BUPATI TRENGGALEK SALINAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
Menimbang : a. bahwa
dalam
pemerintahan
rangka desa
mendukung
dalam
penyelenggaraan
melaksanakan
urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur perdesaan yang memadai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
-22. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
-39. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5495); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
-4Kabupaten
Trenggalek
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Trenggalek
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A); 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dan
Pengelolaan
Keuangan
Desa
(Berita
Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458); 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem
dan
Prosedur
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29); 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Trenggalek
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D); 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38); 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar
Honorarium
Kebutuhan
dan
Pemerintah
Harga
Kabupaten
Satuan
Barang/Jasa
Trenggalek
Tahun
-5Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78); 25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2013 tentang Standar
Analisa
Kebutuhan
Harga
Pemerintah
Satuan
Pekerjaan
Kabupaten
Konstruksi
Trenggalek
Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 61); 26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
BANTUAN
UNTUK
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek. 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek. 5. Badan
Pengelola
Keuangan
dan
Aset
Daerah,
yang
selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek. 6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
-67. Camat
adalah
Kepala
Kecamatan
dalam
Kabupaten
Trenggalek. 8. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek. 9. Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur yang
selanjutnya
disebut
Bantuan,
Perdesaan,
adalah
bantuan
keuangan dari Pemerintah Daerah kepada desa untuk membangun infrastruktur perdesaan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
bagi
Pemerintah
Desa
dalam
melaksanakan
kegiatan pengelolaan Bantuan. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan; dan b. untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bantuan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: a. sumber dan besaran Bantuan; b. penggunaan Bantuan c. pengelolaan Bantuan; d. monitoring dan evaluasi; e. pendampingan; dan f. pembinaan dan pengawasan.
-7BAB IV SUMBER DAN BESARAN BANTUAN Pasal 4
Sumber Bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 dengan total bantuan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Pasal 5
(1) Besaran bantuan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. masing-masing
Desa
secara
merata
mendapatkan
bantuan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dikalikan 152 (seratus lima puluh dua) Desa sama dengan Rp9.880.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); b. sisa
pagu
anggaran
sebesar
Rp10.120.000.000,00
(sepuluh miliar seratus dua puluh juta rupiah) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah Rukun Tetangga di
Kabupaten
Trenggalek
dengan
rumusan
sebagai
berikut: Rp10.120.000.000,00
Rp10.120.000.000,00 =
= Rp3.022.700,12
4412 – ( 7 x 152 )
3.348
dibulatkan Rp3.022.700,00 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan keterangan: 152 = jumlah Desa se Kabupaten Trenggalek 4412 =jumlah Rukun Tetangga se Kabupaten Trenggalek 7 =Rukun
Tetangga
terkecil
untuk
mengurangi
jumlah Rukun Tetangga di masing-masing Desa; dan c. penerimaan
Bantuan
Rp65.000.000,00
masing-masing
(enam
puluh
lima
Desa
sebesar
juta
rupiah)
ditambah jumlah Rukun Tetangga dikurangi 7 (tujuh)
-8Rukun Tetangga dikalikan Rp3.022.700,00 (tiga juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). (2) Besaran Bantuan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V PENGGUNAAN BANTUAN Pasal 6
Bantuan
dipergunakan
untuk
pembangunan/
peningkatan/pemeliharaan jalan poros Desa dan/atau jalan lingkungan
dapat
berbentuk
makadam
jalan/rabat
jalan/pengaspalan/paving jalan dan jembatan Desa.
BAB VI PENGELOLAAN BANTUAN Pasal 7
(1) Pengelolaan Bantuan meliputi: a. arah penggunaan Bantuan; b. pengorganisasian; c. mekanisme pencairan Bantuan; d. syarat–syarat pencairan Bantuan; dan e. pelaporan dan pertanggungjawaban. (2) Penjelasan pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 8
(1) Bantuan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014. (2) Bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disimpan dalam Rekening Kas Umum Desa.
-9BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Bantuan pada tingkat Desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2) Penyimpangan terhadap penggunaan bantuan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VIII PENDAMPINGAN Pasal 10
(1) Agar pelaksanaan pengelolaan Bantuan dapat berjalan optimal, setiap Desa didampingi 1 (satu) orang Tenaga Pendamping Desa. (2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bantuan dilaksanakan Daerah.
oleh
Aparat
Pengawas
Internal
Pemerintah
- 10 BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 3 Maret 2014 BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 3 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK, ttd ALI MUSTOFA BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd ANIK SUWARNI
- 11 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PENJELASAN PENGELOLAAN BANTUAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2014
A. ARAH PENGGUNAAN BANTUAN 1.
Bantuan
untuk
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
digunakan belanja operasional dan belanja pekerjaan fisik. Belanja operasional sebesar 6%
(enam
persen) dari total
anggaran yang diberikan dan belanja pekerjaan fisik sebesar 94% (sembilan puluh empat persen). 2.
Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: a. belanja alat tulis kantor; b. belanja pengisian tinta dan penggantian pita ketik; c. belanja cetak, penggandaan dan penjilidan; d. biaya perencanaan kegiatan; e. belanja makan dan minum; f. biaya perjalanan dinas; g. belanja pembuatan papan nama kegiatan; dan h. biaya honorarium panitia.
3.
Belanja pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi : a. belanja peralatan; b. belanja bahan; dan c. biaya upah pekerja.
B. PENGORGANISASIAN Untuk
mendukung
kelancaran,
ketertiban
dan
pelaksanaan pengelolaan Bantuan, maka dibentuk: a. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten; b. Panitia Pelaksana Pembangunan tingkat Desa; dan c. Tenaga Pendamping Desa.
keberhasilan
- 12 a. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten 1. Tim
Koordinasi
Tingkat
Kabupaten
ditetapkan
dengan
Keputusan Bupati, beranggotakan Pejabat dan Staf SKPD terkait. 2. Tim
Koordinasi
sebagaimana
dimaksud
pada
angka
1,
bertugas: a) menyiapkan
bahan-bahan
pengendalian
koordinasi,
pengelolaan
pembinaan
Bantuan
sebagai
dan
bahan
perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b) menyusun petunjuk pelaksanaan, jadwal kegiatan dan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan; c) menyelenggarakan Bantuan
untuk
sosialisasi pembangunan
pelaksanaan
program
infrastruktur
perdesaan
kepada Kecamatan, Desa dan lembaga terkait; d) melaksanakan pelaksanaan
pembinaan, kegiatan
monitoring
Bantuan
untuk
dan
evaluasi
pembangunan
infrastruktur perdesaan Tahun 2014 di Desa se Kabupaten Trenggalek; dan e) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. b. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa 1. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan organisasi sebagai berikut: a) Penanggungjawab : Kepala Desa b) Ketua
: LPM
c) Sekretaris
: Sekretaris Desa/Perangkat Desa
d) Bendahara
: Bendahara Desa
e) Pelaksana Kegiatan: Sebanyak 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang sesuai dengan kondisi desa dan diambil dari unsur BPD, Perangkat Desa, Pengurus LPM, Ketua RW/RT,
Tokoh
Pengurus
Lembaga
Masyarakat
dan
Kemasyarakatan
yang lain. 2.
Panitia Pelaksana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas: a) menyelenggarakan Forum Musyawarah Desa untuk:
- 13 1) mensosialisasikan
persiapan
pelaksanaan
Bantuan
untuk pembangunan infrastruktur perdesaan; 2) membahas dan menentukan usulan kegiatan; b) membuat
rencana
kerja
pelaksanaan
kegiatan,
baik
rencana pelaksanaan fisik maupun keuangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan; c) membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), rencana gambar lay-out dan gambar teknis pelaksanaan kegiatan; d) melaksanakan
kegiatan
pembangunan
infrastruktur
perdesaan sesuai usulan yang telah ditetapkan; e) menyiapkan dan menyusun dokumen laporan kemajuan fisik dan penyerapan anggaran; dan f) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. c. Tenaga Pendamping Desa (TPD) 1. Tenaga Pendamping Desa (TPD) adalah tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Trenggalek. 2. Persyaratan menjadi Tenaga Pendamping Desa (TPD) yaitu mengajukan lamaran dengan melampirkan: a) foto copy ijazah minimal SMA/sederajat; b) foto copy KTP yang masih berlaku ; c) surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek; d) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan e) diutamakan
yang
sudah
berpengalaman
dalam
tugas
pendampingan program. 3. Tenaga Pendamping Desa dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya
dengan persyaratan sebagaimana pada angka 2
dan kinerjanya dinilai baik. 4. Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas melaksanakan pendampingan di Pemerintah Desa dalam rangka membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan,
pelaksanaan
serta
pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Bantuan.
