www.parlemen.net
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMANDANGAN UMUM PEMERINTAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Hadirin yang kami hormati. Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi anda semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang merupakan RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah mengucapkan terimakasih atas pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang disampaikan oleh Dewan kepada Presiden RI. Presiden kemudian menindaklanjuti dengan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah. Berdasarkan hal tersebut setelah melalui proses legislasi rapat antar Departemen atas nama Presiden, Menteri Komunikasi dan Informatika kemudian mengirimkan DIM RUU KMIP kepada Pimpinan DPR. Pemerintah memandang bahwa materi muatan substantif terkait Hak warga negara atas kebebasan Memperoleh Informasi Publik merupakan hal yang diperlukan, karena sejalan dengan Pasal 28 f UUD 1945. Selain itu, pemerintah juga menyadari akan pentingnya menciptakan iklim bernegara yang transparan dan bertanggung jawab sehingga diperlukannya suatu mekanisme pengawasan publik melalui keterbukaan informasi dalam berbagai sektor dan institusi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Partai politik dan organisasi non pemerintah/organisasi kemasayarakatan lainnya. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, diperlukan suatu perangkat hukum yang menjamin hak warga negara agar dapat mengakses informasi. Namun demikian regulasi tentang hal ini harus dirumuskan secara cermat sehingga implementasi Pasal 28 f UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan tanpa mencederai hak-hak privasi dan hak asasi manusia pada umumnya dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan badan-badan publik, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan ancaman-ancaman global yang mungkin timbul akibat keterbukaan informasi, karena masih belum Iengkap dan belum tersedianya berbagai Undang-Undang lain yang merupakan kekecualian yang justru sangat diperlukan keberadaannya sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan dari Regulasi kebebasan informasi itu sendiri. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Pemerintah memandang bahwa Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik merupakan sesuatu hal barn yang dalam pembahasannya perlu dilakukan langkah-langkah cermat, sehingga Undang-undang yang dihasilkan akan benar-benar memberikan nilai tambah dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Regulasi tentang Hak Warga negara memperoleh informasi merupakan salah satu instrumen yang baik dalam menciptakan iklim bernegara dan bermasyarakat yang transparan dan bertanggung jawab, sebab melalui instrumen ini akan tercipta mekanisme pengawasan publik melalui keterbukaan informasi dalam berbagai sektor dan institusi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Partai politik dan organisasi non pemerintah dan badan publik berupa organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun demikian mengingat undang-undang ini nantinya akan menjadi ketentuan generalis yang terkait dengan hak-hak yang sangat fundamental warga masyarakat dan individu warga negara karena menyangkut hak-hak pribadi (Privacy) disamping juga menyangkut kepentingan pertahanan nasional pada umumnya, maka pemberlakuannya harus secara cermat dan sistematik didahului oleh berbagai undang-undang lainnya yang mengatur hal-hal yang termasuk dalam pengecualian yang memang seharusnya telah lebih dulu ada, sehingga kepastian hukum secara sistemik akan tercipta. Pemerintah dalam hal ini memenuhi kewajiban konstitusional untuk menyerahkan DIM atas RUU yang disampaikan oleh Dewan, dengan disertai pemikiran bahwa dalam rangka melahirkan undang-undang tentang Hak Warga Negara untuk Memperoleh Informasi Publik ini maka seharusnya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pribadi, Undang-undang tentang perlindungan saksi dan segala informasi tentang identitasnya, Undang-undang tentang perlindungan data yang terkait dengan pertahanan negara, Undangundang tentang Perlindungan sumber daya negara yang strategis, Undang-undang tentang Rahasia Negara, Undang-undang tentang intelejen dan lain-lain yang merupakan kekecualian seharusnya lebih dulu diundangkan sebelum Rancangan Undang-undang ini diberlakukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat RUU KMIP inisiatif Dewan memiliki prinsip bahwa semua informasi pada dasarnya harus dapat diakses kecuali yang ditetapkan dalam kekecualian. Yang harus menjadi kajian lebih lanjut adalah bagaimana mungkin akan terjadi kepastian hukum jika hal-hal yang dikecualikan itu belum diatur dalam Undang-undang tersendiri sementara ketentuan generalis yang menyatakan semua informasi harus dapat diakses telah diberlakukan. Kajian legal akademis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, keberadaan Undangundang lain sebagai implementasi atas pasal-pasal tentang pengecualian menjadi sangat penting eksistensinya. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang Freedom of Information Act-nya menjadi begitu banyak dirujuk sebagai contoh oleh negara-negara di dunia, saat ini justru telah dikecualikan oleh tidak kurang dari 140 Undang-undang Iainnya. Praktek di AS ini setidaknya menjadi bahan refleksi dan instrospeksi negara-negara Iainnya termasuk Indonesia yang sedang mempersiapkan Regulasi di bidang yang sama. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia Dalam mengkaji RUU, pemerintah telah mengadakan berbagai penelitian sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam pembentukan Daftar Inventarisasi Masalah RUU KMIP. Penelitian pertama yang dilakukan dengan meneliti mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Transparansi, kebebasan informasi atau peraturan-peraturan serupa lainnya yang telah dimiliki beberapa daerah di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah ingin mengetahui mengenai dampak dan efektifitas dari pelaksanaan Perda kepada masyarakat. Untuk kepentingan penyelenggaraan penelitian, Pemerintah telah membentuk Tim Penjaring Pendapat untuk memperoleh data dari berbagai daerah yang telah memiliki Perda di bidang ini, seperti Kota Gorontalo, Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Bandung, Kota Probolinggo, Propinsi Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hasil kajian ini adalah Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda antara lain adalah kurangnya kesiapan dan pemahaman pejabat Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
publik, badan publik dan badan pengawas transparansi. Ketidaksiapan badan publik dikarenakan regulasi semacam ini masih merupakan paradigma baru, sehingga sulit bagi mereka untuk melaksanakan peraturan tanpa adanya contoh praktek. Kurangnya pengalaman mengakibatkan sulitnya pejabat publik untuk mengimplementasikan regulasi dalam praktek. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Perda dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Pemerintahan daerah karena ketiadaan Undang-Undang yang lain yang mengatur masalah informasi yang dikecualikan belum tersedia secara memadai. Salah satu kekhawatiran yang dikemukakan adalah dengan permintaan informasi yang berlebih akan mengakibatkan terhambatnya berbagai program pemerintah karena pejabatnya terlalu disibukan dengan pelayanan informasi yang berakibat lahirnya berbagai pertanggungjawaban yang melebihi proporsi tugasnya, yang bisa jadi berakibat adanya sanksi pidana. Di samping itu adanya kehawatiran atas kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pengguna dengan tujuantujuan yang tidak baik oleh karena itu harus dikaji secara mendalam agar regulasi semacam ini tidak disalahgunakan agar tidak dapat dimanipulasi pihak tertentu dengan tujuan melawan hukum. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Untuk dapat memberikan pendapat dan pandangan secara lebih obyektif dan komprehensif Pemerintah juga telah melakukan studi komparatif tentang regulasi kebebasan informasi yang diterapkan di negara-negara lain. Beberapa negara yang dipilih untuk dikaji undang-undangnya adalah Amerika Serikat, Inggris, India dan Thailand. Sebagai komparasi di Amerika Serikat, regulasi mengenai kebebasan informasi diundangkan pada tahun 1966, dengan judul Freedom of Information Act (FOIA). Semenjak tahun 1996, hingga sekarang, undangundang tersebut telah diamandemen beberapa kali agar dapat dilaksanakan dengan baik. FOIA mulai dilaksanakan secara efisien ketika amandemen terakhir dilakukan, yang mengharuskan badan publik untuk mengeluarkan laporan permintaan informasi berdasarkan FOIA dan menyimpan laporan tersebut di Internet. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah, dalam praktek di AS, sebelum FOIA diberlakukan telah terlebih dulu diberlakukan berbagal Undang-undang lain yang melindungi kerahasiaan informasi seperti Labor Management reporting and Disclosure Act (1959), Federal Property and Administrative Service Act (1949), Atomic Energy (1954), Civil Rights Act (1964) dan lain-lain. FOIA dalam perjalanannya ternyata secara sistematik dikurangi efektivitasnya melalui lahirnya berbagal Undangundang lain berupa pengecualian. Hal ini tercermin dari laporan yang diberikan oleh U.S. Justice Department yang menyatakan bahwa sampai tahun 2002 saja terdapat tidak kurang dari 140 macam informasi yang dikecualikan berdasarkan