DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PEDOMAN

No. 010/BM/2009

Konstruksi dan Bangunan

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

PRAKATA

Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Nomor: 012/PW/04 yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan berisi tentang uraian kegiatan pembangunan jalan yang potensial menimbulkan dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan penerapannya dalam setiap kegiatan tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan. Pertimbangan perlunya dilakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan tersebut diantaranya karena: 1. Adanya perubahan dan pergantian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penyelenggaraan jalan. 2. Adanya perubahan dan pergantian, pedoman, prosedur dan manual yang terkait dengan penyelenggaraan jalan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan ini disampaikan terima kasih.

Jakarta,

2009

Direktur Jenderal Bina Marga

A. Hermanto Dardak

i


PENDAHULUAN

Dalam mengupayakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi azas pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Pedoman ini adalah hasil pemutakhiran dari Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan yang terdiri dari 4 (empat) pedoman yaitu: 1. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 2. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 3. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan 4. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan Tujuan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan adalah untuk memberikan petunjuk bagi pemrakarsa atau penyelenggara jalan dan semua pihak yang bertanggung jawab atau pihak terkait penyelenggaraan jalan dalam memenuhi azas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota, dalam mencegah dampak lingkungan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan. Lingkup dari pedoman ini menguraikan mengenai kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada: penyiapan dokumen lelang, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan mencakup penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap pelaksanaan pembangunan jalan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

ii


DAFTAR ISI Halaman Prakata ....................................................................................................... i Pendahuluan ................................................................................................ ii Daftar Isi .................................................................................................... iii Daftar Tabel ................................................................................................ v Daftar Gambar

v

Daftar Lampiran .......................................................................................... vi

1. RUANG LINGKUP ..................................................................................

1-90

2. ACUAN NORMATIF ................................................................................

1-90

3. ISTILAH DAN DEFINISI .........................................................................

3-90

4. PEMBANGUNAN JALAN DAN POTENSI DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP .......... .......................................................................................

4-90

4.1 Kegiatan Pembangunan Jalan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup .......................................................................... 4-90 4.2 Komponen Lingkungan Hidup yang Berpotensi Terkena Dampak Pembangunan Jalan ....................................................................... 10-90

5. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PEMBANGUNAN JALAN .......... ....................................................................................... 17-90 5.1 Penyusunan Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi Jalan........................................................... 17-90 5.2 Pengadaan Tanah ...........................................................................

19-90

5.3 Pelaksanaan Konstruksi Jalan...........................................................

20-90

5.4 Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan ............................................

38-90

5.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan di Daerah Sensitif

46-90

6. PELAKSANA . .......................................................................................

82-90

6.1 Pemrakarsa Pembangunan Jalan ......................................................

82-90

6.2 Instansi Terkait ............................................................................... 83-90


7. PEMBIAYAAN DAN KOORDINASI ............................................................ 84-90 7.1 Pembiayaan .................................................................................. 84-90 7.2 Koordinasi Pelaksanaan .................................................................. 86-90

8. DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ............................................................ 87-90 8.1

Penyiapan Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak yang Memuat Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup ............................................... 87-90

8.2

Kegiatan Pengadaan Tanah ............................................................. 87-90

8.3

Pelaksanaan Konstruksi Jalan, Pengoperasian Jalan dan Pemeliharaan Jalan .............................................................................................. 88-90

9. PENUTUP .............................................................................................. 88-90

-

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Potensi Dampak Terhadap Lingkungan Hidup .................................................................... 14-90

Tabel 2.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan ............................................................................ 40-90

Tabel 3.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan ............................................... 49-90

Tabel 4.

Potensi Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan ...................................................................... 51-90

Tabel 5.

Potensi Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Bencana Alam ........ 57-90

Tabel 6.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Cagar Budaya dan Arahan Pengelolaannya ...................................................... 61-90

Tabel 7.

Potensi Dampak Sosial Budaya Pembangunan Jalan di Daerah Komunitas rentan dan Arahan Pengelolaannya ........................... 64-90

Tabel 8.

Potensi Dampak Sosial Pembangunan Jalan Di Kawasan Komersial, Permukiman dan Arahan Pengelolaannya .................. 66-90

Tabel 9.

Prasarana Spesifik Kawasan Komersial/Permukiman dan Rujukan Perencanaan .............................................................. 71-90

Tabel 10.

Pengelolaan Dampak Spesifik Pembangunan Jalan di Kawasan Khusus ................................................................................... 73-90

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 9.1

Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pimpinan Proyek dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan .................... 90-90


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Klausul-Klausul Spesifikasi Pekerjaan Jalan yang Terkait dengan Penanganan Dampak Lingkungan Lampiran 2. Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Jalan Tahap Konstruksi a. Prosedur Penanganan Lalu Lintas b. Prosedur Penanganan Base Camp c. Prosedur Penanganan Stockpile d. Prosedur Penanganan Pengambilan Material di Quarry e. Prosedur Penanganan Limbah f. Prosedur Penanganan Erosi dan Sedimentasi g. Prosedur Penanganan Vegetasi h. Prosedur Penanganan Utilitas Lampiran 3. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Sensitif (Ringkasan) a. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan 1. Prosedur Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan 2. Manual Pelaksanaan Konstruksi Jalan di Kawasan Hutan 3. Manual Penanganan Dampak Pembangunan Jalan terhadap Flora dan Fauna di Kawasan Hutan b. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan - Manual Penanganan Dampak Pembangunan jalan Terhadap Sumber Daya Air c. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Rawan Bencana Alam d. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Cagar Budaya e. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Komunitas Rentan - Prosedur Konsultasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan f. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Komersial/Pemukiman dan Lahan Produktif - Manual Penanganan Dampak Pencemaran Udara dan Kebisingan Lalu Lintas g. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Khusus Lampiran 4. Prosedur Konsultasi Masyarakat (Ringkasan)



1. RUANG LINGKUP Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini memberikan petunjuk dan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang harus diacu pada pelaksanaan pembangunan jalan. Lingkup dari pedoman ini menguraikan mengenai kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada: penyiapan dokumen lelang, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Di samping itu juga membahas mengenai pelaksana, biaya dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah bertanggung jawab dan terkait dalam penyelenggaraan provinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kota, memperlancar tugasnya dalam mengantisipasi dan diakibatkan pembangunan jalan.

satu acuan bagi pihak yang jalan, baik di tingkat pusat, guna mempermudah dan menangani dampak yang

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar kinerja dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang jalan dapat ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. ACUAN NORMATIF Acuan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan antara lain adalah: •

Undang-Undang -

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Perkereta Apian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1-90


• Peraturan Pemerintah -

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

• Peraturan Presiden -

•

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri -

-

-

-

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

• Pedoman -

Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (011/PW/04) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (012/PW/04) Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (013/PW/04)

2-90

Jalan (08/BM/05) Hidup Bidang Jalan Hidup

Bidang

Jalan

Hidup

Bidang

Jalan


3. ISTILAH DAN DEFINISI 3.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 3.2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. 3.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Berbagai tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL 3.6. Masyarakat Terkena Dampak Masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian. 3.7. Penduduk Terkena Proyek (PTP) Penduduk yang sebagian atau seluruh tanah, bangunan, tanaman dan asset lain miliknya, atau tanah dan bangunan yang dipergunakannya akan dipakai untuk keperluan proyek pembangunan jalan. 3.8 Masyarakat Pemerhati Lingkungan Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha/kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. 3.9 Pelaksanaan Konstruksi Jalan Kegiatan fisik pekerjaan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan. 3.10. Pengoperasian Jalan Kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.

3-90


3.11. Pemeliharaan Jalan Penanganan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi. 3.12 Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan Pedoman yang memuat prosedur pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pada tahap pelaksanaan konstruksi jalan.

4. PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN HIDUP 4.1

DAN

POTENSI

DAMPAK

TERHADAP

Kegiatan Pembangunan Jalan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan Hidup

Sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi, pemrakarsa pembangunan jalan menyiapkan dokumen lelang dan dokumen kontrak pekerjaan konstruksi jalan. Dokumen lelang dan dokumen kontrak disiapkan dalam rangka menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan konstruksi jalan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan konstruksi jalan. Dokumen lelang dan dokumen kontrak perlu memuat gambar-gambar dan desain teknis sebagai hasil penjabaran RKL-RPL atau UKL-UPL. Dokumen lelang dan dokumen kontrak yang memuat aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu disiapkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila penjabaran RKL-RPL atau UKL-UPL tidak dimasukkan dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak, maka akan berpotensi terhambatnya atau terabaikannya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada saat pekerjaan konstruksi. Komponen kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berdasarkan jenis kegiatan adalah sebagai berikut: 4.1.1 Pengadaan Tanah Pengadaan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan tanah dalam rangka pembangunan jalan dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kegiatan pengadaan tanah berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkena pembebasan tanah, antara lain hilangnya aset, hilangnya mata pencaharian, terganggunya kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat, terjadinya keresahan masyarakat dan dapat mengganggu kamtibmas.

4-90


Pengadaan tanah dilaksanakan mengacu pada Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dan perlu dilakukan secara tuntas sebelum pekerjaan konstruksi jalan dimulai agar tidak terjadi kendala pada pelaksanaan konstruksi. 4.1.2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan Potensi dampak yang ditimbulkan saat pelaksanaan konstruksi jalan mencakup kegiatan yang berlokasi di daerah yang tergolong bukan sensitif dan di daerah sensitif. Karena karakteristiknya yang khas/spesifik, maka dampak negatif yang akan timbul oleh suatu kegiatan di daerah sensitif potensinya lebih besar dibandingkan di daerah bukan sensitif. Bila kegiatan pembangunan jalan melalui daerah sensitif, maka harus memenuhi ketentuan perizinan yang diatur oleh pemerintah daerah menurut kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.1.2.1 Persiapan Pekerjaan Konstruksi Jalan 1) Mobilisasi Tenaga Kerja Kegiatan mobilisasi tenaga kerja mencakup pengadaan tenaga kerja oleh kontraktor pelaksana proyek. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan proyek dengan berbagai kualifikasi keahlian dan atau keterampilan maka pemrakarsa dan atau kontraktor memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat setempat yang ada di lokasi proyek maupun dari luar lokasi proyek. Penerimaan tenaga kerja berpotensi menimbulkan dampak terjadinya kecemburuan sosial dan keresahan masyarakat. Di samping itu juga berpotensi terjadinya penyebaran penyakit menular antara lain HIV/AIDS, hepatitis, penyakit genitalis terhadap masyarakat setempat akibat interaksi sosial. 2) Mobilisasi Peralatan Berat Kegiatan mobilisasi peralatan berat mencakup pengadaan peralatan berat yang akan dipakai untuk pelaksanaan proyek, diantaranya: bulldozer, exacavator, wheel

loader, dump truck, vibrator roller, truck mixer, dan lain-lain. Termasuk dalam mobilisasi peralatan berat adalah kegiatan demobilisasi peralatan berat setelah pelaksanaan proyek selesai. Potensi dampak lingkungan yang terjadi adalah kerusakan jalan dan terganggunya lalu lintas. 3) Pembangunan Jalan Masuk atau Jalan Akses Pembangunan jalan masuk atau jalan akses diperlukan untuk mobilisasi peralatan dan kendaraan masuk ke lokasi proyek. Pembangunan jalan akses ini dapat berupa pembuatan jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang ada, sehingga dapat dilalui oleh peralatan dan kendaraan proyek. Dampak lingkungan yang potensial terjadi adalah pencemaran udara (sebaran debu), meningkatnya kebisingan dan terganggunya lalu lintas. 4) Pembangunan Base Camp Pembangunan base camp untuk menunjang kegiatan pelaksanaan konstruksi jalan umumnya dibangun di sekitar lokasi proyek. Pembangunan base camp mencakup kantor proyek, gudang material, bengkel, stone crusher, batching plan, stockpile, penyimpanan peralatan berat dan barak untuk pekerja.

5-90


Potensi dampak lingkungan akibat pembangunan base camp antara lain berubahnya penggunaan lahan, pencemaran udara (sebaran debu) dan meningkatnya kebisingan. 4.1.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan a.

Di Lokasi Tapak Proyek 1) Pembersihan Lahan Pekerjaan pembersihan lahan merupakan tahap awal pelaksanaan konstruksi jalan yang mencakup pembersihan vegetasi (semak belukar, perdu dan pohonpohon), bangunan, saluran dan utilitas (jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih/air minum, jaringan gas, jaringan bahan bakar minyak dan gas) dan penanganan sisa pembersihan lahan. Peralatan yang digunakan adalah alat manual (antara lain gergaji, kapak, sabit dan lainlain) dan peralatan mekanik (chain saw dan buldozer) untuk pembersihan lahan yang relatif luas. Potensi dampak akibat pembersihan lahan adalah hilangnya vegetasi, rusak dan atau terganggunya utilitas umum, pencemaran udara, meningkatnya kebisingan dan pencemaran kualitas air permukaan. Dampak lanjut dari terganggunya atau rusaknya utilitas umum adalah terganggunya kegiatan sosial ekonomi masyarakat pengguna utilitas umum. 2) Pekerjaan Tanah Pekerjaan tanah mencakup pengupasan tanah atas (top soil), penggalian dan penimbunan tanah. Pengupasan tanah atas dilakukan sebelum pekerjaan galian dan timbunan yaitu dengan cara memindahkan atau menyingkirkan lapisan tanah atas yang subur biasanya dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman pada pekerjaan lansekap. Penggalian dan penimbunan dimaksudkan untuk mengurangi atau menambah tanah atau batuan dari elevasi tanah asli, sehingga mencapai tanah dasar yang direncanakan. Peralatan yang digunakan dalam pekerjaan tanah antara lain: bulldozer, loader, penggilas, motor grader, scraper, dump truck dan excavator. Pada kondisi lahan berbatu biasanya dilakukan peledakan untuk selanjutnya memudahkan dalam perataan (grading). Potensi dampak lingkungan pada pekerjaan tanah adalah pencemaran udara (debu), meningkatnya kebisingan, pencemaran air permukaan dan air tanah, terganggunya stabilitas lereng (longsor dan erosi), perubahan bentang alam dan terganggunya situs atau cagar budaya. 3) Pekerjaan Drainase Pembuatan saluran drainase bertujuan untuk menyalurkan air dari badan jalan ke pembuangan. Saluran drainase terletak pada tepi jalan (side drain), memotong jalan (cross drain) dan median jalan (median drain) dengan jenis bangunannya berupa parit dan gorong-gorong (box culvert dan pipe culvert). Peralatan yang digunakan antara lain adalah peralatan manual yaitu pacul, sekop dan peralatan mekanis yaitu excavator. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan drainase dibuatkan saluran sementara untuk mengalirkan air yang ada di sekitar lokasi proyek, untuk mencegah terjadinya genangan atau banjir. Pekerjaan galian saluran dilakukan dengan 6-90


excavator dan tenaga manusia, kemudian tanah galian pekerjaan ini diangkut dengan dump truck untuk ditempatkan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Potensi dampak lingkungan akibat pekerjaan drainase adalah terganggunya pola aliran permukaan alami, pencemaran kualitas air permukaan dan gangguan lalu lintas. 4) Pekerjaan Badan Jalan Pekerjaan konstruksi badan jalan dan lapis perkerasan dengan jenis dan ketebalan yang disesuaikan dengan rencana dapat berupa: a) b) c) d)

Lapis atas permukaan; Lapis pondasi atas; Lapis pondasi bawah; Tanah dasar.

Pekerjaan pondasi mencakup penghamparan material, pencampuran, penataan dan pemadatan material. Peralatan yang digunakan antara lain alat penghampar, alat perata dan alat pemadat material. Potensi dampak lingkungan akibat pekerjaan konstruksi badan jalan adalah pencemaran udara (debu), meningkatnya kebisingan dan terganggunya lalu lintas. 5) Pekerjaan Jembatan Pekerjaan jembatan mencakup pembuatan bangunan bawah/pondasi (antara lain yaitu tiang pancang, abutment, poer, pilar, oprit) dan bangunan atas/rangka baja atau beton termasuk lantai jembatan. Pemancangan tiang pancang umumnya menggunakan bor (bor pile) atau paku bumi (pile hummer). Bor pile umumnya digunakan atas pertimbangan kondisi tanah dan kondisi lingkungan di sekitarnya yang relatif dekat dengan bangunan rumah, dan utilitas umum. Pile hummer umumnya digunakan berdasarkan pertimbangan kondisi lapisan tanah dan kondisi eksisting kegiatan sekitarnya yang relatif jauh dari bangunan rumah dan utilitas umum, sehingga dapat terhindar dari gangguan getaran yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap bangunan dan utilitas umum. Potensi dampak lingkungan pada pekerjaan jembatan adalah meningkatnya kebisingan, meningkatnya getaran, terganggunya lalu-lintas dan pencemaran kualitas air permukaan. 6) Penghijauan dan Pertamanan Penghijauan dan pertamanan mencakup pemasangan gembalan rumput, penanaman tanaman berupa semak, perdu dan pohon di tepi jalan dan median jalan serta pulau jalan. Jenis tanaman yang ditanam harus memenuhi kriteria manfaatnya dan pertimbangan keselamatan pengguna jalan. Tujuan penghijauan ini adalah untuk mengurangi pencemaran udara, mengurangi tingkat kebisingan, mencegah erosi dan longsor serta fungsi estetika. Potensi dampak positif lingkungan pada penghijauan dan pertamanan adalah mencegah dan mengurangi longsor dan erosi, mengurangi kebisingan, mengurangi pencemaran udara, meningkatkan estetika lingkungan dan kenyamanan para pemakai jalan. 7-90


7) Pemasangan Perlengkapan Jalan Pemasangan perlengkapan jalan antara lain adalan pemasangan pagar, guard rail, trotoir, rambu lalu lintas, penerangan jalan dan marka jalan. Tujuannya adalah untuk melancarkan lalu lintas dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini adalah arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan yang dapat terganggu. Potensi dampak lingkungan akibat pekerjaan ini adalah terganggunya lalulintas dan kecelakaan lalu lintas. 8) Pembuangan Material Sisa Pembersihan Lahan dan Sisa Pekerjaan Konstruksi Material sisa pembersihan lahan yang berupa vegetasi (semak belukar dan pohon), puing-puing sisa bangunan yang telah dibongkar ditangani dengan cara dibuang atau ditempatkan sesuai ketentuan atau memanfaatkan material sisa yang masih bisa dimanfaatkan. Demikian juga halnya terhadap material sisa pekerjaan konstruksi antara lain kayu, kerikil, batu, material timbun, aspal, pasir, baja dan lain-lain dapat dimanfaatkan kembali (re use) atau tidak dibuang. Potensi dampak dari material sisa tersebut bila tidak ditangani, maka akan menimbulkan genangan air dan menurunnya estetika lingkungan serta terganggunya kenyamanan masyarakat. b. Di Lokasi Quarry dan Jalur Pengangkutan Material 1) Pengambilan Material Bangunan dari Quarry Pengambilan material bangunan yaitu tanah, agregat (pasir dan batu) dari lokasi quarry atau borrow area yang ditangani proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya tidak membahayakan kestabilan lereng yang terbentuk, tidak mencemari badan air yang berada di hilirnya, serta melakukan reklamasi setelah kegiatan selesai. Lokasi quarry dan borrow area bisa berada di sungai, darat atau bukit. Peralatan yang digunakan untuk pengambilan material ini antara lain exavator, peralatan manual atau menggunakan bahan peledak. Potensi dampak lingkungan akibat pengambilan material di sungai adalah degradasi dasar sungai, pencemaran kualitas air sungai dan terganggunya biota air serta longsor tebing sungai. Bila pengambilan material dari bukit atau gunung maka potensi dampaknya adalah perubahan bentang lahan, erosi dan longsor. Sedangkan bila pengambilan material di daratan maka dapat menimbulkan dampak perubahan bentang alam, terbentuknya lubang-lubang besar, longsor dan genangan air. 2) Pengangkutan Material Bangunan Pengangkutan material bangunan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi jalan umumnya diangkut menggunakan truk dari sumbernya ke lokasi proyek melalui jalan akses dan/atau jalan umum. Potensi dampak akibat kegiatan ini adalah terganggunya lalu-lintas, pencemaran udara (debu), meningkatnya kebisingan dan terganggunya kenyamanan masyarakat. 8-90


c. Di Lokasi Base Camp -

Pengoperasian Base Camp Di dalam base camp terdapat kegiatan kantor kontraktor, gudang, bengkel, batching plant, stone crusher, stockpile dan mungkin pembuatan beton pracetak, penyimpanan peralatan berat, dan barak tempat istirahat tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan konstruksi jalan.

Base camp juga dilengkapi dengan bangunan sanitasi antara lain tempat sampah, jamban (MCK) dengan spesifikasi yang mengacu kepada standar yang ada mengenai kapasitas, sistem penyediaan air bersih, bahan bangunan, konstruksi, plumbing (air bersih, air kotor, drainase). Kegiatan karyawan kantor di base camp umumnya menghasilkan limbah domestik berupa sampah padat, cair dan tinja, hasil pencucian peralatan dan kendaraan proyek dan ceceran sisa pelumas. Pada pengoperasian base camp juga umumnya dilakukan pengaturan lalu lintas di sekitarnya, karena banyaknya kendaraan dan peralatan proyek yang keluar masuk ke base camp, di antaranya dengan rambu-rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas dan petugas pengatur lalu lintas. Potensi dampak pengoperasian base camp terhadap lingkungan adalah pencemaran udara, meningkatnya kebisingan, pencemaran air, pencemaran tanah dan menurunnya estetika. 4.1.3 Pengoperasian Jalan dan Pemeliharaan Jalan Pengoperasian jalan dan pemeliharaan jalan yang telah selesai tahap konstruksinya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. a. Pengoperasian Jalan Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Pengoperasian jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal jalan. Pada awal pengoperasian jalan, frekuensi lalu lintas di jalan masih belum terlalu padat tetapi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan daerah sekitar, volume kendaraan makin meningkat, yang akan mempengaruhi pelayanan jalan . Pertumbuhan lalu lintas yang meningkat akan berpotensi menimbulkan peningkatan pencemaran kualitas udara (debu, partikel, CO2, SO2, NO2, CO, HC) dan meningkatnya kebisingan serta meningkatnya getaran akibat kendaraan bermotor. Dampak lain adalah terhadap mobilitas penduduk, perubahan penggunaan lahan dan kegiatan informal di sekitar RUMIJA menimbulkan pengurangan atau gangguan kapasitas jalan (side friction) yang berpotensi mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. b. Pemeliharaan Jalan Setelah dioperasikan beberapa waktu, jalan akan mengalami kerusakan dengan demikian perlu dilakukan upaya pemeliharaan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Kegiatan pemeliharaan pada umumnya ditujukan untuk mencegah setiap kerusakan lebih lanjut sehingga fungsi pelayanan jalan tidak menurun. Kegiatan pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan. 9-90


Potensi dampak akibat pemeliharaan jalan adalah terjadinya gangguan lalu-lintas, kecelakaan lalu lintas dan berkurangnya kenyamanan pengguna jalan. 4.2 Komponen Lingkungan Pembangunan Jalan

Hidup

yang

Berpotensi

Terkena

Dampak

Komponen lingkungan hidup yang berpotensi dapat terkena dampak akibat kegiatan pembangunan jalan yaitu komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat. 4.2.1

Komponen Fisik Kimia

a. Kualitas udara Kualitas udara yang dimaksud adalah kualitas udara ambien yaitu udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Kualitas udara yang dimaksud dalam pedoman ini mencakup parameter gas, partikel dan debu. -

Parameter gas mencakup Sulfur Dioxida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), Hidrokarbon (HC) dalam µg/Nm3. Parameter partikulat mencakup Partikulat Matter (PM10) < 10 µm dan Partikulat Matter (PM2.5) < 2.5 µm. Parameter debu (µg Nm3).

Parameter-paremeter tersebut di atas adalah komponen unsur yang akan terpengaruh/terkena dampak langsung akibat kegiatan pembangunan jalan. Kadar unsur-unsur tersebut akan meningkat jika dalam pelaksanaan pembangunan jalan tidak diikuti upaya pengelolaan dampak. Kualitas udara dapat terganggu oleh sumber pencemar antara lain mesin yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang penyebarannya berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (antara lain generator set, mesin pemecah batu/ stone crusher dan lain-lain). Dampak lanjut dari terganggunya kualitas udara terhadap kesehatan dan kenyamanan manusia antara lain: - Debu - SO2 - CO

- NO2 - HC

: menyebabkan iritasi kulit, iritasi mata, sesak nafas, bronchitis dan fibriosis paru-paru. : menyebabkan bau yang tidak enak, konjungtiva mata, pusing, mual, batuk dan oedema paru-paru. : mengurangi kandungan O2 dalam darah, sehingga menimbulkan nafas pendek, sakit kepala, pusing, melemahnya daya penglihatan dan pendengaran. : mengganggu sistem pernafasan. : menyebabkan leukemia dan kanker.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 19991 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan antara lain: setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara dan biaya 1 Apabila ada Peraturan Gubernur setempat tentang baku mutu yang lebih ketat nilainya,maka yang dipakai sebagai acuan adalah baku mutu dengan nilai yang lebih ketat tersebut.

10-90


pemulihannya atau diancam dengan pidana. Tindakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara tersebut diatur dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman tersebut. Apabila akibat pencemaran udara tersebut ada pihak-pihak yang dirugikan maka penanggung jawab kegiatan wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tata cara penetapan besarnya ganti rugi dan cara pembayarannya ditetapkan oleh menteri. b. Kebisingan Kebisingan yang dimaksud adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan manusia. Tingkat kebisingan dinyatakan dalam satuan desibel (Db(A)). Kegiatan yang dapat menimbulkan kebisingan antara lain pengoperasian kendaraan dan peralatan. Dampak dari kebisingan adalah terganggunya kesehatan dan kenyamanan antara lain: gangguan pendengaran, gangguan percakapan, gangguan tidur, gangguan psikologis, gangguan produktivitas kerja dan gangguan emosional. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep 48/MENLH/ XI/19961 tentang Baku Tingkat Kebisingan menjelaskan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan wajib mentaati baku tingkat kebisingan, memasang alat pencegah kebisingan dan melaporkan hasil pemantauan tingkat kebisingan. c. Getaran Getaran yang dimaksud adalah getaran mekanik yang ditimbulkan oleh peralatan kegiatan. Getaran dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan kenyamanan dan gangguan keutuhan bangunan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep 49/MENLH/XI/19961 menjelaskan antara lain bahwa setiap penanggung jawab kegiatan wajib mentaati baku tingkat getaran, memasang alat pencegah getaran dan melaporkan hasil pemantauan tingkat getaran. d. Kualitas air Kualitas air yang dimaksud adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Parameter kualitas air berdasarkan kelas yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 20011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mencakup parameter fisik, kimia organik, mikrobiologi, radioaktivitas dan kimia organik. Parameter kualitas air yang terkait dengan kegiatan pembangunan jalan antara lain adalah parameter fisik (residu terlarut, residu tersuspensi), kimia organik (Ph, BOD, DO, NO3, NH3), mikrobiologi (coliform dan coli tinja), kimia organik (minyak dan lemak, detergen) dan parameter lain yang relevan. Pencemaran air dapat terjadi di sungai, danau, rawa, di laut akibat pekerjaan konstruksi jalan, pengambilan material bangunan dan pengoperasian base camp.

1

Apabila ada Peraturan Gubernur setempat tentang baku mutu yang lebih ketat nilainya,maka yang dipakai sebagai acuan adalah baku mutu dengan nilai yang lebih ketat tersebut.

11-90


Dampak lanjut pencemaran kualitas air antara lain gangguan kehidupan biota air dan terhadap penduduk yang menggunakan perairan dalam kehidupannya. e. Tanah Tanah yang dimaksud adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan atas bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik yang mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia. Kerusakan tanah atau pencemaran tanah terjadi bila suatu kegiatan menimbulkan perubahan sifat dasar tanah yang melampaui baku kerusakan tanah. Parameter tanah mencakup ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi, berat isi, porositas total, derajat pelulusan air, Ph, daya hantar listrik (DHL), redoks dan jumlah mikroba serta jumlah erosi. Pembangunan jalan yang berpotensi dapat merusak atau mencemari tanah adalah pembersihan tanah, pekerjaan tanah dan pengoperasian base camp. f. Lahan Lahan yang dimaksud adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya mencakup semua sifat biosfer, atmosfer, tanah, geologi, topografi, hidrologi, populasi flora, fauna dan hasil kegiatan manusia. Pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terjadinya perubahan penggunaan lahan adalah pengadaan lahan, pekerjaan tanah, pembangunan base camp, pengambilan material dan pengoperasian jalan. 4.2.2

Komponen Biologi

Komponen biologi yang dimaksud dalam pedoman ini mencakup flora dan fauna yang ada di dalam lokasi dan sekitar lokasi pembangunan jalan. a. Flora Flora yang dimaksud adalah tumbuhan dan tanaman yang hidup pada suatu ekosistem, di antaranya hutan, sungai, pantai, rawa, mangrove, perkebunan, sawah, pekarangan dan lainnya. Parameter flora mencakup keberadaan jenis, status keberadaan jenis, kelimpahan (populasi), fungsi dan habitat. -

-

Status keberadaan jenis yang dimaksud adalah status dari jenis tumbuhan atau tanaman tergolong langka, dilindungi undang-undang atau endemik. Manfaat atau fungsi mencakup fungsi ekologis, ekonomis dan estetis. Kelimpahan atau jumlah jenis (populasi) yang dimaksud adalah perkiraan jumlah jenis yang ada berdasarkan hasil penghitungan menggunakan metode ilmiah yang lazim melalui observasi atau berdasarkan informasi yang telah ada dari data sekunder. Habitat yang dimaksud adalah tempat hidup tumbuhan termasuk melangsungkan daur hidupnya.

b. Fauna Fauna yang dimaksud adalah hewan atau satwa yang tergolong liar (tidak di budidaya) dan satwa budidaya:

12-90


-

-

c.

Status keberadaan jenis yang dimaksud adalah status jenis satwa yang ada pada suatu daerah antara lain langka, dilindungi undang-undang atau endemik. Manfaat atau fungsi mencakup fungsi sebagai satwa mempunyai nilai ekologis, ekonomi dan estetis. Kelimpahan atau jumlah jenis (populasi) yang dimaksud adalah perkiraan jumlah jenis yang ada berdasarkan hasil penghitungan menggunakan metode ilmiah yang lazim melalui survai observasi atau informasi data sekunder. Habitat yang dimaksud adalah tempat hidup satwa termasuk melangsungkan daur hidupnya.

Biota Air Biota air yang dimaksud adalah organisme (makhluk hidup) yang hidup di air baik di dalam air (submerged), di dasar (benthic) atau di permukaan air (emerged) yang termasuk flora maupun fauna. Komponen biota air yang mencakup plankton, nekton dan benthos. -

-

-

-

-

-

4.2.3

Plankton adalah organisme air yang hidup melayang di dalam atau permukaan air baik hewan atau tumbuhan yang mempunyai ukuran mikroskopis atau dapat dilihat langsung. Plankton berperan dalam keseimbangan ekosistem perairan antara lain dalam rantai makanan (food web). Benthos adalah organisme air yang hidup di dasar perairan (media dasar perairan) baik hewan atau tumbuhan yang berukuran mikroskopis atau dapat dilihat langsung. Benthos berperan dalam keseimbangan ekosistem perairan antara lain dalam rantai makanan. Nekton adalah organisme air yang hidup melayang dan aktif di dalam air. Pada pedoman ini yang termasuk nekton adalah difokuskan pada perikanan. Nekton berperan dalam keseimbangan ekosistem perairan antara lain dalam rantai makanan. Kelimpahan biota air yang dimaksud adalah perkiraan jumlah jenis (populasi) yang dapat dihitung berdasarkan hasil perhitungan dengan mengambil cuplikan (sampel) maupun informasi data sekunder menggunakan metode yang lazim. Status keberadaan jenis yang dimaksud adalah status jenis yang ada pada daerah tertentu yang tergolong langka, dilindungi undang-undang atau endemik. Manfaat atau fungsi dari biota air mencakup fungsi ekologis, ekonomis atau estetis. Habitat yang dimaksud adalah tempat biota air hidup termasuk melangsungkan daur hidupnya. Komponen Sosial Ekonomi Budaya

a. Keresahan masyarakat Keresahan masyarakat yang dimaksud adalah perasaan resah yang timbul karena khawatir sehingga menimbulkan tidak tenang, tidak nyaman, tertekan dan gelisah yang terjadi pada orang atau sekelompok orang (penduduk). b. Kecemburuan sosial Kecemburuan sosial yang dimaksud adalah perasaan yang timbul pada orang atau sekelompok orang yang merasa hak-haknya tidak diperoleh atau berkurang dan beranggapan hak tersebut diambil oleh orang lain atau sekelompok orang lain. 13-90


c.

Utilitas Umum Utilitas yang dimaksud adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam utilitas adalah jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar minyak, jaringan sanitasi dan lain-lain.

d. Mata pencaharian Mata pencaharian adalah kegiatan pokok untuk menopang kehidupan seseorang atau keluarga. e. Aset Aset yang dimaksud adalah lahan, bangunan, tanaman dan benda-benda yang terkait dengan tanah yang mempunyai nilai finansial atau sosial. f.

Kegiatan sosial ekonomi budaya Kegiatan sosial ekonomi budaya yang dimaksud adalah kegiatan orang atau sekelompok orang yang terkait dengan aspek sosial ekonomi budaya.

g. Lalu lintas Lalu lintas yang dimaksud adalah lalu lintas kendaraan pada suatu ruas jalan. h. Mobilitas Mobilitas yang dimaksud adalah pergerakan atau mobilitas orang atau sekelompok orang sesaat atau rutin pada suatu tempat ke tempat lain. 4.2.4 Kesehatan Masyarakat a.

Kesehatan Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi organorgan tubuh yang mencakup sistem pernafasan (respirasi), sistem peredaran darah (transportasi), sistem pencernaan (digestiva), sistem syaraf (neuron), sistem hormonal dan sistem lainnya.

b. Kenyamanan Kenyamanan yang dimaksud adalah keadaan lingkungan dari orang atau kelompok orang yang dapat menimbulkan rasa tenang, aman, sehat sehingga dapat melakukan kegiatan setiap saat dengan sebaik-baiknya tanpa merasa khawatir. Komponen kegiatan pembangunan jalan dan potensi dampak lingkungan digambarkan secara singkat pada Tabel 1. Tabel 1: Kegiatan Pembangunan Jalan dan Potensi Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan A.

Pengadaan Tanah

Potensi Dampak Lingkungan a. b. c. d.

14-90

Keresahan masyarakat; Hilangnya aset; Hilangnya mata pencaharian; Terganggunya kegiatan sosial ekonomi budaya.


Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan B.

Potensi Dampak Lingkungan

Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Persiapan Pekerjaan Konstruksi 1. Mobilisasi tenaga kerja

a. Kecemburuan sosial; b. Peningkatan kesempatan kerja (dampak positif); c. Potensi penyebaran penyakit menular antara lain: HIV/AID, hepatitis, dan lain-lain.

2. Mobilisasi peralatan berat

a. Kerusakan jalan; b. Terganggunya lalu lintas.

3. Pembuatan jalan masuk/akses

a. Pencemaran udara (debu); b. Meningkatnya kebisingan; c. Terganggunya lalu lintas.

4. Pembangunan base camp

a. Berubahnya penggunaan lahan; b. Pencemaran udara (debu); c. Meningkatnya kebisingan.

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi a. Di lokasi proyek 1. Pembersihan lahan

a. b. c. d. e.

2. Pekerjaan tanah

a. Pencemaran udara (debu); b. Meningkatnya kebisingan; c. Terganggunya stabilitas lereng, longsor dan erosi; d. Pencemaran air permukaan dan air tanah; e. Terganggunya pola aliran air tanah dan air permukaan; f. Perubahan bentang alam atau lansekap.

3. Pekerjaan drainase

a. Terganggunya aliran air permukaan dan pencemaran kualitas air; b. Terganggunya lalu lintas; c. Terganggunya aksesibilitas.

4. Pekerjaan badan jalan

a. Pencemaran udara (debu); b. Meningkatnya kebisingan; c. Terganggunya lalu lintas. 15-90

Hilangnya vegetasi; Pencemaran udara (debu); Meningkatnya kebisingan; Terjadinya longsor dan erosi; Kerusakan atau terganggunya utilitas umum jaringan listrik, telekomunikasi, air minum/bersih, gas, bahan bakar minyak (BBM) dan gas (BBG).


Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan


5. Pekerjaan jembatan

a. b. c. d.

Meningkatnya kebisingan; Meningkatnya getaran; Terganggunya lalu lintas; Pencemaran kualitas air sungai.

6. Penghijauan dan pertamanan

a. Mengurangi longsor dan erosi; b. Peningkatan estetika; c. Menurunkan pencemaran udara (debu, CO, SO2, NO2, HC).

7. Pemasangan perlengkapan jalan

- Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

8. Pembuangan sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi

a. Terganggunya aliran permukaan; b. Menurunnya estetika; c. Terganggunya kenyamanan masyarakat; d. Pencemaran tanah.

b. Di lokasi Quarry dan jalur pengangkutan material 1. Pengambilan material 1.1. Pengambilan material di quarry a. Pencemaran udara (debu); b. Meningkatnya kebisingan; (di darat/di bukit atau c. Terjadinya lubang dan genangan; gunung) d. Terganggunya aliran air permukaan; e. Longsor dan erosi. 1. 2.Pengambilan material bangunan di quarry (di sungai)

a. Degradasi sungai yang dapat mengganggu stabilitas bangunan sungai; b. Pencemaran air sungai; c. Terganggunya biota air.

2. Pengangkutan material bangunan

a. Pencemaran udara (debu, CO, SO2, NO2, HC); b. Meningkatnya kebisingan; c. Kerusakan jalan; d. Terganggunya lalu lintas; e. Terganggunya kenyamanan masyarakat.

c. Di lokasi Base camp 1. Pengoperasian base camp (barak pekerja, kantor, stockpile, bengkel, gudang, stone crusher dan AMP)

16-90

a. b. c. d. e. f.

Pencemaran udara (debu); Meningkatnya kebisingan; Pencemaran air permukaan ; Pencemaran tanah ; Terganggunya lalu lintas ; Kondisi kamtibmas.


Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan C.

Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan 1. Pengoperasian jalan

2. Pemeliharaan jalan


a. Pencemaran udara (debu/partikel, CO2, SO2, NO2, CO, HC); b. Meningkatnya kebisingan; c. Meningkatnya getaran; d. Kecelakaan lalu lintas; e. Perubahan penggunaan lahan yang tak terkendali di RUMIJA (side friction); f. Meningkatnya mobilitas penduduk; g. Terganggunya jalur perlintasan/mobilitas satwa dilindungi; h. Potensi genangan atau banjir. -

Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

5.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN JALAN

LINGKUNGAN

HIDUP

PADA

5.1

Penyusunan Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Kerja Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Dokumen lelang pekerjaan jalan adalah untuk pelaksanaan konstruksi jalan. Dokumen lelang disiapkan oleh penyelenggara jalan atau penanggung jawab pembangunan jalan dalam rangka mengundang penyedia jasa konstruksi jalan (kontraktor pelaksana konstruksi jalan) untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan. Apabila pihak penanggung jawab atau penyelenggara jalan telah menentukan penyedia jasa konstruksi (kontraktor pelaksana konstruksi jalan), maka dibuat kesepakatan kerja yang dituangkan dalam dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan konstruksi jalan. Tujuan dari penyiapan dokumen lelang dan kontrak kerja yang memuat aspek pengelolaan lingkungan adalah agar pihak kontraktor pelaksana konstruksi jalan atau penyedia jasa konstruksi menjamin pelaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada saat pekerjaan konstruksi jalan. Tahapan ini perlu mendapat perhatian khusus karena pada umumnya belum dilaksanakan dengan baik, dan menyebabkan biaya pengelolaan dampak lingkungan belum diakomodasi dalam dokumen kontrak sehingga menjadi salah satu titik lemah pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan bidang jalan. Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilaksanakan antara lain adalah: a. Penyusunan dokumen lelang pekerjaan konstruksi jalan yang mencantumkan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup sesuai yang diuraikan dalam RKL-RPL atau UKL-UPL dan telah dijabarkan dalam gambar kerja dan spesifikasi teknis atau desain teknis; 17-90


b. Penyusunan dokumen kontrak kerja pelaksanaan konstruksi jalan yang mencantumkan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam gambar kerja dan spesifikasi teknis sesuai dengan yang telah diuraikan dalam dokumen RKL-RPL atau UKL-UPL yang telah dimuat dalam dokumen lelang. c. Ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak harus diuraikan secara rinci dan jelas agar tidak terjadi adanya salah pengertian oleh pelaksana pekerjaan konstruksi jalan. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak antara lain: 1. Pada bagian: Syarat Kontrak Pada bagian ini perlu dicantumkan adanya definisi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selain itu perlu dicantumkan dengan jelas, ketentuan bahwa kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab menangani dampak dampak yang timbul akibat pekerjaan konstruksi, termasuk biaya yang diperlukan, dan ketentuan bila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan daerah sensitif di lokasi kegiatan atau di sekitarnya. 2. Pada bagian: Spesifikasi Untuk setiap komponen pekerjaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, perlu dicantumkan tata cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk menangani dampak lingkungan hidup yang terjadi. Salah satu acuan yang perlu dicantumkan adalah Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan. Di samping itu juga perlu dicantumkan penggunaan material atau bahan yang ramah lingkungan. 3. Pada bagian: Daftar kuantitas (Bill of Quantities) Untuk setiap komponen pekerjaan yang perlu melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat mencantumkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (bila ada). 4. Pada bagian: Gambar Pada bagian ini perlu dicantumkan gambar kerja untuk menangani dampak lingkungan hidup yang terjadi, yang merupakan penjabaran dari dokumen RKLRPL atau UKL-UPL dalam perencanaan teknis. d. Rencana Kerja Kontraktor. Penyusunan rencana kerja yang disusun oleh kontraktor harus mencantumkan aspek pengelolaan lingkungan hidup sesuai dalam dokumen kontrak. Hal tersebut diperlukan untuk dapat memberi jaminan bahwa aspek pengelolaan lingkungan hidup yang telah diuraikan dalam dokumen kontrak akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana. Bila dalam dokumen kontrak belum atau tidak tercantum aspek pengelolaan lingkungan hidup, maka kontraktor pelaksana dalam menyusun rencana kerjanya dapat mengacu pada Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan. Rencana kerja kontraktor akan dibahas pada rapat persiapan pelaksanaan konstruksi (Pre Construction Meeting/PCM) setelah penandatanganan kontrak kerja. Hasil rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan termasuk rencana pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi masukan dan dibahas serta disepakati dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan.

