PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa
dalam
rangka
penyamaan
persepsi
dan
keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan, serta menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan
petunjuk
teknis
jabatan
fungsional
pengendali hama dan penyakit ikan dan angka kreditnya; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan
dan
Perikanan
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
-3-
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai
Negeri
Sipil
Dalam
Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
-4-
10. Peraturan Organisasi
Presiden
Nomor
Kementerian
7
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan
Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 20142019; 14. Peraturan Negara
Menteri
Nomor
Negara
22
Tahun
Pendayagunaan 2010
tentang
Aparatur Jabatan
Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan
Menteri
Kelautan
d
[[89+[[[[[[[’3 16. an
Perikanan
Nomor
23/PERMEN-KP/2015
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN TENTANG
MENTERI
PETUNJUK
KELAUTAN TEKNIS
DAN
PERIKANAN
PELAKSANAAN
JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA.
-5-
Pasal 1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya merupakan acuan bagi pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan
dan
melaksanakan
Perikanan kegiatan
dan
dan
instansi
pengelolaan
terkait yang
dalam
berkaitan
dengan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. Pasal 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-6-
Pasal 3 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2016 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ttd. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 854
-7-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/PERMEN-KP/2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DAN ANGKA KREDITNYA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) pada awalnya diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
36/KEP/M.PAN/5/2001
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. Keputusan Menteri tersebut mengatur Jabatan Fungsional PHPI dalam 6 (enam) tingkat penjenjangan, dimulai dari jenjang PHPI Pelaksana (pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b) sampai dengan tertinggi PHPI Madya (pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c). Sistem penjenjangan Jabatan Fungsional PHPI tersebut bersifat melekat antara jabatan dan pangkat, artinya setiap Jabatan Fungsional PHPI memiliki satu pangkat tertentu dalam sistem kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu persyaratan untuk pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PHPI minimal berpendidikan D.II Perikanan. Meskipun demikian, pada awal masa berlakunya Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dimaksud
telah
diberi
kesempatan kepada seluruh PNS yang berminat untuk pengangkatan melalui inpassing.
-8-
Angka kredit yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari unsur kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan,
pelaksanaan
tugas
PHPI,
pengembangan profesi, dan dari unsur penunjang pelaksanaan tugas PHPI. Masing-masing unsur tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa subunsur dan butir kegiatan yang memiliki satuan bobot angka kredit. Sejak Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut ditetapkan, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dijumpai oleh pejabat PHPI antara lain, jenis dan jumlah butir kegiatan PHPI yang dicakup dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dianggap masih kurang lengkap. Upaya penyesuaian terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan yang terkait dengan pembinaan Jabatan Fungsional PHPI,
Kementerian
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya menyempurnakan/menata kembali peraturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/5/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/51/M.PAN/4/2005. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 diikuti dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 18 Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010.
-9-
PHPI adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak
secara
melaksanakan
penuh
oleh
pengendalian
pejabat
hama
dan
yang
berwenang
penyakit
untuk
ikan
serta
lingkungannya yang meliputi penyiapan, pelaksanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi, pembimbingan, pengembangan, serta pelaksanaan kegiatan lain penyidikan dan pelaporan. Peraturan Menteri tersebut memiliki 2 (dua) jenjang jabatan, yaitu: PHPI Terampil yang terdiri atas 4 (empat) jenjang jabatan yang meliputi 8 (delapan) jenjang kepangkatan, dan PHPI Ahli yang terdiri atas 4 (empat) jenjang jabatan yang meliputi 9 (sembilan) jenjang kepangkatan. Beberapa hal baru dan penting dalam penyempurnaan peraturan tersebut adalah: 1.
penegasan tentang pengangkatan pertama PNS dalam Jabatan Fungsional
PHPI
Terampil
untuk
mengisi
lowongan
formasi,
berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 2.
penegasan syarat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
dasar
pembentukan
bagi
yang
berlatar
belakang
pendidikan nonperikanan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat pertama kali dalam jabatan; 3.
penegasan syarat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan di bidang PHPI untuk kenaikan dalam jabatan baik jenjang terampil maupun jenjang ahli;
4.
PHPI Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dapat dipertimbangkan untuk kenaikan ke dalam jabatan PHPI Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit dari angka kredit kumulatif harus berasal dari unsur utama pengembangan profesi dari kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang PHPI;
5.
PHPI Madya dapat dipertimbangkan untuk kenaikan ke dalam pangkat sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari angka kredit kumulatif harus berasal dari unsur utama
pengembangan
profesi dari kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang PHPI;
- 10 -
6.
PHPI Utama dapat dipertimbangkan untuk kenaikan ke dalam jabatan/pangkat PHPI dipersyaratkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit dari angka kredit kumulatif harus berasal unsur utama pengembangan profesi dari kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang PHPI;
7.
PHPI Terampil yang memperoleh ijazah sarjana (S1/DIV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan diangkat menjadi PHPI Ahli disyaratkan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih jenjang dari jabatan PHPI Terampil ke PHPI Ahli;
8.
kewajiban mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun;
9.
PHPI yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit 15% (lima belas persen) setiap tahun angka kredit kumulatif penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
10. PHPI yang mendapat penghargaan sebagai
PHPI teladan tingkat
nasional diberi angka kredit 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas dalam Penetapan Angka Kredit, sedangkan untuk tingkat provinsi diberikan 15% (lima belas persen). Untuk
mengimplementasikan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut masih banyak hal-hal yang perlu diperjelas atau dijabarkan lebih rinci, bahkan memberi contoh kasus apabila diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina Jabatan Fungsional PHPI berupaya mengatasi kekurangan tersebut dengan menyusun petunjuk teknis terhadap Peraturan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya. B. Tujuan Petunjuk teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
PHPI disusun
dengan tujuan agar para pejabat fungsional, anggota tim penilai, dan para pejabat struktural yang terkait mempunyai pedoman/acuan yang baku
sehingga
ada
persamaan
persepsi/kesatuan
melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional PHPI.
bahasa
dalam
- 11 -
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, kompetensi Jabatan Fungsional PHPI
terbina
seragam,
dengan
standar
yang
sama
di
seluruh
unit/instansi, di pusat dan daerah, baik oleh pejabat struktural maupun oleh pejabat fungsional yang meliputi tugas, hak, kewenangan dan tanggung
jawab,
pengangkatan,
penilaian
dan
pembebasan
penetapan
sementara,
angka
kredit,
pengangkatan
cara
kembali,
pemberhentian jabatan, dan kenaikan jabatan/pangkat. C. Pengertian Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan: 1.
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga
akreditasi
nasional
yang menyatakan
bahwa
suatu
lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. 2.
Analisis adalah proses pengumpulan dan evaluasi informasi mengenai kegiatan untuk meneliti atau menilai suatu objek tertentu secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek tersebut dengan cara merangkum sejumlah data besar dan/atau data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.
3.
Analisis Risiko Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah suatu pendekatan untuk mencermati potensi risiko yang dimulai dengan mendeskripsikan masalah lingkungan yang telah dikenal dan melibatkan
penetapan
risiko
pada
kesehatan
ikan
dan
lingkungannya yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang bersangkutan. 4.
Analisis
Risiko
Penyakit
Ikan
adalah
penilaian
terhadap
kemungkinan/potensi timbulnya pengaruh buruk atau wabah yang disebabkan oleh bahaya Hama dan Penyakit Ikan dan Karantina (HPIK) atau Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu dan tingkat keparahan dari pengaruh buruk tersebut terhadap kesehatan ikan dan manusia.
- 12 -
5.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PHPI dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
6.
Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan dan penyebaran HPI.
7.
Audit
adalah
proses
terdokumentasi
untuk
informasi
relevan,
yang
yang
sistematis,
mendapatkan serta
independen,
rekaman,
kajian
yang
dan
fakta,
obyektif
atau untuk
menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi. 8.
Audit Internal adalah audit yang dilakukan untuk tujuan internal dan dapat dijadikan dasar bagi pengukuran kinerja organisasi.
9.
Bahan Baku Obat Ikan adalah semua bahan atau zat kimia yang berupa bahan aktif, bahan tambahan dan/atau bahan penolong baik dalam bentuk komponen tunggal, ruahan/setengah jadi yang digunakan untuk membuat obat ikan.
10.
Bahan Biologi adalah bahan-bahan yang berasal dari organisme penyebab penyakit ikan yang dapat membahayakan kesehatan inang (ikan). Bahan biologi dapat berupa limbah medis (serum, sisa vaksin, dll), sampel mikroorganisme (parasit, bakteri, cendawan, virus), bahan-bahan sisa metabolik, dan racun (yang berasal dari sumber biologis).
11.
Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak digunakan sebagai pakan ikan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
12.
Benda Lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran HPIK.
13.
Biakan adalah suatu populasi organisme yang dibiakkan dalam medium.
14.
Biakan Sel adalah penumbuhan/perbanyakan sel dengan cara invitro, atau in vivo (melibatkan sel hidup). Biakan sel primer diambil dari jaringan organisme penyebab penyakit ikan tanpa proliferasi
sel
secara
in
vivo,
dan
biakan
sekunder
hanya
memperpanjang pertumbuhan sel primer (refresh). 15.
Biakan Murni adalah biakan yang terdiri dari suatu populasi sel yang semuanya berasal dari sel induk. Teknik biakan murni dengan
- 13 -
memisahkan satu jenis spesies dengan spesies lainnya, dengan hanya mengambil satu spesies saja. 16.
Biologi Molekuler adalah cabang dari ilmu biologi yang fokus dalam bidang makromolekul, lipid, protein dan komponen molekul lain dari sel. Bidang ini berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya terutama genetika dan biokimia yang berisi tentang asam nukleat, struktur molekuler kromosom, replikasi Deoxyribose Nucleic Acid (DNA), transkripsi, translasi, pengaturan ekspresi gen, mutasi, dasar-dasar teknologi DNA rekombinan, perpustakaan gen, vektor kloning, metoda Polymerase Chain Reacton (PCR), sekuensing DNA, bioinformatika, serta organisme penyebab penyakit ikan transgenik.
17.
Biopsy adalah pengambilan jaringan, sel-sel atau cairan dari tubuh media pembawa untuk diperiksa.
18.
Bukti Fisik adalah dokumen sebagai keluaran (output) butir kegiatan yang harus disertakan dalam pengajuan DUPAK.
19.
Daerah Sebaran adalah daerah atau wilayah yang berdasarkan hasil pemantauan atau studi literatur ditemukan atau terdapat Pengendali Hama Penyakit Ikan dan Karantina (PHPIK) atau Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) tertentu.
20.
Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) adalah kegiatan untuk membahas
dan
memecahkan
masalah
tertentu
dari
hasil
pemantauan pelaksanaan program pengendalian HPI. 21.
Disinfeksi adalah proses pemusnahan sebagian mikroorganisme penyebab penyakit pada tempat atau peralatan.
22.
DUPAK adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai dan jumlah angka kredit yang telah diperhitungkan oleh PHPI dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai.
23.
Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan dan keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program kegiatan pengendalian HPI yang dilaksanakan.
24.
Faktor adalah sesuatu yang menyumbang kepada terjadinya akibat.
25.
Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari fungsi fisik dan kimiawi organisme penyakit ikan yang mendukung kehidupannya.
26.
Gelar Kehormatan Akademis adalah gelar yang diperoleh PHPI dari Universitas/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta baik dalam maupun
- 14 -
luar negeri karena jasa dan/atau pengabdiannya dalam bidang keilmuan tertentu. 27.
Gelar Kesarjanaan Lain yang tidak sesuai dengan bidang tugas adalah gelar sarjana di luar bidang perikanan, biologi, kimia, dan kedokteran hewan yang diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional PHPI.
28.
HPI adalah semua mikroorganisme yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian ikan.
29.
HPIK adalah semua HPI yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu yang relatif cepat dapat mewabah
dan
merugikan
sosio
ekonomi
atau
yang
dapat
tidak
dapat
membahayakan kesehatan masyarakat. 30.
HPIK
Golongan
I
adalah
semua
HPIK
yang
disucihamakan atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya belum dikuasai. 31.
HPIK Golongan II adalah semua HPIK yang dapat disucihamakan atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya sudah dikuasai.
32.
Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
33.
Immunokimia adalah cabang dari immunologi yang mempelajari tentang
sistem
kekebalan
tubuh,
yang
terfokus
pada
level
kimia/biokimia dan menerangkan secara rinci molekul-molekul dan reaksi-reaksi yang terlibat dalam sistem kekebalan tersebut. 34.
Inang
Definitif adalah inang sebagai tempat agen
pathogen
berkembang biak serta menyebabkan penyakit dan/atau kematian. 35.
Indikator Kinerja Individu
PHPI (IKI-PHPI) adalah indikator yang
digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan dan harus realistis, dalam kendali HPI dan bersifat kuantitatif. 36.
Infeksi adalah suatu kondisi patogenis yang disebabkan oleh pertumbuhan penyakit di dalam inang.
37.
Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
- 15 -
38.
Inspeksi
adalah
pembudidayaan
pemeriksaan ikan
serta
terhadap
manajeman
suatu
unit
kesehatan
usaha
ikan
dan
lingkungannya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian kesehatan, asal ikan dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi. 39.
In-vitro adalah percobaan/pengujian dilakukan tidak dalam hidup organisme penyebab penyakit ikan tetapi pada lingkungannya terkontrol, misalnya dalam tabung reaksi atau cawan petri.
40.
In-vivo
adalah
percobaan/pengujian
dengan
menggunakan
keseluruhan organisme penyebab penyakit ikan atau sebagian dari sel
hidup
dimana
pengujian
untuk
mengamati
keseluruhan
percobaan pada subyek hidup. 41.
Isolasi adalah pemisahan organisme penyebab penyakit ikan dari organisme penyebab penyakit ikan lain dengan tujuan tidak saling mencemari,
atau
pemurnian
organisme
penyebab
penyakit
ikan/dikumpulkan secara spesifik jenis, atau pemindahan dari invivo ke in-vitro (dari inang ke kultur steril). 42.
Isolat Patogen adalah sekumpulan parasit, bakteri, cendawan, bakteri, virus yang telah dimurnikan dengan metoda tertentu sebagai acuan dalam identifikasi penyakit yang ada di laboratorium atau di lapangan.
43.
Isolasi Sel adalah proses pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya untuk diteliti lebih lanjut, dimana sel dapat diisolasi dari suspensi jaringan organ.
44.
International Standard Serial Number (ISSN) adalah karya tulis yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, bulletin, jurnal, tabloid, dan lain-lain.
45.
International Standard Book Number (ISBN) adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan.
46.
Kalibrasi adalah rangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan antara hasil pengukuran dengan standar yang ditetapkan dalam sistem internasional satuan.
47.
Kawasan Karantina adalah kawasan yang semula diketahui bebas dari HPIK, sekarang telah ditemukan adanya organisme penyebab penyakit ikan tertentu yang dahulunya tidak ada (HPI baru).
- 16 -
48.
Kawasan Budidaya Ikan adalah hamparan sebaran usaha budidaya ikan yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
49.
Ketertelusuran (traceability) adalah kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi suatu produk, atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
50.
Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh perorangan atau oleh kelompok, yang membahas sesuatu pokok bahasan dalam bidang pengendalian HPI dan lingkungannya, menggunakan metodologi, atau prosedur dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang telah ditetapkan oleh institusi.
51.
Karya Tulis/Karya Ilmiah yang Dipublikasikan adalah karya tulis/ilmiah yang diterbitkan melalui majalah ilmiah/jurnal atau dalam bentuk buku/makalah.
52.
Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian adalah tulisan hasil kajian/penelitian
atau
pengembangannya
yang
disusun
oleh
perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya. 53.
Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis
permasalahan,
kesimpulan,
dan
saran-saran
pemecahannya. 54.
Karya
Tulis/Karya
Ilmiah
Populer
adalah
tulisan
hasil
penelitian/pengembangan/pokok pikiran yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca, dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum. 55.
Klasifikasi adalah penataan sistemik satuan-satuan (misalnya media pembawa) ke dalam kelompok-kelompok.
56.
Keikutsertaan
dalam
Seminar/Lokakarya
adalah
kegiatan
mengikuti seminar/lokakarya tingkat kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional, atau menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah.
- 17 -
57.
Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus media pembawa baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
58.
Koleksi Spesimen adalah kegiatan pengumpulan, pengelompokkan, pemisahan, dan pencirian suatu jenis HPI/HPIK digunakan sebagai informasi sumber kekayaan plasma nutfah serta referensi ilmiah (komparasi taksonomi), perawatan/pemeliharaan jenis-jenis media pembawa, atau jenis-jenis HPI/HPIK (parasit, bakteri, cendawan, virus) yang ditemukan dengan metoda tertentu, atau kegiatan pengumpulan dan perawatan/pemeliharaan media pembawa dalam keadaan hidup maupun mati (koleksi hidup, koleksi basah, koleksi kering), maupun preparat awetan.
59.
Koleksi Hidup Virus adalah penyimpanan virus dalam kondisi hidup dimana virus hanya hidup dan tumbuh di dalam sel hidup, atau virus murni dapat disimpan pada suhu minus 80ºC.
60.
Kompetensi adalah kualifikasi tentang keahlian dan penguasaan semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas tertentu.
61.
Keanggotaan dalam Organisasi Profesi adalah kedudukan seorang PHPI dalam organisasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesional yang dibuktikan dengan kartu anggota atau surat keputusan.
62.
Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) adalah kedudukan seorang
PHPI dalam tim penilai yang bertugas menilai
prestasi kerja Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. 63.
Keikutsertaan
dalam
Seminar/Lokakarya
adalah
kegiatan
mengikuti seminar/lokakarya tingkat kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional, atau menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah. 64.
Kontaminan
adalah
organisme
penyebab
penyakit
ikan
kontaminasi/penyebab kontaminasi. 65.
Kontaminasi adalah keadaan yang secara potensial atau telah terjadi kontak dengan mikroorganisme, umumnya merujuk kepada adanya mikroorganisme yang dapat menimbulkan infeksi atau penyakit dimana kontaminasi terjadi karena proses sterilisasi yang kurang baik atau cara inokulasi yang tidak aseptik, selain itu lingkungannya yang kotor juga dapat menyebabkan kontaminasi.
- 18 -
66.
Konvensional
adalah
segala
bentuk
kegiatan
pemeriksaan, atau tindakan pengujian
pengamatan/
dengan menggunakan
metoda yang terdaftar berdasar konvensi (kesepakatan) yang telah disepakati. 67.
Kultur (pembiakan) adalah pertumbuhan organisme di dalam atau pada medium nutrisi: untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam atau pada medium tertentu.
68.
Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar, atau simbol yang memberikan keterangan tentang pestisida/bahan kimia/obat, dan melekat pada wadah atau pembungkusnya.
69.
Limbah Uji adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan pengujian yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung
dapat
mencemarkan
dan/atau
merusak
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan ikan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. 70.
Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
71.
Lokakarya
adalah
membahas
suatu
bentuk
karya/topik/tema
pertemuan
tertentu
untuk
ilmiah
untuk
membahas/
memecahkan masalah dalam bidang kelautan dan perikanan guna memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti, termasuk workshop. 72.
Makalah adalah suatu karya tulis hasil pemikiran, atau gagasan yang disusun secara sistematis yang membahas topik tertentu berupa tinjauan/ulasan ilmiah dalam bidang pengendalian HPI.
73.
Majalah Ilmiah adalah majalah yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dan memiliki legitimasi dari pihak yang berwenang.
74.
Manual Kerja adalah pedoman tata kerja secara tetap yang mencakup instruksi kerja, prosedur, dan program kerja.
75.
Menganalisis Hasil adalah kegiatan mengolah serta menyajikan dan menganalisis data sasaran/target dan aspek lain yang terkait dengan pengendalian HPI.
76.
Menyusun Teknis
Standar/Pedoman/Petunjuk
adalah
memformulasikan
kegiatan
menyusun,
Pelaksanaan/Petunjuk membahas,
standar/pedoman/petunjuk
dan
pelaksanaan/
- 19 -
petunjuk teknis yang berfungsi sebagai panduan dalam kegiatan program pengendalian HPI dan lingkungannya. 77.
Mikroskopis adalah ukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sehingga diperlukan mikroskop untuk bisa melihat organisme penyebab penyakit ikan dengan jelas.
78.
Pemantauan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang sistematis terhadap suatu populasi ikan, untuk mendeteksi adanya HPIK, dan memerlukan adanya pengujian terhadap sampel (contoh) yang berasal dari populasi tertentu.
79.
Morfologis adalah menelaah struktur dan bentuk parasit, bakteri, dan cendawan.
80.
Melakukan
Kalibrasi
Peralatan
adalah
serangkaian
kegiatan
penyesuaian unjuk kerja peralatan terhadap alat ukur atau sumber standar
yang
mampu
telusur
(traceable)
terhadap
standar
nasional/internasional. 81.
Melakukan Pengembangan Metoda adalah kegiatan identifikasi, metoda
evaluasi,
dan
seleksi
metoda
yang
terkait
dengan
pengendalian HPI dan lingkungannya untuk mendapatkan pilihan metoda/cara-cara yang benar, yang jika diterapkan di lingkup nasional menjadi suatu metoda yang baru. 82.
Melakukan
Bimbingan
petunjuk,
Teknis
dan/atau
adalah
memberikan
kegiatan
memberikan
informasi
tentang
metoda/teknologi pengendalian HPI dan lingkungannya kepada kelompok/masyarakat pengguna secara periodik, atau insidentil dengan
maksud
meningkatkan
untuk
apresiasi
metoda/cara-cara
yang
memperkenalkan, dan
benar
membudayakan,
menyebarluaskan dalam
pemanfaatan
pengendalian
HPI
dan
lingkungannya, baik dengan, atau tanpa adanya permintaan kelompok dimaksud. 83.
Melakukan Studi/Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina Ikan adalah
kegiatan
analisis
kelayakan
terhadap
suatu
rencana
penerapan, atau pemanfaatan teknologi, minimal dari aspek penerapan sistem jaminan/manajemen kesehatan ikan yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan/sasaran.
- 20 -
84.
Memberikan Pembinaan adalah kegiatan memberikan petunjuk tentang metoda/cara-cara yang benar dalam rangka program pengendalian HPI dan lingkungannya atas permintaan/kebutuhan pengguna, baik perorangan, ataupun sekelompok masyarakat.
85.
Membuat
Materi
Bimbingan
menyiapkan/menyusun
Teknis
bahan/alat
adalah
peraga/tulisan
kegiatan tentang
manfaat dan fungsi pengendalian HPI dan lingkungannya bagi masyarakat. 86.
Membuat Manual adalah kegiatan menyusun alat pengumpul data yang berbentuk format dan/atau daftar pertanyaan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
87.
Memperbaiki Peralatan adalah kegiatan yang bersifat kuratif, bertujuan untuk mengembalikan fungsi peralatan ke kondisi operasi semula dan memenuhi spesifikasi.
88.
Menyusun
Standar
adalah
memilih,
mengkaji,
kegiatan
mencari
mengembangkan,
(menyiapkan),
menentukan,
dan
menetapkan sebuah standar menjadi standar nasional dengan pedoman standar internasional dan sifatnya kondisional. 89.
Mengidentifikasi Hama dan Penyakit Ikan adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan data sasaran/target dan aspek lain yang
terkait
dengan
pemeriksaan/pengamatan
HPI
baik
di
lapangan maupun di laboratorium. 90.
Mengumpulkan Data adalah kegiatan menghimpun serta mencatat data dan informasi pengendalian mutu program pengendalian HPI dengan menggunakan instrumen yang sesuai baik secara manual maupun secara elektronik.
91.
Menganalisis
Data
adalah
kegiatan
mengolah
data
menjadi
informasi yang bermakna tentang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pengendalian HPI dan lingkungannya dengan menggunakan kaidah, metoda, dan prosedur ilmiah. 92.
Menyempurnakan Instrumen adalah suatu kegiatan menelaah kembali alat pengumpul data berdasarkan hasil uji coba sehingga memiliki kesahihan dan keterandalan yang tinggi
93.
Merawat Peralatan adalah kegiatan preventif, korektif, dan prediktif untuk melindungi dan mempertahankan sistem/peralatan yang digunakan dalam kegiatan pengujiaan HPI dan lingkungannya yang masih laik pakai agar selalu dalam kondisi operasi yang optimum.
- 21 -
94.
Metoda Pengamatan/Pemeriksaan/Pengujian adalah cara yang digunakan
untuk
mencapai
tujuan
yang
hasilnya
dapat
digunakan
untuk
diinterpretasikan. 95.
Metoda
Pembimbingan
mencapai
tujuan
adalah untuk
cara
yang
mempermudah
pelaksanaan
pembimbingan agar tujuan dapat dicapai lebih efektif. 96.
Media Uji (medium uji) adalah bahan dalam bentuk padat/solid, atau cair yang digunakan untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan
pengamatan/pemeriksaan/pengujian
HPI
dan
lingkungannya. 97.
Media Pembawa adalah ikan, produk ikan, bahan asal ikan, hasil bahan asal ikan, dan/atau benda lain yang berpotensi sebagai media pembawa HPIK, baik sebagai inang perantara, inang definitif, atau carrier.
98.
Memberikan Saran/Masukan Penyempurnaan Rencana Tahunan adalah kegiatan menyampaikan gagasan atau pemikiran dalam kegiatan
presentasi
untuk
penyempurnaan
rencana
tahunan
pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pengendalian HPI dan lingkungannya. 99.
Memberikan
Bimbingan
adalah
kegiatan
mengarahkan
dan
memberi petunjuk kepada PHPI dan/atau para pelaku usaha/ masyarakat tentang penyelenggaraan program pengendalian HPI dan lingkungannya agar lebih efektif dan efisien. 100. Membuat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah kegiatan menyusun pedoman atau petunjuk yang dapat digunakan bagi para PHPI dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pengendalian HPI dan lingkungannya. 101. Menerjemahkan/Menyadur Buku atau Karya Ilmiah adalah tulisan hasil terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang membahas topik di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungannya. 102. Mengajar/Melatih
dalam
Bidang
Pengendalian
HPI
dan
Lingkungannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh PHPI sebagai narasumber/fasilitator/instruktur
dalam
pengendalian HPI dan lingkungannya.
program
pelatihan
- 22 -
103. Mengkaji Peraturan/Kebijakan Pengendalian HPI adalah kegiatan menelaah ketentuan hukum yang telah ditetapkan di bidang pengendalian HPI dan lingkungannya sebagai persiapan dalam pelaksanaan tugas pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pengendalian HPI dan lingkungannya. 104. Menyusun Rencana Tahunan adalah kegiatan menyusun konsep rencana kerja pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pengendalian HPI untuk kurun waktu satu tahun. 105. Mikroorganisme adalah agen penyebab penyakit, termasuk di dalamnya parasit, bakteri, cendawan, dan virus. 106. Morfologis adalah Ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme penyebab
penyakit
ikan
maupun
mikroorganisme
penyebab
penyakit ikan mencakup bagian-bagiannya. 107. Norma Waktu adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu output dari pelaksanaan butir kegiatan. 108. Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologic, farmasetik, premix, probiotik, dan obat alami. 109. Organisasi Profesi adalah sebuah organisasi dari/dan/oleh para profesional/ahli yang memiliki ciri tersendiri, baik dalam bidang ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
pengendalian
HPI
dan
lingkungannya maupun bidang teknis-dukung lainnya, baik yang bertingkat internasional dan nasional maupun yang bertingkat provinsi, atau kabupaten/kota. Organisasi tersebut bertujuan mengembangkan
profesionalisme
guna
kemajuan
ilmu
pengetahuan dan teknologi, anggota, dan masyarakat. Bentuk organisasinya
bisa
bermacam-macam:
asosiasi,
himpunan,
persatuan dan lainnya. 110. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. 111. Partisipasi Aktif dalam Bidang Penerbitan adalah keikutsertaan sebagai
tim
redaksi/penyunting/pengurus
penerbitan
buku/
majalah di bidang pengendalian HPI. 112. Pejabat Pengusul adalah pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit PHPI.
- 23 -
113. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit PHPI. 114. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala unit kerja/Kepala dinas yang bertanggung jawab tingkat
unit
langsung
perikanan atau pejabat yang ditunjuk di
kerja/provinsi/kabupaten/kota
dan
melegalisasi
yang
yang
berhubungan
menangani
dengan
hasil
perkerjaan atau kinerja PHPI. 115. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau dari satu area ke area lain di dalam wilayah NKRI. 116. Pembimbingan adalah proses interaksi antara peserta dengan pembimbing
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
tertentu untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta dalam mengembangkan kemampuannya agar memiliki sikap sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. 117. Pembudidayaan membesarkan,
Ikan
adalah
dan/atau
kegiatan
membiakkan
untuk
ikan,
memelihara,
serta
memanen
hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggunakan
menyimpan,
kapal
mendinginkan,
untuk
memuat,
menangani,
mengangkut,
mengolah,
dan/atau
mengawetkannya. 118. Pemeriksaan
Klinis
dan/atau
Visual
adalah
pemeriksaan
ada/tidaknya infeksi HPIK pada media pembawa hidup yang didasarkan
pada
pengamatan
gejala/perubahan
abnormalitas
secara visual. 119. PHPI Teladan adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada PHPI oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas prestasi kerja di bidang pengendalian HPI dan lingkungannya yang diperoleh melalui proses seleksi (penilaian) dari setiap tingkatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh lembaga/pemerintah. 120. Penilaian Kesesuaian untuk
menilai
adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan
kesesuaian
suatu
produk,
proses,
sistem
manajemen, dan/atau kompetensi personil terhadap SNI atau standar lainnya yang telah disepakati. 121. PHPI Jenjang Keterampilan adalah Pejabat Fungsional
PHPI
Jenjang Keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
- 24 -
122. PHPI Jenjang Keahlian adalah Pejabat Fungsional PHPI Keahlian Jenjang yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. 123. PHPI Pemula adalah PHPI Pelaksana Pemula sebagaimana diatur oleh
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
Jabatan Fungsional PHPI. 124. PHPI Terampil adalah PHPI Pelaksana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional PHPI. 125. PHPI Mahir adalah PHPI Pelaksana Lanjutan sebagaimana diatur oleh
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
Jabatan Fungsional PHPI. 126. PHPI
Penyelia
adalah
sebagaimana
diatur
oleh
peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional PHPI. 127. PHPI Ahli Pertama adalah PHPI Pertama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional PHPI. 128. PHPI Ahli Muda adalah PHPI Muda sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional PHPI.
129. PHPI Ahli Madya adalah
PHPI Madya sebagaimana diatur oleh
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional PHPI. 130. PHPI Ahli Utama adalah PHPI Pelaksana Utama sebagaimana diatur oleh
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
tentang
Jabatan Fungsional PHPI. 131. Pengembangan metoda adalah upaya penemuan sesuatu yang baru (adaptif dan inovatif) di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungannya yang dikembangkan menurut kaidahkaidah dan metoda ilmiah tertentu sehingga melahirkan formulasi yang dikehendaki. 132. Penilaian Angka Kredit PHPI adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh tim penilai terhadap sasaran kerja PHPI melalui evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen/bukti fisik
- 25 -
prestasi kerja yang dilakukan oleh tim penilai yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit yang dicapai PHPI. 133. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Diklat Fungsional) adalah upaya peningkatan dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keahlian/keterampilan yang sesuai dengan profesi dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pengendalian HPI dan lingkungannya. 134. Pendidikan
dan
Pelatihan
Dasar/Pembentukan)
adalah
Dasar/Pembentukan pendidikan
dan
(Diklat
pelatihan
yang
diwajibkan bagi PNS yang akan memangku jabatan fungsional PHPI. 135. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan (Diklat Penjenjangan) adalah pendidikan dan pelatihan yang diwajibkan bagi pejabat fungsional PHPI yang akan naik jabatan. 136. Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat Teknis) adalah pendidikan dan
pelatihan
yang
diselenggarakan
untuk
meningkatkan
keahlian/keterampilan tertentu yang lebih spesifik pada bidang pengendalian HPI dan lingkungannya. 137. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah pengakuan formal secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap angka kredit PHPI setelah dilakukan penilaian. 138. Pengembangan Profesi adalah upaya pengembangan diri untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas
melalui pengamalan
ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian/keterampilan peningkatan mutu profesionalisme PHPI agar menghasilkan karya terbaik yang bermanfaat bagi pembangunan perikanan. 139. Penunjang Tugas Pengendalian HPI adalah kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 140. Prestasi Kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang PHPI dalam melaksanakan tugasnya. 141. Pengelolaan
Standar
adalah
kegiatan
pelaksanaan
prosedur
pengelolaan standar/bahan dalam rangka pengujian HPI sebaiknya dilakukan secara periodik yang rentang periodenya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 142. Pengkajian
Metoda
adalah
kegiatan
pengkajian
masalah
metoda/teknologi pengendalian HPI dan lingkungannya dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah, penyusunan rencana
- 26 -
kegiatan, serta melaksanakan tindak lanjut pemecahan masalah dan
memiliki
karakteristik
sebagai
belum
pernah
ditemukan/digunakan sebelumnya. 143. Penghargaan/Tanda Jasa Karya Satya adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada PHPI atas pengabdiannya secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. 144. Penilaian Angka Kredit PHPI adalah proses evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen/bukti fisik prestasi kerja penilik yang dilakukan oleh tim penilai yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit yang dicapai PHPI. 145. Penulis Utama (Ketua) adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut yang dalam kelaziman di Indonesia namanya tercantum pada nomor urut pertama. 146. Penulis Pembantu (Anggota) adalah seseorang atau tim yang memberikan bantuan kepada penulis utama karya tulis/ilmiah dalam hal mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta menyempurnakan konsep, dalam kelaziman di Indonesia namanya dicantumkan pada nomor urut kedua, ketiga, dan keempat. 147. Peralatan Lapangan adalah peralatan, bahan (termasuk limbah), sarana dan sistem bantu yang berkaitan dengan kegiatan pengujian HPI di lapangan, termasuk piranti lunak seperti model komputasi, dokumen manual/instruksi kerja. 148. Peralatan
Laboratorium
adalah
peralatan,
bahan
(termasuk
limbah), sarana dan sistem bantu yang berkaitan dengan kegiatan pengujian HPI dan lingkungannya di laboratorium, termasuk piranti lunak seperti model komputasi, dokumen manual/instruksi kerja. 149. Perencanaan program,
Program
Term
berhubungan
of
meliputi Reference
dengan
kegiatan (TOR),
kegiatan
perumusan dan
strategi,
kebijakan
pengendalian
PHPI
yang dan
lingkungannya. 150. Peredaran Obat Ikan adalah kegiatan dalam rangka penyaluran dan penyerahan obat ikan baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan plagiasi adalah tulisan dari hasil pemikiran orang
- 27 -
lain,
baik
sebagian,
atau
seluruhnya
tanpa
menyebutkan
sumbernya. 151. Perencanaan Kinerja adalah tahapan proses menentukan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dimana
PHPI dan atasan langsungnya
bersama-sama menyiapkan dan menyepakati pekerjaan yang akan dilakukan untuk periode satu tahun ke depan; menentukan sasaran kinerjanya dan target yang harus diukur melalui indikator kinerjanya
serta
mengidentifikasi
dan
merencanakan
cara
mengatasi kendala yang mungkin timbul. 152. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 153. Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) kegiatan
sejak
pengumpulan
dan
adalah rangkaian
pengolahan
data
untuk
menyusun Rancangan SNI (RSNI) sampai tercapainya konsensus dari semua pemangku kepentingan yang menghasilkan Rancangan Akhir SNI (RASNI). 154. Prasarana Budidaya Ikan adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha budidaya ikan. 155. Prognosis adalah peramalan dari kemungkinan awal terjadinya suatu
penyakit
dan
akhir
suatu
penyakit.
Prognosis
berisi
perkiraan arah identifikasi terjadinya gangguan, atau penyakit, sehingga dapat dimungkinkan untuk menentukan perlakuan baik dengan atau tanpa pengobatan. 156. Program
adalah
rumusan
terkonsolidasi
berkenaan
dengan
substansi dan penjadwalan kegiatan (waktu, dana, dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan), cara pengukuran dan/atau evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengendalian HPI dan lingkungannya. 157. RSNI adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis
setelah
tercapai
konsensus
dari
semua
pihak
yang
berkepentingan. 158. RASNI adalah RSNI yang siap untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia. 159. Reagensia adalah suatu zat, atau senyawa, atau larutan dalam konsentrasi tertentu yang digunakan untuk mengetahui penjelasan dari suatu analisis.
- 28 -
160. Regulasi
Teknis
adalah
ketentuan
yang
ditetapkan
oleh
pemerintah yang berisi persyaratan teknis dan bersifat mengikat atau wajib yang secara langsung ataupun tidak langsung mengacu pada standar atau spesifikasi teknis. 161. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan analisis hasil kaji terhadap kegiatan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan di lapangan dan di laboratorium yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan. 162. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran
dan
program
yang
telah
ditetapkan
oleh
instansi
pemerintah. 163. Rencana
Kerja
adalah
jadwal
kegiatan
yang
disusun
oleh
pengendali hama dan penyakit ikan, yang mencantumkan hal-hal yang harus disiapkan untuk pelaksanaan tugas baik pengawasan, pelayanan dan kegiatan pengendalian HPI. 164. Residu adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya yang terdapat pada ikan dan produk perikanan sebagai akibat dari pemakaian atau terkontaminasi obat ikan, hormon, pestisida dan cemaran logam berat pada ikan dan/atau produk perikanan baik sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. 165. Resistensi adalah menurunnya kepekaan hama, penyebab penyakit dan/atau agen patologik terhadap pestisida/bahan kimia/obat tertentu (kebal). 166. Resurjensi
adalah
peningkatan
populasi
organisme
sasaran/organisme penyebab penyakit ikan yang menjadi obyek perlakuan setelah perlakuan dengan pestisida/bahan kimia/obat. 167. Saduran adalah karya tulis/karya ilmiah secara bebas dengan meringkas, menyederhanakan, atau mengembangkan tulisan orang lain (termasuk hasil terjemahan), dengan gaya tulis sendiri, tanpa mengubah dan menghilangkan pokok pikiran (gagasan) tulisan asalnya. 168. Salinan Sah (legalisasi) adalah turunan (fotokopi) dari bukti fisik asli yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan disahkan oleh pejabat berwenang.
- 29 -
169. Sarana Budidaya Ikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha budidaya ikan. 170. Sasaran Kerja adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PHPI. 171. Sasaran Kinerja adalah sasaran yang akan dicapai oleh
PHPI
dalam satu tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran kinerja pegawai ini diturunkan dari dan harus selaras dengan sasaran unit kerja di atasnya. 172. Serologi adalah ilmu yang mempelajari reaksi antigen dan antibodi secara in-vitro untuk dapat menegakkan diagnosis suatu penyakit infeksi. 173. Seminar adalah sebuah forum di mana satu, atau beberapa pembicara depan
memaparkan
beberapa
saran/tanggapan
peserta terharap
makalah/gagasan/prasaran/orasi yang
mendengarkan,
materi
yang
di
memberikan
disampaikan
oleh
pembicara untuk membahas/memecahkan permasalah tertentu dibidang pembangunan perikanan guna memperoleh kesimpulan. 174. Sekretariat Tim Penilai adalah sekretariat yang dibentuk untuk membantu tim penilai pusat, tim penilai unit kerja, tim penilai provinsi, dan tim penilai kabupaten/kota sesuai tingkatanya dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan kegiatan penilaian angka kredit. 175. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi personel telah memenuhi SNI tertentu atau persyaratan lain yang dibakukan. 176. Sistem Informasi Manajemen Terpadu Karantina Ikan on line (sister karoline) adalah sistem teknologi informasi dan komunilkasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi
guna
mendukung
operasional,
manajemen
dan
pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi kekarantinaan ikan. 177. Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah suatu
dokumen
yang
memuat
urutan
kerja
suatu
peralatan/proses/kegiatan terkait dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu diterapkan di lingkup nasional/internasional.
- 30 -
178. Sterilisasi
adalah
mikroorganisme
proses
(parasit,
yang
bakteri,
menghilangkan
cendawan,
virus)
semua termasuk
endospora bakteri pada peralatan, bahan dengan uap air panas tekanan tinggi (otoklaf), panas kering (oven), sterilan kimia, atau radiasi. 179. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau yang sejenis
adalah surat keterangan yang diperoleh penilik setelah
mengikuti pendidikan dan pelatihan. 180. Surveilans adalah penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pertanyaan kesesuaian. 181. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) adalah sertifikat yang menyatakan ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan bebas dari HPIK. 182. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk
dapat
melakukan
pekerjaan
yang
menyangkut
aspek
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 183. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 184. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi
pada
bidang
keahlian
pengendalian
mutu
dan
keamanan hasil perikanan yang diberikan oleh satuan pendidikan dan
pelatihan
yang
telah
terakreditasi
oleh
lembaga
yang
berwenang. 185. Sistem
Manajemen
pengambilan
Mutu
keputusan,
adalah
serta
suatu
perbaikan
pola
pengaturan,
berkelanjutan
yang
berkaitan dengan suatu mutu tertentu, ditinjau dari suatu konteks kepentingan tertentu. 186. Suksesi
adalah
perkembangan
ekosistem
yang
menuju
keseimbangan. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas ekosistem, berupa terganggunya komunitas asal hingga mengakibatkan berubahnya dan/atau hilangnya komunitas asal hingga terbentuk habitat baru.