pengecualian yang tidak termasuk dalam FOIA, berdasarkan regulasi baru. Disamping itu FOIA memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan executive order untuk menyatakan informasi tertentu sebagai dikecualikan sepanjang menyangkut kepentingan keamanan nasional atau kebijakan luar negeri. Di Inggris, regulasi mengenai kebebasan informasi menggunakan masa peralihan selama 5 tahun. Dalam masa peralihan, Inggris membuka informasi secara bertahap dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Jumlah pengecualian yang dicantumkan dalam UU kebebasan Informasi Inggris adalah dua puluh pengecualian. Di India, regulasi tentang kebebasan informasi pertama kali diundangkan pada tahun 2002. Namun regulasi tidak berjalan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu pads tahun 2005 dilakukan amandemen terhadap Freedom of Information Act 2002 menjadi Right to Information Act 2005. Amandemen dilakukan karena terkait dengan kesiapan masyarakat dan negaranegara bagian dalam pelaksanaannya. Di Thailand, regulasi mengenai kebebasan informasi diundangkan pada tahun 1997, dengan nama Official Information Act. Hambatan-hambatan pelaksanaan Official Information Act antara lain adalah ketidaksiapan masyarakat dan Badan Publik serta banyaknya pejabat
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
yang tidak mengerti dan tidak dapat mengimplementasikan Regulasi ini karena kurangnya pengetahuan dan informasi sehingga muncul sikap negatif tentang regulasi ini. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, Hasil penelitian yang telah dilakukan sudah selayaknya menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pembahasan RUU agar kita dapat menciptakan regulasi yang memiliki nilai efektifitas dengan terpenuhinya tiga prasyarat hukum yang baik yaitu Filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam implementasinya perlu diperhatikan kewajiban negara untuk melindungi berbagai informasi strategis atau sensitif yang apabila tidak dilindungi dapat merugikan berbagai pihak baik negara maupun masyarakat. Asas yang harus dipehatikan dalam penegakan kebebasan inforrnasi adalah asas kehati-hatian. Hal ini mengingat bahwa Indonesia belum pernah memiliki regulasi kebebasan informasi, sehingga belum adanya pengalaman terkait rezim hukum yang melindungi berbagai informasi baik yang sifatnya sensitif baik untuk kepentingan negara atau masyarakat secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam pembentukan Undang-Undang Mengenai Kebebasan memperoleh Informasi Publik, pemerintah mengajukan beberapa usul perubahan terhadap Rancangan Undang-undang yang sekarang akan dibahas sbb : Usul Perubahan Pertama mengenai Nama undang-undang diusulkan menjadi "Rancangan Undang-Undang Mengenai Hak Warga Negara Untuk Memperoleh Informasi” hal ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945. Usul Perubahan Kedua tentang Definisi Badan Publik: Partisipasi berbagai elemen dalam membangun masyarakat dan negara sudah merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, oleh karenanya sudah sepatutnya semua elemen ini juga mampu melakukan transparansi, sehingga dalam definisi badan publik termasuk juga berbagai elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang sosial/kemasyarakatan, yang mendapatkan dana dari Pemerintah atau dana dari Masyarakat baik di dalam maupun luar negeri, yang dalam kegiatan terkait dengan sektor publik/kemasyarakatan di Indonesia. Mengingat besarnya kontribusi dari kelompok tersebut maka sudah selayaknya regulasi mengakui keberadaan kontribusi yang diberikan oleh Badan publik tersebut, agar pemerintah dan Badan Publik dimaksud dapat secara bersama-sama membangun negara. Selain itu, pengikutsertaan elemen-elemen tersebut diharapkan akan mendorong proses pembelajaran kepada masyarakat luas mengenai pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban. Usul Perubahan Ketiga mengenai Masa mulai berlakunya undang-undang: Pemerintah mengajukan masa peralihan selama 5 tahun setelah rancangan ini diundangkan, Hal ini untuk mempersiapkan pelaksanaan penyediaan sistem, perangkat dan infrastruktur, serta sumber daya manusia pengelolaan informasi agar undang-undang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Waktu persiapan ini juga dapat menjadi periode sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakan instrumen ini dengan balk dan benar. Selain itu, periode lima tahun ini juga untuk mempersiapkan regulasiregulasi yang berkaitan dengan hal-hal yang seharusnya dikecualikan seperti yang juga dilakukan dalam praktek negara-negara lain agar tidak terlanggarnya hak-hak atau kepentingan lainnya dengan berlakunya undang-undang kebebasan memperoleh informasi.