18-90


Dokumen terkait dan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak yang memuat aspek pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: - Dokumen RKL-RPL atau UKL-UPL - Dokumen rencana teknis pembangunan jalan - Pedoman Mitigasi Dampak Standar pada Pekerjaan Konstruksi Jalan Contoh klausul-klausul spesifikasi pekerjaan jalan yang terkait dengan penanganan dampak lingkungan beserta penjelasannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 5.2

Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Apabila dalam rencana pembangunan jalan lokasinya berada di atas tanah orang, instansi pemerintah atau institusi bukan pemerintah, maka untuk mendapatkan tanah tersebut harus melakukan pengadaan tanah. Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan atau perbaikan alinyemen. a. Potensi Dampak Potensi dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan pengadaan tanah antara lain: 1) Terjadinya keresahan penduduk yang tanahnya berada di lokasi pembangunan jalan dan dibebaskan; 2) Hilangnya aset, mata pencaharian, pendapatan dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi budaya PTP, karena terkena pembebasan tanah; b. Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pengadaan Tanah Tujuan dari pengelolaan ini adalah dalam rangka mengurangi dan menanggulangi dampak yang diakibatkan pembebasan tanah terutama dampak sosial ekonomi budaya masyarakat terkena proyek (PTP). Pengelolaan lingkungan yang perlu dilaksanakan antara lain: 1) Pengadaan tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan tanah yaitu mengacu pada: - Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya; - Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 19-90


tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005. 2) Menerapkan hasil analisis dampak sosial (ANDAS) dan rencana kerja pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP). 3) Proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan penetapan lokasi hingga tata cara pengadaan tanah harus melalui musyawarah dan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. 4) Proses pengadaan tanah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007 perlu memperhatikan: a. Tata cara pengadaan tanah mencakup 2 (dua) kriteria yaitu:

b.

- Tata cara pengadaan tanah yang luasnya lebih dari satu hektar, maka perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (PPT). - Untuk pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) Ha, dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati bersama. Dalam proses pengadaan tanah, maka perlu dilakukan kegiatan konsultasi dengan masyarakat terutama PTP dalam rangka musyawarah dan menjaring informasi secara langsung.

c. Dokumen Terkait Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pengadaan tanah antara lain yaitu: 5.3

Analisis Dampak Sosial (ANDAS) Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan meliputi pengelolaan dampak di daerah bukan sensitif dan di daerah sensitif. Acuan yang digunakan untuk pengelolaan lingkungan pada daerah yang bukan tergolong sensitif menggunakan Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan (pedoman ini disajikan pada Lampiran 2) dan pedoman lain yang relevan terkait dengan pekerjaan konstruksi jalan. Sedangkan bila pelaksanaan konstruksi jalan berada di daerah yang tergolong sensitif, maka pengelolaan lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Sensitif (ringkasan pedoman ini disajikan pada Lampiran 3). 5.3.1 Persiapan Pekerjaan Konstruksi Jalan a. Potensi Dampak Persiapan pekerjaan konstruksi jalan mencakup kegiatan mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi peralatan, pembangunan jalan masuk/akses dan pembangunan base camp. Potensi dampak lingkungan akibat pekerjaan persiapan konstruksi jalan antara lain adalah timbulnya kecemburuan sosial, adanya kesempatan kerja, potensi penyebaran penyakit menular, kerusakan jalan, terganggunya lalu lintas, meningkatnya sebaran debu, meningkatnya kebisingan dan berubahnya penggunaan lahan.

20-90


b.

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Persiapan Konstruksi Jalan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Persiapan Konstruksi Jalan yang pertamatama perlu dilakukan adalah konsultasi masyarakat. Kegiatan konsultasi masyarakat diperlukan sebelum pelaksanaan konstruksi jalan dimulai. Kegiatan konsultasi ini harus sudah tercantum dalam rencana kerja (work plan) yang disusun oleh kontraktor dengan tujuan: 1) Penjelasan maksud dan tujuan pembangunan jalan yang akan dilaksanakan. 2) Pelibatan masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan jalan. 3) Transparansi informasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Masyarakat yang terkena dampak serta masyarakat yang terkait dengan pembangunan jalan perlu dilibatkan dalam kegiatan konsultasi ini. Aspirasi yang muncul dari masyarakat berupa saran, tanggapan, keinginan dan harapan perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan konstruksi jalan. Kegiatan konsultasi dapat dilakukan dengan cara rapat, diskusi terbuka atau dengar pendapat (public hearing) pada tempat tertentu secara formal atau informal. Konsultasi masyarakat juga termasuk pada kelompok masyarakat rentan. Acuan yang digunakan dapat dilihat pada Prosedur Konsultasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan. 1. Pengelolaan pada Mobilisasi Tenaga Kerja a) Terjadinya kecemburuan sosial Dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kecemburuan sosial masyarakat setempat dalam mempekerjakan tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi jalan, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat setempat untuk menjadi tenaga kerja di proyek sesuai tingkat ketrampilan dan pendidikannya. (2) Meningkatkan interaksi sosial antara penanggung jawab pembangunan jalan, kontraktor dan tenaga kerja pendatang dengan masyarakat setempat. b) Meningkatnya kesempatan kerja Dalam rangka meningkatkan dampak positif yaitu meningkatnya kesempatan kerja karena mobilisasi tenaga kerja pada kegiatan konstruksi jalan, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan bahan material setempat sesuai yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan konstruksi jalan. (2) Peningkatan sumber daya melalui pelatihan ketrampilan pada masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam pelaksanaan konstruksi jalan. (3) Konsultasi dengan masyarakat tentang peluang usaha (saat konstruksi dan setelah konstruksi jalan), agar mereka dapat memanfaatkan keberadaan proyek untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain menyediakan akomodasi dan keperluan para pekerja sehari-hari.

21-90


c) Penyebaran penyakit menular Apabila melakukan penerimaan tenaga kerja, antara lain perlu persyaratan mengenai catatan kesehatan calon tenaga kerja. Hal ini untuk menghindari potensi penyebaran penyakit yang tergolong menular (penyakit HIV/AIDS, kelamin, hepatitis, dan lain-lain) karena adanya interaksi sosial masyarakat. Di samping itu kontraktor perlu melakukan kampanye pencegahan penyakit menular. 2. Pengelolaan pada Mobilisasi Peralatan Berat a)

Terjadinya kerusakan jalan Dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan jalan, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut: (1) Sebelum melakukan mobilisasi peralatan berat, maka perlu mengidentifikasi kondisi jalan dan kondisi lalu lintas, sehingga dapat memilih rute jalan yang resiko kerusakan jalan dan gangguan lalu lintasnya minimal. (2) Mempertimbangkan kapasitas peralatan berat atau membatasi beban gandar sesuai dengan kapasitas jalan yang akan digunakan untuk mobilisasi peralatan berat. (3) Apabila terjadi kerusakan jalan dan terganggunya lalu lintas akibat mobilisasi peralatan berat yang melalui jalan umum, antara lain dapat dikelola dengan cara perbaikan kondisi jalan yang rusak akibat mobilisasi peralatan berat selama pekerjaan konstruksi jalan.

b)

Terganggunya lalu lintas Dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas maka perlu: (1) Menugaskan pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. (2) Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Acuan yang digunakan dalam penanganan lalu lintas adalah Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan yaitu mengenai Prosedur Penanganan Lalu Lintas pada Lampiran 2. 3. Pengelolaan pada Pembuatan Jalan Masuk atau Jalan Akses. a) Terjadinya sebaran debu Dalam rangka mencegah dan meminimalkan sebaran debu bila jalan akses tersebut melalui atau dekat lokasi permukiman, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Penyiraman secara berkala di lokasi pekerjaan untuk mencegah sebaran debu atau penyiraman saat kondisi berdebu. (2) Membatasi kecepatan kendaraan angkutan material untuk mengurangi sebaran debu dan suara bising mesin kendaraan proyek. (3) Pengaturan pelaksanaan waktu bekerja (jam kerja yaitu jam 07.00 – 17.00).

22-90


b) Meningkatnya kebisingan Dalam rangka meminimalkan kebisingan saat pembuatan jalan masuk atau akses, upaya pengelolaannya antara lain: (1) Pengaturan pelaksanaan waktu bekerja (jam kerja yaitu jam 07.00 – 17.00). (2) Perawatan peralatan dan kendaraan. c)

Terganggunya lalu lintas Untuk mencegah dan mengurangi terganggunya lalu lintas antara lain dengan cara: (1) Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. (2) Memasang rambu-rambu lalu lintas sementara pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

Acuan yang digunakan dalam rangka mencegah dan mengurangi sebaran debu dan kebisingan adalah prosedur penanganan penurunan kualitas udara (debu) dan kebisingan disajikan pada Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan Lampiran 2 mengenai Prosedur Penanganan Limbah dan mengenai Prosedur Penanganan lalu lintas. 4. Pengelolaan pada Pembangunan Base Camp a) Terjadinya perubahan penggunaan lahan Dalam rangka mencegah dan mengurangi perubahan fungsi lahan akibat berubahnya penggunaan lahan dapat dikelola dengan cara: (1) Pemilihan lokasi base camp harus dekat dengan lokasi proyek dan diupayakan jauh dari permukiman penduduk. (2) Membatasi luas base camp sesuai kebutuhan proyek. (3) Lokasi base camp diupayakan tidak dilokasi yang tergolong daerah sensitif. b) Terjadinya pencemaran udara (sebaran debu/partikulat) Dalam rangka mengurangi pencemaran udara khususnya parameter debu/partikulat dapat dilakukan antara lain dengan cara penyiraman permukaan tanah di lokasi pembangunan base camp dan segera membangun pagar pembatas base camp. c) Meningkatnya kebisingan Kebisingan dapat dikurangi antara lain dengan cara: (1) Perawatan berkala perawatan dan kendaraan proyek. (2) Pengaturan jam kerja yaitu jam 07.00 – 17.00 (jam kerja). 5.3.2 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan 5.3.2.1 Di Lokasi Proyek Pelaksanaan konstruksi jalan kegiatannya mencakup pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, konstruksi badan jalan, pekerjaan jembatan, penghijauan dan pertamanan, perlengkapan jalan, penanganan sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi. 23-90


a. Potensi Dampak Potensi dampak negatif akibat pelaksanaan konstruksi jalan antara lain adalah terganggunya utilitas, hilangnya vegetasi, pencemaran kualitas udara (sebaran debu), meningkatnya kebisingan, meningkatnya getaran, pencemaran kualitas air, terganggunya stabilitas lereng, longsor dan erosi, terganggunya aliran air permukaan, terganggunya lalu lintas, berubahnya penggunaan lahan, perubahan bentang alam dan terganggunya situs budaya (bila ada). b. Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan 1. Pengelolaan pada Pembersihan Lahan a) Hilangnya vegetasi Hilangnya vegetasi akibat pembersihan lahan, dapat dikelola dengan cara antara lain: (1) Apabila lokasi proyek yang akan dibersihkan merupakan daerah hutan produksi, perkebunan atau ladang yang relatif luas yang dikelola oleh instansi pemerintah atau penduduk, maka pelaksanaannya harus mengikuti prosedur yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. Hal tersebut terkait dengan fungsi vegetasi yang mempunyai nilai ekologis, ekonomis dan estetis. (2) Sebelum melakukan pembersihan, maka penanggung jawab kegiatan pembangunan jalan harus berkoordinasi dengan pengelola lahan agar pelaksanaan pembersihan lahan sesuai prosedur yang berlaku antara lain mengenai: - Tata cara kegiatan pembersihan lahan di hutan, perkebunan dan pertanian. - Tata cara penanaman kembali (revegetasi) daerah yang rawan longsor dan erosi di sekitar lokasi proyek. - Tata cara penanganan jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar yang tergolong dilindungi, langka maupun endemik (bila ada). (3) Tidak melakukan pembakaran vegetasi hutan, perkebunan atau pertanian untuk membersihkan lahan. (4) Setelah lokasi dibersihkan, maka seiring dengan pekerjaan konstruksi jalan perlu melakukan revegetasi di daerah rawan longsor dan erosi yang sesuai dan seimbang dalam rangka mencegah atau mengurangi longsor dan erosi. (5) Apabila lokasi jalan di daerah hutan, perkebunan atau pertanian sudah dibersihkan, maka harus dilakukan upaya pencegahan terjadinya perambahan hutan dan perambahan perkebunan (penebangan liar dan pembakaran hutan). Pengelolaannya antara lain: - Membuat batas RUMIJA dan RUWASJA yang jelas. - Memasang papan peringatan, himbauan dan larangan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian hutan. Penanganan vegetasi antara lain mengacu pada Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi mengenai Prosedur Penanganan Vegetasi pada Lampiran 2.

24-90


b)

Pencemaran udara (debu) Dalam rangka mengurangi pencemaran udara berupa debu atau partikel yang tersebar ke lingkungan, dapat dikelola dengan cara antara lain: (1) Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan pada jam kerja yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu diadakan konsultasi/ musyawarah dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat. (2) Pengaturan kecepatan kendaraan proyek. (3) Penyiraman secara berkala, saat lokasi kegiatan dalam kondisi berdebu. Pengelolaan lingkungan antara lain mengacu pada Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan disajikan pada Lampiran 2, mengenai Prosedur Penanganan Limbah.

c)

Meningkatnya kebisingan Untuk mengurangi tingkat kebisingan dan mengurangi terganggunya kenyamanan masyarakat akibat kebisingan dari suara mesin peralatan dan kendaraan, maka perlu: (1) Perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan proyek. (2) Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat.

d) Terjadinya longsor dan erosi Mencegah dan mengurangi terjadinya longsor, erosi dan sedimentasi dan pencemaran kualitas air serta terganggunya biota air, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Mempertimbangkan kondisi musim yang ada di lokasi proyek terhadap pekerjaan pembersihan lahan dengan terutama pada musim hujan dengan kecenderungan longsor, erosi, sedimentasi dan pencemaran air. (2) Pembuatan saluran drainase sementara untuk mencegah atau mengalihkan masuknya aliran air permukaan dari lokasi pekerjaan langsung ke badan air permukaan (sungai, parit, kolam, danau). (3) Pada daerah yang permukaan tanahnya berubah akibat penyiapan lahan antara lain daerah bergelombang, berbukit, tebing sungai perlu dibangun bangunan pencegah longsor, erosi dan saluran drainase. (4) Setelah melakukan pembersihan lahan, maka perlu segera menanam tanaman yang mempunyai nilai ekologis (menahan atau mengurangi erosi dan longsor) pada tempat-tempat yang rawan longsor dan erosi. (5) Tanah humus sebaiknya tidak dibuang tetapi dapat digunakan untuk penghijauan dan pertamanan (lanscaping jalan). (6) Tanah bukan humus yang tidak digunakan dalam konstruksi jalan harus ditempatkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat (disposal area) sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila belum ada ketetapan yang mengatur hal tersebut, maka penanggung jawab pembangunan jalan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta instansi terkait untuk menangani masalah tersebut. Antara lain menentukan lokasi buangan 25-90


sisa material yang sesuai (dampaknya kecil) dengan cara menyewa lahan pemerintah, perorangan atau swasta dalam waktu tertentu dan lain-lain. Salah satu acuan dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka mencegah, mengurangi dan menanggulangi longsor dan erosi adalah Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan pada Lampiran 2 mengenai Prosedur Penanganan Longsor dan Erosi. e) Kerusakan atau terganggunya utilitas Dalam rangka mencegah dan mengurangi kerusakan atau terganggunya fungsi utilitas umum, yang ada di lokasi pekerjaan, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Berkoordinasi dengan pengelola utilitas yang akan terganggu atau rusak sebelum melakukan pembersihan lahan dan pada saat pembersihan lahan. (2) Pada umumnya penanganan utilitas umum baik pemindahan, penggantian maupun perbaikan bagian-bagian utilitas umum yang terganggu tersebut dilakukan oleh pengelola utilitas yang bersangkutan. Penanggung jawab pembangunan jalan membiayai pemindahan, perbaikan atau penggantian utilitas tersebut kepada pengelola sesuai dengan biaya yang diajukan oleh pengelola utilitas umum tersebut. Berita acara kesepakatan penggantian biaya pemindahan, perbaikan atau penggantian utilitas harus dilakukan seusai aturan-aturan yang ada pada instansi yang bersangkutan dan penyelenggara jalan. (3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, para pengelola utilitas harus minta ijin kepada pengelola jalan kalau akan menempatkan utilitas di RUMIJA. Pada umumnya, ijin akan dikeluarkan oleh penyelenggara jalan dengan beberapa persyaratan, antara lain bersedia memindahkan utilitas apabila jalan tersebut akan ditingkatkan/dilebarkan dengan biaya pengelola utilitas. Acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan terganggunya utilitas antara lain adalah: -

Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan pada Lampiran 2 mengenai Prosedur Penanganan Utilitas. Pedoman Penempatan Utilitas Pada Daerah Milik Jalan mengacu pada pedoman nomor : Pd.T-13-2004.

2. Pengelolaan Lingkungan pada Pekerjaan Tanah. Pekerjaan tanah yang mencakup pekerjaan pengupasan tanah atas, galian dan timbunan berpotensi menimbulkan dampak terjadinya sebaran debu, kebisingan, longsor dan erosi, terganggunya aliran permukaan, serta pencemaran air permukaan. a) Pencemaran udara (debu) Dalam upaya mencegah dan mengurangi sebaran debu di lokasi pekerjaan, dapat dikelola dengan cara:

26-90


(1) Penyiraman secara berkala lokasi pekerjaan pada saat kondisi berdebu. (2) Pengaturan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai jam kerja jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan pekerjaan di luar jam kerja, maka perlu dilakukan konsultasi dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat. b) Meningkatnya Kebisingan Untuk mencegah dan mengurangi kebisingan dan terganggunya kenyamanan masyarakat akibat kebisingan dari suara mesin peralatan dan kendaraan, antara lain dengan cara: (1) Perlunya perawatan berkala terhadap peralatan dan kendaraan proyek. (2) Pengaturan jam kerja, yaitu jam 07.00 – 17.00. Apabila akan melakukan kegiatan di luar jam kerja, maka perlu konsultasi atau musyawarah dengan masyarakat setempat yang terkena dampak. c)

Terganggunya stabilitas lereng, longsor dan erosi Dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya longsor dan erosi yang dapat menimbulkan pencemaran air permukaan dan air tanah, berubahnya pola aliran air permukaan dan aliran air tanah serta sedimentasi akibat pekerjaan tanah antara lain dengan cara: (1) Mengubah geometri lereng Mengubah geometri lereng dapat dilakukan dengan cara pemotongan dan penimbunan pada ujung kaki lereng. Prinsip dari metode ini adalah mengurangi daya dorong dari masa tanah yang longsor dan menambah gaya penahan dengan cara penimbunan pada ujung kaki lereng, sehingga faktor keamanan lereng bertambah. Tujuan dari metode ini adalah penanggulangan longsor secara permanen. (2) Mengendalikan air permukaan Air permukaan merupakan salah satu faktor penyebab ketidak mantapan lereng, karena akan meninggikan tekanan air pori. Aliran air permukaan dapat juga menimbulkan erosi sehingga akan mengganggu kemantapan lereng. Oleh karena itu air permukaan perlu dikendalikan untuk mencegah atau mengurangi rembesan air permukaan ke daerah longsoran. Caranya adalah dengan menanam tanaman, menutup rekahan, tata air dan perbaikan permukaan lereng. (3) Mengendalikan air rembesan Mengendalikan air rembesan (drainase bawah permukaan) adalah untuk menurunkan muka air tanah di daerah longsoran. Caranya adalah membuat parit pencegat aliran air, parit mendatar dan lainlain. (4) Penambatan masa tanah yang bergerak Penambatan merupakan cara penanggulangan longsor yang bersifat menahan masa tanah yang bergerak. Cara penambatan untuk menanggulangi longsoran terdapat 2 (dua) jenis yaitu: 1. Penambatan tanah yaitu bangunan penahan masa tanah antara lain bronjong, tembok penahan, sumuran, tiang (pancang, bor, turap baja), tanah bertulang dan dinding penopang isian batu. 27-90


2.

Penambatan batuan yaitu berfungsi penahan masa batuan yang bergerak, antara lain jala kawat, tembok penahan batu, jangkar kabel dan beton semprot. (5) Tindakan lain Apabila cara penanggulangan longsor dengan cara mengubah geometri, lereng, mengendalikan air dan penambatan tidak dapat diterapkan maka perlu dilakukan tindakan lain yaitu antara lain stabilisasi, jembatan atau relokasi. Acuan yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan pada pekerjaan tanah antara lain adalah : -

d)

Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi pada Lampiran 2 mengenai Prosedur Penanganan Erosi dan Sedimentasi. Petunjuk perencanaan penanggulangan longsoran mengacu pada SKB 1-2-3-06-1987 dan Rekayasa Penanganan Keruntuhan Lereng Jalan pada Tanah Residual dan Batuan Pd T-09-2005B. Tata cara identifikasi awal daerah longsoran (Pt T-03-2002-B). Rekayasa Penanganan Keruntuhan Lereng Jalan pada Tanah Residual dan Batuan (Pd T-09-2005-B). Petunjuk Perencanaan Penanggulangan Longsoran (SKBI2.3.06.1987). Penanggulangan erosi permukaan lereng jalan dengan tanaman, mengacu pada pedoman teknis Pt-T-04-2002B.

Terganggunya pola aliran air tanah dan air permukaan. Dalam rangka upaya mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan terhadap aliran air tanah dan air permukaan yang dapat menimbulkan longsor, genangan dan kekeringan, maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut: (1) Mengendalikan air rembesan (drainase bawah permukaan) dengan cara membuat parit pencegah aliran air rembesan. (2) Membuat dan memeriksa bangunan drainase antara lain saluran samping dan saluran lainnya. (3) Membuat drainase temporer antara lain berm-berm sepanjang sisi timbunan agar air permukaan mengalir dan tidak meresap ke dalam timbunan/galian tanah.

e)

Perubahan bentang alam Perubahan bentang alam terjadi akibat pekerjaan tanah dan dampak ini tidak dapat dicegah. Perubahan bentang alam akibat penataan lereng, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan sehingga terbangunnya badan jalan dan pelengkap jalan akan mengubah estetika yang alami (panorama alami) menjadi estetika buatan (panorama buatan). Dalam rangka mengurangi dampak terhadap estetika maka perlu lansekap yang mempertimbangkan aspek estetis dan ekologis serta keselamatan.

3. Pengelolaan Lingkungan pada Pekerjaan Drainase Pekerjaan drainase bertujuan untuk mengalirkan air permukaan dalam rangka mencegah kerusakan badan jalan dan mencegah longsor serta erosi, namun berpotensi mengganggu lalu lintas. 28-90


Dalam rangka meningkatkan dampak positif dan mencegah atau mengurangi dampak negatif, maka pengelolaan yang perlu dilakukan antara lain adalah terhadap: a) Terganggunya aliran permukaan Untuk mencegah terganggunya aliran air permukaan atau aliran limpasan air sekaligus mencegah pencemaran kualitas air permukaan maka: - Pekerjaan drainase dilakukan sesuai dengan disain yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan terutama jenis saluran, dimensi saluran, kemiringan jumlah saluran dan lokasi saluran yang tepat sehingga air permukaan dapat mengalir dengan cepat agar tidak meresap ke badan jalan dan daerah longsoran. - Pekerjaan drainase harus mempertimbangkan waktu/musim yang antara lain pekerjaan diupayakan tidak dilakukan pada musim hujan. b)

Terganggunya lalu lintas Dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Pengaturan arus lalu lintas oleh petugas pengatur lalu lintas. (2) Pemasangan rambu lalu lintas sementara sekitar lokasi pekerjaan.

c)

Terganggunya aksesibilitas Pekerjaan drainase antara lain pekerjaan saluran tepi jalan dan saluran yang memotong jalan sehingga akan mengganggu aksesibilitas penduduk yang masuk atau keluar rumah, pertokoan, tempat ibadah dan fasilitas umum. Untuk mencegah atau mengurangi gangguan terhadap aksesibilitas penduduk antara lain: (1) Tidak menimbun material hasil galian atau material bangunan di sekitar permukiman, pertokoan, dan fasilitas umum yang lokasinya di tepi jalan yang dapat mengganggu aksesibilitas dan timbulnya genangan dan becek saat hujan. (2) Memasang atau membuat jembatan/akses sementara dari papan atau plat baja atau bahan lain untuk menutup saluran drainase tepi jalan, sehingga penduduk dapat melewatinya sebelum bangunan penutup saluran yang permanen selesai.

Acuan yang dapat digunakan adalah Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan mengenai Prosedur Penanganan Lalu Lintas disajikan pada Lampiran 2. 4.

Pengelolaan Lingkungan pada Pekerjaan Badan Jalan Pekerjaan badan jalan mencakup pembuatan pondasi bawah, pondasi atas dan lapis permukaan. Pekerjaan ini berpotensi menimbulkan dampak pencemaran udara (debu), meningkatnya kebisingan dan terganggunya lalu lintas. Upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya adalah sebagai berikut: a)

Pencemaran udara (debu) Dalam rangka mengurangi sebaran debu ke lingkungan akibat kegiatan, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Penyiraman secara berkala lokasi pekerjaan terutama saat kondisi berdebu (musim kemarau). 29-90


(2) Mengatur atau membatasi kecepatan kendaraan proyek. (3) Pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai jam kerja yaitu jam 07.00 -17.00. b)

Meningkatnya kebisingan Dalam rangka upaya mengurangi tingkat kebisingan yang bersumber dari peralatan dan kendaraan proyek saat pekerjaan badan jalan, maka perlu dilakukan antara lain: (1) Membatasi kecepatan kendaraan proyek yang masuk dan keluar lokasi proyek jalan. (2) Pemeliharaan peralatan dan kendaraan proyek secara berkala. (3) Pengaturan jam kerja yaitu jam 07.00 – 17.00.

c)

Terganggunya lalu lintas Dalam rangka mencegah dan mengurangi terganggunya lalu lintas karena pekerjaan berada atau di sekitar jalan eksisting, antara lain dapat dikelola dengan cara: (1) Pengaturan arus lalu lintas dengan cara menugaskan pengatur lalu lintas. (2) Pemasangan rambu lalu lintas sementara terutama pada lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Acuan yang dapat digunakan dalam penanganan lalu lintas antara lain adalah: -

-

Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan mengenai Prosedur Penanganan Lalu Lintas disajikan pada Lampiran 2. Pedoman perambuan sementara untuk pekerjaan jalan mengacu pada pedoman nomor: PdT-12-2003.

5. Pengelolaan Lingkungan pada Pekerjaan Jembatan Pengelolaan lingkungan pada pekerjaan jembatan bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak meningkatnya kebisingan, getaran, terganggunya lalu lintas dan pencemaran kualitas air sungai. Upaya pencegahan dan penanggulangan dampaknya adalah sebagai berikut: a)

Meningkatnya kebisingan Dalam rangka mengurangi kebisingan dan kenyamanan di sekitar lokasi pekerjaan jembatan terutama pada saat pengoprasian peralatan dan pekerjaan konstruksi jembatan, maka pengelolaan lingkungan yang perlu dilakukan antara lain: (1) Sebelum melakukan pekerjaan jembatan, maka perlu memberitahukan kepada penduduk sekitar akan adanya kegiatan dan gangguan kenyamanan. (2) Pengaturan waktu pekerjaan yaitu pada jam kerja jam 07.00 – 17.00.

b)

Meningkatnya getaran Dalam rangka mencegah dan mengurangi getaran mekanik yang potensial mengganggu kerusakan bangunan dan kenyamanan di lokasi pekerjaan, dapat dikelola dengan cara: 30-90


(1) Penggunaan jenis tiang pancang (bor pile atau pile hummer) yang tepat dan sesuai dengan kondisi tanah, daya dukung tanah dan penggunaan lahan setempat untuk mencegah gangguan pada bangunan lain dan gangguan kenyamanan. (2) Apabila terjadi kerusakan pada bagian bangunan atau fasilitas umum akibat pekerjaan pemancangan tiang pancang, maka penanggung jawab kegiatan harus memberikan kompensasi pada penduduk terkena proyek (PTP) yang sesuai. c) Terganggunya lalu lintas Mencegah dan mengurangi terjadinya gangguan lalu lintas karena pekerjaan berada atau di sekitar jalan eksisting, dapat dikelola dengan cara: (1) Pengaturan arus lalu lintas oleh petugas pengatur lalu lintas. (2) Pemasangan rambu lalu lintas sementara. (3) Pengaturan jadwal/waktu pekerjaan. Prosedur penanganan lalu lintas disajikan pada Lampiran 2. d)

Pencemaran kualitas air sungai Dalam rangka mengurangi pencemaran kualitas air sungai terutama yaitu terjadinya kekeruhan dan terganggunya biota air, maka pengelolaannya antara lain: -

Perlu mempertimbangkan pengalihan aliran air sungai dengan menggunakan peralatan atau bangunan tanggul sementara, agar air sungai tidak tercemar oleh material bangunan atau material hasil galian pondasi yang masuk ke perairan sungai.

6. Pengelolaan Lingkungan pada Penghijauan dan Pertamanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencegah longsor, erosi, mengurangi pencemaran udara dan kebisingan serta meningkatkan estetika dan kenyamanan para pengguna jalan, sehingga mempunyai dampak yang positif dalam mengurangi pencemaran udara (debu, CO2, SO2, NO2, HC) dan kebisingan, serta mencegah erosi. Untuk dapat meningkatkan dampak positif tersebut, maka upaya pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilakukan antara lain: (1) Penanaman pohon pelindung atau peneduh dan tanaman hias pada lansekap jalan termasuk pada median jalan dan tepi jalan, dengan jenis dan karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi RUMIJA dan RUWASJA, dan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, serta dapat memperindah estetika lingkungan. (2) Jenis tanaman yang ditanam sebaiknya jenis tanaman setempat, dan mempunyai ciri khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara serta tidak mengganggu bangunan jalan. Acuan yang dapat digunakan dalam rangka pengelolaan penghijauan dan pertamanan antara lain: -

Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Konstruksi Jalan Lampiran 2 mengenai Prosedur Penanganan Vegetasi. Tata cara perencanaan teknik lansekap jalan (033/T/BM/1996). 31-90


-

Pedoman Pemilihan berbagai jenis tanaman untuk jalan nomor: 034/T/BM/1999. Pedoman penataan tanaman untuk jalan nomor: 035/T/BM/1999. Spesifikasi perencanaan lansekap jalan pada persimpangan nomor: PdNN2

7. Pengelolaan Lingkungan pada Pemasangan Perlengkapan Jalan Pemasangan perlengkapan jalan bertujuan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan pada saat pengoperasian jalan. Dalam rangka meningkatkan dampak positif maka pengelolaan yang perlu dilakukan antara lain: (1) Pemasangan perlengkapan jalan harus sesuai dengan disain yang telah memasukkan aspek lingkungan hidup. (2) Penempatan jenis perlengkapan jalan dan lokasi penempatannya disesuaikan dengan kondisi RUMIJA dan RUWASJA, termasuk di antaranya pada daerah yang berdekatan dengan daerah sensitif. Pemasangan perlengkapan jalan di antaranya mengacu pada petunjuk lokasi dan standar spesifikasi bangunan pengamanan tepi jalan nomor: Pd-NN21. 8. Pengelolaan Material Sisa Pembersihan Lahan dan Material Sisa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya timbunan sisa pembersihan lahan maupun sisa pekerjaan konstruksi. Potensi dampak yang timbul di lokasi kegiatan dan sekitarnya adalah menimbulkan genangan air, terganggunya aksesibilitas penduduk, menurunnya estetika lingkungan dan terganggunya kenyamanan. Pengelolaan lingkungan antara lain dilakukan dengan: (1) Pemanfaatan material sisa pembersihan lahan secara maksimal oleh masyarakat yang terkena proyek (PTP) atau pemrakarsa. (2) Apabila masih tedapat sisa material yang harus dibuang, maka harus menyediakan tempat penumpukan (disposal area). Pemilihan lokasi disposal area yang tepat, pada areal yang tidak subur, daerah cekungan dan tidak mengganggu drainase alami. (3) Penanganan material sisa pekerjaan konstruksi diantaranya dapat dilakukan dengan cara prinsip reduce, reuse dan recycle (3 R). - Reduce : memperhitungkan penyediaan (suplai) material bangunan sesuai dengan keperluan volume pekerjaan untuk mencegah pemborosan material agar tidak bersisa. - Reuse : memanfaatkan kembali material sisa (bila ada) dan material penunjang setelah digunakan pada pekerjaan utama konstruksi. - Recycle : mengolah kembali material bekas pakai dan material sisa (bila ada) untuk kegiatan pembangunan jalan atau kegiatan lain. 5.3.2.2

Di Lokasi Quarry dan Jalur Pengangkutan Material

1. Di Lokasi Quarry Sumber material yang diperlukan untuk konstruksi jalan lokasinya dapat berbeda yaitu quarry di darat, gunung atau bukit dan sungai. 32-90


a. Potensi Dampak Potensi dampak lingkungan yang dapat terjadi antara lain adalah: pencemaran udara, meningkatnya kebisingan, terjadinya lubang dan genangan, longsor dan erosi, sedimentasi, berubahnya bentang lahan, hilangnya vegetasi penutup, pencemaran kualitas air, terganggunya kehidupan biota air dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi masyarakat. b. Pengelolaan Lingkungan pada Pengambilan Material di Lokasi Quarry Pengelolaan lingkungan dalam rangka mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak pengambilan material di quarry antara lain yaitu : a) Pemilihan Lokasi Quarry (1) Memilih lokasi sesuai dengan peruntukan lokasi tambang galian C yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat (berdasarkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Tata Ruang yang mencantumkan penggunaan lahan untuk kegiatan penambangan galian C); (2) Lokasi quarry yang diutamakan yaitu jaraknya relatif dekat dengan lokasi proyek dan relatif jauh dari permukiman; (3) Deposit yang terkandung di quarry dapat memenuhi untuk pembangunan jalan baik volume, jenis maupun kualitas materialnya; (4) Lokasi quarry bukan merupakan daerah yang tergolong daerah sensitif; (5) Sesuai dengan asas pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka bila terdapat 3 ( tiga ) lokasi quarry yaitu di daerah gunung berbukit, daratan dan sungai, maka perlu memilih quarry berdasarkan pertimbangan dampak lingkungan yang paling sedikit bila dibandingkan dengan lokasi lainnya; (6) Apabila sudah ditetapkan lokasi quarry yang sesuai, maka tata cara penambangan atau penggalian material harus mengikuti tata cara yang ditetapkan pemerintah daerah atau Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. b)

Pengelolaan Lingkungan pada Lokasi Quarry Daratan Bila lokasi terpilih adalah quarry daratan, maka pengelolaan lingkungan harus mencakup: (1) Mencegah dan mengurangi sebaran debu dengan cara penyiraman pada musim kemarau di lokasi penambangan dan area masuk-keluarnya kendaraan angkutan material; (2) Mengurangi tingkat kebisingan yang bersumber dari peralatan berat dan kendaraan angkutan material dengan cara: - Membatasi muatan sesuai kendaraan angkutan material; - Membatasi kecepatan kendaraan angkutan material; - Pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan kendaraan proyek (3) Pada saat pembukaan lapisan tanah atas (top soil), termasuk tanah humus, maka humus tersebut harus dipindahkan ke lokasi sekitarnya yang terlindung dari kerusakan atau tercemar dan terhindar dari erosi; (4) Melakukan pengambilan material harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dan jumlah pengambilan material di quarry harus sesuai dengan ijin dan kebutuhan pembangunan jalan; 33-90


(5) Apabila terbentuk lubang besar akibat penggalian/penambangan, maka harus segera di reklamasi dan revegetasi untuk mencegah terjadinya genangan akibat air hujan dan mencegah terjadinya longsor serta kecelakaan. Penimbunan bekas lokasi tambang tersebut termasuk antara lain memanfaatkan tanah humus untuk permukaan atasnya sebagai media untuk penanaman kembali (revegetasi). c)

Pengelolaan Lingkungan pada Lokasi Quarry Bukit atau Gunung Bila lokasi terpilih adalah daerah bukit atau gunung, maka pelaksanaan pengelolaan lingkungan antara lain: (1) Mencegah dan mengurangi sebaran debu ke lingkungan perlu dilakukan antara lain: - Penyiraman secara berkala pada saat musim kemarau; - Membatasi kecepatan kendaraan angkutan material di lokasi quarry dan jalan angkutan material. (2) Mengurangi tingkat kebisingan di lokasi quarry antara lain: - Membatasi muatan angkutan material sesuai kapasitas kendaraan angkutan material; - Membatasi kecepatan kendaraan angkutan material; - Pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan kendaraan angkutan material. (3) Pada saat pembukaan lapisan tanah atas (top soil) yang mengandung tanah humus, maka harus dipindahkan ke lokasi sekitarnya yang terlindung untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah dan mencegah terjadinya erosi tanah humus; (4) Penambangan material harus sesuai dengan tata cara penambangan yang ditetapkan instansi yang bersangkutan dan jumlah pengambilan material di quarry harus sesuai dengan ijin dan kebutuhan untuk pembangunan jalan; (5) Untuk mencegah terjadinya erosi maka dibuat saluran air sementara di sekitar lokasi quarry dan dilengkapi bak penampungan sedimen untuk menampung tanah yang terbawa aliran air permukaan sehingga tidak masuk dan tidak mencemari ke perairan umum (sungai, danau dan lainlain); (6) Bila penambangan material telah selesai dan kelerengan bukit menjadi terjal akibat dari pengambilan material maka perlu dilakukan pengamanan lereng antara lain: - Membuat sudut lereng yang aman dengan mempertimbangakan faktor keamanan lereng (safety factor) dan dibuat berteras/bertangga; - Menutup lereng dengan tanah humus yang telah disiapkan pada saat pembersihan tanah atas dan menanam kembali (revegetasi) dengan jenis tanaman pelindung tanah antara lain lamtorogong, rumput, akasia dan jenis lainnya.

d)

Pengelolaan Lingkungan pada Lokasi Quarry Sungai Apabila lokasi quarry terpilih adalah sungai, maka pengelolaan lingkungan yang perlu dilaksanakan antara lain: (1) Lokasi quarry di sungai harus sesuai dengan peruntukan penambangan berdasarkan keputusan instansi pemerintah daerah yang berwenang serta 34-90


berjarak + (satu) kilometer ke hulu dan 1 (satu) kilometer ke hilir dari jembatan yang ada; (2) Perlu melakukan konsultasi masyarakat sebelum dilakukan pengambilan material terutama bagi penduduk yang mencari mata pencaharian (perikanan) di sungai yang menjadi lokasi quarry; (3) Pengambilan material harus sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk mencegah degradasi sungai, pencemaran kualitas air, terganggunya biota air yang memiliki nilai sosial ekonomi dan ekologi penting. - Upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tebing sungai antara lain dengan cara pemasangan bronjong atau bangunan penguat tebing - Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran kualitas air sungai terutama kekeruhan dan meningkatnya kandungan padatan terlarut/tersuspensi pada air sungai antara lain dengan pemilihan teknik penambangan yang tepat sesuai tata cara ijin penambangan. - Upaya pencegahan terganggunya keberadaan biota air pada sungai antara lain adalah pemilihan lokasi yang aman dan tidak terdapat biota perairan yang tergolong endemik dan dilindungi. Acuan yang dapat digunakan dalam rangka pengelolaan lingkungan di quarry adalah Pedoman Mitigasi Dampak Standar pada Pekerjaan Konstruksi Jalan yaitu mengenai Prosedur Penanganan Dampak Pengambilan Material di Quarry Lampiran 2 2. Di Lokasi Pengangkutan Material Bangunan a. Potensi Dampak Potensi dampak kegiatan pengangkutan material bangunan yaitu pencemaran kualitas udara, meningkatnya kebisingan, terjadinya kerusakan jalan umum dan terganggunya lalu lintas. b. Pengelolaan Lingkungan pada Pengangkutan Material Bangunan Kegiatan pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran kualitas udara, mengurangi tingkat kebisingan dan mencegah kerusakan jalan yang digunakan untuk pengangkutan material yang berpotensi mengganggu kenyamanan penduduk. a) Pencemaran udara (debu/partikel, CO2, SO2, NO2, CO, HC) dapat dikelola dengan cara: (1) Diupayakan memilih jalur angkutan material yang tidak melalui daerah permukiman dan fasilitas umum; (2) Penyiraman jalur angkutan di jalan umum yang dilalui kendaraan angkutan material secara berkala pada saat berdebu serta pembersihan terhadap ceceran tanah agar jalan tidak menjadi licin saat hujan; (3) Membatasi kecepatan kendaraan proyek yang menggunakan jalan umum yang dilintasi; (4) Menutup bak truk kendaraan pengangkut material menggunakan terpal, bila perlu mencuci ban sebelum keluar dari quarry (pada saat musim hujan). b) Meningkatnya tingkat kebisingan dapat dikelola antara lain dengan cara: 35-90


(1) Memilih jalur angkutan material yang tidak melalui daerah pemukiman dan fasilitas umum; (2) Mengatur jam kerja atau pengangkutan material sesuai jam kerja yaitu jam 07.00 sampai jam 17.00; (3) Apabila akan dilakukan kegiatan di luar jam kerja, maka kontraktor atau penanggung jawab perlu berkonsultasi dengan aparat dan masyarakat setempat; (4) Pemeliharaan kendaraan angkut material secara berkala. c) Kerusakan jalan umum yang dilalui kendaraan pengangkut material, dapat dikelola antara lain: (1) Membatasi muatan kendaraan/truk pengangkut material sesuai dengan kapasitas jalan. (2) Apabila terjadi kerusakan jalan akibat kendaraan proyek maka perlu segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak oleh penanggung jawab pembangunan jalan. d) Terganggunya lalu lintas Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas karena kendaraan angkutan material melalui jalan umum dapat dikelola melalui: (1) Penyuluhan kepada pengemudi untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menaati tata tertib yang dikeluarkan oleh manajemen proyek; (2) Pengaturan arus lalu lintas antara lain dengan cara menugaskan penjaga pengatur lalu lintas pada lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan; (3) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada jarak + 50-100 m sebelum lokasi proyek dan lokasi quarry. 5.3.2.3 Di Lokasi Base Camp a. Potensi Dampak Pengoperasian base camp berpotensi dapat menimbulkan dampak pencemaran kualitas udara (sebaran debu), meningkatnya kebisingan, terganggunya drainase, pencemaran kualitas air, pencemaran tanah, menurunnya sanitasi, estetika dan kamtibmas. b. Pengelolaan Lingkungan pada Kegiatan di Lokasi Base Camp Pelaksanaan pengelolaan lingkungan akibat pengoperasian base camp dapat dilakukan sebagai berikut: a) Pencemaran udara (debu) Mencegah dan mengurangi terjadinya pencemaran udara, antara lain: (1) Pemasangan alat pengumpul debu (dust collector) pada pengoperasian AMP untuk mencegah dan mengurangi penyebaran partikel debu ke lingkungan; (2) Melakukan penyiraman lokasi base camp terutama pada jalan masuk dan keluar kendaraan dan peralatan proyek; (3) Membatasi ketinggian penumpukan material (pasir) dan penutupan (dengan terpal) untuk mencegah sebaran debu oleh angin. b) Meningkatkan kebisingan 36-90


Mengurangi tingkat kebisingan antara lain dengan cara: (1) Pemeliharaan peralatan dan kendaraan secara berkala agar mesin-mesin terawat; (2) Menyimpan generator pada ruang yang tertutup dan kedap suara serta diletakkan relatif jauh dari barak, kantor base camp dan permukiman penduduk; c) Pencemaran kualitas air permukaan Mencegah terjadinya pencemaran kualitas air permukaan yang berakibat menurunnya sanitasi antara lain: (1) Menyediakan tempat mandi cuci dan kakus (MCK) untuk keperluan karyawan dan pengunjung base camp; (2) Lokasi MCK diupayakan relatif jauh dari sumber air bersih (bila di dalam base camp dibangun sumur untuk sumber air bersih) dan membuat septic tank; (3) Menata jaringan drainase untuk mengalirkan air buangan dari tempat mandi dan mencuci ke tempat yang memadai dan tidak mencemari air permukaan; (4) Menyediakan tempat sampah di dalam kantor, barak dan halaman base camp; (5) Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) secara tertutup di area base camp; (6) Menyediakan air bersih antara lain sumur tanah atau air bersih dan air minum dari perusahaan pengolah air bersih (PAM/PDAM) dan disediakan tangki penampungnya di area base camp; (7) Menugaskan petugas khusus untuk kebersihan lingkungan base camp; (8) Memasang papan peringatan, himbauan yang berlaku bagi karyawan dan pengunjung base camp mengenai kebersihan lingkungan; (9) Bekerja sama dengan aparat setempat (kecamatan, desa) dalam pembuangan sampah dari base camp ke tempat pembuangan akhir (TPA). d) Pencemaran tanah Mencegah pencemaran tanah dan air antara lain dengan cara berikut ini: (1) Limbah pelumas bekas dari peralatan dan kendaraan proyek ditampung di dalam penampung tertutup (drum). Selanjutanya diserahkan pada perusahaan resmi pengumpul limbah pelumas untuk didaur ulang; (2) Melengkapi saluran (selokan/parit) di base camp termasuk lokasi AMP, bengkel serta tempat parkir kendaraan dan peralatan proyek untuk mencegah terjadinya genangan air saat hujan dan pencemaran tanah; (3) Pembinaan pada karyawan di base camp untuk mencegah terjadinya ceceran bahan bakar, pelumas dan cat ke permukaan tanah atau tidak dibuang ke lingkungan antara lain sungai, lahan terbuka dan lingkungan lainnya. e) Terganggunya lalu lintas Dalam rangka mencegah terjadinya gangguan terhadap lalu lintas akibat kegiatan di base camp, maka penanganannya antara lain: (1) Memasang rambu lalu lintas di sekitar jalan eksisting sebelum lokasi base camp dan memasang lampu peringatan untuk dinyalakan pada malam hari; 37-90


(2) Menugaskan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi masuk atau keluar kendaraan atau peralatan dari atau ke base camp; (3) Melakukan penyuluhan pada petugas/operator peralatan berat dan kendaraan proyek dalam hal ketertiban lalu lintas di sekitar base camp dan lokasi proyek. f)

Kondisi kamtibmas Menjaga kondisi kamtibmas di lingkungan base camp dan lingkungan masyarakat antara lain dengan cara: (1) Melibatkan penduduk setempat dalam kegiatan yang sesuai pada pengoperasian base camp; (2) Turut serta dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh penduduk setempat antara lain peringatan hari besar dan kegiatan sosial lainnya; (3) Membatasi base camp dengan pagar pembatas, menggunakan ocia dan ketinggian pembatas yang memadai untuk mengurangi sebaran debu, kebisingan dan sebagai pengaman.