- 31 -
187. Target Kinerja adalah ukuran target dari suatu aktivitas yang dinyatakan sebagai suatu ukuran yang konkrit dengan mana pencapaian yang aktual dapat dibandingkan. 188. Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada pejabat fungsional yang bersangkutan karena pengabdian atau prestasinya oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing, dan organisasi nasional/internasional dianggap mempunyai reputasi cukup baik di kalangan masyarakat ilmiah. 189. Tempat Pemasukan/Pengeluaran adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagi tempat masuk dan keluar wilayah NKRI. 190. Teknologi Perlakuan adalah metoda atau ilmu pengetahuan terapan serta
keseluruhan
sarana
untuk
melakukan
tindakan
membebaskan atau mensucihamakan media pembawa dari HPI/ HPIK. 191. Terjemahan adalah pengalihbahasaan suatu tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. 192. Terms of Reference (TOR) adalah sebuah dokumen tertulis yang memuat jadwal, kegiatan, dana, sumber daya manusia (SDM), serta sumber daya lainnya dan disusun untuk dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. 193. Tim Penilai Angka Kredit
PHPI (TPAK-PHPI) adalah tim penilai
prestasi kerja yang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab dalam penilaian kinerja PHPI sesuai dengan tingkatannya. 194. Tim Teknis adalah sejumlah ahli yang bertugas untuk menelaah dan menilai bukti fisik dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk penilaian angka kredit, apabila Tim Penilai Angka Kredit tidak memiliki keahlian dalam melakukan penilaian. 195. Tindakan Karantina Ikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPIK dari dalam wilayah NKRI. 196. Tingkat Kesulitan I (satu) adalah kegiatan mengidentifikasi faktorfaktor yang membutuhkan keahlian dengan kemampuan analisis dan penelaahan ilmiah, dengan faktor kunci yang teridentifikasi paling kurang 3 (tiga) faktor.
- 32 -
197. Tingkat Kesulitan II (dua) adalah kegiatan mengidentifikasi faktorfaktor yang membutuhkan keahlian dengan kemampuan analisis dan penelaahan ilmiah, serta dengan menggunakan peralatan. Faktor yang teridentifikasi paling kurang 4 (empat) faktor kunci. 198. Tingkat Kesulitan III adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang membutuhkan keahlian dengan kemampuan analisis, penelaahan ilmiah serta dengan menggunakan peralatan tingkat sulit. Faktor yang teridentifikasi paling kurang 6 (enam) faktor kunci. 199. Tindakan Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah, atau menghilangkan, atau mengurangi bahaya HPIK hingga tingkat yang dapat diterima. 200. Tinjauan atau Ulasan Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiric dan obyektif di bidang pengendalian HPI dan lingkungannya. 201. Tolak Ukur Kegiatan adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi pelaksanaan dan penilaian kegiatan, atau prestasi kerja PHPI sebagai dasar untuk penetapan angka kredit. 202. Tugas adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan PHPI dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 203. Uji Banding adalah membandingkan dalam kegiatan pengujian laboratorium. 204. Uji Coba Metoda adalah kegiatan untuk menguji kesahihan dan keterandalan data dan metoda dalam rangka pengendalian mutu program pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungannya. 205. Uji
Kompetensi
adalah
cara
untuk
mengukur
kemampuan
pengendali hama dan penyakit ikan. 206. Uji Profisiensi adalah evaluasi kinerja laboratorium terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya melalui uji banding antarlaboratorium sejenis. Memberikan perangkat jaminan mutu bagi laboratorium secara individu, yang memungkinkan untuk membandingkan
kinerja
dengan
laboratorium
sejenis,
untuk
melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan serta untuk memfasilitasi improvement. 207. Verifikasi adalah aplikasi metoda, prosedur, pengujian, assessment dan evaluasi lainnya untuk memastikan sistem jaminan mutu dan program pengendalian HPI dan lingkungannya telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
- 33 -
208. Validasi adalah konfirmasi melalui pengujian yang memenuhi persyaratan yang sesuai yang ditentukan/ sesuai tujuan tertentu dengan cara metoda dan melengkapi bukti-bukti yang obyektif. 209. Virus adalah agen submikroskopis yang sangat infektif (baik jasad renik yang sangat kecil maupun molekul yang kompleks) yang berisi DNA atau RNA yang memerlukan sel-sel hidup untuk berkembangbiak san menyebabkan penyakit. 210. Wabah/Outbreak adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit ikan
akibat
serangan
mikroorganisme
patogen
dalam
suatu
populasi ikan dan daerah tertentu dan dapat menyebar luas dengan sangat cepat yang mengakibatkan terjadinya kematian ikan yang meningkat melebihi daripada keadaan yang lazim atau luar biasa.
- 34 -
BAB II KODE ETIK PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN Pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengendalian HPI merupakan tugas yang dilaksanakan oleh PNS Jabatan Fungsional
PHPI yang berada di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan dan di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di lingkungan provinsi, kabupaten/kota. PHPI merupakan jabatan yang terhormat dan penting dalam mendukung pembangunan perikanan di Indonesia. Guna meningkatkan profesionalisme dan menjaga arah pembangunan perikanan di bidang pengendalian HPI tetap pada koridor menjaga kelestarian sumber daya hayati ikan untuk kesejahteraan masyarakat, maka para
PHPI
wajib memegang teguh kode etik profesi PHPI sebagai berikut: 1. PHPI wajib mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pengendalian HPI dan lingkungannya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hayati ikan dan lingkungan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat; 2. PHPI wajib meningkatkan keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing; 3. PHPI
wajib
meningkatkan
profesionalisme
dan
menjunjung
tinggi
kebenaran, kejujuran, dan integritas pribadi baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat; 4. PHPI wajib bekerja secara terencana, sistematik, dan taat mengikuti kaidah ilmiah; 5. PHPI
wajib bekerja secara maksimal untuk menghasilkan karya terbaik
yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 6. PHPI wajib menghormati hak atas kekayaan intelektual orang lain, sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela seperti mengambil gagasan orang/pihak lain tanpa izin atau plagiasi; 7. PHPI wajib bersikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh orang lain terhadap hasil yang dicapai; 8. PHPI wajib menjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi lain sehingga terjalin budaya kerja sama ilmiah; 9. PHPI wajib berusaha untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaiknya kepada masyarakat dan generasi penerus guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia; dan
- 35 -
10. PHPI harus berjiwa pionir, berorientasi pada peningkatan nilai tambah, serta selalu memikirkan kesinambungan pembangunan perikanan.
- 36 -
BAB III JENJANG JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN A. Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan Fungsional PHPI dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: 1. Jenjang Keterampilan: a. PHPI Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. PHPI Terampil: 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. PHPI Mahir: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. d. PHPI Penyelia: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 2. Jenjang Keahlian: a. PHPI Ahli Pertama: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. PHPI Ahli Muda; 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d c. PHPI Ahli Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. PHPI Ahli Utama: 1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e. 3. Tugas PHPI Tugas PHPI baik pada tingkat Keterampilan maupun pada tingkat Keahlian adalah melaksanakan pengendalian HPI serta lingkungannya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, analisis dan
- 37 -
evaluasi, pembimbingan, pengembangan, serta pelaksanaan kegiatan lain dan pelaporan. Tugas tersebut diperkaya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, melakukan kegiatan pengembangan profesi, dan melakukan kegiatan penunjang tugas pengendalian HPI. Tugas tersebut amat penting
dilakukan
oleh
PHPI
dan
tugas
tersebut
merupakan
karakteristik PHPI. B. Unsur-Unsur Kegiatan 1. Unsur Utama: a. Pendidikan, meliputi: 1)
mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar pendidikan;
2)
mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian HPI serta memperoleh Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
3)
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
pra
jabatan
dan
memperoleh STTPP. b. Pengendalian HPI, meliputi: 1)
melakukan persiapan;
2)
melaksanakan pengendalian HPI;
3)
melakukan pemantauan;
4)
melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI;
5)
membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina;
6)
melakukan
analisis
dan
evaluasi
metoda
pengendalian
HPI/HPIK; 7)
membuat koleksi, visualisasi, dan informasi;
8)
mengembangkan
sarana
dan
prasarana
pengendalian
HPI/HPIK; 9)
mengembangkan sistem mutu laboratorium; dan
10) melakukan kegiatan lain. c. Pengembangan profesi PHPI, meliputi: 1) membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang HPI; 2) menyusun standar/pedoman pengendalian HPI; 3) uji kompetensi; dan
pengendalian
- 38 -
4) menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian HPI. 2. Unsur Penunjang Penunjang tugas Pengendalian HPI, meliputi: a. mengajar/melatih di bidang pengendalian HPI; b. mengikuti bimbingan di bidang pengendalian HPI; c. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengendalian HPI; d. keanggotaan dalam organisasi profesi pengendalian HPI; e. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional PHPI; f. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan g. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. 3. Angka Kredit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
22
Tahun
2010
tentang
Jabatan
Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PHPI. Dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan, angka kredit digunakan sebagai bahan pertimbangan yang akan digunakan untuk: a. menentukan jenjang jabatan PNS yang diangkat pertama kali dalam PHPI; b. dasar
kenaikan
jabatan/pangkat
atau
mempertahankan
(maintenance) jabatan bagi PHPI Terampil maupun PHPI Ahli; c. peralihan jabatan dari PHPI jenjang terampil ke PHPI tingkat ahli setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah paling rendah S1/DIV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan PHPI dan telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
PHPI
Tingkat Ahli; dan d. pengangkatan kembali bagi pembebasan sementara.
PHPI yang telah selesai menjalani
- 39 -
Jumlah angka kredit yang harus dicapai oleh PHPI Terampil atau PHPI Ahli untuk dapat naik pangkat/jabatan satu tingkat lebih tinggi adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama, dan paling banyak 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang. Angka kredit yang diperlukan untuk melakukan maintenance pada jabatan PHPI Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan
PHPI Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
seluruhnya harus berasal dari unsur utama. Setiap
PHPI harus memahami benar rincian butir kegiatan dan
angka kredit yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010, agar setiap prestasi kerja yang dicapai atas pelaksanaan tugas dapat memperoleh nilai/angka kredit. 4. Masa Penilaian Angka Kredit a. masa penilaian angka kredit merupakan batas kurun waktu yang digunakan untuk mengumpulkan angka kredit yang diusulkan untuk penetapan angka kredit; b. masa penilaian angka kredit selama menjadi Calon PNS dapat dihitung untuk digunakan dalam pengangkatan sebagai
PHPI
setelah menjadi PNS; c. PNS pindahan dari unit di luar tugas pengendalian HPI atau perpindahan jabatan, baru dapat diangkat ke dalam PHPI apabila yang bersangkutan telah memiliki pengalaman paling kurang selama 2 (dua) tahun bekerja di bidang pengendalian HPI, serta memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan. Masa penilaian angka kredit dihitung sejak yang bersangkutan diberi tugas di bidang pengendalian HPI dibuktikan dengan surat pernyataan mulai penugasan; dan d. batas masa penilaian angka kredit yang diusulkan untuk kenaikan jabatan/pangkat didasarkan pada masa penilaian angka kredit PAK terakhir (tidak terputus).
- 40 -
5. Koefisien Beban Kerja Jabatan Untuk mengetahui beban kerja yang telah dilaksanakan oleh
PHPI
terlebih dahulu harus diketahui nilai koefisien beban kerja jabatan, yaitu:
jumlah kumulatif minimal dibagi lama jam kerja dalam 4
(empat) tahun.
Koefisien beban kerja =
Jumlah kumulatif minimal Lama kerja dalam 4 tahun
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 24 Tahun 1973 tentang Jam Kerja Nasional dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja, jam kerja pegawai selama 4 (empat) tahun dihitung atas dasar: 1. Jam kerja per minggu
= 37.5
jam
2. Jam kerja efektif (70%)
= 26
jam
3. Hari kerja per minggu
= 6
hari
4. Jam kerja efektif per hari
= 4.5
jam
5. Jumlah hari per tahun
= 365
hari
6. Jumlah hari efektif
= 288
hari
7. Jadi jumlah jam kerja efektif = 288 x 4,5 per tahun 8. Jumlah
= 1,250 jam
kerja
efektif = 4 x 1250
selama 4 (empat) tahun Jumlah
angka
kredit
minimal
jam
= 5,000 untuk
jabatan
jam PHPI
dihitung
berdasarkan jumlah angka kredit yang harus dicapai pada tiap jenjang jabatan dan pangkat/golongan, seperti disajikan pada Tabel 1, sebagai berikut:
- 41 -
Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Minimal Setiap Jenjang Jabatan PHPI
NO.
JABATAN
ANGKA
AK
KREDIT
KENAIKAN
(AK)
JABATAN
SETARA DENGAN PANGKAT
GOL. RUANG
A
Keterampilan
1
Pemula
25
15
Pengatur Muda
II/a
2
Terampil
40
20
Pengatur Muda Tk.I
II/b
60
20
Pengatur
II/c
80
20
Pengatur Tk. I
II/d
100
50
Penata Muda
III/a
150
50
Penata Muda Tk. I
III/b
200
100
Penata
III/c
Penata Tk. I
III/d
3 4
Mahir Penyelia
300 B
Keahlian
1
Ahli
100
50
Penata Muda
III/a
Pertama
150
50
Penata Muda Tk. I
III/b
Ahli Muda
200
100
Penata,
III/c
300
100
Penata Tk. I,
III/d
400
150
Pembina
IV/a
550
150
Pembina Tk. I
IV/b
700
150
Pembina
Utama
IV/c
Utama
IV/d
2 3
Ahli Madya
Muda 4
Ahli Utama
850
200
Pembina Madya
1050
Pembina Utama
IV/e
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat, adalah sebagai berikut: PHPI Keterampilan: 1. PHPI Pemula
= 15.000
2. PHPI Terampil
= 20.000
3. PHPI Mahir
= 50.000
4. PHPI Penyelia
= 100.000
- 42 -
Dengan demikian, berdasarkan jumlah angka kredit minimal dan lama kerja dalam 4 (empat) tahun sebagaimana diuraikan di atas, koefisien beban kerja PHPI untuk tiap jenjang jabatan PHPI adalah sebagai berikut: 1. Koefisien beban kerja PHPI Pemula 15.000 : 5,000 = 0,003. Artinya jika
PHPI Pemula bekerja selama 1 (satu) jam, maka ia
akan mendapatkan angka kredit 0,003. Sebaliknya, jika seorang PHPI Pemula mendapatkan angka kredit 0,003 ia dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu, dalam 1 (satu) tahun seorang PHPI dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit 0.003 x 1,250 = 3.750. Sebaliknya, jika seorang PHPI Pemula mendapatkan angka kredit 3.750 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam. Dalam 4 (empat) tahun seorang PHPI Pemula dengan bekerja 5,000 jam efektif memperoleh angka kredit 4 x 3.750 = 15.000. 2. Koefisien beban kerja PHPI Terampil 20 : 5000 = 0,004 Artinya jika
PHPI Terampil bekerja selama 1 (satu) jam maka ia
akan mendapatkan angka kredit 0,004. Sebaliknya, jika seorang PHPI Terampil mendapatkan angka kredit 0,004 ia dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu dalam 1 (satu) tahun seorang PHPI Terampil dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit 0.004x1,250 = 5.000. Sebaliknya, jika seorang PHPI Terampil mendapatkan angka kredit 5.000 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam. Dalam 4 (empat) tahun seorang
PHPI Terampil dengan bekerja
5,000 jam efektif akan memperoleh angka kredit 4 x 5.000 = 20.000. 3. Koefisien beban kerja PHPI Mahir 50 : 5000 = 0,010 Artinya jika PHPI Mahir bekerja selama 1 (satu) jam maka ia akan mendapatkan angka kredit 0,010. Sebaliknya, jika seorang
PHPI
Mahir mendapatkan angka kredit 0,010 ia dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu, dalam 1 (satu) tahun seorang PHPI Mahir dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit 0.010 x 1,250 = 12.500. Sebaliknya, jika seorang PHPI Mahir mendapatkan angka kredit 12.500 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam.
- 43 -
Dalam 4 (empat) tahun seorang PHPI Mahir dengan bekerja 5,000 jam efektif akan memperoleh angka kredit 4 x 12.500 = 50.000. 4. Koefisien beban kerja PHPI Penyelia 100 : 5000 = 0,020 Artinya jika PHPI Penyelia bekerja selama 1 (satu) jam maka ia akan mendapatkan angka kredit 0,020. Sebaliknya, jika seorang PHPI Penyelia
mendapatkan angka kredit 0,020 ia dianggap
bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu,
PHPI Penyelia
dengan bekerja 1,250 jam efektif
memperoleh angka kredit 0.020 x 1,250 = 25.000. Sebaliknya, jika seorang
PHPI Penyelia mendapatkan angka kredit 25.000 ia
dianggap bekerja selama 1.250 jam. Dalam 4 (empat) tahun seorang
PHPI Penyelia
dengan bekerja
5,000 jam efektif akan memperoleh angka kredit 4 x 25.000 = 100.000. PHPI Keahlian 1. PHPI Ahli Pertama
= 50.000
2. PHPI Ahli Muda
= 100.000
3. PHPI Ahli Madya
= 150.000
4. PHPI Ahli Utama
= 200.000
Dengan demikian, berdasarkan jumlah angka kredit minimal dan lama kerja dalam 4 (empat) tahun sebagaimana diuraikan di atas, koefisien beban kerja PHPI untuk tiap jenjang jabatan PHPI adalah sebagai berikut: 1. Koefisien beban kerja PHPI Ahli Pertama 50.000 : 5000 = 0,010 Artinya jika
PHPI Ahli Pertama bekerja selama 1 (satu) jam
maka ia akan mendapatkan angka kredit 0,010. Sebaliknya, jika seorang
PHPI Ahli Pertama mendapatkan
angka kredit 0,010 ia dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu, dalam 1 (satu) tahun seorang
PHPI Ahli
Pertama dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit 0.010 x 1,250 = 12.500. Sebaliknya, jika PHPI Ahli Pertama mendapatkan angka kredit 12.500 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam.
- 44 -
Dalam 4 (empat) tahun seorang
PHPI Ahli Pertama dengan
bekerja 5,000 jam efektif memperoleh angka kredit 4 x 12.500 = 50.000. 2. Koefisien beban kerja PHPI Ahli Muda 100.000 : 5000 = 0,020 Artinya jika PHPI Ahli Muda bekerja selama 1 (satu) jam maka ia akan mendapatkan angka kredit 0,020. Sebaliknya, jika seorang
PHPI Ahli Muda mendapatkan angka kredit 0,020 ia
dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu, dalam 1 (satu) tahun seorang PHPI Ahli Muda dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit 0.020 x 1,250 = 25.000. Sebaliknya, jika seorang
PHPI Ahli
Muda mendapatkan angka kredit 25.000 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam. Dalam 4 (empat) tahun seorang PHPI Ahli Muda dengan bekerja 5,000 jam efektif memperoleh angka kredit 4 x 25.000 = 100.000. 3. Koefisien beban kerja PHPI Ahli Madya 150.000 : 5000 = 0,030 Artinya jika PHPI Ahli Madya bekerja selama 1 (satu) jam maka ia akan mendapatkan angka kredit 0,030. Sebaliknya, jika seorang PHPI Ahli Madya mendapatkan angka kredit 0,030 ia dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu, dalam 1 (satu) tahun PHPI Ahli Madya dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit
0.030 x
1,250 = 37.500. Sebaliknya, jika seorang PHPI Ahli Madya mendapatkan angka kredit 37.500 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam. Dalam 4 (empat) tahun seorang PHPI Ahli Madya dengan bekerja 5,000 jam efektif memperoleh angka kredit 4 x 37.500 = 150.000. 4. Koefisien beban kerja PHPI Ahli Utama 200.000 : 5000 = 0,040 Artinya jika PHPI Ahli Utama bekerja selama 1 (satu) jam maka ia akan mendapatkan angka kredit 0,040. Sebaliknya, jika seorang PHPI Ahli Utama mendapatkan angka kredit 0,040 ia dianggap bekerja selama 1 (satu) jam. Oleh sebab itu, dalam 1 (satu) tahun seorang PHPI Ahli Utama dengan bekerja 1,250 jam efektif memperoleh angka kredit 0.030 x 1,250 = 37.500. Sebaliknya, jika seorang PHPI Ahli
- 45 -
Utama mendapatkan angka kredit 37.500 ia dianggap bekerja selama 1.250 jam. Dalam 4 (empat) tahun seorang
PHPI Utama dengan bekerja
5,000 jam efektif memperoleh angka kredit 4 x 37.500 = 150.000. Selanjutnya, beban kerja yang dapat dikatakan sebagai norma waktu (dalam jam efektif) untuk tugas setiap butir kegiatan yang dikerjakan seorang PHPI dapat dihitung dari perolehan angka kredit suatu tugas yang telah selesai dikerjakan yang ditunjukkan oleh bukti fisik hasil pekerjaan dibagi koefisien beban kerja. Beban Kerja
Perolehan Angka Kredit Koefisen Beban Kerja
Contoh 1: Muklis, S.Pi. adalah
PHPI Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan
Perikanan Kota Depok. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah “melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa”. Dalam hal ini, Muklis, S.Pi. melaksanakan kegiatan untuk tugas
PHPI Ahli Muda
sehingga perolehan angka kreditnya 100%, yaitu 100% X 0,080 = 0,080. Dengan demikian, beban kerja untuk kegiatan tersebut adalah 0,080 : 0,02 = 4. Artinya, untuk kegitan tersebut, Muklis, S.Pi. dianggap telah melaksanakan kerja selama 4 jam. Contoh 2: Ali Ahmad Syukur, S.St.Pi. adalah PHPI Ahli Pertama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah “melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa”. Dalam hal ini, Ali Ahmad Syukur, S.St.Pi. melaksanakan kegiatan untuk tugas PHPI Ahli Muda sehingga perolehan angka kreditnya 80%, yaitu 80% X 0,080 = 0,064. Dengan, beban kerja untuk kegiatan tersebut adalah 0,064 : 0,01 = 6.400. Artinya, untuk kegitan tersebut, Ali Ahmad Syukur, S.St.Pi. dianggap telah melaksanakan kerja selama 6 (enam) jam 24 (dua puluh empat) menit.
- 46 -
C. Perolehan Angka Kredit Berdasarkan Kewenangan Melaksanakan Tugas Butir kegiatan PHPI memberikan kesempatan peran PHPI sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Pembagian kesempatan peran yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian tersebut diatur dalam tugas pengendalian HPI setiap jenjangnya dan dapat dilaksanakan secara mandiri
secara
perseorangan
maupun
pembagian
menurut
peran
berdasarkan pembagian tugas dalam tim kerja (team work). Pada dasarnya PHPI terikat oleh tugas masing-masing jabatan, namun apabila pada unit kerja tertentu tidak terdapat
PHPI untuk semua
jenjang jabatan, maka PHPI dalam jabatan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya diberi kewenangan untuk melakukan butir kegiatan tersebut, selain melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya yang melekat, dengan ketentuan: 1. berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat berwenang pada unit kerja yang bersangkutan. 2. PHPI yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas satu tingkat di atas jabatannya mempunyai kemampuan dan keahlian mengerjakan butir kegiatan tersebut. 3. jumlah angka kredit yang kumulatif dikumpulkan dari pelaksanaan tugas satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawahnya ditetapkan secara proporsional paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kumulatif angka kredit yang diusulkan dari kegiatan unsur utama pengendalian hama dan penyakit ikan; 4. PHPI yang melaksanakan butir kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya. 5. PHPI yang melaksanakan tugas PHPI satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) atau sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilaksanakannya sebagaimana ditetapkan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
22
Tahun
Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya.
2010
tentang
Jabatan
- 47 -
Contoh 1: Ahmad Mahmud, S.St.Pi. adalah
PHPI Pertama pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Pada unit kerja tersebut tidak terdapat
PHPI yang menduduki jabatan
PHPI Muda. Dalam hal ini
Ahmad Mahmud, S.St.Pi. dapat ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
PHPI Muda, misalnya “melakukan studi kelayakan tempat
penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa”. Angka kredit yang diperoleh Ahmad Mahmud, S.St.Pi.
dalam melaksanakan
butir kegiatan tersebut adalah: 80 % X 0,080 = 0,064. Dalam pengusulan penilaian angka kredit, Ahmad Mahmud, S.St.Pi, mengajukan angka kredit 10.000 dari unsur utama tugas pengendalian HPI, maka kumulatif angka kreditnya terdiri atas 6.000 dari tugas pada jenjangnya (60%), dan 4.000 dari pelaksanaan tugas butir kegiatan satu tingkat di atasnya (40%). Contoh 2: Drh. Arief Budiman adalah PHPI Madya pada Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat. Pada Dinas tersebut tidak terdapat PHPI yang menduduki jabatan PHPI Muda. Dalam hal ini Drh. Arief Budiman dapat ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
PHPI Muda, seperti “melakukan studi
kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa”. Dengan demikian, angka kredit yang diperoleh Drh. Arief Budiman dalam melaksanakan butir kegiatan tersebut adalah 100% X 0,080 = 0,080. Dalam
pengusulan
penilaian
angka
kredit,
Drh.
Arief
Budiman
mengajukan angka kredit 15.200 dari unsur utama pengendalian HPI, maka secara kumulatif angka kreditnya terdiri atas 9.200 dari tugas pokok pada jenjangnya (60%), dan 6.080 jika melaksanakan butir kegiatan satu tingkat di atasnya dan/atau satu tingkat di bawahnya (40%).
- 48 -
BAB IV UNSUR, SUBUNSUR, TOLAK UKUR, DAN BUKTI FISIK PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERAMPIL I.
Rincian Kegiatan dan Tolok Ukur Unsur Utama Pendidikan A. Pendidikan, Unsur Utama Pendidikan, meliputi: 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar I.A.1. =
SUPM/SMK perikanan
I.A.1. =
Diploma III bidang perikanan
Tolak ukur: 1) pendidikan
formal
pada
sekolah
atau
perguruan
tinggi
negeri/swasta yang terakreditasi B; 2) ijazah SUPM/SMK jurusan/program studi di bidang perikanan; 3) ijazah Diploma III yang bukan perikanan, biologi, dan kimia akan dijelaskan pada butir C.IV.7. yaitu memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya; 4) diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir; 5) belum tercantum dalam Keputusan Jabatan/Pangkat yang bersangkutan; 6) jumlah angka kredit untuk pendidikan formal tidak dihitung secara kumulatif, tetapi diambil dari angka kredit yang tertinggi; 7) apabila angka kredit telah diberikan untuk ijazah tingkat yang lebih rendah, maka angka kredit tambahan berkenaan dengan perolehan ijazah bertingkat lebih tinggi dihitung berdasarkan pada perbedaan/selisih nilai kredit kedua ijazah tersebut; 8) Gelar/ijazah di bidang lain yang tidak terkait dengan kegiatan pengendalian HPI yang diperoleh
dapat dinilai sebagai unsur
penunjang dan nilainya bersifat kumulatif; dan 9) Gelar/ijazah
di
bidang
yang
terkait
dengan
kegiatan
pengendalian HPI yang diperoleh tetapi pada tingkat yang lebih rendah atau sama dengan yang sudah dimiliki dinilai sebagai unsur penunjang dan nilainya bersifat kumulatif.
- 49 -
Satuan hasil
: Setiap ijazah/gelar
Angka kredit
:
Pelaksana
- Sarjana Muda/Diploma III
: 60,000
- SUPM/SMK Perikanan
: 25,000
: Semua jenjang
Bukti fisik: 1) fotokopi
ijazah
asli
yang
telah
dilegalisasi
oleh
Kepala
Bagian/Kepala Bidang/Kepala Subdinas atau yang setingkat atau yang berkompeten pada dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota; Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Poli Teknik/Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi negeri; Dekan/Pimpinan Sekolah Tinggi/Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan
perguruan
tinggi
Koordinator
Perguruan
Koordinator
Perguruan
swasta
Tinggi Tinggi
yang
Swasta Agama
terakreditasi (KOPERTIS)
Islam
B; atau
(KOPERTAIS)
Kementerian Agama untuk ijazah lulusan Perguruan Tinggi swasta yang belum terakreditasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
atau
Kementerian Agama atau Tim Penilai Ijazah Luar Negeri untuk lulusan perguruan tinggi dari luar negeri; 2) fotokopi transkrip nilai, kecuali untuk pengangkatan pertama; 3) melampirkan surat tugas belajar atau izin belajar dari pejabat yang berwenang. 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian HPI serta memperoleh Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) I.B.1. =
Lamanya lebih dari 960 jam
I.B.2. =
Lamanya antara 641-960 jam
I.B.3. =
Lamanya antara 481-640 jam
I.B.4. =
Lamanya antara 161-480 jam
I.B.5. =
lamanya antara 81-160 jam
I.B.6. =
Lamanya antara 30-80 jam
I.B.7. =
Lamanya lebih kecil 30 jam
- 50 -
Tolak ukur: 1) Diklat
yang
diikuti
adalah
pendidikan
dan
pelatihan
fungsional atau teknis di bidang pengendalian HPI; 2) Diklat fungsional diberi angka kredit, apabila diklat tersebut diselenggarakan oleh Instansi/lembaga yang berwenang dan mendukung tugas pengendalian HPI; 3) PNS yang diangkat dalam jabatan Penilik paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti diklat fungsional bagi yang berlatar belakang nonperikanan; 4) Perolehan angka kredit ditentukan berdasarkan pada jumlah jam yang tercantum pada STTPP/sertifikat; 5) Angka
kredit
berkenaan
dengan
perolehan
STTPP
fungsional/teknis bersifat kumulatif; 6) STTPP dapat dinilaikan pada unsur utama apabila diklat berlangsung paling kurang 30 jam diklat; dan 7) Dalam hal sertifikat keikutsertaan diklat (STTPP) tidak menyebutkan jumlah jam, jam diklat dihitung setara dengan waktu diklat efektif. Waktu diklat efektif pada dasarnya: satu minggu setara dengan 5 (lima) hari, satu hari setara dengan 8 (delapan) jam. Satuan hasil
: Setiap sertifikat
Angka kredit
:
- Lamanya lebih dari 960 jam
:
15,000
- Lamanya antara 641-960 jam
:
9,000
- Lamanya antara 481-640 jam
:
6,000
- Lamanya antara 161-480 jam
:
3,000
- Lamanya antara 81-160 jam
:
2,000
- Lamanya antara 30-80 jam
:
1,000
- Lamanya lebih kecil dari 30 jam
:
0.500
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi STTPP/sertifikat atau yang sejenis yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP
- 51 -
I.C. = Prajabatan Golongan II Tolak Ukur : Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS (CPNS) STTPP prajabatan yang dapat dinilai adalah hanya untuk formasi CPNS tahun 2010. Angka kredit
: 1.500
Pelaksana
: Calon Pegawai Negeri Sipil
Bukti fisik
:
1) Fotokopi STTPP prajabatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.
Rincian Kegiatan dan Tolok Ukur Unsur Utama PHPI 1. PHPI Pemula (II/a) A. Melakukan persiapan 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja (mengumpulkan data): - II.A.1.a.1)
Mengumpulkan data dasar;
Tolak ukur: 1) Data mencakup data primer atau sekunder di bidang pengendalian HPI. 2) Data dapat berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Satuan hasil
: Setiap paket data
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi kumpulan data (paket) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 52 -
- II.A.1.a.2).a)
Mengumpulkan data operasional lalu lintas
Tolak ukur: Paket data setiap jenis lalu lintas media pembawa antararea dan/atau antarnegara Satuan hasil
: Setiap jenis
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi kumpulan data (paket) berdasarkan jenis lalu lintas media pembawa yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 2. Menyiapkan tempat, alat, dan bahan pengendalian HPI - II.A.2.a. =
Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI di penampungan/ unit budidaya/ instalasi
Tolak ukur: Tingkat ketersediaan tempat dan kesiapan alat, bahan, serta sarana pendukung lainnya yang siap digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan tingkat kesiapan tempat, alat, dan bahan pengendalian HPI hasil persiapan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). - II.A.2.b. =
Menyiapkan tempat, alat, dan bahan pengendalian di pintu pemasukan/pengeluaran
Tolak ukur: Tingkat ketersediaan tempat dan kesiapan alat, bahan serta sarana pendukung lainnya yang siap digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
- 53 -
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan tingkat ketersediaan tempat, alat, dan bahan hasil persiapan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (jika dipersyaratkan). - II.sA.2.c. =
Menyiapkan tempat, alat, dan bahan pengendalian HPI di luar pintu pemasukan/pengeluaran dan di luar penampungan/unit budidaya/instalasi
Tolak ukur: Tingkat ketersediaan tempat dan kesiapan alat, bahan serta sarana pendukung lainnya yang siap digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan tingkat ketersediaan tempat, alat, dan bahan hasil persiapan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 3. Merawat peralatan - II.A.3.a. =
Merawat peralatan tingkat lapangan
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Peralatan lapangan yang dirawat/ diperbaiki secara berkala sesuai program; dan 3) Peralatan
terpasang/
terangkai
digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
pertama
kali
yang
siap
- 54 -
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perawatan alat, atau alat yang terpasang yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 4. Melakukan inventarisasi alat - II.A.4.a. =
Melakukan inventarisasi alat tingkat lapangan
Tolak ukur: Daftar peralatan yang diinventarisasi/stock opname sesuai jadwal kebutuhan pengamatan/ pemeriksaan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil inventarisasi alat sesuai jadwal kebutuhan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan) 6. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI tingkat laboratorium - II.A.6.a. =
Melakukan
pemeriksaan
suhu
dan
kelembaban ruang pengujian Tolak ukur : 1) Penentuan prosedur; dan 2) Pengukuran kondisi suhu dan kelembaban ruang pengujian. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.001
Norma waktu
: 0 jam 15 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengujian suhu dan kelembaban yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan
- 55 -
B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan lapangan - II.B.2.a. =
Melakukan
pemeriksaan
persyaratan
karantina
kelengkapan dan/atau
dokumen
persyaratan
lainnya Tolak ukur: 1) Penyiapan prosedur/ formulir pemeriksaan; dan 2) Berkas kelengkapan dokumen karantina/ perijinan/ penunjang lainnya yang diperiksa. Satuan hasil
: Setiap berkas
Angka kredit
: 0.001
Norma waktu
: 0 jam 15 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). - II.B.2.e. =
Melakukan
pemeriksaan
fisik
kemasan
obat
ikan/bahan biologi/bahan kimia Tolak ukur : 1) Penyiapan prosedur/formulir pemeriksaan; dan 2) Rekaman data pemeriksaan fisik kemasan (packing material) OIKB yang diperiksa. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.001
Norma waktu
: 0 jam 15 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan fisik yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). - II.B.2.g. = Melakukan pemeriksaan hama secara makroskopis Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan
- 56 -
3) Hasil identifikasi dan klasifikasi setiap jenis hama (predator, competitor, vector) atau sejenisnya. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.001
Norma waktu
: 0 jam 15 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil identifikasi dan klasifikasi hama yang ditemukan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). - II.B.2.j. =
Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan hidup
Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Jenis sampel (contoh) yang dirawat/ dipelihara. Satuan hasil
: Setiap sampel (contoh)
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perawatan sampel yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). - II.B.2.k. = Melakukan perawatan sampel (contoh) ikan mati Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Sampel (contoh) ikan mati yang telah difiksasi. Satuan hasil
: Setiap sampel (contoh)
Angka kredit
: 0.001
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perawatan sampel yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
- 57 -
2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 4. Mencatat dan menyimpan rekomendasi hasil uji lab: - II.B.4. =
Melakukan
pencatatan
dan
penyimpanan
rekomendasi hasil uji laboratoris Tolak ukur: 1) Penyimpanan data rekomendasi pada buku agenda/logbook; 2) Penyimpanan data rekomendasi pada media elektronik; dan 3) Penyimpanan dan pengamanan rekomendasi (dokumen) hasil uji laboratorium. Satuan hasil
: Setiap 10 rekomendasi
Angka kredit
: 0.001
Norma waktu
: 0 jam 15 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pencatatan dan penyimpanan rekomendasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 8. Melaksanakan penahanan dan/ atau penolakan -
II.B.8. =
Mengamankan dan/ atau mengawasi pelaksanaan penahanan dan/ atau penolakan media pembawa HPI/ HPIK
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; dan 2) Berita acara hasil perawatan/ pengamanan/ pengawasan media pembawa HPI/ HPIK yang ditahan/ ditolak. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan
pengamanan
dan/atau
pengawasan
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
yang
telah
- 58 -
C. Melakukan pemantauan 1. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK -
II.C.1.a. =
Sebagai anggota dalam kegiatan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
Tolak ukur : 1) Penyiapan alat, bahan dan formulir;dan 2) Penanganan sampel (contoh).
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.012
Norma waktu : 04 jam 0 menit Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemantauan yang telah diseminarkan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. -
II.E.1.c.1)
Memelihara
dan
mengamankan
koleksi
HPI/HPIK: awetan Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; 3) Koleksi yang dirawat dan diamankan; dan 4) Pencatatan koleksi pada buku daftar registrasi koleksi. Satuan hasil : Setiap koleksi Angka kredit : 0.002 Norma waktu : 0 jam 30 menit Pelaksana
: PHPI Pemula
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeliharaan dan pengamanan koleksi yang dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 59 -
III. PHPI Pelaksana (II/B – II/D) A. Melakukan persiapan 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja a. Mengumpulkan data - II.A.1.a.2).b) =
`
Tolak ukur: Paket data setiap jenis penyakit (parasitik, mikotik, bakterial, viral,
dan
non
infeksius)
yang
terintersep
untuk
bahan
penyusunan rencana kerja. Satuan hasil
: Setiap paket data jenis penyakit ikan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi kumpulan data (paket) yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). b. Mengolah data II.A.1.b.1)
Mengolah data dasar
Tolak ukur: Hasil tabulasi/rekapitulasi data primer dan sekunder untuk bahan penyusunan rencana kerja dan pelaporan. Satuan hasil
: Setiap paket data
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu : 01 jam 0 menit Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi olahan data dalam satu paket data yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 60 -
II.A.1.b.2).a)
Mengolah data operasional lalulintas
Tolak ukur: 1) Hasil tabulasi/ rekapitulasi secara manual/ elektronik setiap paket data lalu lintas ikan untuk bahan penyusunan rencana kerja dan pelaporan; dan 2) Hasil tabulasi/ rekapitulasi secara manual/ elektronik setiap paket data eksportasi/ importasi/ transit/ domestik masuk/ domestik keluar untuk bahan penyusunan rencana kerja dan pealporan. Satuan hasil
: Setiap jenis
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil olahan data yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 3. Merawat peralatan II.A.3.b.
Merawat peralatan tingkat laboratorium
Tolak ukur: 1) Daftar jenis dan jumlah peralatan yang dirawat; 2) Penentuan prosedur;dan 3) Hasil pengujian. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perawatan alat yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan sebagai penanggung jawab alat.
- 61 -
4. Melakukan inventarisasi alat II.A.4.b.
Melakukan
inventarisasi
alat
tingkat
laboratorium Tolak ukur: Daftar peralatan yang layak diinventarisir/stock opname sesuai jadwal untuk keperluan persiapan pengujian, maksimal 1 (satu) kali setiap bulan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil inventarisasi alat yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan sebagai penanggung jawab alat.
5. Mengkalibrasi peralatan II.A.5.a.
Mengkalibrasi peralatan tingkat lapangan
Tolak ukur: 1) Pemeriksaan tingkat akurasi peralatan;dan 2) Jenis peralatan yang telah diuji kinerjanya (dikalibrasi) sesuai program perawatan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kalibrasi peralatan yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan sebagai penanggung jawab alat. 6. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI tingkat laboratorium II.A.6.b.1)
Melakukan sterilisasi alat dan glassware
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; dan
- 62 -
2) Peralatan
(dissecting
set,
plasticware,
dan
lain-lain)
dan
glassware yang steril/ disucihamakan dan siap digunakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil sterilisasi alat yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.A.6.b.2)
Melakukan sterilisasi ruang
Tolak ukur: 1) Tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur;dan 3) Ruang uji yang telah disterilkan/ disucihamakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil sterilisasi ruang yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.A.6.d.
Menyiapkan tempat, alat dan bahan untuk melakukan pengujian parasit
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Tingkat
kesiapan
tempat,
jenis
alat
dan
bahan
yang
digunakan;dan 3) Pencatatan penggunaan bahan, pemeriksaan alat dan bahan, serta penerimaan kembali ruang uji yang telah digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
- 63 -
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penyiapan tempat, alat dan bahan yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.A.6.e.
