www.bpkp.go.id PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk
pemerataan
pembangunan
pembangunan
bagi
bidang-bidang
dan
percepatan
usaha
tertentu
dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pqiak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidangbidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; b.
bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja
sebagaimana
termuat
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya; c.
bahwa dimaksud
berdasarkan dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20l5 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Daerah-daerah Tertentu;
dan/atau
di
www.bpkp.go.id -2Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32631 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2008
Nomor
Negara 133,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerahdaerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5688); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN TENTANG
PEMERINTAH FASILITAS
PENANAMAN
MODAL
NOMOR
PAJAK DI
18
TAHUN
2015
PENGHASILAN
UNTUK
BIDANG-BIDANG
USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal
di
Bidang-bidang
Usaha
Tertentu
dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5638) diubah sebagai berikut: 1.
Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2.
Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum
www.bpkp.go.id -3dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan penempatannya
orang
mengetahuinya,
Peraturan dalam
memerintahkan
Pemerintah Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 72
www.bpkp.go.id -4PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU. I.
UMUM Untuk pembangunan,
mendorong dan
pertumbuhan
percepatan
ekonomi,
pembangunan
di
pemerataan
daerah
tertentu,
pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal barn atau perluasan dari usaha yang telah ada di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka memenuhi target penciptaan lapangan kerja bagi dua juta orang per tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diantaranya perlu didorong peningkatan investasi pada industri padat karya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas.
www.bpkp.go.id -5Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5873