5.4 Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan 5.4.1 Pengoperasian Jalan Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Pengoperasian jalan perlu diusahakan agar sesuai dengan kemampuan kapasitas jalan sehingga dapat melayani lalu lintas dengan baik dan menjamin keselamatan pengguna jalan. a. Potensi Dampak Potensi dampak pengoperasian jalan adalah pencemaran udara, meningkatnya kebisingan, timbulnya getaran, potensi genangan air, kecelakaan atau kemacetan lalu lintas dan berubahnya penggunaan lahan di RUMIJA atau RUWASJA. b. Pengelolaan Lingkungan pada Pengoperasian Jalan Pengelolaan lingkungan yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan antara lain: a) Pencemaran kualitas udara (Nox, CO, SO2, debu/patikulat) Mengurangi pencemaran udara dengan cara memelihara tanaman yang sudah ditanam pada kegiatan penghijauan dan pertamanan dan bila perlu menambah tanaman sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi lalu lintas. Jenis yang ditanam dan dipelihara mempunyai fungsi ekologis, estetis dan kenyamanan (peneduh). Sebagai acuan pemilihan tanaman untuk mengurangi pencemaran udara antara lain adalah penerapan Pedoman Pemilihan Tanaman Untuk Mengurangi Polusi Udara (Nox, CO, SO2) Nomor 011/T/BM/1999 dan menerapkan Tata Cara Pemeliharaan Tanaman Lansekap Jalan nomor 009/T/Bt/1995. b) Meningkatnya kebisingan Mengurangi tingkat kebisingan di antaranya memanfaatkan tanaman tepi jalan sebagai penyerap kebisingan dan bila perlu pada lokasi jalan yang berdekatan dengan fasilitas umum (sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, pasar, dan lain38-90


c)

d)

e)

f)

g)

lain) dipasang pagar pembatas/penghalang suara (noise barrier) dari bahan yang sesuai. Acuan yang digunakan dalam mengurangi kebisingan antara lain Pedoman Mitigasi Dampak Kebisingan Akibat Lalu Lintas Nomor Pd-T-16-2005B. Meningkatnya getaran Mengurangi tingkat getaran di antaranya dengan cara pemeliharaan kondisi selokan atau parit di tepi jalan yang mempunyai fungsi utama mengalirkan air permukaan, tetapi mempunyai fungsi lain sebagai penghambat atau pemutus getaran akibat kendaraan. Kecelakaan lalu lintas Mencegah terjadinya kecelakaan atau kemacetan lalu lintas antara lain: (1) Pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas dan marka jalan pada lokasi yang tepat; (2) Penerapan sistem manajemen lalu lintas yang tepat agar jalan dapat berfungsi sesuai kapasitasnya; (3) Penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan kegiatan informal lainnya pada lokasi RUMIJA yang mengganggu/mengurangi kapasitas jalan (side friction); (4) Pembangunan prasarana atau perlengkapan jalan pada lokasi yang tepat. Perubahan penggunaan lahan di RUMIJA Mencegah terjadinya penggunaan lahan di RUMIJA antara lain: (1) Memasang patok batas RUMIJA; (2) Memasang papan himbauan atau larangan tidak melakukan kegiatan di RUMIJA; (3) Penatagunaan lahan sesuai fungsi jalan; (4) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perundangan jalan, termasuk fungsi dan sanksi. Meningkatnya mobilitas penduduk Pengoperasian jalan berdampak positif terhadap mobilitas penduduk setempat maupun dari luar daerah. Potensi dampak antara lain adalah berubahnya penggunaan lahan sekitar tepi jalan (di dalam atau di luar RUWASJA). Dalam rangka pengendalian penggunaan lahan dan kegiatan sekitar tepi jalan maka upaya yang perlu dilakukan adalah: - Pengawasan penggunaan lahan oleh pemerintah setempat yang berwenang dalam penatagunaan lahan, agar penggunaan lahan sesuai peruntukannya, termasuk pencegahan kegiatan perambahan dan pembalakan hutan dan lahan. Terganggunya mobilitas satwa dilindungi Lokasi jalan yang berada atau memotong kawasan hutan, perkebunan, rawa, pantai atau sabana akan mengganggu jalur lintas untuk mobilitas satwa liar. Hal ini akan mengganggu kehidupan satwa karena adanya jalan dan lalu lintas kendaraan. Dalam rangka mencegah dan mengurangi terganggunya satwa liar, perlu upaya pengelolaan lingkungan antara lain: (1) Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi yang bertanggung jawab dalam konservasi sumber daya alam setempat untuk bekerja sama menangani keberadaan satwa liar; (2) Memasang rambu atau tanda lokasi tertentu yang biasa dijadikan jalur lintas satwa liar yang terpotong oleh jalan;

39-90


(3) Memasang papan peringatan, himbauan atau larangan adanya kegiatan yang mengganggu kehidupan satwa liar di lokasi habitat satwa liar di sekitar tepi jalan. h) Potensi genangan atau banjir Dalam rangka mencegah terjadinya genangan atau banjir terutama pada lokasi jalan di daerah rata atau daerah penggunaan lahan yang padat, antara lain adalah: - Pemeliharaan saluran drainase (saluran samping, tengah dan saluran memotong jalan) secara rutin dan berkala serta rehabilitasi. 5.4.2 Pemeliharaan Jalan. Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi. Pemeliharaan jalan merupakan prioritas utama dari semua kegiatan penanganan jalan, yang tujuannya adalah agar jalan tetap dapat digunakan sesuai kapasitas dan fungsinya. a. Potensi Dampak Potensi dampak akibat pekerjaan pemeliharaan jalan adalah kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. b. Pengelolaan Lingkungan pada Pemeliharaan jalan Pengelolaan lingkungan dalam rangka mencegah terganggunya lalu lintas dan kecelakaan antara lain: (1) Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan harus mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan; (2) Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang tepat; (3) Pemasangan rambu lalu lintas sementara dan menugaskan petugas pengatur lalu lintas selama pekerjaan pemeliharaan jalan; (4) Melakukan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan sesuai program yang telah direncanakan. Acuan yang dapat digunakan dalam pemeliharaan jalan untuk menunjang pengelolaan lingkungan antara lain: -

Pedoman Pemeliharaan Rutin DAMIJA dan DAWASJA (No. UPR.02). Pedoman Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan ( No. UPR.02.5). Pedoman Pemeliharaan Rutin Taman Jalan (UPR.02.6).

Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Sumber dampak A. Pengadaan Tanah

Potensi dampak a. Keresahan masyarakat b. Hilangnya aset c. Hilangnya mata pencaharian 40-90

Arahan pengelolaan lingkungan a. Konsultasi masyarakat b. Penetapan ganti rugi atau kompensasi berdasarkan hasil musyawarah c. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek


Sumber dampak

Potensi dampak d. Terganggunya kegiatan sosial ekonomi

Arahan pengelolaan lingkungan d. Pemberdayaan masyarakat yang terkena proyek

a. Kecemburuan sosial

a. Memberikan peluang tenaga kerja setempat yang sama dan konsultasi masyarakat b. Pemberian informasi tentang tenaga kerja yang diperlukan dan pemberdayaan masyarakat setempat

B. Tahap Konstruksi

B1. Persiapan Pekerjaan Konstruksi 1. Mobilisasi tenaga kerja

2. Mobilisasi peralatan berat

3. Pembuatan jalan masuk /akses

4. Pembangunan

base camp

b. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha (dampak positif) c. Potensi penyebaran penyakit menular antara lain HIV/AID, hepatitis dan lain-lain a. Kerusakan jalan

c. Perlu keterangan/persyaratan kesehatan calon tenaga kerja

a. Perbaikan jalan yang rusak dan membatasi tonase peralatan atau membatasi tekanan gandar b. Terganggunya lalu b. Menugaskan pengatur lalu lintas dan memasang rambu lalu lintas lintas sementara a. Pencemaran udara a. Penyiraman jalan secara berkala (debu) b. Pengaturan jam kerja dan b. Meningkatnya perawatan kendaraan/ peralatan kebisingan c. Terganggunya lalu c. Pengaturan lalu lintas lintas a. Berubahnya a. Memilih lokasi dekat dengan lokasi penggunan lahan kegiatan, tidak pada daerah sensitif, pembatasan luas area base camp dan jauh dari pemukiman. b. Pencemaran udara b. Penyiraman permukaan tanah. (debu) c. Meningkatnya c. Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan dan kebisingan peralatan proyek.

B2. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi a. Di lokasi proyek 1. Pembersihan lahan

a. Hilangnya vegetasi

41-90

a. Membatasi luas pembersihan lahan sesuai desain. Segera memasang


Sumber dampak

Potensi dampak

b. Pencemaran udara (debu) c. Meningkatnya kebisingan d. Longsor dan erosi

e. Kerusakan atau terganggunya utilitas umum 2. Pekerjaan tanah

3. Pekerjaan drainase

4. Pekerjaan badan jalan

Arahan pengelolaan lingkungan patok RUMIJA dan larangan mengganggu vegetasi dan satwa liar b. Penyiraman secara berkala dan membatasi kecepatan kendaraan proyek c. Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan serta peralatan secara berkala d. Pembuatan saluran drainase sementara dan segera membangun bangunan pencegah longsor dan erosi serta mengamankan tanah humus e. Berkoordinasi dengan pengelola utilitas sebelum pemindahan atau perbaikan utilitas sesui peraturan yang berlaku

a. Pencemaran udara a. Penyiraman secara berkala dan membatasi kecepatan kendaraan (debu) proyek b. Pengaturan jam kerja, perawatan b. Meningkatnya kendaraan dan peralatan secara kebisingan berkala c. Mengubah geometri lereng dan c. Terganggunya perkuatan lereng, pengendalian stabilitas lereng, aliran air tanah, pengaturan sudut longsor dan erosi lereng (safety factor) dan pembuatan sistem drainase d. Terganggunya d. Mengendalikan air rembesan, pola aliran air membuat saluran samping dan tanah dan air berm sepanjang sisi timbunan permukaan e. Perubahan e. Penataan lansekap yang bentang alam/ memperhatikan nilai ekologis, lansekap; estetis dan keselamatan serta kenyamanan a. Terganggunya a. Membuat saluran air sementara dan dimensi saluran air sesuai desain aliran air permukaan dan pencemaran kualitas air b. Gangguan lalu b. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas lintas (bila dekat jalan eksisting) c. Membuat jalan akses sementara c. Terganggunya aksesibilitas a. Pencemaran udara (debu) 42-90

a. Penyiraman secara berkala pada musim kering


Sumber dampak

5. Pekerjaan jembatan

Potensi dampak b. Meningkatnya kebisingan c. Terganggunya lalu lintas a. Meningkatnya kebisingan b. Meningkatnya getaran c. Terganggunya lalu lintas d. Pencemaran kualitas air sungai

6. Penghijauan dan pertamanan

a. Mengurangi longsor dan erosi

b. Peningkatan estetika

c. Menurunkan pencemaran udara (debu, CO, SO2, NO2, HC) 7. Pemasangan perlengkapan jalan

- Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

8. Pembuangan material sisa pembersihan lahan dan sisa pekerjaan konstruksi

a. Terganggunya aliran air permukaan b. Terganggunya estetika c. Terganggunya kenyamanan masyarakat d. Pencemaran tanah 43-90

Arahan pengelolaan lingkungan b. Pengaturan jam kerja, perawatan peralatan dan kendaraan proyek c. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara a. Pemberitahuan pada masyarakat sekitar; dan pengaturan jadwal kerja b. Penggunaan bor pile (apabila lokasi kegiatan dekat pemukiman atau fasilitas umum) c. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas d. Mengalihkan aliran air sementara sekitar pondasi jembatan dan mencegah terjadinya tumpahan/ceceran material ke perairan a. Menanam tanaman pelindung tanah dan peneduh (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) b. Penanaman tanaman hias (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) c. Menanam tanaman penyerap CO, SO2, NO2, HC, debu dan kebisingan (jenis setempat, khas daerah, mudah ditanam dan dipelihara, tidak mengganggu jalan) - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara - Pemasangan perlengkapan jalan harus sesuai desain yang memasukkan aspek lingkungan hidup termasuk di daerah sensitif a. Pemanfaatan material sisa (penggunaan kembali dan daur ulang/3 R) b. Pembuangan material sisa yang tidak dapat digunakan pada lokasi pembuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah


Sumber dampak

b. Di lokasi Quarry dan jalur transportasi material 1. Pengambilan material bangunan di quarry (di darat/bukit atau gunung)

2. Pengambilan material di quarry sungai

3. Pengangkutan material bangunan

c. Di lokasi Base camp 1. Pengoperasian

base camp (barak pekerja, kantor, stockpile, bengkel, gudang, stone crusher dan AMP)

Potensi dampak

Arahan pengelolaan lingkungan

a. Pencemaran udara (debu)

a. Penyiraman secara berkala pada musim kering

b. Meningkatnya kebisingan c. Terjadinya lubang dan genangan

b. Pengaturan jam kerja dan perawatan peralatan c. Reklamasi dan pemanfaatan kembali lahan

d. Terganggunya aliran air permukaan e. Longsor dan erosi

d. Pembuatan jaringan drainase

e. Pengaturan kemiringan lereng sesuai dengan kondisi tanah, pengendalian air larian dan tebing dibuat berteras

a. Degradasi sungai a. Pemilihan lokasi quarry yang sesuai dan mengganggu berdasarkan kep. Instansi stabilitas bangunan pemerintah setempat b. Tata cara penambangan sesuai b. Pencemaran air yang ditetapkan instansi yang sungai berwenang c. Tata cara penambangan tepat dan c. Terganggunya melakukan konsultasi masyarakat biota air. yang memanfaatkan sungai a. Pencemaran udara a. Penyiraman berkala; Bak truk ditutup terpal, memilih jalur (debu) angkutan, membatasi kecepatan kendaraan material b. Perawatan kendaraan angkut b. Meningkatnya material dan pengaturan jam kerja kebisingan c. Pemeliharaan/Perbaikan jalan c. Kerusakan jalan d. Terganggunya lalu d. Pengaturan lalu lintas; Pemasangan rambu lalu lintas lintas e. Terganggunya e. Pengaturan waktu pengangkutan material pada jam kerja dan memilih kenyamanan masyarakat. jalur angkutan tidak melalui pemukiman a. Pencemaran udara (debu/partikel, SO2, NO2, CO, HC) b. Meningkatnya kebisingan

44-90

a. Perawatan peralatan, pemasangan dust collector, penyiraman berkala, membatasi ketinggian tumpukan material, uji emisi kendaraan b. Perawatan peralatan, menyimpan genset pada tempat kedap suara dan jauh dari pemukiman


Sumber dampak

Potensi dampak c. Pencemaran air permukaan

d. Pencemaran tanah

e. Terganggunya lalu lintas f. Kondisi kamtibmas

C. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan 1. Pengoperasian jalan

Arahan pengelolaan lingkungan c. Pengendalian limbah cair (oli/ pelumas bekas, cat, bahan pelarut cat, pembersih peralatan dll) dan membangun MCK dilengkapi septic tank yang jauh dari sumber air bersih, menata jaringan drainase, menyediakan tempat sampah (TPS) d. Menampung pelumas bekas dalam drum, penyuluhan karyawan untuk mencegah ceceran/tumpahan minyak/oli/pelumas/cat/ semen, dan lain-lain pada tanah e. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas f. Pemberdayaan masyarakat setempat

a. Pencemaran udara a. Pemeliharaan tanaman di jalur (debu, partikel, tanaman (penghijauan di median, SO2, NO2, CO, HC) pulau jalan dan teoi jalan) b. Pemeliharaan tanaman di jalur b. Meningkatnya tanaman dan pembuatan noise kebisingan barrier (pada lokasi tertentu/ fasilitas umum, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah) c. Meningkatnya c. Pembuatan dan perawatan getaran parit/saluran tepi d. Kecelakaan lalu d. Pengaturan lalu lintas, pemasangan lintas rambu lalu lintas yang tepat, penertiban pedagang kaki lima e. Perubahan penggunaan lahan di RUMIJA (sidefriction) f. Meningkatnya mobilitas penduduk g. Gangguan terhadap jalur perlintasan/ mobilitas satwa dilindungi h. Potensi genangan atau banjir 45-90

e. Memasang patok batas RUMIJA dan papan larangan kegiatan

f. Pengawasan penggunaan lahan sesuai tata guna lahan g. Pemasangan papan peringatan/ himbauan/larangan mengganggu satwa dilindungi dan memasang tanda/rambu jalur perlintasan satwa h. Pemeliharaan rutin, berkala jaringan drainase


Sumber dampak 2. Pemeliharaan jalan

5.5

Potensi dampak - Terganggunya lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas

Arahan pengelolaan lingkungan - Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara

Pengelolan Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan di Daerah Sensitif

Daerah sensitif terdiri dari kawasan lindung dan kawasan/areal tertentu yang memiliki fungsi atau karakteristik lingkungan dan sosial-budaya khas, yang sangat potensial mengalami dampak negatif penting akibat pembangunan jalan. Daerah sensitif dikelompokkan dalam tujuh kategori, yang didasarkan atas pertimbangan kesamaan karakteristik biogeofisik dan sosialnya, atau kesamaan/kekhasan tujuan perlindungan/pengelolaan lingkungannya yaitu: -

Kawasan Hutan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan, Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan Cagar Budaya Daerah Komunitas Rentan Kawasan Komersial, Permukiman dan Lahan Produktif Kawasan Khusus

1. Persebaran daerah sensitif a) Lokasi tiap jenis daerah sensitif di tiap provinsi dapat dilihat pada contoh Peta Daerah Sensitif yang dibuat/dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. b) Informasi mengenai peta daerah sensitif tersebut dapat diperoleh dari Sub Direktorat Teknik Lingkungan, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, atau melalui internet (www.pu.go.id). c) Informasi yang lebih rinci dapat diperoleh dari instansi pengelola atau yang berkaitan dengan pengelolaan daerah sensitif yang bersangkutan baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. 2. Ketentuan umum tentang pembangunan jalan di daerah sensitif a) Daerah sensitif memerlukan perlindungan atau pengelolaan khusus untuk melindungi kelestarian fungsi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa, untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. b) Penetapan rute jalan baru sedapat mungkin menghindari daerah sensitif terutama kawasan hutan konservasi dan daerah rawan bencana alam. c) Penetapan koridor jalan di daerah sensitif harus dikoordinasikan dengan semua instansi terkait, pada tahap prencanaan umum. d) Penetapan rute jalan di daerah sensitif pada tahap studi kelayakan harus dikonsultasikan dengan instansi pengelola/pembina daerah sensitif yang bersangkutan, dan mendapat persetujuan dari instansi tersebut. e) Pembangunan jalan di kawasan lindung harus mendukung (tidak bertentangan dengan) sasaran pengelolaan kawasan tersebut, yaitu: 46-90


•

5.3.3

meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; • mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Pembangunan jalan baru tidak boleh dilaksanakan di dalam kawasan hutan konservasi, tapi boleh dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan syarat harus mendapat “izin pinjam pakai kawasan hutan” dari Menteri Kehutanan.

Catatan: Pada saat ini telah ada beberapa ruas jalan yang melalui kawasan hutan koservasi seperti Taman Nasional dan Taman Hutan Raya yang harus dipelihara dan mungkin perlu ditingkatkan. g) Kegiatan pembangunan jalan tidak boleh mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air. h) Rencana kegiatan pembangunan jalan baru atau peningkatan dengan pelebaran jalan yang memerlukan pengadaan lahan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL, kecuali kalau berdasarkan hasil kajian lapangan, diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan penting. i) Rencana kegiatan pembangunan jalan yang dapat mengakibatkan tercemar, pindah, rusak, berubah, musnah atau hilangnya nilai sejarah benda cagar budaya, dan situs, wajib dilaporkan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi AMDAL. j) Pembangunan jalan di daerah komunitas rentan harus mendukung upaya pemberian kemudahan untuk pembangunan kualitas masyarakat tersebut. k) Dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang dalam radius 10 km terdapat komunitas adat, hak-hak adat termasuk hak atas tanah ulayat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat, harus diperhatikan dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Untuk keperluan tersebut, perlu dilakukan Analisis Dampak Sosial (ANDAS). l) Pembangunan jalan yang memerlukan pengadaan tanah, perlu dilengkapi ANDAS, jika jumlah penduduk yang terkena pembebasan tanah lebih besar atau sama dengan 40 KK. m) Pembangunan jalan yang memerlukan pengadaan tanah di daerah kelompok fakir miskin harus mendukung upaya pembinaan kesejahteraan sosial komunitas tersebut agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Untuk keperluan tersebut, perlu dilakukan ANDAS, kalau jumlah fakir miskin yang terkena pembebasan tanah lebih besar atau sama dengan 20 KK. n) Pembangunan jalan yang mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi tidak boleh dilakukan kecuali terdapat perubahan rencana tata ruang. o) Perpotongan jalan dengan jalur kereta api harus dibuat tidak sebidang. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api maupun lalu lintas di jalan. p) Pembangunan jalan yang memerlukan perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api umum wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian. 47-90


q) Rencana kegiatan pembangunan jalan di daerah komunitas rentan, harus dilengkapi analisis dampak sosial (ANDAS). 3. Potensi dampak spesifik dan pedoman pengelolaannya a) Pembangunan jalan di tiap jenis daerah sensitif mempunyai potensi “dampak spesifik” yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan tujuan perlindungan daerah yang bersangkutan. b) Potensi dampak lainnya sangat tergantung dari jenis, besaran dan karakteristik kegiatan pembangunan jalan tertentu, serta kondisi lingkungan di areal tapak kegiatan proyek jalan dan sekitarnya yang telah diuraikan dalam sub bab 5.2, 5.3 dan 5.4. 4. Pedoman pengelolaan dampak di daerah sensitif Pedoman pengelolaan dampak lingkungan dan sosial-budaya pembangunan jalan di daerah sensitif disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terdiri dari: a) Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Sensitif; b) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan; c) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan; d) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Rawan Bencana Alam; e) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Cagar Budaya, Bangunan Monumental dan Areal/Tempat Dilindungi; f) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Daerah Komunitas Rentan; g) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Komersial, Permukiman dan Lahan Produktif; h) Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Khusus. Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memberikan penjelasan tentang daerah sensitif dan prinsip dasar pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan di daerah-daerah sensitif. Ringkasan pedoman, manual dan prosedur pengelolaan lingkungan di daerah sensitif disajikan pada Lampiran 5 dan secara lengkap dilampirkan pada buku Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (Buku 2). 5.5.1 Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan Pembangunan jalan di kawasan hutan mencakup daerah: -

Cagar Alam Suaka Marga Satwa Daerah Pengungsian Satwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Taman Wisata Alam Taman Buru Hutan Lindung

Potensi dampak dan arahan penanganannya pada tahap prakonstruksi, konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan tercantum pada Tabel 3. 48-90


Tabel 3. Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Hutan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan (Sumber Dampak) A. Tahap Prakonstruksi Pengadaan tanah

B. Tahap Konstruksi • Mobilisasi peralatan berat; • Pengangkutan material; • Pekerjaan tanah • Pekerjaan badan jalan • Pembersihan lahan

Potensi Dampak

Arahan Pengelolaan Lingkungan

Masalah kepentingan antar instansi

• Konsultasi dan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang kehutanan tingkat pusat dan daerah; • Konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak pemilik hak pemanfaatan hutan yang bersangkutan; • Pengurusan ijin “Pinjam Pakai” Kawasan Hutan

• Meningkatnya kebisingan • Perubahan bentang alam • Gangguan pada aliran air permukaan • Gangguan pada flora dan fauna • Gangguan terhadap kehidupan satwa liar

• Rencana pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikoordinasikan dengan instansi pengelola dan pemanfaat hutan yang bersangkutan • Basecamp dibuat di luar kawasan hutan konservasi • Penggunaan alat berat seminimal mungkin • Semua alat berat yang digunakan harus dibawa kembali ke luar kawasan hutan, setelah selesai digunakan setiap harinya • Semua pekerja harus keluar dari kawasan hutan setelah selesai melakukan pekerjaan setiap harinya. • Lereng galian/timbunan tanah diperkuat supaya tidak terjadi erosi/longsor • Aliran air permukaan yang terpotong galian/timbunan tanah harus diusahakan tetap berfungsi seperti semula • Pembersihan lahan diusahakan hanya pada areal tapak pekerjaan konstruksi • Pekerjaan konstruksi hanya dilaksanakan pada siang hari

49-90


Kegiatan (Sumber Dampak) C. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan • Penggunaan dan pemanfaatan jalan • Pemeliharaan jalan

Potensi Dampak

• Meningkatnya kebisingan • Gangguan pada flora • Gangguan pada satwa liar


• Penanaman pohon pelindung di pinggir kiri-kanan jalan • Pemasangan rambu larangan mengambil tumbuhan hutan • Pemasangan rambu lalu lintas untuk mengurangi kecepatan kendaraan bermotor sekitar lintasan satwa • Pembuatan perintang kecepatan lalu lintas (speed trap ) di dekat lokasi lintasan satwa • Pembuatan underpass lintasan satwa

5.5.2 Pembangunan Jalan di Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan Pembangunan jalan di kawasan lindung di luar kawasan hutan mencakup daerah: -

Lahan basah Kawasan resapan air Kawasan sekitar mata air Kawasan sekitar danau/waduk Sempadan sungai Sempadan pantai Pantai berhutan bakau Suaka alam laut dan perairan lainnya

Secara ringkas pengelolaan lingkungan pada pembangunan jalan di kawasan lindung di luar kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 4.

50-90


Tabel 4. Potensi Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan

5.3.4 Kawasan Gambut Sumber dampak

Potensi Dampak


A. Tahap pra konstruksi

Pengadaan tanah

• Perubahan peruntukan lahan Masalah kepentingan antar instansi

• Mengacu pada RTRW • Konsultasi/koordinasi dengan instansi pengelola kawasan lindung di luar kawasan hutan dan instansi lain terkait

• Meningkatnya kekeringan pada lahan gambut sehingga mudah terbakar • Subsidensi lahan gambut • Gangguan kemampuan fungsi hidrologis lahan gambut • Gangguan hidrologi,

• Tidak melakukan penyiapan tanah dengan sistem pembakaran • Mengembangkan sistem untuk perbaikan tata air di lahan gambut misalnya melalui penyekatan saluran-saluran di lahan gambut yang bersifat menguras air • Pada saat merencanakan sistem saluran atau drainase perlu memperhatikan ketinggian dari permukaan air dan tata air di kawasan lahan gambut • Mencegah overdrainase dan subsidensi • Menerapkan teknologi dengan

B. Tahap konstruksi • • • •

Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pekerjaan drainase Pekerjaan badan jalan • Pekerjaan jembatan

over drainase • Menurunnya populasi vegetasi di lahan gambut yang bernilai ekonomis • Gangguan terhadap satwa liar • Menurunnya biota perairan • Perubahan/kerusakan bentang alam

geotextile, perbaikan sifat tanah, timbunan ringan, pile slab • Membatasi pembukaan kawasan di daerah yang benar-benar diperlukan untuk pekerjaan • Pembabatan tanaman segera ditindaklanjuti dengan revegetasi

C. Tahap Pengoperasian dan pemeliharaan jalan • Pengoperasian jalan

• Subsidensi lahan gambut 51-90

• Koordinasikan kepada instansi terkait untuk meningkatkan


Sumber dampak

Potensi Dampak

Arahan Pengelolaan Lingkungan dan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum (termasuk hukum adat) terhadap perlindungan dan pengelolaan lahan gambut dan rantai perdagangan illegal

• Meningkatnya pembukaan dan penebangan liar • Perpindahan/migrasi satwa liar serta perburuan satwa liar • Perubahan peruntukan logging lahan tidak sesuai • Koordinasi dengan instansi dengan RTRW terkait untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik diikuti penertiban, penegakan hukum atas penggunaan lahan di sekitar kawasan yang tidak sesuai RTRW 5.3.5 Kawasan Hutan Bakau Sumber dampak

Potensi Dampak



Pengadaan tanah

• Perubahan peruntukan lahan • Masalah kepentingan antar instansi pengelola

• Mengacu pada RTRW • Konsultasi/koordinasi dengan instansi pengelola kawasan hutan bakau dan instansi lain terkait

• Gangguan fungsi kawasan sebagai pelindung pantai dari erosi/abrasi pantai

• Hindari semua bentuk kegiatan yang mengakibatkan pengurangan areal bakau di luar Rumija

• Gangguan terhadap satwa liar • Berkurangnya populasi flora bakau yang khas dari jenis Rhizophora, sonneratia, api-api dan

• Hindari penggunaan kawasan hutan bakau sebagai tapak lokasi jalan masuk • Rehabilitasi kerusakan hutan dengan penghutanan kembali (reforestration), upayakan pemilihan tanaman dengan jenis bakau yang cepat tumbuh • Transportasi dari material yang bersifat polutan perlu diawasi dan diatur dalam peraturan khusus • Pada area yang terkena tumpahan minyak supaya



nipah; • Perubahan jumlah dan keanekaan flora/vegetasi • Gangguan terhadap berbagai jenis biota akuatik.

52-90


• Perubahan/kerusakan bentang alam

memiliki rencana penanggulangan seperti kolam pengendapan dan lainnya • Menerapkan dan melaksanakan teknik mitigasi dampak sesusai ketentuan Spesifikasi pekerjaan jalan dan jembatan seksi Aspek Lingkungan Hidup • Membatasi pembukaan kawasan di daerah yang benar-benar diperlukan untuk pekerjaan • Pembabatan tanaman segera ditindaklanjuti dengan revegetasi

• Terjadinya intrusi air laut ke daratan • Meningkatnya pembukaan dan penebangan liar • Perpindahan/migrasi satwa liar serta perburuan satwa liar • Perubahan peruntukan lahan tidak sesuai dengan RTRW

• Rehabilitasi kerusakan hutan dengan reforestration • Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan dan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum (termasuk hukum adat) terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan dan rantai perdagangan ilegal


logging • Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik serta diikuti penertiban, penegakan hukum atas penggunaan lahan di sekitar kawasan yang tidak sesuai RTRW

5.3.6 Sempadan Sungai Sumber Dampak

Potensi Dampak



Pengadaan tanah

• Perubahan peruntukan lahan

53-90

• Mengacu pada RTRW • Konsultasi/koordinasi dengan instansi pengelola kawasan sempadan sungai dan instansi


Masalah kepentingan antar instansi pengelola

lain terkait



• Meningkatnya potensi terjadinya erosi, longsor, sedimentasi dan pelumpuran • Menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan • Menurunnya populasi vegetasi • Perubahan aliran air permukaan dan air tanah • Pencemaran sungai oleh limbah cair/padat • Gangguan pada flora dan fauna sungai yang khas • Perubahan/kerusakan bentang alam

• Untuk menghindari pengotoran sungai oleh sampah dibuat pagar sepanjang badan sungai • Dibuat pagar pembatas pengaman antara sungai dan jalan • Dibuat turap batu sepanjang tebing sungai • Konservasi lahan pada jalur kanan dan kiri sungai yang potensi erosi dan longsor • Menghindari/meminimalkan pemotongan vegetasi di daerah buffer zona antara tepi jalan dan badan air • Transportasi dari material yang bersifat polutan perlu diawasi dan diatur dalam peraturan khusus • Pada area yang terkena tumpahan minyak/olie supaya dibuat rencana penanggulangan seperti kolam pengendapan dan lainnya • Menerapkan dan melaksanakan teknik mitigasi dampak sesuai ketentuan Spesifikasi pekerjaan jalan dan jembatan seksi Aspek Lingkungan Hidup

• Perubahan peruntukan lahan • Suksesi sungai menjadi daratan (hilangnya sungai) • Gangguan fungsi kawasan • Perubahan aliran air permukaan • Meningkatnya terjadi potensi erosi dan longsor

• Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengendalian dan penertiban penggunaan lahan di daerah sempadan sungai; tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak terhadap gangguan aliran sungai • Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan dan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan


54-90


hukum terhadap perlindungan daerah sempadan sungai • Dibuat pagar pembatas pengaman antara sungai dan jalan • Dibuat turap batu sepanjang tebing sungai • Koordinasikan kepada instansi terkait untuk melakukan penggerukan secara berkala terhadap lumpur D. Kawasan Sekitar Danau/Waduk Sumber Dampak

Potensi Dampak



Pengadaan tanah

• Perubahan peruntukan lahan Masalah kepentingan antar instansi pengelola

• Mengacu pada RTRW • Konsultasi/koordinasi dengan instansi pengelola kawasan danau/waduk dan instansi lain terkait

• Menurunnya kualitas dan kuantitas air danau/waduk • Meningkatnya potensi terjadinya erosi dan pendangkalan danau/waduk • Menurunnya populasi vegetasi sempadan danau/waduk • Perubahan/kerusakan bentang alam

• Menghambat laju erosi dan sedimentasi yang masuk ke dalam danau/waduk selama pekerjaan konstruksi • Hindari pembuangan bahan beracun dari sisa-sisa pekerjaan konstruksi ke danau/waduk • Pengerukan sedimentasi • Mempertahankan vegetasi alami di sekitar danau • Menghindari/meminimalkan pemotongan vegetasi di daerah buffer zone danau/waduk • Melakukan penanaman vegetasi/pohon yang mampu mencegah terjadinya erosi dan memperkuat penampang danau/waduk • Menerapkan dan melaksanakan teknik mitigasi dampak sesuai ketentuan Spesifikasi Jalan dan Jembatan Seksi Aspek Lingkungan Hidup



55-90



• Gangguan fungsi kawasan • Perubahan aliran air permukaan

• Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaharui Perda untuk melindungi kawasan danau/waduk • Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengendalian dan penertiban penggunaan lahan di kawasan sekitar danau • Koordinasi dengan instansi terkait untuk pengaturan zonasi pemanfaatan ruang yang sangat strategis dalam mengendalikan masuknya polutan ke perairan danau

E. Kawasan Resapan Air Sumber Dampak

Potensi Dampak


A. Tahap pra konstruksi • Pengadaan tanah

• Perubahan peruntukan lahan • Masalah kepentingan antar instansi pengelola

• Mengacu pada RTRW • Konsultasi/koordinasi dengan instansi pengelola kawasan lindung di luar kawasan hutan dan instansi lain terkait

• Perubahan aliran air permukaan dan air tanah • Meningkatnya run off • Berkurangnya ruang terbuka hijau, infiltrasi air ke dalam tanah terganggu, banjir di bagian hilir • Terputusnya aliran air permukaan. Turunnya muka air tanah • Hilangnya komunitas vegetasi pada wilayah resapan air

• Membuat sumur resapan atau bendung/situ, agar air larian tidak langsung masuk ke sungai akan tetapi berhenti sementara di dalam sumur atau bendung/situ sambil memberi peluang air meresap ke dalam tanah. Ukuran sumur resapan atau bendung/situ disesuaikan luas lahan yang berubah fungsi dari resapan menjadi Rumija • Larangan membuang ociabahan berbahaya dari sisa pekerjaan konstruksi di daerah resapan air



56-90


• Mempertahankan vegetasi alami di daerah resapan • Revegetasi (penanaman kembali), di kiri kanan jalan di sepanjang kawasan resapan C. Tahap Pengoperasian dan pemeliharaan jalan • Pengoperasian jalan

• Perubahan peruntukan lahan • Meningkatnya run off • Banjir di daerah hilir dan terjadi kekeringan terutama musim kemarau

• Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengendalian dan penertiban penggunaan lahan di daerah kawasan resapan air • Mengevaluasi dan memelihara sumur resapan atau bendung/situ, apakah sumur resapan atau bendung/ situ berfungsi atau tidak agar air larian tidak langsung masuk ke sungai • Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan dan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan daerah kawasan resapan air

5.5.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan di Kawasan Rawan Bencana Alam Pembangunan jalan di Kawasan Rawan Bencana Alam mencakup daerah: - letusan gunung berapi - gempa bumi - tsunami - longsor - banjir Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Potensi Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Bencana Alam Sumber Dampak A. Letusan gunung api

Potensi Dampak


Kerusakan dan/atau terputusnya jalan/jembatan. Korban jiwa manusia pengguna

5.3.7 Tahap Pra-Konstruksi Survai lapangan rinci mengenai pola aliran lava pijar, pola aliran banjir lahar dingin, elevasi aliran lava pijar dan/atau banjir lahar dingin.

57-90


dan/atau pemanfaat jalan.

Trase jalan yang memotong dan/atau melewati sungai yang menjadi aliran lava pijar dan atau banjir lahar dingin dengan perencanaan elevasi yang lebih tinggi. Kontruksi jembatan sebaiknya ditempatkan di hilir setelah bangunan kantung lahar dingin (sabo dam). Struktur konstruksi bangunan bawah jembatan sebaiknya menghindari penggunaan pier (pilar tengah) jembatan.

5.3.8 Tahap Pasca-Konstruksi Menutup segmen jalan dan/atau jembatan yang mengalami kerusakan akibat letusan gunung api dan pengalihan lalu lintas ke jalan alternatif. Perbaikan dan/atau rehabilitasi segmen jalan dan/atau jembatan yang rusak. Peninggian elevasi jalan dan/atau jembatan. Relokasi segmen jalan dan/atau jembatan ke lokasi bebas dari bencana letusan gunung api. B. Gempa bumi

Kerusakan dan/atau terputusnya jalan/jembatan Korban jiwa manusia pengguna dan/atau pemanfaat jalan

5.3.9 Tahap Pra-Konstruksi Survai lapangan rinci pada segmen jalan yang berada dan/atau memotong garis patahan/sesar aktif untuk mengetahui batas koridor patahan, arah dan pola patahan, karakteristik geologi dan tanah, informasi rekam jejak kerusakan akibat gempa bumi. Struktur konstruksi badan jalan yang memotong dan/atau melewati garis patahan/sesar aktif sebaiknya direncanakan dengan ”konstruksi khusus”, berupa jembatan bentang tunggal. 5.3.10 Tahap Pasca-Konstruksi Penutupan segmen jalan dan/atau jembatan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan pengalihan lalu lintas ke jalan alternatif.

58-90


C. Tsunami


Perbaikan dan/atau rehabilitasi jalan/jembatan yang rusak akibat gempa bumi. Relokasi/pengalihan lokasi segmen jalan dan/atau jembatan ke lokasi yang tidak memotong jalur patahan.

5.3.11 Tahap Pra-Konstruksi Survai rinci pada segmen jalan yang berada dan/atau memotong kawasan rawan tsunami untuk mengetahui batas tsunami, informasi rekam jejak akibat kerusakan tsunami. Trase jalan dan semua struktur jembatan harus diupayakan bebas dari kawasan yang pernah mengalami tsunami. 5.3.12 Tahap Pasca-Konstruksi Perbaikan dan/atau rehabilitasi segmen dan/atau jembatan yang mengalami kerusakan akibat tsunami. Relokasi segmen jalan dan/atau jembatan yang hilang dan/atau rusak karena tsunami.

D. Longsor


5.3.13 Tahap Pra-Konstruksi Survai lapangan rinci pada segmen jalan yang melalui kawasan rawan bencana longsor, mengenai batas daerah rawan lonsor dan jejak kejadian tanah longsor. Menyusun rencana teknis rinci struktur badan jalan dan konstruksi penahan lereng jalan sesuai karakteristik geologi dan tanah, serta pola kelongsoran tanah. 5.3.14 Tahap Pasca-Konstruksi Penutupan jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat longsor dan pengalihan lalu lintas ke jalan alternatif. Perbaikan dan/atau rehabilitasi segmen jalan dan/atau jembatan yang rusak. Relokasi segmen jalan dan/atau jembatan yang rusak akibat longsor.

59-90


E. Banjir


5.3.15 Tahap Pra-Konstruksi Survai rinci hidrologi untuk mengetahui karakteristik hidrologi, pola aliran, periode banjir dan jejak banjir yang pernah terjadi, elevasi tertinggi areal genangan. Elevasi jalan harus lebih tinggi dari elevasi muka air banjir ditambah dengan ruang bebas (free board). Pemilihan bentuk struktur konstruksi untuk akses pengaliran air banjir, dapat berupa goronggorong (culvert) dan/atau jembatan sesuai daerah aliran banjir eksisting. Rencana teknis rinci struktur konstruksi drainase melintang dan memanjang jalan sesuai dengan karakteristik dan debit rencana rencana. 5.3.16 Tahap Pasca-Konstruksi Penutupan segmen jalan dan/atau jembatan yang terendam banjir dan pengalihan lalu lintas ke jalan alternatif. Perbaikan dan/atau rehabilitasi segmen jalan dan/atau jembatan yang rusak karena banjir.