Menyiapkan tempat, alat dan bahan untuk melakukan pengujian bakteri
Tolak ukur : 1) Penentuan prosedur; 2) Tingkat
kesiapan
tempat,
jenis
alat
dan
bahan
yang
digunakan;dan 3) Pencatatan penggunaan, pemeriksaan alat dan bahan, serta penerimaan kembali ruang uji yang telah digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penyiapan tempat, alat dan bahan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.A.6.h.1)
Melakukan pembuatan media uji dan/atau reagensia untuk pengujian parasit
Tolak ukur: 1) Penentuan jenis dan jumlah media uji dan/atau reagensia yang akan dibuat; 2) Persiapan alat dan bahan; 3) Penentuan prosedur;dan 4) Media uji dan/atau reagensia yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
- 64 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembuatan media uji dan/atau reagensia yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK II.B.1.a.1)
Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK di pintu masuk dan pintu keluar
Tolak ukur: Terlibat secara aktif dalam tugas jaga pengawasan lalulintas media pembawa HPI/ HPIK dan sarana angkutnya diwilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengawasan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.B.1.a.2)
Melakukan
pengawasan
kegiatan
transit
media
pembawa HPI/HPIK Tolak ukur: 1) Penentuan jadwal; dan 2) Aktif dalam tugas jaga pengawasan transit media pembawa HPI/ HPIK dan sarana angkutnya di wilayah kerja UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan
hasil
pengawasan
kegiatan
transit
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
yang
telah
- 65 -
II.B.1.b.
Melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan
Tolak ukur: Pemeriksaan
fisik
dokumen
barang
bawaan
sesuai
manifest
(airwaybill atau konosemen), packing list, dan/ atau custom clearance. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
2. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan lapangan II.B.2.b.
Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan/atau persyaratan lainnya
Tolak ukur: 1) Hasil pemeriksaan kesesuaian antara isi dengan yang tercantum dalam dokumen; dan 2) Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen karantina/ dokumen perijinan/ dokumen penunjang lainnya yang menyertai media pembawa HPI/HPIK. Satuan hasil
: Setiap berkas
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 66 -
II.B.2.c.1)
Melakukan
pemeriksaan
kebenaran
jenis,
volume/jumlah media pembawa: ikan Tolak ukur : Hasil pemeriksaan kesesuaian antara jenis, volume/jumlah media pembawa
berupa
ikan
dengan
dokumen
karantina/dokumen
perijinan/dokumen penunjang lainnya yang menyertai. Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.B.2.c.2).b)
Melakukan
pemeriksaan
kebenaran
jenis,
volume/jumlah media pembawa berupa benda lain: pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan Tolak ukur: Hasil pemeriksaan kesesuaian antara jenis, volume/ jumlah pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan dengan dokumen karantina/ dokumen perijinan/ dokumen penunjang lain yang menyertai. Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 67 -
II.B.2.f.1)
Melakukan pengamatan/ pemeriksaan HPI/ HPIK secara visual: ikan
Tolak ukur: 1) Hasil pengamatan/ pemeriksaan secara visual: kondisi fisik ikan; atau 2) Hasil pengamatan klinis. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.B.2.f.2)
Melakukan pengamatan/ pemeriksaan HPI/ HPIK secara visual: air dan/ atau kualitas air
Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; 3) Hasil pengamatan/pemeriksaan secara visual kondisi fisik dan kimia air; atau 4) Hasil pengukuran kualitas air media pemeliharaan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 68 -
II.B.2.h.1)
Melakukan faktor
pengamatan/
yang
pemeriksaan
mempengaruhi
faktor-
perkembangan
HPI/HPIK tingkat kesulitan I Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; 3) Hasil inventarisasi paling kurang 1 (satu) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik : 1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.B.2.i.
Melakukan penanganan sampel (contoh)
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Penentuan alat dan bahan; 3) Sampel yang diberi kode/identitas; dan 4) Pengiriman, pendistribusian dan pengarsipan untuk keperluan ketertelusuran atau pengujian ulang. Satuan hasil
: Setiap kemasan
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 1 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penanganan sampel yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 69 -
3. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan secara lab. Melakukan pembuatan preparat (sediaan). II.B.3.c.1) Melakukan pembuatan preparat (sediaan) apus Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Preparat apus (smear) yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap preparat
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 1 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembuatan preparat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.B.3.c.2)
Melakukan pembuatan preparat (sediaan) parasit
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Preparat (sediaan) parasit (ekto dan endo) yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap preparat
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembuatan preparat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 70 -
6. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan II.B.6.b.
Mengawal
dan
mengawasi
pengangkutan
media pembawa dari instalasi ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke instalasi Tolak ukur: Berita acara hasil pengawalan dan pengawasan pengangkutan media pembawa HPI/HPIK Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.012
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan
atau
berita
acara
hasil
pengawalan
yang
telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 7. Melaksanakan perlakuan HPI/ HPIK pada media pembawa II.B.7.b.2)
Melaksanakan
perlakuan
dengan
cara
fisika/mekanik Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Prosedur; 3) Tingkat pemulihan kesehatan ikan. Satuan hasil
: Setiap perlakuan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik: 1) Laporan hasil perlakuan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 71 -
II.B.7.b.3)
Melaksanakan
perlakuan
dengan
cara
biologis
(perendaman, penyuntikan, oral, dll) Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Prosedur;dan 3) Tingkat pemulihan kesehatan ikan. Satuan hasil
: Setiap perlakuan
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perlakuan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.B.7.c.
Merawat dan mengamankan media pembawa HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Penentuan ketersediaan tempat dan kesiapan alat dan bahan; 2) Prosedur; dan 3) Jenis ikan yang dirawat dan diamankan selama tindakan karantina. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 0 jam 45 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamanan atau perawatan media pembawa yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 9. Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/ HPIK, media lain, limbah uji dan/ atau obat ikan II.B.9.a. Menyiapkan
tempat,
alat
dan
bahan
pemusnahan Tolak ukur: Penentuan ketersediaan tempat dan kesiapan alat dan bahan sesuai prosedur sesuai daftar kebutuhan.
- 72 -
Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
: 0.002
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penyiapan tempat, alat dan bahan pemusnahan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). C. Melakukan pemantauan 1. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK II.C.1.a.
Sebagai anggota dalam kegiatan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Penyiapan alat, bahan dan formulir; 2) Penanganan sampel (contoh); dan 3) Pengumpulan data primer dan sekunder. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.016
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemantauan yang telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. D. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK. II.E.2.b.
Dalam bentuk grafik
Tolak ukur: Bahan informasi dalam bentuk grafik yang disiapkan. Satuan hasil
: Setiap grafik
Angka kredit
: 0.004
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
- 73 -
1) Laporan hasil penyiapan bahan informasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). H. Melakukan kegiatan lain II.H.1.
Sebagai
anggota
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur: Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.048
Norma waktu
: 12 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kegiatan penyidikan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. IV. PHPI Pelaksana Lanjutan (III/A – IIII/B) A.
Melakukan persiapan 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja a. Mengumpulkan data II.A.1.a.2).c) Mengumpulkan
data
operasional
monitoring penyakit Tolak ukur : Paket data setiap jenis penyakit (parasitik, mikotik, bacterial, viral, dan non infeksi) yang dicatat dalam kegiatan monitoring untuk
bahan
penyusunan
rencana
kerja
kebutuhan instrumen yang berlaku. Satuan hasil
: Setiap jenis
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
sesuai
dengan
- 74 -
1)
Laporan hasil pengumpulan data operasional yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan
2)
Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
b. Mengolah data II.A.1.b.2).b) Mengolah data operasional intersepsi penyakit Tolak ukur: Daftar tabulasi/ rekapitulasi data secara manual/ elektronik setiap jenis penyakit (parasitik, mikotik, bakterial, viral, dan non infeksius) yang terintersep untuk penyusunan rencana kerja dan pelaporan. Satuan hasil
: Setiap jenis
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil olahan data yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). c. Menganalisa data II.A.1.c.1)
Menganalisis data dasar
Tolak ukur: 1) Daftar deskripsi/ ulasan hasil olahan data dasar dalam bentuk matrik untuk bahan penyusunan rencana kerja atau pelaporan; 2) Analisis data menggunakan metoda statistik dan/atau non statistik sesuai dengan karakteristik data; dan 3) Analisis
data
meliputi
pengolahan,
interpretasi
kesimpulan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
dan
- 75 -
1)
Laporan hasil analisis data sekurang-kurangnya memuat: tujuan, ruang lingkup, lokasi, jenis kegiatan, waktu, tabulasi data dan hasil analisis.yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan
2)
Surat penugasan (apabila diperlukan).
II.A.1.c.2).a)
Menganalisis data operasional lalulintas
Tolak ukur: 1) Daftar deskripsi/ulasan hasil olahan data operasional lalu lintas dalam bentuk matrik untuk bahan penyusunan rencana kerja atau pelaporan; 2) Analisis data menggunakan metoda statistik dan/atau non statistik sesuai dengan karakteristik data; dan 3) Analisis data meliputi pengolahan, interpretasi dan kesimpulan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis data yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 5. Mengkalibrasi peralatan II.A.5.b. Mengkalibrasi peralatan tingkat laboratorium Tolak ukur: 1) Pemeriksaan tingkat akurasi peralatan; 2) Jenis peralatan yang telah diuji kinerjanya (dikalibrasi) sesuai program; atau 3) Tingkat kesesuain kinerja alat berdasar sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh pihak ke tiga (lembaga kalibrasi); atau 4) Kalibrasi internal berdasarkan buku panduan atau instruksi kerja alat. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
- 76 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kalibrasi peralatan yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan sebagai penanggung jawab alat. 6. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI tingkat laboratorium. II.A.6.f.
Menyiapkan tempat, alat dan bahan untuk melakukan pengujian cendawan
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Penyiapan
tempat,
jenis
alat
dan
bahan
sesuai
daftar
kebutuhan;dan 3) Pencatatan penggunaan, pemeriksaan alat dan bahan, serta penerimaan kembali ruang uji yang telah digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penyiapan tempat, alat dan bahan yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.A.6.g.
Menyiapkan tempat, alat dan bahan untuk melakukan pengujian virus
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Penyiapan
tempat,
jenis
alat
dan
bahan
sesuai
daftar
kebutuhan;dan 3) Pencatatan penggunaan, pemeriksaan alat dan bahan, serta penerimaan kembali ruang uji yang telah digunakan. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
- 77 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengujian tempat, alat dan bahan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.A.6.h.2)
Melakukan pembuatan media uji dan/atau reagensia untuk pengujian bakteri
Tolak ukur: 1) Penentuan jenis dan jumlah media uji dan/atau reagensia; 2) Penentuan kesiapan alat dan bahan sesuai daftar kebutuhan; 3) Penentuan prosedur;dan 4) Media uji dan/atau reagensia yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembuatan media uji dan/atau reagensia yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.A.6.h.3)
Melakukan
pembuatan
media
uji
dan/atau
reagensia untuk pengujian cendawan Tolak ukur: 1) Penentuan jenis dan jumlah media uji dan/atau reagensia yang akan dibuat; 2) Persiapan alat dan bahan sesuai daftar kebutuhan; 3) Penentuan prosedur;dan 4) Media uji dan/atau reagensia yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembuatan media uji dan/atau reagensia yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 78 -
B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan II.B.2.c.2).a)
Melakukan
pemeriksaan
kebenaran
jenis,
volume/jumlah media pembawa berupa benda lain: bahan patogenik, bahan biologi, sarana pengendali hayati, atau biakan organisme Tolak ukur : Hasil pemeriksaan kesesuaian antara jenis, volume/ jumlah bahan patogenik, bahan biologi, sarana pengendali hayati, atau biakan organisme
dengan
dokumen
karantina/dokumen
perijinan/
dokumen penunjang lain yang menyertai. Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.B.2.d.
Melakukan pengelompokan data dan risiko penyakit ikan
Tolak ukur: 1) Pengelompokan data jenis penyakit ikan yang berisiko yang ada didalam dan diluar negeri;dan 2) Pemeriksaan data penyakit ikan dari media pembawa yang dilalulintaskan mengacu pada data base jenis penyakit ikan yang berisiko. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPIPelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengelompokan data risiko yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 79 -
II.B.2.f.3)
Melakukan pengamatan/ pemeriksaan HPI/ HPIK secara visual: pakan ikan dan/atau pembuat pakan ikan
Tolak ukur: 1) Hasil
pengamatan/
pemeriksaan
pakan
ikan
atau
bahan
pembuat pakan ikan secara visual: kondisi fisik organoleptik (bau, warna, tekstur, komposisi); dan 2) Pengambilan sampel (contoh) pakan ikan atau bahan pembuat pakan ikan (jika diperlukan). Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.007
Norma waktu
: 0 jam 45 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.B.2.h.2) Melakukan
pengamatan/pemeriksaan
faktor-faktor
yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan II Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Penentuan alat dan bahan; dan 3) Hasil inventarisasi paling kurang 2 (dua) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 1 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 80 -
3. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan secara laboratories II.B.3.a.
Melakukan
pengamatan/
pemeriksaan
media
pembawa air Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur;dan 3) Hasil pengamatan/ pemeriksaan media pembawa air dari kemungkinan kontaminasi HPI/ HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.B.3.b.1)
Melakukan pengambilan dan pengolahan spesimen: mengambil parasit
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Prosedur pengambilan; dan 3) Pengambilan spesimen parasit (ekto atau endoparasit). Satuan hasil
: Setiap spesimen
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik : 1) Laporan hasil pengambilan dan pengolahan specimen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 5. Uji profisiensi II.B.5.
Sebagai anggota dalam melakukan uji profisiensi
Tolak ukur: 1) Laboratorium peserta uji profisiensi;
- 81 -
a) Pengumpulan data untuk bahan penyusunan program pemantapan mutu internal (proficiency testing); dan b) Pengumpulan bahan persiapan uji profesiensi. 2) Laboratorium penyelenggara (provider) uji profisiensi a) Pengumpulan data untuk bahan penyusunan skema uji profesiensi; b) Pengumpulan data untuk bahan evaluasi unjuk kerja laboratorium peserta; dan c) Pengumpulan data untuk bahan laporan akhir/ bahan rekomendasi hasil uji profesiensi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji profesiensi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. 6. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan II.B.6.c.
Memelihara dan mengawasi media pembawa dalam pengasingan
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan tempat, alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; 3) Hasil pemeliharan dan pengawasan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan
hasil
pemeliharaan
dan
pengawasan
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
yang
telah
- 82 -
7. Melaksanakan perlakuan HPI/ HPIK pada media pembawa. II.B.7.a.
Menyiapkan tempat, alat dan bahan kegiatan perlakuan atau pengobatan
Tolak ukur: Penentuan tingkat ketersediaan tempat, dan kesiapan alat dan bahan sesuai daftar rencana kebutuhan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan tingkat ketersediaan tempat, alat dan bahan perlakuan atau pengobatan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.B.7.b.1)
Melaksanakan perlakuan dengan cara kimiawi
Tolak ukur : 1) Penentuan ketersediaan tempat dan kesiapan jenis alat dan bahan; 2) Prosedur; dan 3) Tingkat pemulihan kesehatan ikan. Satuan hasil
: Setiap perlakuan
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perlakuan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). C. Melakukan pemantauan 1. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK II.C.1.a.
Sebagai anggota dalam kegiatan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK.
Tolak ukur : 1) Penyiapan alat dan bahan (media/ reagensia);
- 83 -
2) Pengolahan data hasil pemantauan; 3) Pengolahan data hasil uji; 4) Penyiapan bahan analisis hasil pengujian; dan 5) Penyiapan bahan laporan hasil pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemantauan yang telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim.
2. Melakukan pemantauan OIKB II.C.2.a. Melakukan pemantauan peredaran obat ikan di unit pembudidayaan ikan, toko dan distributor Tolak ukur: Tingkat pengawasan peredaran dan pemakaian OIKB yang telah diregistrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 06 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan
hasil
pengawasan
dan
pemantauan
yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasn (apabila dipersyaratkan). D. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi 1. Membuat koleksi II.E.1.a.
Mengumpulkan dan mengklasifikasi spesimen
Tolak ukur : 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Spesimen dikumpulkan dan diklasifikasikan untuk koleksi. Satuan hasil
: Setiap spesimen
telah
- 84 -
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan yang menerangkan spesimen yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan dan telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.E.1.b.
Membuat koleksi media pembawa
Tolak ukur : 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; 3) Koleksi awetan kering/ basah/ bagian organ; 4) Registrasi/ pelabelan (jenis, species, asal, waktu pembuatan awetan media pembawa). Satuan hasil
: Setiap koleksi
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan yang menerangkan koleksi yang telah dibuat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.E.1.c.2).a)
Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK: hidup golongan parasit
Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; 3) Koleksi HPI/ HPIK: hidup golongan parasit yang terregistrasi yang dipelihara. Satuan hasil
: Setiap koleksi
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
- 85 -
1) Laporan yang menerangkan koleksi yang telah dipelihara dan diamankan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 2. Menyiapkan bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK II.E.2.a.
Dalam bentuk peta
Tolak ukur: 1) Bahan informasi dalam bentuk peta serangan HPI/ HPIK per jenis komoditas; atau 2) Bahan informasi dalam bentuk peta sebar HPI/ HPIK per jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap peta
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi bahan informasi berupa peta yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.E.2.c.
Dalam bentuk foto/slide
Tolak ukur: Penyiapan
bahan
pembuatan
foto/slide
HPI/
HPIK
yang
mempunyai nilai informasi setiap jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap foto/slide
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi bahan informasi berupa foto/slide yang telah dilegalisasi oleh oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan)
- 86 -
II.E.2.d.
Dalam bentuk video/film
Tolak ukur: Penyiapan bahan pembuatan video atau film yang memiliki nilai informasi dalam pengendalian HPI/ HPIK setiap jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap video/film
Angka kredit
: 0.025
Norma waktu
: 02 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi bahan informasi berupa video/film yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.E.2.e.
Dalam bentuk brosur/leaflet
Tolak ukur: Penyiapan bahan pembuatan brosur/leaflet/ bahan tayangan yang memiliki materi dan nilai informasi pengendalian HPI/ HPIK setiap jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap brosur/leaflet
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan
yang
berisi
brosur/leaflet
yang
bahan telah
informasi
dilegalisasi
berupa oleh
rancangan
pejabat
yang
berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.E.2.f.
Dalam bentuk lembar data HPI/ HPIK (pest data sheet)
Tolak ukur : Penyiapan bahan penyusunan data HPI/ HPIK dalam lembar data HPI/ HPIK (pest data sheet) yang memiliki nilai informasi. Satuan hasil
: Setiap lembar data
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
- 87 -
Bukti fisik
:
1) Laporan
yang
berupa
lembar
data
penyakit
yang
telah
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan) 3. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK II.E.3.b.
Dalam bentuk grafik
Tolak ukur : 1) Bahan informasi dalam bentuk grafik serangan HPI/ HPIK setiap jenis komoditas; atau 2) Bahan informasi dalam bentuk grafik setiap tindakan karantina. Satuan hasil
: Setiap grafik
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan dalam bentuk grafik kegiatan pengendalian HPI yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berweang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). G. Mengembangkan sistem mutu laboratorium II.G.1.
Pembuatan instruksi kerja peralatan
Tolak ukur: 1) Hasil penelaahan atau penerjemahan untuk bahan pembuatan instruksi kerja alat, atau 2) Instruksi kerja alat yang dituangkan dalam lembar kerja. Satuan hasil
: Setiap alat
Angka kredit
: 0.45
Norma waktu
: 45 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan berupa instruksi kerja alat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berweang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). H. Melakukan kegiatan lain
- 88 -
II.H.1.
Sebagai
anggota
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur: Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pelaksana Lanjutan
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemberkasan;dan 2) Surat penugasan tim. V. PHPIPenyelia (III/c – III/d) A.
Melakukan persiapan: 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja: a. Mengolah data. II.A.1.b.2).c) Mengolah data operasional monitoring penyakit Tolak ukur: Daftar tabulasi/ rekapitulasi data secara manual/ elektronik setiap jenis penyakit (parasitik, mikotik, bakterial, viral, dan non infeksius) hasil monitoring untuk penyusunan rencana kerja dan pelaporan. Satuan hasil
: Setiap jenis
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu : 02 jam 0 menit Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). b. Menganalisis data. II.A.1.c.2).b)
Menganalisis data operasional intersepsi penyakit
Tolak ukur: 1) Daftar
deskripsi/ulasan
hasil
olahan
data
penyakit
yang
terintersep dalam bentuk matrik untuk bahan penyusunan rencana kerja atau pelaporan; 2) Analisis data menggunakan metoda statistik dan/atau non statistik sesuai dengan karakteristik data; dan
- 89 -
3) Analisis data meliputi pengolahan, interpretasi dan kesimpulan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan
hasil
analisis
data
sekurang-kurangnya
memuat:
tujuan, ruang lingkup, lokasi, jenis kegiatan, waktu, tabulasi data dan hasil analisis dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.A.1.c.2).c)
Menganalisis data operasional monitoring penyakit
Tolak ukur: 1) Daftar deskripsi/ ulasan data hasil olahan data monitoring penyakit
untuk
bahan
penyusunan
rencana
kerja
atau
pelaporan; 2) Analisis data menggunakan metoda statistik dan/atau non statistik sesuai dengan karakteristik data; dan 3) Analisis data meliputi pengolahan, interpretasi dan kesimpulan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan
hasil
analisis
data
sekurang-kurangnya
memuat:
tujuan, ruang lingkup, lokasi, jenis kegiatan, waktu, tabulasi data dan hasil analisis dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 6. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium a. Melakukan uji kontaminasi II.A.6.c.1)
Melakukan uji kontaminasi alat
Tolak ukur: 1) Penentuan alat dan bahan;
- 90 -
2) Penentuan prosedur;dan 3) Hasil pengujian. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengujian kontaminan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.A.6.c.2)
Melakukan uji kontaminasi ruang
Tolak ukur: 1) Penentuan tempat, alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur;dan 3) Hasil uji kontaminasi. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengujian kontaminan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK II.B.2.h.3)
Melakukan pengamatan/ pemeriksaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan III.
Tolak ukur: 1) Penentuan prosedur; 2) Penentuan alat dan bahan; dan 3) Hasil inventarisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
- 91 -
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 2. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan secara laboratories II.B.3.b.2)
Melakukan pengambilan dan pengolahan spesimen organ/jaringan media pembawa untuk pemeriksaan cendawan, bakteri atau virus
Tolak ukur: 1) Tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Spesimen organ/ jaringan target yang diambil. Satuan hasil
: Setiap specimen
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengambilan dan pengolahan specimen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.B.3.b.3)
Melakukan pengambilan dan pengolahan spesimen darah, cairan tubuh atau sejenisnya dari media pembawa.
Tolak ukur: 1) Tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur; dan 3) Spesimen darah/cairan tubuh atau sejenisnya. Satuan hasil
: Setiap spesimen
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
- 92 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengambilan dan pengolahan spesimen yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). II.B.3.c.3)
Melakukan
pembuatan
preparat
(sediaan)
histopatologi/histologi Tolak ukur: 1) Tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur;dan 3) Preparat (sediaan) yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap preparat
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembuatan preparat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 6. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan II.B.6.a.
Melakukan evaluasi penyiapan tempat, alat dan bahan
atau
pemeliharaan
media
pembawa
di
penampungan/ unit budidaya/ instalasi pemilik media pembawa Tolak ukur: Tingkat ketersediaan tempat dan kesiapan, alat, bahan atau sarana sesuai daftar rencana kebutuhan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil evaluasi tingkat kesiapan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
- 93 -
7. Melaksanakan perlakuan HPI/HPIK pada media pembawa II.B.7.b.3)
Melaksanakan
perlakuan
HPI/HPIK
dengan
cara
biologis (perendaman, penyuntikan, oral, dll). Tolak Ukur: 1) Tingkat ketersediaan tempat dan kesiapanalat dan bahan yang dibutuhkan; 2) Prosedur;dan 3) Tingkat pemulihan kesehatan ikan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil perlakuan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). 9. Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/ HPIK, media lain, limbah uji dan/ atau obat ikan. II.B.9.b.
Mengawasi pelaksanaan pemusnahan.
Tolak ukur: 1) Penilaian ketersediaan tempat dan kesiapan alat dan bahan dan pengamanan obyek yang akan dimusnahkan; dan 2) Berita acara Hasil Pemusnahan. Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil/Berita acara setiap kali dalam pelaksanaan pemusnahan
yang
telah
dilegalisasi
berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
oleh
pejabat
yang
- 94 -
II.B.9.c.
Menangani limbah laboratorium
Tolak ukur: 1) Tingkat ketersediaan tempat dan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan prosedur;dan 3) Limbah laboratorium yang ditangani. Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
: 0.030
Norma waktu
: 01 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil/berita acara penanganan limbah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). C. Melakukan pemantauan. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK. II.C.1.a.
Sebagai anggota dalam kegiatan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
Tolak ukur : 1) Penyiapan alat dan bahan (media/ reagensia); 2) Pengolahan data hasil pemantauan; 3) Pengolahan data hasil uji; 4) Penyiapan bahan analisis hasil pengujian; dan 5) Penyiapan bahan laporan hasil pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemantauan yang telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). D. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina.
- 95 -
II.D.1.
Memandu kelompok pembudidaya ikan dalam melakukan identifikasi masalah HPI/HPIK (jenis HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian)
Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan rencana bimbingan; 2) Penentuan prosedur penyampaian; 3) Hasil
identifikasi
masalah
pengendalian
HPI/HPIK
(jenis
HPI/HPIK, luas dan intensitas serangan, taksiran kerugian) Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.018
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemanduan kelompok tani yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). E. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi. Membuat dan menyusun bahan informasi kegiatan pengendalian HPI/HPIK. II.E.3.a.
Dalam bentuk peta
Tolak ukur: 1) Informasi dalam bentuk peta serangan HPI/ HPIK setiap jenis komoditas; atau 2) Informasi dalam bentuk peta sebar HPI/ HPIK setiap jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap peta
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan
berisi
informasi
dalam
bentuk
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
peta
yang
telah
- 96 -
II.E.3.c.
Dalam bentuk foto/slide
Tolak ukur : Seri foto/slide HPI/HPIK yang mempunyai nilai informasi setiap komoditas. Satuan hasil
: Setiap foto/slide
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi informasi dalam bentuk foto/slide dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.E.3.d.
Dalam bentuk video/film
Tolak ukur: Video atau film yang memiliki nilai informasi dalam pengendalian HPI/ HPIK setiap jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap video/film
Angka kredit
: 0.100
Norma waktu
: 05 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi informasi dalam bentuk video/film yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.E.3.e.
Dalam bentuk brosur/leaflet
Tolak ukur : Brosur/leaflet/bahan tayang yang memiliki materi dan nilai informasi dalam kegiatan pengendalian HPI/ HPIK setiap jenis komoditas. Satuan hasil
: Setiap brosur/leaflet
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
- 97 -
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi informasi dalam bentuk brosur/leaflet yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
II.E.3.f.
Dalam bentuk lembar data (pest data sheet)
Tolak ukur: Lembar data HPI yang memiliki nilai informasi dalam kegiatan pengendalian HPI/HPIK per jenis komoditas Satuan hasil
: Setiap foto/slide
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi informasi dalam bentuk lembar data penyakit yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyatkan).
F. Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK II.F.1.
Sebagai anggota
dalam melakukan pengkajian
metoda
pengamatan atau tindakan karantina tingkat lapangan Tolak ukur: 1) Pengumpulan dan pengolahan bahan proposal kajian/uji coba; 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan hasil kajian; 3) Pengumpulan dan pengolahan bahan rekomendasi; dan 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan tolak ukur: a) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. b) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; c) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; d) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; dan
- 98 -
e) sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan: (1)
Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus;
(2)
Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus;
(3)
Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program; (4)
Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus; (5)
Membuat administrasi kegiatan pelaksanaan diskusi terfokus; dan
(6)
Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus.
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil kajian; 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
G. Mengembangkan sistem mutu laboratorium II.G.2.
Pembuatan instruksi kerja metoda pengujian
Tolak ukur: 1) Hasil penelaahan metoda pengujian untuk pembuatan instruksi kerja metoda, atau 2) Instruksi kerja metoda pengujian yang dituangkan dalam manual kerja. Satuan hasil
: Setiap metoda
Angka kredit
: 0.270
Norma waktu
: 13 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
- 99 -
1) Laporan berupa instruksi kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan).
H. Melakukan kegiatan lain II.H.1.
Sebagai
anggota
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur: Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.400
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Penyelia
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemberkasan; dan 2) Surat penugasan (apabila dipersyaratkan). III. Kegiatan Dan Tolak Ukur Unsur Utama Pengembangan Profesi PHPI Terampil. Unsur utama kegiatan pengembangan profesi yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri atas: A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian HPI III.A.1.a.
Karya
tulis/karya
ilmiah
hasil
penelitian,
pengkajian,
pengujian, survei dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk
buku
yang
diterbitkan
dan
diedarkan
secara
nasional. III.A.1.b.
Karya
tulis/karya
ilmiah
hasil
penelitian,
pengkajian,
pengujian, survei dan evaluasi yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). III.A.2.a.
Karya
tulis/karya
ilmiah
hasil
penelitian,
pengkajian,
- 100 -
pengujian, survei dan evaluasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku. III.A.2.b.
Karya
tulis/karya
ilmiah
hasil
penelitian,
pengkajian,
pengujian, survei dan evaluasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah. III.A.3.a.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
III.A.3.b.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI.
III.A.4.a.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
III.A.4.b.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah.
III.A.5.
Karya tulis populer yang disebarluaskan melalui media massa.
III.A.6.
Karya tulis dalam penyampaian prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian HPI yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah.
Tolak ukur: 1) Status penerbitan: a) Karya tulis ilmiah diklasifikasikan sebagai karya tulis terbit dan tidak terbit; b) Karya tulis dikatakan terbit apabila media yang memuatnya memiliki nomor/kode ISBN atau ISSN; dan c) Karya tulis popular diklasifikasikan sebagai karya tulis terbit apabila terbit di media masa yang memiliki nomor/ kode ISSN. 2) Bentuk fisik penyajian: a) Karya tulis ilmiah dapat berbentuk buku, makalah dan rubrik dalam media massa; b) Karya tulis disebut buku apabila memuat paling sedikit 20.000 kata;
- 101 -
c) Buku yang berstatus terbit harus memiliki nomor/kode ISBN, bukan sekedar diterbitkan oleh misalnya, sebuah panitia seminar; d) Apabilabuku tersebut memuat beberapa bab/bagian yang masingmasingmerupakan karya tulis beberapa orang berbeda secara individual,maka karya tulis dari bagian buku tersebut dinilai sebagai suatu karyatulis/karya ilmiah berbentuk makalah yang dianggap terbit dalam sebuahmajalah ilmiah/prosiding resmi; dan e) Makalah yang diterbitkan adalah makalah yang dimuat di dalam mediaberupa
prosiding/risalah/majalah
ilmiah/jurnal/buletin
yang diterbitkanoleh sebuah panitia seminar/panitia pertemuan ilmiah/penerbit, danlainnya. Media penerbit tersebut harus sudah memiliki nomor/kode ISSN dan/atau ISBN. 3) Substansi/isi. Karya ilmiah memuat dua macam substansi, yaitu: a) hasil penelitian, pengujian, pengkajian, survei, dan evaluasi; dan b) tinjauan, gagasan dan/atau review/ulasan. 4) Format karya tulis a) Semua karya ilmiah harus ditulis mengikuti format penulisan resmi yang dapat diacu dari buku pedoman panduan karya tulis yang berlaku; dan b) Substansi karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus memuat salah satu substansi dari dua macam substansi seperti yang telah disebutkan di atas. 5) Jumlah penulis Jumlah penulis yang berhak mendapatkan nilai angka kredit ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang, terdiri dari 1(satu) penulis utama dan 3 (tiga) penulis pembantu. a) Untuk karya tulis dengan 2 (dua) orang penulis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: - 60% (enam puluh perseratus) angka kredit diberikan kepada penulis utama; dan - 40% (empat puluh perseratus) angka kredit diberikan secara rata kepada semua penulis bantu. c) Untuk karya tulis dengan 3 (tiga) orang penulis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: - 50% (lima puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penulis utama;
- 102 -
- 25% (dua puluh lima per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada penulis bantu. d) Untuk karya tulis dengan 4 (empat) orang penulis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: - 40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penulis utama, dan - 20% (dua puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada penulis bantu. e) Apabila jumlah penulis ternyata lebih dari empat, maka penulis bantu ke 4 (empat) dan seterusnya tidak diberi angka kredit. 6) Buku dan makalah tidak terbit Buku dan makalah tidak terbit dapat dinilaikan dengan persyaratan telah diperiksa dan disetujui oleh kepala unit kerja setingkat eselon II serta telah mendapatkannomor/kode registrasi resmi dari unit keilmiahan setempat. Apabila
buku
dan
makalah
tidak
terbit
yang
pernah
mendapatkanpenilaian kemudian diterbitkan, maka selisih angka kredit terbitdan angka kredit tidak terbit dapat diajukan kembali dengansyarat dilampiri keterangan dari pimpinan instansi/unit kerja setingkat eselon II. 7) Pemberian angka kredit Tim penilai memberikan angka kredit paling banyak seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010. Satuan hasil
: Setiap naskah (buku, karya, dan makalah)
Angka kredit
:
Karya
tulis/karya
penelitian, survei
ilmiah
pengkajian, dan
dipublikasikan
12.500
pengujian,
evaluasi dalam
hasil buku
bentuk
yang buku
yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Karya
tulis/karya
penelitian,
ilmiah
pengkajian,
hasil
pengujian, Naskah
6.000
- 103 -
survei
dan
evaluasi
yang
dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI Karya
tulis/karya
penelitian, survei
ilmiah
pengkajian,
dan
evaluasi
hasil
8.000
pengujian, Buku yang
tidak
dipublikasikan dalam bentuk buku. Karya
tulis/karya
penelitian, survei
ilmiah
pengkajian,
dan
evaluasi
hasil
pengujian, Naskah yang
4.000
tidak
dipublikasikan dalam bentuk makalah Karya
tulis/karya
ilmiah
berupa Buku
8.000
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Karya
tulis/karya
ilmiah
berupa Naskah
4.000
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI Karya
tulis/karya
ilmiah
berupa Buku
7.500
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri
yang
tidak
dipublikasikan dalam bentuk buku Karya
tulis/karya
ilmiah
berupa Makalah
3.500
tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan
sendiri
yang
tidak
dipublikasikan dalam bentuk makalah Karya
tulis
populer
yang Karya
2.000
disebarluaskan melalui media massa Karya
tulis
dalam
penyampaian
prasaran berupa tinjauan atau ulasan Naskah ilmiah di bidang pengendalian HPI yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah Pelaksana: Semua jenjang Khusus untuk PP Pelaksana,
2.500
- 104 -
a)
Selain PP Pelaksana, dapat menjadi penulis utama;
b)
Keterlibatan PP Pelaksana, adalah hanya sebagai penulis bantu.
c)
Apabila dipandang mampu dan berprestasi, seorang PP Pelaksana dapat ditugaskan khusus oleh atasannya paling rendah setingkat eselon II, untuk menjadi penulis utama dari suatu karya tulis; Penugasan dimaksud harus dinyatakan dalam sebuah surat penugasan
yang
memuat
pertimbangan
sesuai
kondisi
dan
kebutuhan mendesak; dan d)
Karya tulis PP Pelaksana yang dapat dinilai adalah 1 (satu) buah pertahun.
Bukti fisik: 1)
Fotokopi halaman muka majalah/prosiding/ buku yang memuat karya tersebut;
2)
Fotokopi halaman yang memuat daftar editor dan penerbit;
3)
Fotokopi daftar isi seluruhnya (untuk buku), atau hanya halaman daftar isi yang memuat judul karya tulis yang dinilaikan;
4)
Fotokopi seluruh makalah secara utuh;
5)
Untuk karya ilmiah yang tidak terbit, cukup menyertakan butir 3) diatas dan dengan jelas menunjukkan adanya nomor/ kode registrasipada halaman sampul; dan
6)
Segenap bukti harus mendapatkan pengesahan dari pejabat eselon II,atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telahdiberi delegasi kewenangan.
B. Menyusun standar/pedoman pengendalian HPI bidang mutu hasil perikanan. III.B.1.
Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengendalian HPI
III.B.2.
Menyusun dan/atau menyempurnakan pedomen bidang pengendalian HPI
III.B.3.
Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengendalian HPI
Tolak ukur:
- 105 -
1) Penyusunan
standar/pedoman
yang
dimaksud
adalah
kegiatanmenyusun standar/pedoman/petunjuk teknis yang benarbenar digunakan untuk kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan; 2) Status dokumen telah diresmikan sebagai dokumen kerja. Hal ini harus dapat dibuktikan dengan telah terbitnya nomor registrasi sesuai sistem jaminan mutu yang diberlakukan oleh unit jaminan mutu atau unit yang setara di tempat itu. Contoh lain yang termasuk dalam standar/pedoman adalah: a) Diktat-diktat/modul yang disusun untuk membimbing diklat;dan b) Manual sistem jaminan mutu dan/ atau yang setara, misalnya SNI (Standar Nasional Indonesia). 3) Format dokumen Semua standar/pedoman/petunjuk teknis harus ditulis mengikuti format penulisan yang ditetapkan. 4) Penyusun dokumen a) Jumlah penyusun yang berhak mendapatkan nilai ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas 1(satu) penyusun utama dan 5 (lima) penyusun bantu; b) Apabila standar/ pedoman/ petunjuk teknis disusun oleh beberapa penyusun, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut. - 60% (enam puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penyusun utama, dan - 40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada semua penyusun bantu yang dapat dinilai. - Apabila jumlah penyusun ternyata lebih dari enam, maka penyusun bantu ke-6 (enam) dan seterusnya tidak diberi angka kredit. 5) Standar/pedoman yang dapat dinilaikan hanyalah dokumen yang telah diresmikan sebagai dokumen kerja, dibuktikan dengan telah terbitkan/ ditetapkan. Satuan hasil
: Dokumen standar/pedoman/juknis
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
- 106 -
1) Fotokopi
naskah
otentik
dokumen
standar/pedoman/petunjuk
teknis yang telah diterbitkan/ditetapkan; 2) Fotokopi dokumen tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat eselon II, atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telah diberi delegasi kewenangan; dan 3) Dalam hal dokumen bersifat rahasia sehingga penyebarannya tidak dimungkinkan, maka bukti penggantinya adalah fotokopi halaman depan dilegalisasi oleh pejabat eselon II, atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telah diberi delegasi kewenangan. C. Uji kompetensi III.C.
Uji Kompetensi
Tolak ukur
: Keikutsertaan dalam uji kompetensi pada lembaga yang terakreditasi
Satuan hasil
: Setiap sertifikat
Angka kredit
: 1.000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Sertifikat;yang terakreditasi 2) Surat penugasan. D. Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya: III.D.1.a.
menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
III.D.1.b.
Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya dibidang pengendalian hama dan penyakit ikan yang dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
III.D.2.a.
Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
III.D.2.b.
Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah
- 107 -
Tolak ukur: 1) Memiliki kemampuan mengalih bahasakan dengan benar sesuai substansinya; 2) Status penerbitan: a) Karya terjemahan/ saduran diklasifikasikan sebagai karya terjemahan/ saduran terbit dan tidak terbit; dan b) Karya
terjemahan/saduran
disebut
sebagai
terbit
apabila
dimuat di dalam media yang memiliki nomor/kode ISBN dan/atau ISSN. 3) Format tulisan: Format karya hasil terjemahan/saduran dibuat mengikuti format dokumen/naskah dalam bahasa asli yang diterjemahkan. 4) Jumlah penerjemah Jumlah penerjemah/penyadur yang berhak mendapatkan nilai angka kredit ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) penerjemah/penyadur utama dan 3 (tiga) penerjemah/ penyadur bantu. 5) Untuk karya terjemahan/ saduran dengan beberapa penerjemah/ penyadur, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a). 60% (enam puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penerjemah/penyadur utama, dan b). 40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada semua penerjemah/penyadur bantu yang dapat dinilai. c). Bila jumlah penerjemah/penyadur lebih dari empat orang, maka penulis bantu ke-4 (empat) dan seterusnya tidak diberi angka kredit. 6) Karya terjemahan/saduran tidak terbit dapat dinilaikan dengan persyaratan telah diperiksa dan disetujui pimpinan unit kerja setingkat eselon II. 7) Apabila karya terjemahan/saduran tidak terbit yang pernah mendapatkan penilaian kemudian diterbitkan, maka selisih angka kredit terbit dan angka kredit tidak terbit dapat diajukan kembali dengan syarat dilampiri keterangan dari komisi pembina tenaga fungsional instansi/unit kerja setingkat eselon II.
- 108 -
8) Khusus
PP
Pelaksana,
jumlah
paling
banyak
karya
terjemahan/saduran yang dapat dinilai hanya 1 (satu) karya per tahun. 9) Tim penilai memberikan angka kredit paling banyak seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010. Satuan hasil
: Setiap Naskah (Buku dan majalah)
Angka kredit
:
Menerjemahkan/menyadur
buku
atau Buku
7.000
bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Menerjemahkan/menyadur
buku
atau Majalah
3.500
bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang
dipublikasikan
dalam
bentuk
makalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang Menerjemahkan/menyadur
buku
atau Buku
3.000
bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku Menerjemahkan/menyadur
buku
atau Naskah
1.300
bahan lainnya dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi halaman muka media yang memuat karya tersebut; 2) Fotokopi halaman yang memuat daftar editor dan penerbit; 3) Fotokopi daftar isi seluruhnya (untuk buku), atau hanya halaman daftar isi yang memuat judul karyaterjemahan/saduran yang dinilaikan; 4) Fotokopi karya terjemahan/saduran secara utuh; 5) Fotokopi naskah aslinya; dan
- 109 -
6) Untuk karya terjemahan/ saduran yang tidak terbit, cukup menyertakan fotokopi naskah otentik terjemahan/ saduran yang telah mendapatkan legalisasi oleh pejabat eselon II, atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telah diberi delegasi kewenangan, dan dilampiri dengan naskah aslinya. IV. Rincian Kegiatan Dan Tolak Ukur Penunjang Tugas Pelaksanaan Tugas PHPI Unsur penunjang yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok pengendalian HPI, meliputi: A. Mengajar/melatih pada bidang perikanan IV.A.
