DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESI -----------------------------LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: 2013-2014 : III : : Terbuka : Rapat Kerja : Rabu, 29 Januari 2014 : Pukul 10.40 – 17.30 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si/ Wakil Ketua Komisi III DPR RI : Dra. Tri Budi Utami, MSi / Kabag Set.Komisi III DPR-RI. : 34 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi III DPR-RI. : 3 orang Anggota. : Membicarakan mengenai : . Peningkatan fungsi intelijen dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik-konflik sosial di masyarakat. Penanganan kasus yang menarik perhatian publik, khususnya perkara terorisme, korupsi dan peredaran narkotika. Koordinasi antara Polri dengan penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK untuk melakukan mencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Pertanyaan tertulis yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kepala Kepolisian Negara RI, sebagai berikut : 1) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri terkait dengan : a. Tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Kerja sebelumnya. b. Tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tersebut. 2) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri terkait dengan kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan tindak pidana lainnya. Agar dijelaskan pula terkait dengan modus-modus terbaru dari tindak pidana tersebut.
3) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri mengenai cetak biru "Grand Strategy Polri” yang berkaitan dengan reformasi instrumental, struktural dan kultural Polri. Jika ada, agar dijelaskan pula terkait hambatan dan tantangan beserta upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. 4) Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri terkait dengan : a. Strategi Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2014 agar dapat menciptakan Pemilu yang jujur, aman dan damai. b. Standard Operational Procedure (SOP) pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim, Baintelkam maupun Baharkam Polri. c. Koordinasi internal Polri maupun koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri. 2. Jawaban Kapolri terhadap pertanyaan tertulis Komisi III DPR RI sebagaimana tersebut di atas telah disampaikan secara tertulis yaitu : 1) Tindaklanjut kesimpulan pada rapat kerja sebelumnya, tanggal 16 Desember 2013 mendesak Polri untuk segera merealisasikan aturan penggunaan jilbab bagi anggota Polwan melalui peraturan Kapolri menanggapi pertanyaan tersebut sampai saat ini Polri terus melakukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut terutama menyangkut ketertiban dan keteraturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri dan pembahasan serta pengkajian tersebut masih memerlukan waktu untuk mendapatkan masukan baik dari pakar, masyarakat internal Polri dari pihak-pihak lain agar dapat diterima oleh semua pihak 2) Tindak lanjut penanganan terhadap pengaduan masyarakat telah dilakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap 71 surat pengaduan yang di terima dengan penjelasan 3 (tiga) surat tidak berkadar pengawasan, 1 (satu) surat tidak ada lampirannya, dan 67 surat ditindaklanjuti, hasil tindaklanjut surat tersebut 5 pengaduan telah diselesaikan 55 pengaduan sedang ditindaklanjuti dan 7 pengaduan tidak benar atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 3) Penjelasan Kapolri terkait dengan kasus-kasus yang menarik perhatian publik yaitu telah terjadi beberapa peristiwa penembakan terhadap anggota Polri, peledakan bom di Wihara ekayana serta perampokan BRI di panongan Tanggerang. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap penembakan anggota Polri, telah menetapkan 3 (tiga) DPO Terorisme, aksi perampokan di BRI Panongan Tanggerang dan penemuan tas ransel yang berisi bom rakitan, berdasarkan perkembangan hasil penyidikan dan olah TKP Polri berhasil menangkap satu orang tersangka terorisme. Polri telah melakukan penyidikan terhadap beberapa kasus yang menjadi perhatian publik antara lain pertama tindak pidana ekonomi dari 5 kasus menonjol yang ditangani oleh Bareskrim Polri, 4 diantaranya kasus bea cukai, 2 tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di bea cukai Entikong 4) Penjelasan Kapolri mengenai cetak biru Grand Strategi, reformasi Polri yang profesional telah dicanangkan paradigma baru reformasi Polri secara gradual yang meliputi aspek instrumental, struktural dan kultural. pengembangan teknologi pada aspek struktural diarahkan pada kemandirian Polri dengan melakukan perubahan kelembagaan institusi Polri serta susunan dan kedudukan sebagai bagian dari lembaga pemerintah non kementrian yang langsung berada di bawah presiden. sedangkan aspek kultural untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku personil Polri dalam memelihara Kamtibmas menegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 2