5.5.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Cagar Budaya Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya dalam pedoman ini mencakup lokasi/ ruang sekitar benda cagar budaya tidak bergerak yang dikelompokkan dalam dua kategori sebagai berikut: 5.3.17 Lokasi bangunan hasil budaya menusia yang bernilai tinggi, seperti: • bangunan kuno (minimal berumur 50 tahun) yang bernilai sejarah; • bangunan kuno yang bernilai seni arsitektur bangunan khas; • monumen; • candi; • benteng. 5.3.18 Areal/tempat yang dilindungi, seperti: • situs purbakala; • makam keramat; • tempat acara ritual tradisional. Kawasan cagar budaya mempunyai fungsi atau nilai manfaat untuk membantu pengertian manusia mengenai masa lalu, memperkaya masa kini, dan bernilai bagi generasi-generasi di masa depan. Kawasan cagar budaya juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata budaya. 60-90


Jenis-Jenis Situs/Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak adalah sebagai berikut: -

Gedung kuno Rumah Adat Rumah Perjuangan Rumah Bersejarah Masjid Gereja Kelenteng Candi Monumen Tugu Patung

-

Benteng Batu Bergambar Menhir Situs Makam Tempat pemujaan Goa Kapal Kayu Marmer

Kawasan cagar budaya termasuk dalam kategori kawasan lindung yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan areal/tempat yang dilindungi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Informasi tentang lokasi kawasan cagar budaya dapat dilihat pada Peta DaerahDaerah Sensitif yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, atau peta yang diterbitkan oleh instansi bidang kebudayaan di tingkat pusat atau daerah (provinsi dan kabupaen/kota). Ringkasan potensi dampak negatif spesifik pada tiap tahap kegiatan proyek dan arahan penanganannya tercantum pada Tabel 6. Tabel 6. Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Cagar Budaya dan Arahan Pengelolaannya Sumber Dampak

Potensi Dampak


A. Tahap Prakonstruksi Pengadaan tanah

• Masalah antar sektor; • Masalah sosial; • Berkurang atau hilangnya areal situs.

61-90

• Konsultasi/koordinasi dengan instansi bidang kebudayaan yang terkait • konsultasi dengan masyarakat yang terkait dengan keberadaan cagar budaya yang akan terkena proyek jalan • Melaksanakan studi AMDAL atau kajian khusus bidang sosial, yang mencakup aspek kesejarahan dan arkeologi. • Penggunaan areal situs seminimal mugkin.


Sumber Dampak

Potensi Dampak


• Getaran; • Gangguan pada stabilitas tanah (fondasi bangunan); • Perubahan/kerusakan struktur fisik bangunan momumental/benda cagar budaya; • Lenyapnya nilai sejarah/seni arsitektur bangunan khas; • Hilangnya tempat/benda/ pohon yang bernilai ritual atau keramat; • Hilangnya keotentikan nilai sejarah/budaya; • Hilang/punahnya benda cagar budaya.

• Penggunaan peralatan konstruksi yang tidak menimbulkan vibrasi besar; • Pengamanan struktur bangunan supaya tidak terjadi keretakan/kerusakan; • Pemindahan/relokasi benda cagar budaya sesuai dengan izin instansi yang berwenang; • Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, untuk mencegah kerusakan dan/atau hilangnya benda cagar budaya;

• Getaran; • Pencemaran udara • Gangguan estetika lingkungan

• Pembatasan kendaraan berat untuk menghindari vibrasi besar • Pemeliharaan pohon pelindung dan/atau tanaman hias yang dapat menyerap debu dan gas polutan emisi kendaraan bermotor. • Pengendalian pemanfaatan ruang milik jalan untuk menghindari gangguan lalu lintas dan gangguan estetika lingkungan.

B. Tahap Konstruksi Mobilisasi peralatan berat Pengangkutan material Pekerjaan tanah Pekerjaan badan jalan

C. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Pengoperasian jalan Pemeliharaan jalan

5.5.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pembangunan Jalan di Daerah Komunitas Rentan Komunitas rentan mencakup komunitas adat termasuk komunitas adat terpencil (KAT), dan kelompok fakir miskin. Karakteristik komunitas adat mencakup 5 (lima) kriteria:

Masyarakat yang kehidupannya sudah sangat erat dengan wilayah nenek moyangnya dan sumberdaya alam di dalamnya, 62-90


Mengidentifikasi diri sendiri dan diidentifikasi oleh lainnya sebagai kelompok yang berbeda budaya, Memiliki bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional, Adanya lembaga sosial, ekonomi, dan budaya secara adat, Produksi terutama untuk kebutuhan sendiri (subsisten).

Dari sisi pandang kondisi keterbatasan aksesibilitasnya, komunitas adat ini secara legal disebut komunitas adat terpencil yang mencakup 7 (tujuh) kriteria:

Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, Pada umumnya menetap dan bergerak di daerah yang terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten, Peralatan teknologinya sederhana, Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumberdaya alam setempat relatif tinggi, Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik

Komunitas adat terpencil dikelompokkan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

Kategori kelana, belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, komunitas yang hanya dapat diketahui oleh kelompok/etnis mereka sendiri. Kategori menetap sementara, sudah ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam. Kategori menetap, sudah ada interaksi dengan dunia luar dari komunitas mereka mulai melemahnya peran tokoh adat dalam kehidupan masyarakat.

Ciri-ciri fakir miskin (FM) mencakup 8 (delapan) kriteria, yaitu:

Penghasilan rendah, atau berada dibawah garis sangat miskin,1) Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial), Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun), Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit, Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya, Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin, Tinggal di rumah yang tidak layak huni, Sulit memperoleh air bersih.

Tujuan perlindungan kelompok fakir miskin adalah mencegah peniadaan akses pengembangan harga diri (pendidikan, ketrampilan, kesehatan, sarana usaha ekonomi, dan modal) sebagai prasyarat untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Catatan:

1):

2)

a) yang dimaksud batas garis sangat miskin adalah tingkat pengeluaran/orang/hari berdasarkan standar BPS di wilayah provinsi atau kabupaten/kota, b) ukurannya bahwa orang tersebut tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara dengan 1800 kalori/hari. Jika 3 (tiga) kriteria tersebut diatas terpenuhi, sudah dapat dikategorikan sebagai keluarga fakir miskin. 63-90


Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Potensi Dampak Sosial Budaya Pembangunan Jalan di Daerah Komunitas Rentan dan Arahan Pengelolaannya Sumber dampak A. Tahap Prakonstruksi Pengadaan tanah

B. Konstruksi pekerjaan jalan Mobilisasi tenaga kerja Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pekerjaan badan jalan

Arahan pengelolaan dampak sosial budaya

Potensi dampak

Keresahan komunitas rentan, Timbul masalah sosial.

Melaksanakan rekomendasi rencana tindak (action plan) ANDAS.

Kecemburuan terhadap pekerja dari luar komunitas rentan. Masuknya jenis penyakit (HIV/AIDS) Gangguan pada kearifan lingkungan

Sosialisasi rencana pelaksanaan konstruksi proyek jalan. Melaksanakan pengembangan keterlibatan komunitas rentan dalam pekerjaan konstruksi proyek jalan. Melaksanakan penyuluhan mengenai pencegahan HIV/AIDS. Konsultasi dengan ketua adat/tokoh komunitas rentan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembersihan lahan Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi rencana tindak pada tahap konstruksi. Penanganan dampak fisik proyek terhadap lingkungan dapat mengacu pada pedoman yang relevan dengan jenis dampak fisik yang terjadi.

C. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Pengoperasian jalan

Perubahan hak atas tanah Lunturnya identitas budaya Masuknya jenis penyakit (HIV/AIDS) Timbul pandangan negatif terhadap 64-90

Melakukan koordinasi dalam forum komunikasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rekomendasi rencana tindak pada tahap pasca konstruksi, seperti: Pengembangan pranata/kelembagaan hak atas


Sumber dampak

Potensi dampak

keberadaan jalan Timbul pandangan negatif terhadap keberadaan jalan

5.5.6 Pengelolaan Lingkungan Hidup Permukiman dan Lahan Produktif

Arahan pengelolaan dampak sosial budaya tanah Pelestarian identitas budaya Penyuluhan mengenai penanggulangan HIV/AIDS Pengembangan kelembagaan jaring-jaring sosial dan kepercayaan komunitas rentan Pelatihan berbagai ketrampilan bagi komunitas rentan.

pada

Kawasan

Komersial,

Pembangunan jalan yang melalui daerah sensitif berupa kawasan komersial, pemukiman dan lahan produktif perlu memperhatikan karakteristik sepsifiknya, antara lain: -

Kawasan sumber bangkitan lalu lintas Mobilitas pengguna dan pemanfaat kawasan sangat tinggi Rawan kemacetan Mempunyai resistensi tinggi terhadap pembebasan tanah dan/atau bangunan Sumber produksi pangan Sumber mata pencaharian Rawan terhadap alih fungsi lahan

- Kawasan komersial Suatu kawasan dikategorikan sebagai kawasan komersial apabila memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini: a) Kawasan kegiatan perdagangan dan jasa (pasar, mal, supermarket, pertokoan dan sejenisnya) b) Kawasan CBD/Central Bussiness District c) Kawasan industri (kawasan industri terpadu, pabrik dan lingkungan industri kecil) - Kawasan permukiman Suatu kawasan dikategorikan sebagai kawasan permukiman apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: a) Kumpulan rumah tinggal (permanen/semi-permanen/non-permanen) dengan populasi minimal 100 unit rumah/hektar b) Areal hunian masyarakat berbentuk apartemen, town house dan/atau rumah susun - Lahan produktif Lahan budidaya dikategorikan sebagai lahan produktif apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: a) Sawah beririgasi teknis maupun tadah hujan b) Kebun tanaman komoditas pertanian c) Tambak untuk budidaya perikanan 65-90


Potensi Dampak Pembangunan Jalan di Kawasan Komersial/Permukiman dan Arahan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 8 dan Prasarana Spesifik Kawasan Komersial/Permukiman dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 8. Potensi Dampak Sosial Pembangunan Jalan Di Kawasan Komersial, Permukiman dan Lahan Produktif serta Arahan Pengelolaannya

5.3.19 Kawasan Komersial dan Permukiman Sumber Dampak A. Tahap Prakonstruksi Pengadaan tanah

Potensi Dampak

Keresahan masyarakat Masalah kepentingan dengan instansi pengelola


1) Konsultasi dan koordinasi dengan otoritas yang berkompeten dengan penggunaan kawasan dan/atau penataan ruang, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan/atau Dinas Tata Ruang Kabupaten/ Kota. 2) Melaksanakan proses pembebasan tanah/bangunan sesuai ketentuan peraturan perundangan, dengan merujuk pada Pedoman

Teknis Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali 3) Perencanaan teknis prasarana dan/atau konstruksi mitigasi dampak spesifik kawasan komersial/permukiman sesuai dengan kondisi spesifik kawasan komersial/permukiman dan rujukan perencanaan. B. Tahap Konstruksi Mobilisasi peralatan berat Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pembangunan jalan akses Pengangkutan material Pekerjaan drainase Pekerjaan badan jalan Pekerjaan jembatan

Pencemaran kualitas udara (debu) Meningkatnya kebisingan Terganggunya lalu lintas Terganggunya/rusaknya utilitas Terganggunya aksesibilitas Gangguan estetika lingkungan 66-90

1) Mobilisasi peralatan berat beroda besi harus diangkut dengan truck trailer untuk mencegah kerusakan jalan eksisting. 2) Pembangunan jalan akses proyek harus dihindari, dengan memanfaatkan dan memfungsikan jalan eksisting sebagai jalan akses proyek. 3) Lokasi basecamp, batching plant, AMP, stockpile material,


Sumber Dampak Pengelolaan sisa material pekerjaan konstruksi

Potensi Dampak Gangguan kesehatan masyarakat Kerusakan jalan eksisting Getaran/kerusakan bangunan Rawan kecelakaan Keresahan masyarakat Konflik sosial

C. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan 67-90

Arahan Pengelolaan Lingkungan quarry, borrow area dan disposal area tidak boleh berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan komersial/permukiman 4) Batas areal kerja harus berada di dalam batas koridor rumija, dalam hal arahan butir ini tidak dapat dilaksanakan, maka pemrakarsa jalan wajib meminta ijin pemilik lahan dan semua implikasi berkaitan dengan penggunaan lahan tersebut menjadi tanggungjawab pemrakarsa jalan. 5) Kegiatan transportasi material harus dilaksanakan dengan truck berpenutup terpal dan kondisi roda yang bebas dari ceceran tanah. 6) Pemasangan penahan kebisingan sementara untuk mengurangi intensitas kebisingan di areal kerja. 7) Material timbunan harus bebas dari unsur logam berat dan/atau bahan beracun berbahaya (B3) 8) Perlindungan fisik dan fungsi jaringan utilitas/prasarana umum dari kerusakan akibat pekerjaan. 9) Penggunaan peralatan pemancangan yang dapat meminimalisasi getaran, serta pemberian kompensasi terhadap kerusakan bangunan. 10) Penerapan klausul-klausul spesifikasi khusus lingkungan yang relevan untuk penanganan dampak pada pelaksanaan konstruksi


Sumber Dampak

Potensi Dampak

Pengoperasian jalan

Pencemaran udara (debu/partikulat, CO, NO2, SO2, HC, Pb) Meningkatnya kebisingan Timbulnya getaran Terganggunya kenyamanan Menurunnya kesehatan

Arahan Pengelolaan Lingkungan 1) Penegakan tertib pemanfaatan jalan, melalui pengawasan dan penindakan hukum terhadap pemanfaatan rumija yang tidak sesuai dengan tertib pemanfaatan jalan, dengan merujuk pada

Manual Tertib Pemanfaatan Jalan No.004/T/BNKT/902) 2) Sinkronisasi/paduserasi perencanaan jaringan jalan dengan pembatasan akses ke ruas jalan di kawasan komersial, untuk menjamin dan mempertahankan kinerja dan kapasitas jalan, sesuai dengan fungsi jalan yang bersangkutan. 3) Penambahan prasarana keselamatan lalulintas (road safety), seperti rambu, marka, dan/atau lampu lalulintas pada kawasan yang diidentifikasi rawan kecelakaan.

5.3.20 Lahan Produktif Sumber Dampak A. Tahap Prakonstruksi Pengadaan tanah Pemilihan rute

Potensi Dampak


Keresahan masyarakat Hilangnya aset Hilangnya kegiatan sosial ekonomi

1) Konsultasi dan koordinasi mengenai rencana penggunaan kawasan lahan produktif untuk proyek jalan, dengan institusi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lahan produktif sawah beririgasi, antara lain: Direktorat Pengelolaan Lahan, Departemen Pertanian; Direktorat Irigasi, Ditjen Sumber Daya Air, Dep. Pekerjaan Umum; Komisi Irigasi Antar Provinsi/Provinsi/Kabupaten/Kota; Dinas Pekerjaan Umum/Kimpraswil/SDA/Pengairan Provinsi/Kabupaten/Kota 2) Untuk pembangunan jalan tol, opsi jalan layang/elevated road

68-90


Sumber Dampak

Potensi Dampak

Arahan Pengelolaan Lingkungan disarankan lebih diprioritaskan daripada jalan pada permukaan tanah/at grade, untuk meminimalkan alih fungsi lahan sawah, sebagai wujud kontribusi bidang jalan dalam mendukung kebijakan konservasi sawah beririgasi untuk ketahanan pangan nasional. 3) Untuk pembangunan jalan baru Nasional non-tol; Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, keberadaan jalan inspeksi saluran di kawasan sawah beririgasi dapat dimanfaatkan sebagai alternatif tapak rute, sepanjang mendapatkan ijin dari institusi pengelola jalan inspeksi saluran, dan/atau dengan meningkatkan jalan eksisting yang ada di kawasan ini. 4) Perencanaan teknis rinci harus dapat menjamin terlindunginya bentuk fisik dan fungsi jaringan irigasi/drainase lahan sawah beririgasi guna meminimalisasi gangguan fungsi jaringan. 5) Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi masyarakat mengenai rencana pembangunan jalan dengan merujuk pada: Prosedur

Konsultasi Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jalan Di Kawasan Sensitif Termasuk Komunitas Rentan. 6) Melaksanakan pembebasan tanah/bangunan untuk tapak jalan dengan merujuk pada: Pedoman

Teknis Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali. B. Tahap Konstruksi Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pekerjaan drainase Pekerjaan badan jalan Pekerjaan jembatan

Rusaknya saluran irigasi Alih fungsi lahan Pencemaran kawasan Konflik kepentingan sektoral Konflik sosial

69-90

1) Penggunaan kawasan sawah beririgasi dan tambak untuk jalan akses, basecamp, AMP, quarry, borrow area dan disposal area, harus dihindari untuk mencegah alih fungsi lahan dan pencemaran kawasan. 2) Material yang digunakan untuk badan jalan harus bebas dari unsur


Sumber Dampak

C. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Pengoperasian jalan

Potensi Dampak

Arahan Pengelolaan Lingkungan logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3) untuk mencegah pencemaran kawasan 3) Metode pelaksanaan konstruksi harus dapat menjamin fisik, fungsi dan debit prasarana jaringan irigasi/drainase, dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi/drainase yang diakibatkan oleh pelaksanaan konstruksi, pemrakarsa kegiatan wajib memperbaiki kerusakan yang terjadi, dan jika perlu melakukan tindakan tanggap darurat untuk mengembalikan ke kondisi semula. 4) Tapak areal kerja harus diminimalkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan konstruksi, guna meminimalkan pengurangan areal tanaman dan tambak. Penggunaan areal sawah dan tambak untuk tapak areal kerja harus mendapatkan ijin dari pemilik lahan dan memberikan kompensasi yang berkeadilan. 5) Pemrakarsa kegiatan selayaknya memberikan kompensasi atas kerusakan/gangguan terhadap areal tanaman dan/atau tambak yang disebabkan oleh pelaksanaan konstruksi sehingga mengakibatkan menurunnya produktivitas lahan. 6) Penerapan klausul-klausul spesifikasi khusus lingkungan yang relevan untuk penanganan dampak spesifik pada tahap konstruksi

Potensi alih fungsi lahan Terganggunya tata air

1) Penerbitan Peraturan Daerah tentang larangan alih fungsi lahan sawah dan/atau tambak beririgasi, ditindaklanjuti dengan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan larangan tersebut.

70-90


Sumber Dampak

Potensi Dampak

Arahan Pengelolaan Lingkungan 2) Untuk keperluan sosialisasi peraturan, maka jika perlu dipasang papan pengumuman yang berisi informasi mengenai: • peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • ketentuan larangan alih fungsi lahan sawah dan/atau tambak beririgasi dan sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan larangan tersebut di beberapa lokasi di koridor jalan. 3) Institusi yang berkewenangan dalam penerbitan perijinan penggunaan kawasan di Kabupaten/Kota, harus menolak setiap permohonan penggunaan kawasan lahan sawah dan/atau tambak beririgasi untuk fungsi dan peruntukan lain, yang berada di sepanjang koridor dan di sekitar ruas jalan. 4) Penerapan/penegakan peraturan perundangan dengan sanksi hukum sebagai penindakan terhadap pelanggaraan larangan alih fungsi lahan

Tabel 9. Prasarana Spesifik Kawasan Komersial/Permukiman dan Rujukan Perencanaan No

Prasarana Spesifik

Rujukan Perencanaan

1.

Jembatan penyeberangan orang

2.

Jalur penyeberangan; rambu • Pedoman Marka Jalan No. Pd T.12 – 2004 – B dan marka jalan • Pemasangan Marka dan Rambu Jalan Perkotaan No. 001/P/BNKT/91

3.

Jalan samping/frontage; • Aksesibilitas Pada Jalan Umum No. 022/T/BM/1999 median; separator; putaran balik/U-turn • Perencanaan Pemisah No. 014/T/BNKT/90 • Spesifikasi Bukaan Pemisah Jalur SNI 03-24441991 • Perencanaan Separator Jalan No. Pd T/15–2004 –B • Pedoman Perencanaan Putaran Balik

• Spesifikasi Jembatan Penyeberangan No.025/T/Bt/ 1995 • Perencanaan Teknik Jembatan Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki Di Perkotaan No. 027/T/Bt/1995

71-90


No.06/BM/05 • Perencanaan Median Jalan No.Pd.T/17-2004-B 4.

Trotoar

• Perencanaan Trotoar No.007/T/BNKT/90 • Perencanaan Fasilitas Pejalan kaki di Kawasan Perkotaan No.011/T/BM/1995 • Pedoman Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Pada jalan Umum No. 032/T/BM/1999

5.

Penahan kebisingan

• Perencanaan Teknis Bangunan Peredam Bising No. 036/T/BM/1999

6.

Pondasi borepile

• Kriteria Perencanaan Survey dan Design Jembatan 1993

7.

Lansekap jalan

• Perencanaan Teknik Lansekap Jalan No.033/T/BM/ 96 • Perencanaan Tanaman Lansekap Jalan Perkotaan No.03/T/BNKT/92 • Lansekap Jalan No.08/M/BNKT/91 • Tanaman Lansekap Jalan No. 09/S/BNKT/1991

8.

Lampu penerangan jalan

• Lampu Penerangan jalan Perkotaan No.012/T/BNKT/91

Catatan: Beberapa rujukan pada Tabel 9. Di atas dalam waktu dekat akan direvisi

5.5.7

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan di Kawasan Khusus

Kawasan khusus meliputi kawasan perbatasan negara, sekitar perlintasan kereta api, kawasan rumah sakit dan kawasan sekolah. Apabila pembangunan jalan melalui atau sekitar kawasan tersebut maka perlu memperhatikan karakteristik spesifiknya antara lain: - Kawasan perbatasan negara Merujuk pada penjelasan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perbatasan negara termasuk kategori kawasan strategis nasional ditinjau dari sudut pertahanan dan keamanan. Kawasan perbatasan negara pada umumnya mempunyai karakteristik spesifik antara lain: a) b) c) d) e)

rawan penyelundupan/perdagangan gelap rawan imigran dan/atau pelintas batas gelap rawan pencurian kekayaan hutan rawan penularan penyakit (manusia; hewan dan tanaman) cenderung terisolir dan tingkat aksesibilitas sangat rendah untuk kawasan perbatasan negara yang jauh dari pos perlintasan batas f) berfungsi sebagai garis depan pertahanan dan keamanan negara

-

Kawasan perlintasan kereta api Kriteria perlintasan kereta api pada pedoman ini mencakup perlintasan sebidang dan/atau tak sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Kawasan perlintasan kereta api dengan jalan mempunyai karakteristik spesifik antara lain: 72-90


a) pengelolaan kawasan dalam kewenangan PT. KAI (Kereta Api Indonesia) b) rawan kecelakaan lalu lintas (untuk perlintasan sebidang) c) rawan kemacetan (untuk perlintasan sebidang) Tujuan spesifik perlindungan kawasan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pembangunan jalan di kawasan perlintasan keretaapi adalah: a) b) c) d)

minimalisasi gangguan terhadap pengoperasian kereta api mengurangi intensitas kecelakaan antara pengguna jalan dengan kereta api mengurangi intensitas kemacetan di sekitar kawasan perlintasan keretaapi meningkatkan aspek keselamatan jalan (road safety)

Sebaran jaringan jalan kereta api di Indonesia sementara hanya terdapat di pulau Jawa dan Sumatera, yang lokasi jaringannya dapat diperoleh dari peta-peta tematik pulau Jawa dan Sumatera, atau dengan menghubungi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan dan/atau PT. KAI (Kereta Api Indonesia). -

Kawasan rumah sakit Tujuan spesifik perlindungan kawasan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pembangunan jalan di kawasan rumah sakit adalah memitigasi kebisingan, pencemaran (udara; debu; dan air), gangguan kesehatan dan gangguan aksesibilitas pada pembangunan jalan tahap konstruksi dan pasca-konstruksi (operasi dan pemeliharaan), sebagai upaya mempertahankan ketenangan dan kenyamanan kawasan, guna mendukung proses penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien.

-

Kawasan sekolah Tujuan spesifik perlindungan kawasan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pembangunan jalan di kawasan sekolah adalah untuk memitigasi kebisingan, pencemaran (udara; debu; dan air), gangguan kesehatan dan gangguan aksesibilitas pada pembangunan jalan tahap konstruksi dan pasca-konstruksi (operasi dan pemeliharaan), sebagai upaya menciptakan ketenangan dan kenyamanan kawasan untuk mendukung proses belajar mengajar di kawasan sekolah.

Potensi Dampak Pembangunan Jalan dan Arahan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Pengelolaan Dampak Spesifik Pembangunan Jalan di Kawasan Khusus 5.3.21 Kawasan Perbatasan Negara Sumber Dampak

Potensi Dampak


A. Tahap Prakonstruksi Penentuan rute/koridor jalan Pengadaan tanah

Masalah kepentingan antar negara

73-90

1) Penetapan koridor rute jalan harus mengakomodasikan dan mempertimbangkan butir-butir sebagai berikut: • arahan lokasi dalam rencana tata ruang


• kebijakan kerjasama regional dengan negara tetangga • menghindari kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung (rujukan: Sistem

informasi kawasan sensitive lingkungan dan sosial) 2) Khusus untuk jalan nasional, hasil penetapan koridor rute sebaiknya dikonsultasikan dengan Departemen Pertahanan Keamanan dan Ditjen Penataan Ruang 3) Koridor rute jaringan jalan provinsi dan kabupaten tidak boleh mengakses langsung ke garis perbatasan negara, tetapi harus terintegrasi dengan jaringan nasional 4) Pelaksanaan survey lapangan rinci harus didampingi oleh aparat pemerintah setempat yang mengetahui persis batasbatas negara guna menjamin lokasi dan kawasan yang disurvey merupakan wilayah teritorial Indonesia. 5) Perencana teknis sebaiknya berkoordinasi dengan sektor lain terkait, dengan tujuan mengamodasikan kebutuhan lokasi areal untuk prasarana pendukung lintas batas negara ke dalam gambar rencana, antara lain lokasi areal: pos keamanan; pos pemeriksaan imigrasi; pos pemeriksaan kehutanan; prasarana karantina hewan dan tanaman; prasarana karantina penyakit menular; dan parkir kendaraan B. Tahap Konstruksi Pekerjaan Jalan Pembersihan lahan Pencemaran Pekerjaan tanah udara(debu) Pekerjaan drainase Meningkatnya Pekerjaan badan kebisingan jalan Terganggunya aliran Pekerjaan jembatan air permukaan 74-90

1) Tapak areal kerja yang digunakan sebagai lokasi kegiatan dari setiap item pekerjaan dan sebaran dampaknya harus berada di dalam wilayah teritorial


Longsor dari erosi Pengelolaan Berkurang/hilangnya material sisa kelimpahan dari jenis pekerjaan konstruksi vegetasi serta terganggunya habitat satwa liar

C. Tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Pengoperasian jalan

Pencemaran udara(debu, CO2, NO2, SO2, HC, Pb) Meningkatnya kebisingan Berubahnya penggunaan lahan sekitar jalan Potensi pelintas batas

75-90

Indonesia 2) Untuk meminimalisasi terjadinya sebaran dampak di luar wilayah teritorial Indonesia, lokasi-lokasi sumber dampak potensial seperti : basecamp; quarry; borrow area dan disposal area disarankan ditempatkan minimal berjarak 1 km dari garis perbatasan. 3) Koordinasi dengan instansi terkait mengenai pembangunan fisik prasarana penunjang kawasan lintas batas, mencakup : • pos keamanan, dengan komando teritoral wilayah yang bersangkutan (Koramil, Kodim, Korem dan/atau Kodam) • pos pemeriksaan imigrasi, dengan Ditjen Imigrasi • pos pemeriksaan kehutanan, dengan Departemen Kehutanan dan/atau Dinas Kehutanan • prasarana karantina hewan dan tanaman, dengan Departemen Pertanian • prasarana karantina penyakit menular, dengan Departemen Kesehatan

1) Koordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan prasarana pendukung dan personil yang akan mengoperasikan prasarana pendukung tersebut 2) Pengoperasian jalan lintas batas negara sebaiknya dilaksanakan setelah semua prasarana pendukung dan personil siap dioperasikan 3) Kerja sama dan koordinasi dengan sector lain, terkait


dengan penyelenggaraan jalan dan implikasi spesifiknya antara lain: pertahanan dan keamanan; penyelundupan dan perdagangan ilegal; kejadian penyakit menular pada manusia, hewan dan tanaman. 5.3.22 Kawasan Perlintasan Kereta Api Sumber Dampak 5.3.23 Tahap Prakonstruksi Penentuan rute/koridor jalan Pengadaan tanah

Potensi Dampak

Timbul masalah kepentingan dengan pengelola KA

76-90


1) Pemilihan rute jalan baru sebaiknya menghindari dan/atau seminimal mungkin bersilangan dengan jalan kereta api 2) Apabila rute jaringan jalan baru terpaksa bersilangan dengan jalan kereta api, maka pemrakarsa jalan harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan/atau PT. Kereta Api Indonesia (KAI), serta memprogramkan bentuk persilangan tak sebidang. 3) Pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan baru harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan/atau PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai rencana perencanaan teknis rinci mencakup: lokasi persilangan; status jalan; bentuk dasar persilangan tak sebidang dan tim perencana teknik rinci 4) Tim perencana rencana teknik rinci harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan/atau PT. Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai stándar-stándar perlintasan; ruang bebas


kereta api dan rencana pengembangan jalur kereta api untuk diakomodasikan dalam gambar rencana teknik rinci 5) Teknis pelaksanaan untuk perencanaan persilangan jalan dengan jalan kereta api dapat merujuk pada Pedoman

perencanaan perlintasan jalan dengan jalur kereta api No : 008 /PW/2004 yang diterbitkan oleh Sub Dit Penyiapan Standar dan Pedoman Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga 6) Gambar rencana teknik rinci perlintasan jalan dengan jalur kereta api harus mengakomodasikan bangunan pelengkap jalan dan/atau ramburambu jalan untuk keperluan keselamatan pengguna jalan, serta harus dimintakan persetujuan dari Ditjen Perkeretaapian dan/atau PT. Kereta Api Indonesia (KAI) 7) Spesifikasi teknis sebaiknya mengakomodasikan klausul dan/atau ketentuan yang dituangkan dalam spesifikasi khusus, yang mengatur tentang butir-butir berikut: • keamanan dan keselamatan lalu lintas perjalanan kereta api pada jalur rel tersebut • keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan; pengguna jalan dan pekerja konstruksi • kelancaran lalu lintas di sekitar tapak persilangan 5.3.24 Tahap Konstruksi Pekerjaan Jalan Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pekerjaan drainase Pekerjaan badan jalan Pekerjaan jembatan

Kecelakaan lalu lintas Terganggunya kelancaran lalu lintas Rusak/terganggunya utilitas KA/utilitas jalan 77-90

1) Pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan baru harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui


Kantor Daerah Operasi Kereta Api, dengan tembusan ke kepala stasiun besar kereta api terdekat mengenai rencana kegiatan konstruksi pembangunan persilangan jalan dengan jalan kereta api. 2) Selama pelaksanaan konstruksi, kontraktor harus merujuk pada gambar rencana yang sudah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan spesifikasi teknisnya. 3) Dalam kondisi apapun, metode pelaksanaan konstruksi dan penempatan material konstruksi tidak boleh merubah dan/atau mengganggu prasarana jalan rel & bangunan pelengkapnya, guna menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan kereta api pada jalur kereta tersebut. 4) Untuk keperluan implementasi butir 3), pemrakarsa kegiatan jalan disarankan bekerja sama dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk penempatan personil PT. Kereta Api Indonesia (KAI) guna menjamin pelaksanaan konstruksi dan penempatan material konstruksi tidak mengganggu prasarana jalan rel dan bangunan pelengkapnya 5) Selama pelaksanaan konstruksi, kontraktor harus dapat menjamin: • keamanan dan keselamatan lalu lintas perjalanan kereta api pada jalur rel di persilangan tersebut • keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan; pengguna jalan dan pekerja konstruksi • kelancaran lalu lintas di sekitar tapak persilangan 6) Penerapan klausul lingkungan dengan merujuk pada bagian 78-90


VII Spesifikasi, khususnya artikel 1.17 Upaya Pengelolaan Lingkungan, sesuai dengan jenis dampak spesifik kegiatan pembangunan jalan di perlintasan kereta api. 5.3.25 Tahap Pengoperasi an dan Pemelihara an Jalan

1) Penambahan rambu-rambu jalan dan/atau bangunan pelengkap jalan lainnya di sekitar perlintasan tak sebidang untuk meningkatkan keselamatan jalan (road safety) 2) Kolaborasi antara penyelenggara jalan dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menempatkan petugas PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pengatur lalu lintas di sekitar perlintasan tak sebidang untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan keselamatan jalan (road safety)

5.3.26 Kawasan Rumah Sakit Sumber Dampak 5.3.27 Tahap Prakonstruksi Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pengangkutan material bangunan Pekerjaan drainase Pekerjaan badan jalan Pekerjaan jembatan Pengelolaan material sisa pekerjaan konstruksi

Potensi Dampak

Pencemaran udara(debu, partikulat, CO, NO2, SO2, HC, Pb) Meningkatnya kebisingan Timbulnya getaran Terganggunya kenyamanan Menurunnya Kesehatan

79-90


1) Tapak lokasi base camp; Batching Plant, AMP, Stone crusher dan stock pile tidak boleh berada dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan rumah sakit. 2) Kontraktor wajib menggunakan truck dengan bak yang berpenutup terpal pada saat pengangkutan material berbutir, baik material yang akan digunakan untuk konstruksi jalan/jembatan maupun material sisa dan/atau buangan yang harus diangkut dari lokasi proyek


Sumber Dampak

Potensi Dampak

Arahan Pengelolaan Lingkungan 3) Kontraktor wajib menjaga kebersihan roda truck pengangkut material guna mencegah terjadinya ceceran tanah di sepanjang jalur angkutan material 4) Kontraktor wajib memasang penahan kebisingan sementara di sekitar kawasan rumah sakit untuk mengurangi intensitas kebisingan. 5) Material yang digunakan untuk badan jalan sebaiknya bebas dari unsur logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3). 6) Penghindaran pengggunaan tiang pancang (upaya preventif), jika tidak tidak dapat diimplementasikan, maka kontraktor wajib menggunakan peralatan dan metode pemancangan yang dapat meminimalisasi terjadinya getaran dan wajib memberikan kompensasi terhadap semua kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh pekerjaan pemancangan pondasi tiang pancang. 7) Penerapan klausul lingkungan dengan merujuk pada bagian VII Spesifikasi, khususnya artikel 1.17 Upaya Pengelolaan Lingkungan, sesuai dengan jenis dampak spesifik kegiatan pembangunan jalan di kawasan rumah sakit.

5.3.28 Tahap Pengoperasi an dan Pemeliharaan Jalan Pengoperasian jalan

Pencemaran udara(debu, partikulat, CO2, NO2, SO2, HC, Pb) Meningkatnya 80-90

1) Apabila intensitas kebisingan dan pencemaran udara melebihi standar baku mutu lingkungan kawasan rumah sakit, maka penyelenggara jalan disarankan melakukan


Sumber Dampak

Potensi Dampak

kebisingan Timbulnya getaran Terganggunya lalu lintas Terganggunya kenyamanan Menurunnya Kesehatan

Arahan Pengelolaan Lingkungan langkah-langkah sebagai berikut: • pemasangan dan/atau penambahan penahan kebisingan permanen di sepanjang kawasan rumah sakit • memperbanyak penanaman jenis vegetasi yang mampu mereduksi emisi gas buang kendaraan, sekaligus berfungsi mereduksi kebisingan. 2) Apabila intensitas kecelakaan masih tinggi maka penyelenggara jalan disarankan melakukan pemasangan dan/atau penambahan fasiltas keselamatan jalan, antara lain: rambu lalu lintas; lampu lalu lintas; marka jalan; zebra cross atau jembatan penyeberangan orang

D. Kawasan Sekolah Sumber Dampak 5.3.29 Tahap Prakonstruksi Pembersihan lahan Pekerjaan tanah Pengangkutan material bangunan Pekerjaan drainase Pekerjaan badan jalan Pekerjaan jembatan Pengelolaan material sisa pekerjaan konstruksi

Potensi Dampak

Pencemaran udara(debu, partikulat, CO, NO2, SO2, HC, Pb) Meningkatnya kebisingan Timbulnya getaran Terganggunya lalu lintas Terganggunya kenyamanan Menurunnya Kesehatan

81-90


1) Pelaksanaan konstruksi jalan di sekitar kawasan sekolah sebaiknya dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar dan/atau pada malam hari, khusunya untuk pelaksanaan item pekerjaan yang sangat berpotensi menimbulkan kebisingan dan pencemaran udara seperti: pekerjaan tanah dan pekerjaan struktur perkerasan. 2) Seluruh butir-butir teknik penanganan dampak pembangunan jalan di kawasan rumah sakit pada tahap konstruksi, dapat diaplikasikan sepenuhnya untuk penanganan


dampak pembangunan jalan di kawasan sekolah pada tahap konstruksi. 5.3.30 Tahap Pengoperasi an dan Pemeliharaan Jalan Pengoperasian jalan

6.

Pencemaran udara(debu, partikulat, CO, NO2, SO2, HC, Pb) Meningkatnya kebisingan Timbulnya getaran Terganggunya kenyamanan Menurunnya Kesehatan

5.3.31 Apabila intensitas kebisingan dan pencemaran udara melebihi standar baku mutu lingkungan kawasan sekolah, maka penyelenggara jalan disarankan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: • pemasangan dan/atau penambahan penahan kebisingan permanen di sepanjang kawasan sekolah • memperbanyak penanaman jenis vegetasi yang mampu mereduksi emisi gas buang kendaraan, sekaligus berfungsi mereduksi kebisingan. 2) Penerapan ZOSS/Zona Selamat Sekolah (khusus untuk jalan Arteri) dan/atau pemasangan dan/atau penambahan fasiltas keselamatan jalan, antara lain: rambu lalu lintas; lampu lalu lintas; marka jalan; zebra cross atau jembatan penyeberangan orang

PELAKSANA

6.1 Pemrakarsa Pembangunan Jalan Kegiatan pembangunan jalan diselenggarakan oleh instansi atau unit kerja pemerintah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, yang bertindak selaku pemrakarsa atau pengelola kegiatan pembangunan jalan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pembangunan jalan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan tersebut. Sesuai dengan sistem pembagian tugas dalam pembangunan jalan, maka pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan ini adalah: 82-90


a) Pemimpin Proyek/Satker/PPK Pembangunan Jalan; b) Pemimpin Proyek/Satker/PPK Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan; c) Pemimpin Proyek/Satker/PPK Pengadaan Tanah; Tanggung jawab pemrakarsa dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan jalan dalam rangka mencegah, mengurangi dan menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan hidup; Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah, mengurangi atau menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul akibat kegiatan pembangunan jalan, baik pada tahap pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan sesuai yang direkomendasikan dalam RKL-RPL atau UKL-UPL; Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; Melaporkan atau mendokumentasikan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara objektif mengenai keberhasilan ataupun kendala-kendala dalam pengelolaan lingkungan serta rencana penanganan.

6.2 Instansi Terkait Instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan jalan, antara lain adalah:

pengelolaan

lingkungan

hidup

kegiatan

6.2.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bappeda di tingkat provinsi, kabupaten dan kota antara lain mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah antara lain:

Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor (termasuk kegiatan kebinamargaan); Melakukan koordinasi penataan ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota; Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota; Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah.

6.2.2 Instansi Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di provinsi, kabupaten dan kota mempunyai nama yang berbeda diantaranya: -

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dinas Analisis Dampak Lingkungan

Instansi tersebut berperan dalam pembinaan dan koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. 83-90


Tugas pembinaan dan koordinasi pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terkait bidang jalan antara lain:

Memantau pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa; Memberi masukan tentang pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan oleh pemrakarsa;

6.2.3 Institusi Terkait Lainnya Institusi terkait lainnya adalah instansi pemerintah atau swasta baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pembangunan bidang jalan, di antaranya:

Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Dinas/Kantor Pertanahan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan kegiatan pengadaan tanah; Departemen Kehutanan atau Dinas Kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan pembangunan jalan yang melewati atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan; Departemen Perhubungan atau Dinas Perhubungan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan masalah transportasi termasuk masalah perlintasan antara jalan dengan jalur kereta api; Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan pembangunan jalan yang melewati lokasi cagar budaya; Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam kaitannya dengan pembangunan jalan; Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam kaitannya dengan pembangunan jalan di kawasan Rumah Sakit; Departemen Sosial dan/atau Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam kaitannya dengan masalah dampak ocial yang mungkin timbul terhadap masyarakat adat, dampak kegiatan pengadaan tanah dan pemindahan penduduk; Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kaitannya dengan perlintasan jalan dengan instalasi jaringan migas dan jaringan listrik; Departemen Pertanian kaitannya dengan tumpang tindih penggunaan lahan dan infrastruktur pertanian dengan jalan dan lain-lain; Pengelola utilitas yaitu pengelola jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan air bersih dan/atau air minum, jaringan gas dan lain-lain.

7. PEMBIAYAAN DAN KOORDINASI 7.1 Pembiayaan 7.1.1 Penyiapan Dokumen Lelang Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada saat penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak yang memuat aspek pengelolaan lingkungan hidup, tidak memerlukan biaya khusus, baik untuk biaya personel, pengadaan data maupun biaya perjalanan, karena hal tersebut harus sudah dianggarkan dalam biaya penyiapan dokumen lelang proyek. 84-90


7.1.2

Kegiatan Pengadaan Tanah

Biaya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengadaan tanah meliputi komponen biaya personel, biaya perjalanan, biaya konsultasi masyarakat, biaya rapat untuk melakukan musyawarah, biaya kompensasi dan biaya pemukiman kembali dan biaya rehabilitasi. a. Biaya Personel Komponen biaya personel mencakup honorarium petugas pelaksana konsultasi dan sosialisasi kegiatan, musyawarah dengan masyarakat, serta petugas lain yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengadaan tanah. b.

Biaya Perjalanan Komponen biaya perjalanan bagi petugas yang terlibat dalam kegiatan pengadaan tanah mencakup biaya perjalanan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kegiatan serta musyawarah dengan masyarakat di lokasi kegiatan.

c.

Biaya Konsultasi Masyarakat Komponen biaya konsultasi yang terkait dengan kegiatan pengadaan tanah, mencakup biaya pelaksanaan kegiatan, pembuatan dan pengadaan materi konsultasi, serta biaya administrasi lainnya.

d.

Biaya Musyawarah Komponen biaya musyawarah dengan masyarakat mencakup biaya rapat, khususnya untuk mendapatkan kesepakatan tentang jenis dan besaran nilai ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman.

e.

Biaya Kompensasi dan Pemukiman Kembali serta Rehabilitasi Komponen biaya kompensasi dan pemukiman kembali penduduk serta rehabilitasi dalam kegiatan pengadaan tanah mencakup jenis dan jumlah kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terkena dampak, lokasi dan sistem pemukiman kembali penduduk serta jenis rehabilitasi sesuai dengan hasil musyawarah, serta biaya untuk panitia pengadaan tanah.