Mengajar/melatih
pada
pendidikan
dan
pelatihan
pengendalian HPI Tolak ukur: 1) Mengajar/ melatih yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan
dibidang
pengendalian
HPI
pada
unit-unitdiklat
organisasi pemerintah. 2) Kegiatan mengajar/melatih yang dapat dinilaikan adalahpaling banyak berjumlah 100 jam setiap tahun. Satuan hasil
: Setiap 2 (dua) jam pelajaran
Pelaksana
: Semua jenjang
Angka kredit
: 0.15
Bukti fisik
:
Fotokopi surat penugasan mengajar/melatih yangdilengkapi dengan jadwal dan jumlah jam mengajar/ melatih yang telah disahkan olehatasan langsung, paling rendah pejabat setingkat eselon III. B. Mengikuti bimbingan dibidang pengawasan perikanan. IV.B. Tolak
Mengikuti bimbingan pengawasan perikanan ukur
:Mengikuti
bimbingan
dan
konsultasi
perikanan Satuan hasil
: Setiap sertifikat/Surat keterangan
Pelaksana
:
Bukti fisik
:
1) Fotokopi sertifikat/ Surat keterangan; dan
pengawasan
- 110 -
2) Surat penugasan mengajar/ melatih yangdilengkapi dengan jadwal dan jumlah jam mengajar/melatih yang telah disahkan olehatasan langsung, paling rendah pejabat setingkat eselon III. C. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dibidang perikanan. 1. Mengikuti seminar IV.C.1.a.
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai pemrasaran
IV.C.1.b.
Mengikuti
seminar/lokakarya
sebagai
pembahas/
moderator/narasumber IV.C.1.c.
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta
Tolak ukur: 1) Peran serta dalam seminar/ lokakarya adalah perorangan 2) Apabila
kehadirannya
didalam
sebuah
seminar
sekaligus
sebagai bagian dari sebuah delegasi ilmiah, maka kepadanya dapat diberikan angka kredit dalam perannya di dalam seminar dan peran atau tanggungjawabnya didalam delegasi secara kumulatif. 3) Seorang PHPI dapat mengikuti seminar, lokakarya atau yang lain sejenisnya dalam peran sebagai: a) Penyaji, presenter atau sebutan setara lainnya b) Pembahas, moderator, narasumber,
panelis, atau sebutan
setara lainnya c) Peserta, pendengar, peninjau atau sebutan setara lainnya. 4) Keikutsertaan dalam suatu seminar/lokakarya dengan peran lebih dari satu(misalnya sebagai
penyaji, sekaligus sebagai
peserta dan moderator), maka angkakredit yang dapat diberikan tidak bersifat kumulatif, tetapi dipilihkan yang bernilaitertinggi. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya sering diberi predikat berbeda. Pemberianangka kredit untuk predikat peran yang berbeda
tersebut
menyetarakan
harus
kepada
terlebih
tiga
peran
pembahas/moderator, dan peserta.
duludilakukan
dengan
pokok,
penyaji,
yaitu
- 111 -
Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
:
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai pemrasaran
:
3.000
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai pembahas/ :
2.000
moderator/narasumber Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
:
1.000
1) Fotokopi sertifikat keikutsertaan yang diterima dari pihak penyelenggaraseminar (untuk keikutsertaan dalam seminar); 2) Surat penugasan. 2. Mengikuti delegasi ilmiah IV.C.2.a.
Sebagai ketua delegasi ilmiah
IV.C.2.b.
Sebagai anggota delegasi ilmiah
Tolak ukur : 1) Apabila
kehadirannya
didalam
sebuah
seminar
sekaligus
sebagai bagian dari sebuah delegasi ilmiah, maka kepadanya dapat diberikan angka kredit dalam perannya didalam seminar dan
peran/
tanggungjawabnya
di
dalam
delegasi
secara
kumulatif. 2) Apabila dalam sebuah penugasannya
disebutkan sebagai
ketuamerangkap anggota delegasi, maka angka kredit yang dapat diberikan tidak bersifatkumulatif, tetapi dipilihkan yang bernilai tertinggi. Satuan hasil : Setiap kali Angka kredit : Sebagai ketua delegasi ilmiah
:
1.500
Sebagai anggota delegasi ilmiah :
1.000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
Surat penugasan dari Eselon I untukmenjadi anggota delegasi yang dilegalisasikan oleh atasan langsung, paling rendahsetingkat eselon III.
- 112 -
D.Keanggotaan dalam organisasi profesi propinsi/nasional/internasional pengawasan perikanan IV.D.1.
Ketua
IV.D.2.
Anggota
Tolak ukur: 1) Organisasi seperti ikatan alumni dan yang sejenis dengan itu tidak termasuk dalamkategori organisasi profesi. 2) Angka kredit untuk keanggotaan dalam organisasi profesi tidak bersifat kumulatifdariaspek kewilayahan dan dari aspek jenjang keanggotaan. Contoh: Aspek
kewilayahan:
seseorang
yang
memiliki
bukti
keanggotaan
organisasi sama di tingkat nasional dan sekaligus di tingkat kabupaten hanya akan diberi nilai sebagaianggota organisasi di tingkat nasional sebagai penyumbang nilai tertinggi saja. Aspek
peringkat
keanggotaan:
seseorang
yang
menjabat
sebagai
pengurus dan sekaligus anggota hanya akan diberi angka kredit untuk kedudukannya sebagai pengurus karena menyumbangkan nilai lebih tinggi. Satuan hasil
:-
Pelaksana
:-
Bukti fisik
:-
Fotokopi tanda anggota (untuk kedudukan sebagai anggota) dan/ atau Struktur Kepengurusan Organisasi. Bukti berupa fotokopi tersebut harus disahkan oleh atasan langsung, paling rendah setingkat eselon IV. E. Keanggotaaan dalam tim penilai jabatan fungsional PHPI IV.E.
Menjadi anggota tim penilai
Tolak ukur: 1) Tim Penilai Jabatan Fungsional PHPI terdiri atas beberapa: a) Tim Penilai yang disebut sebagai Tim Penilai Pusat. b) Tim Penilai yang disebut sebagai Tim Penilai Unit Kerja. c) Tim Penilai yang disebut sebagai Tim Penilai Propinsi. d) Tim Penilai Kabupaten/ Kota yang disebut sebagai Tim Penilai Kabupaten/Kota. 2) Angka kredit untuk kenggotaan dalam tim penilai bersifat kumulatif
terhadap
lingkupkewilayahan.
Sebagai
contoh:
- 113 -
seseorang yang duduk sebagai anggota Tim PenilaiPusat yang sekaligus merangkap sebagai anggotaTim Penilai Unit Kerja berhak
menerima
angka
kredit
dari
kedua
keanggotaan
tersebut. Satuan hasil : Setiap dupak Angka kredit : 0.040 Palaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Laporan Hasil Penilaian setiap DUPAK; 2) Fotokopi
Surat
Keputusan/Peraturan
Tim
Penilai
yang
disahkan oleh atasanlangsung, paling rendah pejabat setingkat Eselon III. F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana karya Satya IV.F.1.
30 (tiga puluh) tahun
IV.F.2.
20 (dua puluh) tahun
IV.F.3.
10 (sepuluh) tahun
Tolak ukur: 1) Tanda jasa kesetiaan pengabdian 10, 20, 30 tahun yang disebut Satya Lancana Karya Satya atau yang sejenis; 2) Tanda jasa kehormatan akademik atau yang setara/ sejenis yang diberikan oleh Pemerintah negara
lain
atas
jasa/
prestasi
nasional atau pemerintah dalam
berbagai
bidang
keilmiahan/ teknologi. 3) Angka kredit yang diberikan untuk segenap jenis tanda jasa bersifat kumulatif. Contoh: Seorang PHPI bidang mutu hasil perikanan pemegang sekaligus tanda jasa Satya Lancana Karyasatya 10, 20 dan 30 tahun berhak mendapatkan nilai yang besarnya adalah jumlah kumulatif dari angka kredit ketiga tanda jasa tersebut. Satuan hasil
: Setiap piagam
Angka kredit
:
30 (tiga puluh) tahun
:
3.000
20 (dua puluh) tahun
:
2.00
10 (sepuluh) tahun
:
1.00
Pelaksana
: Semua jenjang
- 114 -
Bukti fisik
:
Fotokopi sertifikat atau Peraturan pemberian tanda jasa yang disahkan oleh atasan langsung, paling rendah setingkat eselon IV. G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya IV.G.1.
Diploma III
IV.G.2.
Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
Tolak ukur: 1) Gelar
kesarjanaan
lainnyaadalah
gelar
kesarjanaan
yangsetingkat lebih rendah, bertingkat sama atau setingkat lebih tinggi dari gelarkesarjanaan yang telah dimiliki oleh seorang
PHPI bidang mutu hasil perikanan
tetapi berasal
daridisiplin/bidang keilmuan yang lain/berbeda dari gelar kesarjanaan yang dimilikinyadalam bidang ilmu perikanan, bilogi, kimia. Contoh: seorang sebagai
PHPI bidang mutu hasil perikanan tercatat
sarjanaperikanan,
tetapi
sekaligus
memperoleh
tambahan gelar sarjana ekonomi, sarjanahukum, atau lainnya. 2) Gelar kesarjanaan yang dinilai adalah yang berasal dari institusi pendidikan/pengajarandalam negeri atau dari institusi pendidikan/pengajaran luar negeri yang terakreditasi(paling rendah terakreditasi B). 3) Angka kredit yang diberikan bersifat kumulatif untuk setiap tiap gelar lainnya yang diperoleh.. Satuan hasil : Setiap ijazah/gelar Angka kredit : Diploma III
: 3.000
Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
: 5.000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi ijazah asli yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Fotokopi transkrip nilai; 3) Fotokopi surat ijin belajar/ tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
- 115 -
V. Angka Kredit Bagi PHPI Terampil yang Bertugas di Daerah Khusus 1. Penetapan
daerah
khusus
mengacu
pada
peraturan
perundang-
undangan atau ditetapkan berdasarkan kriteria khusus yang disyahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. PHPI
yang
bertugas
di
daerah
khusus
ditetapkan
dengan
surat
keputusan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan angka kredit sebagai berikut: a. PHPI Pemula, sebesar 15% x 15 = 2.250 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. b. PHPI Pelaksana sebesar 15% x 20 = 3.000 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. c. PHPI Pelaksana Lanjutan sebesar 15% x 50 = 7.500 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. d. PHPI Penyelia sebesar 15% x 100 = 15.000 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. VI. Angka Kredit Bagi PHPI Terampil Teladan 1. PHPI terampil yang mendapat penghargaan sebagai teladan tingkat nasional
ditetapkan
dengan
surat
keputusan
oleh
pejabat
yang
berwenang dan diberikan angka kredit sebagai berikut: a. PHPI Pemula, sebesar 25% x 15 = 3.750 angka kredit
dan diakui
sebagai tugas pokok pengendalian HPI. b. PHPI Pelaksana sebesar 25% x 20 = 5.000 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. c.
PHPI Pelaksana Lanjutan sebesar 25% x 50 = 12.500 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI.
d. PHPI Penyelia sebesar 25% x 100 = 25 angka kredit
dan diakui
sebagai tugas pokok pengendalian HPI. 2. PHPI terampil yang mendapat penghargaan sebagai teladan tingkat provinsi ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan angka kredit sebagai berikut: a. PHPI Pemula, sebesar 15% x 15 = 2.250 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. b. PHPI Pelaksana sebesar 15% x 20 = 3.000 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. c. PHPI Pelaksana Lanjutan sebesar 15% x 50 = 7.500 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. d. PHPI Penyelia sebesar 15% x 100 = 15.000 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI.
- 116 -
BAB V UNSUR, SUB UNSUR, TOLAK UKUR DAN BUKTI FISIK PENILAIAN ANGKA KREDIT PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN AHLI I.
Rincian Kegiatan Dan Tolak Ukur Unsur Utama Pendidikan Unsur utama kegiatan pendidikan yang dinilai dalam pemberian angka kredit PHPI, terdiri atas: A. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan mutu hasil perikanan serta memperoleh Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan memperoleh STTPP. A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar pendidikan I.A.1.
Sarjana (S1)/D.IV dibidang perikanan
I.A.2.
Pasca Sarjana (S2) dibidang perikanan
I.A.3.
Doktor (S3) dibidang perikanan
Tolak ukur: 1) Pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada sekolah atau perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi B. 2) Jurusan/program studi di bidang perikanan, biologi, kimia, dan kedokteran hewan atau yang terkait dengan bidang tugas pengendalian HPI. 3) Kesesuaian ijazah selain bidang ilmu perikanan, biologi atau kimia akan dinilai dengan melihat dari program studi yang tercantum dalam ijazah dan transkripsnya memuat mata kuliah yang relevan dengan bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus). 4) Diperoleh setelah tanggal penilaian terakhir. 5) Belum tercantum dalam Keputusan Jabatan/Pangkat yang bersangkutan. 6) Jumlah angka kredit untuk pendidikan formal tidak dihitung secara kumulatif, tetapi diambil dari angka kredit yang tertinggi.
- 117 -
7) Apabila angka kredit telah diberikan untuk ijazah tingkat yang lebih rendah, maka angka kredit tambahan berkenaan dengan perolehan ijazah bertingkat lebih tinggi dihitung berdasarkan pada perbedaan/selisih nilai kredit kedua ijazah tersebut. 8) Gelar/ijazah di bidang lain yang tidak terkait dengan kegiatan pengendalian HPI yang diperoleh
dapat dinilai
sebagai unsur penunjang dan nilainya bersifat kumulatif. 9) Gelar/ijazah
di
bidang
yang
terkait
dengan
kegiatan
pengendalian HPI yang diperoleh tetapi pada tingkat yang lebih rendah atau sama dengan yang sudah dimiliki dinilai sebagai unsur penunjang dan nilainya bersifat kumulatif. Satuan hasil
: Setiap ijazah/gelar
Angka kredit
:
a. Sarjana (S1)/D.IV dibidang perikanan
: 100,000
b. Pasca Sarjana (S2) dibidang perikanan
: 150,000
c. Doktor (S3) dibidang perikanan
: 200,000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi ijazah asli yang telah dilegalisasi oleh Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi negeri; Dekan/Pimpinan Sekolah Tinggi/Direktur Program Pascasarjana untuk ijazah lulusan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B; Koordinator Perguruan
Tinggi
Swasta
(KOPERTIS)
atau
Koordinator
Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) Kementerian Agama untuk ijazah lulusan Perguruan Tinggi swasta yang belum terakreditasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama atau Tim Penilai Ijazah Luar Negeri untuk lulusan perguruan tinggi dari luar negeri; 2) Fotokopi
transkrip
nilai,
kecuali
untuk
pengangkatan
pertama 3) Fotokopi surat ijin belajar/tugas belajar dari pejabat yang berwenang; kecuali untuk pengangkatan pertama.
- 118 -
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang pengendalian HPI serta memperoleh Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) I.A.1.
Lamanya lebih dari 960 jam
I.A.2.
Lamanya antara 641-960 jam
I.A.3.
Lamanya antara 481-640 jam
I.A.4.
Lamanya antara 161-480 jam
I.A.5.
lamanya antara 81-160 jam
I.A.6.
Lamanya antara 30-80 jam
I.A.7.
Lamanya lebih kecil dari 30 jam
Tolak ukur: 1) Diklat
yang
diikuti
adalah
pendidikan
dan
pelatihan
fungsional atau teknis dibidang pengawasan mutu hasil perikanan. 2) Perolehan angka kredit ditentukan berdasarkan pada jumlah jam yang tercantum pada STTPP/sertifikat. 3) PNS yang diangkat dalam jabatan Penilik paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti diklat fungsional bagi yang berlatar belakang non perikanan; 4) Perolehan angka kredit ditentukan berdasarkan pada jumlah jam yang tercantum pada STTPP/sertifikat; 5) Angka
kredit
berkenaan
dengan
perolehan
STTPP
perolehan
STTPP
fungsional/teknis bersifat kumulatif; 6) Angka
kredit
berkenaan
dengan
fungsional/teknis bersifat kumulatif. 7) Dalam hal sertifikat keikutsertaan diklat (STTPP) tidak menyebutkan jumlah jam, jam diklat dihitung setara dengan waktu diklat efektif. Waktu diklat efektif pada dasarnya: satu minggu setara dengan 5 hari, satu hari setara dengan 8 jam. Satuan hasil
: Setiap sertifikat
Angka kredit
:
- Lamanya lebih dari 960 jam
:
15,000
- Lamanya antara 641-960 jam
:
9,000
- Lamanya antara 481-640 jam
:
6,000
- Lamanya antara 161-480 jam
:
3,000
- Lamanya antara 81-160 jam
:
2,000
- 119 -
- Lamanya antara 30-80 jam
:
1,000
- Lamanya lebih kecil dari 30 jam
:
0.500
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi STTPP/sertifikat yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung; 2) Surat penugasan. C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP I.C.
Prajabatan Golongan III
Tolak Ukur: Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon (CPNS) STTPP prajabatan yang dapat dinilaikan adalah hanya untuk formasi CPNS tahun 2010. Angka kredit :
: 2.000
Pelaksana
: Calon Pegawai Negeri Sipil
Bukti fisik
:
1) Fotokopi STTPP prajabatan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. II.
Rincian Kegiatan dan Tolak Ukur Unsur Utama Pengendalian HPI 1. PHPI Pertama (III/a – III/b) A. Melakukan persiapan 1) Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI tingkat laboratorium II.A.4.a.
Membuat media uji dan/atau reagensia untuk pengujian virus
Tolak ukur : 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan sesuai daftar kebutuhan; 2) Penentuan metoda; 3) Media uji/ reagensia yang telah dibuat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
- 120 -
1) Laporan hasil pembuatan media uji dan/atau reagensia yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. B. Melaksanakan pengendalian HPI 2. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan lapangan II.B.2.b.
Melakukan
pengamatan/
pemeriksaan
perkembangan HPI/ HPIK tingkat lapangan Tolak ukur : 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Hasil pengamatan tingkat perkembangan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan/pemeriksaan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . II.B.2.c.1) Melakukan pengambilan sampel (contoh) HPI/HPIK Tolak ukur : 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Jenis sampel (contoh) berupa media atau media pembawa per lokasi, dilengkapi formulir sampel (contoh). Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengambilan sampel (contoh) yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
- 121 -
II.B.2.c.2) Melakukan pengambilan sampel (contoh) untuk pemeriksaan
residu
pestisida/
OIKB,
dan
kontaminan Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Jenis sampel (contoh) per lokasi pengambilan, dilengkapi formulir sampel (contoh). Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik : 1) Laporan hasil pengambilan sampel (contoh); 2) Surat penugasan . 3. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan secara laboratories II.B.3.b.1) Melakukan pemurnian isolat cendawan Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Isolat cendawan murni. Satuan hasil
: Setiap isolat
Angka kredit
: 0.014
Norma waktu
: 01 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan
berisi
setiap
isolat
yang
dimurnikan
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan II.B.3.b.2) Melakukan pemurnian isolat bakteri Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Isolat bakteri murni.
dan
telah
- 122 -
Satuan hasil
: Setiap isolat
Angka kredit
: 0.014
Norma waktu
: 1 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi setiap isolate yang dimurnikan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
II.B.3.c.1) Membuat preparat (sediaan) cendawan Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda 3) Preparat (sedian) cendawan yang telah difiksasi. Satuan hasil
: Setiap preparat
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi preparat yang dibuat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
II.B.3.c.2) Membuat preparat (sediaan) bakteri Tolak ukur: 1) Penentuan tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Preparat (sedian) bakteri yang telah difiksasi. Satuan hasil
: Setiap preparat
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
- 123 -
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi preparat yang dibuat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan
II.B.3.f.1) Memeriksa
penyakit
ikan
(parasit,
bakteri,
cendawan) dengan cara mikroskopis/ morfologis Tolak ukur: 1) Penentuan tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Hasil identifikasi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil identifikasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . II.B.3.f.2) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan) dengan cara konvensional (morfologis dan fisiologis) Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Hasil identifikasi morfometri/pewarnaan/ uji karakteristik biokimia. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil identifikasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan .
- 124 -
4. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan residu pestisida/OIKB, dan kontaminan II.B.4.1)
Melakukan preparasi
Tolak ukur: 1) Penentuan tingkat kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda; 3) Preparat residu/ OIKB/ kontaminan hasil ekstraksi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil preparasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . 5. Melakukan
identifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan HPI/HPIK II.B.6.1)
Melakukan
identifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi perkembangan HPI/HPIK tingkat kesulitan I Tolak ukur: 1) Penentuan metoda identifikasi faktor; 2) Hasil identifikasi sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/ HPIK Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.015
Norma waktu
: 01 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
- 125 -
Bukti fisik: 1) Laporan hasil identifikasi factor yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 6. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya II.B.10.b. Sebagai anggota dalam melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya Tolak ukur: 1) Penyiapan program uji banding; 2) Penyiapan metoda pengujian; dan 3) Penyiapan hasil evaluasi uji banding Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0,090
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji banding; dan 2) Surat penugasan. 7. Uji Profisiensi II.B.11.b. Sebagai anggota dalam melakukan uji profisiensi Tolak ukur: a. Laboratorium peserta uji profisiensi; 1) Penyiapan
bahan
program
pemantapan
mutu
internal
(proficiency testing); 2) Penyiapan prosedur pemeriksaan/ analisis; 3) Penyiapan hasil ulasan prosedur pemeriksaan/ analisis; 4) Penyiapan bahan tindakan perbaikan/ pencegahan. b. Laboratorium penyelenggara (provider) uji profisiensi 1) Penyiapan skema uji profesiensi 2) Penyiapan bahan evaluasi unjuk kerja laboratorium peserta
- 126 -
3) Penyiapan bahan laporan akhir/ bahan rekomendasi hasil uji profesiensi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.04
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji profesiensi; dan 2) Surat penugasan. C. Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK. II.C.1.a.2) Sebagai anggota dalam melakukan pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK Tolak ukur: 1) Penyiapan alat dan bahan (media/ reagensia); 2) Penyiapan metoda pengambilan sampel (contoh); 3) Pelaksanaan pemantauan; 4) Penyiapan metoda pengujian; 5) Pelaksanaan pengujian sesuai target; 6) Penyiapan bahan analisis hasil pengujian; 7) Penyiapan bahan laporan hasil pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil pemantauan yang telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat tugas tim. D. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI 1. Mengumpulkan dan mengolah data II.D.1.
Mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/ HPIK
- 127 -
Tolak ukur: 1) Tabulasi data dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dari hasil pemeriksaan/ layanan tindakan karantina; 2) Dapat
diinterpretasikan
dan
disimpulkan
sebagai
bahan
referensi, atau data pelaporan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
3) Laporan yang berisi tabulasi data yang telah dinterpretasikan dan disimpulkan; dan 4) Surat penugasan. E. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina 1. Melakukan pemanduan kelompok pembudidaya II.E.1.
Memandu
kelompok
pembudidaya
ikan
dalam
melakukan kegiatan pengendalian HPI/ HPIK Tolak ukur: 1) Penyusunan bahan rencana bimbingan; 2) Hasil identifikasi masalah terkait serangan HPI/ HPIK (gejala, populasi, intensitas, prevalensi); atau 3) Pembimbingan dalam “temu teknis” pengendalian HPI/ HPIK di daerah wabah/ kawasan karantina. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemanduan; dan 2) Surat penugasan.
- 128 -
2. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga II.E.2.a.
Melakukan bimbingan pengendalian HPI/HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat lapangan
Tolak ukur: 1) Penyusunan bahan rencana bimbingan; dan 2) Hasil identifkasi masalah terkait serangan HPI/ HPIK (gejala, populasi, intensitas, prevalensi). Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembingan; 2) Surat penugasan .
F. Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina II.F.1.a.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/ uji coba
metoda
pengamatan atau tindakan
karantina di lapangan Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan proposal kajian/uji coba; 2) Penyiapan bahan hasil kajian; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu pelaksanaan program pengendalian HPI. b) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. c) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; d) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian;
- 129 -
e) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; f) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (3) Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program. (4) Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus. (5) Membuat
administrasi
kegiatan
pelaksanaan
diskusi
terfokus. (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim.
II.F.1.b.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/ uji coba
metoda
pengamatan atau tindakan
karantina di laboratorium Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan proposal kajian/uji coba 2) Penyiapan hasil kajian metoda/ uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan program kajian/uji coba. b) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; c) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian;
- 130 -
d) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; e) sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (3) Memberikan saran/masukan untuk penyempurnaan disain kajian atau program. (4) Mencatat dan menyimpulkan saran/masukan hasil diskusi terfokus. (5) Membuat administrasi kegiatan pelaksanaan diskusi terfokus. (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.030
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian; 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; 3) Surat penugasan tim. G. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup. II.G.1.b.1) Memelihara
dan
mengamankan
hidup golongan bakteri. Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda; 3) Koleksi HPI/ HPIK hidup golongan bakteri. Satuan hasil
: Setiap koleksi
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
koleksi
HPI/HPIK
- 131 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeliharaan dan pengamanan koleksi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.G.1.b.2) Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan cendawan Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda; dan 3) Koleksi HPI/ HPIK hidup golongan cendawan. Satuan hasil
: Setiap koleksi
Angka kredit
: 0.005
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pemeliharaan dan pengamanan koleksi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. H. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium Menyusun/ memutahirkan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium II.H.1.
Sebagai
anggota
dalam
menyusun/
memutahirkan
dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan inventarisasi hasil temuan dari hasil audit internal/assessment; 2) Kompilasi hasil temuan dari hasil audit internal/assessment; 3) Penyusunan
draft
dokumen
sistem
manajemen
laboratorium Satuan hasil
: Setiap berkas
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 09 jam 0 menit2eeq
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Berkas hasil kompilasi temuan audit/ assessment; dan 2) Surat penugasan tim.
mutu
- 132 -
J. Melakukan kegiatan lain 1. Melakukan kegiatan penyidikan/ PPNS II.J.1.b.
Sebagai
anggota
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur: Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.240
Norma waktu
: 24 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Pertama
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemberkasan; dan 2) Surat penugasan tim. 2. PHPI Muda (III/c – III/d) A. Melakukan persiapan 1. Menyusun rencana kerja II.A.2.a.
Menyusun rencana kerja tingkat lapangan
Tolak ukur : 1) Penyusunan bahan rencana kerja; 2) Penyusunan rencana kerja bulanan atau rencana kerja lainnya berdasarkan hasil analisis data lapangan, atau 3) Penyusunan rencana kerja pengamatan/pemeriksaan lapangan berdasarkan hasil evaluasi informasi data sebelumnya; 4) Dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan.
- 133 -
II.A.2.b.
Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium
Tolak ukur: 1) Penyusunan bahan rencana kerja; 2) Penyusunan rencana kerja bulanan atau rencana kerja lainnya berdasarkan
hasil
analisis
data
pada
masing-masing
laboratorium, atau 3) Penyusunan rencana kerja pengujian HPI/ HPIK berdasarkan evaluasi dan informasi data sebelumnya. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . 2. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI tingkat laboratorium. II.A.4.b.
Mengevaluasi kelayakan media dan/atau reagensia
Tolak ukur : 1) Penentuan prosedur kontrol terhadap kelayakan bahan/ media dan/ atau reagensia; 2) Hasil pengujian kelayakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil evaluasi kelayakan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 134 -
3. Menyusun program kalibrasi II.A.5.
Menyusun program kalibrasi
Tolak ukur : 1) Penyiapan daftar alat sesuai spesifikasi yang akan dikalibrasi; 2) Penyusunan program pengecekan antara/ kalibrasi internal/ eksternal secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sesuai beban kerja alat. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana program pengecekan antara/ kalibrasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan sebagai penanggung jawab alat. B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK. II.B.1.
Menyusun rencana kerja pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK
Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan rencana kerja hasil analisis dan evaluasi data dasar/ data operasional; 2) Penyusunan rencana kerja pengawasan. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 135 -
2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan secara lab. II.B.3.a.
Melakukan
prognosis
HPI/HPIK
hasil
pembedahan media pembawa ikan Tolak ukur : 1) Hasil anamnesis; 2) Hasil analisis nekropsi; 3) Hasil pengamatan makroskopis jaringan internal dan eksternal; 4) Penentuan
kemungkinan
penyebab
penyakit
termasuk
menentukan diagnosis diferensial; dan 5) Prediksi/ kesimpulan akhir dari suatu kejadian penyakit dan mengarahkannya kepada pengujian tertentu untuk identifikasi. Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0,020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil prognosis (per kode sampel/ lokasi) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
II.B.3.i.2) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia in-vitro Tolak ukur: HPI/ HPIK (parasit, bakteri, cendawan, virus) teridentifikasi dengan menggunakan metoda molekuler. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 136 -
II.B.3.i.3) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia in-vivo Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Hasil
identifikasi
teridentifikasi
parasit/ dengan
bakteri/
cendawan/
menggunakan
virus metoda
serologi/imunokimia in-vivo. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
3. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan residu pestisida/ OIKB dan kontaminan. II.B.4.2)
Melakukan pengujian
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Hasil uji ekstraksi pada butir II.B.4.1). Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
- 137 -
4. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan perkembangan HPI/ HPIK tingkat laboratorium II.B.5.
Melakukan
pengamatan/pemeriksaan
perkembangan
HPI/ HPIK tingkat laboratorium Tolak ukur : 1) Verifikasi hasil identifikasi; 2) Hasil pengamatan perkembangan HPI/ HPIK secara in-vitro, atau 3) Pengamatan pada media kultur: pertumbuhan parasit, bakteri /ALT. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 5. Melakukan
identifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan HPI/HPIK. II.B.6.2)
Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan HPI/ HPIK tingkat kesulitan II
Tolak ukur : 1) Penentuan metoda; 2) Hasil identifikasi sekurang-kurangnya terhadap 4 (empat) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/ HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil identifikasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
- 138 -
6. Menganalisis hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/HPIK II.B.7.a.
Menganalisis hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/ HPIK tingkat lapangan
Tolak ukur : 1) Verifikasi hasil pengamatan/ pemeriksaan; 2) Hasil analisis/ pendugaan terhadap serangan/ penularan HPI/ HPIK di lapangan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis/verifikasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . II.B.7.b.
Menganalisis hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/HPIK tingkat laboratorium
Tolak ukur : 1) Verifikasi hasil pengamatan/ pemeriksaan; 2) Hasil analisis pengujian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 7. Membuat rekomendasi hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/HPIK II.B.8.
Membuat rekomendasi hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/ HPIK
Tolak ukur : 1) Identifikasi hasil analisis pengamatan/ pemeriksaan;
- 139 -
2) Bahan
rekomendasi
hasil
analisis
pendugaan
terhadap
serangan/ penularan HPI/ HPIK atau hasil pengujian. Satuan hasil
: Setiap rekomendasi
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi rekomendasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 8. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya. II.B.10.b. Sebagai
anggota
dalam
melakukan
uji
banding
HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan uji banding; 2) Penyiapan hasil uji banding; 3) Penyiapan bahan rekomendasi hasil uji banding. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.180
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji banding; 2) Surat penugasan tim. 9. Uji Profisiensi II.B.11.b. Sebagai anggota dalam melakukan uji profisiensi Tolak ukur: a. Laboratorium peserta uji profisiensi 1) Penyiapan program; 2) Penyiapan hasil analisis ketepatan instruksi kerja; 3) Penyiapan usulan tindakan perbaikan/ pencegahan. b. Laboratorium penyelenggara (provider) uji profisiensi 1) Penyiapan skema uji profesiensi 2) Penyiapan hasil evaluasi unjuk kerja laboratorium peserta
- 140 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji profesiensi; 2) Surat penugasan tim. 10. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan II.B.12.a. Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/ instalasi pemilik media pembawa Tolak ukur: 1) Penentuan instrumen/pedoman studi kelayakan; 2) Pelaksanaan studi kelayakan; 3) Kesimpulan akhir hasil studi kelayakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil studi kelayakan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. 11. Melaksanakan perlakuan. II.B.13.a. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan Tolak ukur: 1) Inventarisasi hasil identifikasi; 2) Rencana kerja perlakuan terhadap HPI/ HPIK golongan II. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi naskah rencana perlakuan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 141 -
II.B.13.d. Melakukan monitoring/ pengawasan perlakuan HPI/ HPIK yang dilakukan pihak lain Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan monitoring/ pengawasan; 2) Hasil
monitoring/
pengawasan
perlakuan
HPI/
HPI
yang
dilakukan pihak lain. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengawasan/monitoring yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 12. Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan. II.B.14.
Menentukan cara pemusnahan
Tolak ukur: 1) Penentuan ketersediaan tempat dan kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda pemusnahan sesuai obyek pemusnahan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 0 jam 10 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi metoda pemusnahan dan berita acara pelaksanaan pemusnahan; dan 2) Surat penugasan. C. Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK II.C.1.a.2)
Sebagai anggota dalam melakukan pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK
Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan rencana pemantauan;
- 142 -
2) Penilaian
ketersediaan
sarana
(bahan/
reagensia
sesuai
spesifikasi kegiatan pemantauan); 3) Penentuan metoda pengujian sesuai target HPI/ HPIK; 4) Verifikasi hasil pengujian; 5) Penyiapan bahan analisis hasil pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil pemantauan yang telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. D. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK II.D.2.a.
Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Inventarisasi data hasil pemeriksaan/ tindakan karantina; dan 2) Hasil analisis dan evaluasi data hasil pemeriksaan/tindakan karantina bulanan; triwulanan; tahunan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 143 -
E. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina. Melakukan bimbingan pengendalian HPI/ HPIK kepada pihak ketiga. II.E.2.b.1) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/ HPIK kepada pihak
ketiga
pada
tingkat
laboratorium
tingkat
kesulitan I. Tolak ukur: 1) Penyiapan rencana bimbingan; 2) Pembimbingan metoda pengujian penyakit dengan metoda dan menggunakan alat yang sederhana. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembimbingan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . F. Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK 1. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina. II.F.1.a.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/ uji coba
metoda
pengamatan atau tindakan
karantina di lapangan Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan penyusunan proposal kajian/ uji coba; 2) Penyiapan bahan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. b) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; c) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian;
- 144 -
d) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; e) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (3) Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program. (4) Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus. (5) Membuat
administrasi
kegiatan
pelaksanaan
diskusi
terfokus. (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim. II.F.1.b.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/ uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium. Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan proposal kajian; 2) Penyiapan bahan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur: a) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. b) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; c) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; d) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
- 145 -
e) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (3) Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program. (4) Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus. (5) Membuat administrasi kegiatan pelaksanaan diskusi terfokus. (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; 3) Surat penugasan tim. 2. Melakukan pengakajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/ perlakuan. II.F.2.b.
Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/perlakuan
Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan proposal kajian; 2) Penyiapan bahan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur: a) Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu pelaksanaan program pengendalian HPI.
- 146 -
b) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. c) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; d) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; e) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; f) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus. (3) Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program. (4) Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus. (5) Membuat administrasi kegiatan pelaksanaan diskusi terfokus. (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.720
Norma waktu
: 36 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; 3) Surat penugasan tim. G. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi Membuat koleksi. II.G.1.a.
Membuat koleksi standar HPI/HPIK
Tolak ukur : 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Koleksi standar HPI/ HPIK yang telah dikarakterisasi yang telah dilakukan dengan minimal 2 (dua) uji konfirmasi.
- 147 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi pembuatan koleksi standar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . H. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK Melakukan penilaian sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka Akreditasi. II.H.1.a.
Melakukan
penilaian
sarana
dan
prasarana
laboratorium dalam rangka Akreditasi tingkat kesulitan I Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan penilaian; 2) Hasil penilaian kelayakan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Akreditasi minimal terhadap 3 (tiga) faktor penunjang (peralatan uji, persediaan bahan, reagensia dan peralatan habis pakai) dilaksanakan maksimal dua kali setahun. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penilaian yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. I. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium. 1. Menyusun/memutahirkan
dokumen
sistem
manajemen
laboratorium II.I.1.b.
Sebagai ketua dalam menyusun/ memutahirkan
mutu
- 148 -
dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Tolak ukur : 1) Penentuan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium. 2) Pemutakhiran/penyempurnaan
akhir
dokumen
sistem
manajemen mutu laboratorium. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.180
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan
akhir
hasil
penyusunan/pemutakhiran
dokumen
sistem yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan tim 2. Melaksanakan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium II.I.2.b.
Sebagai
anggota
internal/eksternal
dalam dan
melaksanakan kaji
ulang
audit sistem
manajemen mutu laboratorium Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan bahan audit (formulir atau kuisioner audit/ kaji ulang manajemen; 2) Hasil
identifikasi
ketidaksesuaian/
akar
masalah
untuk
tindakan perbaikan/ pencegahan; 3) Hasil audit sistem, audit unjuk kerja (audit teknis), audit mutu data pengujian dan/ atau kalibrasi, audit kesesuaian terhadap kontrak atau peraturan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.360
Norma waktu
: 18 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil audit yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan tim.
- 149 -
J. Melakukan kegiatan lain 1. Melakukan kegiatan penyidikan/ PPNS II.J.1.b.
Sebagai
anggota
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur : Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.480
Norma waktu
: 24 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemberkasan; 2) Surat penugasan tim. 3. PHPI Muda (III/c – III/d) A. Melakukan persiapan. 1. Menyusun rencana kerja. II.A.2.a.
Menyusun rencana kerja tingkat lapangan
Tolak ukur : 1) Penyusunan bahan rencana kerja; 2) Penyusunan rencana kerja bulanan atau rencana kerja lainnya berdasarkan hasil analisis data lapangan, atau 3) Penyusunan rencana kerja pengamatan/pemeriksaan lapangan berdasarkan hasil evaluasi informasi data sebelumnya; 4) Dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan.
- 150 -
II.A.2.b.
Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium
Tolak ukur : 1) Penyusunan bahan rencana kerja; 2) Penyusunan rencana kerja bulanan atau rencana kerja lainnya berdasarkan
hasil
analisis
data
pada
masing-masing
laboratorium, atau 3) Penyusunan rencana kerja pengujian HPI/ HPIK berdasarkan evaluasi dan informasi data sebelumnya. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 2. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengendalian HPI tingkat laboratorium. II.A.4.b.
Mengevaluasi
kelayakan
media
dan/atau
reagensia Tolak ukur : 1) Penentuan prosedur kontrol terhadap kelayakan bahan/ media dan/ atau reagensia; 2) Hasil pengujian kelayakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil evaluasi kelayakan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
- 151 -
3. Menyusun program kalibrasi II.A.5.
Menyusun program kalibrasi
Tolak ukur : 1) Penyiapan daftar alat sesuai spesifikasi yang akan dikalibrasi; 2) Penyusunan program pengecekan antara/ kalibrasi internal/ eksternal secara berkala atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sesuai beban kerja alat. Satuan hasil
: Setiap pengujian
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana program pengecekan antara/ kalibrasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan sebagai penanggung jawab alat. B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK II.B.1.
Menyusun rencana kerja pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK
Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan rencana kerja hasil analisis dan evaluasi data dasar/ data operasional; 2) Penyusunan rencana kerja pengawasan. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
- 152 -
2. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan secara lab. II.B.3.a.
Melakukan prognosis HPI/ HPIK hasil pembedahan media pembawa ikan
Tolak ukur: 1) Hasil anamnesis; 2) Hasil analisis nekropsi; 3) Hasil pengamatan makroskopis jaringan internal dan eksternal; 4) Penentuan
kemungkinan
penyebab
penyakit
termasuk
menentukan diagnosis diferensial; dan 5) Prediksi/ kesimpulan akhir dari suatu kejadian penyakit dan mengarahkannya kepada pengujian tertentu untuk identifikasi. Satuan hasil
: Setiap pemeriksaan
Angka kredit
: 0,020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil prognosis (per kode sampel/ lokasi) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan II.B.3.i.2) Memeriksa cendawan,
penyakit virus)
ikan
(parasit,
bakteri,
dengan
cara
serologi/
imunokimia in-vitro Tolak ukur: HPI/ HPIK (parasit, bakteri, cendawan, virus) teridentifikasi dengan menggunakan metoda molekuler. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan .
- 153 -
II.B.3.i.3) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/imunokimia in-vivo Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Hasil
identifikasi
teridentifikasi
parasit/ dengan
bakteri/
cendawan/
menggunakan
virus metoda
serologi/imunokimia in-vivo. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . 3. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan residu pestisida/ OIKB dan kontaminan. II.B.4.2)
Melakukan pengujian
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Hasil uji ekstraksi pada butir II.B.4.1). Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan .
- 154 -
4. Melakukan pengamatan/ pemeriksaan perkembangan HPI/ HPIK tingkat laboratorium II.B.5.
Melakukan pengamatan/ pemeriksaan perkembangan HPI/ HPIK tingkat laboratorium
Tolak ukur: 1) Verifikasi hasil identifikasi; 2) Hasil pengamatan perkembangan HPI/ HPIK secara in-vitro; atau 3) Pengamatan
pada
media
kultur:
pertumbuhan
parasit,
bakteri/ALT. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.010
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengamatan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . 5. Melakukan
identifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan HPI/HPIK. II.B.6.2)
Melakukan mempengaruhi
identifikasi perkembangan
faktor-faktor HPI/
HPIK
yang tingkat
kesulitan II. Tolak ukur: 1) Penentuan metoda; 2) Hasil identifikasi sekurang-kurangnya terhadap 4 (empat) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/ HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
- 155 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil identifikasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan . 6. Menganalisis hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/HPIK II.B.7.a.
Menganalisis hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/ HPIK tingkat lapangan.
Tolak ukur: 1) Verifikasi hasil pengamatan/pemeriksaan; 2) Hasil analisis/pendugaan terhadap serangan/penularan HPI/ HPIK di lapangan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis/verifikasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.B.7.b.
Menganalisis hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/HPIK tingkat laboratorium
Tolak ukur : 1) Verifikasi hasil pengamatan/ pemeriksaan; 2) Hasil analisis pengujian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 7. Membuat rekomendasi hasil pengamatan/ pemeriksaan HPI/HPIK
- 156 -
II.B.8.
Membuat
rekomendasi
hasil
pengamatan/
pemeriksaan HPI/ HPIK Tolak ukur : 1) Identifikasi hasil analisis pengamatan/ pemeriksaan; 2) Bahan
rekomendasi
hasil
analisis
pendugaan
terhadap
serangan/ penularan HPI/ HPIK atau hasil pengujian. Satuan hasil
: Setiap rekomendasi
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
3) Laporan yang berisi rekomendasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 4) Surat penugasan . 8. Melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya. II.B.10.b. Sebagai anggota dalam melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan uji banding; 2) Penyiapan hasil uji banding; 3) Penyiapan bahan rekomendasi hasil uji banding. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.180
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
3) Laporan akhir hasil uji banding; 4) Surat penugasan tim.
- 157 -
9. Uji profisiensi. II.B.11.b. Sebagai anggota dalam melakukan uji profisiensi Tolak ukur : a. Laboratorium peserta uji profisiensi 1) Penyiapan program; 2) Penyiapan hasil analisis ketepatan instruksi kerja; dan 3) Penyiapan usulan tindakan perbaikan/ pencegahan. b. Laboratorium penyelenggara (provider) uji profisiensi 1) Penyiapan skema uji profesiensi; dan 2) Penyiapan hasil evaluasi unjuk kerja laboratorium peserta. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji profesiensi; dan 2) Surat penugasan tim. 10. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan. I.B.12.a. Melakukan studi kelayakan tempat penampungan/ unit budidaya/ instalasi pemilik media pembawa Tolak ukur: 1) Penentuan instrumen/pedoman studi kelayakan; 2) Pelaksanaan studi kelayakan; dan 3) Kesimpulan akhir hasil studi kelayakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil studi kelayakan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan tim.
- 158 -
11. Melaksanakan perlakuan. II.B.13.a. Menyusun rencana kerja kegiatan perlakuan Tolak ukur : 1) Inventarisasi hasil identifikasi; dan 2) Rencana kerja perlakuan terhadap HPI/ HPIK golongan II. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi naskah rencana perlakuan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.B.13.d. Melakukan monitoring/ pengawasan perlakuan HPI/ HPIK yang dilakukan pihak lain. Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan monitoring/ pengawasan; 2) Hasil
monitoring/
pengawasan
perlakuan
HPI/
HPI
yang
dilakukan pihak lain. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pengawasan/monitoring yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. 12. Melaksanakan pemusnahan media pembawa HPI/HPIK, media lain, limbah uji dan/atau obat ikan. II.B.14.
Menentukan cara pemusnahan
Tolak ukur: 1) Penentuan ketersediaan tempat dan kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda pemusnahan sesuai obyek pemusnahan.
- 159 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.003
Norma waktu
: 0 jam 10 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi metoda pemusnahan dan berita acara pelaksanaan pemusnahan; 2) Surat penugasan . C. Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK. II.C.1.a.2)
Sebagai anggota dalam melakukan pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK
Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan rencana pemantauan; 2) Penilaian
ketersediaan
sarana
(bahan/
reagensia
sesuai
spesifikasi kegiatan pemantauan); 3) Penentuan metoda pengujian sesuai target HPI/ HPIK; 4) Verifikasi hasil pengujian; dan 5) Penyiapan bahan analisis hasil pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
3) Laporan akhir hasil pemantauan yang telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 4) Surat penugasan tim. D. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap HPI/ HPIK. II.D.2.a.
Melakukan
analisis
dan
evaluasi
hasil
pemeriksaan atau tindakan karantina terhadap
- 160 -
HPI/HPIK Tolak ukur : 1) Inventarisasi data hasil pemeriksaan/ tindakan karantina; 2) Hasil analisis dan evaluasi data hasil pemeriksaan/ tindakan karantina bulanan; triwulanan; tahunan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.020
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan . E. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina Melakukan bimbingan pengendalian HPI/ HPIK kepada pihak ketiga II.E.2.b.1) Melakukan bimbingan pengendalian HPI/ HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan I Tolak ukur: 1) Penyiapan rencana bimbingan; 2) Pembimbingan metoda pengujian penyakit dengan metoda dan menggunakan alat yang sederhana. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembimbingan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 161 -
F. Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK 1. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina II.F.1.a.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/ uji coba metoda
pengamatan
atau
tindakan
karantina
di
lapangan Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan penyusunan proposal kajian/ uji coba; 2) Penyiapan bahan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. b) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; c) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; d) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; e) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus; (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus; (3) Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program; (4) Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus; (5) Membuat
administrasi
kegiatan
pelaksanaan
diskusi
terfokus; dan (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat,
- 162 -
jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim. II.F.1.b.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/uji coba metoda
pengamatan
atau
tindakan
karantina
di
laboratorium Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan proposal kajian; 2) Penyiapan bahan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. b) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; c) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; d) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; e) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1)
Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus;
(2)
Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus;
(3)
Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program; (4)
Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus; (5)
Membuat administrasi kegiatan pelaksanaan diskusi terfokus; dan
(6)
Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus.
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat,
- 163 -
jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim. 2. Melakukan pengakajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/ perlakuan. II.F.2.b.
Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/ perlakuan
Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan proposal kajian; 2) Penyiapan bahan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi; 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur: a) Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu pelaksanaan program pengendalian HPI. b) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. c) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; d) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; e) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; f) Sebagai anggota dalam pelaksanaan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Menjadi moderator dalam pelaksanaan diskusi terfokus; (2) Membuat notulen dalam pelaksanaan diskusi terfokus; (3) Memberikan
saran/masukan
untuk
penyempurnaan
disain kajian atau program; (4) Mencatat
dan
menyimpulkan
saran/masukan
hasil
diskusi terfokus; (5) Membuat administrasi kegiatan pelaksanaan diskusi terfokus; dan (6) Membuat laporan pelaksanaan diskusi terfokus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.720
Norma waktu
: 36 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
- 164 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian, atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim. G. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi Membuat koleksi II.G.1.a.
Membuat koleksi standar HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Koleksi standar HPI/ HPIK yang telah dikarakterisasi yang telah dilakukan dengan minimal 2 (dua) uji konfirmasi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi pembuatan koleksi standar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. H. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK 1. Melakukan penilaian sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka Akreditasi II.H.1.a.
Melakukan
penilaian
sarana
dan
prasarana
laboratorium dalam rangka Akreditasi tingkat kesulitan I Tolak ukur : 1) Penyiapan bahan penilaian; 2) Hasil penilaian kelayakan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka Akreditasi minimal terhadap 3 (tiga) faktor penunjang
- 165 -
(peralatan uji, persediaan bahan, reagensia dan peralatan habis pakai) dilaksanakan maksimal dua kali setahun. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.040
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penilaian yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. I. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium. 1. Menyusun/memutahirkan
dokumen
sistem
manajemen
mutu
laboratorium. II.I.1.b.
Sebagai
ketua
dalam
menyusun/memutahirkan
dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Tolak ukur : 1) Penentuan dokumen sistem manajemen mutu laboratorium; dan 2) Pemutakhiran/penyempurnaan
akhir
dokumen
sistem
manajemen mutu laboratorium. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.180
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan
akhir
hasil
penyusunan/pemutakhiran
dokumen
sistem yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. 2. Melaksanakan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium II.I.2.b.
Sebagai
anggota
dalam
melaksanakan
audit
internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium
- 166 -
Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan bahan audit (formulir atau kuisioner audit/ kaji ulang manajemen; 2) Hasil
identifikasi
ketidaksesuaian/
akar
masalah
untuk
tindakan perbaikan/pencegahan; dan 3) Hasil audit sistem, audit unjuk kerja (audit teknis), audit mutu data pengujian dan/atau kalibrasi, audit kesesuaian terhadap kontrak atau peraturan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.360
Norma waktu
: 18 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil audit yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. J. Melakukan kegiatan lain Melakukan kegiatan penyidikan/ PPNS II.J.1.b.
Sebagai
anggota
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur: Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.480
Norma waktu
: 24 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Muda
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemberkasan; 2) Surat penugasan tim.
- 167 -
4. PHPI Madya (IV/a – IV/c) A. Melakukan persiapan 1. Melakukan pengkajian rencana kerja II.A.3.a.
Melakukan pengkajian rencana kerja tingkat lapangan
Tolak ukur: 1) Daftar identifikasi masalah; 2) Hasil kajian rencana kerja bulanan dan rencana kerja lainnya berdasarkan hasil analisis data dasar/data operasional mengacu pada butir II.A.1. 3) Hasil kajian rencana kerja terhadap rencana yang telah direalisasikan. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana kerja yang telah dikaji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan.
II.A.3.b.
Melakukan
pengkajian
rencana
kerja
tingkat
laboratorium Tolak ukur : 1) Daftar identifikasi masalah; 2) Hasil kajian rencana kerja bulanan dan rencana kerja lainnya berdasarkan kegiatan masing-masing laboratorium. 3) Hasil kajian rencana kerja terhadap rencana yang telah direalisasikan. Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.150
Norma waktu
: 05 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
- 168 -
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana yang telah dikaji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. B. Melaksanakan pengendalian HPI 1. Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan. II.B.2.a.
Melakukan
pemeriksaan
pelaksanaan
pemasukan
jenis/ras ikan baru dan/atau tindakan karantina di negara asal. Tolak ukur: 1) Hasil analisa risiko terhadap rencana pemasukan jenis/ras ikan baru
yang
dimaksud:
Invasive Alien Species/IAS, Genetic
Modified Organism/GMO, Specific Pathogen Resistant/Specific Pathogen Free (SPR/SPF)) dan dikomunikasi dengan pihak terkait;, atau 2) Hasil verifikasi taksonomi dan morfologi jenis ras baru yang dimasukkan; atau 3) Rekomendasi rencana pengawasan dan tindakan karantina terhadap media pembawa HPI/HPIK yang dipersyaratkan dengan menentukan
metoda:
apakah
menggunakan
Aggressive
Quarantine Protocol atau Regular Quarantine Protocol; atau 4) Bahan rekomendasi dari hasil analisis rekaman data masa karantina yang dilakukan di negara asal atau pengawasan tindakan karantina di negara asal terhadap media pembawa HPI/ HPIK yang dipersyaratkan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.270
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan
akhir
hasil
pengamatan/pemeriksaan
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
yang
telah
- 169 -
2. Melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara laboratories II.B.3.b.3) Melakukan pemurnian isolat virus Tolak ukur: 1) Tingkat kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Pemurnian hasil kultur virus atau pemurnian filtrat atau hasil kloning atau pemurnian hasil ekstraksi positif virus target dengan mengecek keberadaan virus lainnya/Inokulum dari filtrate/ Inokulum dari biakan virus hidup secara in vitro/in vivo. Satuan hasil
: Setiap isolat
Angka kredit
: 0.028
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi isolat yang telah dimurnikan dan telah mendapat legalisasi dari pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.B.3.c.3)
Membuat preparat (sedian) virus
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Pembuatan SEM/TEM; dan 4) Preparat (sediaan) virus yang dibuat. Satuan hasil
: Setiap preparat
Angka kredit
: 0.030
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi keterangan preparat yang telah dibuat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 170 -
II.B.3.d.
Membuat biakan sel.
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Filtrat
sesuai
dengan
spesifikasi
(jumlah,
viabilitas,
dan
karakteristik), hasil uji sterilitas, disertai dengan dokumentasi. Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi keterangan biakan sel yang telah dibuat dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.B.3.e.
Memelihara biakan sel
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Filtrat yang dipelihara, disertai dengan dokumentasi; atau 4) Hasil pengamatan secara berkala terhadap pertumbuhan sel selama proses pemeliharaan, disertai dengan dokumentasi. Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
: 0.030
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi keterangan biakan sel yang dipelihara dan telah dilegalisasi oleh pejabt yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.B.3.g.1) Memeriksa
penyakit
ikan
viral
dengan
mikroskopis/morfologis. Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Hasil identifikasi penyakit viral, disertai dokumentasi; atau
cara
- 171 -
4) Hasil pemeriksaan benda inklusi/oklusi, perubahan sel yang diakibatkan oleh virus secara mikroskopis atau pengamatan morfologi virus dengan SEM/TEM. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.030
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. II.B.3.g.2) Memeriksa
penyakit
ikan
viral
dengan
cara
konvensional Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; 3) Hasil identifikasi penyakit viral, disertai dokumentasi; atau 4) Hasil pemeriksaan dengan SEM/ TEM/ analisa bio-edit hasil sequencing DNA virus. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan.
II.B.3.h.
Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara tissue imprint/ wet mount
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Hasil
identifikasi
dokumentasi.
parasit/bakteri/cendawan/virus,
disertai
- 172 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan . II.B.3.i.1) Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara histopatologi/ histologi Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Hasil
identifikasi
parasit/bakteri/cendawan/virus,
disertai
dokumentasi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan laporan hasil uji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.B.3.j.
Memeriksa penyakit ikan (parasit, bakteri, cendawan, virus) dengan cara serologi/ imunokimia in vivo
Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan 2) Penentuan metoda 3) Hasil identifikasi parasit, bakteri, cendawan, virus, disertai dokumentasi Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 06 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
- 173 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil uji dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
3. Melakukan
identifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
perkembangan HPI/HPIK. II.B.6.3)
Melakukan
identifikasi
mempengaruhi
faktor-faktor
yang
HPI/HPIK
tingkat
perkembangan
kesulitan III Tolak ukur: 1) Penentuan metoda identifikasi faktor; dan 2) Hasil identifikasi sekurang-kurangnya terhadap 6 (enam) faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan HPI/ HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.150
Norma waktu
: 07 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil identifikasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 4. Melakukan penelusuran ketidaksesuaian data hasil pengujian HPI/ HPIK. II.B.9.
Melakukan
penelusuran
ketidaksesuaian
data
hasil pengujian HPI/ HPIK Tolak ukur : 1) Hasil identifikasi ketidasesuaian yang terjadi dan rencana tindakan perbaikan atau pencegahan, atau 2) Tindakan
perbaikan
yang
dilakukan
perbaikan. Satuan hasil
: Setiap kasus
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
atau
evaluasi
hasil
- 174 -
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil temuan ketidaksesuaian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. 5. Uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya II.B.10.a. Sebagai ketua dalam melakukan uji banding HPI/HPIK dengan laboratorium lainnya Tolak ukur : 1) Penentuan program uji banding; 2) Penentuan metoda pengujian; 3) Penentuan hasil evaluasi uji banding. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.270
Norma waktu
: 13 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji banding; 2) Surat penugasan tim. 6. Uji profisiensi II.B.11.a. Sebagai ketua dalam melakukan uji profisiensi Tolak ukur: 1) Untuk laboratorium peserta uji profisiensi a) Penentuan program mutu internal (proficiency testing); b) Penentuan metoda pemeriksaan/ analisis; c) Penentuan
tindak
lanjut
terhadap
hasil
uji
profisiensi
laboratorium yang telah terakreditasi; d) Penentuan hasil pengujian; e) Penentuan hasil ulasan metoda pemeriksaan/ analisis, dan f) Penentuan tindakan perbaikan/ pencegahan. 2) Untuk laboratorium penyelenggara (provider) uji profisiensi a) Penentuan skema uji profesiensi b) Penentuan hasil evaluasi unjuk kerja laboratorium peserta
- 175 -
c) Penentuan laporan akhir/rekomendasi uji profesiensi Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Noema waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil uji profisiensi; dan 2) Surat penugasan tim. 7. Melaksanakan pengasingan untuk pengamatan II.B.12.b
Melakukan studi kelayakan laboratorium
Tolak ukur: 1) Penentuan metoda studi; dan 2) Bahan rekomendasi hasil studi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil studi kelayakan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 8. Melaksanakan perlakuan pada media pembawa II.B.13.b.
Menentukan metoda perlakuan
Tolak ukur: 1) Penentuan tingkat kesiapan alat dan bahan; dan 2) Penentuan metoda. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.015
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi penentuan metoda perlakuan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 176 -
II.B.13.c. Melakukan analisis hasil perlakuan Tolak ukur : 1) Penentuan metoda; dan 2) Hasil analisis tingkat pemulihan kesehatan ikan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.015
Norma waktu
: 0 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan analisis hasil perlakuan; dan 2) Surat penugasan. C. Melakukan pemantauan 1. Melakukan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK II.C.1.a.1) Sebagai ketua dalam melakukan pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK Tolak ukur: 1) Penentuan tim pemantauan; 2) Penentuan metoda pemantauan 3) Penentuan
daerah
sampling,
pengolahan
spesimen
dan
penentuan pengujian; 4) Penentuan hasil pengujian sesuai target kegiatan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK; dan 5) Penentuan Laporanhasil pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil pemantauan dan telah diseminarkan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim.
- 177 -
II.C.1.b.
Mengevaluasi/mengkaji pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPI/HPIK
Tolak ukur : 1) Identifikasi masalah; 2) Hasil evaluasi; atau 3) Hasil kajian pemantauan daerah sebar HPI/ HPIK untuk bahan penetapan kebijakan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil evaluasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 2. Melakukan pemantauan obat ikan/bahan biologi/bahan kimia II.C.2.c.
Menyusun laporan secara periodik hasil analisis (status HPI/HPIK, monitoring residu, pengawasan obat ikan)
Tolak ukur: 1) Penyusunan laporan bulanan hasil analisis status HPI/ HPIK, monitoring residu dan penggunaan obat ikan yang tidak terkendali; 2) Penysunan laporan triwulan hasil analisis status HPI/ HPIK, monitoring residu dan penggunaan obat ikan yang tidak terkendali Laporan tahunan; dan 3) Penyusunan laporan hasil updating data pada software sistem monitoring penyakit ikan (SSMPI) bulanan, triwulanan, dan tahunan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil pemantauan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 178 -
D. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI Melakukan analisis dan evaluasi II.D.2.b.
Melakukan analisis dan evaluasi kerugian akibat HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Identifikasi masalah; 2) Hasil analisis dan evaluasi kerugian ekonomi (produksi) akibat serangan/penyebaran/penularan/wabah HPI/HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi analisis dan evaluasi kerugian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. E. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina. Melakukan pemanduan kelompok pembudidaya dalam melakukan kegiatan pengendalian HPI/ HPIK. II.E.2.b.2)
Melakukan
bimbingan
pengendalian
HPI/
HPIK
kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan II Tolak ukur: 1) Penyusunan bahan rencana bimbingan; 2) Pembimbingan kegiatan identifikasi penyakit Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembimbingan dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 179 -
F. Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK. 1. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina. II.F.1.a.1) Sebagai ketua dalam melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina
di
lapangan Tolak ukur: 1) Pentuan proposal kajian; 2) Penentuan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penentuan bahan rekomendasi; 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur: (a).
Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu pelaksanaan program pengendalian HPI;
(b).
Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba;
(c).
Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus;
(d).
Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian;
(e).
Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
(f).
Sebagai ketua dalam melaksanakan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya;
(g).
Memimpin diskusi terfokus;
(h).
Menyusun dan menyajikan materi dalam diskusi terfokus;
(i).
Menyusun
rekomendasi
penyempurnaan
program
pengendalian HPI; dan (j).
Menyampaikan kerja/kepala
rekomendasi
dinas
yang
kepada
membidangi
Kepala
unit
kelautan
dan
perikanan di provinsi/ kabupaten/kota setempat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian; atau 2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat,
- 180 -
jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim.
II.F.1.b.2) Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian/ uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina di laboratorium. Tolak ukur: 1) Penyiapan proposal kajian; 2) Penyiapan hasil kajian metoda/ uji coba metoda; 3) Penyiapan bahan rekomendasi; dan 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu pelaksanaan program pengendalian HPI. b) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba. c) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; d) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; e) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; f) Sebagai ketua dalam melaksanakan diskusi terfokus, harus memiliki kemampuan, diantaranya: (1) Memimpin diskusi terfokus; (2) Menyusun
dan
menyajikan
materi
dalam
diskusi
terfokus; (3) Menyusun
rekomendasi
penyempurnaan
program
pengendalian HPI; dan (4) Menyampaikan kerja/kepala
rekomendasi
dinas
yang
kepada
membidangi
Kepala
unit
kelautan
dan
perikanan di provinsi/ kabupaten/kota setempat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian; atau
- 181 -
2) Laporan diskusi sekurang-kurangnya memuat: latar belakang, tujuan, tema/topik, hasil yang diharapkan, waktu, tempat, jadwal, peserta, nara sumber, proses diskusi, daftar hadir peserta dan rekomendasi; dan 3) Surat penugasan tim. 2. Melakukan pengakajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/ perlakuan II.F.2.b.
Sebagai anggota dalam melakukan pengkajian ulang
standar
metoda
uji
pemeriksaan/
perlakuan Tolak ukur: 1) Penyiapan proposal kajian; 2) Penyiapan hasil kajian; dan 3) Penyiapan bahan rekomendasi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 1.080
Norma waktu
: 36 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir kajian ulang standard an telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. 3. Melakukan pengakajian II.F.3.a.
Melakukan
pengkajian
terhadap
efikasi
pestisida,
agensia hayati, dan bahan pengendalian HPI/HPIK Tolak ukur: 1) Proposal kajian; 2) Hasil kajian; 3) Bahan rekomendasi hasil kajian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.480
Norma waktu
: 16 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
- 182 -
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.F.3.b.
Melakukan pengkajian terhadap resistensi HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Proposal kajian terhadap resistensi HPI/ HPIK; 2) Hasil kajian; dan 3) Bahan rekomendasi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.480
Norma waktu
: 16 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 4. Melakukan pengkajian risiko HPI/HPIK II.F.4.a.
Menyusun rencana pengkajian risiko HPI/HPIK
Tolak ukur: TOR rencana kajian risiko. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti Fisik
:
1) Laporan akhir hasil kajian risiko dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.F.4.b.
Mengumpulkan
dan
mengolah
data/
referensi pengkajian risiko HPI/HPIK Tolak ukur: Inventarisasi bahan referensi kajian risiko.
bahan/
- 183 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.060
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi data kajian risiko dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. G. Membuat koleksi, visualisasi dan informasi. Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup II.G.1.b.3) Memelihara dan mengamankan koleksi HPI/HPIK hidup golongan virus Tolak ukur: 1) Penentuan kesiapan alat dan bahan; 2) Penentuan metoda; dan 3) Koleksi hidup golongan virus yang telah dikarakterisasi secara in-vitro dan in-vivo. Satuan hasil
: Setiap koleksi
Angka kredit
: 0.030
Norma waktu
: 01 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi koleksi yang dipelihara dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. H. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK Melakukan penilaian sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka Akreditasi II.H.1.b.
Melakukan
penilaian
sarana
dan
prasarana
laboratorium dalam rangka Akreditasi tingkat kesulitan II Tolak ukur: 1) Penyiapan bahan penilaian;
- 184 -
2) Penilaian kelayakan fasilitas pengujian dan kesiapan sarana dan prasarana terhadap
dalam 5
reagensia,
rangka
(lima)
faktor
prasarana
Akreditasi penunjang
penerangan,
sekurang-kurangnya berupa kondisi
alat,
bahan,
lingkungan
dilaksanakan maksimal dua kali setahun Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.090
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penilaian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. I. Mengembangkan Sistem Mutu Laboratorium Melaksanakan audit internal/eksternal dan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium II.I.2.a.
Sebagai
ketua
dalam
internal/eksternal
dan
melaksanakan kaji
ulang
audit sistem
manajemen mutu laboratorium Tolak ukur: 1) Penentuan hasil identifikasi ketidaksesuaian penerapan sistem manajemen mutu.; 2) Penentuan
hasil
identifikasi
untuk
tindakan
perbaikan/
pencegahan; 3) Penentuan hasil audit sistem, audit unjuk kerja (audit teknis), audit mutu data pengujian dan/atau kalibrasi, audit kesesuaian terhadap kontrak atau peraturan; dan 4) Penentuan peninjauan ulang lembar kerja ketidaksesuaian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.540
Norma waktu
: 18 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil audit dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim.
- 185 -
J. Melakukan kegiatan lain 1. Melakukan kegiatan penyidikan/PPNS. II.J.1.a.
Sebagai
ketua
dalam
melakukan
kegiatan
penyidikan/PPNS Tolak ukur: Penindakan pelanggaran hukum dibidang karantina ikan sampai pemberkasan P-21. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.720
Norma waktu
: 24 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir pemberkasan; dan 2) Surat penugasan tim. 2. Menjadi saksi ahli II.J.2.
Menjadi saksi ahli.
Tolak ukur: Bertindak sebagai saksi ahli dalam persidangan di pengadilan. Satuan hasil
: Laporan
Angka kredit
: 0.200
Norma waktu
: 06 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Madya
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi keterangan saksi/saksi ahli; dan 2) Surat penugasan. 5. PHPI Utama (IV/d – IV/e) A. Melakukan persiapan 1. Membuat konsep kerangka pikir rencana kerja II.A.1. Membuat
konsep
kerangka
pikir
rencana
kerja
pengendalian HPI/HPIK Tolak ukur: 1) Perumusan desain program kerja pengendalian HPI/ HPIK berdasarkan hasil kajian dan analisis hasil pelaksanaan pengendalian HPI tahun sebelumnya dan pedoman petunjuk
- 186 -
pelaksanaan, petunjuk teknis yang terkait dengan program pengendalian HPI dan lingkungannya; 2) Penyusunan/Review desain program kerja pengendalian HPI/ HPIK; 3) PenyusunanTOR program kerja pengendalian HPI dan HPIK; 4) Mempresentasikan kerangka pikir rencana kerja pengendalian HPI; 5) Merumuskan saran/masukan untuk penyempurnaan rencana kerja pengendalian HPI; 6) Meminta legalisasi kerangka rencana kerja kepada Kepala unit kerja atau Kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi/kabupaten/kota setempat. 7) Isi
rencana
kerja
sekurang-kurangnya
mencakup:
latar
belakang, dasar hukum, tujuan, hasil yang diharapkan, ruang lingkup, hasil kajian permasalahan pelaksanaan pengendalian mutu tahun lalu dan kajian kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang terkait dengan program pengendalian HPI, jenis kegiatan, sasaran, waktu/jadwal satu tahun, tempat pelaksanaan, biaya, dan sumber dana; 5) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : (a).
Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan kerangka pikir rencana kerja/program pengendalian HPI.
(b).
Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba.
(c).
Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus;
(d).
Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain hasil analisis dan evaluasi pengendalian HPI; dan
(e).
Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
Satuan hasil
: Setiap rencana
Angka kredit
: 0.160
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Naskah rencana yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 187 -
B. Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan obat ikan/ bahan biologi/ bahan kimia (OIKB) II.C.3.a.
Melakukan analisis dan evaluasi hasil pemantauan peredaran OIKB
Tolak ukur: 1) Penentuan metoda pemantauan; 2) Hasil analisis dan evaluasi pemantauan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.160
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis dan evaluasi dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan.
II.C.3.b.
Menyiapkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peredaran OIKB
Tolak ukur : Rekomendasi terhadap hasil analisis dan evaluasi peredaran OIKB termasuk dampaknya. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi rekomendasi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan.
- 188 -
II.C.3.d.
Menyusun
dan
mengevaluasi
rencana
program
monitoring residu pestisida/ OIKB dan kontaminan Tolak ukur: 1) Penyusunan program monitoring residu pestisida/ OIKB dan kontaminan; dan 2) Evaluasi program monitoring residu pestisida/ OIKB dan kontaminan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.360
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan; dan 2) Surat penugasan. C. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI. 1. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi HPI/ HPIK II.D.3.
Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktorfaktor yang mempengaruhi HPI/ HPI
Tolak ukur : 1) Penentuan metoda analisis dan evaluasi; 2) Hasil analisis dan evaluasi dampak terhadap berbagai risiko dari factor yang mempengaruhi perkembangan HPI/HPI. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.360
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis dan evaluasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan.
- 189 -
2. Menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI/HPIK II.D.4.
Menyiapkan
bahan
rekomendasi
hasil
evaluasi
pengendalian HPI/HPIK. Tolak ukur: 1) Bahan rekomendasi hasil evaluasi pengendalian HPI/HPIK. 2) Bahan
rekomendasi
pengembangan
program
pengendalian
HPI/HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan berisi rekomendasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 5. Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/ HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/kelompok pembudidaya terhadap budidaya atau sumberdaya ikan (SDI). II.D.5.
Melakukan kajian dan evaluasi hasil pengendalian HPI/ HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/ kelompok
pembudidaya
terhadap
budidaya
atau
sumberdaya ikan (SDI) Tolak ukur: 1) Proposal kajian dan evaluasi. 2) Penentuan metoda kajian; 3) Hasil kajian pengendalian HPI/ HPIK atau tindakan karantina oleh pihak ketiga/ kelompok pembudidaya terhadap budidaya atau sumber daya ikan (SDI). Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
- 190 -
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil kajian dan evaluasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 6. Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK II.D.6.
Melakukan evaluasi dan pengkajian hasil pemeriksaan fisik sarana dan prasarana pengendalian HPI/ HPIK
Tolak ukur : 1) Bahan rekomendasi terhadap persyaratan bagi penyedia dan distributor OIKB; 2) Bahan rekomendasi teknis terhadap hasil penilaian Cara Pembuatan Obat Ikan (CPOIB); dan 3) Bahan
rekomendasi
penetapan
tingkat/leveling
instalasi
karantina ikan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi rekomendasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 7. Menyusun laporan hasil analisis dan membuat rekomendasi penilaian
kelayakan
rancang
bangun
sarana
dan
prasarana
pengendalian HPI/HPIK II.D.7.
Menyusun rekomendasi
laporan
hasil
penilaian
analisis
kelayakan
dan rancang
membuat bangun
sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK Tolak ukur: 1) Penentuan metoda analisis/pedoman; 2) Rekomendasi penentuan standar kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana budidaya ikan; dan 3) Rekomendasi penentuan standar kelayakan rancang bangun sarana dan prasarana instalasi karantina ikan.
- 191 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan yang berisi rekomendasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. D. Membimbing pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina. II.E.2.b.3)
Melakukan bimbingan pengendalian HPI/ HPIK kepada pihak ketiga pada tingkat laboratorium tingkat kesulitan III.
Tolak ukur: 1. Penyusunan rencana bimbingan; dan 2. Pembimbingan khusus pengendalian terhadap HPI/ HPIK yang berisiko tinggi pada kepada pihak ketiga. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.180
Norma waktu
: 04 jam 30 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil pembimbingan; dan 2) Surat penugasan. II.E.3.
Melakukan kajian penerapan pengendalian HPI/HPIK yang dilakukan kelompok pembudidaya di daerah wabah atau kawasan karantina
Tolak ukur: 1) Penentuan metoda kajian/uji terap teknologi; 2) Hasil kajian; dan 3) Rekomendasi hasil kajian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 30 menit
- 192 -
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil kajian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. E. Melakukan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK 1. Melakukan pengkajian/uji coba metoda pengamatan atau tindakan karantina. II.F.1.b.1) Sebagai ketua dalam melakukan pengkajian/uji coba
metoda
karantina
di
pengamatan laboratorium
atau
tindakan
(terkait
verifikasi
metoda) Tolak ukur: 1) Penyusunan proposal kajian/ uji coba metoda dalam kaitan dengan verifikasi metoda; 2) Penentuan hasil kajian metoda/uji coba metoda; 3) Penentuan rekomendasi hasil kajian metoda/ uji coba metoda; 6) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur: a) Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu uji coba metoda pengendalian HPI; b) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba; c) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; d) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; e) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; f) Menyusun dan menyajikan materi dalam diskusi terfokus; g) Menyusun
rekomendasi
penyempurnaan
program
pengendalian HPI; dan h) Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala unit kerja/kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi/ kabupaten/kota setempat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.120
- 193 -
Norma waktu
: 03 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir kajian/uji coba yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan tim. 2. Melakukan pengakajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/ perlakuan. II.F.2.a.
Sebagai ketua dalam melakukan pengakajian ulang standar metoda uji pemeriksaan/ perlakuan
Tolak ukur: 1) Penyusunan proposal kajian dalam kaitan validasi metoda; 2) Penentuan hasil kajian; 3) Penentuan rekomendasi hasil kajian. 4) Diskusi terfokus (FGD) dengan Tolak ukur : a) Topik/tema diskusi ditentukan berdasarkan permasalahan yang memerlukan pemecahan segera untuk peningkatan mutu uji coba metoda pengendalian HPI; b) Desain diskusi terfokus dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi/monitoring program kajian/uji coba; c) Ada panitia pelaksana kegiatan diskusi terfokus; d) Pelaksanaan diskusi mengacu pada desain kajian; e) Peserta diskusi terfokus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; f) Menyusun dan menyajikan materi dalam diskusi terfokus; g) Menyusun
rekomendasi
penyempurnaan
program
pengendalian HPI; dan h) Menyampaikan
rekomendasi
kepada
Kepala
unit
kerja/Kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi/ kabupaten/kota setempat. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 1.440
Norma waktu
: 36 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan; 2) Surat penugasan tim.
- 194 -
3. Melakukan pengkajian: II.F.3.c.
Melakukan pengkajian resurjensi HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Penyusunan proposal kajian; 2) Hasil kajian resurjensi HPI/HPI; dan 3) Rekomendasi hasil kajian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.640
Norma waktu
: 16 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan; dan 2) Surat penugasan. II.F.3.d.
Melakukan pengkajian suksesi HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Penyusunan proposal kajian; 2) Hasil kajian suksesi HPI/HPI; dan 3) Rekomendasi hasil kajian. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.640
Norma waktu
: 16 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan akhir hasil kajian yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 4. Melakukan pengkajian risiko HPI/HPIK II.F.4.c.
Menganalis/ mengkaji risiko HPI/HPIK terhadap media pembawa yang akan dibawa/dimasukkan secara impor
Tolak ukur: 1) Penyusunan proposal kajian; 2) Hasil analisis/kajian risiko; dan 3) Rekomendasi hasil analisis/kajian risiko.
- 195 -
Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.160
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: Ahli Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis/kajian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. II.F.4.d.
Menganalis/mengkaji tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa HPI/HPIK di daerah rawan
Tolak ukur: 1) Penyusunan proposal analisis/ kajian; 2) Hasil analisis/ kajian tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa HPI/ HPIK di daerah rawan (berisiko tinggi). Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.160
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis/kajian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. 5. Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis risiko penyakit HPI/HPIK II.F.5.
Membuat rekomendasi hasil pengkajian analisis risiko penyakit HPI/HPIK
Tolak ukur: 1) Analisis hasil kajian analisis risiko penyakit HPI/ HPIK; 2) Bahan rekomendasi hasil kajian analisa risiko penyakit HPI/ HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 02 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
- 196 -
1) Laporan yang berisi rekomendasi hasil kajian analisis risiko dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. 6. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/ atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya II.F.6.
Melakukan analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/ atau perubahan status HPI menjadi HPIK atau sebaliknya
Tolak ukur : 1) Penyusunan proposal; 2) Hasil analisis dan evaluasi terhadap rencana dan/ atau perubahan status HPI menjadi HPIK. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.360
Norma waktu
: 09 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil analisis dan evaluasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. 7. Menyusun
rekomendasi
/laporan
pengembangan
metoda
pengamatan/ tindakan karantina II.F.7.
Menyusun rekomendasi/ laporan pengembangan metoda pengamatan/ tindakan karantina.
Tolak ukur: 1) Hasil identifikasi metoda; dan 2) Bahan rekomendasi/ laporan hasil identifikasi pengembangan metoda hasil validasi. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.080
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
- 197 -
Bukti fisik: 1) Laporan berisi rekomendasi dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan 2) Surat penugasan. F. Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK II.H.
Melakukan penilaian sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka Akreditasi tingkat kesulitan III
Tolak ukur: 1) Penyusunan bahan penilaian; dan 2) Penilaian kelayakan sarana dan prasarana dalam rangka Akreditasi penunjang
sekurang-kurangnya berupa
alat,
terhadap
bahan,
7
(tujuh)
reagensia,
faktor
prasarana
penerangan, kondisi lingkungan, pengaruh faktor eksternal sosio ekonomi dan keamanan. Satuan hasil
: Setiap laporan
Angka kredit
: 0.160
Norma waktu
: 04 jam 0 menit
Pelaksana
: PHPI Utama
Bukti fisik
:
1) Laporan hasil penilaian dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Surat penugasan. III. Rincian Kegiatan dan Tolak Ukur Unsur Utama Pengembangan Profesi. Unsur utama kegiatan pengembangan profsi yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri atas: A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian HPI III.A.1.a.
Karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
III.A.1.b.
Karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian,
- 198 -
pengujian, survei dan evaluasi yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI III.A.2.a
Karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku.
III.A.2.b.
Karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah
III.A.3.a.
Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
III.A.3.b.
Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI
III.A.4.a.
Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
III.A.4.b.
Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah
III.A.5.
Karya tulis populer yang disebarluaskan melalui media massa
III.A.6.
Karya tulis dalam penyampaian prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian HPI yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah
Tolak ukur: 1) Status penerbitan: a) Karya tulis ilmiah diklasifikasikan sebagai karya tulis terbit dan tidak terbit; b) Diterbitkan oleh lembaga penerbit yang berbadan
hukum,
memiliki dewan redaksi; c) Majalah
ilmiah yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang
relevan, kementerian/lembaga/instansi terkait, atau perguruan tinggi;
- 199 -
d) Karya tulis dikatakan terbit apabila media yang memuatnya memiliki nomor/kode ISBN atau ISSN; dan e) Karya tulis popular diklasifikasikan sebagai karya tulis terbit apabila terbit di media massa yang memiliki nomor/ kode ISSN. 2) Bentuk fisik penyajian: a) Karya tulis ilmiah dapat berbentuk buku, makalah dan rubrik dalam media massa; b) Karya tulis disebut buku apabila memuat paling sedikit 15.000 kata; c) Buku yang berstatus terbit harus memiliki nomor/kode ISBN, bukansekedar
diterbitkan
oleh,
misalnya,
sebuah
panitia
seminar; d) Apabilabuku tersebut memuat beberapa bab/bagian yang masing-masingmerupakan karya tulis beberapa orang berbeda secara individual,maka karya tulis dari bagian buku tersebut dinilai
sebagai
makalah
yang
suatu
karyatulis/karya
dianggap
terbit
ilmiah
dalam
berbentuk
sebuahmajalah
ilmiah/prosiding resmi; dan e) Makalah yang diterbitkan adalah makalah yang dimuat di dalam
mediaberupa
ilmiah/jurnal/buletin
yang
prosiding/risalah/majalah diterbitkanoleh
sebuah
panitia
seminar/panitia pertemuan ilmiah/penerbit, danlainnya. Media penerbit tersebut harus sudah memiliki nomor/kode ISSN dan/atau ISBN. 3) Substansi/isi. Karya ilmiah memuat dua macam substansi, yaitu: a) hasil penelitian, pengujian, pengkajian, survei, dan evaluasi; b) tinjauan, gagasan dan/atau review/ulasan; c) Karya
tulis/ilmiah
memuat
sekurang-kurangnya:
pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka; d) Buku
sekurang-kurangnya
penutup dan daftar pustaka; dan
memuat
pendahuluan,
isi,
- 200 -
e) Karya tulis/ilmiah bukan berupa skripsi, tesis atau disertasi dan bukan plagiasi. 4) Format karya tulis a) Semua karya ilmiah harus ditulis mengikuti format penulisan resmi yang dapat diacu dari buku pedoman panduan karya tulis yang berlaku; dan b) Substansi karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus memuat salah satu substansi dari dua macam substansi seperti yang telah disebutkan di atas. 5) Jumlah penulis. Jumlah penulis yang berhak mendapatkan nilai angka kredit ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang, terdiri dari 1(satu) penulis utama dan 3 (tiga) penulis pembantu. a). Untuk karya tulis dengan 2 (dua) orang penulis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: -
60% (enam puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penulis utama, dan
-
40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada semua penulis bantu
b). Untuk karya tulis dengan 3 (tiga) orang penulis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: -
50% (lima puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penulis utama
-
25% (dua puluh lima per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada penulis bantu.
c). Untuk karya tulis dengan 4 (empat) orang penulis, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: -
40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penulis utama, dan
-
20% (dua puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada penulis bantu.
