DESA

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/ DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil, bahagia dan sejahtera serta peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana dan pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, diperlukan peran serta masyarakat secara optimal dalam wadah institusi masyarakat bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/Desa.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1). MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/ DESA Pasal 1 Pedoman Teknis Pembentukan Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Biaya operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan / Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut di bebankan pada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; b. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 5 Maret 2015 BUPATI KARANGANYAR ttd JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 5 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ttd SAMSI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN/ DESA PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI KELURAHAN / DESA I. PENGERTIAN DAN NAMA 1. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana adalah kader-kader atau penggerak keluarga berencana yang berada di tingkat kelurahan kebawah, yang terdiri dari: a. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); b. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD); c. Paguyuban Keluarba Berencana (PKB). 2. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah Institusi Masyarakat di tingkat Kelurahan/ Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Kelurahan/ Desa. 3. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat Dukuh/ RW yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat RW/ Pedukuhan. 4. Paguyuban Keluarga Berencana (PKB) adalah wadah organisasi secara sukarela berperan aktif melaksanakan/ mengelola Program Keluarga Berencana yang berada di tingkat RT. II. TUJUAN Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan/ Desa tersebut bertujuan : 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana. 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan program Keluarga Berencana. III. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN 1. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan/ Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; b. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; bertindak sebagai mediator, dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat; c. melaksanakan pengumpulan data keluarga dibawah bimbingan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

2. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa berfungsi

sebagai berikut: a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana; b. melakukan kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dengan Instansi/ institusi terkait; c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana; sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi; d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan; e. mendorong Masyarakat terutama pasangan Usia Subur untuk Menjadi peserta KB dan menjaga Kelestarian dalam kesertaan ber-KB; f. menggalang masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Keluarga dalam Kelompok Kegiatan Bina- bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Lingkungan Keluarga); g. menggalang masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan Keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/ home industry; h. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan operasional program Keluarga Berencana. 3. Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana Kelurahan / Desa berperan sebagai berikut: a. memberi pertimbangan (advisory agency) kepada Lurah/ Kepala Desa dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program keluarga berencana sekaligus dalam pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera; b. mendukung (supporting agency), artinya institusi masyarakat merupakan tulang punggung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program KB baik berupa pemikiran maupun pendanaan; c. sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, penyelenggaraan operasional program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pelembagaan Pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS); d. sebagai mediator masyarakat/ Pasangan Usia Subur untuk memperoleh pelayanan KB yang baik dan berkualitas. IV. MEKANISME PEMBENTUKAN : 1. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Diusulkan dan dipertimbangkan oleh lurah/ Kepala Desa bersama Penyuluh KB/ PLKB dan Tokoh Masyarakat kepada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. 2. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Diusulkan dan dipertimbangkan oleh ketua RW/ Dukuh beserta tokoh masyarakat kepada lurah/ kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa. 3. PKB (Paguyuban Keluarga Berencana) Diusulkan dan dipertimbangkan oleh ketua RT bersama tokoh masyarakat, kepada lurah/ kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di Kelurahan/ Desa wajib membuat laporan secara berkala kepada kepala BP3AKB dengan tembusan kepada kepala desa/ lurah setempat sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan penyelenggaraan program keluarga berencana. VI. PERAN PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN Pemerintah Desa/ Kelurahan mempunyai peran sebagai berikut: 1. Memberikan usulan nama-nama calon kader Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana. 2. Menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam program Keluarga Berencana. BUPATI KARANGANYAR TELAH DIKOORDINASIKAN Pejabat Paraf 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala BP3AKB

ttd JULIYATMONO