7.1.3

Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Jalan

Biaya untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan konstruksi jalan meliputi biaya personel, biaya menangani dampak yang timbul, biaya perjalanan, biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta biaya untuk pembuatan laporan. a. Biaya Personel Komponen biaya personel mencakup gaji upah dan honorarium tenaga ahli dan petugas pelaksana pengelolaan lingkungan hidup. Jumlah tenaga ahli dan petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan oleh jenis dan besaran dampak yang dikelola, serta metode pengelolaan lingkungan hidup yang dipergunakan. Termasuk dalam biaya ini adalah biaya untuk melakukan survai dan pengamatan kondisi ocial masyarakat.

85-90


b. Biaya Perjalanan Komponen biaya perjalanan bagi tenaga ahli dan petugas mencakup biaya untuk melakukan survai dan pengamatan kondisi lingkungan hidup yang dikelola, dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait di lokasi kegiatan. c.

Biaya Penanganan Dampak Komponen biaya penanganan dampak ditentukan oleh jenis dampak yang ditangani dan metode penanganannya, meliputi pemasangan bangunan/struktur pengendali dampak, perbaikan prasarana umum atau kondisi lingkungan hidup yang rusak, serta pengadaan bahan dan peralatan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup.

d.

Biaya Konsultasi dan Koordinasi Komponen biaya konsultasi dengan masyarakat dan koordinasi dengan instansi/ institusi terkait dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, mencakup biaya rapat konsultasi, dan sebagainya.

e.

Biaya Penyusunan Laporan Komponen biaya penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan meliputi biaya penggandaan, penjilidan dan penyampaian laporan kepada para pihak yang terkait.

7.1.4

Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan

Komponen biaya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan dalam kegiatan pengoperasian jalan dan pemeliharaan jalan, meliputi biaya personel, biaya perjalanan, biaya untuk menangani dampak, biaya konsultasi dan koordinasi, serta biaya penyusunan laporan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Dampak yang timbul pada pengoperasian jalan adalah menerus dan berkesinambungan, sehingga pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup juga harus dilakukan secara menerus dan berkesinambungan. Biaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat mempergunakan anggaran rutin. 7.1.5

Pengajuan Usulan Biaya.

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan pembangunan jalan, maka pengajuan usulan biaya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, harus mengikuti tata cara pengajuan usulan biaya pembangunan jalan yang baku. Biaya pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi fisik, masing-masing harus dimasukan dalam biaya pengadaan tanah dan biaya pelaksanaan konstruksi fisik. Sedangkan biaya pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan diintegrasikan dalam biaya rutin pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 7.2

Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan jalan dilaksanakan oleh beberapa unit kerja pada berbagai tingkat instansi pemerintahan, baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

86-90


Untuk mencapai sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup bidang pembangunan jalan. Instansi-instansi pemerintah dan swasta yang perlu dikoordinasi adalah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan jalan yaitu antara lain BAPPEDA, BAPEDALDA/Dinas Lingkungan Hidup, BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Instansi Pengelola Utilitas (PT. PLN Persero, PT. Telkom, PDAM, PT. Pertamina Persero), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan stakeholder lainnya. Masyarakat yang dimaksud adalah baik perorangan maupun kelompok/organisasi masyarakat yang berkepentingan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, serta organisasi yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan hidup. Termasuk dalam kelompok masyarakat ini adalah masyarakat yang terkena dampak kegiatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh dan pemuka masyarakat, serta masyarakat pemerhati lingkungan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini, antara lain: 1) Memberi masukan, tanggapan dan perbaikan terhadap rencana kegiatan pembangunan jalan. 2) Memberikan masukan dan tanggapan terhadap rencana pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. 3) Mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan dalam upaya mengendalikan dampak lingkungan hidup. 4) Turut serta dalam pengendalian lingkungan termasuk sosial ekonomi budaya.

8.

DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

8.1

Penyiapan Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak yang Memuat Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dokumen lelang dan dokumen kontrak yang disiapkan oleh Pemrakarsa atau Pengelola Kegiatan harus sudah mencantumkan ketentuan yang jelas dan rinci tentang pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, sesuai dengan hasil desain teknis yang telah menerapkan atau menjabarkan aspek lingkungan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL atau UKLUPL. Ketentuan tersebut harus menyatakan perintah atau instruksi kegiatan yang harus dilakukan oleh kontraktor pelaksana dengan aturan yang jelas agar tidak terjadi salah pengertian dan terdokumentasi dengan baik. 8.2

Kegiatan Pengadaan Tanah

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pengadaan tanah harus terdokumentasi secara tertib dan teratur, sehingga mudah ditelusuri apabila ada permasalahan di kemudian hari. 87-90


Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan pengadaan tanah ini antara lain: 1) Berita acara kegiatan konsultasi masyarakat, dilengkapi dengan materi konsultasi, daftar hadir dan kesimpulan hasil kegiatan konsultasi masyarakat. 2) Berita acara kegiatan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi/kompensasi kepada masyarakat terkena dampak, dilengkapi dengan hasil kesepakatan dan daftar peserta rapat. 3) Berita acara dan bukti pelaksanaan pengadaan tanah (antara lain pembayaran ganti rugi/kompensasi). 8.3

Pelaksanaan Konstruksi Jalan, Pengoperasian Jalan dan Pemeliharaan Jalan

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada pelaksanaan konstruksi jalan, pengoperasian dan pemeliharaan harus terdokumentasi dengan baik, tertib dan teratur, sehingga mudah ditelusuri kembali bila terjadi permasalahan di kemudian hari. Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup adalah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL antara lain berisi: 1) Laporan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dilengkapi dengan tata cara pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan foto dokumentasi/visual mengenai kondisi lingkungan hidup tersebut. 2) Laporan pengendalian pencemaran air, dan atau pengendalian pencemaran udara, kebisingan, getaran dan tanah dilengkapi dengan tata cara pengendalian dan datadata kualitas air dan atau kualitas udara. 3) Laporan penanganan masalah atau aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dilengkapi dengan upaya pendekatan, tata cara penanganan dan hasil yang dicapai. 4) Laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan masyarakat, dilengkapi dengan masalah lingkungan hidup yang dibahas, kesepakatan yang dicapai dan tindak turun tangan.

9.

PENUTUP

a.

Seperti telah dikemukakan bahwa pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini merupakan salah satu dari berbagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, yang memberikan petunjuk, arahan dan penjelasan kepada para pihak terkait mengenai pertimbangan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan jalan, khususnya dalam penyiapan dokumen lelang dan dokumen kontrak, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi jalan serta pengoperasian jalan dan pemeliharaan jalan. b. Pertimbangan aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut mencakup identifikasi komponen kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak, identifikasi dampak lingkungan yang timbul, serta upaya penanganannya dengan mempergunakan pendekatan teknologi, institusi dan sosial ekonomi, berupa 88-90


tindakan pencegahan, mengurangi dampak yang terjadi, dan menanggulangi atau mengendalikan dampak yang mungkin terjadi. c. Dalam upaya mewujudkan pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini harus dipergunakan secara konsisten bersama dengan pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan lainnya. d. Agar sasaran dari pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini sesuai dengan yang diharapkan, maka pelaksanaannya harus terintegrasi sepenuhnya dalam manajemen pelaksanaan proyek. Dengan demikian maka koordinasi antar instansi atau para pihak yang terkait diperlukan. Peran pemrakarsa atau pengelola kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi sangat menentukan keberhasilan koordinasi. e. Pencapaian sasaran dari pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat ditunjang oleh faktor pembiayaan, sistem dokumentasi dan pelaporan yang baik, tertib dan teratur, serta yang lebih utama adalah tersedianya sumber daya manusia dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dan mempunyai kesadaran terhadap terwujudnya pembangunan jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Bagan peran unit/penanggung jawab/pimpinan proyek dalam pengelolaan lingkungan bidang jalan dapat dilihat pada gambar 9.1.

89-90

pelaksanaan


Gambar 9.1 Bagan Peran Unit/Penanggung Jawab/Pimpinan Proyek dalam Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Bidang Jalan Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pengadaan Tanah

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Konstruksi

Unit/Penanggung Jawab/Pemimpin Proyek Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pengadaan Tanah termasuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pengadaan Tanah, termasuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi termasuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi termasuk Laporan Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Evaluasi kualitas lingkungan hidup pasca proyek

90-90

Pemanfaatan, Pemeliharaan, Rehabilitasi termasuk Pengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi termasuk Laporan Pelaksaaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup


Lampiran 1 Contoh Klausul-Klausul Spesifikasi Pekerjaan Jalan yang Terkait dengan Penanganan Dampak Lingkungan Bagian VII Artikel No

Bagian VII, SpesifikasiBagian VII, SpesifikasiKetentuan dalam Spesifikasi yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

1.17 1.17.1

Aspek Lingkungan Hidup UMUM (1) Uraian Kontraktor harus memahami dampak lingkunga yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta cara penangannya sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. Sebelum melaksanakan kegiatan fisik di lapangan, Kontrkator harus menyusun program pelaksanaan manajemen lingkungan yang harus mendapat persetujuan dari DIreksi Pekerjaan.

1.17.2

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 1) Semua kendaraan dan mesin-mesin harus mempunyai peredam sehingga menghasilkan suara yang tidak membisingkan

Penjelasan Tambahan

(1) - Pastikan bahwa semua pekerja lapangan dan sub-kontraktor dapat memahami dampak-dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul selama kegiatan konstruksi. - Dapatkan saran tertulis dari Direksi Pekerjaan tentang metode menangani dampak-dampak tersebut. - Sebelum memulai pekerjaan konstruksi kontraktor akan membuat program pelaksanaan pengelolaan lingkungan (PKPPL). - Pastikan bahwa saran dari Direksi Pekerjaan dimasukkan ke dalam program pengelolaan lingkungan. - Program pengelolaan lingkungan harus memasukkan strategi dan tindakan-tindakan untuk mengarahkan upaya pada: a. Penanganan erosi b. Penanganan debu c. Penanganan kebisingan dan getaran d. Penanganan sedimentasi dan kualitas air e. Pengelolaan quarry (bila diperlukan) f. Penanganan stock pile/tumpukan material, tumpukan barang tak terpakai dan sisa-sisa adonan g. Penanganan limbah h. Pengelolaan daerah sensitif i. Penanganan isu-isu dan sosial termasuk akses ke tanah-tanah milik dan fasilitas masyarakat j. Penanganan lalu lintas dan keselamatan - Dapatkan persetujuan tertulis untuk program tersebut dari Direksi Pekerjaan

1) - Semua kendaraan dan mesin-mesin harus diredam suaranya sebagaimana mestinya - Susun dan pelihara daftar peralatan dan mesin yang digunakan di seluruh lokasi pekerjaan

1


Bagian VII Artikel No


Penjelasan Tambahan - Memilih alat berat yang digunakan yang sedikit mungkin menghasilkan getaran-getaran terhadap lingkungan sekitarnya atau memasang peredam kebisingan pada knalpot kendaraan alat berat dan mengurangi kecepatan kendaraan - Diseluruh tahapan konstruksi dilakukan pematauan untuk memastikan bahwa semua kendaraan dan mesin berkelanjutan memenuhi ketentuan - Hasil monitoring dicatat dan dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan

2) Semua kendaraan dan mesin-mesin harus menghasilkan gas buang yang cocok dengan standar mutu udara yang ada

2) - Simpanlah catatatn tertulis dari pengecekan termasuk identifikasi kendaraan dan mesin, tanggal dan hasil inspeksi serta rekomendasi untuk peningkatana. Berikan kopi laporan regular tersebut kepada Direksi Pekerjaan - Staff kontraktor dan sub kontraktor akan dibiasakan dengan aturan asap 10 detik dan semua staff dan sub kontraktor disarankan bahwa kendaraan dan mesin di lapangan harus memenuhi aturan tersebut - Sebelum masing-masing item kendaraan dan mesin memulai pekerjaan, akan dilakukan test aturan asap 10 detik dari tiap-tiap item dan hasilnya akan dicatat - Direksi Pekerjaan akan diberi hasil test secara tertulis - Pastikan bahwa semua sub kontraktor memahami akan persyaratan terkait dengan kebisingan dan pengeluaran emisi kendaraan - Gunakan kendaraan yang terpelihara dengan baik dan peralatan yang menghasilkan emisi gas buang dan kebisingan standar

3) Operasi dan pemeliharaan semua kendaraan dan mesin-mesin harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan tidak mencemari air dan tanah

3) - Lokasi bengkel, tempat pengisian bahan bakar dan tempat pencucian kendaraan atau mesin harus dilapis aspal dan dilengkapi drainase ketempat penampungan bahan cemaran termasuk drainase ketempat penyimpanan bahan cair - Tumpahan minyak, aspal atau bahan pencemar lain dalam jumlah besar harus segera dibersihkan - Bahan-bahan berbahaya termasuk aspal, minyak atau oli harus disimpan dalam tangki dengan lantai beton dan berdinding tembok - Pastikan bahwa setiap pemeliharaan kendaraan dilakukan di atas permukaan yang keras dengan daerah yang ditanggul sehingga tumpahan oli dapat mudah dibersihkan serta tidak akan terjadi kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah - Semua operator dan mesin akan dibuat peduli pada spesifikasi pabrik untuk operasi dan pemeliharaan

2




Penjelasan Tambahan 4) - Kegiatan kontruksi yang menimbulkan kebisingan dan dilaksanakan dekat atau di desa/kota harus dilaksanakan pada jam kerja dan beritahukan kepada penduduk tentang tanggal yang diusulkan dan lamanya waktu pekerjaan setempat terhadap kebisingan yang dapat dihindari - Melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan terutama disekitar daerah permukiman - Berikan kepada Direksi Pekerjaan copy laporan inspeksi rutin serta tiap tindakan korektif yang direkomendasikan dan diimplementasikan

5) Kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, maka semua kegiatan pekerjaan harus dilaksanakan bukan pada malam hari

5) - Membuat database tentang keterampilan setempat guna merekam informasi tentang keterampilan yang cocok yang tersedia dalam jumlah penduduk setempat serta mengikut sertakan orang-orang benar-benar terampil bila cocok - Pengadaan tenaga kerja local dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat (formal dan informal) di sekitar lokasi proyek - Dilakukan sosialisasi rencana proyek, mencakup kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja, jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dengan melibatkan unsure pemerintah, warga terkena proyek, tokoh masyarakat, LSM atau masyarakat pemerhati lingkungan - Dilakukan pelatihan dan penanganan kepada tenaga kerja local yang dapat dilibatkan - Dilakukan musyawarah apabila terjadi konflik antara pekerja dan masyarakat dikarenakan proyek

6) Dalam pengadaan tenaga kerja dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan yang diperlukan maka prioritas harus diberikan kepada pekerja setempat

6), 7), 8) dan 9) Mengacu pada penanganan dampak pengambilan di quarry a) Manakala sebuah quarry baru dibangun untuk melayani proyek, persyaratan dari pasal 1.17.2 (6) akan berlaku. Bila tempat baru untuk quarry dibangun, sediakan rekaman documenter tentang proses pemilihan tempat untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan pasal tersebut. Dalam hal ini dapat termasuk suatu daftar simak (cek list) dalam format berikut b) - Sediakan bukti bahwa penggalian quarry perlu untuk proyek ini. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan keluaran dari kalkulasi dari pekerjaan tanah yang menunjukkan suatu deficit material timbunan. Sebagai tambahan, dapat ditunjukkan/diperagakan bahwa material yang sesuai untuk beberapa kategori material pembuat jalan hanya tersedian dari quarry itu. - Sediakan dokumen dan bukti foto bahwa lereng quarry telah dikelola sesuai dengan pasal 1.17.2 (8)

3




Penjelasan Tambahan c) Pastikan penggunaan quarry yang sudah ada izinnya (lampiran Surat Izin Penambangan Derah/SIPD quarry yang digunakan) d) Tidak diperkenankan menggunakan quarry yang berlokasi di kawasan lindung e) Operasikan sesuai spesifikasi sehingga selama dan sesudah penggunaan tidak timbul kubangan dan lakukan rehabilitasi setelah tidak digunakan lagi

7) Dalam pemilihan lokasi sumber bahan (quarry), beberapa arahan di bawah ini harus diperhatikan: a) Prioritas harus diberikan pada lokasi sumber bahan yang sudah dibuka bilamana jumlah mutunya memenuhi b) Lokasi sumber bahan harus dipilih harus memberikan rasio tertinggi antara kapasitas bahan yang digali (baik kuantitas maupun kualitas) dan kehilangan sumber daya negara c) Lokasi sumber bahan yang berdekatan dengan alinyemen jalan, yang sangat mudah diambil dan mempunyai tebing yang tidak curan lebih disarankan d) Eksploitasi sumber bahan di daerah sumber daya alam yang vital harus dihindari, seperti hutan tanaman berkayu dan hutan lebat lainnya maupun daerah-daerah penghasil bahan makanan dan hutan lindung untuk burung dan hewan lainnya e) Disarankan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi pemilihan lokasi sumber bahan di dasar sungai. Meskipun pemilihan lokasi sumber bahan di luar dasar sungan tidak memungkinkan, sumber bahan yang terletak di sungai atau saluran kecil tetap tidak boleh diambil. Disarankan untuk memilih lokasi sumber bahan di petak-petak atau endapan alluvial yang terletak di dasar sungai tetapi tidak dialiri air pada kondisi air normal.

7) Kontaktor tidak boleh membuka quarry dan areal penambangan baru tanpa izin tertulis. Izin ini hanya diberikan bila kontraktor telah menunjukkan kepada Direksi Pekerjaan, dimana quarry dan areal penambangan dibatasi untuk kebutuhan suplai material.

8) Penggalian di daerah sumber bahan hanya dilaksanakan untuk pemasokan bahan kebutuhan proyek

8) - Sebelum memulai pengoperasian quarry dan areal penambangan, kontraktor harus merumuskan Rencanan Pengelolaan Rehabilitasi dan Penanaman Kembali Areal Penambangan dan Quarry. Rencana harus mencantukan kesanggupan untuk pemeliharaan penanaman kembali selama 2 tahun setelah penanaman. - Setelah pelaksanaan lereng bertangga dan pembaharuan system drainase sebagaimana juga disyaratkan dalam pasal 3.1.1(12).(d) dari spesifikasi ini, permukaan tersebut harus dilengkapi sesuai dengan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi dan Penanaman Kembali dengan lapisan rumput dan ditanami dengan semak maupun pohon. Pemeliharaan tanaman ini diperlukan

4




Penjelasan Tambahan dalam 2 tahun pertama setelah penanaman

9) Bilamana sumber bahan terletak di daerah bergunung atau berbukit, atau bilamanan kondisi talud sangatlah mempengaruhi stabilitas lereng, maka bertangga harus dilaksanakan. Lereng setiap sumber bahan yang telah dibentuk kembali harus mempunyai kelandaian yang tidak kurang dari nilai rata-rata 1,3. Setelah pelaksanaan lereng bertangga dan pembaharuan system drainase sebagaimana juga disyaratkan dalam pasal 3.1.1 (12).(d) dari Spesifikasi ini, permukaan tersebut harus dilengkapi dengan lapisan rumput dan ditanami dengan semak maupun pohon. Pemeliharaan tanaman ini diperlukan dalam 2 tahun pertama setelah penanaman

9) a) Mulailah rehabilitasi lokasi sumber bahan (quarry) sesegara mungkin dan lakukan bersama-sama dengan pengambilan material quarry. Buat dan pelihara dokumen dan rekaman foto untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan ini. Bukti dokumentasi dapat dalam format berikut. Tanggal

Kegiatan Penggalian Quarry

Kegiatan Rehabilitasi

Foto

b) Bilamana bahan diambil dari sumber pasokan pihak ketiga atau pihak luar, kontraktor harus menyediakan bukti dokumen untuk Direksi Pekerjaan yang menunjukkan bahwa sumber bahan dan areal galian telah disediakan dan dioperasikan sesuai dengan semua persyaratan ijin dan standar lingkungan c) - Pengupasan lapisan atas/Top Soil dilakukan sampai dengan batas lapisan akar rumput/humus - Dilakukan penempatan sementara dan pemeliharaan (penyimpanan) Top Soil - Pemanfaatan Top Soil untuk penanaman/penutupan permukaan tanah di jalur hijau dan lereng hasil timbunan/pemotongan 10) Pembentukan kembali lokasi sumber bahan dilaksanakan dengan kriteria berikut: a) Kegiatan rehabilitasi harus dimulai sesegera mungkin setelah pekerjaan selesai dan kegiatan ini harus dilaksanakan bersamasama dengan pengambilan bahan galian berikutnya. b) Galian di lokasi sumber bahan harus ditimbun kembali dengan menggunakan bahan yang diperoleh dari pekerjaan pembersihan sebagaimana yang diuraikan dalam seksi 1.16 dari Spesifikasi ini dan bahan galian tidak dapat digunakan untuk bahan konstruksi. c) Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan dengan memanfaatkan kembali bahan humus yang diperoleh dari pekerjaan pembersihan dan pembongkaran pada lapis permukaan tanah asli (kira-kira setebal 50

10) - Melengkapi perijinan dari instasi yang berwenang memberikan ijin untuk melakukan penebangan pohon atau ijin kepada pemilik tanaman/pohon yang akan ditebang atau dibongkar, seperti dari Diana Kehutanan dan Dinas Pertamanan - Pastikan bahwa luasnya pembersihan dibatasi secara ketat pada apa yang diperlukan untuk pekerjaan jalan dan pekerjaan tambahan. Hal ini dapat dijelaskan kepada pekerja lapangan dan sub-kontraktor dengan meyakinkan bahwa luas pembersihan ditandai denan jelas di lapangan. Hal in dapat dilakukan dengan pita tanda atau pasak/patok survai yang dicat atau keduanya. Pastikan bahwa semua pekerja - Pastikan bahwa area yang diberi tanda sebagai hak milik tetap tidak digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan dan mesin-mesin atau untuk lokasi penumpukan atau tempat sampah

5



Bagian VII, SpesifikasiBagian VII, SpesifikasiKetentuan dalam Spesifikasi yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial cm). Bahan humus ini ditumpuk agak landai dan ditempatkan di lokasi yang teduh dan jauh dari lokasi pengambilan bahan galian. Tumpukan humus ini ditutup dengan bahan organic seperti rumput atau daun. Perumputan dengan jenis herbaceous lebih disaranakan. Tumpukan humus tersebut secara bertahap ditempatkan kembali di lokasi bekas galian pada sumber bahan dan selanjutnya ditutup dengan tanaman. Rumput, semak dan pohon dapat digunakan untuk penutupan ini. Bilamana Kontraktor memperoleh bahan ini dari pemasok maka ketentuan pada butir (9) (c) diatas tidak digunakan.

Penjelasan Tambahan - Penumpukan material dan parkir kendaraan tidak diizinkan pada daerah yang telah disewa untuk kelestarian vegetasi/tanaman - Pemeriksaan regular/berkala akan dilakukan selama kegiatan konstruksi untuk memastikan pelaksanaan spesifikasi ini

11) Kegiatan pembersihan dan pembongkaran hanya dilaksanakan di daerah yang benar-benar diperlukan untuk Pekerjaan

11) - Lakukan regenerasi (penanaman kembali) area yang dibersihkan sesegera mungkin begitu kegiatan konstruksi mengijinkan. Begitu regenerasi telah diakukan pada area yang dibersihkan, harus segera diberi tanda yang jelas sehingga tidak ada kendaraan atau mesin-mesin memasuki area regenerasi tersebut. Peliharalah dokumen dan rekaman foto tentang kegiatan-kegiatan regenerasi tersebut - Sebelum memulai pembersihan/pembukaan hutan, area yang cocok penanaman kembali guna menggantikan tumbuh-tumbuhan yang hilang karena pembukaan hutan/pembersihan akan diidentifikasi - Kepemilikan lahan akan ditentukan dan dilakukan hubungan/kerjasama dengan pemilik lahan atau otoritas manajemen lahan untuk memperoleh persetujuan bagi penanaman kembali vegetasi yang diusulkan - Rencana dan jadwal untuk persiapan lokasi dan penanaman kembali vegetasi akan dikembangkan dalam konsultasi dengan staff dinas Kehutanan dan Sub-Direktorat Lingkungan Bina Marga - Akan diperoleh persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan - Area yang teridentifikasi akan ditandai dengan jelas untuk memastikan dilindungi terhadap gangguan atau pelanggaran selama pembukaan hutan atau pelaksanaan konstruksi - Begitu kegiatan pembukaan hutan diselesaikan, pelaksanaan rencana akan dimulai - Setelah penanaman kembali tumbuh-tumbuhan, akan dilakukan pemeliharaan berkelanjutan sebagaimana disyaratkan oleh rencana

12) Pembabatan tanaman selama kegiatan pembersihan dan pembongkaran harus ditindak-lanjuti dengan penanaman kembali sedemikian hingga mendekati kondisi sebelum pembabatan

12) Mengacu pada prosedur penanganan vegetasi

6



Bagian VII, SpesifikasiBagian VII, SpesifikasiKetentuan dalam Spesifikasi yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 13) Penanaman kembali dengan pohon atau semak sebagaimana yang disyaratkan dalam Seksi 4.1 dan 8.3 dari Spesifikasi ini harus mengikuti arahan berikut : a) Penggantian dengan tanaman sejenis yang ditebang, bila memungkinkan. b) Bilamana pertumbuhan tanaman dirasa agak lambat, maka tanaman yang berumur tiga tahun atau lebih harus digunakan, kecuali jika jenis tersebut tidak mampu menciptakan kondisi seperti semula atau tidak mampu memberikan perlindungan lereng dalam waktu yang lama. Selanjutnya, jenis tanaman dengan pertumbuhan sedang sampai cepat dapat digunakan. c) Jenis Authochthonous lebih disaranakan untuk tanaman exotic. d) Untuk penanaman kembali semak, pemilihan jenis semak harus mengutamakan jenis yang dapat memberi makanan dan perlindungan bagi binatang. e) Jenis tanaman berakar panjang tetapi tidak membahayakan stabilitas jalan dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi lebih diusaranakan. f) Berbagai jenis tanaman yang baik untuk digunakan untuk penanaman kembali adalah: Leucaena leucocephala, Calliandra calonthrysus, Acacia auriculi-formis, Acacia ducurrens dan Gliricidia sepium. g) Pohon harus ditanam pada jarak yang cukup dari tepi jalan. h) Jarak antar pohon pada garis yang sama sekitar 15 meter. i) Pemeliharaan yang teratur pada tanaman yang ditanam kembali sangat diperlukan. j) Pohon hasil penanaman kembali yang mati harus diganti dengan yang baru.

13) Permukaan yang menghasilkan sejumlah debu di atmosfer akibat kegiatan pekerjaan harus dibasahi secara teratur sebagaimana juga

Penjelasan Tambahan

a) Identifikasi jenis (species) dan banyaknya pohon yang telah ditebang sehingga dapat diganti dengan jenis yang sama b) - Sebelum memulai kegiatan konstruksi, berkonsultasilah dengan kebunkebun bibit di sekitar lokasi untuk memperoleh tanaman yang jenis dan tingkat kecepatan tumbuhnya sesuai untuk digunakan dalam regenerasi ini - Bilamana tanaman tumbuh lambat ditebang saat pembersihan, maka tanaman yang berumur tiga tahun atau lebih harus digunakan dalam penanaman kembali, kecuali jika jenis tersebut tidak mampu menciptakan kondisi seperti semula atau tidak mampu memberikan perlindungan lereng dalam waktu yang lama. Selanjutnya, jenis tanaman dengan pertumbuhan sedang sampai cepat dapat digunakan c),d),e),f),g),h) & i) mengacu pada prosedur penanganan vegetasi. c) Inventarisasi jenis-jenis flora dan fauna endemic dan dilindungi di lokasi quarry. d) Pemilihan tanaman hendaknya diberikan kepada jenis yang dapat memberikan habitat fauna. e) Tidak menanam tanaman yang menyebabkan tanah gembur, seperti singkong (Manihot eskulenta), sereh dan pisang (Musa paradisiacal) tapi lakukan penanaman tanaman yang mempunyai perakaran yang mengikat, bermasa daun padat. f) Dilakukan penanaman pohon pelindung yang memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara, bermasa daun padat dan jarak tanam rapat (6). g) Pohon harus ditanam pada jarak yang aman. h) Pastikan bibit tanaman ditanam di tempat dengan jarak yang cukup dari jalur lalu lintas sesuai dengan persyaratan keselamatan dan ditanam dengan jarak antar pohon tidak lebih dari 15 meter. i) - Pelihara dokumen dan rekaman foto tentang kemajuan kegiatan regenerasi serta laporkan kepada Direksi Pekerjaan secara berkala. - Bibit akan dirawat, diairi dan dipelihara agar bebas dari rumput liar sampai kontrak berakhir. j) Lakukan inspeksi berkala terhadap kegiatan regenerasi dan segera ganti tanaman yang mati. 13) - Lakukan penyiraman berkala terhadap permukaan yang menghasilkan debu terutama bila hal itu menimbulkan gangguan bagi penduduk atau

7



Bagian VII, SpesifikasiBagian VII, SpesifikasiKetentuan dalam Spesifikasi yang Terkait dengan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial diisyaratkan dalam Pasal 1.16.2 (4) dari Spesifikasi ini.

Penjelasan Tambahan sekolah, pusat-pusat kegiatan masyarakat atau rumah sakit di sekitar tempat itu. - Peliharalah catatan dan rekaman dokumenter tentang penyiraman tersebut untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan.

14) Kerusakan dan gangguan terhadap utilitas umum seperti jaringan telpon, listrik, gas, pipa air, fasilitas irigasi, pipa minyak, pipa pembuangan, pipa drainase, dan lain sebagainya, harus dicegah dengan upaya mendapatkan informasi tentang keberadaan lokasi utilitas yang ada, terutama utilitas apa yang terletak di bawah permukaan tanah.

14) - 14), 15) dan 16) Mengacu pada penanganan kerusakan/gangguan utilitas - Sebelum konstruksi, konsultasi akan dilakukan dengan yang berwenang sebagai penyedia utilitas untuk memperoleh informasi tentang penempatan alat dan memperoleh informasi yang dikontak dalam keadaan darurat jika infrastruktur utilitas rusak akiba oleh operasional/pelaksanaan konstruksi. - Koordinasi dengan instansi terkait dan perusahaan bidang utilitas guna memperoleh informasi keberadaan lokasi utilitas seperti jaringan kabel telpon, pipa air, fasilitas irigasi, pipa-pipa minyak dan gas, pipa-pipa pembuangan air kotor, pipa drainase dsb. - Pastikan bahwa para operator peralatan paham akan kemungkinan adanya lokasi tempat ditanamnya layanan utilitas serta sangat berhatihati sewaktu beroperasi di area tersebut.

15) Kontraktor harus bertanggung jawab atas perlindungan terhadap setiap fasilitas pipa kabel bawah tanah, saluran kabel bawah tanah atau jaringan bawah tanah lainnya ataustruktur yang mungkin ditemukan dan perbaikan atas setiap kerusakan yang diakibatkan operasi kegiatannya.

15) - Jika ada mesin dari kontraktor atau sub-kontraktor menyebabkan kerusakan terhadap layanan utilitas, mesin tersebut harus secepatnya berhenti bekerja dan kerusakan segera dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan serta pemberi layanan utilitas. - Direksi Pekerjaan akan diberi tahu secepat mungkin tentang setiap keruskan yang terjadi pada prasarana utilitas.

16) Bilamana sumur yang terletak di dekat lokasi pekerjaan yang dipengaruhi oleh kegiatan galian dan timbunan, maka sumur pengganti yang setara harus disediakan, meskipun harus membuat sumur baru, baik sengan penggalian maupun pengeboran, yang terletak sedekat mungkin dengan sumur lama.

16) - Sebelum memulai kegiatan konstruksi pastikan bahwa lokasi mata air (sumur) dan sumber pemasokan air diidentifikasi dan bahwa para operator mesin-mesin milik benar-benar menyadari/memahami tentang lokasi mereka serta memahami persyaratan mengenai prosedur pengoperasian yang hati-hati di sekitar lokasi tersebut. - Sumur baru akan diberikan secepat mungkin sesuai jangka waktu yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan pemakai. - Direksi Pekerjaan akan diberi tahu ketika sumur baru selesai dan mulai beroperasi.

17) Tumpahan minyak dan polusi bahan buangan yang berasal dari pekerjaan harus dicegah.

17) - 17), 18 dan 19) Mengacu ada penanganan limbah - Sebelum pembuakaan lokasi konstruksi untuk kendaraan dan peralatan penambahan bahan baker akan diidentifikasi. Lokasinya akan jauh dari

8




Penjelasan Tambahan sumber air, sumur atau drainase atau infrastruktur irigasi. - Persetujuan dari Direksi Pekerjaan akan diperoleh untuk lokasi. - Jika kendaraan dan mesin-mesin mengisi ulang bahan baker atau diservis di dalam area yang diberi tanggul dan permukaan lantainya keras sehingga mencegah terjadinya kontaminasi atas air permukaan maupun air tanah. - Semua operator mesin dan kendaraan serta sub-kontraktor akan dibuat peduli bahwa pengisian bahan baker seharusnya dilakukan hanya di dalam lokasi pengisian bahan yang telah ditunjuk. - Rincian tentang segala tumpahan bahan baker akan dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan.

18) Aspal dan minyak pemanas harus disimpan dalam tanki yang terletak diatas lantai beton yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya dan dikelilingi dinding yang cukup tinggi sehingga dapat menghalangi tersebarnya cairan yang bocor atau tumpah.

18) Kontraktor harus menjamin bahwa aspal dan minyak pemanas disimpan dalam tanki yang terletak diatas lantai beton yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya dan dikelilingi dinding yang cukup tinggi, dengan volume yang cukup berisi cairan sehingga dapat menghalangi tumpahnya cairan.

19) Bahan aspal (termasuk air yang berasal dari mesin pencuci) dan minyak pemanas buangan tidak boleh dituangkan ke dalam saluran air ataupun dibuang diatas tanah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6.1.1 (7) (c) dari Sepsifikasi ini.

19) - Pastikan bahwa limbah dari fasilitas pencucian mobil atau oli bekas tidak akan dibuang kedalam saluran air atau jaringan drainase atau tidak dituang ke tanah dimana bisa menyebabkan polusi pada air permukaan atau air tanah. - Periksa SIM operator dan dalam pengoperasiannya tidak boleh menghasilkan endapan dan cemaran seperti minyak di aliran sungai yang dimanfaatkan di daerah hilirnya. - Sediakan fasilitas seperti drum kosong untuk menampung oli bekas kemudian buang ke luar lokasi proyek sesuai dengan peraturanperaturan Nasional dan Perda. - Pastikan bahwa semua pekerja lapangan termasuk operator masin-mesin kontraktor dan sub-kontraktor benar-benar memahami akan persyaratan ini.

9

PEDOMAN MITIGASI DAMPAK STANDAR PEKERJAAN JALAN PADA TAHAP KONSTRUKSI

PRAKATA

Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Jalan Pada Tahap Konstruksi ini disusun untuk memberikan petunjuk dan tata cara pelaksanaan penanganan dampak-dampak lingkungan hidup yang timbul karena kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan terutama pada tahap konstruksi. Pedoman ini merupakan salah satu pedoman yang dapat dipakai sebagai acuan dalam mempersiapkan dokumen lelang dan dokumen kontrak, kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik jalan yang penerapannya harus memperhatikan berbagai peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dan ketentuan terkait lainnya. Semoga Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Jalan Pada Tahap Konstruksi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dan terkait kegiatan pembangunan jalan dalm menangani dampak-dampak yang ditimbulkannya dalam rangka ikut mendukung terwujudnya upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Jakarta,

2009

Direktur Jenderal Bina Marga

A. Hermato Dardak

i


DAFTAR ISI

Prakata ............................................................................................................ i Daftar Isi ......................................................................................................... ii PENDAHULUAN .......................................................................................... PROSEDUR PENANGANAN LALU LINTAS I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 1-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 1-1

III.

ISTILAH DAN DEFINISI ..................................................................... 1-2

IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 1-2

V.

PROSEDUR PENANGANAN ................................................................. 1-3

VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 1-6

VII.

DAFTAR PERIKSA / DOKUMEN TERKAIT ............................................. 1-6

PROSEDUR PENANGANAN BASE CAMP I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 2-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 2-2

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 2-3

V.


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 2-7

VII.


PROSEDUR PENANGANAN STOCKPILE I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 3-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 3-1

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 3-3

V.


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 3-5

VII.


ii


PROSEDUR PENANGANAN PENGAMBILAN MATERIAL DI QUARRY I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 4-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 4-1

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 4-3

V.


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 4-7

VII.


PROSEDUR PENANGANAN LIMBAH I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 5-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 5-2

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 5-3

V.


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 5-8

VII.


PROSEDUR PENANGANAN EROSI DAN SEDIMENTASI I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 6-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 6-2

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 6-3

V.


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 6-8

VII.


PROSEDUR PENANGANAN VEGETASI I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 7-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 7-2

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 7-3

V.


iii


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 7-9

VII.


PROSEDUR PENANGANAN KERUSAKAN/GANGGUAN TERHADAP UTILITAS I.

RUANG LINGKUP .............................................................................. 8-1

II.

ACUAN NORMATIF............................................................................ 8-1

III.


IV.

POTENSI DAMPAK ............................................................................ 8-2

V.


VI.

PIHAK TERKAIT ................................................................................ 8-9

VII.


iv


DAFTAR TABEL Tabel 4.1 Jadual Pelaksanaan Pekerjaan ........................................................ IV -4 Tabel 4.2 Jadual Pelaporan ........................................................................... IV -5 Tabel 5.1 Jadual Penugasan Tenaga Ahli

....................................................... V -6

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1.

Bagan Alir Proses Pemutakhiran ................................................... III-6

Gambar 5.1.

Struktur Organisasi Tim Konsultan ............................................... V-2

v


PENDAHULUAN

Sesuai dengan visinya, yakni “Terwujudnya sistem penyelenggaraan jaringan jalan yang handal, bermanfaat, dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta lebih sejahtera “Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan berbagai

upaya

berkelanjutan,

dalam

mewujudkan

diantaranya

melalui

pembangunan

penyiapan

jaringan

perangkat

jalan

sistem

yang

manajemen

pengelolaan lingkungan berupa dokumen-dokumen praktis perencanaan dan pelaksanaan proses analisis dampak lingkungan serta sosial yang diaplikasikan ke dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk menangani berbagai dampak negatif penting yang timbul akibat suatu pekerjaan konstruksi jalan, diperlukan suatu pedoman pengelolaan lingkungan yang disusun melalui AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL); atau UKL dan UPL yang dibutuhkan berdasarkan

prosedur

penyaringan

yang

diatur

dalam

berbagai

peraturan

perundangan yang berlaku.

Bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL atau UKL dan UPL, tetap diperlukan upaya mitigasi dampak lingkungan agar kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan kerugian yang berarti bagi masyarakat.

Berbagai kendala dalam penyiapan dokumen lingkungan pada proyek-proyek jalan telah menyebabkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilaksanakan seadanya, bahkan cenderung diabaikan. Untuk menjembatani keterbatasan tersebut perlu disusun suatu pedoman yaitu Pedoman Mitigasi Dampak Standar Pekerjaan Jalan pada Tahap Konstruksi, yang tertuang dalam PMDS (Prosedur Mitigasi Dampak Standar) untuk penanganan dampak lingkungan yang sering terjadi akibat kegiatan pembangunan jalan khususnya pada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi, beberapa jenis kegiatan sering menimbulkan dampak yang bersifat standar (tidak tergantung dari lokasi proyek), sehingga dapat ditangani dengan menggunakan prosedur yang baku.

1


Berdasarkan hasil Studi yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga menunjukkan bahwa 75 % keseluruhan isi dokumen AMDAL pembangunan jalan yang dibahas oleh komisi AMDAL di tingkat pusat memiliki substansi yang hampir sama, yang dapat dikelompokkan sebagai pekerjaan dan dampak standar pekerjaan jalan.

Dengan mengacu pada pedoman tersebut, pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan juga dapat menangani dampak lingkungan yang bersifat standar, tanpa memerlukan dokumen spesifik tentang analisis dampak lingkungan secara mendalam maupun studi lainnya untuk menyusun upaya pengelolaan dampak lingkungan yang memerlukan biaya tidak sedikit dan waktu yang relatif lama.

Pelaksanaan mitigasi dampak standar dari pekerjaan jalan pada tahap konstruksi perlu

dilakukan

karena

adanya

kurang

sempurnanya

disain

dari

kegiatan

pembangunan jalan, dan masih dijumpainya dampak lingkungan hidup yang terjadi dalam pelaksanaan, sehingga kegiatan penanganannya tidak masuk dalam analisa biaya yang diusulkan para pelaksana pekerjaan.

Di samping itu juga masih adanya ketidak pahaman dari para pelaksana baik pihak pemilik kegiatan (proyek), kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas terhadap dokumen kontrak yang memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penanganan dampak dari pekerjaan jalan yang dilakukan.

Seiring berjalannya waktu Sub Direktorat Teknik Lingkungan, Direktorat Bina Teknik terus berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap PMDS yang berisikan pedoman mitigasi dampak standar pekerjaan pembangunan jalan. Upaya mitigasi dampak lingkungan pada tahap konstruksi tersebut akan memuat deskripsi kegiatan pekerjaan jalan dimana kontraktor harus menangani dampak lingkungan standar yang muncul. Namun untuk dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak baik oleh para perencana maupun pelaksana kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, masih diperlukan pembaharuan

dengan melakukan pemutakhiran terhadap prosedur yang sudah

tersedia.

2

PEDOMAN MITIGASI DAMPAK STANDAR EKERJAAN JALAN PADA TAHAP KONSTRUKSI

PROSEDUR PENANGANAN LALU-LINTAS

I.

RUANG LINGKUP Prosedur penanganan lalu lintas ini adalah prosedur penanganan dampak lingkungan hidup yang terjadi terhadap sub komponen lalu lintas sebagai akibat dari pekerjaanpekerjaan konstruksi fisik jalan pada kegiatan pembangunan jalan tahap konstruksi. Pekerjaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap sub komponen lalu lintas diantaranya mobilisasi peralatan berat; pembuatan jalan masuk/access road, pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pekerjaan lapis perkerasan, pekerjaan pemancangan tiang pancang, pekerjaan bangunan atas dan bawah jembatan/jalan layang, pekerjaan pemasangan bangunan pelengkap,

kegiatan

peng-angkutan

material

bangunan

dan

limbah,

serta

pengoperasian base camp. Maksud dan tujuan dari penanganan lalu lintas ini adalah : •

Memperkecil terjadinya kemacetan lalu lintas yang dapat merugikan para pengguna jalan serta dapat mengakibatkan kerusakan jalan.

•

Memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas pada jalan eksisting baik di lokasi kegiatan pembangunan dan atau yang menjadi jalur transportasi material bangunan dan atau limbah serta kendaraan kerja.

II. ACUAN NORMATIF •

Undang-undang no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

•

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

•

Peraturan Pemerintah RI Nomer 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

•

Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaaan Barang/jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya.

