DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI ---------------------------------

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir

Izin Acara

: 2013-2014 : II : : Terbuka : Rapat Kerja Komisi III DPR RI : Rabu, 18 Desember 2013 : Pukul 14.47 – 17.18 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : DR. M Aziz Syamsuddin, SH/Wakil Ketua Komisi III DPR RI. : Endah Sri Lestari, SH, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI. : 38 orang Anggota dari 50 orang Anggota Komisi III DPR-RI. : Pemerintah: 1. Menteri Hukum dan HAM 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : 2 orang Anggota. : 1. Pandangan/tanggapan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. 2. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.47 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. M Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

C:\Users\user\Documents\Rapat Kerja dgn Menhuk 18-Des-2013 (Perpu MK).doc

1

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pandangan dan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicara yang pada pokoknya menyatakan: 1) Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi UndangUndang. 2) Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi UndangUndang. 3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa tidak ada situasi yang bahaya atau kegentingan yang memaksa. Masih ada waktu untuk memberikan solusi bagi perbaikan Lembaga MK, yang mana dapat dilakukan secara regulasi yang normal. Pelaksanaan tugas oleh MK juga dinilai masih dapat berjalan dengan normal. Substansi Perppu dalam hal Panel Ahli oleh MK yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yang hanya berwenang melakukan seleksi atas Hakim Agung. Sehingga F-PDIP menyatakan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 4) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan mengusulkan dilakukan revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi. 5) Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi UndangUndang. 6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa substansi yang terdapat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang bertentangan dengan konstitusi yaitu mengenai syarat menjadi hakim konstitusi, seleksi dan pengawasan yang melibatkan Komisi Yudisial. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan belum dapat memberikan pendapat terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2013 dan belum memberikan persetujuan terhadap rancangan Undang-undang tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Undang-Undang tersebut. 7) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi UndangUndang. 8) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan menolak RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 9) Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat berpandangan bahwa latar belakang RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini perlu dipertanyakan mengenai hal keadaan yang genting dan pelibatan Komisi Yudisial. Selanjutnya isi dari Perppu tersebut dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyatakan menolak RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.


2

2. Sambutan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UndangUndang Jakarta, 18 Desember 2013 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja ke-II antara Komisi III DPR-RI dan Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Kerja ke-I yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2013, kami telah menyampaikan Keterangan Presiden atas RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang kemudian juga telah mendapatkan respon berupa pandangan umum yang beragam dari fraksi-fraksi terhadap RUU tersebut, sehingga dalam kesempatan ini Pemerintah menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi terhadap RUU ini. Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia, Setelah mendengar pandangan umum yang beragam dari fraksi-fraksi terhadap usulan RUU ini dan adanya catatan dalam Raker ke-I bahwa Pemerintah perlu memberikan tambahan penjelasan terkait pengajuan usul RUU ini maka dalam kesempatan yang baik ini izinkanlah Pemerintah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. bahwa Presiden, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; C:\Users\user\Documents\Rapat Kerja dgn Menhuk 18-Des-2013 (Perpu MK).doc

3

2. adapun mengenai kriteria atau ukuran “kegentingan yang memaksa” secara konstitusional memang diatur sebagai subyektivitas Presiden meskipun pada waktunya nanti tergantung pula pada pengawasan obyektif DPR dalam hal memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap suatu Perppu. Kondisi “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pembentukan suatu Perppu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidaklah sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang lebih sempit ruang lingkupnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 UUDNRI Tahun 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kriteria kondisi “kegentingan yang memaksa” sangat beraneka ragam. Namun demikian, secara teoritis terdapat 3 (tiga) unsur penting yang diharapkan dapat membantu dalam memberikian definisi atau batasan pengertian mengenai “kegentingan yang memaksa” berdasarkan 3 (tiga) Perppu yang telah mendapat persetujuan dari DPR untuk menjadi Undang-Undang, yakni: a. unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat), sebagaimana contoh yang tercantum dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dimana dalam Penjelasan Umumnya ditegaskan bahwa penggunaan Perppu ini bertujuan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme yang didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat, sehingga mendesak untuk dikeluarkan Perppu guna segera dapat diciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan ketertiban dan keamanan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum. b. unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity), sebagaimana contoh yang ada dalam Perppu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara (termasuk Indonesia) harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional dijadikan sebagai ukuran “kegentingan yang memaksa”, sehingga Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya yang bersifat segera untuk menjamin tersedianya paspor dimaksud agar penyelenggaraan ibadah haji tetap dapat dilaksanakan; dan/atau c. unsur keterbatasan waktu (limited time), sebagaimana contoh yang ada dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD, dan DPRD yang mengatur bahwa Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya penyelenggara pemilihan umum yang baru; 3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Perppu diperlukan apabila:


4

a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 4. Pemerintah berpendapat bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat kondisi “kegentingan yang memaksa”, khususnya unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity) mengingat pelaksanaan pemilihan Umum 2014 sudah sangat dekat sehingga diperlukan langkah-langkah yang cepat, mendesak, dan konstitusional untuk memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Umum Perppu tersebut; 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pada tanggal 4 November 2013, Pemerintah mengajukan Perppu dimaksud kepada Ketua DPR dalam bentuk RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; 6. Dalam prosedur yang diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka DPR hanya memiliki opsi memberikan atau tidak memberikan pesetujuan terhadap Perppu, sehingga secara konstitusional tidak dimungkinkan adanya pembahasan mengenai materi muatan Perppu antara Pemerintah dan DPR sebagaimana lazimnya jika suatu RUU diajukan baik oleh Pemerintah maupun DPR. Hal ini juga diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, Hadirin yang berbahagia, Demikianlah beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan guna memperkuat dan menambahkan Keterangan Presiden yang telah kami sampaikan dalam Rapat Kerja ke-I pada tanggal 26 November 2013. Besar harapan kami agar kiranya Komisi III DPR-RI dapat memberikan respon yang positif sehingga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR-RI pada waktunya nanti. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Aamiin ya Rabbal’alamiin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


5

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Amir Syamsudin

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 1. Bahwa dari 9 (Sembilan) Fraksi yang menyampaikan pandangannya, terdapat 4 (empat) fraksi yang memberikan persetujuan yaitu F-PD, F-PG, F-PAN dan F-KB, sedangkan 4 (empat) fraksi yang tidak memberikan persetujuan, yaitu F-PDI Perjuangan, F-PKS, F-Gerindra dan F-Hanura, sedangkan 1 (satu) fraksi, yaitu FPPP belum dapat memberikan pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang. 2. Rapat Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang menyepakati untuk menyerahkan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis 19 Desember 2013. Rapat ditutup tepat pukul 17.18 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA, ttd DR. M AZIZ SYAMSUDDIN, SH


6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI

Recommend Documents