5) aspek struktural yaitu telah dilakukan penataan struktur organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dengan prinsip sebaran pelayanan mabes kecil sebagai pengambil kebijakan, Sebagai satuan induk Polres besar sebagai kesatuan operasional dasar dan Polsek kuat pada aspek instrumental. sedangkan pada aspek kultural dilakukan upaya perubahan mind set dan culture set anggota Polri melalui pendidikan pelatihan sosialisasi kampanye serta pembuatan fakta. 6) Sedangkan pada aspek kultural telah dilakukan upaya perubahan mind set dan culture set anggota Polri melalui pendidikan pelatihan sosialisasi kampanye serta pembuatan fakta 7) Terkait implementasi reformasi birokrasi di atas masih ada beberapa hambatan antara lain aspek struktural belum sepenuhnya sebaran pelayanan di tingkat Polres dan Polsek, sebab masih terdapat kekurangan personil untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat 8) Sedangkan pada aspek kultural yaitu implementasi perubahan mind set dan Kulture set belum internalisasi secara maksimal pada individu personil Polri masih ada perilaku oknum anggota Polri yang menyimpang baik dalam hal disiplin, kode etik maupun pidana 9) Untuk memenuhi kekurangan jumlah personel Polri tahun 2012 sampai dengan 2014 Polri melakukan penambahan personil sebanyak 50.000 Bintara dan Tamtama serta melakukan penyebaran personil Polri yang menyentuh hingga ke titik-titik pelayanan terdepan dan terjauh serta meningkatkan kapasitas Babinkamtibmas melalui program unggulan satu desa satu petugas polisi. 10) Terkait dengan strategi Polri dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 2014, dalam rangka pengamanan pemilu 2014, dijelaskan oleh Kapolri bahwa Polri melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi mantabrata 2014 yang dilaksanakan selama 224 hari di seluruh wilayah NKRI dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen dan penegakan Hukum serta rehabilitasi agar tahapan inti pemilu tahun 2014 dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar 11) Terkait SOP pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim, Baintelkam, maupun Barkam terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim Polri telah disusun 7 peraturan Kapolri, 2 keputusan kabareskrim dan satu peraturan kabareskrim yang mengatur tentang teknis-teknis penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. 12) Koordinasi internal Polri maupun koordinasi dengan lembaga penegak hokum, bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri kordinasi internal Polri telah berjalan dengan baik dalam berbagai pelaksanaan tugas dan kewenangan, telah dilakukan kordinasi dan penandatanganan kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga terkait dengan penegakan hukum. 13) Kapolri menjelaskan mengenai pengamanan pemilu yang sudah dirumuskan di semua tahapan (termasuk juga distribusi suara). Polri telah melakukan kerja sama dengan berbagai institusi seperti KPU. Pengamanan akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup ekstensif. Pola pengamanan sedikitnya ada 5 tahapan. Adanya program 1 polisi akan mengawasi 5 TPS yang dibantu oleh 10 Linmas pada daerah yang rawan atau 1 Polisi akan mengawasi 3 TPS dibantu 6 Linmas / 4 TPS dan 8 Linmas/ dan yang paling rawan 1 Polisi mengawasi 2 TPS dan 4 Linmas. Pasca pencoblosan, Polisi bertugas mengawasi atau memonitor permasalahan-permasalahan yang berpotensi terjadi. Mobil patroli juga akan terus melakukan tugasnya. Selain itu Polri juga 3
14)
15)
16)
17)
18)
19)
