh temuan-temuan kasus korupsi yang dilaporkan ternyata hanya 30% yang ditindaklanjuti . Terkait dengan kasus korupsi di sektor perpajakan, apakah kasus pajak berskala besar sudah ditangani oleh Kejaksaan dan sejauh mana penanganannya. Bahwa dari sekian banyak prestasi Kejaksaan, masih terdapat beberapa kasus besar yang masih belum terselesaikan, misalnya kasus Merpati, kasus travel cek (dimana yang ditangkap adalah pihak penerima sedangkan yang memberi tidak pernah ditangkap). Terkait kriminalisasi kasus yang banyak diterima berdasarkan pengaduan masyarakat, agar Kejaksaan tidak bekerja berdasarkan sistem target, karena hal ini mendorong terjadinya praktek kriminalisasi. Bahwa minimnya SDM Kejaksaan sangat terasa di daerah-daerah, oleh karena itu mendukung peningkatan anggaran untuk pemenuhan SDM Kejaksaan di daerah. Diharapkan agar penempatan pejabat Kejaksaan di daerah jangan terlalu lama, sehingga dapat menekan praktik mafia hukum. Bahwa terkait kasus narkotika, agar para pemakai tidak dijatuhkan hukuman badan, sebaiknya direhabilitasi saja, hal ini mencegah pemakai naik status menjadi pengedar setelah bergaul dengan tahanan narkoba lainnya serta untuk mengurangi beban Lapas dalam upaya mengurangi over kapasitas. 8
Bahwa terkait kriminalisasi pejabat daerah perlu dijelaskan oleh Jaksa Agung serta argumen-argumennya. Seberapa besar Kejaksaan menangani kasus Tipikor yang menimpa pejabat di daerah baik pelaku maupun saksi. Karena banyak perkara di daerah yang bernuansa politis dan hal ini dapat mendorong KPK untuk melakukan supervisi. Reformasi di tubuh Kejaksaan sudah mendapat kemajuan, dan diharapkan kasus-kasus yang dilakukan/ melibatkan oknum Kejaksaan lambat laun dapat dihilangkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sedang ramai para pengusaha yang beroperasi di pinggir laut kemudian menjadi lahan yang dijadikan sentra bisnis. Bahwa kesan dimasyarakat bahwa mereka tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka yang harus disertai dengan 2 alat bukti, maka apabila alat bukti sudah lengkap akan tetapi dikeluarkannya SP3 maka Jaksa tersebut harus ditindak secara tegas. Meminta Jaksa Agung untuk segera menyelesaikan aturan yang terkait dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa terkait dengan masih banyaknya pidana korupsi yang belum dieksekusi, demikian juga dengan eksekusi hukuman mati, meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya Bahwa kehadiran KPK dikarenakan institusi penegak hukum yang ada dianggap tidak bekerja secara maksimal, apakah menurut Jaksa Agung, Kejaksaan dan Kepolisian sudah bekerja sesuai jalurnya dan apakah KPK masih dibutuhkan atau tidak. Terkait dengan lembaga Komisi Kejaksaan yang ada, apakah dikarenakan fungsi Jamwas yang tidak efektif, atau apabila Jamwas sudah bekerja secara efektif apakah Komisi Kejaksaan masih diperlukan. Meminta kepada jajaran Kejaksaan Agung RI terkait dengan menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, disaat masa tenang dan masa kampanye untuk tidak dilakukan pemanggilanpemanggilan kepada peserta pemilu tersebut. Apabila pemanggilan tersebut dilakukan tentunya akan merusak kredibiltas calon peserta Pemilu legislatif maupun peserta pemilu presiden/wakil presiden. Bahwa terkait tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan, terdapat perbedaan versi antara rumusan Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah, dimana diperlukannya penguatan lembaga Komisi Kejaksaan sebagaimana draft RUU yang disusun oleh Badan Legislasi. Bahwa dalam penempatan pejabat di Kejaksaan agar memperhatikan prestasi, sehingga orang yang berprestasi tidak menjadi frustasi akibat ditempatkan di posisi yang tidak strategis. Bahwa telah disetujui peningkatan tunjangan untuk satuan penindakan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan, dengan harapan bahwa indeks antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian adalah sama. Ternyata persetujuan tersebut tidak dapat direalisasikan oleh Menpan karena belum tersusunnya grade, sehingga diharapkan Kejaksaan dapat segera menyusun grade dimaksud. Jaksa Agung menjelaskan terkait permasalahan pajak PT. Newmont bahwa Kejaksaan menerima tembusan dan telah melakukan penelitian dan pendalaman, masalah pajak fiktif tersebut telah diatur dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan, dan ini menjadi permasalahan apabila dilakukan oleh Kejaksaan akan bertentangan dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan. Oleh karenanya dimintakan kepada Dirjen Pajak untuk menangani terlebih dahulu, dan apabila ada indikasi korupsi maka Kejaksaan yang akan melanjutkan penyidikan. 9
Jaksa Agung menjelaskan bahwa Simkari memiliki banyak manfaat, misalnya untuk dapat mengontrol seberapa lama pegawai bekerja disuatu tempat, pangkat, penghargan yang diperoleh dan lain sebagainya. Jaksa Agung menjelaskan terkait penerapan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak peraturan-peraturan yang harus dipersiapkan. Jaksa Agung menjelaskan bahwa terkait eksekusi pidana mati tidak ada target demikian pula untuk kasus korupsi Kejaksaan Agung tidak pernah mensyaratkan adanya target pemenuhan perkara. Terkait tunjangan khusus, bahwa hal ini menjadi masalah bukan saja di Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, namun juga tidak mendapat realisasi dari Kementerian Keuangan. Jaksa Agung menjelaskan bahwa selama masa Pemilu tahun 2014 akan memperhatikan usulan untuk tidak dilakukan pemanggilan terhadap peserta Pemilu tahun 2014. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya. III. PENUTUP 1. Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Republik Indonesia menyepakati bahwa seluruh pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI dijawab lengkap secara tertulis oleh Jaksa Agung RI dan segera di sampaikan kepada Komisi III DPR RI. 2. Sebagai catatan dari meja Pimpinan, meminta kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan pelaksanaan Simkari, melakukan rekruitmen pegawai yang zero corruption, pengisian jabatan sesuai dengan prestasi, serta melakukan rehabilitasi bagi pemakai narkoba dengan bekerja sama dengan Badan Narkotikan NAsional (BNN) . Rapat ditutup tepat Pukul 13.20 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,
DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.SI
10