Apabila jumlah penulis ternyata lebih dari empat, maka penulis bantu ke 4 (empat) dan seterusnya tidak diberi angka kredit.
- 201 -
6) Buku dan makalah tidak terbit. Buku
dan
makalah
tidak
terbit
dapat
dinilaikan
dengan
persyaratan telah diperiksa dan disetujui oleh kepala unit kerja setingkat eselon II serta telah mendapatkannomor/kode registrasi resmi dari unit keilmiahan setempat. Apabila
buku
dan
makalah
tidak
terbit
yang
pernah
mendapatkanpenilaian kemudian diterbitkan, maka selisih angka kredit terbitdan angka kredit tidak terbit dapat diajukan kembali dengansyarat dilampiri keterangan dari pimpinan instansi/unit kerja setingkat eselon II. 7) Pemberian angka kredit Tim penilai memberikan angka kredit paling banyak seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010. Satuan hasil
: Setiap naskah
Angka kredit
:
Karya
tulis/
karya
ilmiah
hasil
penelitian, buku
12.500
pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang dipublikasikan
dalam
bentuk
buku
yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional Karya
tulis/
karya
ilmiah
hasil
penelitian, Naskah
6.000
pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI Karya
tulis/
karya
ilmiah
hasil
penelitian, Buku
8.000
pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku. Karya
tulis/
karya
ilmiah
hasil
penelitian, Naskah
pengkajian, pengujian, survei dan evaluasi yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah
4.000
- 202 -
Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau Buku
8.000
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan
dalam
bentuk
buku
yang
diterbitkan dan diedarkan secara nasional Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau Naskah
4.000
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui LIPI Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau Buku
7.500
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku Karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau Makalah
3.500
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah Karya tulis populer yang disebarluaskan melalui Karya
2.000
media massa Karya tulis dalam penyampaian prasaran berupa Naskah tinjauan
atau
pengendalian
ulasan
HPI
yang
ilmiah
di
disampaikan
2.500
bidang dalam
pertemuan ilmiah Pelaksana: Semua jenjang Bukti fisik: 1) Fotokopi halaman muka majalah/ prosiding/buku yang memuat karya tersebut; 2) Fotokopi halaman yang memuat daftar editor dan penerbit; 3) Fotokopi daftar isi seluruhnya (untuk buku), atau hanya halaman daftar isi yang memuat judul karya tulis yang dinilaikan; 4) Fotokopi seluruh makalah secara utuh;
- 203 -
5) Untuk karya ilmiah yang tidak terbit, cukup menyertakan butir 3) diatas
dan
dengan
jelas
menunjukkan
adanya
nomor/
kode
registrasipada halaman sampul; 6) Surat pernyataan menyusun buku dari pejabat yang berwenang 7) Surat pernyataan keaslian (bukan plagiasi); dan 8) Segenap bukti harus mendapatkan pengesahan dari pejabat eselon II,atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telahdiberi delegasi kewenangan. B. Menyusun standar/pedoman pengendalian HPI bidang mutu hasil perikanan III.B.1.
Menyusun
dan/atau
menyempurnakan
standar
bidang
pengawasan III.B.2.
Menyusun dan/atau menyempurnakan pedomen bidang pengawasan
III.B.3.
Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengawasan
Tolak ukur: 1) Penyusunan
standar/
pedoman
yang
dimaksud
adalah
kegiatanmenyusun standar/ pedoman/ petunjuk teknis yang benarbenar digunakan sebagai acuan yang memuat ketentuan tentang kegiatan pengendalian HPI. 2) Status dokumen telah diresmikan sebagai dokumen kerja. Hal ini harus dapat dibuktikan dengan telah terbitnya nomor registrasi sesuai sistem jaminan mutu yang diberlakukan oleh unit jaminan mutu atau unit yang setara di tempat itu. Contoh lain yang termasuk dalam standar/ pedoman adalah: a. Diktat-diktat/ modul yang disusun untuk membimbing diklat; b. Manual sistem jaminan mutu dan/ atau yang setara, misalnya SNI (Standar Nasional Indonesia) 3) Format dokumen 4) Semua standar/pedoman/petunjuk teknis harus ditulis mengikuti format penulisan yang ditetapkan. 5) Penyusun dokumen:
- 204 -
a) Jumlah penyusun yang berhak mendapatkan nilai ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas 1(satu) penyusun utama dan 5 (lima) penyusun bantu; dan b) Apabila standar/ pedoman/ petunjuk teknis disusun oleh beberapa penyusun, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut. - 60% (enam puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penyusun utama, dan - 40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada semua penyusun bantu yang dapat dinilai. - Apabila jumlah penyusun ternyata lebih dari enam, maka penyusun bantu ke-6 (enam) dan seterusnya tidak diberi angka kredit. 6) Standar/pedoman yang dapat dinilaikan hanyalah dokumen yang telah diresmikan sebagai dokumen kerja, dibuktikan dengan telah terbitkan/ ditetapkan; 7) Bukan plagiasi. Satuan hasil
: Dokumen standar/pedoman/juknis
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi naskah otentik dokumen standar/ pedoman/ petunjuk teknis yang telah diterbitkan/ ditetapkan 2) Fotokopi dokumen tersebut harus dilegalisasi oleh pejabat eselon II, atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telah diberi delegasi kewenangan. 3) Dalam hal dokumen bersifat rahasia sehingga penyebarannya tidak dimungkinkan, maka bukti penggantinya adalah fotokopi halaman depan dilegalisasi oleh pejabat eselon II, atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telah diberi delegasi kewenangan. C. Uji kompetensi III.C.
Uji Kompetensi
Tolak ukur
: Keikutsertaan dalam uji kompetensi pada lembaga yang terakreditasi
Satuan hasil
: Setiap sertifikat
Angka kredit
: 1.000
Pelaksana
: Semua jenjang
- 205 -
Bukti fisik
:
1)
Sertifikat; dan
2)
Surat penugasan.
D. Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan lainnya: III.D.1.a.
Menerjemahkan/menyadur dibidang
pengendalian
HPI
buku yang
atau
bahan
dipublikasikan
lainnya dalam
bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional III.D.1.b.
Menerjemahkan/menyadur dibidang
pengendalian
HPI
buku yang
atau
bahan
dipublikasikan
lainnya dalam
bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang III.D.2.a.
Menerjemahkan/menyadur
buku
atau
bahan
lainnya
dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku III.D.2.b.
Menerjemahkan/menyadur
buku
atau
bahan
lainnya
dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah Tolak ukur: 1)
Memiliki kemampuan mengalih bahasakan dengan benar sesuai substansinya.
2)
Status penerbitan a) Karya
terjemahan/
saduran
diklasifikasikan
sebagai
karya
terjemahan/ saduran terbit dan tidak terbit. b) Karya terjemahan/saduran disebut sebagai terbit apabila dimuat di dalam media yang memiliki nomor/kode ISBN dan/atau ISSN. 3)
Format tulisan Format karya hasil terjemahan/ saduran dibuat mengikuti format dokumen/ naskah dalam bahasa asli yang diterjemahkan.
4)
Jumlah penerjemah Jumlah penerjemah/ penyadur yang berhak mendapatkan nilai angka kredit ditetapkan paling banyak 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) penerjemah/ penyadur utama dan 3 (tiga) penerjemah/ penyadur bantu.
5)
Untuk karya terjemahan/ saduran dengan beberapa penerjemah/ penyadur, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
- 206 -
a) 60% (enam puluh per seratus) angka kredit diberikan kepada penerjemah/penyadur utama; b) 40% (empat puluh per seratus) angka kredit diberikan secara rata kepada semua penerjemah/penyadur bantu yang dapat dinilai; dan c) Bila jumlah penerjemah/penyadur lebih dari empat orang, maka penulis bantu ke 4 (empat) dan seterusnya tidak diberi angka kredit. 6)
Karya terjemahan/ saduran tidak terbit dapat dinilaikan dengan persyaratan telah diperiksa dan disetujui pimpinan unit kerja setingkat eselon II;
7)
Apabila
karya
terjemahan/
saduran
tidak
terbit
yang
pernah
mendapatkan penilaian kemudian diterbitkan, maka selisih angka kredit terbit dan angka kredit tidak terbit dapat diajukan kembali dengan syarat dilampiri keterangan dari komisi pembina tenaga fungsional instansi/unit kerja setingkat eselon II; 8)
Khusus
PP
Pelaksana,
jumlah
paling
banyak
karya
terjemahan/saduran yang dapat dinilai hanya 1 (satu) karya per tahun; 9)
Bukan plagiasi; dan
10) Tim penilai memberikan angka kredit paling banyak seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010. Satuan hasil
: Setiap Naskah
Angka kredit
:
Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan Buku lainnya
dibidang
dipublikasikan
pengendalian
dalam
bentuk
HPI
yang
buku
yang
7.000
diterbitkan dan diedarkan secara nasional Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan Majalah lainnya
dibidang
pengendalian
HPI
yang
dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
3.500
- 207 -
Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan Buku
3.000
lainnya dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku Menerjemahkan/menyadur buku atau bahan Naskah
1.300
lainnya dibidang pengendalian HPI yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi halaman muka media yang memuat karya tersebut; 2) Fotokopi halaman yang memuat daftar editor dan penerbit; 3) Fotokopi daftar isi seluruhnya (untuk buku), atau hanya halaman daftar isi yang memuat judul karya terjemahan/saduran yang dinilaikan; 4) Fotokopi karya terjemahan/saduran secara utuh; 5) Fotokopi naskah aslinya; dan 6) Untuk
karya
terjemahan/
saduran
yang
tidak
terbit,
cukup
menyertakan fotokopi naskah otentik terjemahan/ saduran yang telah mendapatkan legalisasi oleh pejabat eselon II, atau pada keadaan tertentu oleh pejabat di bawahnya yang telah diberi delegasi kewenangan, dan dilampiri dengan naskah aslinya.
IV. Rincian Kegiatan Dan Tolak Ukur Unsur Penunjang Tugas Pengendalian HPI Unsur penunjang yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok pengendalian HPI, meliputi: A. Mengajar/melatih pada bidang perikanan IV.A.
Mengajar/melatih
pada
pendidikan
dan
pelatihan
pengendalian HPI bidang mutu hasil perikanan Tolak ukur: 1) Mengajar/ melatih yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan
dibidang
pengendalian
organisasi pemerintah; dan
HPI
pada
unit-unitdiklat
- 208 -
2) Kegiatan mengajar/melatih yang dapat dinilaikan adalahpaling banyak berjumlah 100 jam setiap tahun. Satuan hasil
: Setiap 2 (dua) jam pelajaran
Pelaksana
: Semua jenjang
Angka kredit
: 0.15
Bukti fisik
:
Fotokopi surat penugasan mengajar/melatih yangdilengkapi dengan jadwal dan jumlah jam mengajar/ melatih yang telah disahkan olehatasan langsung, paling rendah pejabat setingkat eselon III. B. Mengikuti bimbingan dibidang pengendalian HPI IV.B.
Mengikuti bimbingan pengendalian HPI
Tolak ukur: Mengikuti bimbingan dan konsultasi pengendalian HPI Satuan hasil
: Setiap sertifikat/Surat keterangan
Pelaksana
:
Bukti fisik
:
1) Fotokopi sertifikat/ Surat keterangan 2) Surat penugasan mengajar/ melatih yangdilengkapi dengan jadwal dan jumlah jam mengajar/melatih yang telah disahkan olehatasan langsung, paling rendah pejabat setingkat eselon III. C. Peran serta dalam seminar/ lokakarya dibidang perikanan 1. Mengikuti seminar IV.C.1.a.
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai pemrasaran
IV.C.1.b.
Mengikuti
seminar/lokakarya
sebagai
pembahas/
moderator/narasumber IV.C.1.c.
Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta
Tolak ukur: 1) Peran serta dalam seminar/lokakarya adalah perorangan ; 2) Apabila kehadirannya didalam sebuah seminar sekaligus sebagai bagian dari sebuah delegasi ilmiah, maka kepadanya dapat diberikan angka kredit dalam perannya di dalam seminar dan peran atau tanggungjawabnya didalam delegasi secara kumulatif; 3) Seorang
Pengawas
Perikanan
dapat
mengikuti
seminar,
lokakarya atau yang lain sejenisnya dalam peran sebagai: a)
Penyaji, presenter atau sebutan setara lainnya;
- 209 -
b) Pembahas, moderator, narasumber,
panelis, atau sebutan
setara lainnya; dan c)
Peserta, pendengar, peninjau atau sebutan setara lainnya.
4) Keikutsertaan dalam suatu seminar/lokakarya dengan peran lebih dari satu(misalnya sebagai penyaji, sekaligus sebagai peserta dan moderator), maka angkakredit yang dapat diberikan tidak bersifat kumulatif, tetapi dipilihkan yang bernilaitertinggi. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya sering diberi predikat berbeda. Pemberianangka kredit untuk predikat peran yang berbeda
tersebut
menyetarakan
harus
kepada
terlebih
tiga
peran
duludilakukan
dengan
pokok,
penyaji,
yaitu
pembahas/moderator, dan peserta. Satuan hasil
: Setiap kali
Angka kredit
:
a. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai pemrasaran
:
3.000
b. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai pembahas/
:
2.000
:
1.000
moderator/narasumber c. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi sertifikat keikutsertaan yang diterima dari pihak penyelenggaraseminar (untuk keikutsertaan dalam seminar); dan 2) Surat penugasan. 2. Mengikuti delegasi ilmiah IV.C.2.a.
Sebagai ketua delegasi ilmiah
IV.C.2.b.
Sebagai anggota delegasi ilmiah
Tolak ukur: 1) Penyelenggara, lingkup bahasan, dan pesertanya paling rendah tingkat kabupaten/kota; 2) Bidang yang dibahas bidang pengendalian HPI; 3) Apabila kehadirannya didalam sebuah seminar sekaligus sebagai bagian dari sebuah delegasi ilmiah, maka kepadanya dapat diberikan angka kredit dalam perannya didalam seminar dan peran/ tanggungjawabnya di dalam delegasi secara kumulatif;
- 210 -
4) Apabila dalam sebuah penugasannya
disebutkan sebagai
ketuamerangkap anggota delegasi, maka angka kredit yang dapat diberikan tidak bersifatkumulatif, tetapi dipilihkan yang bernilai tertinggi. Satuan hasil : Setiap kali Angka kredit : a. Sebagai ketua delegasi ilmiah
:
1.500
b. Sebagai anggota delegasi ilmiah
:
1.000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Surat keterangan atau piagam dari penyelenggara; dan 2) Surat penugasan. D. Keanggotaan dalam organisasi profesi propinsi/nasional/ internasional pengendalian HPI IV.D.1.
Ketua
IV.D.2.
Anggota
Tolak ukur: 1) Organisasi seperti ikatan alumni dan yang sejenis dengan itu tidak termasuk dalamkategori organisasi profesi; dan 2) Angka kredit untuk keanggotaan dalam organisasi profesi tidak bersifat kumulatifdariaspek kewilayahan dan dari aspek jenjang keanggotaan. Contoh: Aspek kewilayahan: seseorang yang memiliki bukti keanggotaan organisasi sama di tingkat nasional dan sekaligus di tingkat kabupaten hanya akan diberi nilai sebagaianggota organisasi di tingkat nasional sebagai penyumbang nilai tertinggi saja. Aspek peringkat keanggotaan: seseorang yang menjabat sebagai pengurus dan sekaligus anggota hanya akan diberi angka kredit untuk kedudukannya sebagai pengurus karena menyumbangkan nilai lebih tinggi. Satuan hasil
:
Pelaksana
:
Bukti fisik
:
- 211 -
1) Fotokopi tanda anggota (untuk kedudukan sebagai anggota) dan/ atau Struktur Kepengurusan Organisasi; dan 2) Bukti berupa fotokopi itu harus disahkan oleh atasan langsung, paling rendah setingkat eselon IV. E. Keanggotaaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan IV.E.
Menjadi anggota tim penilai
Tolak ukur: 1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
terdiri atas
beberapa: a) Tim Penilai yang disebut sebagai Tim Penilai Pusat; b) Tim Penilai yang disebut sebagai Tim Penilai Unit Kerja; c) Tim Penilai yang disebut sebagai Tim Penilai Propinsi; dan d) Tim Penilai Kabupaten/ Kota yang disebut sebagai Tim Penilai Kabupaten/Kota. 2) Angka kredit untuk kenggotaan dalam tim penilai bersifat kumulatif terhadap lingkupkewilayahan. Sebagai contoh: seseorang yang duduk sebagai anggota Tim PenilaiPusat yang sekaligus merangkap sebagai anggotaTim Penilai Unit Kerja berhak menerima angka kredit dari kedua keanggotaan tersebut. Satuan hasil
: Setiap dupak
Angka kredit
: 0.040
Palaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Laporan Hasil Penilaian setiap DUPAK; dan 2) Fotokopi Surat Keputusan/Peraturan Tim Penilai yang disahkan oleh atasanlangsung, paling rendah pejabat setingkat Eselon III. F. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana karya Satya IV.6.a.
30 (tiga puluh) tahun
IV.6.b.
20 (dua puluh) tahun
IV.6.c.
10 (sepuluh) tahun
Tolak ukur: 1) Tanda jasa kesetiaan pengabdian 10, 20, 30 tahun yang disebut Satya Lancana Karya Satya atau yang sejenis;
- 212 -
2) Tanda jasa kehormatan akademik atau yang setara/ sejenis yang diberikan oleh Pemerintah
nasional atau pemerintah negara lain
atas jasa/ prestasi dalam berbagai bidang keilmiahan/ teknologi; dan 3) Angka kredit yang diberikan untuk segenap jenis tanda jasa bersifat kumulatif. Contoh: Seorang Pengawas perikanan bidang mutu hasil perikanan pemegang sekaligus tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun berhak mendapatkan nilai yang besarnya adalah jumlah kumulatif dari angka kredit ketiga tanda jasa tersebut. Satuan hasil
: Setiap piagam
Angka kredit
:
a. 30 (tiga puluh) tahun
: 3.000
b. 20 (dua puluh) tahun
: 2.000
c. 10 (sepuluh) tahun
: 1.000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
: Fotokopi sertifikat atau Peraturan pemberian tanda jasa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya. IV.G.1.
Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
IV.G.2.
Pasca Sarjana (S2)
IV.G.3.
Doktor (S3)
Tolak ukur: 1) Gelar kesarjanaan lainnyaadalah gelar kesarjanaan yangsetingkat lebih rendah, bertingkat sama atau setingkat lebih tinggi dari gelarkesarjanaan perikanan
yang
bidang
daridisiplin/bidang
telah
mutu
dimiliki
hasil
keilmuan
oleh
perikanan
yang
seorang
Pengawas
tetapi
lain/berbeda
dari
berasal gelar
kesarjanaan yang dimilikinyadalam bidang ilmu perikanan, bilogi, kimia dan kedokteran hewan.
- 213 -
Contoh: Drs. Kardiman sekaligus
memperoleh
tercatat sebagai sarjanabiologi, tetapi tambahan
gelar
sarjana
ekonomi,
sarjanahukum, atau lainnya; 2) Gelar kesarjanaan yang dinilai adalah yang berasal dari institusi pendidikan/pengajarandalam
negeri
atau
dari
institusi
pendidikan/pengajaran luar negeri yang terakreditasi(paling rendah terakreditasi B); dan 3) Angka kredit yang diberikan bersifat kumulatif untuk setiap tiap gelar lainnya yang diperoleh.. Satuan hasil
: Setiap ijazah/gelar
Angka kredit
:
a. Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV)
: 5.000
b. Pasca Sarjana (S2)
: 10.000
c. Doktor (S3)
: 15.000
Pelaksana
: Semua jenjang
Bukti fisik
:
1) Fotokopi ijazah asli yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Fotokopi transkrip nilai; dan 3) Fotokopi
surat
ijin
belajar/tugas
belajar
dari
pejabat
yang
berwenang. V. Angka Kredit Bagi PHPI Ahli yang Bertugas di Daerah Khusus 1. Penetapan daerah khusus mengacu pada peraturan perundangundangan
atau
ditetapkan
berdasarkan
kriteria
khusus
yang
disyahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. PHPI yang bertugas di daerah khusus ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan angka kredit sebagai berikut: a. PHPI Pertama, sebesar 15% x 50 = 7.500 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; b. PHPI Muda sebesar 15% x 100 = 15.000 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; c. PHPI Madya sebesar 15% x 150 = 22.500 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; dan
- 214 -
d. PHPI Utama sebesar 15% x 200 = 30.000 angka kredit per tahun dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. VI. Angka Kredit Bagi PHPI Ahli Teladan 1. PHPI ahli yang mendapat penghargaan sebagai teladan tingkat nasional ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan angka kredit sebagai berikut: a. PHPI Pertama, sebesar 25% x 50 = 12.500 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; b. PHPI Muda sebesar 25% x 100 = 25.000 angka kredit
dan diakui
sebagai tugas pokok pengendalian HPI; c. PHPI Madya sebesar 25% x 150 = 37.500 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; dan d. PHPI Utama sebesar 25% x 200 = 50.000 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI. 2. PHPI ahli yang mendapat penghargaan sebagai teladan tingkat provinsi ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan angka kredit sebagai berikut: a. PHPI Pertama, sebesar 15% x 50 = 7.500 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; b. PHPI Muda sebesar 15% x 100 = 15.000 angka kredit
dan diakui
sebagai tugas pokok pengendalian HPI; c. PHPI Madya sebesar 15% x 150 = 22.500 angka kredit dan diakui sebagai tugas pokok pengendalian HPI; damn d. PHPI Utama sebesar 15% x 200 = 30 angka kredit sebagai tugas pokok pengendalian HPI.
dan diakui
- 215 -
BAB VI TIM PENILAI, SEKRETARIAT TIM PENILAI, DAN TATA CARA PENILAIAN, SERTA PENETAPAN ANGKA KREDIT A. Organisasi Tim Penilai 1. Tim Penilai Pusat Tim Penilai Pusat merupakan tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional
PHPI yang melakukan penilaian prestasi kerja PHPI
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b sampai dengan PHPI utama Golongan Ruang IV/d dan maintenance untuk PHPI Utama, Golongan Ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi, atau kabupaten/kota. a. Kedudukan Tim Penilai Pusat Tim Penilai Pusat berkedudukan di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Tugas Tim Penilai Pusat 1) Membantu Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,
atau Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, atau Gubernur,
atau
Sekretaris
Daerah
Provinsi,
atau
Buapati/Walikota, atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menilai prestasi kerja PHPI untuk menetapkan angka kredit bagi PHPI madya pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b sampai dengan PHPI Utama, Golongan Ruang IV/d, dan maintenance untuk PHPI
Utama, Golongan Ruang IV/e di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau di lingkungan Dinas yang membidang kelautan dan perikanan di provinsi, atau kabupaten/kota, dan 2) Membantu
pejabat
pembina
kepegawaian
di
Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan pejabat pembina kepegawaian di provinsi, kabupaten/ kota dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional PHPI.
- 216 -
c. Fungsi Tim Penilai Pusat: 1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 2) memeriksa
kebenaran
dokumen-dokumen
DUPAK
yang
dianggap perlu; 3) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Pejabat Eselon I yang membidangi pembinaan teknis Jabatan Fungsional PHPI; 4) mengikuti sidang penilaian prestasi kerja PHPI; dan 5) menyampaikan
laporan
kegiatan
tahunan
kepada
Menteri
Kelautan dan Perikanan atau pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau di lingkungan Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. d. Keanggotaan Tim Penilai Pusat Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal, terdiri dari: 1) Seorang Ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh pejabat eselon I yang membidangi pembinaan teknis Jabatan Fungsional PHPI; 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian; 4) Sekretaris bukan anggota yang bertanggung jawab terhadap sekretariat tim penilai pusat; 5) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris tim penilai pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau dari Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di provinsi, atau kabupaten/kota; dan 6) Paling kurang 2 (dua) orang harus berasal dari pengendali HPI. e. Pengangkatan dan Pembentukan Tim Penilai Pusat 1) Persyaratan pengangkatan menjadi anggota Tim Penilai Pusat, terdiri dari: (a) memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja PHPI ;
- 217 -
(b) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PHPI yang dinilai; (c) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tim penilai; (d) mempunyai integritas yang baik; (e) dapat aktif melakukan penilaian; (f) tidak merangkap sebagai anggota tim penilaian lainnya, dan (g) dalam hal anggota tim penilai dari unsur PHPI tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi
dalam
bidang
pengendalian
HPI
dan
lingkungannya. 2) Ketentuan pembentukan (a) Tim Penilai Pusat dibentuk, ditetapkan oleh, dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk yang membidangi pembinaan teknis Jabatan Fungsional PHPI. (b) Tim Penilai Pusat dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi PHPI yang dinilai. f. Masa Jabatan Tim Penilai Pusat Masa jabatan Tim Penilai Pusat, yaitu: 1) masa jabatan anggota Tim Penilai Pusat, yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 2) apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan; dan 3) anggota Tim Penilai Pusat yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. g. Komposisi Anggota Tim Penilai Pusat Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Pusat tidak dapat dipenuhi seluruhnya, atau sebagian dari PHPI, maka anggota Tim Penilai Pusat dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang PHPI dan lingkungannya;
- 218 -
h. Penggantian Anggota Tim Penilai Pusat 1) apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat yang turut dinilai, ketua Tim Penilai Pusat dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti. 2) apabila terdapat anggota Tim Penilai Pusat yang berhalangan dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan, atau pensiun, maka ketua
Tim
Penilai
Pusat
wajib
mengusulkan
penggantian
anggota Tim Penilai Pusat kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai Pusat; 3) apabila terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, ketua tim penilai
dapat
mengangkat
anggota
tim
penilai
pengganti
sementara bagi anggota tim penilai yang bersangkutan, untuk jangka waktu satu kali penilaian yang dimaksud. 4) Menteri atas usul ketua Tim Penilai Pusat dapat mengganti anggota Tim Penilai Pusat apabila yang bersangkutan: (a) pensiun dari Pegawai Negeri Sipil. (b) berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. (c) mengundurkan diri. 2. Tim Penilai Unit Kerja Tim Penilai Unit Kerja merupakan tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional
PHPI
yang melakukan penilaian prestasi kerja PHPI
Pemula, pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sampai dengan PHPI Penyelia, pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, dan PHPI
Pertama, pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai
dengan
PHPI Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di
lingkungan
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
atau
di
lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. a. Kedudukan Tim Penilai Unit Kerja Tim Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional PHPI berkedudukan di Sekretariat
Direktorat
Sekretariat
Badan
Jenderal
Karantina
Perikanan
Ikan,
Budidaya
Pengendalian
dan
Mutu
di dan
Keamanan Hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim penilai Unit Kerja dibentuk, ditetapkan oleh, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- 219 -
atau Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan bagi tim penilai unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau Kepala Pusat Karantina Ikan bagi tim penilai unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, dan berkedudukan di kantor Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bagi Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan di kantor Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Tim Penilai Unit Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. b. Tugas Tim Penilai Unit Kerja: 1) membantu Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan bagi tim penilai unit
kerja
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
dan
Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau Kepala Pusat Karantina Ikan atau Kepala Pusat Karantina Ikan bagi tim penilai unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam menilai prestasi kerja PHPI untuk menetapkan angka kredit bagi
PHPI
Pelaksana, pangkat Pengatur Muda,
Golongan Ruang II/a sampai dengan
PHPI
Penyelia pangkat
Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dan
PHPI Pertama
pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan PHPI
Madya pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di
lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 2) membantu
pejabat
pembina
kepegawaian
di
lingkungan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bagi Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Badan Karantina
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
di
lingkungan
Keamanan Hasil Perikanan bagi Tim Penilai Unit Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional PHPI.
- 220 -
c. Fungsi Tim Penilai Unit Kerja: 1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam dupak; 2) memeriksa
kebenaran
dokumen-dokumen
DUPAK
yang
dianggap perlu; 3) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
atau
Direktur
Kesehatan Ikan dan Lingkungan selaku pejabat penetap angka kredit bagi Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, atau Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau Kepala Pusat Karantina Ikan selaku pejabat penetap angka kredit bagi Tim Penilai Unit Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 4) mengikuti sidang penilaian prestasi kerja PHPI, dan 5) menyampaikan pembina
laporan
kepegawaian
kegiatan di
tahunan
lingkungan
kepada
Direktorat
pejabat Jenderal
Perikanan Budidaya selaku pejabat penetap angka kredit bagi tim penilai unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau atau pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan selaku pejabat penetap angka kredit bagi tim penilai unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. d. Keanggotaan Tim Penilai Unit Kerja Susunan keanggotaan Tim Penilai Unit Kerja berjumlah gasal, terdiri dari: 1) seorang Ketua merangkap anggota, yang secara fungsional paling rendah dijabat oleh pejabat Eselon III dari unsur teknis; 2) seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 3) seorang Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian. Sekretaris bukan anggota yang bertanggung jawab terhadap Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja; dan 4) sekurang-kurangnya
4
(empat)
orang
anggota
yang
tidak
merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris tim penilai Unit Kerja. Paling kurang 2 (dua) orang harus berasal dari PHPI.
- 221 -
e. Pengangkatan dan Pembentukan Tim Penilai Unit Kerja 1) Persyaratan menjadi anggota Tim Penilai Unit Kerja, terdiri dari: (a) memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional PHPI; (b) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PHPI yang dinilai; (c) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tim penilai; (d) mempunyai integritas yang baik; (e) dapat aktif melakukan penilaian; (f) tidak merangkap sebagai anggota tim penilaian lainnya; dan (g) diusulkan oleh unit kerja yang bersangkutan. 2) Ketentuan pembentukan (a) Tim Penilai Unit Kerja dibentuk, ditetapkan oleh, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan
atas
nama
Direktur
Jenderal
Perikanan
Budidaya, bagi Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau Kepala Pusat Karantina Ikan atas nama Kepala badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bagi Tim Penilai Unit Kerja
Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. (b) Tim Penilai Unit Kerja dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi PHPI yang dinilai. f. Masa Jabatan Tim Penilai Unit Kerja 1) masa jabatan anggota Tim Penilai Unit Kerja, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 2) anggota Tim Penilai Unit Kerja yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- 222 -
i. Komposisi Anggota Tim Penilai Unit Kerja Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Unit Kerja tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari PHPI, maka anggota Tim Penilai Unit Kerja dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang PHPI dan lingkungannya. j. Penggantian Anggota Tim Penilai Unit Kerja 1) apabila terdapat anggota Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, ketua Tim Penilai Unit Kerja dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti. 2) apabila
terdapat
anggota
Tim
Penilai
Unit
Kerja
yang
berhalangan dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan atau pensiun, maka ketua Tim Penilai Unit Kerja wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai Unit Kerja kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai Unit Kerja; 3) apabila terdapat anggota Tim Penilai Unit Kerja yang turut dinilai, ketua Tim Penilai Unit Kerja dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti sementara bagi anggota Tim Penilai Unit Kerja yang bersangkutan, untuk jangka waktu satu kali penilaian yang dimaksud. 4) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bagi Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bagi tim penilai unit kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atas usul ketua tim penilai dapat mengganti anggota tim penilai unit kerja apabila yang bersangkutan: (a) pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; (b) berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (c) mengundurkan diri. 3. Tim Penilai Provinsi Tim Penilai Provinsi merupakan tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional
PHPI
yang melakukan penilaian prestasi kerja PHPI
Pemula pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sampai dengan PHPI Penyelia pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dan PHPI Pertama pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai
- 223 -
dengan PHPI Madya pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di lingkungan Provinsi. a. Kedudukakan Tim Penilai Provinsi. Tim
Penilai
Provinsi
berkedudukan
di
kantor
Dinas
yang
membidangi kelautan dan perikanan di provinsi. b. Tugas Tim Penilai Provinsi: 1) membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menilai prestasi kerja PHPI untuk menetapkan angka kredit bagi PHPI Pemula, pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a sampai dengan PHPI Penyelia, pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d, dan
PHPI Pertama, pangkat Penata Muda Golongan Ruang
ruang III/a sampai dengan
PHPI
Madya, pangkat Pembina,
Golongan Ruang IV/a di lingkungan provinsi; dan 2) membantu
pejabat
pembina
kepegawaian
provinsi
dalam
memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan PHPI. c. Fungsi Tim Penilai Provinsi Tim penilai provinsi berfungsi: 1) memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 2) memeriksa
kebenaran
dokumen-dokumen
DUPAK
yang
dianggap perlu; 3) menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi; 4) mengikuti sidang penilaian prestasi kerja PHPI; dan 5) menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Sekretaris Daerah Provinsi. d. Keanggotaan Tim Penilai Provinsi Susunan keanggotaan tim penilai provinsi berjumlah gasal, terdiri dari: 1) seorang Ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat Eselon II atau Pejabat Eselon III yang membidangi teknis kelautan dan perikanan ; 2) seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 3) seorang Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian. Sekretaris bukan anggota yang bertanggung jawab terhadap Sekretariat Tim Penilai Provinsi; dan
- 224 -
4) sekurang-kurangnya
4
(empat)
orang
anggota
yang
tidak
merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris tim penilai provinsi. Paling kurang 2 (dua) orang harus berasal dari PHPI. g. Pengangkatan dan Pembentukan Tim Penilai Provinsi 1) Persyaratan menjadi anggota tim penilai provinsi” (a) memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional PHPI; (b) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional PHPI yang dinilai; (c) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tim penilai; (d) mempunyai integritas yang baik; (e) dapat aktif melakukan penilaian; dan (f) tidak merangkap sebagai anggota tim penilaian lainnya. 2) Pembentukan Tim Penilai Provinsi Tim Penilai Provinsi dibentuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi. h. Masa Jabatan Tim Penilai Provinsi: 1) Masa jabatan anggota tim penilai provinsi, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 2) Anggota Tim Penilai Provinsi yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. i. Komposisi Anggota Tim Penilai Provinsi Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari PHPI, maka anggota tim penilai
dapat
diangkat
dari
pejabat
lain
yang
mempunyai
kompetensi dalam bidang pengendalian HPI dan lingkungannya. j. Penggantian Anggota Tim Penilai Provinsi 1) apabila terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti; 2) apabila terdapat anggota tim penilai yang berhalangan dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua
- 225 -
tim penilai wajib mengusulkan penggantian anggota tim penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan tim penilai; 3) apabila terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti sementara bagi anggota tim penilai yang bersangkutan, untuk jangka waktu satu kali penilaian yang dimaksud; dan 4) Sekretaris Daerah Provinsi atas usul ketua tim penilai dapat mengganti
anggota
tim
penilai
provinsi
apabila
yang
bersangkutan: (a) pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; (b) berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (c) mengundurkan diri. 4. Tim Penilai Kabupaten/Kota Tim penilai kabupaten/kota merupakan tim penilai angka kredit jabatan fungsional
PHPI
yang melakukan penilaian prestasi kerja
PHPI pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
PHPI
penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, dan PHPI pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan PHPI madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di daerah kabupaten/kota. a. Kedudukan Tim Penilai Kabupaten/Kota Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di kantor Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. b. Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota: 1) Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menilai Prestasi kerja PHPI untuk menetapkan angka kredit bagi PHPI pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
PHPI penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, dan PHPI pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
PHPI madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a di lingkungan kabupaten/kota; dan
- 226 -
2) Membantu pejabat pembina kepegawaian di kabupaten/kota dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan jabatan fungsional PHPI . c. Fungsi Tim Penilai Kabupaten/Kota: 1) Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; 2) Memeriksa
kebenaran
dokumen-dokumen
DUPAK
yang
dianggap perlu; 3) Menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; 4) Mengikuti sidang penilaian prestasi kerja PHPI ; dan 5) Menyampaikan
laporan
kegiatan
tahunan
kepada
pejabat
pembina kepegawaian di lingkungan daerah kabupaten/kota. d. Keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota Susunan keanggotaan tim penilai kabupaten/kota berjumlah gasal, terdiri dari: 1) Seorang Ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh pejabat eselon II atau pejabat eselon III yang membidangi teknis pengendalian HPI; 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur kepegawaian. 4) Sekretaris bukan anggota yang bertanggung jawab terhadap sekretariat tim penilai Kabupaten/Kota; dan 5) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota yang tidak merangkap ketua, wakil ketua dan sekretaris tim penilai kabupaten/kota. Paling kurang 2 (dua) orang harus berasal PHPI . e. Pengangkatan dan Pembentukan Tim Penilai Unit Kerja 1) Persyaratan menjadi anggota tim penilai kabupaten/kota, terdiri dari: (a) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional PHPI ; (b) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PHPI yang dinilai;
- 227 -
(c) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tim penilai; (d) Mempunyai integritas yang baik; (e) Dapat aktif melakukan penilaian; dan (f) Tidak merangkap sebagai anggota Tim Penilaian lainnya. 2) Pembentukan Tim Penilai Kabupaten/Kota Tim Penilai Kabupaten/Kota dibentuk, ditetapkan oleh, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. f. Masa Jabatan Tim Penilai Kabupaten/Kota: 1). Masa jabatan anggota tim penilai kabupaten/kota, yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 2). Anggota tim penilai kabupaten/kota yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. g. Komposisi Anggota Tim Penilai Provinsi Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Provinsi tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari pengendali HPI, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang PHPI dan lingkungannya. h. Penggantian Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota: 1) apabila terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. 2) apabila terdapat anggota tim penilai yang berhalangan dalam waktu paling kurang 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua tim penilai wajib mengusulkan penggantian anggota tim penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan tim penilai; 3) apabila terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai, Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti sementara bagi anggota tim penilai yang bersangkutan, untuk jangka waktu satu kali penilaian yang dimaksud; dan 4) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Ketua Tim Penilai dapat mengganti anggota tim penilai kabupaten kota apabila yang bersangkutan:
- 228 -
(a) pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; (b) berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (c) mengundurkan diri. 5. Tim Penilai Teknis Tim Penilai Teknis Jabatan Fungsional PHPI merupakan tim teknis yang
membantu
tim
penilai
jabatan
fungsional
PHPI
dalam
memberikan saran dan pendapat dalam melakukan penilaian terhadap prestasi kerja PHPI yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian tertentu. a. Pembentukan Tim Teknis Tim Penilai Teknis dapat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berdasarkan usulan dari Ketua tim penilai, yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau non PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. b. Tugas Tim Teknis Tim penilai teknis bertugas membantu Ketua tim penilai dalam memberikan saran dan pendapat atas kegiatan penilaian prestasi kerja PHPI yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian tertentu. c. Fungsi Tim Teknis Tim
Penilai
Teknis
berfungsi
membantu
tim
penilai
dalam
melaksanakan penilaian prestasi kerja PHPI yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian tertentu. d. Masa Kerja Tim Masa
kerja
Tim
Penilai
Teknis
ditentukan
sesuai
dengan
kebutuhan. B. Sekretariat Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PHPI merupakan sekretariat yang membantu tim penilai jabatan fungsional PHPI dalam melaksanakan tugasnya. 1. Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh: a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Kepala Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu
- 229 -
dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditunjuk sebagai Pembina teknis
dalam
pengendalian
HPI
dan
lingkungannya
untuk
Sekretariat Tim Penilai Pusat; b. Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
untuk
Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Sekretariat Tim Penilai Provinsi. d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota. 2. Tanggung Jawab Sekretariat Tim Penilai Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional PHPI bertanggung jawab kepada: a. Ketua Tim Penilai Pusat untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat. b. Ketua Tim Penilai Unit Kerja untuk Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja. c. Ketua Tim Penilai Provinsi untuk Sekretariat Tim Penilai Provinsi. d. Ketua tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota. 3. Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Susunan keanggotaan sekretariat tim penilai terdiri dari: a. Kepala Sekretariat Tim Penilai secara fungsional dijabat oleh: 1) Pejabat yang membidangi kepegawaian/jabatan fungsional di lingkungan
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya
atau
pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan untuk Sekretariat Tim Penilai Pusat. 2) Pejabat yang membidangi kepegawaian/jabatan fungsional yang ditunjuk
oleh
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Perikanan
Budidaya untuk Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
- 230 -
Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 3) Pejabat yang membidangi kepegawaian/jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Provinsi Untuk Sekretariat Tim Penilai Provinsi. 4) Pejabat yang membidangi kepegawaian/jabatan fungsional yang ditunjuk
oleh
Sekretaris
Daerah
Kabupaten/Kota
untuk
Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota. b. Anggota Sekretariat Tim Penilai Anggota Sekretariat Tim Penilai adalah PNS yang bekerja di bidang kepegawaian. 4. Tugas Sekretariat Tim Penilai Tugas dan fungsi Sekretariat Tim Penilai adalah membantu tim penilai dalam bidang administratif dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja PHPI; 5. Fungsi Sekretariat Tim Penilai: a. penerimaan, pemeriksaan dan penyeleksi berkas yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi usul penetapan angka kredit; b. penyediaan
perlengkapan
tim
penilai
dalam
melaksanakan
penilaian terutama Buku Riwayat Penilaian Perorangan PHPI; c. penyeleksi
kelengkapan
dan
keabsahan
administrasi
berkas
DUPAK; d. penyiapan rapat penilaian; e. pendokumentasian hasil kerja tim penilai dan bukti prestasi kerja PHPI; f. penyiapan nota peringatan kepada PHPI paling lama 6 (enam) bulan sebelum
batas
waktu
pembebasan
sementara
karena
tidak
memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. g. pengelolaan data jabatan PHPI; h. penyiapan laporan hasil pelaksanaan tugas penilaian kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai; i. pembuat draft Penetapan Angka Kredit dan Surat Peraturan pengangkatan pertama/kenaikan jabatan;
- 231 -
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi Jabatan Fungsional PHPI. k. Pemberian laporan kepada tim penilai, perihal: 1) PHPI yang tidak memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya; 2) PHPI Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d yang tidak memperoleh angka kredit minimal (maintenance) 10 (sepuluh) untuk setiap tahunnya yang dipersyaratkan untuk tetap menduduki jabatan; 3) PHPI Utama, pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e yang tidak memperoleh angka kredit minimal (maintance) minimal 25 (dua puluh lima) untuk setiap tahunnya yang dipersyaratkan untuk tetap menduduki jabatan; dan 4) Kemungkinan dapat diangkatnya kembali seorang PHPI, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. l. penyampaian berkas yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit (PAK) dari Sekretariat Tim Penilai yang lama untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai yang baru, apabila dimutasikan. m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi Jabatan Fungsional PHPI. 6. Pengangkatan Anggota Sekretariat Tim Penilai: a. anggota Sekretariat Tim Penilai Pusat diangkat oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bagi Sekretariat Tim Penilai Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan bagi tim penilai pusat di lingkungan
Badan
Karantina
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan; b. Anggota Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja diangkat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bagi Sekretariat Tim Penilai
Pusat
di
lingkungan
Direktorat
Jenderal
Perikanan
- 232 -
Budidaya atas nama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan Sekretaris
Badan
Karantina
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan atas nama Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi tim penilai pusat di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c. anggota Sekretariat Tim Penilai Provinsi diangkat oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di provinsi; d. Anggota sekretariat tim penilai kabupaten/kota diangkat oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di kabupaten/kota; Surat keputusan pengangkatan anggota sekretariat tim penilai sudah diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum dimulainya masa penilaian angka kredit PHPI. 7. Masa Jabatan a. masa jabatan anggota Sekretariat Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun; b. PNS yang telah menjadi anggota Sekretariat Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. 8. Pemberhentian, anggota Sekretariat Tim Penilai diberhentikan dari jabatannya apabila: a. habis masa jabatannya; b. mengundurkan diri dari anggota Sekretariat Tim Penilai; c. PINDAH Perikanan
tempat
kerja
dari
lingkungan
Budidaya/lingkungan
Direktorat
Badan
Karantina
Jenderal Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan/lingkungan dinas perikanan provinsi/kabupaten/kota, atau d. berhenti atau diberhentikan sebagai PNS. C. Anggaran Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit: 1. Tim Penilai Pusat, atau Tim Penilai Unit Kerja dibebankan kepada anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Tim Penilai Provinsi dibebankan kepada anggaran pemerintah provinsi; dan 3. Tim Penilai Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pemerintah kabupaten/kota.