•

Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor: KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalulintas di Jalan.

•

Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan.

1-13


III. ISTILAH DAN DEFINISI •

Jalan Eksisting adalah jalan umum yang sudah ada dan dimanfatkan pengguna jalan, sebelum kegiatan pembangunan jalan tersebut dimulai.

•

Lokasi Kegiatan Pembangunan adalah lokasi tapak kegiatan konstruksi jalan dilaksanakan.

•

Peralatan Berat adalah semua alat/peralatan konstruksi dan kendaraan kerja yang digunakan selama masa konstruksi .

•

Kendaraan

Kerja

adalah

kendaraan

yang

digunakan

untuk

kegiatan

pembangunan jalan. •

Ceceran Material adalah tumpahan atau ceceran material bangunan (tanah, agregat pasir, kerikil, batu, beton, aspal dan lain-lain) konstruksi jalan yang jatuh dari kendaraan pengangkut.

•

Jalur Transportasi Material adalah jalur pengangkutan material bangunan dari dan menuju lokasi kegiatan pembangunan jalan, lokasi quarry area/ borrow pit, tempat penyimpanan atau penumpukan material (stockpile).

•

Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan penanganan dampak secara spesifik. Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitaan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman padat, pasar, sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit, area cagar budaya, dan komunitas adat terpencil.

IV. POTENSI DAMPAK Potensi dampak lalu lintas akibat pekerjaan jalan adalah : 1. Terjadinya kemacetan lalu lintas, sebagai akibat dari kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan yang berjalan lambat dan memakan lajur jalan yang ada, pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan, pekerjaan

pemancangan

tiang

pancang,

pekerjaan

struktur,

pekerjaan

pemasangan bangunan pelengkap, yang memanfaatkan sebagian lajur atau badan jalan untuk kerja dan penempatan bahan material bangunan, sehingga 2-13


menyebabkan rendahnya kecepatan kendaraan atau timbulnya kemacetan lalu lintas dan antrian kendaraan yang melintas, di samping pekerjaan pengangkutan material bangunan dan limbah

yang mengakibatkan bertambahnya volume

kendaraan di jalan raya terutama pada loksi-lokasi yang sensitif terjadi kemacetan lalu lintas. 2. Terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena kondisi licin dari jalan eksisting karena adanya lumpur atau ceceran tanah di jalan sebagai akibat dari pekerjaan pembersihan

lahan,

pekerjaan

pemancangan,

pekerjaan

tanah

dan

pengoperasian kendaraan kerja penumpukan material (stockpile), serta karena jatuhnya material bangunan atau peralatan kerja ke jalan eksisting di bawahnya pada pekerjaan bangunan atas jembatan atau jalan layang. 3. Terjadinya kerusakan jalan. karena mobilisasi dan demobilisasi peralatan berat yang bebannya melebihi kapasitas jalan yang dilewati, dan karena tingginya frekuensi kendaraan kerja, V.

PROSEDUR PENANGANAN 1) Pengumpulan data lingkungan yang diperkirakan terkena dampak terutama komponen lalu lintas dan prasarana jalan, meliputi : • Identifikasi kondisi prasarana jalan yang akan digunakan sebagai jalan kerja. • Identifikasi kondisi lalu lintas di jalan yang akan digunakan sebagai jalan kerja • Identifikasi area sensitif.

2) Identifikasi pekerjaan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap komponen lalu lintas (kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan) 3) Identifikasi

lokasi kegiatan pembangunan jalan (lokasi-lokasi pekerjaan jalan

yang akan dan sedang dilakukan) dan fasilitas penunjangnya (lokasi quarry area/ borrow pit, Base Camp, AMP, Stone Crusher, dan Batching Plant), serta daerah sensitif terkena dampak negatif pekerjaan jalan. 4) Penyusunan rencana penanganan lalu lintas (kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan jalan) oleh kontraktor. 5) Diskusi/ konsultasi dengan Direksi Pekerjaan. 6) Persetujuan dari Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan lalu lintas (kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan jalan). 3-13


7) Koordinasi internal pelaksana kegiatan pembangunan jalan (untuk pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan, penggunaan kendaraan kerja, serta jalur pengoperasiannya), 8) Koordinasi ekternal dengan instansi yang terkait dalam penanganan lalu lintas dan angkutan khususnya DLLAJ dan Polantas Setempat (terkait dalam pengaturan jalan, pengaturan lalu lintas dan pengamanananya dalam pelaksanan kegiatan pembangunan jalan). 9) Melaksanakan rencana penangnan lalu lintas dari kegiatan pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. 10) Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan lalu lintas dari pekerjaan jalan pada tahap konstruksi tersebut. 11) Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan lalu lintas yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 12) Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun 13) Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan adalah : •

Menjamin agar selama pelaksanaan pekerjaan jalan, semua jalan lama (eksisting) tetap terbuka untuk lalu lintas dan dijaga dalam kondisi aman dan dapat digunakan, dan pemukiman di sepanjang atau yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan disediakan jalan masuk yang aman dan nyaman.

•

Mobilisasi alat-alat berat yang tidak mampu bergerak cepat, perlu dikawal oleh petugas/ Polantas untuk menghindarkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

•

Kendaraan-kendaraan pengangkut (trailer) harus menyalakan lampu tanda peringatan yang mudah terlihat oleh sesama pengguna jalan.

•

Mengatur batas beban dan muatan sumbu untuk melindungi jalan atau jembatan yang ada di lingkungan kegiatan pembangunan jalan.

•

Dalam keadaan khusus bilamana diperkirakan kegiatan pengangkutan akan mengakibatkan kerusakan jalan atau jembatan, atau bila terjadi banjir yang dapat menghentikan kegiatan pengangkutan, dapat menggunakan jalan alternatif.

4-13


•

Mengusahakan agar lumpur dari material galian tanah tidak mengotori jalan khususnya pada musim hujan dengan: pembersihan roda kendaraan angkutan sebelum masuk ke jalan umum, penempatan kantong-kantong pasir pada lokasi penempatan sementara sisa galian, dan pembersihan ceceran tanah di jalan.

•

Pengaturan jam kerja kegiatan-kegiatan pekerjaan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas umum.

•

Melakukan pengamanan terhadap pekerja, pengguna jalan, serta penduduk, atau bangunan yang ada di sekitar galian atau lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan pemagaran dengan seng atau beton concret, pemberian rambu dan tanda peringatan atau lampu berangkai pada malam hari, dan pengaturan lalu lintas dan penyediaan petugas bendera..

•

Memasang jaring pengaman plastik di bawah pekerjaan bangunan atas jembatan/jalan layang yang melintasi jalan eksisting, guna menghindari jatuhnya material bangunan dan atau peralatan konstruksi dari atas bangunan yang dapat menimpa pengguna jalan di bawahnya dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

•

Menjaga agar perkerasan jalan, bahu jalan, dan area Rumaja setiap saat bebas dari material, puing, atau barang lain yang membahayakan pemakai jalan dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

•

Kontraktor akan bertanggung jawab atas setiap kerusakan jalan maupun jembatan yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan jalan, dengan segera memperbaiki jalan maupun jembatan yang rusak akibat pekerjaan jalan.

•

Menjamin truk pengangkut yang melewati ruas jalan eksisting mematuhi peraturan lalu lintas termasuk beban, kecepatan, menjaga jarak antar kendaraan, termasuk saat mendahului.

•

Mengusahakan agar bangunan-bangunan darurat (base camp, kantor lapangan, loading-unloading area dan lain-lain) tidak mengganggu jarak pandang para pengemudi/ pengguna jalan di sepanjang area tapak kegiatan pembangunan jalan. Membuat pemutaran arah (U-turn) pada lokasi yang bersimpangan dengan jalan.

•

Mengusahakan tidak terjadi kemacetan dengan antrian kendaraan lebih buruk dari kondisi eksisting sekitar lebih dari 100 m atau kecepatan kendaraan kurang dari 10 km/jam. 5-13


•

Mengusahakan agar selama pekerjaan jalan tidak terjadi kecelakaan

lalu

lintas terutama akibat pekerjaan jalan di sekitar rute lalulintas kendaraan kerja dan lokasi pekerjaan jalan yang bersilangan atau berada pada jalan eksisting. VI. PIHAK TERKAIT •

DLLAJ (Dinas Perhubungan) setempat.

•

Satlantas dari Polres/Polsek Setempat.

•

Satker Pembangunan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,

•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi.

•

Kontraktor

VII. DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT •

Pengumpulan data : o

Data Volume lalulintas sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan.

o

Data

kondisi

struktur

jalan

sebelum

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan jalan dilaksanakan. o •

Data/gambar rute lalu lintas jalan kerja yang akan dilalui.

Persiapan rencana kerja kegiatan pekerjaan jalan : o

Jadwal rencana kerja dan peta kerja kegiatan pembangunan jalan dan fasillitas penunjangnya (yang menunjukkan lokasi kegiatan, jalur transportasi material, quarry area/borrow pit, Base Camp, AMP, Batching Plant

dan daerah sensitif

terkena dampak negatif akibat

pekerjaan jalan). o

Jadwal rencana dan peta jalur kegiatan mobilisasi dan demobilisasi peralatan

o

Jadwal rencana dan peta jalur pengoperasian kendaraan angkutan material dan atau limbah (termasuk jenis/tipe kendaraan pengangkut dan jumlah trip, jumlah volume dan jenis material/ limbah yang diangkut).

o

Rencana pengalihan rute selama pelaksanaan pekerjaan jalan dilengkapi dengan peta penempatan rambu penunjuk jalan.

6-13


o

Gambar dan jenis rambu lalu lintas dan petugas bendera pengatur lalu lintas sementara yang digunakan selama kegiatan pekerjaan jalan serta peta lokasi penempatannya.

Bagan alir prosedur penanganan lalu-lintas disajikan pada Gambar 1.1. dan Gambar 1.2. berikut :

7-13


Gambar 1.1: Bagan Alir Prosedur Penanganan Lalu Lintas MULAI

Pengumpulan data : 1. Identifikasi prasarana jalan rencana jalan kerja 2. Identifikasi lalu lintas di rencana jalan kerja 3. Identifikasi area sensitif

Identifikasi pekerjaan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif - Kemacetan lalu litas - Kecelakaan lalu lintas - Kerusakan jalan

Penyusunan Rencana Penanganan Lalu lintas

Diskusi/Konsultasi dengan Direksi Pekerjaan dan Pihak-pihak Terkait

Tidak

Persetujuan

Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Ya Pelaksanaan Rencana Penanganangan Lalu Lintas

Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Lalu Lintas

Rencana Tindak Turun Tangan

Tidak

Evaluasi Ya SELESAI

8-13


Pelaksanaan rencana penanganan lalu lintas

Penanganan kemacetan Lalu lintas

Penanganan kecelakaan Lalu lintas

Penanganan kerusakan jalan

Pemasangan rambu dan penempatan petugas pengatur Lalu Lintas

Identifikasi penyebab kecelakaan Lalu lintas

Pembatasan Beban Muatan Kendaraan Masih terjadi kemacetan ?

Tidak

Jalan Licin karena Lumpur/ Ceceran Tanah

Tumpukan Stockpile

Pejalan Kaki

Lubang galian

Kecepatan Kendaraan

Ya Pengaluhan rute dan atau pengaturan

Masih terjadi kemacetan ? Ya Penambahan lajur sementara untuk Jalan Kerja

Pemagaran/Pemberian tanda pada tumpukan Stockpile dan atau penempatan di luar lajur jalan

Tidak

Pembersihan jalan dan Roda Kendaraan Kerja serta penutupan bak dengan terpal

Jatuhnya Material atau alat ke jalan yang ada Masih kerjadi kerusakan jalan ?

Pemagaran dan atau Penutupan lubang galian

Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki

Pemasangan Jaring Pengaman Ya

Pengaturan Kecepatan Kendaraan

SELESAI

Gambar 1.2. Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Lalu Lintas

Perbaikan jalan yang ada akibat pekerjaaan jalan

Tidak


Gambar 1.3 Pemasangan Rambu-Rambu pada Pekerjaan Pelebaran Jalan


TRAFFIC CONE 100 M JARAK 1 M

PELEBARAN SEMENTARA

LOKASI PEKERJAAN PONDASI

BARRIER BETON + ZENG & LAMPU KEDIP

PELEBARAN SEMENTARA

Gambar 1.4 Penanganan/Penanganan & Pengendalian Lalu Lintas Pada Masa Pelaksanaan Konstruksi


Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

500 m didepan ada pekerjaan jalan Jalan Menyempit Jalan Menyempit Kekiri Jalan Menyempit Kekanan Kendaraan Bergantian Jalan Dikiri Jalan Dikanan Maximum Kecepatan 40 Km/Jam (Penempatannya disesuaikan dilapangan) Akhir Daerah Pekerjaan 100 M didepan ada pengalihan jalan Dialihkan kekanan Dialihkan kekiri

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Membelokkan kekanan Membelokkan Kekiri Jalan satu arah Jalan dua arah Hati-hati Semua Jenis Kendaraan Dilarang Masuk Larangan Masuk Bagi Kendaraan dengan berat maximum 5 ton Dilarang mendahului Peringatan Pengurangan Kecepatan Tanda Stop/Jalan untuk mengatur Lalu lintas Peringatan adanya pekerjaan/perbaikan jalan

24. Penutup Jalan 25. Penutup jalur untuk Pengalihan Jalan 26. Bendera untuk tanda hati-hati 27. Tanda lalu lintas bentuk kerucut ditempatkan dengan jarak 15 cm 28. Lampu (semua ukuran dalam mm) Untuk tanda-tanda lalu lintas menggunakan plat alumunium dengan lapisan refleksi tebal plat 2 mm Cat warna hitam Cat Warna kuning Cat Warna Merah/Jingga Cat Warna Hijau Cat Warna Biru

Gambar 2.1. Standar Rambu Lalu Lintas SelamaPekerjaan Pekerjaan Konstruksi Jalan/Jembatan Gambar 1.5 Standar Rambu Lalu Lintas Selama Konstruksi Jalan/Jembatan


JALAN 2 LAJUR 2 ARAH TANPA PENGALIHAN JALAN

JALAN 2 LAJUR 2 ARAH TANPA PENGALIHAN JALAN

500 300

DAERAH KONSTRUKSI PAGAR PEMISAH

200

Daerah Konstruksi

100 60

1

4

23

3

100

Pagar Sementara

30

30

24

9

2

15 1 28 25

24 28 25 29 15

27

24 7

22

1

6 30

12 13

23

50

22 23

100

5

3

200

1

7

7

200 400

300 500

Hitam

060

Kuning

JALAN 4 LAJUR 2 ARAH TANPA PENGALIHAN JALAN 500 400 300

Pagar Sementara

200

23

30

7

30

100

9

23 25 25

6

23 27

9

60 100

Perkerasan Existing

25 40

25

30 200 300

3

AREAL KONSTRUKSI

LAMPU

LAJUR EXISTING

060

TAMPAK SAMPING

085

16

200

4

LEMBARAN GALVANIS Dengan θ 20 mm

085

1

Daerah Konstruksi

TAMPAK ATAS Kayu (5 : 7 Cm)

030

150

LAMPU

TAMPAK MUKA PAGAR

250

250

Dilapisi Pipa Plastik

Karung Pasir AREAL KONSTRUKSI

LEMBARAN GALVANIS Dengan θ 20 mm CATATAN: 1. Semua ukuran dalam meter kecuali tertera 2. Berat karung pasir tidak lebih dari 60 kg perpanel 3. Areal konstruksi ditutup dengan pagar sementara atau atas instruksi engineer 4.

TAMPAK MUKA

DETAIL PAGAR PEMBATAS 500

Gambar 1.6 Penempatan Rambu lalu Lintas Selama Pekerjaan Konstruksi Jalan/Jembatan

1


PROSEDUR PENANGANAN BASE CAMP

I.

RUANG LINGKUP Prosedur ini adalah suatu prosedur tindakan penanganan dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat pengoperasian Base Camp pada kegiatan pembangunan jalan pada tahap konstruksi, antara lain : pencemaran kualitas air dan tanah, pencemaran kualitas udara /debu, keresahan dan kecemburuan sosial. Adapun kegiatan pengoperasian Base Camp yang menimbulkan dampak adalah : • Pengoperasian barak tenaga kerja. • Pengoperasian Bengkel, AMP, dan Bantching Plant • Kegiatan penyimpanan bahan material. Penanganan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta kerusakan prasarana jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian base camp dapat dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan lalu lintas. Prosedur ini dapat diterapkan pada kegiatan pengoperasian Base Camp yang berada di satu tempat atau lebih. Maksud dan tujuan dari penanganan base camp adalah : • Memperkecil dan menanggulangi dampak yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat atau penduduk yang berdomisili di sekitar Base Camp, yaitu timbulnya :keresahan masyarakat dan konflik sosial. • Terhadap dampak yang tidak mungkin untuk dihindarkan diupayakan agar pengaruhnya tidak meluas dan dapat dibatasi

pada radius yang paling sempit,

diantaranya : Gangguan terhadap peningkatan pencemaran udara dan kebisingan. Gangguan aliran air permukaan atau sistem drainase. Pencemaran kualitas air dan tanah. Gangguan estetika.

1-11


II.

ACUAN NORMATIF 1.

Undang-undang no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.

Undang-undang no. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.

Peraturan Pemerintah RI Nomer 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

4.

Peraturan Pemerintah RI Nomer 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

5.

Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksaaan Barang /Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya.

6.


7.

Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

8.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 48/MENLH/II/1996, tentang Baku Tingkat Kebisingan

9.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 49/MENLH/II/1996, tentang Baku Tingkat Getaran.

10. Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan.

III. ISTILAH DAN DEFINISI ° Base Camp adalah Suatu areal yang merupakan tempat mengendalikan kegiatan pembangunan jalan, yang meliputi direksi kit, bengkel, AMP dan stone crusher, barak tenaga kerja dan gudang penyimpanan serta kelengkapan sanitasi lingkungan. ° AMP (Aspalt Mixing Plant) adalah instalasi pencampuran aspal panas. ° Stone Crusher adalah instalasi pemecah batu menjadi butiran yang dibutuhkan sebagai bahan konstruksi jalan. ° Lokasi Kegiatan Pembangunan adalah lokasi tapak kegiatan konstruksi jalan dilaksanakan. 2-11


° Peralatan Berat adalah semua alat/peralatan konstruksi dan kendaraan kerja yang digunakan selama masa konstruksi ° Dust Collector adalah perangkat/alat penangkap/penyaring debu yang dipasang di tempat sumber penyebar debu. ° Tumbuhan Pelindung adalah

tumbuhan yang ditanam untuk menahan

penyebaran debu dan kebisingan akibat aktivitas peralatan berat seperti Stone Crusher, AMP dan lain-lain. ° Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan penanganan dampak secara spesifik. Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman

padat, pasar, sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit, area cagar

budaya, dan komunitas adat terpencil. ° Tomas

adalah

tokoh masyarakat di sekitar kegiatan pembangunan yang

berpengaruh baik formal maupun informal. ° Tokoh Formal

adalah kepala pemerintahan atau ketua masyarakat setempat

seperti Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan Kepala Dusun. ° Tokoh Informal adalah

pemuka masyarakat, adat, atau agama yang

berpengaruh di masyarakat dan secara informal diakui kepemimpinannya oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan.

IV. POTENSI DAMPAK Potensi dampak negatif dari kegiatan pengoperasian Base Camp adalah : 1. Terjadinya pencemaran udara oleh gas buang/debu, sebagai akibat dari kegiatan pengoperasian bengkel, AMP, stone crusher, dan batching plant.

3-11


2. Terjadinya pencemaran kualitas air dan tanah akibat limbah

cair dari

pengoperasian bengkel antara lain limbah olie bekas, tumpahan atau ceceran bahan bakar dan oli, serta limbah domestik dapur dan MCK dari barak tenaga kerja. 3. Gangguan aliran air permukaan atau sistem drainase akibat timbunan bahan dan material.. 4. Terganggunya estetika lingkungan akibat sampah dari base camp.

V.

PROSEDUR PENANGANAN 1)

Identifikasi daerah yang potensial untuk dijadikan base camp.

2)

Penentuan lokasi base camp dan fasilitas penunjangnya atas persetujuan Direksi Pekerjaan.

3)

Pengumpulan data lingkungan yang potensi terkena dampak kegiatan base camp, meliputi : o

Identifikasi kondisi saluran air atau sistem drainase alami di sekitar base camp.

o

Identifikasi kondisi kualitas air yang akan digunakan sebagai badan air penerima limbah dari base camp.

o

Identifikasi kualitas udara dan kebisingan di sekitar base camp

o

Identifikasi area sensitif di sekitar base camp.

4) Identifikasi kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya (AMP, stone crusher, dan Batching Plant, bengkel, gudang, dan barak tenaga kerja) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. 5) Penyusunan rencana penanganan dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya oleh kontraktor. 6) Diskusi/ konsultasi dengan Direksi Pekerjaan 7) Persetujuan dari Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan dampak negatif akibat kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya. 8) Koordinasi internal pelaksana kegiatan pembangunan jalan (untuk pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan, pengaturan kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya). 4-11


9) Koordinasi ekternal dengan instansi/pihak yang terkait dalam penanganan base camp (aparat pemerintah daerah

setempat desa/kelurahan setempat, dan

kecamatan, serta tokoh masyarakat ). 10) Melaksanakan penanganan dampak negatif akibat kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya pada tahap konstruksi. 11) Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan dampak negatif akibat kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya pada tahap konstruksi tersebut. 12) Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan base camp yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 13) Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun. 14) Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan khususnya yang terkait dengan kegiatan base camp adalah : a. Pemilihan lokasi yang disetujui direksi pekerjaan dan jauh dari lokasi area sensitif. b. Perijinan lokasi dan pendekatan dengan masyarakat sekitar base camp. c. Melengkapi base camp dengan fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan peralatan yang ramah lingkungan. d. Penyediaan kelengkapan sanitasi lingkungan, untuk memelihara lingkungan base camp bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. e. Pembersihan selama pelaksanaan pekerjaan pengoperasian base camp sesuai spesifikasi tentang pembersihan selama pelaksanaan, antara lain : Melakukan pembersihan secara teratur untuk menjamin bahwa tempat kerja, struktur, kantor sementara, tempat hunian dipelihara bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, sampah dan kotoran lainnya yang diakibatkan oleh operasi-operasi di tempat kerja, dan memelihara tempat kerja dalam kondisi rapi dan bersih setiap saat. Menjaga agar saluran air dan sistem drainase di sekitar base camp tetap berfungsi dan bebas dari kotoran dan bahan yang lepas.

5-11


Mencegah terjadinya tumpahan minyak dan polusi bahan buangan yang berasal dari kegiatan base camp dan fasilitas penunjangnya. Menyediakan drum di lapangan untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah sebelum dibuang. Membuang sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Undang-undang Pencemaran Lingkungan yang berlaku. Tidak mengubur sampah atau sisa bahan bangunan di lokasi proyek tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan. Tidak membuang limbah berbahaya, seperti cairan kimia, minyak atau thinner cat ke dalam saluran atau sanitasi yang ada. Tidak membuang sisa bahan bangunan ke dalam sungai atau saluran air. Bilamana Kontraktor menemukan bahwa saluran drainase samping atau bagian lain dari sistem drainase yang dipakai untuk pembuangan setiap jenis bahan selain dari pengaliran air permukaan, baik oleh pekerja kontraktor maupun pihak lain, maka kontraktor harus segera melaporkan kejadian tersebut tindakan

kepada Direksi Pekerjaan, dan segera mengambil

sebagaimana

diperintahkan

oleh

Direksi

Pekerjaan

untuk

mencegah terjadinya pencemaran lebih lanjut. Pemasangan alat penangkap debu/Dust Collector dan menjaga agar tetap berfungsi pada pengoperasian AMP untuk mencegah dan mengurangi penyebaran debu ke lingkungan sekitarnya. Penanaman pohon pelindung atau pemagaran lokasi base camp untuk mencegah, dan mengurangi terjadinya pencemaran udara dan kebisingan ke lingkungan sekitarnya. Pembinaan terhadap para pekerja agar senantiasa menjaga sanitasi lingkungan di sekitarnya dan menjaga agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat di sekitarnya. Musyawarah dan pendekatan dengan tomas dan penduduk di sekitar base camp untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya keresahan masyarakat dan konflik sosial. 6-11


V.

VI.

PIHAK TERKAIT •

BPLHD/Kantor Lingkungan Hidup Setempat.

•

Satker Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor

•

Tokoh formal masyarakat

•

Tokoh informal masyarakat

DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT 1.

Pengumpulan data : Data area sensitif di sekitar base camp dan fasilitas penunjangnya Data kualitas udara di sekitar base camp dan fasilitas penunjangnya Data kualitas air dan kondisi perairan atau badan air di sekitar base camp yang menjadi badan air penerima limbah cair dari base camp. Data jumlah, tipe peralatan dan kendaraan yang dikelola/dilakukan perawatan di bengkel.

2.

Persiapan rencana pembuatan dan pengoperasian base camp : Pemilihan lokasi base camp yang jauh dari area sensitif. Ijin tertulis dari pemilik lahan dan atau aparat yang berwenang memberikan pendirian base camp dan fasilitas penunjangnya Peta dan denah lokasi base camp dan fasilitas penunjangnya. Fasilitas sanitasi lingkungan yang harus tersedia di base camp. Jadual perawatan peralatan dan kendaraan yang dilakukan di bengkel. Jumlah dan jenis tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan jalan dan berada di base camp selama bekerja. Jumlah tenaga kerja yang ditampung di barak tenaga kerja. Rencana penanganan sampah dan limbah cair, dan kualitas udara dari base camp dan fasilitas penunjangnya. 7-11


Rencana pembinaan yang dilakukan terhadap para pekerja proyek dan masyarakat di sekitar base camp

Bagan

alir prosedur penanganan

base camp disajikan pada gambar 2.1. dan

Gambar 2.2. berikut :

8-11


Gambar 2.1: Bagan Alir Prosedur Penanganan Base Camp

MULAI

Pengumpulan data : 1. Identifikasi saluran air/drainase 2. Identifikasi kualitas air dan tanah 3. Identifikasi kualitas udara dan kebisingan 4. Identifikasi area sensitif

Identifikasi pekerjaan base camp yang berpotensi menimbulkan dampak negatif - AMP, Stone Crusher, batching plant - Bengkel - Gudang/Stockpile - Kantor dan Barak tenaga kerja

Penyusunan Rencana Penanganan Base Camp


Persetujuan

Tidak

Koordinasi dengan instansi terkait

Ya Pelaksanaan Rencana Penanganan Base Camp

Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Base Camp


Tidak

Evaluasi

Ya SELESAI

9-11

PEDOMAN MITIGASI DAMPAK STANDAR PEKERJAAN JALAN PADA TAHAP KONSTRUKSI Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Negatif Akibat Kegiatan Base Camp

AMP dan batching plant

Gas Buang Debu

Pemasangan dan Pengoperasian Dust Colector

Penanaman Pohon Pelindung di Sekitar Base Camp

Gudang Stock Pile

Bengkel

Air Cucian

Oli Bekas, Ceceran Oli dan bahan Bakar

Bahan Material Cair dan Mudah Rusak

Pembuatan Kolam Penampungan Sementara atau Saluran Pembuangan Agar Tidak Mencemari Lingkungan Sekitarnya

Pembuatan Bangunan Penampung Ceceran Oli/Bahan Bakar (Lantai dari Semen Plester), Penyediaan Tempat Penampungan Oli Bekas, dan dijual ke pihak ketiga

Penyimpanan di Tempat yang Aman tidak Kehujanan dan Tertutup

Segera dibersihkan bila Terjadi Tumpahan Bahan Zat Cair yang Mudah Terbakar Atau Mencemari Lingkungan

Kantor dan Barak Tenaga Kerja

Penumpukan Bahan Material Bangunan Batu, Pasir, Aspal Besi Beton

Pembuatan Saluran Drainase Agar Aliran Permukaan Lancar

Penanganan Sanitasi

Penyediaan MCK yang Memadai Tidak Mencemari Lingkungan Sekitarnya

Air cucian

Pembuatan Saluran Pembuangan

Penanganan Tenaga Kerja

Penanganan Sampah

Internal Base Camp

Eksternal Base Camp

Penyediaan Tempat Sampah & Pemisahan Sampah Organik dan Non Organik

Pembinaan Tenaga Kerja dgn Melakukan : Pengarahan Adat Istiadat Setempat Pemasangan Tata Tertib Teguran kpd yg Melanggar Tata tertib Pemberian Sangasi Bagi Yg Melanggar Tata Tertib

Musyawarah & Pendekatan dengan Tokoh Masyakat Setempat

Pembuangan Sampah Ke TPS/TPA yang telah disediakan atau ditunjuk oleh Pemda Setempat

SELESAI

Gambar 2.2 : Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Kegiatan Basecamp 10-11

Koordinasi dgn Pihak Terkait Bila Terjadi Sesuatu yang Terkait dgn Keamanan & Pengamanan


Gambar 2.3 : Contoh Base Camp Yang Baik 11-11


PROSEDUR PENANGANAN STOCKPILE

I.

RUANG LINGKUP Prosedur penanganan stockpile ini mencakup upaya penanganan terhadap dampak yang diakibatkan oleh pekerjaan konstruksi jalan yang membutuhkan stockpile material bangunan, diantaranya pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pekerjaan struktur, pekerjaan tiang pancang, pekerjaan lapis perkerasan, pekerjaan bangunan atas dan bawah jembatan/ jalan layang. Material bangunan disimpan di gudang baik di base camp maupun di lokasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Prosedur ini mencakup penanganan untuk meminimalisasi dan menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh pekerjaan tersebut diatas antara lain terganggunya aliran air permukaan/drainase, terganggunya aksesibilitas penduduk, pencemaran air dan tanah, pencemaran udara dan menurunnya estetika lingkungan. Maksud dan tujuan penanganan stockpile ini adalah untuk mencegah dan memperkecil dampak yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat/penduduk yang berdomisili di sekitar tapak kegiatan pembangunan jalan terutama yang menjadi lokasi stockpile.



•


•


•


•

Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta Seluruh Perubahannya.

•

Dokumen Lelang / Kontrak Pekerjaan Jalan.

3-1


III. ISTILAH DAN DEFENISI •


•

Stockpile adalah sejumlah material/ bahan bangunan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan jalan yang diletakkan atau disimpan pada suatu tempat tertentu dan siap digunakan dalam pekerjaan konstruksi, antara lain tanah, pasir, batu, tiang pancang, semen, aspal dan lain-lain

•

Drainase permukaan adalah sistem drainase permukaan tanah yang ada pada kontur awal sebelum dilakukan kegiatan konstruksi

•

Aliran air permukaan adalah aliran air permukaan tanah yang ada pada kontur awal sebelum dilakukan kegiatan pembangunan jalan.

•

Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan penanganan dampak secara spesifik.

•

Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitaan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman padat, pasar, sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit, area cagar budaya, dan komunitas adat terpencil.

•

Tomas

adalah

tokoh masyarakat di sekitar kegiatan pembangunan yang

berpengaruh baik formal maupun informal. •

Tokoh Formal

adalah

kepala pemerintahan atau ketua masyarakat setempat

seperti Lurah/Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan Kepala Dusun. •

Tokoh Informal adalah

pemuka masyarakat , adat, atau agama yang

berpengaruh di masyarakat dan secara informal diakui kepemimpinannya oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan. •

IV.

POTENSI DAMPAK Potensi dampak negatif akibat kegiatan stockpile pada pekerjaan jalan adalah: 1. Terganggunya aliran air permukaan/drainase sebagai akibat dari kegiatan penimbunan atau penempatan material bangunan siap pakai terutama pada lokasi yang terdapat saluran air atau drainase eksisting di sekitar lokasi pekerjaan. 3-2


2. Terganggunya aksesibilitas penduduk akibat material bangunan yang diletakkan di lokasi permukiman dan menghalangi jalan akses ke rumah penduduk atau ke lokasi permukiman penduduk di sekitarnya. 3. Terjadinya pencemaran kualitas air dan tanah akibat ceceran aspal atau tumpahan bahan bakar atau minyak pelumas dari timbunan aspal dan bahan bakar atau minyak pelumas di gudang atau lapangan. 4. Terjadinya pencemaran udara oleh debu yang tertebar ke udara ambien akibat timbunan material tanah, pasir dan agregat

yang tertiup angin pada musim

kemarau. 5. Terganggunya estetika lingkungan di sekitar permukiman akibat penumpukan material bangunan.

V.


Identifikasi kegiatan pekerjaan jalan yang membutuhkan stockpile, serta jenis yang dibutuhkan.

2)

Identifikasi daerah yang potensial untuk dijadikan sebagai lokasi penempatan stockpile.

3)

Pengumpulan

data

lingkungan

yang

potensi

terkena

dampak

kegiatan

penempatan stockpile, meliputi :

4)

•

Identifikasi kondisi saluran air atau sistem drainase alami.

•

Estetika lingkungan.

•

Aksesibilitas penduduk.

•

Identifikasi area sensitif di sekitar lokasi stockpile.

Identifikasi jenis dan volume stockpile yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya.

5)

Penyusunan rencana penanganan dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penempatan stockpile.

6)

Diskusi/ konsultasi dengan Direksi Pekerjaan

7)

Persetujuan dari Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan dampak negatif akibat kegiatan penempatan stockpile.

3-3


8)

Koordinasi internal pelaksana kegiatan pembangunan jalan (untuk pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan, dan pengaturan jenis, jumlah/volume bahan dan material serta jadwal kegiatan penempatan stockpile),

9)

Konsultasi dengan pihak yang terkait dalam penanganan stockpile (pemilik lahan yang akan menjadi lokasi stockpile, tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah setempat desa/kelurahan setempat, dan kecamatan.).

10)

Melaksanakan rencana penanganan dampak negatif akibat kegiatan penempatan stockpile.

11)

Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan dampak negatif akibat kegiatan penempatan stockpile tersebut.

12)

Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan stockpile yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan.

13)

Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun.

14)

Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan khususnya yang terkait dengan kegiatan stockpile adalah : a. Membuat jadwal dan peta lokasi kerja pekerjaan jalan yang membutuhkan material, sehingga pengiriman bahan/material dapat diatur sesuai kebutuhan. b. Melakukan pengiriman bahan atau material ke lokasi kerja sesuai kebutuhan agar tidak terjadi timbunan atau tumpukan material yang berlebihan. c. Memberitahukan atau meminta ijin kepada penduduk yang lahan atau tempatnya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penimbunan bahan atau material bangunan yang digunakan dalam pekerjaan jalan. d. Meletakkan material sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu fungsi saluran air/drainase dan tidak mengganggu jalan masuk ke rumah penduduk atau aksesibilitas penduduk dan lalu lintas di sekitarnya. e. Memasang rambu atau tanda peringatan di lokasi penimbunan atau penempatan bahan atau material (stockpile) supaya terlihat oleh pengguna jalan agar tidak menimbulkan kecelakaan. f.

Bila diperlukan melakukan penyiraman seperlunya terhadap timbunan tanah urugan, pasir dan agregat atau bahan lain yang potensi menghasilkan debu pada musim kemarau. 3-4


g. Menyimpan material secara terpisah sesuai jenisnya (tidak dicampur). h. Menyimpan bahan dan material yang berbahaya atau mudah menghasilkan debu atau gas secara tertutup dan terlindung. i.

Menyimpan bahan bakar dan minyak pelumas ditempat yang aman untuk mencegah agar tidak mencemari lingkungan bila terjadi kebocoran atau tumpah.

VI. PIHAK TERKAIT •


•

Satker Pembangunan /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor

•

Pemerintah daerah setempat (desa/kelurahan, dan kecamatan).

•

Tokoh Masyarakat

VII. DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT 1.

Pengumpulan data :

•

Data daerah sensitif di sekitar gudang atau tempat penyimpanan bahan atau material/Stockpile.

•

Data kualitas udara di sekitar gudang atau tempat penyimpanan bahan atau material/Stockpile.

•

Data kualitas air dan kondisi perairan di sekitar gudang atau tempat penyimpanan bahan atau material/Stockpile.

•

Data dan kondisi saluran air dan drainase eksisting di sekitar gudang atau tempat penyimpanan bahan atau material/Stockpile.

2.

Persiapan rencana penyimpanan bahan atau material/Stockpile :

•

Ijin secara tertulis dari pemilik lahan atau aparat pemerintahan desa setempat yang lahan atau daerahnya akan digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan atau material/Stockpile.

•

Daftar bahan atau material yang dibutuhkan oleh pekerjaan jalan.

•

Daftar dan peta lokasi kerja yang membutuhkan bahan atau material (stockpile).

•

Denah base camp dan gudang penyimpanan bahan atau material serta akses jalan dan fasilitas penunjangnya. 3-5


•

Fasilitas sanitasi lingkungan dan alat pemadam kebakaran yang tersedia di gudang atau tempat penyimpanan bahan/material/Stockpile.

•

Gambar rambu atau tanda peringatan dan peta lokasi penempatan stockpile.

Bagan alir prosedur penanganan stockpile disajikan pada Gambar 3.1. dan Gambar 3.2 berikut.

3-6


MULAI

Pengumpulan data : 1. Identifikasi Saluran air dan drainase 2. Identifikasi Aksesibilitas Penduduk 3. Identifikasi Estetika Lingkungan 4. Identifikasi Daerah Sensitif

Identifikasi pekerj. yang membutuhkan Stockpile dan berpotensi menimbulkan dampak negatif: - Pekerjaan Tanah - Pekerjaan Drainase - Pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang - Pekerjaan Bangunan Atas dan Bawah Jembatan - Pekerjaan Lapis Perkerasan Jalan - Pekerjaan Bangunan Pelengkap

Penyusunan Rencana Penanganan Stockpile


Persetujuan

Tidak


Ya Pelaksanaan Rencana Penanganan Stockpile

Monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan Stockpile

Evaluasi


Tidak

Ya SELESAI

Gambar 3.1: Bagan Alir Prosedur Penanganan Stockpile 3-7


Pelaksanaan Rencana Penanganan Stockpile

Kegiatan konstruksi yang memerlukan Bahan/Material

Ada lahan/ tempat untuk stockpile ?

ya

Tidak Stockpile diletakkan di area di luar badan jalan

Menggunakan Sebagian Badan Jalan

Tidak Mengakibatkan Gangguan drainase ?

Pengaturan jadual kerja, pemasangan rambu, penempatan petugas pengatur lalu lintas & perlengkapannya

Mengakibatkan Gangguan drainase ?

ya

Mengakibatkan kemacetan & kecelakaan lalu lintas ?

ya Stockpile diletakkan tidak mengganggu drainase

Tidak Kemacetan lalu lintas teratasi ?

Gangguan Drainase teratasi ?

ya

Tidak

ya

Tidak

Pembuatan jalan sementara untuk penambahan lajur atau pengalihan drainase sementara Pemagaran/ penutupan lokasi kerja & pemasangan rambu, lampu tanda lokasi Stockpile

Selesai

Lalu lintas Lancar & Drainase Lancar

Gambar 3.2. Pelaksanaan Rencana Penanganan Stockpile

3-8


PROSEDUR PENANGANAN DAMPAK PENGAMBILAN MATERIAL DI QUARRY

I.

RUANG LINGKUP Material adalah material bangunan yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galian C berupa tanah, agregat, pasir dan batu yang digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan. Material diperoleh dari quarry area atau borrow pit yang dapat dikelola oleh pemrakarsa kegiatan pembangunan jalan itu sendiri atau pihak lain. Quarry area yang dikelola oleh pemrakarsa kegiatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain

tidak membahayakan kestabilan lereng yang

terbentuk, tidak mencemari badan air yang berada di hilirnya, serta melakukan reklamasi setelah kegiatan tersebut selesai. Lokasi quarry bisa berada di sungai, darat, maupun di gunung/bukit. Kegiatan pengambilan material ini dapat menggunakan peralatan berat antara lain backhoe/ excavator, buldozer dan atau dengan menggunakan material peledak. Prosedur ini mencakup prosedur atau tindakan penanganan untuk meminimilisasi dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pengambilan material galian C di quarry area atau borrow pit baik yang terdapat di sungai, di darat, maupun di gunung. Maksud dan tujuan penanganan pengambilan material di quarry adalah : •

Meminimalisasi terjadinya penurunan (degradasi) lingkungan karena erosi dan longsor karena terjadinya perubahan arus aliran air, maupun perubahan bentang alam dan dampak ikutannya pada kawasan yang menjadi lokasi quarry/borrow pit.

•

Meminimalisasi/mengurangi gangguan terhadap kehidupan flora dan fauna liar.

•

Mencegah terjadinya kerusakan bangunanan cagar budaya/situs apabila di sekitar lokasi tersebut terdapat bangunan cagar budaya atau situs.


Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

4-1


•


•


•

Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

•


•


•

Keputusan Presiden RI nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaaan Barang /Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya.

•

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

No.

16

Tahun

2004

tentang

Penatagunaan Tanah •

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

•

Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1999 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan.

•

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

•

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.

•

Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan.

III. ISTILAH DAN DEFENISI •

Material adalah material bangunan galian C yang berupa agregat, tanah, pasir dan batu yang digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan.

•

Stockpile adalah sejumlah material/bahan bangunan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan jalan yang diletakkan atau disimpan pada suatu tempat tertentu dan siap digunakan dalam pekerjaan konstruksi, antara lain: tanah, pasir, batu, tiang pancang, semen, aspal dan lain-lain

•

Aliran air permukaan adalah aliran air permukaan tanah yang ada pada kontur awal sebelum dilakukan kegiatan pembangunan jalan

4-2


Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan

•

dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan penanganan dampak secara spesifik. Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di

•

luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitaan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman padat, pasar, sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit, area cagar budaya, dan komunitas adat terpencil. Drainase permukaan adalah sistem drainase permukaan tanah yang ada pada

•

lokasi

kegiatan penggalian dan sekitarnya sebelum dilakukan kegiatan

penggalian.

IV.

POTENSI DAMPAK Potensi dampak negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan pengambilan material pada quarry adalah :

A. Pengambilan material di sungai, antara lain: •

Menurunnya stabilitas lereng serta timbulnya erosi dan longsor.

•

Peningkatan sedimen pada bagian hilir lokasi penggalian di hulunya

•

Terganggunya habitat biota air karena penggalian materialdi sungai

•

Penurunan dasar sungai yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan air.

B. Pengambilan material di darat •

Terbentuknya

kubangan-kubangan

yang

membahayakan

masyarakat

sekitarnya. •

Hilangnya lapisan top soil akibat dikupas untuk material..

•

Rusaknya lansekap setempat terutama pada lokasi yang khas dan mempunyai aspek estetika.

4-3


Hilangnya vegetasi lokal, dan terganggunya habitat satwa liar akibat ditebang

•

atau digali. Pencemaran kualitas udara karena meningkatnya kadar debu di udara ambien

•

karena kegiatan penggalian material pada musim kemarau. Terganggunya aliran air permukaan atau sistem drainase eksisting terpotong

•

atau tertutup oleh kegiatan penggalian material. Gangguan terhadap cagar budaya/situs

•

C. Pengambilan material di gunung/bukit: Kebisingan akibat suara peledakan yang dapat mengganggu kenyamanan dan

•

menimbulkan terganggunya satwa liar yang ada di sekitarnya. Timbulnya getaran.akibat penggalian material dengan peledakan menggunakan

•

peledak, yang dapat menimbulkan keretakan batuan di sekitarnya dan dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan lereng. Perubahan

•

bentang

alam

dan

pola

penggunaan

lahan

yang

dapat

mengakibatkan perubahan fungsi bukit tersebut sebagai penahan angin yang bertiup kencang ke arah permukiman penduduk di sekitarnya.

