www.bpkp.go.id PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana
telah
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen
sebagaimana
telah
Kelautan diubah
dan
Perikanan
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan
dan
Perikanan
di
Bidang
Jasa
Riset
Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak,
perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan
www.bpkp.go.id -2Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; Mengingat
:
1.
Pasal
5 ayat
(2)
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor
57,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
1998
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN
PERIKANAN. Pasal 1 (1)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berasal dari: a.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
b.
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
c.
Direktorat
Jenderal
Produk Kelautan
Penguatan
Daya
Saing
www.bpkp.go.id -3d.
dan Perikanan;
e.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
f.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan
g.
Perikanan;
h.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
i.
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelautan
dan
Perikanan; dan j.
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
k. (2)
Hasil Perikanan.
Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 (1)
Selain
jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a meliputi juga jasa: a.
pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan; dan
b.
pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan.
(2)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan tarif Perusahaan Listrik Negara.
(3)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
tarif
Perusahaan
Listrik
Negara
ditambah perkalian 10% (sepuluh persen) dengan tarif Perusahaan Listrik Negara.
www.bpkp.go.id -4-
Pasal 3 (1)
Selain
jenis
penerimaan
negara
bukan
pajak
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal
dari
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e meliputi juga: a.
royalti atas lisensi paten yang dihasilkan dari penelitian dan
b.
pengembangan; dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.
(2)
Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Pasal 4
(1)
Selain
jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f meliputi juga: a.
pendidikan
dan
pelatihan
kelautan
dan
perikanan yang berasal dari kerja sama; b.
pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan
dan
pelatihan
prajabatan
golongan II, dan prajabatan golongan III bagi Calon Pengawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan c.
pendidikan
dan
pelatihan
the
Basic
Safety
Training Program, Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats Other Than Fast Rescue Boats, Advanced Fire Fighting, Medical First Aids, sesuai
www.bpkp.go.id -5dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan. (2)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
(3)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
b
mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang
berlaku
pada
Lembaga
Administrasi
Negara. (4)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
c
mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Instansi Pembina pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan. Pasal 5 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
Perikanan
dalam Pasal
1
Tangkap
ayat (1)
sebagaimana
huruf
a berupa
dimaksud pungutan
pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan sebagaimana
ditetapkan
dalam
Lampiran
Peraturan
Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas.
Pasal 6
www.bpkp.go.id -6(1)
Jenis
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
pada
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk
kapal
penangkap
ikan
dan/atau
kapal
pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar. (2)
Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokkan skala
kecil,
skala
menengah,
dan
skala
besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 7 (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat
Jenderal
Perikanan
Tangkap
berupa
pungutan hasil perikanan untuk skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran Gross Tonnage (GT) kapal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2)
Produktivitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan.
(3)
Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan
oleh
Menteri
Perdagangan
secara
periodik berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional.
Pasal 8
www.bpkp.go.id -7(1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengadaan es dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini.
(2)
Ketentuan mengenai tata cara penetapan faktor X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 9
(1)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Lampiran
Peraturan Pemerintah ini dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B. (2)
Ketentuan mengenai kriteria dan kategori kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
diatur
denganPeraturan
Menteri
Kelautan dan Perikanan. Pasal 10 (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa izin pelaksanaan reklamasi komersil baru,
izin
perpanjangan, komersil
baru,
pelaksanaan izin izin
reklamasi
pelaksanaan pelaksanaan
komersil
reklamasi
non
reklamasi
non
komersil perpanjangan, dan izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru dihitung berdasarkan
www.bpkp.go.id -8nilai nominal ditambah dengan faktor E sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2)
Ketentuan mengenai besaran faktor E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 11
(1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa izin pemanfaatan perairan pulaupulau kecil terluar dan izin pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil dalam rangkapenanaman modal asing
dihitung
berdasarkan
perkalian
antara
persentase dengan faktor S sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2)
Ketentuan mengenai besaran faktor S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 12
(1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan
dan
Perikanan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang berasal dari jasa hasil
pengembangan
teknologi
sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintahini tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi. (2)
Biaya
akomodasi,
konsumsi,
dan
transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 13 (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya
www.bpkp.go.id -9Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1)
huruf
f
berupa
pelaksanaan
kegiatan
pendidikan, pelatihan, jasa pelaksanaan ujian profesi dan hasil samping kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi dan transportasi. (2)
Biaya
akomodasi,
konsumsi,
dan
transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Pasal 14 (1)
Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan berupa penerimaan pendidikan dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada siswa atau taruna yang tidak mampu secara ekonomi.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pemberian
Rp0,00
(nol
rupiah)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 15 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pasal 16 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan
Perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan pelaksanaan dari: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
www.bpkp.go.id - 10 Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4238); dan 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2006
Nomor
45,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623), dinyatakan
masih
tetap
belaku
sepanjang
tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 17 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 114, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4238); dan 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor118,
TambahanLembaran
Negara
Republik
www.bpkp.go.id - 11 Indonesia Nomor 4241) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2006
Nomor
45,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan penempatannya
orang
mengetahuinya,
Peraturan dalam
memerintahkan
Pemerintah
Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 225
www.bpkp.go.id - 12 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN I.
UMUM Untuk
mengoptimalkan
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
guna
menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan
negara,
perlu
dikelola
dan
dimanfaatkan
untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada pada KementerianKelautan dan Perikanan,
perlu
mengatur
kembali
jenis
dan
tarif
atas
jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.
www.bpkp.go.id - 13 Ayat (2) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut: Tarif = Tarif Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ayat (3) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi milik pelabuhan adalah sebagai berikut: Tarif = Tarif PLN + (10% x Tarif PLN). Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Yang dimaksud dengan “laut lepas” adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Yang dimaksud dengan “faktor X” adalah Faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain harga garam, bahan-bahan kimia, dan operasional mesin. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari izin pelaksanaan reklamasi komersil baru, izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan, izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru, izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan dan izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru adalah sebagai berikut:
www.bpkp.go.id - 14 Tarif = Nilai nominal sebagaimana dalam Lampiran + E Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah sebagai berikut: 1.
Izin pelaksanaan reklamasi komersil baru Tarif = Rp27.550.000,00 + E
2.
Izin pelaksanaan reklamasi komersil perpanjangan Tarif = Rp12.000.000,00 + E
3.
Izin pelaksanaan reklamasi non komersil baru Tarif = Rp15.550.000,00 + E
4.
Izin pelaksanaan reklamasi non komersil perpanjangan Tarif = Rp1.555.000,00 + E
5.
Izin pengangkatan benda muatan kapal tenggelam baru Tarif = Rp111.800.000,00 + E
Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem dari ekosistem terganggu akibat kegiatan reklamasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari izin
pemanfaatan
perairan
Pulau-Pulau
Kecil
Terluar
dan
izin
pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut: Tarif = Persentase sebagaimana dalam Lampiran x S Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah sebagai berikut: 1.
Izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tarif = 1% x S
2.
Izin pemanfaatan perairan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Tarif = 5% x S
Yang
dimaksud
dengan
“faktor
S”
adalah
nilai
valuasi
sistem
lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis valuasi dari subsistem lingkungan yang terganggu akibat kegiatan pengelolaan perairan. Ayat (2) Cukup jelas.
www.bpkp.go.id - 15 Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5745
