KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN DISAMPAIKAN DALAM ACARA KICK OFF MEETING PENYUSUNAN RKP 2012 JAKARTA, 21 JANUARI 2011
1
• LATAR BELAKANG
2
• SEB 3 MENTERI
3
• MATERI SEB
4
• TINDAK LANJUT
(BAPPENAS,KEMENKEU, KEMENDAGRI)
2
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
3
1 2 3 4
• Meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Merumuskan standar tunjangan dan insentif bagi pejabat daerah • Menentukan jumlah pegawai daerah yang tepat • Pembangunan dan penyediaan infrastruktur
5
• Penentuan anggaran dekonsentrasi yang terkoordinasi dengan Gubernur
6
• Perhatikan aspirasi dan rekomendasi Gubernur dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, dan kebijakan ekspor dan impor
7
• Situasi makroekonomi, APBN, defisit, subsidi, dan lain-lain agar juga dipahami oleh Gubernur
8
• Pemberian asistensi tentang ketentuan pengadaan serta penggunaan anggaran
9
• Dilakukan monitoring dan evaluasi dan hasilnya disampaikan kepada publik
SEB 3 MENTERI
4
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
5
• Pada 18 November 2010, Bappenas-KemenkeuKemendagri menerbitkan SEB tentang Peningkatan Efektivitas Program dan Kegiatan K/L di Daerah Serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat. • Tujuan: – Mempertegas implementasi peraturan perundangan yang ada (PP 38/2007, PP 7/2008, PP 19/2010) – Memperkuat koordinasi K/L dan pemerintah provinsi. 6
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
7
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN • Memperhatikan pembagian urusan pusat-daerah • Koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri dalam rangka identifikasi kegiatan yang merupakan urusan daerah untuk pengalihan
PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB • Koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum Renja K/L • Pencantuman di Renja K/L dan membahas didalam Musrenbang • Pengalokasian dengan target kinerja untuk pencapaian prioritas nasional • Mencantumkan kegiatan, daerah/lokasi dan kebutuhan dalam basis jangka menengah • Tidak ada dana pendamping kecuali untuk Urusan Bersama • Penyampaian informasi/keputusan ke daerah yang tepat waktu termasuk petunjuk pelaksana • Mengevaluasi dan memperhatikan usulan dari Gubernur terkait dengan penyelenggaraan D, TP, UB 8
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB • Meminta K/L untuk berkoordinasi sebelum Renja K/L • Meminta Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dalam TP dan UB REKOMENDASI KEPADA K/L • Menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait ketaatan untuk berkoordinasi dari Kabupaten/Kota KEWAJIBAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN D, TP DAN UB • • • •
Sinkronisasi dan harmonisasi APBN-APBD Memberitahukan didalam pembahasan RAPBD Melaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di wilayahnya • Melaporkan hasil penyelenggaraan sesuai PP No. 39/2006 9
PENCANTUMAN KEGIATAN DI RKP • Bappenas akan mencantumkan kegiatan yang didanai D, TP dan UB pada Perpres RKP
PENGALIHAN • Bappenas, Kemenkeu, dan Kemendagri melakukan identifikasi bersama-sama dengan K/L dan memfasilitasi pengalihan
EVALUASI • Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri mengevaluasi penyelenggaraan D, TP dan UB di K/L untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L
10
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
11
1. Memastikan alokasi pada Belanja K/L mendanai urusan pemerintah pusat
2. Mengidentifikasikan kegiatan D/TP/UB – Kegiatan yang sudah urusan daerah dialihkan kepada transfer daerah secara bertahap
3. Merinci pagu K/L sampai dengan daerah/ lokasi
– Dapat dimulai dari pagu baseline jangka menengah yang telah ada *) Berkoordinasi dengan Gubernur, Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri sesuai pembagian tugas pada slide 8 - 10
12
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
13