V.


Identifikasi lokasi-lokasi quarry area/borrow pit sesuai dengan persyaratan material yang dibutuhkan untuk pekerjaan jalan yang disetujui direksi pekerjaan serta layak lingkungan.

2)

Melengkapi perijinan dari instansi yang berwenang memberikan ijin untuk melakukan pengambilan material di quarry area/borrow pit yang terpilih.

3)

Pengumpulan

data

lingkungan

yang

potensi

terkena

dampak

kegiatan

pengambilan material di quarry area/borrow pit, meliputi: •

Identifikasi kondisi saluran air atau sistem drainase alami di sekitar lokasi quarry /borrow pit.

•

Identifikasi jenis batuan dan tanah yang rawan longsor di lokasi quarry/ borrow pit dan sekitarnya.

•

Identifikasi kualitas udara dan kebisingan serta getaran di di lokasi quarry/ borrow pit dan sekitarnya. 4-4


•

4)

Identifikasi daerah sensitif di sekitar lokasi quarry/borrow pit.

Identifikasi kondisi perairan/sungai yang terpilih sebagai lokasi quarry area atau borrow pit dan bangunan air serta bangunan lain yang berada di sekitar lokasi tersebut serta penggunaanya oleh penduduk.

5)

Identifikasi biota perairan dan habitatnya yang terdapat di sungai yang terpilih sebagai lokasi quarry area/borrow pit.

6)

Identifikasi flora dan fauna yang terdapat di lokasi quarry area atau borrow pit dan sekitarnya terutama terhadap flora dan fauna yang endemik dan dilindungi.

7)

Rencana eksploitasi material yang akan dilakukan.

8)

Penyiapan jadwal dan peta kegiatan pengambilan material.

9)

Pengurusan ijin eksploitasi dan koordinasi dengan pemda setempat terutama instansi yang membidangi perihal kegiatan pertambangan material galian C serta konsultasi dan koordinasi kepolisian jika dalam pengambilan material tersebut menggunakan bahan peledak

10) Pemberitahuan kepada penduduk tentang kegiatan pengambilan material di sekitar lokasi quarry area atau borrow pit lengkapi dengan jadwal dan peta kegiatan pengambilan material. 11) Penyusunan rencana penanganan dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pengambilan material di quarry area atau borrow pit 12) Diskusi/ konsultasi dengan Direksi Pekerjaan. 13) Melaksanakan rencana penanganan dampak negatif akibat kegiatan pengambilan material di quarry/borrow pit. 14) Koordinasi internal pelaksana kegiatan pekerjaan jalan (untuk pengaturan jadwal pengiriman materialdan pengaturan kegiatan pengambilan material di quarry area atau borrow pit). 15) Koordinasi ekternal dengan instansi/pihak yang terkait dalam penanganan kegiatan pengambilan material di quarry area/borrow pit (aparat pemerintah daerah

setempat desa/kelurahan setempat, dan kecamatan, serta tokoh

masyarakat). 16) Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan dampak negatif akibat kegiatan pengambilan material di quarry area/borrow pit tersebut.

4-5


17) Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan dampak negatif

akibat

kegiatan pengambilan material di quarry area/borrow pit yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 18) Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun. 19) Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan khususnya yang terkait dengan kegiatan pengambilan material di quarry/borrow pit adalah: A.

Dalam pemilihan lokasi sumber material(quarry), beberapa arahan di bawah ini harus diperhatikan : a)

Prioritas harus diberikan pada lokasi sumber materialyang sudah dibuka, bila-mana jumlah dan mutunya memenuhi.

b)

Lokasi sumber material harus dipilih dari yang dapat memberikan rasio kapasitas produksi tertinggi (baik kuantitas maupun kualitas) dan kehilangan sumber daya alam.

c)

Lokasi sumber material yang berdekatan dengan alinyemen jalan, yang sangat mudah diambil, lebih diutamakan.

d)

Eksploitasi sumber material di daerah sumber daya alam yang vital harus dihindari, seperti hutan tanaman berkayu dan hutan lebat lainnya maupun daerah-daerah penghasil bahan makanan dan hutan lindung untuk burung dan hewan lainnya.

e)

Disarankan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi pemilihan lokasi sumber material di atau dekat dengan sungai. Meskipun pemilihan lokasi sumber material di luar dasar sungai tidak memungkinkan, sumber material yang terletak di sungai atau saluran kecil tetap tidak boleh diambil. Disarankan untuk memilih lokasi sumber material di petak-petak atau endapan alluvial yang terletak di dasar sungai tetapi tidak dialiri air pada kondisi air normal.

B.

Penggalian di daerah sumber material hanya dilaksanakan untuk pemasokan material kebutuhan proyek.

C.

Bilamana sumber material terletak di daerah bergunung atau berbukit, atau bilamana kondisi talud sangatlah mempengaruhi stabilitas lereng, maka penggalian bertangga harus dilaksanakan. Lereng setiap sumber material yang telah dibentuk kembali harus mempunyai kelandaian yang tidak kurang dari

nilai

rata-rata 1,3.

pembaharuan

sistem

Setelah pelaksanaan lereng

drainase

sebagaimana

juga

bertangga dan

disyaratkan

dalam 4-6


Spesifikasi ini, permukaan tersebut harus dilengkapi dengan lapisan rumput dan ditanami dengan semak maupun pohon. Pemeliharaan tanaman ini diperlukan dalam dua tahun pertama setelah penanaman. D.

Perbaikan/Rehabilitas kembali lokasi sumber material dilaksanakan dengan kriteria berikut: •

Kegiatan rehabilitasi harus dimulai sesegera mungkin setelah pekerjaan selesai dan kegiatan ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan pengambilan material berikutnya.

•

Galian

di

lokasi

sumber

materialharus

ditimbun

kembali

dengan

menggunakan material yang diperoleh dari pekerjaan pembersihan sebagaimana yang diuraikan dalam Seksi tentang pembersihan dari spesifikasi

ini

dan

material

tidak

dapat

digunakan

untuk

materialkonstruksi. •

Kegiatan

rehabilitasi

materialhumus

yang

dilaksanakan diperoleh

dengan

dari

memanfaatkan

pekerjaan

kembali

pembersihan

dan

pembongkaran pada lapis permukaan tanah asli (kira-kira setebal 50 cm). Bahan humus ini ditumpuk agak landai dan ditempatkan di lokasi yang teduh dan jauh dari lokasi pengambilan material. Tumpukan humus ini ditutup dengan bahan organik seperti rumput atau daun. dengan jenis herbaceous lebih disarankan.

Perumputan

Tumpukan humus tersebut

secara bertahap ditempatkan kembali di lokasi bekas galian pada sumber material dan selanjutnya ditutup dengan tanaman. Rumput, semak dan pohon dapat digunakan untuk penutupan ini. Bilamana Kontraktor memperoleh material ini dari pemasok maka ketentuan pada butir di atas tidak digunakan.

VI. PIHAK TERKAIT •

Dinas Pertambangan

•


•


•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor

4-7


VI.

DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT 1.

Pengumpulan data: °

Data lokasi quarry area dan atau borrow pit yang terdapat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan jalan.

2.

°

Data daerah sensitif di sekitar lokasi quarry area/borrow pit.

°

Data kualitas udara di sekitar lokasi quarry area/borrow pit.

°

Data dan kondisi saluran air/ sistem drainase di sekitar lokasi quarry area atau borrow pit yang berada di darat dan gunung/bukit.

°

Data kondisi perairan/sungai yang terpilih sebagai lokasi quarry area atau borrow pit dan bangunan air di sekitar lokasi tersebut serta penggunaannya oleh penduduk.

°

Biota perairan dan habitatnya yang terdapat di sungai yang terpilih sebagai lokasi quarry area atau borrow pit.

°

Data flora dan fauna yang terdapat di lokasi quarry area atau borrow pit dan sekitarnya terutama terhadap flora dan fauna yang endemik dan dilindungi.

Persiapan rencana pengambilan material di quarry: °

Rencana eksploitasi material.

°

Membuat jadwal dan peta kegiatan pengambilan material.

°

Ijin secara tertulis dari pemilik lahan atau aparat pemerintahan desa setempat yang lahan atau daerahnya akan digunakan sebagai tempat pengambilan materialatau material.

°

Daftar materialatau material yang dibutuhkan oleh pekerjaan jalan.

°

Daftar dan peta lokasi kerja yang membutuhkan material.

°

Rencana penanganan dampak di quarry area.

°

Rencana rehabilitasi quarry bekas galian

Prosedur penanganan pengambilan material di quarry disajikan pada Gambar 4.1. dan Gambar 4.2. berikut.

4-8


MULAI

Pengumpulan data : 1. Identifikasi saluran air dan sistem drainase 2. Identifikasi stabilitas tanah 3. identifikasi kualitas udara, kebisingan, dan getaran 4. Identifikasi flora dan fauna 5. Identifikasi daerah sensitif

Identifikasi pekerj. Pengambilan Material di Quarry yang potensi menimbulkan dampak negatif - Di Sungai - Di Darat - Di Pegunungan/Bukit

Penyusunan Rencana Penanganan Dampak Pengambilan Material di Quarry


Persetujuan

Tidak


Ya Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Pengambilan Material di Quarry

Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Pengambilan Material di Quarry

Evaluasi


Tidak

Ya

SELESAI Gambar 4.1: Bagan Alir Prosedur Penanganan Dampak Pengambilan Material di Quarry 4-9


Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Pengambilan Bahan Material

Di Darat

Di Perairan/ Sungai

Di Gunung / Bukit Mengunakan Cara Peledakan

Kecelakaan Kerja Dan Masyarakat Sekitarnya

- Pemberitahuan Pemasangan Rambu / Tanda Adanya Kegiatan Galian dengan Peledakan - Prosedur Peledakan sesuai dengan tatalaksana yang berlaku

Getaran

Mengunakan Peralatan Berat / Manual

Mengunakan Peralatan Berat / Manual Terganggunya Stabilitas Lereng

Terganggunya Stabilitas Lereng Pelasanaan Galian Memperhatikan Sudut Geser Dalam

Terganggunya Saluran Alami Sistem Drainase

Pengalihan Saluran / Sodetan

Terganggunya Bangunan, Batuan / Cagar Budaya yang Khas, Longsor

Terganggunya / Rusaknya Habitat Biota Perairan Dasar Sungai

Erosi / Longsor Kerusakan Bangunan di Sekitar Lokasi

Terganggunya Keberadaan Biota Perairan

Pemasangan Bronjong / Bangunan Penguat Tebing

Pemilihan Lokasi yang Aman dan Tidak Terdapat Biota Perairan yang Endemik dan Dilindungi

Terjadinya Lobanglobang Besar Bekas Galian

Kecelakaan Masyarakat / Sumber Habitat Vektor Penyakit

- Reklamasi; - Pemasangan Tanda / Rambu - Pemagaran - Pemberitahuan dan - Pemerliharaan Ikan

Koordinasi dengan Instansi Terkait

Terganggunya Stabilitas Lereng / Tebing Sungai

SELESAI

Gambar 4.2. Pelaksanaan Rencana Penanganan Dampak Pengambilan Material di Quarry

4-10

Keamanan

Di Dataran

4-10


PROSEDUR PENANGANAN LIMBAH

I. RUANG LINGKUP Limbah adalah suatu zat, unsur, bahan, atau material yang tidak dimanfaatkan lagi dalam suatu proses produksi atau kegiatan pembangunan jalan baik berupa zat cair, gas dan debu maupun zat padat yang harus dibuang ke luar dari lokasi kegiatan. Limbah tersebut dapat berupa debu dan gas buang, limbah cair, limbah padat serta benda-benda hasil kegiatan pekerjaan pembersihan lahan dan pembersihan akhir. Limbah cair dapat berasal dari kegiatan di base camp baik dari bengkel, gudang maupun dari barak tenaga kerja. Limbah cair dari bengkel berupa oli bekas, minyak bekas bahan pencuci mesin peralatan atau kendaraan, ceceran bahan bakar dan minyak pelumas, serta air bekas cucian. Sedangkan dari barak tenaga kerja berupa air kotor dan limbah MCK. Dari gudang berupa tumpahan atau ceceran bahan bakar, material cair, dan minyak pelumas. Dari AMP berupa ceceran dan sisa aspal cair (termasuk air yang berasal dari mesin pencuci) dan minyak pemanas. Limbah padat dapat berupa tanah hasil pembersihan lahan berupa tanah dan puing, material bekas bangunan dan tumbuhan, serta dari pekerjaan tanah (limbah galian) berupa tanah yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk pekerjaan jalan, di samping limbah sampah dari barak tenaga kerja. Debu dan gas buang berasal dari pengoperasian AMP, batching plant dan stone crusher, serta pengoperasian peralatan dan kendaraan. Prosedur penanganan limbah merupakan kegiatan untuk meminimalisasi dan menanggulangi dampak yang terjadi akibat pembuangan limbah tersebut di atas ke lingkungan dari pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. Untuk penanganan limbah yang

berasal

dari

pengoperasian

base

camp

dapat

mengikuti

prosedur

penganganan base camp, sedangkan untuk penanganan dampak terhadap sub komponen lalu lintas akibat kegiatan transportasi pembuangan limbah dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan lalu lintas. Maksud dan tujuan dari penanganan limbah adalah: •

Mencegah dan mengendalikan agar tidak terjadi gangguan pada sistem drainase dan aliran permukaan di sekitar kegiatan lokasi pembuangan limbah

5-1


padat dari base camp, hasil pembersihan dan penyiapan lahan serta limbah galian. •

Meminimalisir pencemaran air dan tanah akibat limbah cair dari pekerjaan jalan.

•

Mencegah dan menanggulangi

timbulnya keresahan masyarakat

akibat

menurunnya estetika dan terganggunya kenyamanan di lingkungannya sekitar pekerjaan jalan akibat limbah dari kegiatan pekerjaan jalan diantaranya pekerjaan pembersihan lahan dan pembersihan akhir, serta pekerjaan tanah.

II. ACUAN NORMATIF 1.

Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

2.


3.


4.

Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

5.


6.


7.

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

No.

16

Tahun

2004

tentang

Penatagunaan Tanah. 8.


9.

Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan jalan.


Base Camp adalah Suatu areal yang merupakan tempat mengendalikan kegiatan pembangunan jalan, yang meliputi direksi kit, bengkel, AMP dan stone crusher, barak tenaga kerja dan gudang penyimpanan serta kelengkapan sanitasi lingkungan.

5-2


•

AMP (Aspalt Mixing Plant) adalah instalasi pencampuran aspal panas.

•

Stone Crusher adalah instalasi pemecah batu menjadi butiran yang dibutuhkan sebagai bahan konstruksi jalan.

•


•

Peralatan Berat adalah semua alat/peralatan konstruksi dan kendaraan kerja yang digunakan selama masa konstruksi.

•

Dust Collector adalah

perangkat /alat penangkap/penyaring

debu yang

dipasang di tempat sumber penyebar debu. •

Tumbuhan Pelindung adalah

tumbuhan yang ditanam untuk menahan

penyebaran debu dan kebisingan akibat aktivitas peralatan berat seperti Stone Crusher, AMP dan lain-lain. •

Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan penanganan dampak secara spesifik.

•

Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman padat, pasar, sekolahan, tempat ibadah, rumah sakit, area cagar budaya, dan komunitas adat terpencil.

•

Limbah adalah suatu zat, unsur, bahan, atau material yang tidak dimanfaatkan lagi dalam suatu proses produksi atau kegiatan pembangunan jalan baik berupa zat cair (minyak, pelumas dan air limbah domestik ), gas dan debu maupun zat padat (sisa beton, sisa campuran aspal dan lain-lain).

IV. POTENSI DAMPAK Potensi dampak negatif limbah dari pekerjaan jalan adalah:

5-3


1. Terjadinya pencemaran udara oleh gas buang/debu, sebagai akibat dari kegiatan pengoperasian bengkel, AMP, stone crusher, dan batching plant. 2. Terjadinya pencemaran kualitas air dan tanah akibat pembuangan limbah cair dari pengoperasian bengkel antara lain olie bekas, tumpahan atau ceceran bahan bakar dan oli, minyak bekas cucian peralatan dan mesin, serta limbah cair dari dapur dan MCK barak tenaga kerja. 3. Gangguan aliran air permukaan atau sistem drainase akibat pembuangan limbah padat berupa tanah dari hasil pembersihan lahan dan limbah galian, limbah puing dari bongkaran bangunan pada pekerjaan pembersihan lahan, serta sampah dari base camp dan lokasi kerja. 4. Terganggunya estetika lingkungan akibat sampah dari base camp lokasi kerja serta limbah hasil pembersihan lahan dan pembersihan akhir berupa tumbuhan, puingpuing dan material bekas bongkaran bangunan, serta limbah galian berupa timbunan tanah yang tidak terpakai dari pekerjaan tanah (galian).

V.


Identifikasi daerah yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah.

2)

Penentuan lokasi

tempat

pembuangan limbah atas

persetujuan Direksi

Pekerjaan. 3)

Pengumpulan data lingkungan yang potensi terkena dampak limbah dari kegiatan pekerjaan jalan, meliputi : •

Identifikasi kondisi saluran air atau sistem drainase alami di lokasi pembuangan limbah padat dan limbah cair dan sekitarnya.

•

Identifikasi kondisi kualitas air yang akan digunakan sebagai badan air penerima limbah cair dari pekerjaan jalan.

•

Identifikasi kualitas udara di sekitar kegiatan pekerjaan jalan yang menghasilkan limbah debu dan gas.

•

5-4

Identifikasi daerah sensitif di sekitar lokasi kegiatan pembuangan limbah.


4)

Identifikasi kegiatan pekerjaan konstruksi jalan yang menghasilkan limbah yang harus dibuag ke luar Rumija atau lokasi base camp dan fasilitas penunjangnya (AMP, stone crusher, dan Batching Plant, bengkel, gudang, dan barak tenaga kerja).

5)

Penyusunan rencana penanganan limbah yang diakibatkan oleh kegiatan pekerjaan jalan pada tahap konstruksi baik di lokasi base camp maupun di lokasi pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

6)

Diskusi/ konsultasi dengan Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan limbah yang akan dilakukan akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi.

7)

Persetujuan dari Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan limbah dari pekerjaan jalan pada tahap konstruksi.

8)

Koordinasi internal pelaksana kegiatan pembangunan jalan (untuk pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan jalan, pengaturan kegiatan penanganan limbah),

9)

Konsultasi dan ijin dari instansi/pihak yang terkait. (aparat pemerintah daerah setempat desa/kelurahan, dan kecamatan, serta tokoh masyarakat setempat, Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup/BPLHD) dalam penanganan limbah yang akan dibuang ke luar lokasi Rumija.

10) Melaksanakan rencana penanganan limbah akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. 11) Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan dampak negatif akibat kegiatan pembuangan limbah ke lingkungan dari pekerjaan jalan pada tahap konstruksi tersebut. 12) Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan limbah yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 13) Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun. 14) Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan khususnya yang terkait dengan kegiatan penanganan limbah adalah: a. Selama

pelaksanaan

pekerjaan,

kontraktor

harus

menjamin,

bahwa

perkerasan jalan, bahu jalan dan lokasi yang berdekatan dengan Ruang Manfaat Jalan harus dijaga agar bebas dari bahan yang digunakan dalam 5-5


pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kotoran dan bahan yang tidak terpakai yang dapat mengganggu atau membahayakan lalu lintas yang lewat atau dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. b. Selama periode pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus memelihara lokasi pekerjaan bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah, yang diakibatkan oleh operasi pelaksanaan konstruksi. c. Pada saat selesainya pekerjaan konstruksi, semua sisa bahan bangunan dan bahan-bahan tak terpakai, sampah, perlengkapan, peralatan dan mesinmesin harus disingkirkan, seluruh permukaan yang tampak harus dibersihkan dan lokasi jalan yang selesai dikerjakan ditinggal dalam kondisi siap pakai dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. d. Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang di luar RUMIJA, maka Kontraktor harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tanah dimana bahan buangan tersebut akan ditempatkan, dan ijin tersebut harus ditembuskan kepada Direksi Pekerjaan bersama dengan permohonan (request) untuk pelaksanaan. e. Kontraktor harus menjamin sistem drainase terpelihara dan bebas dari kotoran dan bahan yang lepas serta berfungsi setiap saat. f.

Permukaan yang menghasilkan sejumlah debu di atmosfer akibat kegiatan pekerjaan harus dibasahi secara teratur.

g. Kontraktor harus menyediakan drum di lapangan untuk menampung sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah secara terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. h. Kontraktor harus membuang sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Setempat. i.

Kontraktor tidak diperkenankan mengubur sampah atau sisa bahan bangunan di lokasi proyek tanpa persetujuan dari Direksi Pekerjaan.

j.

Kontraktor tidak diperkenankan membuang limbah berbahaya, seperti cairan kimia, minyak atau thinner, cat ke dalam saluran atau sanitasi yang ada.

5-6


k. Kontraktor tidak diperkenankan membuang sisa bahan bangunan ke dalam sungai atau saluran air. l.

Bilamana Kontraktor menemukan saluran drainase samping atau bagian lain dari sistem drainase yang dipakai untuk pembuangan bahan baik oleh pekerja Kontraktor maupun pihak lain, maka Kontraktor harus segera melaporkan kejadian tersebut

kepada Direksi Pekerjaan, dan segera

mengambil tindakan sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan untuk mencegah terjadinya pencemaran lebih lanjut. m. Penanganan limbah yang berasal dari kegiatan pengoperasian base camp dilakukan sesuai prosedur penanganan base camp. n. Bahan aspal (termasuk air yang berasal dari mesin pencuci) dan minyak pemanas tidak boleh dibuang ke dalam saluran air ataupun dibuang diatas tanah yang dapat mencemari wilayah sekitarnya. o. Seluruh bahan hasil galian harus dibuang di lokasi yang ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan dan diratakan oleh Kontraktor sedemikian rupa, sehingga dapat mencegah setiap dampak lingkungan yang mungkin terjadi. p. Bahan yang tertinggal di daerah aliran sungai akibat pembuatan pondasi atau akibat galian lainnya, atau akibat penempatan cofferdam harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan selesai. q. Setiap bahan galian yang melebihi kebutuhan timbunan, atau tiap bahan galian yang tidak disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk digunakan sebagai bahan timbunan, harus dibuang dan diratakan oleh Kontraktor di luar RUMIJA seperti yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. r. Setiap bahan galian harus dibuang seluruhnya setelah pekerjaan berakhir sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu saluran air eksisting. s. Bahan aspal tidak boleh dibuang sembarangan kecuali ke tempat yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. t. Perijinan lokasi dan pendekatan dengan masyarakat sekitar kegiatan yang menghasilkan limbah dan lokasi pembuangan limbah harus dilakukan. u. Penyediaan kelengkapan sanitasi lingkungan antara lain MCK, tempat sampah yang dapat menampung secara terpisah antara limbah anorganik 5-7


dan limbah organik, TPS yang memadai untuk memelihara lingkungan pekerjaan jalan bebas dari akumulasi sisa bahan bangunan, kotoran dan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. v. Untuk mencegah dan menanggulangi dampak terganggunya sistem drainase dan aliran permukaan akibat pembuangan limbah, langkah yang dapat dilakukan pada penangan limbah adalah : •

Mencegah tercecernya limbah material di jalan, jika material dibuang ke tempat lain dengan menutup bak kendaraan pengangkut limbah.

•

Menyiapkan tenaga pembersihan jalan dari ceceran tanah atau limbah yang diangkut.

•

Melindungi dinding permukaan tanah dengan sheet pile untuk mencegah longsor pada tumpukan material yang dibuang.

•

Melakukan pemisahan antara sisa bangunan yang bisa di daur ulang atau dimanfaatkan kembali baik oleh kegiatan itu sendiri maupun masyarakat sekitar dengan material yang tidak bisa dimanfaatkan kembali atau dibuang.

•

Memilih lokasi Pembuangan yang tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengganggu kualitas air tanah dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat

•

Melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat dalam memilih lokasi pembuangan limbah tanah galian agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai tempat atau lokasi pembuangan limbah (disposal area).

VI.

5-8

PIHAK TERKAIT •

BPLHD/ Kantor Lingkungan Hidup Setempat

•

Pemda Kelurahan dan Kecamatan Setempat

•

Pemrakarsa Pembangunan

•

Satker Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor


VII.

DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT 1. Pengumpulan data : •

Data area sensitif di sekitar lokasi penanganan limbah

•

Data lokasi tempat penanganan limbah/disposal area yang jauh dari area sensitif lengkap dengan peta lokasi.

•

Data jumlah dan jenis limbah yang di buang ke lingkungan.

•

Data fasilitas sanitasi lingkungan yang harus tersedia di lokasi pekerjaan jalan.

•

Data kualitas air dan kondisi perairan atau badan air penerima limbah

2. Persiapan kegiatan penanganan limbah: •

Ijin tertulis dari pemilik lahan dan atau aparat yang berwenang memberikan ijin pembuangan limbah ke suatu tempat.

•

Jadual kegiatan pembuangan limbah.

•

Rencana penanganan limbah yang akan dilakukan.

Bagan alir prosedur penanganan limbah disajikan pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2. berikut.

5-9


Pengumpulan data : 1. Identifikasi saluran air/drainase 2. Identifikasi kualitas air dan tanah 3. Identifikasi kualitas udara dan estetika 4. Identifikasi area sensitif

Identifikasi pekerjaan struktur jalan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan konstruksi yang membuang limbah ke lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif

Penyusunan Rencana Penanganan Limbah


Persetujuan

Tidak


Ya Pelaksanaan Rencana Penanganangan Limbah

Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Limbah

Evaluasi


Tidak

Ya

SELESAI

Gambar 5.1: Bagan Alir Prosedur Penanganan Limbah MULAI

5-10


Pelaksanaan Penanganan Limbah Dari Pekerjaan Jalan

Penanganan Limbah Padat

-

Puing bangunan beton, besi, bata Aspal, pasir, batu Tanah, top soil Timbunan/vegetasi

Penanganan Limbah Cair

- Oli bekas - Minyak bekas cucian alat/mesin - Sisa bahan cair (tiner cat, dll) - Ceceran bahan bakar/oli

-

Penanganan Sampah Dapur dan Kantor

Limbah air kotor dapur Limbah MCK

-

-

-

-

Dijual/kerjasama dengan pihak yang membutuhkan/ bersedia menampung limbah padat yang ada. Dimanfaatkan untuk kegiatan/pekerjaan lain seperti lansekap Dibuang di tempat yang telah ditentukan oleh pemda setempat serta disetujui Direksi Pekerjaan.

- Pembuatan lantai dari plesteran dan dilengkapi dengan bak penampung ceceran oli/minyak. - Penyediaan tanki/drum pengumpul oli bekas - Dijual ke pihak lain - Dibuang di tempat yang telah ditentukan oleh pemda setempat serta disetujui Direksi Pekerjaan.

- Ditampung di tempat tertentu dan dibuang ke tempat pembuangan yang tersedia dan ditentukan oleh pemda setempat dan disetujui Direksi Pekerjaan. - Pembuatan Septic Tank dan atau saluran pembuang yang memadai.

-

-

-

Penyediaan tempat sampah secara terpisah antara sampah organik dan anorganik. Penyediaan TPS untuk sampah organik. Kerjasama dengan pihak lain / dijual untuk limbah jenis plastik atau yang punya nilai ekonomi. Pembuangan ke TPA yang telah tersedia di lokasi terdekat. Ditimbun untuk limbah organik di tempat yang diijinkan dan disetujui Direksi Pekerjaan.

Selesai Gambar 5.2. Pelaksanaan Rencana Penanganan Limbah 5-11

5-11

Penanganan Limbah Gas / Debu

-

-

-

Pemasangan dan pengoperasian alat penangkap debu (Dust Collector) di lokasi basecamp. Penanaman dan Pemeliharaan tanaman di sekeliling basecamp dengan jenis yang dapat menyerap debu dan gas buang. Penyiraman pada lokasi yang menimbulkan debu pada musim kemarau.


PROSEDUR PENANGANAN EROSI DAN SEDIMENTASI

I.

RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup upaya penanganan terhadap dampak erosi dan sedimentasi yang diakibatkan oleh pekerjaan konstruksi jalan yaitu pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan dan pekerjaan tanah (pekerjaan timbunan dan galian). Pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan akan menyebabkan terbukanya lahan dan terganggunya stabilitas lereng, sehingga jika hujan turun dapat menimbulkan erosi dan longsor. Demikian halnya dengan pekerjaan timbunan dan galian yang dilakukan di sepanjang trase jalan dalam pembentukan alinyemen jalan juga dapat menimbulkan erosi dan longsor apabila dilakukan tanpa prosedur teknik yang sudah baku. Sedang pekerjaan

galian yang dilakukan pada pekerjaan drainase dan

pengambilan bahan di quarry juga dapat mengakibatkan erosi dan longsor jika tidak memperhatikan kondisi stabilitas lereng dan jenis tanah yang digali. Dampak selanjutnya dari erosi yang terjadi akan menimbulkan penurunan kualitas air (meningkatnya parameter kekeruhan) karena material tanah yang terhanyut ke badan air sungai dan saluran drainase dapat menyebabkan terjadinya sedimentasi di sungai dan saluran drainase. Hal ini apabila terjadi terus, maka lama kelamaan akan menyebabkan pendangkalan sungai dan saluran drainase, serta menimbulkan berkurangnya kapasitas pengaliran dari sungai dan saluran drainase yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Maksud dan tujuan prosedur penanganan erosi dan sedimentas ini adalah : •

Mencegah, menanggulangi dan memperkecil terjadinya dampak erosi dan sedimentasi akibat pekerjaan jalan.

•

Memperkecil dampak yang dapat mengganggu dan merugikan masyarakat atau penduduk di sekitar lokasi kegiatan pembangunan jalan yang diakibatkan oleh dampak erosi dan sedimentasi beserta dampak turunannya.

•

Terhadap dampak yang tidak mungkin untuk dihindarkan diupayakan agar pengaruhnya tidak meluas dan dapat dibatasi pada radius yang paling sempit.

6-1


II.

ACUAN NORMATIF •

Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.,

•

Undang-Undang no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

•


•

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung.

•

Pedoman Nomor 033/T/BM/1996 tentang

Tata Cara

Perencanaan Lansekap

Jalan •

Pedoman Nomor 035/T/BM/1999 tentang Pedoman Penataan Tanaman Untuk Jalan

•



Sudut geser dalam yang dimaksud adalah hasil penyelidikan tanah dan tes di laboratorium yang menunjukkan sudut geser yang terbentuk saat tes tekanan triaksial, dan berhubungan dengan sudut kemiringan maksimal yang dapat dilakukan dilapangan

•

Pipa buangan air rembesan yang dimaksud adalah pipa yang ditempatkan pada tanah timbunan untuk mengalirkan air tanah agar tidak mengurangi daya dukung tanah di atas nya

•

Galian bertangga yang dimaksud adalah metoda penggalian dan timbunan dengan

pembuatan teras horisontal (terasering) setiap ketinggian timbunan

atau galian tertentu, untuk meningkatkan stabilitas lereng galian atau timbunan tersebut. •

Aliran air permukaan adalah aliran air permukaan tanah yang ada pada kontur awal sebelum dilakukan kegiatan pembangunan jalan

•

Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan

6-2

penanganan dampak secara spesifik.


Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman

padat, pasar, sekolahan, tempat

ibadah, rumah sakit, area cagar budaya, dan komunitas adat terpencil. •

Drainase permukaan adalah sistem drainase permukaan tanah pada lokasi kegiatan pekerjaan jalan dan sekitarnya sebelum dilakukan kegiatan penggalian.

•

Tanaman yang dimaksud meliputi rerumputan dan tanaman bambu, dan bilamana diperkenankan oleh Direksi Pekerjaan, dapat meliputi tanaman jenis lain yang mampu memberikan stabilitas yang efektif pada lereng yang memerlukan stabilisasi.

IV. POTENSI DAMPAK Potensi dampak negatif erosi dan sedimentasi yang dapat terjadi akibat kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan serta pekerjaan tanah (timbunan dan galian). Pekerjaan pembersihan lahan dan penyiapan lahan yang dilakukan di sepanjang trase jalan

dapat

menyebabkan

terbukanya

lahan

sedemikian

rupa

yang

dapat

menimbulkan erosi dan terganggunya stabilitas lereng. Air hujan yang jatuh akan mengenai langsung butiran tanah dan mengakibatkan lepasnya ikatan dari butiranbutiran penyusun tanah, sehingga butiran tersebut mudah larut terbawa air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah (run off) dan selanjutnya akan mengendap di tempat rendah, yang pada akhirnya akan masuk dan mengendap di saluran alami dan atau saluran drainase yang ada di sekitarnya. Kondisi ini lama kelamaan akan membentuk sedimentasi yang dapat mengakibatkan pendangkalan dan menurunkan kapasitas pengaliran dari sungai dan saluran drainase. Terganggunya stabilitas lereng dapat terjadi akibat pekerjaan pembukan lahan yang menebang atau membabat vegetasi dan pepohonan yang tumbuh di lereng yang dapat merusak atau membongkar perakaran dari vegetasi yang sebelumnya berfungsi memperkuat lereng tersebut. Pekerjaan tanah (galian dan timbunan) juga dapat mengakibatkan dampak erosi dan sedimentasi. Pekerjaan galian yang berpotensi menimbulkan erosi terjadi terutama yang dilakukan di daerah perbukitan dengan kelerengan yang tinggi/terjal. Sedang 6-3


untuk pekerjaan timbunan, erosi dapat terjadi akibat kurang sempurnanya kegiatan penimbunan dan pemadatan yang dilakukan, di samping kondisi cuaca.

Penimbunan

yang terlalu tinggi yang tidak dilakukan sesuai metode penimbunan yang baku dapat mengakibatkan rawan erosi dan longsor. Dampak erosi dan sedimentasi juga dapat terjadi akibat pengambilan bahan (galian) namun hal ini tidak dibahas pada prosedur ini melainkan telah di bahas pada prosedur penanganan dampak pengambilan material di quarry.

V.

PROSEDUR PENANGANAN 1. Pengumpulan data lingkungan yang diperkirakan terkena dampak erosi dan sedimentasi akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi, meliputi : •

Identifikasi kondisi tanah dan struktur geologi tanah di lokasi kegiatan pembersihan lahan, dan pekerjaan tanah.

•

Identifikasi kondisi saluran alami dan sistem drainase yang ada.

•

Identifikasi kondisi topografi dan kelerengan lahan yang dibuka atau dilakukan pekerjaan tanah.

•

Identifikasi iklim dan cuaca.

•

Identifikasi daerah sensitif.

2. Identifikasi pekerjaan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif erosi dan sedimentasi antara lain pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan, serta pekerjaan tanah (timbunan dan galian). 3. Penyusunan rencana penanganan dampak erosi dan sedimentasi. 4. Diskusi/ konsultasi dengan Direksi Pekerjaan dan pihak terkait. 5. Persetujuan dari Direksi Pekerjaan tentang Rencana penanganan dampak erosi dan sedimentasi 6. Koordinasi internal pelaksana kegiatan pembangunan jalan (untuk pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak erosi dan sedimentasi 7. Melaksanakan rencana penanganan dampak erosi dan sedimentasi akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi

6-4


8. Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan rencana penanganan erosi dan sedimentasi dari pekerjaan jalan pada tahap konstruksi 9. Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan erosi dan sedimentasi yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 10. Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun. 11. Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan adalah: A. Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan dan Penyiapan Lahan 1) Pembersihan dan pembongkaran lahan dilakukan hanya pada daerah yang diperlukan untuk pekerjaan jalan saja 2) Pembabatan

tanaman

selama

kegiatan

pembersihan

lahan

harus

ditindaklanjuti dengan penanaman kembali sedemikian rupa hingga mendekati kondisi sebelum pembabatan 3) Tidak melakukan penebangan pohon bilamana kestabilan lereng lama menjadi terganggu 4) Rehabilitasi lahan pada daerah yang rusak akibat pekerjaan jalan diantaranya pada lokasi-lokasi pemotongan tebing, timbunan dan saluran dengan penanaman vegetasi/tanaman yang jenisnya sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat. 5) Bila memungkinkan dapat melibatkan penduduk lokal setempat untuk menyediakan material dan bibit tanaman untuk melakukan penanaman tanaman serta pemeliharaannya. 6) Pelaksanaan pekerjaan perkerasan harus mengatur penyiapan tanah dasar dan penempatan bahan perkerasan menyusul satu dengan lainnya dalam jangka waktu yang rapat. 7) Sesegera mungkin dilanjutkan pekerjaan berikutnya agar tanah terbuka semakin berkurang B. Pelaksanaan Pekerjaan Tanah 1)

Sebelum dimulai pekerjaan tanah, dilakukan inventarisasi keberadaan saluran irigasi dan alur-alur drainase alamiah, mencakup lokasi, perkiraan debit, sifat-sifat tanah di sekitarnya dan kontinyuitas aliran dan lain

6-5


sebagainya, serta menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan gambar detail penampang melintang yang menunjukkan elevasi tanah asli sebelum penggalian dilaksanakan. 2)

Selama pelaksanaan pekerjaan galian, lereng sementara yang stabil dan mampu menahan pekerjaan, struktur atau mesin di sekitarnya, harus dipertahankan sepanjang waktu, penyokong (shoring) dan pengaku (bacing) yang memadai harus dipasang bilamana permukaan lereng galian mungkin tidak stabil. Bilamana diperlukan, kontraktor harus menyokong atau mendukung struktur di sekitarnya, yang jika tidak dilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut.

3)

Untuk menjaga stabilitas lereng galian dan keamanan pekerja, maka galian tanah yang lebih dari 5 meter harus dibuat bertangga dengan teras selebar 1 meter atau sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan

4)

Peralatan berat untuk pemindahan tanah atau keperluan lainnya tidak diijinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 meter dari tepi galian parit untuk gorong-gorong pipa atau galian pondasi untuk struktur.

5)

Penggalian harus dilaksanakan menurut kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan dalam gambar atau ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan.

6)

Melakukan penyempurnaan kemiringan lereng sedemikian rupa, sehingga lereng menjadi lebih landai (lihat Gambar 6.3).

7)

Peledakan sebagai cara pembongkaran batu atau galian pada lapisan keras yang sukar dibongkar hanya boleh digunakan jika menurut pendapat Direksi Pekerjaan, tidak praktis menggunakan alat bertekanan udara atau suatu penggaru (ripper) hidrolis berkuku tunggal. Direksi Pekerjaan dapat melarang peledakan dan memerintahkan untuk menggali batu dengan cara yang lain jika, menurut pendapatnya, peledakan tersebut berbahaya bagi manusia atau struktur di sekitarnya, atau bilamana dirasa kurang cermat dalam pelaksanaannya.

8)

Restorasi lereng galian atau timbunan yang tidak stabil harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan. Pekerjaan yang harus dikerjakan sepenuhnya

meliputi

penggalian

pada

bahan

yang

tidak

stabil,

penghamparan bahan timbunan pilihan untuk membentuk lereng timbunan yang stabil, pelaksanaan pasangan batu dengan mortar pada kaki lereng atau tembok penahan. 6-6


9)

Pelaksanaan pekerjaan timbunan mengikuti prosedur dan persyaratan dalam spesifikasi

ini,

baik

dalam

hal

pemilihan

bahan

timbunan,

teknik

penghamparan dan pemadatan timbunan atau sesuai yang diperintahkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan. 10) Bilamana penggalian atau penggantian bahan yang tidak stabil telah diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, semua bahan yang tidak stabil harus dibuang. Permukaan lereng timbunan yang terekspos dan masih utuh harus dibuat bertangga.

Perhatian khusus harus diberikan pada lereng galian

maupun timbunan untuk menjamin, bahwa kaki timbunan cukup stabil dan mempunyai drainase yang baik. Penimbunan kembali pada suatu lereng harus dimulai dari kaki lereng dan harus dikerjakan dalam lapisan-lapisan horisontal yang masing-masing harus dipadatkan sampai memenuhi standar yang disyaratkan dari spesifikasi ini. Drainase bawah permukaan harus disediakan di lokasi yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 11) Dengan mengikuti gambar yang sudah dibuat, ditentukan lokasi-lokasi yang perlu mendapatkan prioritas pelaksanaan pekerjaan drainase sebelum pekerjaan tanah dimulai. 12) Diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak menutup alur drainase alamiah meskipun debit aliran yang ada sangat kecil. Salah satu cara adalah membuat isolasi pada alur yang ada sebelum drainase dibuat dan berfungsi effektif, misalnya dengan membuat cofferdam. 13) Drainase bawah permukaan (pipa rembesan) harus disediakan di lokasi yang berpotensi terjadi rembesan air tanah atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. 14) Lereng timbunan atau galian yang telah selesai dikerjakan harus dilindungi dengan tanaman atau bilamana timbunan itu tidak begitu stabil atau bilamana erosi yang cukup besar diperkirakan akan terjadi, maka pemasangan batu-batu

(stone pitching) atau bentuk pelindung lereng

lainnya harus dipasang. 15) Pembuatan drainase harus menjamin kelancaran untuk mengalirkan air terutama pada waktu banjir sebelum pekerjaan galian dan timbunan dimulai.

6-7


16) Pembuatan

drainase

sementara,

terutama

saluran

pengelak

dan

pengendali erosi yang akan membelokan limpasan dari daerah kerja dan area yang tidak menggunakan perlindungan. 17) Pembuatan saluran drainase sementara ke saluran drainase alami yang ada agar aliran yang terjadi tidak sempat merusak permukaan tanah untuk badan jalan yang masih terbuka. 18) Pembuatan

sistem

drainase

dengan

dilengkapi

bak

penampung

lumpur/sedimen. 19) Sesegera mungkin melaksanakan pekerjaan gorong-gorong, tembok kepala dan struktur minor lainnya dibawah elevasi tanah dasar atau permukaan jalan. 20) Melaksanakan perlindungan lahan galian maupun lahan timbunan dengan jenis tanaman yang berfungsi sebagai konsenvasi tanah dan lahan misalnya dengan rumput/gebalan rumput dan tanaman lainnya yang fungsinya sama. 21) Pelaksanaan penanaman rumput (sodding) dan dikombinasikan dengan terrain alamiah. Contoh gambar teknik gabungan untuk perlindungan lereng dengan tanaman dapat dilihat pada gambar. 22) Pelaksanaan galian dan timbunan pada daerah alur sungai atau area terbatas dengan cara pembuatan turap, cofferdam, tembok penahan, bronjong kawat, penanaman tanaman ekosistem tepi sungai dan cara cara lainnya untuk menghindarkan penetrasi sungai ke bidang urugan atau urugan utuk mencegah terjadinya erosi.

VI. PIHAK TERKAIT

6-8

•

Dinas Pertambangan

•


•

Satker Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor


VII. DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT 1. Data yang dikumpulkan : °

Data geologi lokasi setempat (khusus untuk metode peledakan).