dan
- 14 5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 Tenaga Pendamping Desa mendapatkan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
C. MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN 1. Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa menyusun usulan kegiatan/proposal, dengan susunan sebagai berikut: a. surat pengantar; b. Keputusan
Kepala
Desa
tentang
Pembentukkan
Panitia
Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa; c. berita acara rapat Forum Musyawarah Desa; d. daftar hadir musyawarah desa; e. usulan kegiatan/pekerjaan Desa; f. RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai Standart Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 serta Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; g. besarnya RAB sesuai Bantuan yang diberikan, dilampiri dengan rencana gambar teknis yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Tenaga Pedamping Desa (TPD); h. daftar harga satuan bahan, upah dan alat-alat; i. sketsa peta lokasi; j. photo calon lokasi kegiatan, diambil pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda (keadaan 0%); k. jadwal pelaksanaan; l. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa; m. surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan bermaterai; n. foto
copy
KTP
Pembangunan
Kepala di
Desa,
tingkat
Ketua
Desa
dan
Panitia
Pelaksana
Bendahara
Desa
(dilegalisir oleh pejabat berwenang); o. foto copy rekening Pemerintah Desa atas nama Kas Umum Pemerintah Desa pada Bank Pemerintah; dan
- 15 p. foto copy NPWP Bendahara Desa selaku Bendahara Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa. Usulan kegiatan/proposal dibuat rangkap 3 (tiga) dijilid dan disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek. 2. Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui transfer secara bertahap oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui Bank Pemerintah ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa. 3. Dana Bantuan yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Pemerintah Desa dapat dicairkan oleh Bendahara Desa masingmasing melalui bank yang dipandang menguntungkan oleh Pemerintah Desa.
D. SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN 1.
Desa penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan dilampiri kwitansi bukti penerimaan bermaterai.
2.
Dana Bantuan disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana Bantuan, apabila Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa telah siap melaksanakan pekerjaan, dibuktikan dengan adanya usulan kegiatan/proposal, kwitansi penerimaan; 2. Tahap II, sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari total dana Bantuan, apabila pekerjaan telah mencapai 65% (enam puluh lima persen) dengan melampirkan SPJ penggunaan dana tahap I, surat rekomendasi, laporan kemajuan fisik dan foto kegiatan di 3 (tiga) titik lokasi yang sama dengan titik keadaan 0% (nol persen).
E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1.
Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan serta penggunaan dana Bantuan kepada Desa.
- 16 2.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi: a. dana yang diterima dan penggunaannya; b. perkembangan
pelaksanaan
kegiatan
dan
penyerapan
dananya; c. masalah yang dihadapi dan pemecahannya; dan d. hasil akhir penggunaan dana Bantuan. 3.
Pelaporan
pertanggungjawaban
penggunaan
dana
Bantuan
dibuat oleh Bendahara Desa diketahui oleh Kepala Desa, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. penggunaan dana Bantuan harus sesuai dengan proposal dan RAB. Apabila ada perubahan RAB, supaya melampirkan RAB yang dirubah; b. setiap
penggunaan
dana
Bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan di dukung dengan bukti-bukti fisik, administrasi dan keuangan, dengan berpedoman pada peraturan mengenai Pedoman Pelaksanaan APBD, Standart Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 serta Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan
Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek
Tahun
Anggaran 2014; c. bukti
pengeluaran
uang
dalam
jumlah
tertentu
harus
dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya serta diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran; d. penyaluran dana bantuan disampaikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak. Bendahara Desa wajib menyetor pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4.
Laporan pelaksanaan kegiatan, disusun dengan urutan sebagai berikut: a. surat pengantar laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada
Bupati
melalui
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat; b. buku kas umum yang berisi rekapitulasi rincian penggunaan dana untuk pembayaran/pembelian bahan/material, ATK, upah tenaga kerja, pajak dan lain-lain yang ditandatangani
- 17 oleh Bendahara dan diketahui oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa; c. kwitansi yang ditandatangani oleh Penerima, Bendahara serta diketahui oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa, dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang terdiri dari: 1) nota pembelian barang; 2) daftar pembayaran upah tenaga kerja; 3) honorarium panitia; dan 4) dokumen lain yang diperlukan; d. laporan kemajuan fisik yang ditandatangani oleh
Ketua
Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa; e. laporan keuangan sesuai tahapan pencairan dana yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan di tingkat Desa dan Kepala Desa; dan f. photo pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan (mulai 0%,50% dan 100%), masing-masing pada titik yang sama. 5.
Laporan pertanggungjawaban dibuat rangkap 3 (tiga) dan disampaikan
kepada
Bupati
melalui
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sesuai tahapan kegiatan dan besarnya anggaran yang digunakan.
BUPATI TRENGGALEK, ttd MULYADI WR
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd ANIK SUWARNI
