www.djpp.depkumham.go.id
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
: bahwa
ru nd an gun da ng an
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
dalam
rangka
usaha
Penerima n
dan
ra tu ra
Negara,
Pe
meningkatkan kesejahteraan
Pemerintah
Pegawai
Negeri,
untuk Pejabat
Pensiun/Tunjangan,
perlu
di tje n
Pe
memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan; Mengingat
: 1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636); 3.
Undang-Undang Pemberian
Nomor
6
Tahun
Pensiun/Tunjangan
1966 Yang
tentang Bersifat
Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2811); 4. Undang-Undang . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 2 4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
5.
Undang-Undang Pokok-Pokok Republik
Nomor
8
Tahun
Kepegawaian
Indonesia
1974
(Lembaran
Tahun
1974
tentang Negara
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran ru nd an gun da ng an
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Pe
6.
ra tu ra
n
Pe
Nomor 3890);
di tje n
Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128); 7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif
Pimpinan
Lembaga
Tertinggi/Tinggi
Pimpinan
Lembaga
dan
Negara
Anggota
serta
Tertinggi/Tinggi
Bekas
Negara
dan
Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182); 8.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Indonesia
Pajak Tahun
(Lembaran 2002
Nomor
Negara 27,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
9. Undang-Undang . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 3 9.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 10. Undang-Undang Nomor
24
Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Yudisial
(Lembaran
Negara
Republik
ru nd an gun da ng an
Komisi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415); ra tu ra
n
Pe
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang di tje n
Anggaran
Pe
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2797);
Negara
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer
Sukarela
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1968
Negara
Nomor
61,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1970
Nomor
69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2948); 15. Peraturan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 4 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
di tje n
Pe
ra tu ra
n
Pe
ru nd an gun da ng an
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 17) sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3184) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122);
19. Peraturan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 5 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
ru nd an gun da ng an
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 20) sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24);
di tje n
Pe
ra tu ra
n
Pe
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 49) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3402); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123);
24. Peraturan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 6 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
11
Tahun
2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji
Pokok
Pimpinan
Lembaga
Tertinggi/Tinggi
Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta ru nd an gun da ng an
Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 ra tu ra
n
Pe
Nomor 150); Pe
26. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang di tje n
Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya
atau
Pengangkatannya
Setingkat
atau Disetarakan Dengan Menteri Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 156); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah lima kali diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
29. Peraturan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 7 29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095), sebagaimana telah lima
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Hak
Keuangan/Administratif
Bagi
Ketua,
Wakil
Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, ru nd an gun da ng an
serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, Anggota
Mahkamah Pe
Janda/Dudanya
dan Hakim
Konstitusi
(Lembaran
Negara
Beserta Republik
Pe
ra tu ra
n
Indonesia Tahun 2006 Nomor 91); di tje n
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan
Pensiun
Pokok
Pensiunan
Hakim
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak
Keuangan/Administratif
Bagi
Ketua,
Wakil
Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah
Beserta
Janda/Dudanya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan
Janda/Dudanya
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22);
34. Peraturan . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 8 34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan
Pensiun
Warakawuri
atau
Pokok Duda,
Purnawirawan, Tunjangan
Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan
Pensiun
Warakawuri
Duda,
Purnawirawan, Tunjangan
Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Tunjangan
Orang
Tua
atau
Pokok
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
ru nd an gun da ng an
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
MEMUTUSKAN:
di tje n
Pe
ra tu ra
n
Pe
Nomor 40);
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH
GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN
TENTANG BULAN
PEMBERIAN
KETIGA
BELAS
DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI,
PEJABAT
NEGARA,
DAN
PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota
Tentara
Nasional
Anggota
Kepolisian
Indonesia
Negara
(TNI),
Republik
dan
Indonesia
(POLRI). 2. Pejabat Negara adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua,
Wakil
Ketua,
dan
Anggota
Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 9 c. Ketua,
Wakil
Ketua,
dan
Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; f.
Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); ru nd an gun da ng an
g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua,
Wakil
Ketua,
dan
Anggota
Badan
n
Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
j.
di tje n
Pe
Korupsi;
ra tu ra
i.
Pe
Pemeriksa Keuangan;
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri; l.
Kepala
Perwakilan
Republik
Indonesia
yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan n. Bupati/Walikota
dan
Wakil
Bupati/Wakil
Walikota. 3. Penerima pensiun adalah: a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima
pensiun
Janda/Duda/Anak
dari
penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b; dan d. Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.
4. Penerima . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 10 4. Penerima tunjangan adalah: a. Penerima Tunjangan Veteran; b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima
Tunjangan
Penghargaan
Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Indonesisch ru nd an gun da ng an
Nederland (KNIL/KM);
Leger/Koninklijk
Marine
Pe
f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota Pe
ra tu ra
n
TNI/POLRI; di tje n
g. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan
dengan hormat
yang masa dinas
keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan
dengan hormat
yang
masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; i.
Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
j.
Penerima Tunjangan Cacat. Pasal 2
(1) Pegawai
Negeri,
Pejabat
Pensiun/Tunjangan
Negara,
diberikan
dan
Penerima
gaji/pensiun/
tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2009. (2) Pegawai . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 11 (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. Pegawai Negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; c. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara; d. Pegawai Negeri penerima uang tunggu; dan e. Calon Pegawai Negeri. ru nd an gun da ng an
(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani di
luar
Pe
cuti
tanggungan
negara
atau
yang
di tje n
Pe
ra tu ra
n
diperbantukan diluar Instansi Pemerintah. Pasal 3
(1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2009. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi: a. Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok,
tunjangan
keluarga,
jabatan/tunjangan
umum,
khusus/tunjangan
khusus
dan
tunjangan tunjangan
kinerja/tunjangan
kinerja; b. Penerima
pensiun
meliputi
pensiun
pokok,
tunjangan keluarga dan tunjangan tambahan penghasilan; dan c. Penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Besarnya . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 12 (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis-jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan kehormatan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang
ditetapkan
dengan
peraturan
perundang-
undangan. (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum
dikenakan
potongan
iuran
berdasarkan
peraturan perundang-undangan. ru nd an gun da ng an
Pasal 4
Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas ra tu ra
n
Pe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada di tje n
Pe
bulan Juni 2009.
Pasal 5 (1) Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu
penghasilan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3, gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. (2) Apabila dikemudian hari Negeri,
Pejabat
ternyata terdapat Pegawai
Negara,
dan
Penerima
Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 6 . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 13 Pasal 6 (1) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2009. (2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2009. (3) Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana ru nd an gun da ng an
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat
ra tu ra
n
Pe
Negara bekerja.
di tje n
Pe
Pasal 7
(1) Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat diberikan
Negara
pensiun
yang
bulan
meninggal
ketiga
belas
dunia sebesar
penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2009. (2) Penerima
pensiun
Negeri/Pejabat diberikan
dari
Negara
pensiun
pensiunan
yang
bulan
Pegawai
dinyatakan
ketiga
belas
hilang sebesar
penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni 2009. Pasal 8 Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dan
pejabat
lain
yang
hak
keuangan/
administratifnya disetarakan/setingkat Menteri. Pasal 9 . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 14 Pasal 9 Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; 2. Anggota TNI; 3. Anggota POLRI; 4. penerima pensiun; 5. penerima tunjangan; negara
selain
Gubernur
dan
Wakil
ru nd an gun da ng an
6. pejabat
Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; n
Pe
7. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Pe
ra tu ra
Daerah; dan di tje n
8. pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi: 1. Pegawai Negeri Sipil Daerah; 2. Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. Bupati/Walikota; dan 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
www.djpp.depkumham.go.id
- 15 Agar
setiap
orang
pengundangan
mengetahuinya,
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Pemerintah
Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2009
ru nd an gun da ng an
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
n
Pe
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Pe di tje n
pada tanggal 8 Juni 2009
ra tu ra
Diundangkan di Jakarta
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 86
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