telah memberikan saran dalam keamanan box dan surat suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2014. Mengenai temuan PPATK dan nama-nama yang telah dipublikasi terkait dengan perkara korupsi di Bea Cukai, Kapolri menjelaskan bahwa Polri terus melakukan pengembangan terhadap data-data yang ada. Publikasi nama bukan berasal dari Polri. Mengenai transparansi penanganan terhadap permasalahan narkoba yang melibatkan oknum Polri, Kapolri menjelaskan bahwa akan terus melakukan langkah-langkah rehabilitasi, namun apabila tidak memberi efek jera, maka harus diproses untuk diberhentikan. Penanganan ini kan dilakukan secara transparan Terkait permasalahan penanganan Polri terhadap kasus-kasus kecil yang menimbulkan banyak dampak negatif di masyarakat. Selain itu, perlunya perubahan orientasi terhadap pengguna Narkoba untuk dihindari proses hukum, melainkan rehabilitasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Kapolri akan melakukan evaluasi untuk mendeteksi pelaku-pelaku utama yang sebenarnya terkait langsung, dan bukan orang yang hanya ikut-ikutan. Mengenai banyaknya pengaduan terkait rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri, Kapolri menjelaskan bahwa Polri tidak dapat intervensi ke badan peradilan, namun Polri dapat menurunkan tim untuk investigasi dan penilaian. Mengenai kasus pembakaran kebun, hutan, praktek illegal logging oleh masyarakat atau pencaplokan lahan masyarakat oleh oknum Polri, yang penanganannya dirasakan lambat sehingga mengakibatkan timbul munculnya permasalahan lain, dijelaskan Kapolri bahwa akan dilakukan investigasi dan Polri akan menurunkan tim ke lapangan. Pada dasarnya akan dilakukan penanganan secara pidana dan menyarankan pula gugatan perdata apabila ada kerugian, sehingga dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak seenaknya melakukan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum. Ada sinyalemen yang disampaikan oleh Bawaslu terkait dengan daerah rawan pelaksanaan Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa jajaran Polri dapat mengantisipasi kejahatan tindak pidana Pemilu termasuk mulai tahapan sampai dengan perhitungan suara
3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Polri, dititikberatkan pada persiapan Pemilu, yaitu ”persiapan Polri dalam rangka menghadapi Pemilu 2014”. Terkait dengan rencana peningkatan fungsi Intelijen Polri, Kapolri akan tetap memberikan kekuatan penuh sampai dengan tingkat Polsek. Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan penanganan beberapa perkara konflik sosial yang mengatasnamakan agama, dimana dalam penanganannya masih terjadi saling lempar antar institusi. Mengenai penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Mabes Polri, perlunya dipertimbangkan kerja sama dengan masyarakat (ormas ataupun ormas agama) dalam penanggulangan terorisme. Bagaimana evaluasi dan strategi Polri dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana terorisme bersama-sama dengan BNPT. Meminta Polri untuk mengantisipasi terhadap sel-sel dan jaringan terorisme yang telah terungkap terutama di wilayah Tangerang Selatan. Terkait dengan Pendidikan Polri berdasarkan Perkap 88/2012 disebutkan bahwa, pendidikan Akpol akan dilaksanakan 4 tahun, Komisi III DPR RI 4
meminta penjelasan Kapolri, bagaimana status para sarjana di PTIK yang terhambat untuk masuk Bintara, apa bedanya pendidikan Akpol 4 Tahun dengan Sarjana PTIK yang sekarang ini sudah dikenal. Terkait dengan daftar pemilih tetap yang sampai saat ini belum final, bagaimana peran Polri untuk mengantisipasi permasalahan tersebut serta bagaimana koordinasi dan kerja sama dengan Bawaslu. Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri mengenai permasalahan pengamanan Pemilu, misalnya terjadi hacking terhadap website di DKPP, serta strategi penanganan terhadap dampak-dampak yang timbul dari sengketa Pemilu. Terhadap pengamanan Pemilu terutama dalam masa pencoblosan, yang dikaitkan dengan berkurangnya anggaran pengamanan Pemilu 2014. Komisi III DPR RI meminta penjelasan dan konsep Kapolri mengenai pola pengamanan kewilayahan yang dirasa masih minim. Selanjutnya, mengenai pemetaan Kapolri terhadap permasalahan Pemilu atau potensi permasalahan yang dapat terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2014, seperti pelanggaran dan kejahatan dalam UU tentang Pemilu. Meminta Kapolri untuk mempertimbangkan dokumentasi C1 atau C2 atau membuat foto terhadap hasil rekapitulasi suara atau dokumentasi untuk menghindari hasil perselisihan jumlah suara peserta pemilu. Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan SOP Polri dalam penanganan Warga Negara lain ke Indonesia. Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan fungsi dan strategi Polisi Air dalam pengamanan di perairan, mengingat 2/3 wilayah Indonesia daerah kelautan. Fungsi teknologi di Kepolisian khususnya nomor pengaduan masyarakat, Komisi III DPR RI minta penjelasan Kapolri mengingat SMS 1717 untuk pengaduan masyarakat sudah tidak responsif lagi. Mengenai program di bidang Koordinasi Lalu Lintas, apa yang menjadi terobosan untuk langkah strategisnya, agar tidak terjadi kebocoran dalam pengadaan blangko SIM, BPKB, dan lainnya. Keberhasilan Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi III DPR RI minta penjelasan tindak lanjut dari perkara-perkara yang ditangani, seperti tindak pidana korupsi di Bea Cukai yang telah diungkap Kepolisian RI Meminta kepada Kapolri untuk memperhatikan kasus yang menimpa para pedagang, pengecer dan distributor pupuk wilayah Kendal, Subah, Batang dan Tegal, atas perkara dengan terdakwa H.Khusnanto, SE yang telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang dan saat ini ditahan di Bareskrim Polri. Mengenai profesionalitas dan akuntabilitas Polda dan Polres di Sumatera Selatan dalam penanganan perkara yang terkait dengan Pertamina. Mengenai perkara tindak pidana Narkoba yang perkaranya diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya ada inidikasi rekayasa dan penggunaan kekerasan oleh oknum Kepolisian. Meminta penjelasan Kapolri mengenai tindak lanjut penanganan perkara Narkoba di Pamulang dan Bakauheni, yang pernah dilakukan Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI. Meminta perhatian Kapolri untuk melakukan pengawasan ketat terkait banyaknya pengaduan dari masyarakat terhadap perilaku kriminalisasi kasus oleh oknum Polri. Adanya fenomena perkosaan-perkosaan (termasuk juga perkosaan berkelompok) di berbagai daerah yang melibatkan oknum anggota Polri. Polri dirasa kurang responsif dalam menangani isu gender seperti juga misalnya kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa Universitas Indonesia oleh 5
seorang Budayawan. Perlu adanya strategi konkrit dari Kapolri yang juga bersinggungan dengan masalah gender. Meminta penjelasan Kapolri mengenai proses mutasi perwira-perwira Polri. Meminta penjelasan Kapolri Terkait bentuk koordinasi dengan institusi lain seperti imigrasi atau dengan badan atau negara lain mengenai tindak pidana perdagangan orang. Meminta penjelasan Kapolri Terkait dengan mekanisme kerja Bareskrim terhadap permasalahan yang menyangkut dengan sms gelap kepada anggota DPR Komisi I beberapa waktu lalu. Meminta penjelasan Kapolri mengenai tindaklanjut penanganan kasus di Makassar khususnya kasus reklamasi lingkungan hidup yang juga mengandung kepemilikan hak yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Meminta Kapolri mempercepat penyelesaian peraturan mengenai kebijakan jilbab untuk Polwan sesegera mungkin diimplementasikan. Berapa jangka waktu yang ditargetkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Apakah dilakukan kebijakan yang bersifat antisipatif. Meminta Kapolri untuk memperhatikan kebutuhan Polri seperti kendaraan Baracuda yang perlu ditinjau kembali spek-spek dari kendaraan tersebut serta kebutuhan Polda Metro Jaya dalam pengadaan senjata api. Bahwa wacana dana untuk para saksi-saksi di Pemilu 2014 dapat diusulkan untuk dialihkan menjadi dana pengamanan pemilu yang dibutuhkan oleh Polri. Meminta Kapolri untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Bea Cukai dengan memperhatikan pemberitaan di sebuah majalah yang telah menyebutkan beberapa inisial dugaan keterlibatan anggota DPR. Penyebutan inisal harus segera diungkap oleh Polri dengan tujuan untuk menghindari fitnah terhadap anggota DPR. Meminta Kapolri untuk menindaklanjuti kasus tambang batubara yang terjadi di Kalimantan Timur dengan meminta keterangan dari Direskrim Polda Kalimantan Timur. Terkait dengan permasalahan TKI yang semakin meningkat, berkenaan dengan hal tersebut agar Polri menambahkan Polsek-polsek di daerah perbatasan, sehingga Polri dapat mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang. Dalam peristiwa kemanusiaan seperti bencana alam, Polri harus tetap memprioritaskan tugas-tugas kemasyarakatan yang terkait dengan bencana alam tersebut. Bahwa penggunaan anggaran di Polri dengan