°

Data hasil inventarisasi keberadaan saluran irigasi dan alur-alur drainase alamiah, mencakup lokasi, perkiraan debit, sifat-sifat tanah di sekitarnya dan kontinyuitas aliran dan lain sebagainya.

°

Data jenis tanah.

°

Data iklim terutama curah hujan dan hari hujan.

°

Data daerah sensitif.

°

Data topografi dan alinyemen sepanjang rencana jalan.

°

Data daerah yang rawan erosi dan longsor.

°

Data sistem drainase di sekitar lokasi pekerjaan.

2. Persiapan yang harus dilakukan : °

Jadwal dan Peta lokasi pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah dan pengambilan material di quarry.

°

Gambar detail penampang melintang yang menunjukkan elevasi tanah asli sebelum

operasi

pembersihan

dan

pembongkaran,

atau

penggalian

dilaksanakan. °

Gambar potongan melintang rencana pemotongan dan timbunan.

°

Peta lokasi yang rawan erosi dan longsor serta lokasi badan air atau saluran air yang rawan terjadi sedimentasi

Bagan alir prosedur penanganan erosi dan sedimentasi disajikan pada Gambar 6.1 dan Gambar 6.2.

6-9


MULAI

Pengumpulan data : 1. Identifikasi Kondisi Topografi 2. Identifikasi Jenis tanah dan struktur geologi 3. Identifikasi Kondisi saluran air dan sistem drainase 4. Identifikasi flora dan fauna 5. Identifikasi area sensitif

Identifikasi pekerj. yang berpotensi menimbulkan dampak erosi dan sedimentasi - Pekerj. Pembersihan & penyiapan lahan - Pekerj. Tanah (galian & timbunan)

Penyusunan Rencana Penanganan Erosi dan Sedimentasi


Persetujuan

Tidak


Ya Pelaksanaan Rencana Penanganan Erosi dan Sedimentasi

Monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan Erosi dan Sedimentasi

Evaluasi


Tidak

Ya

SELESAI Gambar 6.1: Bagan Alir Prosedur Penanganan Erosi dan Sedimentasi 6-10


Pelaksanaan Rencana Penanganan Erosi dan Sedimentasi

Penanganan Sedimentasi

Penanganan Erosi

-

-

Pembukaan lahan secara terbatas dan selektif serta waktu yang tepat. Segera melaksanakan pekerjaan berikutnya. Penutupan dengan geotextile pada permukaan tanah untuk badan jalan. Penggalian secara bertangga / terrasering dan sesuai kelandaian. Pembuatan saluran drainase. Penyempurnaan lereng. Penggalian dan penimbunan sesuai prosedur baku. Penutupan permukaan tanah pada lereng hasil penggalian dan timbunan dengan tanaman rumput / tanaman konservasi atau dengan plastik. Pembuatan bangunan penguat tebing / konservasi. Kombinasi antara teknik bangunan konservasi dan tanaman / pohon.

-

-

-

Pembuatan saluran drainase yang dilengkapi dengan penangkap sedimen / lumpur. Pemeliharaan saluran dan penangkap sedimen secara rutin agar tetap berfungsi baik. Pembuatan sedimen tiep pada daerah berlereng.

Selesai

Gambar 6.2. Pelaksanaan Rencana Penanganan Erosi dan Sedimentasi

6-11


Gambar 6.3.

6-12


6-13


6-14

PEDOMAN MITIGASI DAMPAK STANDAR PEKERJAAN JALAN PADA TAHAP KONSTRU

PROSEDUR PENANGANAN VEGETASI

I. RUANG LINGKUP Vegetasi adalah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman baik yang liar maupun dibudidaya dan terdapat di sepanjang tapak/trase kegiatan pembangunan jalan dan sekitarnya. Keberadaan vegetasi tersebut mempunyai berbagai fungsi terhadap lingkungan sekitarnya, antara lain fungsi konservasi terhadap tanah dan lahan serta habitat satwa liar, fungsi penyerap polusi udara dari gas buang dan debu akibat operasional kendaraan dan peralatan, serta

fungsi barier kebisingan akibat

pengoperasian genset, stone crusher, batching plant dan lain-lain. Di samping fungsi keindahan/estetika lingkungan di sekitar lokasi pekerjaan jalan, juga fungsi habitat satwa liar baik yang endemik, langka, dilindungi dan satwa liar lainnya. Hilangnya vegetasi atau tidak adanya vegetasi pada lokasi pekerjaan jalan baik di base camp, quarry area maupun sepanjang trase jalan akan mengakibatkan timbulnya dampak antara lain pencemaran udara akibat debu dan gas-gas buang, kenyamanan

dan

estetika

lingkungan,

terganggunya

habitat

berkurangnya

satwa

liar

yang

mengakibatkan gangguan terhadap keberadaan satwa liar, erosi dan longsor karena hilangnya vegetasi pelindung tanah dan lahan. Prosedur ini merupakan prosedur penanganan untuk mencegah, menanggulangi dan mengurangi dampak terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh hilangnya atau tidak adanya vegetasi akibat pekerjaan jalan baik di base camp, sepanjang trase jalan maupun lokasi quarry. Adapun maksud dan tujuan penanganan vegetasi adalah: •

Mencegah, menanggulangi, dan mengurangi hilangnya vegetasi yang endemik, langka dan dilindungi.

•

Mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan habitat satwa liar yang endemik, langka, dan dilindungi.

•

Meminimisasi terjadinya dampak pencemaran udara dan kebisingan.

•

Menciptakan suasana sejuk dan indah serta nyaman di tapak kegiatan pekerjaan jalan baik di base camp, quarry maupun sepanjang trase jalan.

7-1


•

Mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan terutama tanah dan lahan.


Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

•

Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

•

Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

•

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

•

Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1999 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan.

•

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

•

Pedoman Nomor 033/T/BM/1996 tentang

Tata Cara

Perencanaan Lansekap

Jalan. •

Pedoman Nomor 011/T/BM/1999 tentang Pemilihan Tanaman untuk Mengurangi Polusi Udara (NOx, CO, dan SO2).

•

Pedoman Nomor 035/T/BM/1999 tentang Pedoman Penataan Tanaman Untuk Jalan.

•

Dokumen Lelang dan Kontrak Pekerjaan Jalan.

III ISTILAH DAN DEFINISI •

Vegetasi adalah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman baik yang liar maupun tanaman budidaya yang terdapat di tapak kegiatan pembangunan jalan dan sekitarnya.

7-2


Flora dan Fauna Endemik adalah jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan

•

hewan atau binatang yang hanya dapat hidup dengan habitat tertentu yang khas dan biasanya hanya terdapat di suatu daerah tertentu. Flora dan Fauna Langka adalah jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan

•

hewan atau binatang yang jumlah populasinya dinilai sudah sangat sedikit atau terancam punah. Lansekap jalan adalah suatu pemandangan sejauh mata memandang dari dan

•

ke jalan, serta sepanjang koridor jalan. Jalan Eksisting adalah jalan umum yang sudah ada dan dimanfatkan pengguna

•

jalan, sebelum rencana kegiatan pembangunan jalan. Lokasi Kegiatan Pembangunan

•

adalah lokasi tapak kegiatan konstruksi

jalan dilaksanakan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan

•

fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan/pemeliharaan/pemulihan,

pengawasan

dan

pengendalian

lingkungan hidup. Pelesetarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk

•

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Penataan Ruang adalah proses rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan

•

pengendalian pemanfaatan ruang. Daerah Sensitif adalah daerah yang mempunyai karakteristik rona lingkungan

•

dan sosial budaya yang khas dan sangat potensial mengalami dampak negatif besar dan penting, serta memerlukan penanganan dampak secara spesifik. Catatan: daerah yang dimaksud adalah daerah kawasan lindung dan daerah di

•

luar kawasan lindung tapi rentan terkena dampak negatif dari pekerjaan jalan antara lain hutan konservasi (taman nasional, cagar alam), kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi, suaka alam), daerah perbukitan yang terjal, sempadan sungai atau sempadan pantai, persawahan, pertambakan dan pekuburan, kawasan industri, permukiman

padat, pasar, sekolahan, tempat

ibadah, rumah sakit, area cagar budaya, dan komunitas adat terpencil.

\

7-3


IV. POTENSI DAMPAK Potensi dampak negatif yang terjadi akibat hilangnya vegetasi yang diakibatkan oleh pekerjaan pembersihan lahan pada pekerjaan jalan adalah: •

Menurunnya stabilitas lereng serta timbulnya erosi dan longsor.

•

Meningkatnya pencemaran udara dan debu serta kebisingan yang terjadi akibat gas buang dari knalpot kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan jalan dan pengguna jalan lain.

•

Rusaknya lansekap setempat terutama pada lokasi yang khas dan mempunyai aspek estetika.

•

Hilangnya vegetasi lokal, endemik, langka dan dilindungi, serta terganggunya habitat satwa liar.

•

V.

Terganggunya keberadaan satwa liar.


Melakukan identifikasi lokasi vegetasi/tumbuhan serta fauna yang langka dan atau dilindungi (ketentuan Perda Setempat) yang terdapat di lokasi kegiatan pembangunan jalan baik di base camp, quarry, maupun sepanjang trase jalan.

2)

Melakukan identifikasi daerah sensitif yang potensi terkena dampak negatif jika dilakukan kegiatan penebangan pohon atau pembersihan lahan antara lain pencemaran kualitas udara (gas dan debu), peningkatan kebisingan, serta erosi dan longsor serta hilangnya estetika.

3)

Melengkapi perijinan dari instansi yang berwenang memberikan ijin untuk melakukan penebangan pohon atau ijin kepada pemilik tanaman/pohon yang akan ditebang atau dibongkar diantaranya dari BKSDA atau Dinas Kehutanan dan Dinas Pertamanan setempat.

4)

Melakukan

koordinasi

dengan

pemda

setempat

terutama

instansi

yang

membidangi perihal flora dan fauna yang endemik, langka dan dilindungi antara lain BKSDA atau Dinas Kehutanan setempat. 5)

Pemberitahuan dan ijin kepada penduduk atau pemilik pohon/tanaman berkaitan dengan

rencana kegiatan penebangan pohon atau pembabatan vegetasi yang

ada di sekitarnya. 7-4


6)

Penyusunan rencana penanganan vegetasi.

7)

Diskusi/konsultasi dengan Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan vegetasi yang akan dilakukan.

8)

Persetujuan dari Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan vegetasi akibat pekerjaan jalan.

9)

Koordinasi internal pelaksana pekerjaan jalan baik di base camp, quarry maupun sepanjang trase pekerjaan jalan terkait dengan kegiatan penanganan vegetasi pada pekerjaan jalan terutama pada waktu pembersihan dan penyiapan lahan, pembangunan dan pengoperasian base camp, dan pengambilan material di quarry.

10) Koordinasi ekternal dengan instansi/pihak yang terkait dalam penanganan vegetasi pada pekerjaan jalan (aparat pemerintah daerah setempat baik di desa/kelurahan, dan kecamatan, kabupaten/kota, serta tokoh masyarakat setempat). 11) Melaksanakan penanganan vegetasi akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. 12) Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan vegetasi akibat pekerjaan jalan. 13) Apabila hasil dari monitoring ternyata penanganan vegetasi akibat pekerjaan jalan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 14) Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun. 15) Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan Jalan dalam penanganan vegetasi akibat pekerjaan jalan khususnya yang terkait dengan kegiatan pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan dan lansekap, antara lain : a). Penebangan pohon hanya akan dilaksanakan bilamana mutlak diperlukan untuk kegiatan pembersihan dan penyiapan lahan, baik pada pembangunan base camp maupun pengambilan material di quarry. Pohon-pohon yang sudah ditebang harus diganti dengan cara penanaman pohon baru pada tempat /area yang memungkinkan. b). Penebangan pohon tidak boleh dilaksanakan bilamana kestabilan lereng lama menjadi terganggu. 7-5


c). Pekerjaan pembersihan lahan terutama untuk penebangan dan pembuangan pohon harus sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan. c). Pengaturan waktu penebangan pohon/vegetasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jalan yang akan segera dilaksanakan, atau melakukan penanaman pohon secepat mungkin sesudah pelaksanaan pembersihan lahan selesai. d). Membentuk permukaan lereng untuk ketahanan hidup vegetasi yang ditanam dan untuk konservasi lahan dan meningkatkan estetika lingkungan sesuai dengan Pedoman Tata Cara Lansekap Jalan nomor: 033/T/BM/1996, dan Pedoman Pemilihan Tanaman untuk Mengurangi Polusi Udara (Nox, CO, dan SO2) nomor : 011/T/BM/1999. e). Setelah pelaksanaan lereng bertangga dan pembaharuan sistem drainase, permukaan tersebut harus dilengkapi dengan lapisan rumput dan ditanami dengan semak maupun pohon. Pemeliharaan tanaman ini diperlukan dalam dua tahun pertama setelah penanaman. f). Pembabatan tanaman selama kegiatan pembersihan dan pembongkaran harus ditindak-lanjuti dengan penanaman kembali sedemikian hingga mendekati kondisi sebelum pembabatan. g). Penanaman

kembali

dengan

pohon

atau

semak

sebagaimana

yang

disyaratkan dalam Spesifikasi ini harus mengikuti arahan berikut: •

Penggantian dengan tanaman sejenis yang ditebang, bila memungkinkan.

•

Bilamana pertumbuhan tanaman dirasa agak lambat, maka tanaman yang berumur cukup harus digunakan, kecuali jika jenis tersebut tidak mampu

menciptakan

kondisi

seperti

semula

atau

tidak

mampu

memberikan perlindungan lereng dalam waktu yang lama. Selanjutnya, jenis tanaman dengan pertumbuhan sedang sampai cepat dapat digunakan. •

Untuk penanaman kembali semak, pemilihan jenis semak harus mengutamakan jenis yang dapat memberi makanan dan perlindungan bagi binatang.

•

Jenis tanaman berakar panjang tetapi tidak membahayakan stabilitas jalan dan tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi lebih disarankan.

7-6


•

Berbagai jenis tanaman yang baik untuk digunakan untuk penanaman kembali adalah : Leucaena leucocephala, Calliandra calonthrysus, Acacia

auriculi-formis, Acacia ducurrens dan Gliricidia sepium. •

Pohon harus ditanam pada jarak yang cukup dari tepi jalan dengan memperhatikan keselamatan jalan.

•

Pemeliharaan yang teratur pada tanaman yang ditanam kembali sangat diperlukan.

•

Pohon hasil penanaman kembali yang mati harus diganti dengan yang baru.

•

Memilih waktu yang tepat untuk melakukan penanaman atau pembibitan.

•

Melakukan penyiraman secara berkala terhadap vegetasi/tanaman yang telah ditanam secara rutin (5x / minggu saat musim kemarau).

•

Penanaman jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah atau lahan, iklim dan kemudahan perawatan serta diusahakan dari varietas lokal dan memiliki fungsi teknis dari tanaman tersebut sebagai konservasi atau fungsi pengelolaan lingkungan yang lain (pencegahan erosi, barrier kebisingan dan penyerap gas buang dari kendaraan) sesuai dengan pedoman Tata Cara Perencanaan Lansekap Jalan dan Pedoman Pemilihan Tanaman untuk Mengurangi Polusi Udara (NOx, CO, dan SO2).

•

Untuk rehabilitasi pada lahan galian dan timbunan dapat dilakukan dengan penanaman jenis rerumputan dipilih dari jenis-jenis asli dari propinsi tersebut, tidak merugikan, dan tidak membahayakan kepada manusia dan hewan serta tidak dari jenis yang mengganggu pertanian. Tanaman harus bebas dari penyakit, rerumputan beracun dan rerumputan berakar panjang.

•

Segera menanami kembali areal atau lereng yang dibersihkan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya erosi dan gangguan stabilitas tanah dengan jenis vegetasi yang memenuhi fungsi teknik antara lain memiliki kemampuan:

Menangkap dan menahan material yang bergerak di permukaan (batang).

Melindungi permukaan dari erosi dan abrasi dengan cara menahan butiran air hujan (daun).

Menunjang lereng dengan cara menopang dari dasar (bonggol dan akar pohon dari semak).

7-7


Menguatkan profil tanah dengan cara meningkatkan daya tahan pohon (akar).

Mendrainase profil tanah dengan cara mengisap air keluar melalui akar dan melepaskannya ke udara melalui transpirasi.

Memfasilitasi infiltrasi air melalui profil tanah, sehingga mengurangi proporsi air yang mengalir di permukaan (akar).

°

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanaman dan pemeliharaan perlindungan tanaman adalah sebagai berikut:

Ratakan lereng seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampai mencapai permukaan yang seragam dan gemburkan tanah pada permukaan lereng. Lapisi tanah permukaan tersebut dengan tanah humus sedemikian rupa sehingga tanah humus tersebut mencapai ketebalan akhir 8 cm.

Gebalan rumput yang akan ditanam, harus diambil bersama akarnya dan diambil pada saat tanah dalam keadaan lembab atau setelah dilakukan penyiraman. Gebalan rumput harus ditumpuk berlapis-lapis dalam suatu tempat dengan kadar air setinggi mungkin, dilindungi dari sinar matahari dan angin dan disiram setiap 4 jam. Dalam waktu 2 hari setelah pengambilan ini maka gebalan rumput harus segera ditanam.

Penanaman gebalan rumput tidak diperkenankan selama hujan lebat, selama cuaca panas atau selama tertiup angin kering yang panas dan hanya dapat dilaksanakan apabila tanah dalam keadaan siap untuk ditanami.

Penanaman gebalan rumput harus dilaksanakan sepanjang garis contour, agar dapat memberikan perumputan yang menerus di atas seluruh permukaan.

Bambu harus ditanam pada lereng yang memerlukan stabilisasi dalam interval 1 meter sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan.

Penyiraman paling sedikit 1 bulan setelah gebalan rumput selesai ditanam, permukaan yang ditanami rumput tersebut harus disiram dengan air dengan interval waktu yang teratur menurut kondisi cuaca saat itu atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Jumlah air yang disiramkan harus sedemikian rupa sehingga

7-8


permukaan yang baru ditanami rumput tidak mengalami erosi, hanyut atau mengalami kerusakan lainnya.

Perlindungan dengan barikade, pagar, tali pada patok-patok, rambu peringatan dan petunjuk lainnya yang diperlukan harus disediakan agar dapat manjamin, bahwa tanaman tersebut tidak terganggu atau dirusak oleh hewan, burung atau manusia.

Pemeliharaan gebalan rumput atau bambu yang telah ditanam dilakukan sampai Serah Terima Akhir Pekerjaan dilaksanakan. Pekerjaan pemeliharaan ini meliputi pemotongan, pemangkasan, perbaikan pada permukaan lereng yang tererosi, penyediaan fasilitas perlindungan dan perbaikan lokasi dengan gebalan rumput atau bambu yang kurang baik pertumbuhannya.

V.

PIHAK TERKAIT •

BKSDA/Dinas Kehutanan setempat

•

Dinas Pertamanan setempat

•


•

Satker Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

•

Satker P2JJ

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor.

VI. DAFTAR PERIKSA / DOKUMEN TERKAIT 1. Data yang dikumpulkan :

Data iklim terutama curah hujan dan hari hujan.

Data jenis tanah.

Data jenis vegetasi terutama yang endemik, langka dan dilindungi di lokasi pekerjaan jalan baik di sepanjang trase jalan, quarry, maupun base camp dan sekitarnya

Data jenis satwa liar yang endemik, langka, dan dilindungi di sepanjang trase pekerjaan jalan dan sekitarnya.

Data daerah sensitif dan rawan erosi dan longsor di sepanjang trase jalan yang dikerjakan dan di lokasi quarry

7-9


Data topografi dan alinyemen ruas jalan yang dikerjakan

2. Persiapan yang harus dilakukan : °

Jadwal dan Peta lokasi pekerjaan pembersihan lahan, dan pekerjaan tanah

°

Rencana teknis pelaksanaan penebangan pohon dan atau vegetasi yang akan dilakukan dalam pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan.

°

Persiapan pembibitan dan atau penyediaan tanaman atau vegetasi yang akan digunakan sebagai tanaman pengganti atau tanaman konservasi.

°

Jadwal, peta lokasi dan teknis pelaksanaan penanaman tanaman pengganti dan tanaman konservasi yang akan dilakukan

Bagan alir prosedur penanganan vegetasi disajikan pada Gambar 7.1. dan Gambar 7.2.

7-10


MULAI

Pengumpulan data : 1. Identifikasi flora dan fauna yang endemik, langka & dilindungi 2. Identifikasi Vegetasi Berfungsi Sebagai Konservasi Tanah dan Lahan 3. Identifikasi Vegetasi Berfungsi Sebagai Pelindung Penanggulangan Pencemaran Udara dan Kebisingan 4. Identifikasi Vegetasi Berfungsi Estetika 5. Identifikasi area sensitif

Penyusunan Rencana Penanganan Vegetasi


Persetujuan

Tidak


Ya Pelaksanaan Rencana Penanganangan Vegetasi

Monitoring dan pelaporan pelaksanaan penanganan Vegetasi

Evaluasi


Tidak

Ya SELESAI

Gambar 7.1.: Prosedur Penanganan Vegetasi 7-11


Pelaksanaan Rencana Penanganan Vegetasi Inventarisasi Vegetasi : -

Endemik, langka dan dilindungi. Berfungsi sebagai konservasi tanah / lahan. Berfungsi sebagai estetika dan memerlukan ijin jika ditebang. Berfungsi sebagai penyerap debu dan gas – gas buang kendaraan & peralatan.

Vegetasi langka, endemis dan dilindungi.

Vegetasi berfungsi sebagai konservasi tanah dan lahan.

Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas / Kantor BKSDA setempat.

-

-

Melaksanakan ketentuan / kesepakatan dari hasil koordinasi & konsultasi dengan BKSDA setempat.

-

-

Penebangan pohon secara selektif dan waktu yang tepat atau sesuai luasan yang dibutuhkan. Melakukan penggantian pohon yang ditebang 5 – 10 kali lipat dari jumlah yang ditebang. Segera melakukan penanaman tanaman pengganti di lokasi yang memungkinkan.

Vegetasi berfungsi sebagai estetika dan perlu perijinan.

-

-

Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas / instansi setempat yang berwenang di bidang pertamanan atau pemilik pohon. Melakukan penggantian tanaman sesuai hasil konsultasi dengan instansi / pemilik.

-

-

Melakukan kegiatan sesuai kebutuhan luasan lahan yang dibutuhkan saja. Segera melakukan penanaman kembali pada lahan yang masih bisa ditanami dengan tanaman sebagai habitat satwa liar yang ada.

Penanaman vegetasi sesuai fungsinya dan dapat sebagai habitat satwa liar yang ada. Melakukan pemeliharaan tanaman yang ditanam selama jangka waktu kontrak. Bila memungkinkan pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan penduduk setempat.

SELESAI Gambar 7.2. : Pelaksanaan Rencana Penanganan Vegetasi 7-12

Vegetasi lain berfungsi sebagai penyerap debu dan gas-gas buang.


Gambar 7.3. : Contoh teknik Gabungan untuk Perlindungan Lereng

7-13


Gambar 7.4.: Skematis Tirai Emisi Gas Buang Kendaraan dan Peredam Kebisingan dengan sistem penghijauan

Keterangan Gambar (1). Ditanam hanya diarea yang berdekatan dengan pemukiman penduduk RUWASJA dimana tidak

7-14


PROSEDUR PENANGANAN KERUSAKAN/GANGGUAN TERHADAP UTILITAS

I.

RUANG LINGKUP Utilitas umum merupakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat baik listrik, telepon, air bersih, gas dan minyak dan lain-lain. Pada umumnya utilitas umum tersebut sudah ada di lingkungan baik di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah. Kegiatan pekerjaan jalan baik pembangunan jalan maupun peningkatan jalan dan jembatan dapat mengakibatkan kerusakan/gangguan terhadap fungsi utilitas umum tersebut. Untuk mempermudah pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap jalan dan fasilitas umum tersebut, maka utilitas umum yang ada perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Lingkup penanganan kerusakan/gangguan terhadap utilitas umum

ini adalah untuk

mencegah dan menanggulangi kerusakan/gangguan terhadap fungsi utilitas yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan jalan di antaranya mobilisasi alat berat, pembersihan dan penyiapan lahan, pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan pekerjaan pemancangan tiang pancang. Maksud dan tujuan dari penanganan kerusakan/ gangguan terhadap utilitas adalah agar pekerjaan jalan yang dilakukan tidak menimbulkan terganggunya fungsi utilitas umum yang sudah ada Prosedur penanganan utilitas umum ini ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kerusakan/gangguan terhadap fungsi utilitas yang ada di lokasi tapak kegiatan pembangunan jalan akibat pekerjaan tersebut di atas

II.

ACUAN NORMATIF •

Undang-undang no. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

•

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

•

Peraturan Pemerintah RI Nomer 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

•

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01-P/47/MPE/1992 tentang Jalur Bebas Minimum Antara Penghantar SUTT / SUTET dengan tanah atau benda lain.

8-1


•

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi.

•


•



Utilitas Umum adalah semua jaringan prasarana dan pelayanan umum baik yang berada di bawah tanah seperti jaringan pipa air minum, telepon, listrik, gas, fasilitas irigasi, pipa minyak, pipa pembuangan, pipa drainase maupun yang terdapat di atas permukaan tanah seperti tiang listrik, tiang telepon, tiang dan lampu penerangan jalan dan lampu pengatur lalu lintas beserta seluruh perlengkapannya yang terdapat di lokasi pekerjaan jalan.

•

Kawasan spesifik adalah daerah atau kawasan tertentu yang dikelola secara khusus oleh suatu Instansi Terkait atau pihak tertentu dan memiliki jaringan utilitas tersendiri yang dikelola oleh Instansi Terkait atau pihak tersebut (seperti pelabuhan, pangkalan udara, stasiun Kereta Api, depo bahan bakar, industri, dan lain sebagainya).

•

Instansi Terkait adalah instansi atau perusahaan pengelola setiap utilitas umum dan instansi pemasok, atau instansi lain yang bertanggungjawab terhadap utilitas dan pelayanan umum.

IV. POTENSI DAMPAK Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan/gangguan terhadap utilitas umum dari pekerjaan jalan adalah : •

Kegiatan mobilisasi peralatan yang tingginya melebihi jaringan utilitas umum di udara, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan kabel baik jaringan telepon maupun jaringan listrik, dan dapat menimbulkan terganggunya fungsi dan jangkauan layanan utilitas tersebut.

8-2


•

Pekerjaan pembersihan dan penyiapan lahan serta pekerjaan tanah yang dapat mengakibatkan kerusakan/gangguan utilitas umum baik yang

berada di atas

permukaan tanah maupun yang ada di dalam tanah. •

Pekerjaan relokasi utilitas dan pelayanan umum baik yang berada di atas permukaan tanah maupun yang di dalam tanah beserta seluruh perlengkapannya, sehingga mengakibatkan kerusakan/gangguan utilitas umum.

•

Pekerjaan pondasi dan pemancangan tiang pancang dapat menimbulkan kerusakan dan terganggunya fungsi jaringan utilitas tersebut terutama yang berada di dalam tanah serta tidak terdapat informasi tentang koordinat letak dari jaringan tersebut.

•

Kerusakan dan terganggunya fungsi jaringan utilitas tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna utilitas umum tersebut dan dapat mengganggu kegiatan perekonomian.

V.


Identifikasi lokasi utilitas umum yang terdapat di sepanjang alinyemen jalan baik yang berada di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah.

2)

Identifikasi pekerjaan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap utilitas umum.

3)

Identifikasi jenis dan dimensi serta fungsi dan jangkauan layanan utilitas umum.

4)

Koordinasi dan sosialisasi tentang peraturan perundang-udangan yang terbaru tentang jalan dan terkait dengan jaringan utilitas umum yang berada pada Rumija dengan Instansi Terkait terutama yang bertanggung jawab dan mengelola utilitas umum yang terkena dampak negatif akibat pekerjaan jalan.

5)

Penyusunan rencana penanganan kerusakan/gangguan utilitas umum yang diakibatkan oleh pekerjaan jalan pada tahap konstruksi.

6)

Diskusi atau konsultasi dengan Direksi Pekerjaan tentang rencana penanganan kerusakan/gangguan terhadap utilitas umum akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi.

8-3


7)

Persetujuan

dari

Direksi

Pekerjaan

tentang

rencana

penanganan

kerusakan/gangguan terhadap utilitas umum akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. 8)

Koordinasi internal pelaksana pekerjaan jalan (untuk pengaturan jadwal dan detail pelaksanaan pekerjaan jalan yang akan dilakukan pada lokasi terdapat utilitas umum).

9)

Koordinasi dan sosialisasi ekternal dengan Instansi Terkait dan masyarakat dalam penanganan pemindahan, kerusakan/gangguan utilitas umum terutama dengan Instansi Terkait penanggungjawab dan pengelola utilitas umum yang terkena dampak negatif akibat pekerjaan jalan.

10) Melaksanakan rencana penanganan kerusakan/gangguan utilitas umum tersebut akibat kegiatan pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. 11) Melakukan

monitoring

dan

pelaporan

pelaksanaan

penanganan

kerusakan/gangguan utilitas umum akibat kegiatan pekerjaan jalan pada tahap konstruksi. 12) Apabila

hasil

dari

monitoring

menunjukkan

bahwa

penanganan

kerusakan/gangguan utilitas umum yang dilaksanakan dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka disusun Rencana Tindak Turun Tangan. 13) Melaksanakan tindak turun tangan yang telah disusun. 14) Hal-hal yang perlu dilakukan sesuai spesifikasi umum Dokumen Lelang/Kontrak Pekerjaan

Jalan

khususnya

yang

terkait

dengan

kegiatan

penanganan

kerusakan/gangguan utilitas umum akibat pekerjaan jalan pada tahap konstruksi, adalah : a). Koordinasi dan sosialisasi tentang rencana pekerjaan jalan dan peraturan perundang-undangan di bidang jalan, antara lain Undang-undang no.38 tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah no. 34 tahun 2006 tentang Jalan yang terkait dengan utilitas umum terutama perihal penempatan dan letak jaringan utilitas yang berada di RUMIJA. b). Kerusakan dan gangguan terhadap utilitas umum seperti jaringan telepon, listrik, gas, pipa air, fasilitas irigasi, pipa minyak, pipa pembuangan, pipa drainase, dan lain sebagainya, harus dicegah dengan upaya mendapatkan

8-4


informasi tentang keberadaan lokasi utilitas yang ada tentang terutama yang terletak dibawah tanah. c). Sesuai dengan syarat-syarat kontrak, kontraktor bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan Instansi Terkait dan menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan hal-hal sebagai berikut: i). Detail lokasi dari semua utilitas umum yang akan dipindahkan, ditempatkan atau terganggu sementara akibat pelaksanaan pekerjaan jalan yang direncanakan. ii). Salinan yang berhubungan dengan peraturan, petunjuk, standar, dan spesifikasi dari Instansi Terkait. iii). Rencana kerja yang terinci yang menunjukkan relokasi utilitas dan pelayanan umum yang diperlukan.. iv). Persetujuan tertulis atas rencana kerja terinci tersebut dari setiap Instansi Terkait. v). Persetujuan atau perijinan dari Instansi Terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

d). Koordinasi antar Instansi Terkait dengan pengelola jaringan utilitas dalam sosialisasi kepada masyarakat pengguna utilitas umum dan penanganan pemindahan jaringan utilitas umum, sesuai tercantum pada

Spesifikasi

Umum Kontrak Kerja Konstruksi tentang Relokasi Utilitas dan Pelayanan yang ada terutama butir Umum dan butir Pelaksanaan.

e). Pelaksanaan pemindahan, pengamanan dan perbaikan utilitas umum dapat dilakukan oleh Instansi Terkait yang bertanggung jawab terhadap utilitas umum dan pelayanan umum, baik secara sebagian maupun seluruhnya atas persetujuan Direksi Pekerjaan dan Instansi Terkait yang bertanggung jawab terhadap utilitas umum dan pelayanan umum yang ada.

f). Kontraktor bertanggungjawab atas setiap kerusakan utilitas umum yang ada, yang disebabkan oleh kegiatan kontraktor dengan biaya sendiri.

g). Kontraktor harus bertanggung jawab atas perlindungan terhadap setiap fasilitas pipa kabel bawah tanah, saluran kabel bawah tanah atau jaringan bawah tanah lainnya atau struktur yang mungkin ditemukan dan perbaikan atas setiap kerusakan yang diakibatkan kegiatannya.

8-5


h). Pekerjaan relokasi, bilamana dilaksanakan oleh kontraktor harus memperoleh persetujuan dari Instansi Terkait dan Direksi Pekerjaan dan selalu dimonitor oleh kedua belah pihak.

i). Bila pekerjaan ini dikerjakan oleh badan yang kurang sesuai, maka Kontraktor harus bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan hal-hal yang perlu dengan Instansi Terkait untuk menjamin agar penyambungan kembali atas fasilitas tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan memenuhi ketentuan setelah penyelesaian pekerjaan relokasi.

j). Pengaturan yang diperlukan dengan Instansi Terkait, harus dilaksanakan pada Periode Mobilisasi atau sebelumnya, dan Kontraktor harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan suatu program untuk pekerjaan relokasi sebelum akhir periode mobilisasi.

k). Bila gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada tidak dapat dihindarkan selama pelaksanaan dalam kontrak, maka Kontraktor harus membuat pengaturan yang diperlukan dengan Instansi Terkait, dan menyerahkan program atas pekerjaan tersebut kepada Direksi Pekerjaan, dalam 30 hari setelah pemberitahuan tertulis dari Direksi Pekerjaan atas persetujuan tersebut.

l). Bila tidak diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, pemindahan, relokasi dan penyambungan kembali utilitas dan pelayanan yang ada harus menjadi tanggung jawab, dan atas biaya Pemilik dan Instansi Terkait yang bersangkutan. Akan tetapi, Kontraktor harus bertanggung jawab untuk membuat semua pengaturan yang diperlukan, menjaga fasilitas yang terekspos dari kerusakan, pembayaran biaya perijinan dan hal-hal lain sebagaimana terinci dalam spesifikasi.

m). Bila terjadi keterlambatan atas program yang disebutkan diatas, atau keterlambatan

pengaturan

dengan

Instansi

Terkait

oleh

kontraktor,

menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan akibat dari kinerja pekerjaan relokasi tersebut atau gangguan sementara terhadap pelayanan yang ada, tidak akan dianggap sebagai alasan untuk memperpanjang waktu penyelesaian kontrak.

n). Bila Direksi Pekerjaan memerintahkan beberapa atau semua pekerjaan relokasi untuk dilaksanakan oleh kontraktor, maka kontraktor harus

8-6


melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketat sesuai dengan spesifikasi tentang Relokasi Utilitas Umum yang ada ini dan memenuhi semua peraturan, petunjuk, spesifikasi dan ketentuan lain atau petunjuk dari Instansi Terkait yang bersangkutan.

o). Kontraktor harus bertanggungjawab dalam memperoleh dari Instansi Terkait tentang semua informasi tentang lokasi, fungsi dan penggunaan utilitas umum yang akan dipindahkan dan harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kondisi lapangan sebelum mulai bekerja. Setiap kerusakan yang diakibatkan oleh operasi-operasi ini yang mengakibatkan pengabaian, kelalaian, dan kekurang hati-hatian dari Kontraktor harus diperbaiki oleh Kontraktor dengan biayanya sendiri.

p). Utilitas umum yang ada harus diputus baik sementara atau permanen, harus dialihkan atau dipotong dengan tepat dan aman dibawah pengawasan Instansi Terkait, dan semua barang bongkaran harus dibersihkan dengan cermat dan disimpan dilapangan untuk pemulihan oleh pemilik (baik Instansi Terkait atau pemilik, sebagaimana memungkinkan)

q). Bahan dengan permukaan lama yang dilapisi (coating) yang akan dipasang kembali dilokasi baru yang harus disiapkan, sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan sesuai dengan ketentuan Instansi Terkait, dengan perlindungan atau pencegahan terhadap karat dan selanjutnya harus dicat ulang sebelum dipasang kembali.

r). Bahan lama yang sangat rusak atau lapuk harus dibuang dari lapangan oleh kontraktor, dan diganti dengan bahan baru sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Bila bahan lama menjadi tidak dapat digunakan karena kerusakan yang disebabkan oleh kontraktor, harus diperbaiki atau diganti dengan biaya sendiri, kecuali jika terdapat perjanjian dua belah pihak yang menyatakan bahwa kerusakan tersebut memang tidak dapat dihindarkan.

s). Lubang atau kerusakan lainnya yang terjadi di lapangan harus dikembalikan kondisinya oleh kontraktor sebagaimana diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan dan sesuai dengan persyaratan yang relevan dengan Dokumen Kontrak.

t). Mata pembayaran yang terpisah untuk tiap Instansi Terkait yang relevan disediakan untuk pemindahan, relokasi atau gangguan terhadap utilitas dan pelayanan yang ada. Pekerjaan yang diukur untuk pembayaran menurut

8-7


mata pembayaran ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan langsung oleh Instansi Terkait dan harus diukur sesuai dengan pembayaran aktual yang dilakukan kepada Instansi Terkait untuk pekerjaan yang telah disetujui dan diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

u). Pengukuran untuk pembayaran menurut kontrak ini untuk bagian relokasi yang dilaksanakan oleh Instansi Terkait atau Perusahaan Utilitas yang berkaitan haruslah harga sebenarnya (at cost). Kontraktor harus melakukan pembayaran langsung kepada Instansi Terkait berdasarkan perintah dari Direksi Pekerjaan. Pembayaran kembali (reimbursement) haruslah dengan harga sebenarnya (at cost) berdasarkan persetujuan antara Direksi Pekerjaan dengan Instansi

Terkait,

setelah menerima

atau dokumentasi

yang

sebagaimana mestinya disediakan oleh kontraktor.

v). Ongkos untuk perijinan dari Instansi Terkait, salinan peraturan yang berkaitan, dan sebagainya yang telah dibayar oleh Kontraktor dan merupakan pembayaran yang diperlukan menurut ketentuan spesifikasi harus dibayar kembali (reimbursed) kepada kontraktor, pada harga yang sesuai sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Pemerintah atau Instansi Terkait setelah menerima atau dokumentasi yang sesuai telah disediakan oleh kontraktor. Pembayaran kembali akan diperoleh dari jumlah yang ditentukan untuk pekerjaan relokasi oleh Instansi Terkait yang relevan, menggunakan variasi sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal-pasal yang relevan dalam syarat-syarat Kontraktor untuk menetukan dan memerintahkan jumlah yang harus dibayar.

w). Bila kontraktor diperintahkan untuk melaksanakan langsung beberapa atau semua pekerjaan relokasi, bagian pekerjaan yang aktual dikerjakan oleh kontraktor harus diukur aktual menurut Divisi Pekerjaan Harian.

x). Pemgembalian bentuk pada lokasi perkerasan setelah penyelesaian pekerjaan

relokasi

akan

diukur

untuk

pembayaran

menurut

Seksi

Pengembalian Kondisi Perkerasan. Pengembalian bentuk untuk bagian yang lain harus dianggap telah tercakup penuh dalam Seksi dari Spesifikasi, termasuk bahan yang relevan untuk digunakan.

8-8


IV. PIHAK TERKAIT

V.

•


•


•

Satker P2JJ.

•

Konsultan Supervisi

•

Kontraktor

•

PT. Telkom setempat.

•

PDAM setempat.

•

Kantor Pertambangan dan Energi setempat atau PT. Pertamina (Persero).

•

PN Gas setempat

•

PLN Cabang setempat.

•

PT. KAI

•

Pengelola kawasan spesifik setempat.

•

Perwakilan masyarakat sekitar lokasi.

DAFTAR PERIKSA/DOKUMEN TERKAIT 1. Data yang dikumpulkan : •

Data semua jaringan utilitas yang terdapat di lokasi rencana pekerjaan jalan dan luas wilayah pelayanan serta jumlah konsumen yang dilayani.

•

Data tentang koordinat letak dan dimensi jaringan utilitas yang terdapat di lokasi pekerjaan jalan baik yang di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah atau udara.

2. Persiapan yang harus dilakukan: •

Gambar detail desain dari pekerjaan jalan dimana terdapat jaringan utilitas umum.

•

Jadwal rencana kerja pekerjaan jalan.

•

Jadwal rencana pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan pondasi dan pemancangan tiang pancang.

•

Berita acara hasil kesepakatan penanganan jaringan utilitas yang akan terkena dampak dari pekerjaan jalan pada rapat koordinasi dengan pihak pengelola jaringan utilitas yang ada dan terkena kegiatan pekerjaan jalan.

8-9


•

Gambar detail lokasi dan dimensi jaringan utilitas umum yang akan terkena pekerjaan jalan.

•

Rencana kerja terinci tentang rencana penanganan dan atau relokasi jaringan utilitas umum yang terkerna dampak dari pekerjaan jalan.

•

Rencana rute dan metode mobilisasi dan demobilisasi peralatan konstruksi.

•

Surat persetujuan dari Direksi Pekerjaan dan Instansi Terkait yang bertanggung jawab terhadap utilitas umum.

•

Bagan

Surat persetujuan dan perijinan dari Instansi Terkait yang diperlukan.

alir prosedur penanganan

kerusakan /gangguan terhadap utilitas umum

disajikan pada Gambar 8.1. dan Gambar 8.2.

8-10


MULAI

Identifikasi Jenis dan Lokasi Utilitas Umum serta Jangkauan Pelayanan

Identifikasi pekerjaan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Utilitas Umum : - Kegiatan mobilisasi peralatan berat - Pembersihan & penyiapan lahan - Pekerjaan Tanah (galian) - Pemancangan tiang pancang

Penyusunan Rencana Penanganan Kerusakan/Gangguan terhadap Utilitas Umum

Diskusi/Konsultasi dengan Direksi Pekerjaan dan Instansi Terkait

Persetujuan

Tidak

Koordinasi dengan Instansi terkait

Ya Pelaksanaan Rencana Penanganan Kerusakan/Gangguan terhadap Utilitas Umum

Monitoring Dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Kerusakan/Gangguan terhadap Utilitas

Evaluasi


Tidak

Ya SELESAI

Gambar 8.1. Bagan Alir Prosedur Penanganan Kerusakan/Gangguan Utilitas 8-11


Pelaksanaan Penanganan Kerusakan/Gangguan terhadap Utilitas Umum

Inventarisasi Lokasi Koordinat, Dimensi dan Jenis Utilitas Umum yang diperkirakan Terkena Dampak dari Pekerjaan Jalan

Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan Bidang Jalan

Apakah Perlu Pemindahan ? Ya Pemberitahuan/pengumuman kepada konsumen/pengguna

tidak

Perlu Pengamanan ? Pemindahan Jaringan Utilitas di dalam dan di atas permukaan tanah

Ya

Pengamanan Permanen Jaringan Utilitas

Pengamanan Sementara Jaringan Utilitas

Kerjasama dengan Instansi Terkait ? Pengawasan Instansi Terkait dan Direksi Pekerjaan

Ya

tidak Pelaksanaan Pemindahan dan Pengamanan Utilitas

Selesai

tidak

Terjadi Kerusakan /Gangguan? Ya Perbaikan sesuai bukti

Gambar 8.2 Pelaksanaan Rencana Penanganan Kerusakan/Gangguan Utilitas Umum

8-12

tidak

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Recommend Documents