www.bpkp.go.id UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa
hubungan luar negeri yang dilandasi politik
bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
tercantum
dalam
alinea
keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945,
yaitu
melindungi
segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdel
bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
meningkatkan
intensitas
interdependensi
antarnegara
meningkat
pula
kerja
sama
aspek
yang
dituangkan
berbagai
hubungan
sehingga
dan
semakin
internasional
dalam
dalam
bentuk
sama
antara
perjanjian internasional; c.
bahwa
untuk
Pemerintah
meningkatkan
Republik
kerja
Indonesia
dan
Pemerintah
www.bpkp.go.id -2Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Saling
Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang
Peningkatan
Kerja
Sama
antara
Pejabat
Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding between the Govemment of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strerugthening of Cooperation between Defence Officials and lts Related Actiuities); d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang
tentang
Pengesahan
Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
tentang
Peningkatan
Kerja
Sama
antara
Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding between the Govemment of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and lts Related Actiuvties); Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20,dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2000
tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2OOO
Nomor
185,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Ol2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
www.bpkp.go.id -3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG MEMORANDUM
TENTANG SALING
PENGESAHAN
PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA
SAMA
ANTARA
PEJABAT
PERTAHANAN
DAN
KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES). Pasal 1 Mengesahkan
Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of understanding between the Gouemment of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and lts Related Activities) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini. Pasal 2 Undang-Undang diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
www.bpkp.go.id -4Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 11
www.bpkp.go.id -5PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES) I.
UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut' Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
meningkatkan
intensitas
hubungan
dan
interdependensi
antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat
pula
kerja
sama
perjanjian
internasional,
internasional
termasuk
kerja
dalam
sama
di
berbagai
bentuk
bidang
industri
pertahanan. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat
Pertahanan
dan
Kegiatan
Bidang
Pertahanan
Terkait
(Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Governmerut of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and lts Related
www.bpkp.go.id -6Activities) yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang. Beberapa bagian penting dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait adalah: 1.
Kerja sama dalam bidang pertahanan yang meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak; konsultasi berkala
mengenai
isu-isu
pertahanan
yang
menjadi
perhatian
bersama; kerja sama antara angkatan bersenjata kedua negara; pendidikan dan pelatihan; pertukaran intelijen militer; kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama. 2.
Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian tersebut secara efektif.
3.
Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4.
Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, kebebasan politik kedaulatan integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku di negara masing-masing.
5.
Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam
Komite
Bersama.
Jika
tidak
dapat
diselesaikan,
penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Angkatan Bersenjata, dan jika sengketa tersebut juga masih belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui saluran diplomatik. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5837