mekanisme Kredit Ekspor dapat menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Bagaimana Kapolri mengantisipasi hal tersebut. Meminta Kapolri untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program Operasi Mantab Brata. Kapan dimulai dan berakhirnya dari operasi tersebut. Peran Polri dalam UU tentang Penangan Konflik Sosial agar dijadikan pedoman dalam penanganan konflik sosial dan kaitannya pula dengan pengamanan Pemilu. Terkait dengan pembahasan RUU seperti RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP, meminta Kapolri dan jajarannya tetap melakukan pemantauan terhadap teknis di lapangan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembahasan RUU tersebut. Komisi III DPR RI agar mengupayakan anggaran tambahan pengamanan Pemilu 2014 untuk Polri. Oleh karena itu, perlunya koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan. 6
Bagaimana Polri bisa memenuhi personil dengan konsep satu desa satu polisi. Bahwa penggunaan anggaran untuk infrastruktur dalam strategi pengamanan Pemilu 2014 memerlukan langkah strategis untuk tetap akuntabel dan profesional. Selain itu agar Polda terus memantau di lapangan selama pra dan pelaksanaan Pemilu 2014. Meminta penjelasan Kapolri terkait banyaknya upaya untuk melemahkan atau mengkerdilkan insitusi Polri, baik melalui media maupun regulasi. Hal tersebut dikaitkan dengan tugas penguatan di bidang intelijen, penyelidikan, penyidikan, dan reserse, dengan tetap arah penegakan hukum yang jelas. Meminta Kapolri untuk meningkatkan fungsi intelijen dalam penanganan perkara, khususnya dalam penanganan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meminta Kapolri untuk meningkatkan kerjasama yang lebih bersinergi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kepolisian seperti kerjasama dengan Kompolnas. Meminta Kapolri untuk memperhatikan kesetaraan gender, yaitu dengan mewujudkan Polwan menjadi perwira tinggi dijajaran Polri. Meminta penjelasan Polri tentang operasi yang dilakukan Mabes Polri, di Polda dan Polres berkaitan dengan Anggaran program pencanangan pelopor keselamatan dalam berlalulintas dengan berseragam biru-biru. Bagaimana Kapolri menjelaskan hal tersebut terkait dengan netralitas dalam Pemilu 2014. Meminta Kapolri agar dalam penanganan tindak pidana terorisme beserta jaringannya, seminimal mungkin menghindari tindakan represif, dengan tujuan agar Polri dapat memutus kultur jaringan pelaku teroris-teroris lainnya. Terkait dengan permasalahan 2 (dua) Partai Lokal di Aceh yang saat ini sedang berselisih, meminta Polri dapat membantu dan menjernihkan permasalahan tersebut. Selanjutnya diharapkan komitmen Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu, agar Pemilu terlaksana dengan aman dan nyaman. Perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pengadaan sarana dan prasarana di jajaran Korlantas Polri seperti pengadaan yang terkait dengan TNKB, SIM, STNK, BPKB, dan lainnya. Diusulkan terhadap pengadaanpengadaaan sebagaimana hal tersebut diatas, dilakukan oleh badan tersendiri, sehingga menghindari citra koruptif di tubuh Polri. Perlunya evaluasi terhadap konsep negara hukum dan proses penegakan hukum yang lebih adil dan terbuka sehingga akan dapat terselesaikan secara mendasar. Misalnya mengenai penggeledahan terhadap lembaga seperti Mahkamah Agung atau gedung parlemen (DPR) yang dilakukan bersama dengan Brimob Polri bersenjata lengkap. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kapolri beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya. Jawaban lengkap Kapolri atas pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III dijawab secara tertulis oleh Kapolri dan jawaban tertulis tersebut selanjutnya untuk segera disampaikan kepada Komisi III DPR RI.
7
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut : 1. Komisi III DPR RI menyetujui realokasi anggaran Polri dari anggaran APBN 2014 untuk pengamanan Pemilu sehingga diharapkan Polri dapat berperan aktif mendukung terciptanya Pemilu yang luber, jurdil dan damai. 2. Komisi III DPR RI mendukung Polri dalam penuntasan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mendorong Polri agar membongkar secara tuntas jaringan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Rapat ditutup pukul 17.30 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA
DRS. AL MUZZAMIL YUSUF, M.Si.
8