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Usul Perubahan keempat Mengenai Komisi Informasi: Pada prinsipnya Pemerintah memandang keberadaan komisi informasi tidak terlalu penting. Dalam praktek negara lain seperti Amerika Serikat justru tidak dikenal adanya Komisi seperti ini. Beberapa negara memang mengakui keberadaan komisi seperti India dan Thailand, dimana komisi tersebut ditetapkan oleh Presiden atau Perdana Menteri sehingga merupakan bagian dari organ Pemerintah, mengingat fungsinya yang sangat teknis, dalam prakteknya Komisi bertanggung jawab langsung kepada pemerintah dan bukan kepada parlemen, dengan demikian jika terjadi dispute dan tidak dapat diselesaikan oleh komisi maka penyelesaian berikutnya adalah melalui pengadilan. Terkait dengan keberadaan Komisi, Pemerintah secara prioritas mengusulkan karena fungsi komisi adalah sebagai institusi penyelesaian sengketa, maka sebaiknya penyelesaian sengketa cukup disampaikan kepada Komisi Ombudsman (beberapa negara juga menggunakan hal serupa) sehingga tidak perlu adanya eksistensi komisi informasi dalam RUU. Usul perubahan kelima mengenai Informasi yang dikecualikan: Perubahan dilakukan untuk mempermudah konstruksi dari pasal yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan. Selain itu pemerintah juga menambahkan pengecualian sesuai dengan perkembangan dunia pada saat ini. Di samping itu Pemerintah berpendirian bahwa sebelum diberlakukannya Undang-undang ini, seharusnya berbagai Undangundang lain yang diperlukan terkait dengan kekecualian dimaksud harus terlebih dulu ada, agar tercipta kepastian hukum. Keberadaan UndangUndang lain yang mengatur mengenai hal-hal yang dikecualikan merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar mengingat sifat regulasi ini sebagai lex generalis. Hal ini perlu dilakukan agar semua institusi kenegaraan baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan institusiinstitusi publik lainnya dapat tetap bekerja secara efektif. Usul Perubahan keenam mengenai perlunya penambahan Peraturan Pemerintah sebagai implementing regulation dalam pelaksanaan regulasi kebebasan informasi: Hal ini dilakukan mengingat barunya pengaturan semacam ini merupakan hal baru yang bersentuhan dengan hal-hal yang sangat teknis, sehingga diperlukan regulasi yang bersifat lebih teknis dalam penegakkan hukumnya. Mengingat regulasi ini sifatnya sangat teknis maka pemerintah sebagai eksekutif harus memiliki kewenangan yang cukup untuk juga melakukan langkah-langkah teknis dimaksud, seperti juga terjadi dalam praktek regulasi negara-negara lain seperti di Amerika Serikat yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan executive order terkait dengan penetapan informask informasi ketahanan nasional dan kebijakan luar negeri yang bersifat undisclosed. Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut merupakan sebagian dari beberapa perubahan yang diajukan oleh pemerintah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, dan pertimbangan-pertimbangan Iainnya yang akan dibahas, pada dasarnya pemerintah berpendapat bahwa demi kemaslahatan yang lebih luas saat ini pemerintah tetap mengadakan kajian dengan mengundang para pakar dan praktisi untuk terus mendapatkan masukanmasukan konstruktif, sehingga DIM yang telah disampaikan dalam perjalanan pembahasannya masih dimungkinkan terus disempurnakan yang akan disampaikan kemudian, sehingga diharapkan akan menghasilkan UU yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan. Akhirnya dapat kami sampaikan bahwa materi muatan substantif tentang kebebasan informasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatasi KKN, penegakkan hukum dan demokratisasi. Mengingat saat ini sistem hukum nasional kita masih belum memadai dan belum secara memuaskan menjamin ketersediaan norma-norma yang bersifat kekecualian terkait dengan kebebasan informasi maka salah satu alternatif yang ditawarkan pemerintah selain terlebih dulu menyediakan berbagai perangkat hukum dimaksud dalam bentuk UndangNaskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
www.parlemen.net
Undang adalah melalui penyisipan berbagai prinsip tentang kebebasan informasi ke dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur hal-hal yang potensial dijadikan ajang KKN misalnya. Demikianlah Pemandangan Umum Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Mengenai Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Atas Perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita semua. Billahitaufiq Wal Hidayah Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarahkatuh JAKARTA, 7 Maret 2006 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