- 233 -
D. Etika Tim Penilai 1. 3 (tiga) Asumsi Dasar dalam Penilaian Angka Kredit: a. setiap
anggota
tim
penilai
mempunyai
kemampuan
pengetahuan luas dibidang penilaian prestasi kerja
dan
PHPI serta
bersifat jujur dan adil; b. setiap pejabat yang berwenang/atasan langsung menjalankan
pembinaan,
pengawasan
PHPI dalam
(monitoring)
dan
pengendalian tugas (controlling) PHPI, dilakukan secara maksimal berdasarkan tanggung jawab dan kejujurannya; dan c. setiap PHPI dalam mengajukan usulan penetapan angka kredit dilakukan secara baik, benar, jujur dengan menyertakan bukti fisik yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Prinsip Dasar dalam Penilaian Angka Kredit: a. adil, yaitu setiap usulan penetapan angka kredit diperlakukan sama dan dinilai dengan Tolak ukur/standar penilaian yang sama; b. obyektif, yaitu setiap penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan penilaian yang jelas; c. dapat
dipertanggungjawabkan,
dijelaskan
dan
yaitu
hasil
dipertanggungjawabkan
penilaian
pertimbangan
dapat dan
alasannya; dan d. transparan dan bersifat mendidik, yaitu proses penilaian dapat dimonitor
dan
diskriminatif
dikomunikasikan
dan
dalam
proses
secara penilaian
benar,
jujur,
tidak
menjunjung
tinggi
prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan efisien dengan hasil yang lebih baik. 3. Etika dalam Penilaian Angka Kredit bagi Tim Penilai: a. aktif dan partisipatif, yaitu memiliki waktu yang cukup dan memiliki kesungguhan kerja, tekun, dan teliti dalam melakukan proses penilaian, serta meningkatkan upaya keberhasilan dalam proses penilaian; b. kompeten,
yaitu
memiliki
kemauan,
dan
kemampuan
melaksanakan kewenangan penilaian berdasarkan standar/norma dan peraturan perundang-undangan, serta memiliki kemampuan melakukan komunikasi efektif, konsultansi, kerjasama yang saling
- 234 -
menghargai antar anggota tim penilai dan anggota tim teknis yang dapat memberikan keterangan dan pendapat; c. tanggung jawab, yaitu memiliki kesanggupan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaikbaiknya dan tepat waktu serta berani mengambil risiko atas keputusan yang diambil; d. otonom,
yaitu
memiliki
kewenangan
yang
otonom,
tidak
dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pada proses penilaian; e. saling menghargai, yaitu tidak melakukan pengambil alihan proses penilaian setiap usulan dari anggota tim penilai lain, kecuali dengan persetujuan atau prosedur yang etis, dan tidak melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi anggota penilai lain guna kepentingan pribadi atau kelompok; f. Integritas, yaitu tidak membuat ikatan dan tidak menerima janji/pemberian/pujian/menerima, atau meminta imbalan yang dapat mempengaruhi hasil penilaian; dan g. ketaatan, yaitu tidak mengadakan komunikasi langsung dan kerjasama dengan pejabat yang memiliki usulan angka kredit, atau tidak mengizinkan adanya penambahan dokumen lainnya tanpa diketahui Sekretariat Tim Penilai, dan tidak membocorkan hasil penilaian sebelum selesainya rapat pleno tim penilai. 4. Komponen Penilaian Angka Kredit, didasarkan atas: a. keluaran
hasil
(output)
pelaksanaan
tugas
ditentukan
oleh
kesesuaian bukti fisik prestasi kerja; b. kesesuaian dokumen bukti fisik prestasi kerja sebagai output pelaksanaan butir kegiatan mengacu kepada indikator kinerja sebagai realisasi terhadap target capaian sasaran kerja PHPI (SKPPNS); c. jumlah output dapat dihubungkan (equivalent) dengan beban kerja dengan mempertimbangkan norma waktu atau capaian ketepatan dalam menyelesaikan setiap pelaksanaan butir kegiatan pada unsur utama tugas pokok pengendalian HPI atau menghasilkan output dibandingkan dengan standar atau rencana yang disepakati; dan d. besaran angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dianggap mungkin kewajarannya dihasilkan apabila pelaksanaan
- 235 -
tugas dilakukan dengan cara-cara kerja secara benar sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman yang berlaku. 5. Ketentuan Penilaian Angka Kredit a. Penilaian dan penetapan angka kredit
PHPI dilakukan paling
kurang 1 (satu) kali dalam setahun; b. Pen etapan angka kredit untuk kenaikan pangkat PHPI dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut: 1) untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan 2) untuk
kenaikan
ditetapkan
pangkat
paling
lambat
periode pada
Oktober, bulan
Juli
angka tahun
kredit yang
bersangkutan. 6. Rapat Penilaian/Sidang Pleno Rapat penilaian/sidang pleno terhadap PHPI dilakukan paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu: a. masa Penilaian I, dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya untuk periode April; b. masa
Penilaian
II,
dilakukan
pada
bulan
Desember
tahun
sebelumnya untuk periode April; c. masa Penilaian III, dilakukan pada bulan April tahun berjalan untuk periode Oktober; dan d. masa Penilaian IV, dilakukan pada bulan Juni tahun berjalan untuk periode Oktober. Apabila penilaian berlandaskan kepada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk periode penilaian mulai tanggal 1 bulan Januari sampai dengan tanggal 31 bulan Desember maka penilaiannya akan dibagi 4 (empat) triwulan, yaitu: a. masa penilaian I adalah tanggal 20 bulan April tahun berjalan untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret; b. masa penilaian II adalah tanggal 20 bulan Juli tahun berjalan untuk periode bulan April sampai dengan bulan Juni;
- 236 -
c. masa penilaian III adalah tanggal 20 bulan Oktober tahun berjalan untuk periode bulan Juli sampai dengan September; d. masa penilaian IV adalah tanggal 20 Januari tahun berikutnya untuk periode Oktober sampai dengan Desember; dan e. apabila diperlukan tim penilai dapat melaksanakan rapat di luar jadwal yang telahditetapkan. 7. Tata Cara Penilaian Tim Penilai a. penilaian dilaksanakan dalam sidang/rapat pleno penilaian yang harus dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota; b. ketua tim penilai membagi tugas penilaian kepada anggota tim penilai. c. Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota tim; d. setelah masing-masing anggota melakukan penilaian maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua tim penilai melalui sekretariat tim penilai. e. apabila selisih hasil penilaian angka kredit tambahan kurang dari 20%, maka hasil penilaian yang mempunyai nilai unsur utama lebih tinggi ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk Penetapan Angka Kredit baru; Contoh: Penilai A memberikan nilai angka kredit 100 yang terdiri dari unsur utama sebesar 70 dan unsur penunjang 30. Penilai B memberikan angka kredit 90 yang terdiri dari unsur utama sebesar 75 dan unsur penunjang sebesar 15, maka nilai yang digunakan adalah hasil penilaian B. f. apabila selisih angka kredit hasil penilaian dari dua anggota tim lebih dari 20 %, maka nilai akhir ditetapkan berdasar hasil penilaian penilai ketiga dengan memperhatikan hasil penilaian ke dua penilai sebelumnya; g. pengambilan keputusan dalam sidang penilaian Angka Kredit dilakukan dengan musyawarah mufakat; h. dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak; i. sidang penilaian angka kredit harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh ½ n + 1 anggota Tim Penilai, dimana “n” adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai;
- 237 -
j. angka kredit hasil penilaian akhir dituangkan dalam DUPAK dan ditandatangani oleh pejabat penilai. Apabila ada keterangan dalam proses penilaian yang perlu dicatat dituangkan dalam kolom catatan tim penilai; k. DUPAK yang memenuhi syarat angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat ditandatangani oleh ketua tim penilai dalam kolom ketua tim penilai. Apabila ada catatan yang perlu dijelaskan maka dituangkan dalam kolom Catatan Tim Penilai; l. hasil setiap pertemuan penilaian harus dituangkan dalam bentuk risalah rapat; m. berdasarkan angka kredit hasil penilaian dalam DUPAK, Sekretaris tim penilai menyusun draft Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit lalu disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk menandatangani Penetapan Angka Kredit; n. hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berkas BAPAK diserahkan ke Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagai dasar Penetapan Angka Kredit (PAK); dan o. angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional PHPI yang bersangkutan. 8. Prosedur Penilaian Angka Kredit: a. menerima Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan berkas berkas pendukung lainnya dari Sekretariat Tim Penilai; b. melaksanakan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian; c. melakukan sidang penilaian angka kredit untuk menyusun Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagai hasil penilaian akhir; e. menyampaikan BAPAK kepada sekretariat tim penilai untuk penyiapan Surat Keputusan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi PHPI yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 238 -
d. menyampaikan BAPAK kepada sekretariat tim penilai untuk penyiapan Surat Keputusan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada
Direktur
Jenderal
Perikanan
Budidaya
atau
kepada
Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; e. menyampaikan BAPAK kepada sekretariat tim penilai untuk penyiapan Surat Keputusan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau kepada Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; f. menyampaikan BAPAK kepada sekretariat tim penilai untuk penyiapan Surat Keputusan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, atau kepada Sekretaris Daerah Provinsi; g. menyampaikan BAPAK kepada sekretariat tim penilai untuk penyiapan Surat Keputusan PAK dan selanjutnya disampaikan kepada
Bupati/Walikota,
atau
kepada
Sekretaris
Daerah
Kabupaten/Kota; h. Surat
Keputusan
PAK
disampaikan
kepada
Kepala
Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada: 1) PHPI yang bersangkutan; 2) Sekretaris
Tim
Penilai
Jabatan
Fungsional
PHPI
yang
bersangkutan; 3) Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan 4) Pejabat lain yang dipandang perlu. 9. Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit untuk Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PHPI. a. bagi calon
PHPI yang pernah/sedang menjabat suatu jabatan
struktural atau fungsional: 1) penilaian didasarkan atas seluruh dokumentasi pekerjaan yang pernah dikerjakan selama ini dan diserahkan kepada tim penilai; 2) penilaian butir kegiatan calon
PHPI disesuaikan dengan
ketentuan teknis jabatan fungsional PHPI dan angka kreditnya; 3) angka kredit yang ditetapkan merupakan penjumlahan dari semua butir kegiatan yang memenuhi ketentuan pada butir 2)
- 239 -
di atas. Jumlah Angka Kredit yang diperoleh adalah lebih kecil atau sama dengan angka kredit sesuai pangkatnya; 4) apabila hasil penilaian angka kredit calon
PHPI sama atau
melebihi angka kredit kumulatif satu tingkat di atas pangkat calon dimana masa kerja calon sudah melebihi 3 tahun pada pangkat terakhir, maka Angka Kredit yang diberikan adalah angka kredit minimal satu tingkat di atas pangkat calon dikurangi 1; dan 5) jabatan yang ditetapkan untuk calon sesuai dengan angka kredit yang diperoleh. b. bagi calon PHPI yang belum pernah menjabat jabatan struktural dan/atau fungsional: 1) penilaian didasarkan atas seluruh dokumentasi pekerjaan yang pernah dikerjakan selama ini dan diserahkan kepada tim penilai. 2) penilaian
butir
kegiatan
calon
Pejabat
Fungsional
PHPI
disesuaikan dengan ketentuan teknis jabatan fungsional PHPI dan angka kreditnya. 3) apabila angka kredit kumulatif yang diperoleh melebihi atau sama dengan angka kredit pangkat yang dimiliki, maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi PHPI dengan angka kredit yang ditetapkan sama dengan angka kredit kumulatif minimal. Apabila kurang, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PHPI. 4) apabila hasil penilaian angka kredit calon PHPI sama atau melebihi angka kredit kumulatif minimal satu tingkat di atas pangkat calon dimana masa kerja calon sudah melebihi 3 (tiga) tahun
pada
pangkat
terakhir,
maka
angka
kredit
yang
diberikan adalah angka kredit kumulatif minimal satu tingkat di atas pangkat calon dikurangi dengan 1. 5) apabila hasil penilaian angka kredit calon PHPI di bawah batas kumulatif minimal satu tingkat di atas pangkat calon, maka penetapan angka kredit calon adalah sebagai berikut: a) tentukan nilai X, dimana nilai X = 1, 2, atau 3 dengan melihat masa kerja calon melalui SK pangkat terakhir sampai dengan tahun penilaian;
- 240 -
b) tentukan nilai Y, dimana Y adalah angka kredit calon yang diperoleh
berdasarkan
penilaian
tim
penilai,
misalnya
pangkat calon III/a, maka Z = 150 – 100 = 50; c) hitung nilai Z, dimana Z adalah selisih angka kredit kumulatif minimal satu tingkat di atas pangkat calon dengan angka kredit kumulatif minimal pangkat calon; d) hitung nilai B, dimana B adalah bobot yang didapat dengan membagi nilai Z dengan 4 (B = Z : Nilai pembagi 4 adalah jumlah tahun untuk kenaikan pangkat normal); e) hitung nilai AKB, dimana AK adalah penjumlahan angka kredit kumulatif minimal pangkat calon dan nilai B*X; f) apabila angka kredit calon (Y) lebih besar dari AKB, maka penetapan besarnya angka kredit calon adalah sama dengan nilai AKB. Jika tidak, maka penetapan besarnya angka kredit calon adalah sama dengan nilai Y; dan g) jabatan yang ditetapkan untuk calon sesuai dengan angka kredit yang diperoleh. E. Penilaian Angka Kredit 1. penilaian Angka Kredit dimulai sejak DUPAK diterima oleh sekretariat tim penilai sampai dengan diterbitkannya PAK. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian angka kredit PHPI sebagai berikut: a. jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap PNS
untuk
dapat
diangkat
dalam
jabatan
dan
kenaikan
jabatan/pangkat Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya. b. Komposisi angka kredit antara unsur utama dan unsur penunjang adalah sebagai berikut: 1) paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan 2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- 241 -
2. Perolehan Angka Kredit Berdasarkan Kewenangan Melaksanakan Tugas. Butir kegiatan PHPI memberikan kesempatan peran PHPI sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Pembagian kesempatan peran yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian tersebut diatur dalam tugas pokok pengendalian HPI setiap jenjangnya dan dapat dilaksanakan secara mandiri secara perseorangan maupun pembagian peran berdasarkan pembagian tugas dalam tim kerja (team work). Pada dasarnya PHPI terikat oleh tugas pokok masing-masing jabatan, namun apabila pada unit kerja tertentu tidak terdapat PHPI untuk semua jenjang jabatan, maka PHPI dalam jabatan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya diberi kewenangan untuk melakukan butir kegiatan tersebut, selain melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya yang melekat, dengan ketentuan: 1.
Berdasarkan penugasan secara tertulis dari pejabat berwenang pada unit kerja yang bersangkutan;
2.
PHPI yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas satu tingkat di atas
jabatannya
mempunyai
kemampuan
dan
keahlian
mengerjakan butir kegiatan tersebut; 3.
Jumlah
angka
kredit
yang
kumulatif
dikumpulkan
dari
pelaksanaan tugas satu tingkat di atas dan/atau satu tingkat di bawahnya ditetapkan secara proporsional paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah kumulatif angka kredit yang diusulkan dari kegiatan unsur utama pengendalian HPI; 4.
PHPI yang melaksanakan butir kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
PHPI dan Angka
Kreditnya; dan 5.
PHPI yang melaksanakan tugas
PHPI satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) atau sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan yang dilaksanakannya sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
- 242 -
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya. Contoh 1: Ahmad Mahmud, S.St.Pi. adalah
PHPI Pertama pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Pada unit kerja tersebut tidak terdapat
PHPI yang menduduki jabatan
PHPI
Muda. Dalam hal ini Ahmad Mahmud, S.St.Pi. dapat ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan PHPI Muda, misalnya “melakukan studi kelayakan tempat penampungan/unit budidaya/ instalasi pemilik media pembawa”. Angka kredit yang diperoleh Ahmad Mahmud, S.St.Pi.
dalam melaksanakan butir kegiatan tersebut
adalah: 80 % X 0,080 = 0,064. Dalam pengusulan penilaian angka kredit, Ahmad Mahmud, S.St.Pi, mengajukan angka kredit 10.000 dari unsur utama tugas pokok pengendalian HPI, maka kumulatif angka kreditnya terdiri atas 6.000 dari tugas pokok pada jenjangnya (60%), dan 4.000 dari pelaksanaan tugas butir kegiatan satu tingkat di atasnya (40%). Contoh 2: Drh. Arief Budiman adalah Provinsi Jawa Barat. Pada yang menduduki jabatan
PHPI Madya pada Dinas Perikanan Dinas tersebut tidak terdapat
PHPI
PHPI Muda. Dalam hal ini Drh. Arief
Budiman dapat ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Muda,
seperti
“melakukan
studi
kelayakan
PHPI
tempat
penampungan/unit budidaya/instalasi pemilik media pembawa”. Dengan demikian angka kredit yang diperoleh Drh. Arief Budiman dalam melaksanakan butir kegiatan tersebut adalah 100% X 0,080 = 0,080. Dalam pengusulan penilaian angka kredit, S.St.Pi, mengajukan angka kredit 15.200 dari unsur utama pengendalian HPI, maka secara kumulatif angka kreditnya terdiri atas 9.200 dari tugas pokok pada jenjangnya (60%), dan 6.080 jika melaksanakan butir kegiatan satu tingkat di atasnya dan/atau satu tingkat di bawahnya (40%).
- 243 -
F. Penetapan Angka Kredit 1. Pengertian Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan PHPI dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang telah dicapai oleh PHPI yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit. 2. Cara pengisian PAK: a. nomor diisi sesuai Kode Penomoran PAK di Instansi Penilai; b. instansi diisi Nama Instansi Pengusul; c. masa penilaian diisi sesuai masa penilaian yang ada pada DUPAK; d. keterangan perorangan diisi data PHPI yang dinilai; e. PAK kolom Lama diisi sesuai Nilai PAK terakhir; f. PAK kolom Baru diisi sesuai Hasil Penilaian DUPAK; g. PAK kolom Jumlah diisi hasil penjumlahan nilai dalam kolom Lama dan kolom Baru; h. khusus kolom rekomendasi, hanya diisi jika yang dinilai telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi. Apabila tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan PAK SEMENTARA yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai; i. formulir PAK Sementara dibuat seperti formulir Penetapan Angka Kredit hanya judulnya diganti menjadi PAK Sementara dengan nomor sesuai nomor administrasi Tim Penilai; j. PAK Sementara diberlakukan sebagai PAK untuk memudahkan penilaian selanjutnya dalam rangka melengkapi angka kredit yang dipersyaratkan; dan k. Setiap PAK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi harus ditembuskan kepada Instansi Pembina. 3. Pejabat yang berwenang menetapkan PAK. a. Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, atau Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan bagi PHPI Madya, pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b sampai dengan PHPI Utama, pangkat Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 244 -
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, atau Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan atas nama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bagi PHPI Pemula sampai dengan PHPI Penyelia, dan PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; c. Sekretaris
Badan
Karantina
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan, atau Kepala Pusat Karantina Ikan dan atas nama Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi PHPI Pemula sampai dengan PHPI Penyelia, dan PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; d. Sekretaris Daerah Provinsi bagi PHPI Pemula sampai dengan PHPI Penyelia, dan PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan e. Sekretaris Kabupaten/Kota bagi PHPI Penyelia, dan bagi
PHPI pemula sampai dengan
PHPI Pertama sampai dengan
PHPI
Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- 245 -
BAB VII USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT A. Penghitungan Angka Kredit dan Masa Penilaian 1. Penghitungan Angka Kredit: a. PHPI berkewajiban menatausahakan seluruh kegiatannya ke dalam formulir DUPAK yang berisi gambaran prestasi pelaksanaan butir kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun; b. pengisian formulir DUPAK setiap 1 (satu) tahun bermanfaat bagi PHPI
untuk mengetahui perolehan angka kredit, dan bagi
pembina jabatan fungsional PHPI untuk memonitor dan membina karir pejabat PHPI; c. formulir
DUPAK
diisi
oleh
PHPI
yang
bersangkutan
dan
ditandatangani olehpejabat yang berwenangatau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan yangberlaku; d. formulir DUPAK sebagaimana contoh formulir pada Lampiran I.a s.d. I.d, II.a. s.d. II.d, III, IV dan/atau V Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012, disertai bukti-buktinya; e. kegiatan PHPI yang telah selesai dilaksanakan dan telah lebih dari 1 (satu) tahun, tidak dapat diajukan, kecuali untuk pendidikan formal dari unsur pendidikan, dan karya tulis ilmiah terbit dari unsur pengembangan profesi; f.
PHPI bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh bukti kegiatan yang dilaksanakan dan bukti fisik yang diajukan dalam DUPAK;
g. apabila terdapat indikasi bahwa butir kegiatan dan/atau bukti fisik yang diajukan dalam DUPAK diragukan kebenaran dan keabsahannya, maka PHPI yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atas indikasi tersebut; h. apabila hasil pemeriksaan, PHPI sebagaimana dimaksud huruf f di atas terbukti secara sah dengan sengaja merekayasa kegiatan dan/atau
bukti
fisiknya,
maka
yang
bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
akan
- 246 -
i.
angka kredit yang berkaitan dengan kecurangan sebagaimana dimaksud huruf h dibatalkan penilaiannya;
j.
jika
pembatalan
penilaian
angka
kredit
sebagaimana
yang
dimaksud pada huruf i mempengaruhi Penetapan Angka Kredit (PAK)
yang
telah
diterbitkan,
maka
PAK
dimaksud
harus
dibatalkan. 2. Masa Penilaian Angka Kredit: a. masa penilaian angka kredit adalah batas kurun waktu yang digunakan untuk mengumpulkan angka kredit yang diusulkan untuk penetapan angka kredit; b. masa penilaian angka kredit selama menjadi Calon PNS dapat dihitung untuk digunakan dalam pengangkatan sebagai
PHPI
setelah menjadi PNS; c. PNS pindahan dari unit di luar bidang pengendalian HPI, baru dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional PHPI apabila yang bersangkutan telah memiliki pengalaman paling kurang selama 2 (dua) tahun bekerja di kepengendalian HPIan, serta memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan. Masa penilaian angka kredit dihitung sejak yang bersangkutan bekerja di bidang pengendalian HPI; d. batas
masa
penilaian
angka
kenaikan jabatan/ pangkat
kredit PHPI
yang
diusulkan
untuk
didasarkan pada masa
penilaian angka kredit PAK terakhir (tidak terputus); dan e. Batas masa penilaian: 1) masa Penilaian I adalah akhir Agustus tahun sebelumnya untuk periode kenaikan pangkat April; 2) masa Penilaian II adalah akhir Oktober tahun sebelumnya untuk periode kenaikan pangkat April; 3) masa Penilaian III adalah akhir Pebruari tahun berjalan untuk periode kenaikan pangkat Oktober; dan 4) masa Penilaian IV adalah akhir April tahun berjalan untuk periode kenaikan pangkat Oktober.
- 247 -
B. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Berisi gambaran prestasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengendalian HPI. DUPAK diisi oleh PHPI yang bersangkutan dan ditandatangani olehpejabat yang berwenangatau pejabat lain yang ditunjuk sesuai peraturan yangberlaku. 1. Kelengkapan Dan Tata Cara Pengajuan Dupak a. Lampiran DUPAK, terdiri dari: 1)
Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Contoh terlampir);
2)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Persiapan (Contoh terlampir);
3)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengendalian HPI (Contoh terlampir);
4)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pemantauan (Contoh terlampir);
5)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian HPI (Contoh terlampir);
6)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pembimbingan Di Daerah Wabah (Contoh terlampir);
7)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Metoda(Contoh terlampir);
8)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pembuatan Koleksi, Visualisasi dan Informasi (Contoh terlampir);
9)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian HPI/HPIK (Contoh terlampir);
10) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Sistem Mutu Laboratorium (Contoh terlampir); 11) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Lain (Contoh terlampir); 12) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (Contoh terlampir); dan 13) Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pengendalian HPI (Contoh terlampir).
Penunjang
Tugas
- 248 -
2. Dokumen Bukti Fisik dan Kelengkapan Persyaratan DUPAK: a. Kelompok dokumen sebagai bukti fisik hasil kegiatan, berupa: 1) fotokopi Surat Penugasan/Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan; dan 2) fotokopi Bukti Fisik Hasil Kegiatan. b. Dokumen kepegawaian, berupa: 1) fotokopi penilaian prestasi pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir (khusus untuk pengangkatan pertama/kenaikan jabatan), dan 2 (dua) tahun terakhir untuk kenaikan pangkat/kenaikan pangkat dan jabatan; 2) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS (khusus untuk pengangkatan pertama); 3) Daftar Riwayat Pekerjaan (khusus pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan pengendali HPI; 4) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pertama jabatan
PHPI (khusus
Kali
dalam
untuk kenaikan pangkat pertama kali
dalam jabatan pengendali HPI); 5) fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir; 6) fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 7) fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir; 8) fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan PHPI
(khusus untuk pengangkatan kembali dalam jabatan
pengendali HPI); dan 9) fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural (khusus untuk
pengangkatan kembali bagi
PHPI yang
dibebaskan sementara karena menduduki jabatan struktural). 3. Cara Pengisian Formulir DUPAK a. Nomor,
diisi
sesuai
kode
penomoran
dokumen
dari
unit
kerja/instansi pengusul; b. Masa Penilaian, diisi dengan tanggal setelah masa penilaian Penetapan Angka Kredit sebelumnya secara tidak terputus sampai akhir masa penilaian yang diusulkan. c. Keterangan Perorangan, diisi dengan data diri terbaru PHPI secara benar.
- 249 -
d. Usul Penetapan Angka Kredit dari unit kerja/instansi pengusul, diisi dengan angka kredit yang diusulkan oleh
PHPI yang
bersangkutan; Kolom ”Lama” diisi angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya dan kolom ”Baru” diisi angka kredit yang diusulkan, dan kolom ”Jumlah” diisi dengan jumlah angka kredit lama dan angka kredit yang diusulkan. e. Lampiran usul/bahan yang dinilai, diisi Surat Pernyataan yang terdiri dari: 1)
Surat Pernyataan Telah Mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
2)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Persiapan Pengendalian HPI;
3)
Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pelaksanaan
Melakukan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengendalian HPI; 4)
Surat
Pernyataan
Pemantauan; 5)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian HPI;
6)
Surat
Pernyataan
Melakukan
KegiatanPelaksanaan
Pembimbingan Di Daerah Wabah; 7)
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Metoda;
8)
Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pembuatan Koleksi, Visualisasi dan Informasi; 9)
Surat
Pernyataan
Pengembangan
Melakukan
Sarana
dan
Kegiatan Prasarana
Pelaksanaan Pengendalian
HPI/HPIK; 10) Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengembangan Sistem Mutu Laboratorium; 11) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Lain; 12) Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pelaksanaan
Pengembangan Profesi; dan 13) Surat
Pernyataan
Melakukan
Penunjang Tugas Pengendalian HPI.
- 250 -
f.
Kolom
pejabat
pengusul
ditandatangani
oleh
pejabat
yang
berwenang paling rendah setingkat pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian sepanjang menyangkut
PHPI terampil
dan ahli (PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, adapun untuk jabatan PHPI Madya, pangkat Pembina Muda, Golongan Ruang IV/b sampai dengan PHPI Utama ditandangani oleh pejabat setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan/di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di provinsi/kabupaten/kota. g. Catatan Tim Penilai, diisi dan ditandatangani oleh ketua Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Provinsi/Kabupaten/Kota yang menilai. h. Catatan Pejabat Penilai, diisi dan ditandatangani oleh Anggota Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang menilai. 4. Cara Pengisian Lampiran DUPAK a. Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Contoh terlampir) diisi apabila ada kegiatan dari unsur utama yang berkategori sebagai kegiatan pendidikan akademik dengan memperoleh ijazah/gelar atau kegiatan pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis/prajabatan
dengan
memperoleh
sertifikat. Apabila tidak ada kegiatan dari unsur utama tersebut, tidak perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa sertifikat; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama;
- 251 -
6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit di belakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengendalian HPI (Contoh terlampir) wajib diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri PHPI diisi menggunakan data terbaru secara benar. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pada sub unsur persiapan pengendalian HPI, dan mencantumkan kode unsur subunsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa naskah rencana; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan pengendalian HPI ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat eselon IV.
- 252 -
c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian HPI (Contoh terlampir) wajib diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI diisi
menggunakan data terbaru secara benar. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan sub unsur pelaksanaan pengendalian HPI, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa laporan; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pelaksanaan
pengendalian HPI ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat eselon IV. d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan (Contoh terlampir) wajib diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI diisi
menggunakan data terbaru secara benar. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan. 2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pelaksanaan pemantauan, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan;
- 253 -
4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa laporan; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; 8) Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pelaksanaan
pemantauan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengendalian HPI (Contoh terlampir)wajib diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI diisi
menggunakan data terbaru secara benar. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pelaksanaan analisis
dan
evaluasi
hasil
pengendalian
HPI,
dan
mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa laporan; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengendalian HPI ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat eselon IV.
- 254 -
f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pembimbingan Pengendalian HPI/HPIK Di Daerah Wabah atau Kawasan Karantina (Contoh terlampir)wajib diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI diisi
menggunakan data terbaru secara benar. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan; 2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pelaksanaan pembimbingan pengendalian HPI/HPIK di daerah wabah atau kawasan karantina, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa laporan; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pelaksanaan
pengendalian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Metoda Pengendalian HPI/HPIK (Contoh terlampir) wajib diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI diisi
menggunakan data terbaru secara benar. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Nomor Urut, diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan kegiatan;
- 255 -
2) Kolom Uraian Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pelaksanaan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK, dan mencantumkan kode unsur, subunsur dan butir kegiatan; 3) Kolom Tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa laporan; 5) Kolom Jumlah Volume Kegiatan, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma; 7) Kolom Keterangan Bukti Fisik: Diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan analisis dan evaluasi metoda pengendalian HPI/HPIK ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. h. Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pembuatan
Koleksi,
Visualisasi dan Informasi (Contoh terlampir)diisi apabila ada kegiatan dari unsur utama yang berkategori sebagai kegiatan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi. Apabila tidak ada kegiatan dari unsur utama tersebut tidak perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan; 2) Kolom 2 diisi uraian kegiatan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi, dan mencantumkan kode unsur, subunsur dan butir kegiatan; 3) Kolom 3 diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom 4 diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa laporan; 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom 6 diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan dalam 3 (tiga) digit dibelakang koma;
- 256 -
7) Kolom 7 diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pmbuatan
koleksi,
evaluasi dan informasi oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. i. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian HPI/HPIK (Contoh terlampir) diisi apabila ada kegiatan dari unsur penunjang dan apabila tidak ada
tidak
perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom
Nomor
Urut,
diisi
nomor
sesuai
urutan
waktu
pelaksanaan; 2) Kolom Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas PHPI, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa: laporan; 5) Kolom Jumlah Volume, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan; 7) Kolom keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV.
- 257 -
j. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Sistem Mutu Laboratorium (Contoh terlampir) diisi apabila ada kegiatan pengembangan sistem mutu laboratorium dan apabila tidak ada tidak perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom
Nomor
Urut,
diisi
nomor
sesuai
urutan
waktu
pelaksanaan; 2) Kolom Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pengembangan sistem mutu laboratorium, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil kegiatan, misalnya laporan; 5) Kolom Jumlah Volume, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan; 7) Kolom keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sistem mutu laboratorium ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. k. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Lain (Contoh terlampir) diisi apabila ada kegiatan dari unsur penunjang dan apabila tidak ada tidak perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom
Nomor
Urut,
diisi
nomor
sesuai
urutan
waktu
pelaksanaan; 2) Kolom Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan pengembangan sistem mutu laboratorium, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan;
- 258 -
3) Kolom tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil; 5) Kolom Jumlah Volume, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan; 7) Kolom keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan lain ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat eselon IV. l. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (Contoh
terlampir)
diisi
apabila
ada
kegiatan
dari
unsur
pengembangan profesi dan apabila tidak ada tidak perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom
Nomor
Urut,
diisi
nomor
sesuai
urutan
waktu
pelaksanaan. 2) Kolom Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan yang pengembangan profesi, khusus kegiatan karya tulis, kode unsur sub unsur dan butir kegiatan harus ditulis, judul harus dituliskan lengkap, dan nama semua penulis serta peran sertanya dalam karya tulis tersebut, misalnya penulis bantu pertama dari 3 penulis bantu. 3) Kolom tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan. 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa: buku/makalah. 5) Kolom Jumlah Volume, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama. 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan. 7) Kolom keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan. (khusus kegiatan karya tulis/karya ilmiah harus mencantumkan judul prosiding yang
- 259 -
memuat
tulisan
tersebut,
serta
mencantumkan
nomor
ISSN/ISBN) 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat eselon IV. m. Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Penunjang
Tugas
Pengendalian HPI (Contoh terlampir) diisi apabila ada kegiatan dari unsur penunjang dan apabila tidak ada tidak perlu diisi. Data diri pejabat yang berwenang dan data diri
PHPI pengusul
diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom
Nomor
Urut,
diisi
nomor
sesuai
urutan
waktu
pelaksanaan; 2) Kolom Kegiatan, diisi uraian butir kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pengendalian HPI, dan mencantumkan kode unsur sub unsur dan butir kegiatan; 3) Kolom tanggal, diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan; 4) Kolom Satuan Hasil, diisi sesuai satuan hasil, misalnya berupa: Tanda jasa/gelar/kali/setiap tahun; 5) Kolom Jumlah Volume, diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama; 6) Kolom Jumlah Angka Kredit, diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan; 7) Kolom keterangan Bukti Fisik, diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan; dan 8) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian HPI/HPIK ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling rendah eselon IV. 5. Pengesahan DUPAK a. Setiap pejabat PHPI wajib menyusun konsep DUPAK dilengkapi dengan surat pernyataan AnakLampiran F, G, H, dan I berikut bukti-buktinya,
kemudian
mengajukan
berwenang paling rendah pejabat eselon IV;
kepada
pejabat
yang
- 260 -
b. Pejabat yang berwenang setingkat eselon IV menyeleksi dan mengesahkan semua suratpernyataan berikut lampiran buktibukti yang disertakan; c. Konsep DUPAK diajukan kepada kepala unit kerja/ instansi. Kepala unitkerja/instansi menyerahkan kepada tim verifikasi DUPAK yang dibentuk dan dapat melibatkan koordinator masing
unit
kerja/instansi
untuk
PHPI pada masing-
diklarifikasi
dalam
rapat
koordinasi tingkat unit kerja/instansi. Angka kredit hasil penilaian konsep dupak diisikan padaDUPAK; dan d. DUPAK ditandatangani oleh kepala unit kerja/nstansi paling rendah setingkat eselon IV sepanjang jabatan PHPI terampil dan jabatan PHPI ahli ( PHPI pertama sampai dengan PHPI muda) dan kepala unit kerja paling rendah setingkat eselon III untuk jabatan fungsional PHPI madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, sedangkan untuk jabatan PHPI madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan PHPI utama ditandangani oleh
Sekretaris
Direktorat/Sekretaris
Badan
di
lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk dinas yang membidang perikanan di provinsi/kabupaten/kota
Sekretaris
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 6. Pejabat Pengusul DUPAK a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1) Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya
kepada
Kepala
Biro
Kepegawaian
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk jabatan fungsional
PHPI pemula golongan ruang II/a
sampai dengan PHPI penyelia golongan ruang III/d, dan jabatan fungsional PHPI pertama golongan ruang III/a sampai dengan PHPI madya golongan ruang IV/a, serta maintenancejabatan fungsional PHPI penyelia golongan ruang III/d; 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jabatan fungsional PHPI madya golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/d, serta maintenance jabatan golongan ruang IV/e.
PHPI Utama PHPI utama
- 261 -
b. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1) Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk jabatan PHPI pemula golongan ruang II/a sampai dengan PHPI penyelia golongan ruang III/d, dan jabatan fungsional sampai dengan
PHPI pertama golongan ruang III/a
PHPI madya golongan ruang IV/a, serta
maintenance jabatan fungsional PHPI penyelia golongan ruang III/d; dan 2) Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk jabatan fungsional
PHPI madya golongan
ruang IV/b sampai dengan PHPI utama golongan ruang IV/d, serta maintenance jabatan fungsional
PHPI utama golongan
ruang IV/e. c. dinas yang membidangi perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota 1) Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untukjabatan PHPI madya golongan ruang IV/b sampai dengan PHPI utama golongan ruang IV/d, sertamaintenance jabatan PHPI utama golongan ruang IV/e; dan 2) Kepala unit kerja atau pejabat setingkat eselon III yang membidangi
kepegawaian
Provinsi/kabupaten/Kota
kepada untuk
Sekretaris jabatan
pemulagolongan ruang II/a sampai dengan golongan ruangIII/d, dan jabatan ruang III/asampai dengan
Daerah PHPI
PHPI penyelia
PHPI pertama golongan
PHPI muda golongan ruang III/d,
sertamaintenancejabatan PHPI penyelia golongan ruang III/d.
- 262 -
C. Penetapan Angka Kredit (PAK) Merupakan formulir yang memuat status angka kredit bagi PHPI untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan jabatan/ pangkat. Contoh: Penetapan Angka Kredit
PHPI tingkat Keterampilan/Keahlian dibuat
mengikuti format ketetapan sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran J dan K. Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh pejabat penetap tidak dapat diajukan keberatan. 1. Mekanisme usul Penetapan Angka Kredit dan Kenaikan Jabatan Fungsional PHPI a. PHPI tingkat Keterampilan/Keahlian (PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya IV/a): 1) berkas usul PAK dari unit kerja/instansi diterima di sekretariat tim penilai unit kerja/provinsi/kabupaten/kota sebagai berikut: a) Masa Penilaian I (periode kenaikan pangkat April): paling lambat akhir September tahun sebelumnya untuk dilakukan penilaian pada bulan Oktober; b) Masa Penilaian II (periode kenaikan pangkat April): paling lambat akhir bulan Nopember tahun sebelumnya untuk dilakukan penilaian pada bulan Desember; c) Masa Penilaian III (periode kenaikan pangkat Oktober): paling lambat akhir Maret tahun berjalan untuk dilakukan penilaian pada bulan April; dan d) Masa Penilaian IV (periode kenaikan pangkat Oktober): paling lambat akhir Mei tahun berjalan, untuk dilakukan penilaian pada bulan Juni. 2) Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja/Provinsi/Kabupaten/Kota menerima, mencatat, dan menyeleksi kelengkapan berkas usul PAK; 3) Penilaian
dilaksanakan
dalam
rapat
tim
penilai
jabatan
fungsional PHPI sesuai masa penilaian; 4) Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja/Provinsi/ Kabupaten/ Kota menyusun draft PAK untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pada:
- 263 -
a) bulan November tahun sebelumnya untuk Masa Penilaian I (periode kenaikan pangkat April); b) bulan Januari untuk Masa Penilaian II (periode kenaikan pangkat April); c) bulan Mei untuk Masa Penilaian III (periode kenaikan pangkat Oktober); dan d) bulan Juli untuk Masa Penilaian IV (periode kenaikan pangkat Oktober). 5)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menetapkan PAK pada: a) bulan Nopember tahun sebelumnya untuk Masa Penilaian I (periode kenaikan pangkat April); b) bulan Januari untuk Masa Penilaian II (periode kenaikan pangkat April); c) bulan Mei untuk Masa Penilaian III (periode kenaikan pangkat Oktober); dan d) bulan Juli untuk Masa Penilaian IV (periode kenaikan pangkat Oktober).
6)
Sekretariat Tim Penilai Unit Kerja/Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kenaikan
PAK
bagi
yang
jabatan/pangkat,
memenuhi
atau
syarat
untuk
pemberitahuan
hasil
penilaian tim penilai bagi yang tidak memenuhi syarat minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat kepada pejabat PHPI melalui unit kerja/instansi yang bersangkutan; 7)
PAK
dijadikan
dasar
pertimbangan
untuk
kenaikan
jabatan/pangkat; 8)
Unit
Kepegawaian
masing-masing
memroses kenaikan pangkat
unit
kerja/instansi
PHPI berdasarkan usul unit
kerja/instansi; 9)
Proses
kenaikan
pangkat
melalui
persetujuan
Badan
Kepegawaian Negara. Mekanisme penetapan angka kredit dan pengangkatan/kenaikan jabatan
PHPI terampil,
madya IV/a (terlampir).
PHPI pertama sampai dengan
PHPI
- 264 -
b. PHPI ahli ( PHPI madya IV/b sampai dengan PHPI utama): 1) Unit kerja/Instansi pengusul menyampaikan usul PAK ke Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data angka kredit dalam DUPAK merupakan hasil penilaian awal tim penilai unit kerja/ provinsi/kabupaten/kota; 2) Tim penilai pusat mengadakan penilaian angka kredit; 3) Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan angka kredit; 4) Unit
Kepegawaian
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
untuk
kenaikan
menyampaikan PAK ke Unit/Instansi pengusul; 5) PAK
dijadikan
dasar
pertimbangan
jabatan/pangkat; 6) Untuk pengangkatan dalam jabatan kepada Presiden
PHPI utama diusulkan
melalui pertimbangan Badan Kepegawaian
Negara; 7) Berdasarkan
Penetapan
Angka
Kredit/Surat
Keputusan
Jabatan, unit kerja/instansi pengusul memroses usul Kenaikan Pangkat kepada Presiden melalui pertimbangan BKN; 8) Pengangkatan/kenaikan jabatan
PHPI Utama ditetapkan oleh
Presiden dalam bentuk Surat Peraturan; dan 9) Waktu pengusulan jabatan
PHPI Ahli sama dengan waktu
sebagaimana diatur dalam pengusulan PHPI Terampil. Mekanisme Penetapan Angka Kredit dan pengangkatan/kenaikan jabatan PHPI Madya IV/b dan PHPI utama sebagaimana tersebut pada Anak Lampiran M. 2. Cara Pengisian Formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) a. Instansi Diisi nama instansi/unit pengusul; b. Masa Penilaian Diisi tanggal awal dan tanggal akhir dari kurun waktu yang dipergunakan untuk mengumpulkan angka kredit; c. Kolom A berupa Keterangan Perorangan Diisi data diri
PHPI yang diusulkan, diisi dengan benar serta
mempergunakan data terbaru; d. Kolom B berupa Penetapan Angka Kredit: 1) Kolom Lama, diisi angka kredit lama yang telah ditetapkan;
- 265 -
2) Kolom
Baru,
diisi
tambahan
angka
kredit
yang
akan
ditetapkan; dan 3) Kolom Jumlah, diisi jumlah kumulatif angka kredit lama dan baru. e. Kolom C, diisi pertimbangan jabatan dan pangkat baru yang akan ditetapkan. 3. Masa Penilaian dalam DUPAK dan Waktu Pengusulan Penetapan Angka Kredit. a. Masa Penilaian I, masa penilaian dalam DUPAK adalah akhir Agustus tahun sebelumnya untuk usulan periode kenaikan pangkat April; b. Masa Penilaian II, masa penilaian dalam DUPAK adalah
akhir
bulan Oktober tahun sebelumnya untuk usulan periode kenaikan pangkat April; c. Masa Penilaian III, masa penilaian dalam DUPAK adalah akhir bulan Pebruari tahun berjalan untuk usulan periode kenaikan pangkat Oktober; dan d. Masa Penilaian IV, masa penilaian dalam DUPAK adalah akhir April tahun berjalan untuk usulan periode kenaikan pangkat Oktober. e. Usul Penetapan Angka Kredit: 1) Paling
lambat
sudah
Kepegawaian/Sekretariat
harus Tim
diterima Penilai
di
Unit
Pusat/Unit
Kerja/Provinsi/Kabupaten/Kota akhir bulan September tahun sebelumnya untuk Masa Penilaian I (usulan periode kenaikan pangkat April); 2) Paling
lambat
sudah
Kepegawaian/Sekretariat
harus Tim
diterima Penilai
di
Unit
Pusat/Unit
Kerja/Provinsi/Kabupaten/Kota akhir bulan November tahun sebelumnya untuk Masa Penilaian II (usulan periode kenaikan pangkat April); 3) Paling
lambat
sudah
Kepegawaian/Sekretariat
harus Tim
Kerja/Provinsi/Kabupaten/Kota
akhir
diterima Penilai bulan
di
Unit
Pusat/Unit Maret
tahun
berjalan untuk Masa Penilaian III (usulan periode kenaikan pangkat Oktober);
- 266 -
4) Paling
lambat
sudah
harus
kepegawaian/sekretariat
tim
diterima penilai
di
unit
pusat/unit
kerja/provinsi/kabupaten/kota akhir bulan Mei tahun berjalan untuk Masa Penilaian IV (usulan periode kenaikan pangkat Oktober). 4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit: a. Menteri Kelautan dan Perikanan adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sampai
dengan
PHPI
maintenance jabatan
PHPI madya golongan ruang IV/b utama
golongan
ruang
IV/e,
serta
PHPI utama golongan ruang IV/e di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun di lingkungan
dinas
yang
membidangi
perikanan
di
provinsi/kabupaten/kota; b. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah
pejabat
yang
jabatan
PHPI Pelaksana
berwenang menetapkan angka kredit golongan ruang II/b sampai dengan
Pengawas PerikananPenyelia golongan ruang III/d, dan jabatan PHPI Pertama golongan ruang III/a sampai dengan
PHPI Muda
golongan ruang III/d, serta maintenance PHPI Penyelia golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Sekretaris Provinsi adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan PHPI Pelaksana golongan ruang II/b sampai dengan
PHPI Penyelia golongan ruang III/d, dan jabatan
Pertama golongan ruang III/a sampai dengan
PHPI
PHPI Madya IV/a
golongan ruang III/d, serta maintenance PHPI Penyelia golongan ruang III/d di Provinsi; dan d. Sekretaris
Kabupaten/Kota
adalah
pejabat
yang
berwenang
menetapkan angka kredit jabatan PHPI Pelaksana golongan ruang II/b sampai dengan
PHPI Penyelia golongan ruang III/d, dan
jabatan PHPI Pertama golongan ruang III/a sampai dengan PHPI Madya IV/a golongan ruang III/d, serta maintenance Penyelia golongan ruang III/d di kabupaten/kota.
PHPI
- 267 -
BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN A. Pengangkatan Pertama Kali ke dalam Jabatan PHPI jenjang Keterampilan 1. Persyaratan: a) berijazah
serendah-rendahnya
Sekolah
Menengah
Usaha
Perikanan (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang perikanan; b) pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c) mengikuti dan lulus diklat fungsional dasar/pembentukan PHPI pemula sesuai yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan bagi yang berlatar pendidikan non perikanan; d) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e) penentuan jenjang Jabatan Fungsional PHPI terampil didasarkan atas penetapan angka kredit kumulatif yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang. 2. Pengangkatan Pengangkatan
ke
dalam
Jabatan
Fungsional
PHPI
jenjang
Keterampilan selain harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus: a) sesuai
dengan
formasi
Jabatan
Fungsional
PHPI
jenjang
Keterampilan yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sebelum ada penetapan formasi jabatan fungsional PHPI terampil oleh
Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara,
pengangkatan PHPI didasarkan atas perhitungan antara beban kerja dengan jumlah PHPI sesuai dengan jenjang jabatannya; b) pengangkatan bagi yang berstatus Calon Pejabat Fungsional PHPI Terampil diberikan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak menduduki
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil,
kecuali
bagi
yang
melaksanakan tugas belajar; c) dapat melaksanakan kegiatan tugas pokok pengendalian HPI; dan d) memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatan yang sesuai.
- 268 -
B. Pengangkatan Ke Dalam Jabatan PHPI jenjang Keahlian 1. Persyaratan: a) berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV dibidang perikanan, sarjana biologi, sarjana kimia, kedokteran hewan,
atau
bidang
lain
sesuai
dengan
kualifikasi
yang
diperlukan; b) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c) mengikuti dan lulus diklat fungsional PHPI sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan bagi yang berlatar pendidikan non perikanan; d) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e) penentuan penetapan
jabatan
fungsional
PHPI
ahli
didasarkan
atas
angka kredit kumulatif yang diperoleh dari unsur
utama dan unsur penunjang. 2. Pengangkatan Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional PHPI jenjang Keahlian selain harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus: a) sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional PHPI jenjang Keahlian yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sebelum ada penetapan formasi jabatan fungsional
PHPI ahli oleh Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengangkatan
PHPI didasarkan atas perhitungan antara beban
kerja dengan jumlah PHPI sesuai dengan jenjang jabatannya; b) pengangkatan bagi yang berstatus Calon Pejabat Fungsional PHPI Ahli diberikan batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak menduduki
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil,
kecuali
bagi
yang
melaksanakan tugas belajar; c) dapat melaksanakan kegiatan tugas pokok pengendalian HPI; d) pengangkatan dalam jabatan PHPI dari jabatan lain berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun; e) memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatan yang sesuai
- 269 -
C. Penetapan Angka Kredit dan Jenjang jabatan PNS yang dapat diangkat dalam jenjang jabatan PHPI harus memenuhi angka kredit yang ditentukan. Angka kredit tersebut diperoleh dari jumlah angka kredit unsur utama dan unsur penunjang. Contoh 1: Citra Lestari, berijazah SUPM, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, formasi Calon
PHPI dalam SK. CPNS, telah melaksanakan tugas
pokok pengendalian HPI pada Stasiun Karantina Ikan Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2011 sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data operasional 2. Melaksanakan
pemeriksaan
kelengkapan
dokumen
persyaratan
karantina dan/atau persyaratan lainnya. Apabila pada tanggal 1 April 2013 yang bersangkutan akan diangkat ke dalam jabatan fungsional pengendali HPI, maka angka kredit dan jenjang jabatan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Ijazah SUPM memperoleh angka kredit 25,000, 2. Sertifikat prajabatan golongan II memperoleh angka kredit 1.500, 3. Tugas pokok pengendalian HPI selama 2 (dua) tahun memperoleh angka kredit 7.000. Berdasarkan perhitungan angka kredit di atas, maka Citra Lestari dapat diangkat dalam jabatan PHPI pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a dengan angka kredit 33.500. Contoh 2: Cici Sulastri, A.Md. berijazah Diploma III Perikanan, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c. bekerja pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi, telah melaksanakan tugas pokok pengendalian HPI sejak tanggal 1 April 2012. Untuk dapat diangkat pertama kali sebagai PHPI yang bersangkutan harus memenuhi masa kerja 1 (satu) tahun, yaitupaling cepat pada tanggal 1 Oktober 2013, mempunyai angka kredit dari unsurutama pendidikan formal ijazah DIII Perikanan, yaitu 60,000, penilaian prestasi kerja untuk tahun 2012 bernilai baik, dan karena unsur kegiatan tugas pokok pengendalian HPI harus ada dalam DUPAK, maka angka kredit selain dari pendidikan, diklat prajabatan golongan II, harus ditambah dari
- 270 -
prestasi kerja yang diperoleh dari kegiatan pokok pengendalian HPI selama 1 (satu) tahun (1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2013). Jenjang jabatan yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Contoh 3: Citra Lesmana, S.Pi. berijazah Sarjana Kedokteran Hewan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a memiliki tugas pokok pengendalian HPI sejak 1 Oktober 2012 pada Balai Budidaya Laut Batam. Yang bersangkutan dapat diangkat pertama kali sebagai
PHPI paling
cepat terhitung mulai tanggal 1 April 2014, mempunyai angka kredit dari unsur utama pendidikan Sarjana (S1), yaitu 100,000, penilaian prestasi kerja untuk tahun 2013 bernilai baik, dan karena unsur kegiatan tugas pokok pengendalian HPI
harus ada dalam DUPAK, maka angka kredit
selain dari pendidikan, diklat prajabatan golongan III harus ditambah dari prestasi kerja yang diperoleh dari kegiatan tugas pokok pengendalian HPI selama 1 (satu) tahun (1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013). Jenjang jabatan yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. D. Pengangkatan Dari Jabatan Lain Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional PHPI adalah pengangkatan PNS dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan pengendali HPI. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pengendali HPI, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. tersedia formasi untuk jabatan tersebut pada unit kerja/instansi yang bersangkutan; 2. untuk pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan
PHPI
terampil: a) berijazah paling rendah SUPM atau SMK bidang perikanan, sesuai dengan
tugas
bersangkutan;
pokok
dan
fungsi
unit
kerja/instansi
yang
- 271 -
b) pangkat untuk jabatan
PHPI terampil paling rendah Pengatur
Muda, golongan ruang II/a; dan c) ditugaskan dalam kegiatan tugas pokok pengendalian HPI. 3. untuk pengangkatan dari jabatan lain ke dalam jabatan PHPI ahli: a) berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV dibidang perikanan, sarjana biologi, sarjana kimia, kedokteran hewan,
atau
bidang
lain
sesuai
dengan
kualifikasi
yang
diperlukan; b) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c) ditugaskan dalam kegiatan tugas pokok pengendalian HPI. 4. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 5. memiliki pengalaman di bidang pengendalian HPI paling kurang selama 2 (dua) tahun; 6. telah mengikuti dan lulus diklat jabatan fungsional sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina; 7. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. penentuan jabatan PHPI didasarkan atas jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang. 9. pangkat
PHPI yang ditetapkan adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka
kredit
yang
ditetapkan
oleh
pejabat
yang
berwenang
menetapkan angka kredit; dan 10. jumlah angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. E. Peralihan Jabatan PHPI jenjang Ketrampilan ke Jabatan Pengawasan Perikanan jenjang Keahlian. PHPI jenjang Ketrampilan yang memperoleh ijazah S1/DIV ke atas dibidang perikanan, sarjana biologi, sarjana kimia, kedokteran hewan, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan dapat mengajukan diri untuk beralih ke jabatan PHPI jenjang Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut: 1. mengajukan permohonan; 2. memenuhi syarat analisis jabatan dan tersedia formasi; 3. telah mengikuti dan lulus diklat alih jenjang PHPI jenjang Keahlian;
- 272 -
4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan 5. memenuhi jumlah kumulatif angka kredit yang ditentukan, dengan perhitungan sebagai berikut: a) jumlah angka kredit dari unsur utama adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari unsur utama pada jalur keterampilan sesuai Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir ditambah dengan angka kredit dari kegiatan yang belum dinilai selama periode PAK terakhir sampai saat penetapan PAK Perpindahan, ditambah nilai angka kredit dari ijazah S1/DIV yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok pengendali HPI; b) pemotongan 35% (tiga puluh lima persen) unsur utama pada penetapan PAK baru, dilakukan secara proporsional merata untuk semua sub unsur utama, yaitu semua pendidikan dan pelatihan, tugas pokok, dan pengembangan profesi; dan c) semua angka kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan. Contoh 1: Andri Wibowo, A.Md.
PHPI pelaksana, Pengatur Tk. I (II/d),pendidikan
terakhirDIIIperikanan,melanjutkansekolahtugasbelajarprogramDIVperika nanpada 1 September 2012, maka yang bersangkutan bebassementara karena tugas belajar. Yang bersangkutan lulus DIV perikanan, 30 Agustus 2013,kemudian diangkat kembali dalam jabatan
PHPI pelaksana tanggal 1 September
2013 dengan angka kredit lama 76,454 terdiri dari pendidikan 60,000, prajabatan
1.500,
diklat
fungsional
2,000,kegiatan
tugas
pokok
pengendalian HPI 10,954, unsur penunjang 2,000. Pada bulan Maret 2013 yangbersangkutan telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PHPI alih jenjang. Untuk alih jenjang dari
PHPI jenjang Keterampilan ke PHPI jenjang
Keahlian yang bersangkutan mengajukan DUPAK pada periode penilaian April 2014 dengan masa penilaian 30 September 2013 sampai dengan31 Desember 2013. Angka
kredit
yang
disetujui
dan
ditetapkan
dalam
PAK
sebesar
46,000diperoleh dari Ijazah DIV (100,000 – 60,000 = 40,000), diklat fungsional alih jenjang 2,000, kegiatan tugas pokok pengendalian HPI pada terampil pelaksana 2.500, dan pengembangan profesi1,500.
- 273 -
Dengan demikian angka kredit keseluruhan setelah dikurangi penunjang adalah = 76,454 – 2 = 74,454 + 46,000 = 120,454. Angka kredit terdiri dari pendidikan, diklat, prajabatan, tugas pokok pengendalian HPI dan pengembangan profesi, dengan rincian sebagai berikut: Pendidikan
: 60,000
+ 40,000
= 100,000
Diklat
:
+
=
Prajabatan
:
2,000
2,000
1.500
4,000 1.500
Pengawasan : 10,954
+
2,500
=
13,454
Profesi
+
1,500
=
1,500
Jumlah
:
0,000
: 74.454
+ 46,000
= 120.454
Dengan demikian angka kredit yang dapat diperhitungkan untuk alih jenjang dari PHPI terampil ke PHPI ahli adalah: Pendidikan + 65% (diklat + prajabatan + tugas pokok + pengembangan profesi) = 100,000 + 65% (4,000 + 1,500 + 13,454 + 1,500) = 100,000 + 13,295 = 113,295. Berdasarkan angka kredit tersebut, Andri Wibowo, A. Md. dialihkan jabatannya ke
PHPI pertama dengan angka kredit 113,295 terhitung
tanggal 1 April 2014.
- 274 -
BAB IX KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT A. Kenaikan Jabatan 1. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Jabatan: a. Untuk PNS Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1) Presiden Republik Indonesia menetapkan untuk
PHPI Utama
setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk PHPI Madya; 3) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan
Perikanan untuk PHPI Penyelia dan PHPI Muda; 4) Kepala
Bagian
Jabatan
Fungsional
Kelautan dan Perikanan untuk
atas
nama
Menteri
PHPI Pelaksana, Pelaksana
Lanjutan dan PHPI Pertama. b. Untuk PNS Daerah: 1) Presiden Republik Indonesia untuk PHPI Utama; 2) Gubernur
atau
pejabat
kenaikan jabatan
lain
yang
ditunjuk
PHPI untuk menjadi
menetapkan
PHPI Pelaksana
sampai dengan PHPI Penyelia dan PHPI Muda sampai dengan PHPI
Madya
yang
bekerja
di
lingkungan
dinas
yang
membidangi perikanan di provinsi masing masing; 3) Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan
kenaikan jabatan
PHPI untuk menjadi
PHPI Pelaksana
sampai dengan PHPI Penyelia dan PHPI Muda sampai dengan PHPI
Madya
yang
bekerja
di
lingkungan
dinas
yang
membidangi perikanan di kabupaten/kota masing-masing. 2. Persyaratan Kenaikan Jabatan a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; b. memenuhi
penetapan
angka
kredit
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
yang
disyaratkan
untuk
- 275 -
c. jumlah kumulatif angka kredit paling kurang 80% berasal dari unsur
utama
dan
paling
banyak
20%
berasal
dari
unsur
penunjang; d. UNTUK
PHPI muda golongan ruang Penata Tingkat I, III/d yang
akan naik jabatan ke
PHPI madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a, angka kredit dari sub unsur pengembangan profesi dengan kegiatan membuat karya tulis/tulisan ilmiah dalam bidang pengendalian HPI dan lingkungannya paling kurang 8 (delapan) angka kredit; e. untuk kenaikan jabatan dari PHPI madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c Pembina Utama Madya,
menjadi
PHPI utama, pangkat
golongan ruang IV/d sampai dengan
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi membuat karya tulis/tulisan ilmiah dalam bidang pengendalian HPI dan lingkungannya; f. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; g. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki. h. PHPI yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan: 1) untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan jumlah angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya; 2) apabila
kelebihan
jumlah
angka
kredit
yang
ditentukan
memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yangdidudukinya dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki; 3) setiap kali kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi
PHPI
yang telah mencapai angka kredit pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya disyaratkan menambah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok pengendalian HPI dan/atau pengembangan profesi; dan
- 276 -
4) syarat kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud huruf 1) dan 2) adalah paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan serta unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. i. Telah lulus diklat penjenjangan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya: 1) untuk kenaikan jabatan dari
PHPI pemula menjadi
PHPI
pelaksana harus telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya, yaitu diklat penjenjangan keterampilan pelaksana; 2) untuk kenaikan jabatan dari
PHPI Pelaksana menjadi
PHPI
Pelaksana Lanjutan harus telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan
sesuai
dengan
jenjang
jabatan
yang
akan
didudukinya, yaitu diklat penjenjangan keterampilan pelaksana lanjutan; 3) untuk kenaikan jabatan dari PHPI Pelaksana Lanjutan menjadi PHPI
Penyelia
penjenjangan
harus sesuai
telah dengan
mengikuti jenjang
dan
jabatan
lulus yang
diklat akan
didudukinya, yaitu diklat penjenjangan keterampilan penyelia; 4) untuk kenaikan jabatan dari PHPI pertama menjadi PHPI muda harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan sesuai dengan jenjang
jabatan
yang
akan
didudukinya,
yaitu
diklat
penjenjangan keahlian muda; 5) untuk kenaikan jabatan PHPI Muda menjadi PHPI Madya harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya yaitu diklat penjenjangan keahlian madya; dan 6) PHPI Madya menjadi PHPI Utama harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya yaitu diklat penjenjangan keahlian utama. 3. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Jabatan Pengendali HPI a. Usul kenaikan jabatan pengendali HPI, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan:
- 277 -
1) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan PHPI yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli; dan 4) fotokopi hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. b. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang, menetapkan Keputusan Kenaikan Jabatan; c. Keputusan kenaikan jabatan tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang
kepada
PHPI yang bersangkutan melalui
pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. B. Kenaikan Pangkat 1. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Pangkat a. Untuk PNS Pusat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat
untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e setelah mendapat
pertimbangan
teknis
dari
Kepala
Badan
Kepegawaian Negara; 2) Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
menetapkan
Kenaikan
Pangkat untuk menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
menetapkan
kenaikan
pangkat
untuk
menjadi
Pembina,
golongan ruang IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan
Perikanan menetapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat
I,
golongan
ruang
III/d
setelah
mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 278 -
5) Kepala Bagian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penata Muda Tingkat
I,
golongan
ruang
III/b
setelah
mendapat
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepagawaian Negara. b. Untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah: 1) Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi masing-masing, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepagawaian Negara setempat. 2) Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
masing-
masing, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. 2. Persyaratan Kenaikan Pangkat a. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. memenuhi penetapan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; c. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; d. jumlah kumulatif angka kredit paling kurang 80% berasal dari unsur utama dan paling banyak 20% berasal dari unsur penunjang; e. kenaikan pangkat bagi
PHPI dalam jenjang jabatan yang lebih
tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f.
dalam hal pangkat yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:
- 279 -
1) jika jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jabatan dengan pangkat; dan 2) jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, bagi PHPI muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi
PHPI
madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan diwajibkan mengumpulkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi membuat karya tulis/tulisan ilmiah. h. untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, bagi PHPI madya menjadi PHPI madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan PHPI madya, pangkat Pembina Utama muda, golongan
ruang
IV/c,
dari
angka
kredit
kumulatif
yang
dipersyaratkan diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi membuat karya tulis/tulisan ilmiah. i.
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, bagi PHPI madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c menjadi PHPI utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e dari angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan diwajibkan mengumpulkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi membuat karya tulis/tulisan ilmiah.
j. PHPI yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan: 1) untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit
dapat
diperhitungkan
untuk
kenaikan
jabatan/pangkat berikutnya; 2) setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi PHPI yang telah mencapai angka kredit pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya disyaratkan menambah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
- 280 -
yang berasal dari kegiatan tugas pokok pengendalian HPI dan/atau pengembangan profesi. Contoh 1: Perhitungan menambah 20 % dari jumlah angka kredit untuk kenaikan
pangkat
setingkat
lebih
tinggi
berikutnya,
sebagai
berikut: Muchlis,
PHPI Pelaksana dengan pangkat Pengatur, golongan
ruang II/c dengan angka kredit 78.000 pada tahun 2010. Setelah 4 (empat) tahun yang bersangkutan berhasil mengumpulkan angka kredit
sebesar
105.000
sehingga
memenuhi
syarat
naik
jabatan/pangkat sebagai PHPI Pelaksana Lanjutan dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Untuk
kenaikan
pangkat
berikutnya,
yang
bersangkutan
diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari selisih jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok pengendalian HPI dan/atau pengembangan profesi pada
PHPI Pelaksana Lanjutan, Penata Muda golongan
ruang III/a angka kredit sebesar 100.000. Angka kredit yang dipersyaratkan pada PHPI Pelaksana, Pengatur Tk. I golongan ruang II/d angka kredit 80.000, sehingga angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat berikutnya adalah 20% x 80% x (100-80) = 3.200 angka kredit. Keterangan:
80% berasal dari unsur utama sub unsur pengendalian HPI dan/atau sub unsur pengembangan profesi.
(100 – 80 = 20) adalah angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari II/d ke III/a.
Contoh 2: Bambang
Sudiarto,
S.Si.
pangkat
Penata
Muda
Tingkat
I,
golongan/ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 20011 mulai menduduki jabatan 180.000.
PHPI Pertama dengan angka kredit sebesar
- 281 -
Tanggal 1 April 2012 yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 20.000 sehingga jumlah angka kredit seluruhnya adalah 180 + 20 = 200.000, angka kredit ini memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan menjadi PHPI muda. Namun karena untuk naik pangkat ke Penata, golongan ruang III/c baru dapat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2013, maka selama menunggu proses kenaikan pangkat, yang bersangkutan dari 1 April 2012 sampai dengan 30 Maret 2013, diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20%. Jumlah angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dari III/b ke III/c yaitu (20% x 80% x (200-150) = 8.000 angka kredit) berasal dari
kegiatan
tugas
pokok
pengendalian
HPI
dan/atau
pengembangan profesi. Keterangan:
80% berasal dari unsur utama sub unsur pengendalian HPI dan/atau sub unsur pengembangan profesi.
(200 – 150 = 50.000) adalah angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari III/b ke III/c.
3. Tata cara Pengusulan Kenaikan Pangkat Pengendali HPI a. Untuk Pegawai Negeri Sipil Pusat 1) PHPI
yang
telah
memenuhi
persyaratan
untuk
kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, melengkapi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hierarki berkas usulan disampaikan kepada pimpinan unit kepegawaian tingkat kementerian/unit kerja/instansi; 2) Pimpinan kementerian/unit kerja/instansi sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada: a)
Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepagawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
b) Kepala Badan Kepagawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepagawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- 282 -
3) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 4) Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 5) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan
kenaikan
pangkat
untuk
menjadi
Pembina,
golongan ruang IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 6) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan kenaikan pangkat untuk menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 7) Kepala Bagian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepagawaian Negara. 8) Penetapan/Keputusan kenaikan pangkat pada oleh pejabat yang berwenang disampaikan langsung kepada PHPI yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. b. Untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah: 1) PHPI
yang
telah
memenuhi
persyaratan
untuk
kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi melengkapi berkas kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hirarki berkas usul disampaikan kepada pimpinan unit kepegawaian tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 2) Pimpinan
unit
kepegawaian
Provinsi/Kabupaten/Kota
tingkat
sesuai
Pemerintah
ketentuan
dan
Daerah prosedur
kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan
- 283 -
kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional setempat; 3) Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat
pertimbangan
teknis
dari
Kepala
BKN/Kantor
Regional BKN setempat; 4) Penetapan atau Keputusan kenaikan pangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku disampaikan kepada PHPI yang bersangkutan dengan tembusan unit kerja/instansi terkait. C. Ketentuan Tentang Perawatan (Maintenance) Jabatan 1. PHPI Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diwajibkan
setiap
tahun
sejak
menduduki
jabatan/pangkat
mengajukan penilaian angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok pengendalian HPI dan/atau pengembangan profesi, dan 2. PHPI
Utama,
diwajibkan
pangkat
setiap
Pembina
tahun
sejak
Utama,
golongan
menduduki
ruang
IV/e
jabatan/pangkat
mengajukan penilaian angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok pengendalian HPI dan/atau pengembangan profesi.
- 284 -
BAB X PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN A. Pembebasan Sementara Pembebasan sementara adalah pembebasan PNS dari Jabatan Fungsional PHPI
selama
jangka
waktu
tertentu.
Selama
dalam
pembebasan
sementara tersebut angka kredit terakhir yang dimilikinya tetap berlaku. 1. Pejabat yang Berwenang a. PHPI Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; b. PHPI Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; c. PHPI Penyelia dan
PHPI Muda
di lingkungan Kementerian
Kelauatan dan Perikanan adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; d. PHPI Pemula,
PHPI Pelaksana Lanjutan, dan
PHPI Pertama di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; e. PHPI Pemula sampai dengan
PHPI Penyelia dan
PHPI Pertama
sampai dengan PHPI Utama yang bekerja di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di provinsi adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. PHPI Pemula sampai dengan sampai dengan
PHPI Penyelia dan
PHPI Pertama
PHPI Utama yang bekerja di lingkungan di
lingkungan dinas yang membidangi perikanan kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 285 -
2. Alasan Pembebasan Sementara a. PHPI dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir,
PHPI Terampil tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat bagi PHPI Pelaksana, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan PHPI Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c; 2) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, PHPI Ahli tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat bagi
PHPI
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
PHPI Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d; 3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir,
PHPI Terampil tidak dapat mengumpulkan
angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) bagi
PHPI Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang berasal dari kegiatan tugas pengendalian HPT dan/atau pengembangan profesi; 4) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, PHPI Ahli tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) bagi PHPI Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang berasal dari kegiatan tugas pengendalian HPI dan lingkungannya dan/atau pengembangan profesi. b. PHPI dibebaskan sementara dari jabatannya karena sebab lain, yaitu: 1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau 2) diberhentikan sementara sebagai PNS; atau 3) ditugaskan secara penuh di luar jabatan PHPI sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya; atau
- 286 -
4) cuti
di
Luar
Tanggungan
Negara
(CLTN),
kecuali
untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau 5) tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat secara pilihan sesuai peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila: a) belum mencapai pangkat tertinggi/puncak sesuai tingkat pendidikannya; b) telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya; c) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; atau 6) Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional PHPI mulai berlaku pada: a) tanggal berlakunya hukuman disiplin; b) tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS; c) tanggal pelantikan atau penempatan dalam jabatan lain; d) tanggal berlakunya CLTN; dan e) tanggal pelaksanaan tugas belajar, sedangkan tunjangan fungsional diperhitungkan pada bulan ketujuh terhitung mulai tanggal pembebasan sementara; atau 7) Pejabat
pembina
kepegawaian
pada
unit
memberitahukan secara tertulis kepada mengusulkan
tambahan
angka
kredit
kerja/instansi,
PHPI yang tidak minimal
untuk
kenaikanpangkat/jabatan, paling lambatpada: a) 1 (satu) tahun sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir bagi PHPI Terampil mulai PHPI Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan PHPI Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c, dan bagi
PHPI Ahli
mulai PHPI Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
PHPI Utama pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d; b) 6 (enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir bagi
PHPI Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dan bagi PHPI Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- 287 -
8) PHPI
yang
dibebaskan
sementara
karena
tidak
dapat
mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan sebagaimana tersebut pada butir 1, dapat tetap melaksanakan kegiatan
mengumpulkan angka
kredit dandapat dinilai untuk mendapat penetapan angka kredit, namun tidak memperolehtunjangan fungsional. 9) PHPI Penyelia, PHPI Muda, PHPI Madya, dan PHPI Utama yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan meskipun telah berusia 54 (lima puluh empat) tahun atau lebih (dalam keadaan perpanjangan usia jabatan), tetap diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan; atau 10) PHPI yang dibebaskan sementara dari jabatan
PHPI karena
ditugaskan secara penuh sebagai pejabat struktural dan tugas dan fungsinya melekat pada tugas pengendalian HPI dapat mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas dan/atau pengembangan profesi berupa membuat karya tulis ilmiah; atau 11) PHPI yang dibebaskan sementara dari jabatan
PHPI karena
ditugaskan secara penuh di luar jabatan PHPI sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mengumpulkan angka kredit dari pengembangan profesi berupa membuat karya tulis ilmiah; atau 12) PHPI yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat mengumpulkan angka kredit dari pengembangan profesi berupa membuat karya tulis ilmiah. 3. Tata Cara Pembebasan a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk dibebaskan sementara dari jabatan PHPI kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan: 1)
fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2)
fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 288 -
3)
surat
keterangan
dari
Ketua
Tim
Penilai
bahwa
yang
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 4)
fotokopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
b. berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pembebasan sementara dari jabatan pengendali HPI; a. Keputusan pembebasan sementara tersebut, disampaikan oleh pejabat
yang
berwenang
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. Catatan: Contoh Surat Peringatan sebagaimana tersebut pada Anak (Contoh terlampir) Contoh
Surat
Peraturan
Pembebasan
Sementara
dari
Jabatan
Pengendali HPIbidang mutu hasil perikanan sebagaimana tersebut pada (Contoh terlampir) B. Pengangkatan Kembali Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengendali HPI 1. Pejabat Yang Berwenang: a. PHPI Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; b. PHPI Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; c. PHPI Pelaksana Lanjutan sampai dengan PHPI Penyelia dan PHPI Pertama sampai dengan
PHPI Muda di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; d. PHPI
Pemula
sampai
dengan
PHPI
pertama
di
lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; e. PHPI pemula sampai dengan
PHPI Penyelia dan PHPI Pertama
sampai dengan PHPI Utama yang bekerja di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di provinsi adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 289 -
f. PHPI Pemula sampai dengan PHPI Penyelia dan PHPI Pertama sampai dengan yang
PHPI utama yang bekerja di lingkungan dinas
membidangi
perikanan
di
Kabupaten/Kota
adalah
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Alasan Pengangkatan Kembali a. Pengangkatan kembali dalam jabatan PHPI setelah menjalani pembebasan sementara dapat dipertimbangkan, apabila: 1) telah memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat yang dipersyaratkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara; atau 2) telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau 3) berdasarkan
peraturan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan; atau 4) telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan pengendali HPI; atau 5) telah diangkat kembali pada unit kerja/instansi semula setelah Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN); atau 6) telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
yang
dibuktikan
dengan
surat
pernyataan
telah
melaksanakan tugas pokok pengendalian HPI kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar. Usul pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional
PHPI
sebagaimana tersebut pada huruf c sampai dengan f harus dilengkapi dengan surat penugasan/penugasan kembali dalam tugas
pokok
pengendalian
HPI
dari
pejabat
pimpinan
unit
kerja/instansi paling rendah eselon IV. b. Jenjang jabatan
PHPI bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
kembali sebagaimana tersebut pada butir a huruf 1), 3), 4), 5) dan 6), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki; c. Pegawai
Negeri
Sipil
yang
diangkat
kembali
dalam
jabatan
pengendali HPI, apabila dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan
melakukan
tugas
yang
berkaitan
dengan
- 290 -
pengendalian HPI maka prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan
PHPI dapat dinilai angka kreditnya, kecuali bagi
PHPI
yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali ke dalam jabatan PHPI setelah
masa
hukuman
disiplin
maka
yang
bersangkutan
melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Contoh: Dede Zoelkifli, S.Pi. jabatan dijatuhi
hukuman
PHPI muda pangkat piñata (III/c)
disiplin
tingkat
berat
dan
diturunkan
pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b selama 3 (tiga) tahun, sehingga dibebaskan sementara, maka dalam pembebasan
sementara
dalam
menjalani
hukuman
disiplin,
prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan PHPI tidak dapat dinilai angka kreditnya. Yang bersangkutan dapat dinilai prestasi kerjanya setelah diangkat kembali ke dalam jabatan PHPI dengan tugas pokok sesuai dengan jabatan barunya, yaitu pada jabatan PHPI pertama. 3. Tata Cara Pengangkatan Kembali a. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan PHPI melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pembebasan sementara, dengan melampirkan: 1) Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dimiliki atau penetapan Angka Kredit terakhir yang telah ditambah angka kredit
yang
berasal
dari
prestasi
di
bidang
Pengawasan
perikanan yang diperoleh selama dibebaskan sementara; 2) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 3) fotokopi keputusan pembebasan sementara sebagai pejabat Pengendali HPIyang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 4) Surat
keterangan/keputusan/pernyataan
telah
menjalani tugas di luar jabatan Pengawas Perikanan;
selesai
- 291 -
5) fotokopi
ijazah/STTPP
yang
diperoleh
disertai
pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; dan 7) fotokopi keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan
negara
yang
dilegalisasi
oleh
pejabat
yang
berwenang. b. berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja/instansi yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan pengendali
HPIkepada pejabat yang
berwenang dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir a, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; c. berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan pengendali HPI; dan d. Keputusan pengangkatan kembali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengendali HPIyang bersangkutan melalui pimpinan unti unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional
Pengendali
HPIsebagaimana
tersebut
pada
(Contoh
terlampir) C. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pengendali HPI 1. Pejabat Yang Berwenang: a. PHPI
Utama,
di
lingkungan
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan/di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di provinsi/ kabupaten/kota adalah Presiden; b. PHPI Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; c. PHPI Penyelia dan
PHPI Muda di lingkungan Kementerian
Kelauatan Perikanan adalah Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 292 -
d. PHPI Pemula sampai dengan PHPI Pelaksana Lanjutan dan PHPI Pertama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; e. PHPI Pemula sampai dengan PHPI penyeLia dan PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya yang bekerja di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di provinsi adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. PHPI Pemula sampai dengan PHPI Penyelia dan PHPI Pertama sampai dengan PHPI Madya yang bekerja di lingkungan dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Alasan Pemberhentian a. PHPI diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, apabila: 1) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara, PHPI terampil mulai PHPI Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan
PHPI Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c, dan PHPI Ahli mulai
PHPI Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a sampai dengan
PHPI Utama, pangkat Pembina Utama
Madya, golongan ruang IV/d, tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan; 2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara,
PHPI Penyelia, golongan ruang III/d, dan PHPI
Utama golongan ruang IV/e, tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan; 3) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian
Pegawai
Negeri
Sipil
dan
telah
mempunyaikekuatan hukum tetap; 4) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat
- 293 -
berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5) dijatuhi
hukuman
penjara
atau
kurungan
berdasarkan
Peraturan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap; 6) berhenti
sebagai PNS
atas
permintaan
sendiri/tidak
atas
permintaan sendiri, ataukarena pensiun; dan 7) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. b. PHPI yang diberhentikan dari jabatan PHPI tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan pengendali HPI. 3. Tata Cara Pemberhentian a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk diberhentikan dari jabatan Pengendali HPIkepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan: 1) fotokopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 3) Surat
keterangan
dari
Ketua
Tim
Penilai
bahwa
yang
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan 4) fotokopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. b. berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian dari jabatan pengendali HPI; c. keputusan pemberhentian tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya/instansi dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. Contoh Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional PHPI bidang mutu hasil perikanan (Contoh terlampir)
- 294 -
BAB XI PENUTUP Penyusunan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PHPI dan Angka Kreditnya ini merupakan acuan bagi pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional PHPI. Selain itu, penyusunan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan menyeragamkan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional PHPI.
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI
