Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan November 2015, dengan uraian sebagai berikut :

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187-Telepon : (0274) 385323; 445271 Faksimil : (0274) 415984 – E-mail : [email protected]

Nomor : LAKK-415/PW12/6/2015 Lampiran : satu set Hal : Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan November 2015

10 Desember 2015

Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Bulan November 2015, dengan uraian sebagai berikut : A. Simpulan Hasil analisis capaian kinerja kegiatan (output) dan penggunaan sumber daya diuraikan sebagai berikut. 1. Capaian Kinerja Kegiatan Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan bulan November 2015 jika dibandingkan dengan target pada periode yang sama, berada pada rentang 100% sampai 275%, yang ditunjukkan oleh lima indikator kinerja kegiatan sebagai berikut. a. Rekomendasi

hasil

pengawasan,

terealisasi

sebanyak

115

atau

mencapai 112,75% dari target sebanyak 102; b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP, terealisasi sebanyak 11 atau mencapai 275% dari target sebanyak 4; c. Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 100% dari target sebanyak 2; d. Layanan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 56 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 56; e. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 358 atau mencapai 100,56% dari target sebanyak 356;

2. Penggunaan Sumber Daya Capaian kinerja kegiatan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta didukung oleh penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Penugasan pengawasan, terealisasi sebanyak 628 atau mencapai 189,16% dari target sebanyak 332; b. Penugasan dukungan manajemen, terealisasi sebanyak 211 atau mencapai 137,01% dari target sebanyak 154; c. Layanan sarana dan prasarana, terealisasi sebanyak 2 atau mencapai 100 % dari target sebanyak 2; d. Hari penugasan, terealisasi sebanyak 17.704 OH atau mencapai 92,64% dari target sebanyak 19.111 OH; e. Dana

penugasan,

terealisasi

sebanyak

Rp4.091.374.208,00

atau

mencapai 92,15% dari target sebanyak Rp4.439.801.547,00; f. Laporan penugasan terealisir sebanyak 865 laporan atau mencapai 119,81% dari target sebanyak 722 laporan. Penyebab

tidak

tercapainya

hari

penugasan

dan

dana

penugasan

disebabkan : -

Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal

-

Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena masih dalam proses koordinasi dengan obyek pengawasan.

-

Efektifnya pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.

B. Rencana Tindak Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kegiatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan yaitu penyusunan rencana kegiatan agar lebih akurat sesuai dengan kebutuhan.

C. Analisis Data Kinerja 1. Rencana Kerja Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2015 dan revisi DIPA bulan September 2015, unit kerja bertanggung jawab atas tercapainya lima sasaran kegiatan dengan enam indikator kinerja kegiatan (output). Untuk mencapai kinerja tersebut, pada tahun 2015 2

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta merencanakan sumber daya pendukung berupa penugasan pengawasan sebanyak 352 PP, layanan dukungan manajemen sebanyak 60 kegiatan, dan pengadaan sarana prasarana sebanyak 356 unit/m2, hari penugasan sebanyak 18.398 HP, dana sebesar Rp5.138.867.000,00, dan laporan sebanyak 352 laporan. Seluruh sumber daya tersebut untuk mencapai target indikator kinerja kegiatan sebanyak 129 rekomendasi, 60 laporan/dokumen, dan 356 unit/m2 alat rumah tangga/pengolah data/gedung bangunan. Rincian sebagaimana disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Target Output dan Sumber Daya Tahun 2015

No. A 1 2 3 B 1

C 1 2 3

Target 2015 Output Sumber Daya Uraian Lap/Dok Dana Rek PP OH Lap. /Unit/m2 (Rp000) Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 125 302 14.532 3.235.065 302 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 2 36 252 33.500 36 Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan APIP 2 14 688 145.010 14 Sub jumlah 129 352 15.472 3.413.575 352 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 60 183 2.898 1.079.764 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 60 183 2.898 1.079.764 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Tersedianya alat pengolah data 49 1 14 310.100 Tersedianya alat rumah tangga 35 1 14 234.800 Tersedianya gedung dan 272 0 0 100.628 bangunan Sub jumlah 356 2 28 645.528 Jumlah 129 416 537 18.398 5.138.867 352

2. Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta menyajikan capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja kegiatan dan dukungan penugasan secara ringkas disajikan pada tabel 2.

3

Tabel 2 Ikhtisar Kinerja Kegiatan s.d. Bulan November Tahun 2015 Rencana s.d. Realisasi s.d. bulan ini bulan ini No. Uraian PP Lap Rek PP % Lap % Rek % 1 2 3 4 5 6 7=6/3 8 9=8/4 10 11=10/5 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1 Hasil Pengawasan 304 283 102 571 187,83 399 140,99 115 112,75 2 Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 14 14 4 32 228,57 27 192,86 11 275 3 Pembinaan Kapabilitas 14 13 2 25 178,57 25 192,31 2 100 APIP Sub jumlah A 332 310 108 628 189,16 451 145,48 128 118,52 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1 Jumlah Layanan 154 56 56 211 137,01 56 100 56 100 Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah B 154 56 56 211 137,01 56 100 56 100 C Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 1 Tersedianya alat 49 49 1 100 51 104,08 51 104,08 1 pengolah data 2 Tersedianya alat rumah 1 35 35 1 100 35 100 35 100 tangga Tersedianya gedung 3 100 272 100 272 100 - 272 272 bangunan Sub jumlah C 2 356 356 2 100 358 100,56 358 100,56 Jumlah 488 722 520 841 172,34 865 119,81 542 104,23

Uraian secara lengkap capaian kinerja kegiatan dan penggunaan sumber daya sebagai berikut. a. Capaian Kinerja Kegiatan Indikator

kinerja

kegiatan

pengawasan

berupa

rekomendasi

hasil

pengawasan, rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas APIP, sedangkan indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan berupa laporan, dokumen, unit dan m2. 1) Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Sampai dengan bulan November 2015, kegiatan pengawasan menghasilkan sebanyak 115 rekomendasi atau mencapai 112,75% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 102 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 3.

4

Tabel 3 Capaian Rekomendasi Hasil Pengawasan s.d. Bulan November 2015 IKK

Rincian IKK

Rekomendasi Hasil Pengawasan

1 2

3 4

5

6

7 8 9

10

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

Realisasi Bulan s.d ini Bulan ini

Target s.d Bulan ini

s.d Bulan lalu

3

24

1

25

833,33

7

7

-

7

100

6

2

3

5

83,33

4

3

-

3

75

26

25

7

32

123,08

-

-

-

-

~

3

22

7

29

966,67

40

3

1

4

10

4

-

-

-

~

9

6

4

10

111,11

-

-

-

-

~

102

92

23

115

112,75

Capaian (%)

11

Tingginya pencapaian rekomendasi hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 2) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Sampai

dengan

bulan

November

2015,

kegiatan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP menghasilkan sebanyak 11 rekomendasi atau mencapai 275% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 4 rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 4. 5

Tabel 4 Capaian Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP s.d. Bulan November 2015 IKK

Rincian IKK

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi

Target s.d Bulan ini 2

s.d Bulan lalu 1

Bulan ini

2

4

Capaian (%)

1

s.d Bulan ini 2

9

-

9

450

10

1

11

275

100

Tingginya pencapaian rekomendasi hasil pengawasan disebabkan adanya penugasan yang tidak direncanakan namun menghasilkan rekomendasi strategis. 3) Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kapasitas APIP Sampai dengan bulan November 2015, kegiatan pembinaan kapasitas APIP menghasilkan dua rekomendasi atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak satu rekomendasi. Rincian target, realisasi, dan capaian rekomendasi disajikan pada tabel 5. Tabel 5 Capaian Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP s.d. Bulan November 2015 Rincian IKK

s.d Bulan lalu

Bulan ini

s.d Bulan ini

Capaian (%)

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

2

2

0

2

100

2

2

0

2

100

IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

1

Realisasi

Target s.d Bulan ini

Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Dalam rangka mendukung realisasi dan capaian ketiga indikator kinerja kegiatan pengawasan,

sampai dengan bulan November 2015 Perwakilan

BPKP D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penugasan pendukung kegiatan sebanyak 628 penugasan, sebagaimana disajikan dalam tabel 6.

6

Tabel 6 Realisasi Kegiatan Pengawasan s.d. Bulan November 2015

No.

Jumlah Rekomendasi Jumlah Target Realisasi PP s.d. s.d. bulan bulan ini ini

Kegiatan

A 1 2 3

Penugasan direncanakan Pengawasan Intern Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah B Penugasan tidak direncanakan 1 Pengawasan Intern 2 Penyelenggaraan SPIP 3 Pembinaan Kapabilitas APIP Sub jumlah Jumlah

271 7 11 289 300 25 14 339 628

102 4 2 108

78 3 2 83

108

37 8 0 45 128

Dari Tabel 6 dapat dilihat adanya penugasan pengawasan tahun 2015 sebanyak 339 PP, mendukung capaian kinerja tahun 2015 dengan realisasi 45 rekomendasi yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKT. Rincian penugasan pengawasan untuk setiap indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran I, II, III, dan IV. 4) Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Pengawasan Kegiatan dukungan pengawasan terdiri dari penugasan dukungan manajemen

dan

layanan

sarpras

(tidak

termasuk

layanan

perkantoran). Sampai dengan bulan November 2015, penugasan dukungan manajemen menghasilkan sebanyak 56 laporan atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 56 laporan/dokumen. Adapun penugasan layanan sarpras menghasilkan sebanyak 358 unit atau mencapai 100,56% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 356 unit, sebagaimana disajikan dalam tabel 7.

7

Tabel 7 Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan s.d. Bulan November 2015

No.

Kegiatan

PP/Keg

1

Penugasan dukungan manajemen Layanan Sarpras

211

Lap/Dok

2

Unit/ Paket

2

Satuan

Output Target Realisasi s.d. s.d. bulan ini bulan ini 56 56

356

358

Capaian (%) 100,00

100,56

Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa realisasi indikator output penugasan dukungan

manajemen

sampai

dengan

bulan

November

2015

sebanyak 56 laporan/dokumen atau mencapai 100% dari target pada periode yang sama sebanyak 56 laporan/dokumen. Realisasi indikator output layanan sarpras sampai dengan bulan November 2015 sebanyak 358 unit atau mencapai 100,56% dari target pada periode yang sama sebanyak 356 unit. Rincian PP dan kegiatan yang mendukung output penugasan dukungan manajemen dan layanan sarpras dapat dilihat pada lampiran V. b. Penggunaan Sumber Daya Sumber daya kegiatan terdiri dari penugasan pengawasan/dukungan manajemen, sarana dan prasarana, hari penugasan, dan dana (di luar layanan perkantoran/gaji, tunjangan kinerja, dan belanja bahan), serta laporan penugasan. 1) Penugasan Pengawasan Realisasi penugasan pengawasan sampai dengan bulan November 2015, sebanyak 841 PP atau mencapai 172,34% dari target pada periode yang sama sebanyak 488 PP, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 8.

8

Tabel 8 Target dan Realisasi PP s.d. Bulan November 2015 Target PP

Realisasi PP Capaian (%) Sd Bln s.d. Bln s.d. s.d. Bln Bln Bln ini ini Bln ini ini Bln ini ini lalu 1 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1 35 304 479 92 571 262,86 187,83 Pengawasan 2 Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 14 27 5 32 ~ 228,57 3 Rekomendasi Pembinaan 14 24 1 25 100 178,57 APIP 1 Sub jumlah A 36 332 530 98 628 272,22 189,16 B Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1 Jumlah Layanan Dukungan 13 154 176 35 211 269 137,01 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah B 176 35 211 269 137,01 13 154 C Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan No .

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

1 Tersedianya alat pengolah 1 data 2 Tersedianya alat rumah 1 tangga Tersedianya gedung 3 bangunan Sub jumlah C 2 Jumlah 51

1

1

-

1

~

100

1

1

-

1

~

100

-

-

-

-

~

~

2 488

2 708

135

2 841

~ 264,71

100 172,34

2) Hari Penugasan Sampai dengan bulan November 2015, realisasi hari penugasan sebanyak 17.704 OH atau mencapai 92,64% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 19.111 OH, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 9.

9

Tabel 9 Target dan Realisasi OH s.d. Bulan November 2015 No . 1 A 1 2 3

B 1

C

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Target OH Bln ini

Realisasi OH

s.d. Bln ini

s.d Bln lalu

Capaian (%)

s.d. Bln ini

Bln ini

s.d. Bln ini

Bln ini

2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 1.161 15.569 10.022 1.176 11.198 101,29 71,92 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 501 212 14 226 ~ 45,11 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 51 650 597 22 619 43,14 95,23 APIP Sub jumlah 1.212 16.720 10.831 1.212 12.043 100 72,03 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 247 2.363 4.843 786 5.629 318,22 238,21 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 247 2.363 4.843 786 5.629 318,22 238,21 Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

1 Tersedianya alat pengolah data 2 Tersedianya alat rumah tangga Tersedianya gedung 3 bangunan Sub jumlah Jumlah

-

14

18

-

18

~

128,57

-

14

14

-

14

~

100

-

-

-

-

-

~

~

-

28 19.111

32 15.706

1.998

32 17.704

~ 136,94

114,29 92,64

1.459

Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP periode sampai dengan November 2015 sebagai berikut : 

Potensi HP s.d November 2015 per PFA = 217,25 (11/12 x 237)



Realisasi HP per PFA s.d November 2015 = 12.043/107 = 112,55 HP per PFA

Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HP/PFA sampai dengan November 2015 sebesar 112,55 HP atau mencapai 51,81% dibanding potensi HP/PFA yang tersedia sebesar 217,25 HP. Penyebab tidak tercapainya hari penugasan terutama disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) sesuai arahan rendal.

10

b) Perubahan/pergeseran waktu pelaksanaan penugasan (RMP) karena

masih

dalam

proses

koordinasi

dengan

obyek

pengawasan. c) Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan. Perbandingan realisasi HK dengan potensi HK untuk layanan dukungan manajemen perwakilan BPKP DIY sampai dengan November 2015 sebagai berikut:  Potensi HK s.d. November 2015 per PFU = 217,25 (11/12X237)  Realisasi HK per PFU s.d. November 2015 = 5.661/77 = 73,52 HK per PFU Dari kondisi di atas terlihat bahwa realisasi HK/PFU s.d. November 2015 sebesar 73,52 HK atau mencapai 33,84% dibanding potensi HK/PFU yang tersedia sebesar 217,25 HK, disebabkan belum seluruh tugas rutin administrasi kantor dibuatkan penugasan/ST secara formal. 3) Realisasi Dana Sampai dengan bulan November 2015, realisasi dana penugasan sejumlah Rp4.091.374.208,00 atau mencapai 92,15% dari rencana periode yang sama sejumlah Rp4.439.800.547,00, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 10.

Tabel 10 Rencana dan Realisasi Dana s.d. Bulan November 2015 No. 1 A 1 2 3

B 1

Realisasi Dana (000) Capaian (%) Sd Bln s.d. Bln s.d. Bln ini s.d. Bln ini Bln ini Bln ini lalu ini Bln ini 2 3 4 5 6 7 8=6/3 9=7/4 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Hasil 396.784 2.719.534 2.064.855 400.198 2.465.053 101 90,64 Pengawasan Rekomendasi Pembinaan 2.965 111.006 36.935 5.950 42.885 200,67 38,63 Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan 3.280 141.430 144.508 47.300 191.808 1.442,07 135,62 APIP Sub jumlah 90,84 403.029 2.971.970 2.246.298 453.448 2.699.746 112,51 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Target Dana (000)

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan 108.539 822.552 658.393 93.590 751.983 86,23 Manajemen Perwakilan BPKP Sub jumlah 108.539 822.552 658.393 93.590 751.983 86,23

11

91,42 91,42

C 1 2 3

Termanfaatkannya asset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan Tersedianya alat pengolah data Tersedianya alat rumah tangga

-

310.000

306.350

-

306.350

98,82

98,82

207.800

234.650

26.850

205.850

232.700

99,06

99,17

Tersedianya gedung bangunan

100.628

100.628

100.595

-

100.595

~

99,97

Sub jumlah

308.428

645.278

433.795

205.850

639.645

66,74

99,13

Jumlah

819.996

4.439.800

3.338.486

752.888

4.091.374

91,82

92,15

Penyebab tidak tercapainya realisasi dana pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP serta dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terutama disebabkan hal sebagai berikut : a) Perubahan/pergeseran

waktu

pelaksanaan

penugasan

(RMP)

waktu

pelaksanaan

penugasan

(RMP)

sesuai arahan rendal. b) Perubahan/pergeseran

karena masih dalam proses koordinasi dengan obyek pengawasan. c)

Mengefektifkan pemanfaatan SDM yang ada dengan melakukan perubahan komposisi tim dan jumlah hari penugasan.

4) Laporan Penugasan Sampai dengan bulan November 2015, realisasi laporan penugasan sebanyak 865 laporan atau mencapai 119,81% dari rencana periode yang sama sebanyak 722 laporan, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 11. Tabel 11 Rencana dan Realisasi Laporan Penugasan s.d. Bulan November 2015 Target Realisasi Laporan Laporan No Sasaran Kegiatan/Indikator s.d. . Kinerja Kegiatan Bln Bln Bln s.d. Bln ini lalu ini Bln ini ini 2 1 3 4 5 6 7 A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Penyelenggaraan SPIP 1 Rekomendasi Hasil 42 283 359 47 399 Pengawasan 2 Rekomendasi Pembinaan 1 14 23 4 27 Penyelenggaraan SPIP/SPI 3 Rekomendasi Pembinaan APIP 1 13 18 7 25 44 310 400 Sub jumlah 58 451

Capaian (%) Bln ini

s.d. Bln ini

8=6/3 9=7/4 dan Pembinaan 111,90

140,99

400

192,86

700 131,82

192,31 145,48

12

Lampiran I/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA REALISASI PENUGASAN PENGAWASAN (PP) DIRENCANAKAN & TIDAK DIRENCANAKAN s.d. BULAN NOVEMBER 2015 Kegiatan No. 1

Program

Kode

Nama Kegiatan

IKK

Rincian IKK

Pengawasan 3701 Pelaksanaan Penugasan Direncanakan Intern Pengawasan Intern 1 Rekomendasi Hasil Akuntabilitas Akuntabilitas Keuangan Pengawasan 2 Keuangan Negara dan Pembinaan Negara dan Penyelenggaraan SPIP 3 Pembinaan 4 Penyelenggaraan 5 Sistem Pengendalian Intern 6 Pemerintah 7

Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

1 2 3

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Penugasan Tidak Direncanakan Rekomendasi Hasil 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan Pengawasan 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

1 2

6 7 8

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan Rekomendasi Keinvestigasian Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L

Jumlah Rekomendasi Jumlah PP target s.d. realisasi s.d. bulan ini bulan ini

22

3

4

47

7

7

10 51

6 4

5 1

85

26

27

0 25 14 0 17 0 271 2 1 4 7 0 11 11 289

3 40 4 0 9 0 102 2 0 2 4 0 2 2 108

0 24 3 0 7 0 78 2 0 1 3 0 2 2 83

128 17 7 15

0 0 0 0

21 0 0 2

65

0

5

0 12 33

0 0 0

0 5 1

Lampiran I/2 - 2 Kegiatan No.

Program

Kode

Nama Kegiatan

IKK

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rincian IKK 9 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 12 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas 13 Nasional Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L 14 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 15 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L 16 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah Rekomendasi

Jumlah Rekomendasi Jumlah PP target s.d. realisasi s.d. bulan ini bulan ini

0 23 0 300 0 2 23 25 0 14 14 339 628

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

0 3 0 37 0 0 8 8 0 0 0 45 128

Lampiran II/1 - 9 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN S.D. BULAN NOVEMBER TAHUN 2015 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Kepada Sekretaris Jenderal KPU RI terkait pola perencanaan yang bersifat top down agar memperhatikan semua ketentuan peraturan perundangan yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran atas DIPA/RKA Satker yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tidak menyalahi/menyimpang dari ketentuan. 1.1A.1 Audit Operasional pada KPU DIY 1.1B

Inspektur Kab. Klaten agar mendampingi SKPD dalam pelaksanaan rencana aksi sesuai tenggat waktu yang disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkoordinasi dengan satgas SPIP

1.1B.1

Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Klaten Tahun 2014

1.2B

1.2B.1 1.3B 1.3B.1

Sekda Kab. Kebumen agar memerintahkan Inspektorat dan DPPKAD Kab. Kebumen agar mendampingi SKPD dalam merealisasikan tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas penyelesaian tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam dokumen action plan dan berkoordinasi dengan Satgas SPIP untuk mendeteksi permasalahan dan risiko secara lebih mendalam atas temuan BPK sebagaimana tertuang dalam action plan dan mendorong penyusunan dalam suatu Rencana Tindak Pengendalian sehingga dapat dipahami oleh seluruh SKPD Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Kebumen Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul harus proaktif memantau dan mendampingi penyelesaian tindaklanjutnya. Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK pada Pemkab Gunungkidul tahun 2014

2

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

2.1A

Bupati Cilacap agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Cilacap Bupati Klaten agar mendorong Pokja AMPL Kab Klaten menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan kegiatan optimalisasi dan kegiatan pengembangan program Pamsimas serta mengupayakan percepatan pelaksanaan program pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD. Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Klaten Bupati Magelang agar mengupayakan percepatan pelaksanaan program Pamsimas pada desa yang memerlukan dana APBD dan mendorong satuan kerja Program Pamsimas Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi BP SPAMS melakukan pembinaan rutin.

2.1A.1 2.2A

2.2A.1 2.3A

2.3A.1

Audit atas Laporan Keuangan Loan IBRD 4204/5829-ID Third Water Supply Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) Kabupaten Magelang

2.4A

Bupati Klaten agar mendorong kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU dan Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten untuk lebih meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menyusun rencana kerja dan melaksanakan program WISMP Phase II di Kab Klaten Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Bappeda Kab.Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014

2.4A.1 2.4A.2 2.4A.3

Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas Pertanian Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014 Audit Keuangan atas Lap. Keu. Second Water Resource & Irrigation Sector Mgt Project (WISMP II) Loan IBRD No. 8027-ID pada Dinas PU Kab. Klaten TA yang berakhir 31 Desember 2014

2.1C 2.1C.1 2.2C 2.2C.1 2.3C 2.3C.1

Menyusun Laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Reviu Laporan Keuangan RSUD Kabupaten Kebumen tahun 2014 Menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pendampingan penyusunan laporan keuangan tahun 2014 pada RSUD Majenang Merekrut tenaga akuntansi di masing-masing UPTD Puskesmas Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Awal BLUD UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

3 3.1C 3.1C.1

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi Aplikasi SIA PDAM sesuai dengan ketentuan Upgrade Aplikasi SIA PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

Lampiran II/2 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 3.2C 3.2C.1 3.3C 3.3C.1 3.3C.2 3.4C 3.4C.1 3.5C 3.5C.1 4 4.1

Menetapkan revisi corporate plan 2012-2016 sebagai acuan operasional perusahaan Reviu Corporate Plan Tahun 2012-2016 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Melakukan input transaksi secara akrual dan tepat waktu Monitoring dan Evaluasi SIA PDAM Kabupaten Kebumen Monitoring dan Evaluasi SIA PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Kepada Pemilik disarankan agar membuat kebijakan penerapan GCG pada perusahaan daerah Pendampingan Penyusunan Code of Corporate Governance pada PDAM Kabupaten Klaten Agar memperbaharui Peraturan Bupati no 45/2012 sesuai dengan Perpres 54/2010 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres no 4/2015 Pedoman pengadaan Barang dan Jasa BLUD RSUD Cilacap Pendampingan penyusunan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 1.Pemkab Magelang belum memiliki regualasi pengelolaan KSD dan strategi pengembangan KSD yang mendorong pencapaian prioritas daerah. 2. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) belum melaksanakan peran sesuai Permendagri 22/2009 3. Kerjasama pembangunan SPBU Salam tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaannnya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati 4.Kerjasama pembangunan taman rekreasi kalibening terbengkalai dan kontribusi pendapatan tidak terealisir 5. Aset hasil kerjasama pembangunan ruko plaza muntilan terancam hilang kepemilikannya dari Pemkab Magelang 6. Kerjasama pertokoan Metro Square kurang menguntungkan bagi daerah

4.1.1

Evaluasi atas Kerjasama Pengelolaan Aset Daerah pada Pemkab Magelang

5 5.1A

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepada Bupati Klaten agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memutakhirkan database peserta JKN dan Jamkesda secara periodik serta memanfaatkan sisa dana kapitasi Tahun 2014 serta menyusun rencana penggunaan dana kapitasi secara cermat dan optimal.

5.1A.1. 5.2A

Audit Kinerja atas Program JKN pada Kabupaten Klaten Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Kota Yogyakarta agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp242.427.700, koreksi negatif sebesar Rp302.037.800 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp130.252.125

5.2A.1 5.2A.2 5.2A.3 5.2A.4 5.2A.5 5.3A

Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kulon Progo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Bantul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Gunungkidul Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Sleman Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kota Yogyakarta

5.3A.1 5.3A.2 5.3A.3 5.3A.4 5.3A.5 5.4A

5.4A.1 5.4A.2 5.4A.3 5.5A 5.5A.1 5.6A 5.6A.1 5.7A 5.7A.1 5.1B 5.1B.1 5.2B

Kepala Dinas Pendidikan terkait pengelolaan TPG TK Non PNS di Kab Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang dan Klaten agar mengusulkan kepada Direktur P2TK PAUDNI Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif sebesar Rp591.566.500, koreksi negatif sebesar Rp220.372.600 dan menindaklanjuti kelebihan bayar sebesar Rp104.693.610

Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Magelang Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Kebumen Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Purworejo Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Klaten Audit atas kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Kab Cilacap Berkoordinasi dengan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mengenai percepatan penyelesaian basan dan baran yang dititipkan di Rupbasan. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kinerja pengelolaan barang bukti hasil penanganan TPK di masing-masing unit kerja serta melakukan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan.

Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Tinggi Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada Kementerian Hukum dan HAM Audit Tujuan Tertentu atas Benda Sitaan dan Barang Rampasan pada POLDA DIY Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap agar menyampaikan kepada Bupati Cilacap mengenai hasil pembangunan di Desa KedungbendaInfrastruktur Cilacap yangPerdesaan belum berfungsi secaraCilacap optimal untuk dapat mengupayakan sumber Audit Kinerja PPIP Program Pembangunan Kabupaten Kepala BKPM DIY agar (1) menyusun SOP mengenai perizinan yang mengacu pada Perka BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013, (2) membuat sistem yang dapat Fungsi memonitor lama waktu layanan dan non perizinan,Modal (3) membuat SOP mengenai tata Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satuperizinan Pintu Bidang Penanaman (PTSP-PM) pada Badan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta agar (1) berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kota Yogyakarta untuk memantau dan membantu kelancaran proses penerbitan dasarPintu hukum pembentukan BPMPTSP mempersiapkan sarana dn Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Bidang Penanaman Modalserta (PTSP-PM) pada Kota Tim menyarankan agar dilakukan perbaikan pada dua butir konsideran, 34 butir ayat/pasal dan satu bab untuk disempurnakan, dikurangkan ataupun ditambahkan. Pembahasan Rancangan Perbup Klaten tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan perbaikan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access

Lampiran II/3 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.2B.1 5.3B

5.3B.1 5.4B

5.4B.1 5.5B 5.5B.1 5.1C 5.1C.1 5.1C.2 5.1C.3 5.1C.4 5.1C.5 5.1C.6 5.1C.7 5.1C.8 5.1C.9 5.1C.10 5.1C.11 5.2C 5.2C.1 5.2C.2 5.2C.3 5.2C.4 5.2C.5 5.2C.6 5.2C.7 5.2C.8 5.2C.9 5.2C.10 5.2C.11 5.3C 5.3C.1 5.3C.2 5.4C 5.4C.1 5.4C.2 5.4C.3 5.4C.4 5.4C.5 5.5C 5.5C.1 5.5C.2 5.5C.3 5.5C.4 5.5C.5 5.5C.6 5.5C.7 5.5C.8 5.5C.9 5.5C.10 5.5C.11 5.6C

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Panggungharjo di Kab. Bantul Agar TAPD selalu memperhatikan jangka waktu setiap tahap proses penyusunan APBD sesuai ketentuan dan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai salah satu alat kendali dalam penganggaran; Agar Bappeda menyusun Formulir Pengendalian Kebijakan Perumusan Rancangan Awal RKPD dan Formulir Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik agar pengendalian perencanaan lebih berkualitas. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pengelolaan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Direkomendasikan agar dilaksanakan penyelesaian masalah berupa penyusunan kebijakan, penegakan peraturan perpanjakan daerah serta pengenaan sanksi dan penghargaan. Sedangkan untuk risiko, disusun rencana tidak perbaikan untuk penyempurnaan sistem perpajakan. Pengamatan, Evaluasi dan Pengujian pada Bidang Pendapatan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 di Kab. Kulon Progo Direkomendasikan agar Bupati menyelaraskan kebijakan terkait pertambangan, verifikasi PBB P2 dan penegakan peraturan perpajakan dan menyusun tindak untuk penyempurnaan perpajakan Pengamatan, Evaluasi danrencana Pengujian padaperbaikan Bidang Pendapatan Tahun 2014sistem dan 2015 di Kab. daerah. Gunungkidul Menyelesaikan proses alih status aset PPPYBDS Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Pengelolaan Aset Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPPSPAM terkait kebutuhan penambahan air baku Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Menekan biaya operasional dan menurunkan tingkat kehilangan air Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Memperbaiki jaringan distribusi dan pengendalian terhadap flushing Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan promosi dan kapasitas produksi

Lampiran II/4 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.6C.1 5.6C.2 5.6C.3 5.6C.4 5.6C.5 5.6C.6 5.6C.7 5.6C.8 5.7C 5.7C.1 5.7C.2 5.7C.3 5.7C.4 5.7C.5 5.7C.6 5.7C.7 5.7C.8 5.7C.9 5.7C.10 5.7C.11 5.8C. 5.8C.1 5.8C.2 5.8C.3 5.8C.4 5.8C.5 5.8C.6 5.8C.7 5.8C.8 5.8C.9 5.8C.10 5.8C.11 5.9C. 5.9C.1 5.9C.2 5.9C.3 5.9C.4 5.9C.5 5.9C.6 5.9C.7 5.9C.8 5.9C.9 5.9C.10 5.9C.11 5.10C. 5.10C.1 5.10C.2 5.10C.3 5.10C.4 5.10C.5 5.10C.6 5.10C.7 5.10C.8 5.10C.9 5.10C.10 5.11C. 5.11C.1

Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dengan pengujian sesuai Permenkes 492 Tahun 2010 Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Membangun Sistem Pengendalian Intern yang efektif Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Meningkatkan cakupan layanan dengan mengoptimalkan kapasitas produksi Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Mengoptimalkan kontinuitas aliran air agar dapat melayani 24 jam Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Cilacap Melakukan penggantian atau perbaikan water meter induk yang rusak Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

Lampiran II/5 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.11C.2 5.11C.3 5.11C.4 5.11C.5 5.11C.6 5.11C.7 5.12C 5.12C.1 5.13C 5.13C.1 5.14C 5.14C.1 5.15C 5.15C.1

Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kota Magelang Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Kebumen Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Klaten Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Bantul Evaluasi Kinerja Tahun 2014 pada PDAM Kabupaten Sleman Berupaya meningkatkan kinerja dalam penerapan GCG melalui perbaikan pelaksanaan GCG Assessment Good Corporate Governance (GCG) pada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Tahun 2014 Meningkatkan kualitas Pengendalian Intern Evaluasi Kinerja pada RSUD Kota Yogyakarta Tahun 2014 Meningkatkan upaya dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Evaluasi Kinerja pada RSUD Majenang Tahun 2014 Menyempurnakan dan menetapkan code of corporate governance menjadi kebijakan Bimbingan Teknis Penyusunan Code of Corporate Governance pada PD Jogjatama Vishesha

6

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---

7 7.1D

Rekomendasi Keinvestigasian Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 569.714.057,64 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.

7.1D.1 7.2D 7.2D.1 7.3D 7.3D.1 7.4D 7.4D.1 7.5D 7.5D.1 7.6D 7.6D.1 7.7D 7.7D.1

PKA di hadapan Penyidik dalam perkara Penyimpangan APBDes Desa Serut Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. Audit dalam rangka PKKN Program Pengembangan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai Kab. Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Tanggul Progo di Desa Banaran Kec. Galur Kab. Kulon Progo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Penyewaan Excavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.248.874.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. PKA dalam perkara a.n. Prof. Dr. Ir. Susanto bin Somowiyarjo Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 a.n. tersangka BUDI NGESTI HARTONO

7.8D

Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 134.790.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.

7.8D.1 7.9D

PKA di depan Penyidik dalam perkara TPK dalam pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Olah Raga di Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul TA 2011 keuangan a.n. tersangka SUKOCO Penyimpangan tersebut telah merugikan daerah sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya. PKKN Dana Rehab Rekon Paska Gempa Bantul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.475.542.500,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan. PKA dalam perkara Program pengembangan model tanaman terpadu kedelai di Kab Gunungkidul Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 176.165.000,00 dan telah disampaikan pada Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di persidangan dalam perkara a.n terdakwa Prof. Ir. Bambang Sudaryanto bin Ratmo Sumarjo di Tipikor DIY telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp19.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyimpangan tersebut Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.

7.9D.1 7.10D 7.10D.1 7.11D 7.11D.1 7.12D 7.12D.1 7.13D

Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik dalam perkara TPK Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersamatersebut (KUBE)telah 'Makmur' Dusunkeuangan Besari Gunungkidul Penyimpangan merugikan negara/daerah sebesar Rp186.145.550,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan.

Lampiran II/6 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 7.13D.1

Pemberian Keterangan Ahli (PKA) didepan penyidik atas dugaan TPK UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kecamatan Wirobrajan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

7.14D

Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 163.397.500,00 dan telah disampaikan dalam Persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan. PKA dalam persidangan atas nama terdakwa DWI HARYANTO pada tanggal 11 Juni 2015 di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan

7.14D.1 7.15D 7.15D.1 7.16D

7.16D.1 7.17D

7.17D.1 7.18D

PKA di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dalam perkara TPK Dana Bansos Rehab Rekon Paska Gempa Tahun 2006 di Desa Dlingo Kec Dlingo Kab Bantul a.n. tersangka SENO A.Md bin Machori Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan PKA di depan persidangan dalam perkara TPK a.n. terdakwa MARYANI binti MARTO UTOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan PKA di persidangan dalam perkara TPK atas nama terdakwa DAHONO bin PAWIRODINOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.

7.18D.1

PKA dalam perkara a.n. terdakwa R. SUYANTO Bin HARJO MULYONO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

7.19D

Hasil audit telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

7.19D.1

Perpanjangan (ST-345/PW12/5/2015) AI atas Dugaan Penyelewengan Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih KAbupaten Kulon Progo TA 2011 s.d. 2013

7.20D

Hasil pehitungan telah disampaikan kepada aparat yang berwenang untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7.20D.1

Perpanjangan (ST-495/PW12/5/2015) Audit PKKN atas Dugaan TPK pada UPK BKM Kel. Patangpuluhan kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2009 Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya

7.21D 7.21D.1 7.22D

Perpanjangan (ST-358/PW12/5/2015) Audit PKKN atas perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengelolaan PADes di Desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bnatul TA 2008 - 2013 Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya

7.22D.1

PKA di Kejati DIY dalam perkara Dugaan TPK Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT AMI

7.23D

Penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 62.000.000,00 dan telah disampaikan kepada Penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam proses penuntutan

7.23D.1

PKA di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Bantul dalam perkara TPK Dana Bansos Rehab Rekon Paska Gempa Tahun 2006 di Desa Dlingo Kec Dlingo Kab Bantul a.n. tersangka SENO A.Md bin Machori

7.24D

Hasil perhitungan tim audit, dalam perkara tersebut tidak terjadi kerugian keuangan negaradan hal itu telah disampaikan kepada Majelis Hakim di Sidang Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan

7.24D.1

PKA di depan persidangan dalam perkara TPK a.n. terdakwa MARYANI binti MARTO UTOMO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta

8 8.1D 8.1D.1 8.2D 8.2D.1 8.3D

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Telah terimplementasi tujuh atribut FCP dan disarankan untuk melengkapi Atribut FCP lainnya Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud Control Plan pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Adanya pengetahuan dan pemahaman pegawai/pejabat di RSUD Kebumen mengenai FCP Sosialisasi FCP pada RSUD Kabupaten Kebumen Dengan adanya pemahaman dan kepedulian yang baik dari mahasiswa baru peserta sosialisasi atas korupsi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat dilakukan, diharapkan agar mereka dapat berperan serta dan menyatakan dirinya sebagai pribadi anti korupsi dan menjadi pelopor anti korupsi di lingkungannya masing-masing.

8.3D.1

SOSPAK untuk Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

9

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL---

Lampiran II/7 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 10 10.1C 10.1C.1 10.2C

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Penyempurnaan norma waktu SOP dan mendokumentasikan data kinerja Pendampingan penyusunan Analisis Beban Kerja pada PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang Memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan BLUD sesuai Permendagri No 61 tahun 2007 sehingga tidak menghambat fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD

10.2C.1 10.3C 10.3C.1 10.4C 10.4C.1 10.5C 10.5C.1 10.1D

Pendampingan implementasi SIA BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo Kantor Pengelola taman Pintar agar mengimplementasikan SIA BLUD Tahun 2016 Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD Tahap I pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta Menyempurnakan draft profil risiko pencapaian 3K menjadi dokumen profil risiko pencapaian 3 K Bimbingan Teknis Manajemen Risiko (MR) pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan kabupaten Magelang agar melakukan monitoring terhadap penyempurnaan draft RBA dan melakukan konsulidasi dalam penganggaran APBDBisnis Dinasdan Kesehatan KabTahun Magelang Pendampingan Penyusunan Rencana Anggaran 2016tahun pada 2016 Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

10.1D.1 10.2D 10.2D.1

Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2015 Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melanjutkan proses hukum perkara sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2015

11

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 78 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1A Pekerjaan Pembangunan Tahap II Gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebesar Rp2.482.120.047,00 telah memenuhi kewajaran harga dan penyelesaian tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito dapat dilanjutkan dengan DIPA TA 2015. 1.1A.1 Verifikasi atas pelaksanaan pembangunan gedung ICC pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 1.2A Pada DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran Utang Usaha per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.082.176.360,00, sehingga agar dianggarkan dalam DIPA RSUP Sardjito 1.2A.1 Verifikasi atas Utang Usaha RSUP Dr. Sardjito 1.3A Pembangunan gedung Asrama Mahasiswa Sendowo dan Kinanthi I pada UGM Yogyakarta telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan perhitungan anggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung Asrama Sendowo sebesar Rp63.586.370.000 lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran harga, dan perhitungan anggaran untuk gedung asrama Kinanthi I sebesar Rp75.466.142.000,00 telah memenuhi prinsip kewajaran harga. 1.3A.1 Clearence atas pembangunan Asrama Sendowo dan Kinanthi serta Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada 1.4A Pekerjaan Pembangunan empat gedung RSA UGM telah memenuhi unsur urgensi untuk dilanjutkan pembangunannya. Sedangkan untuk kewajaran harga agar mempertimbangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan peraturan Bupati Sleman tentang stadarisasi harga barang dan jasa di Kab Sleman. Serta meninta Dinas PU, Perumahan dan ESDM DIY untuk menghitung pekerjaan penyelesaian pembangunan empat gedung RSA UGM sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Negara. 1.4A.1 Clearance atas Rencana Penyelesaian Pembangunan Gedung Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM Yogyakarta 1.1B Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Gunungkidul meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual 1.1B.1 NON PKPT-Narasumber Pelatihan SAP Berbasis Akrual di Pemkab Gunungkidul 1.2B Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk 1.2B.1 1.3B 1.3B.1 1.4B 1.4B.1 1.5B 1.5B.1 1.6B 1.6B.1

NON PKPT-Narasumber Kegiatan Mapping SIMDA Akrual di DPPKAD Kabupaten Bantul Tim menyarankan agar para petugas akuntansi SKPD Kab. Magelang meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual Narasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang [NON PKPTNarasumber Pelatihan SIMDA Keuangan Sisi Pertanggungjawaban untuk seluruh SKPD pada Pemkab Magelang NON PKPT-Monitoring dan Penjajagan Pemutakhiran SIMDA BMD Versi 2.02 ke versi 2.69 di Pemkab Klaten Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Klaten melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD Tim menyarankan agar dilakukan identifikasi rekening anggaran dengan memperhatikan pola mapping yang telah dibentuk NON PKPT-Narasumber Pendampingan Mapping SIMDA Akrual untuk akun BLUD di Kab. Bantul Tim menyarankan agar Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Purworejo melakukan perbaikan kelengkapan data BMD untuk memenuhi system requirement SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Operasionalisasi SIMDA BMD Versi 2.1 di DPKKAD Kab. Purworejo

Lampiran II/8 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 1.7B 1.7B.1 1.8B 1.8B.1 1.9B 1.9B.1 1.10B

1.10B.1 1.11B 1.11B.1 1.12B 1.12B.1 1.13B 1.13B.1 1.14B 1.14B.1 1.15B 1.15B.1 1.16B 1.16B.1 1.17B 1.17B.1

DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q Bidang Akuntansi) agar segera melaksanakan rencana aksi perbaikan pemetaan rekening dan Kepala DPPKAD memantau pelaksanaannya NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten [NON PKPT-Narasumber Mapping Kode Rekening SIMDA di Pemkab Klaten] DPPKAD Kabupaten Klaten (c.q. Bagian Aset) agar segera menyiapkan data hasil rekonsiliasi sehingga segera dapat divalidasi oleh UPB SD dan diinput ke SIMDA BMD NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Memberikan rekomendasi perbaikan penyajian laporan keuangan untuk piutang PBB, kontrak-kontrak yang tidak selesai pada akhir tahun anggaran dalam rangka mempertahankan opini WTP NON PKPT-Pendampingan reviu LKPD tahun 2014 pada Inspektorat Kabupaten Sleman Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, Narasumber menyarankan agar disusun infrastruktur yang menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kebijakan akuntansi dan penatausahaan keuangan agar berkesesuaian dengan aplikasi keuangan yang digunakan NON PKPT-Narasumber Sosialisasi SAP Berbasis Akrual di pemkab Bantul Tim memberikan saran perbaikan atas catatan dalam LRA, Persediaan, Utang Jangka Pendek, Utang Jangka Panjang dan Aset tetap. NON PKPT-Narasumber FGD Evaluasi Reviu LKPD Kota Yogyakarta Tim menyarankan agar para petugas akuntansi DPPKAD dan SKPD Kab. Purworejo meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Diklat Teknis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Angkatan I pada Pemkab Purworejo Tim menyarankan agar para auditor Kab. Kebumen meningkatkan pemahaman perlakuan SAP berbasis akrual NON PKPT-Narasumber Bimtek SAP Berbasis Akrual di Inspektorat Kab. Kebumen Dilakukan perbaikan pembukuan dengan menambah jurnal pembentuk beban dengan menggunakan bantuan microsoft access Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015 berbasis akrual dengan Aplikasi SIMDA Keuangan pada Pemkab Kebumen Agar Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten memformalkan SOP dan mengagendakan pembahasan tahap inventarisasi aset dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan secara berkala NON PKPT-Pendampingan Rekonsiliasi Aset Tahun 2014 dan Inputting data ke SIMDA BMD Dinas Pendidikan Kab. Klaten Agar proses inventarisasi aset segera diselesaikan sehingga penyusutan laporan keuangan per 31 Desember 2014 restatement dapat segera dilaksanakan NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyesuaian Saldo Awal TA. 2015 pada Pemkab Bantul Agar Pemkot Magelang melengkapi data aset tetap minimal yang yang diperlukan aplikasi SIMDA BMD NON PKPT-Survey kesiapan data aset tetap untuk penerapan SIMDA BMD di Pemkot Magelang

2

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara ---NIHIL---

3

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi ---NIHIL---

4 4.1B 4.1B.1

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah Tim menyarankan agar menambahkan pertimbangan risiko dan penyesuaian sisdur sesuai alur SIMDA

4.2B 4.2B.1 5 5.1B

5.1B.1 5.2B 5.2B.1 5.3B 5.3B.1 5.4B 5.4B.1

NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo [NON PKPT-Pencermatan Sisdur Pengelolaan Retribusi Daerah Pemkab Purworejo]

Pendampingan menyarankan agar draft sistem dan prosedur penilaian aset tanah, gedung dan bangunan segera difinalkan sehingga dapat dipedomani. NON PKPT-Pendampingan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penilaian Aset pada Pemkab Klaten Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terus diberi pemahaman dan ketrampilan dengan workshop dan Bimtek atau pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bermanfaat bagi warga desa. NON PKPT-Narasumber workshop pengelolaan keuangan desa pada Pemkab Sleman Bendahara Desa harus selalu diberikan pemahaman dan ketrampilan melalui workshop/bimtek/pendampingan agar dapat mengelola keuangan desa dengan tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. NON PKPT- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul Pemkab Kulon Progo berkomitmen akan menerapkan aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa sehingga laporan realisasi APBDesa segera dapat disampaikanKesiapan dan pencairan dana desa tepat waktu. NON PKPT-Survei Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Kulon Progo Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan Kepala/Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa. NON PKPT-Paparan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa di Pemda Sleman

Lampiran II/9 - 9 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.5B

Pemkab Purworejo segera mentransfer dana desa Tahap I ke rekening desa. Aplikasi SIMDA Desa yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana untuk memudahkan kepala/perangkat desa dalam mengelola keuangan desa akan disosialisasikan sesuai permintaan Pemkab Purworejo.

5.5B.1

NON PKPT-Survei Kesiapan Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemkab Purworejo

6

Rekomendasi Perbaikan Kelancaran Pembangunan ---NIHIL---

7 7.1D

Rekomendasi Keinvestigasian Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.

7.1D.1 7.2D

PKA dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan PAD Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul oleh Sdr. EDY GUNAWAN Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya.

7.2D.1

Perpanjangan (ST-358/PW12/5/2015) Audit PKKN atas perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengelolaan PADes di Desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bnatul TA 2008 - 2013 Hasil perhitungan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya

7.3D 7.3D.1 7.4D 7.4D.1 7.5D 7.5D.1 8 8.1D

8.1D.1 9

10 10.1C 10.1C.1 10.2C 10.2C.1 10.3C 10.3C.1 11

PKA di POLDA DIY, tentang dugaan TPK Dana Hibah Pemda DIY TA 2013 oleh Sdr. LEKSO JUMENO selaku Ketua Kelompok Ternak Sapi Andini Makmur Ds. Sidorejo, Desa Karangtengah, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PKA atas nama terdakwa H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Hasil perhitungan telah disampaikan di depan Persidangan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. PKA dalam perkara atas nama terdakwa HADI SUGITO Bin Pawiro Rejo di Pengadilan Tipikor Yogyakarta Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Dengan adanya pemahaman dan kepedulian yang baik dari mahasiswa baru peserta sosialisasi atas korupsi dan langkahlangkah pencegahan yang dapat dilakukan, diharapkan agar mereka dapat berperan serta dan menyatakan dirinya sebagai pribadi anti korupsi dan menjadi pelopor anti korupsi di lingkungannya masing-masing. SOSPAK untuk Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda ---NIHIL--Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi Melakukan monitoring terhadap seluruh UPTD agar segera menyempurnakan penyusunan laporan keuangan dan RSB serta melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Narasumber Workshop Penyusunan Laporan Keuangan dan Rencana Strategis Bisnis pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Kantor Pengelola taman Pintar agar mengimplementasikan SIA BLUD Tahun 2016 Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi BLUD Tahap I pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar dan UPT Pusat Bisnis Kota Yogyakarta Kepada Direktur RSUD Kebumen selaku pimpinan BLUD agar menginstruksikan kepada pejabat pengelola keuangan untuk melakukan input transaksi penerimaan, pengeluaran, dan posting secara tepat waktu Monitoring Implementasi SIA BLUD pada RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi ---NIHIL--Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan (tidak direncanakan) 37

Lampiran III PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP S.D. BULAN NOVEMBER TAHUN 2015 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional 1.1B Bupati Magelang agar membuat sisdur PBJ di tingkat Pemda yang dapat menguatkan peran masing-masing SKPD/Unit kerja dalam PBJ untuk mendukung pengendalian PBJ secara keseluruhan dengan menggunakan indikator yang terpantau secara terus menerus. dan membuat standarisasi sarana dan prasarana pemda serta standar barang agar diidentifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa SKPD dapat dilakukan dengan cermat dan akuntabel. 1.1B.1 Survei penataan sisdur PBJ di Pemkab Magelang 1.1C Kepada SPI BUMD dan BLUD agar mengimplementasikan materi yang diberikan dalam melaksanakan tugas pengawasan 1.1C.1 Workshop Peningkatan Kapasitas Satuan Pengendalian Intern 2 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL--3 3.1

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda RTP yang disusun dalam rangka menyelenggarakan SPIP yang memadai di Pemkab bantul, diharapkan lebih banyak lagi RTP yang dapat disusun baik tingkat kabupaten maupun SKPD

3.1.1 Narasumber Pendampingan Penyusunan RTP pada Pemkab Bantul Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 3 Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (direncanakan) 3 B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional ---NIHIL--2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L ---NIHIL---

3 3.1B 3.1B.1 3.2B

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Satgas SPIP Kabupaten proaktif sosialisasi dan asistensi penyelenggaraan SPIP ke SKPD NON PKPT-Diklat SPIP Di Kab. Purworejo 1. Workshop mengundang Satgas Kabupaten supaya ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD 2. Sekda akan menyusun RTP SPIP atas kegiatan utama dan akan dikonsultasikan ke BPKP DIY 3.2B.1 NON PKPT-Pendampingan RTP SPIP Pemkab Gunungkidul

3.3B

3.3B.1 3.4B 3.4B.1 3.5B 3.5B.1 3.6B 3.6B.1 3.7B 3.7B.1 3.8B 3.8B.1

Dalam Pembekalan disampaikan sbb: 1. Peserta pembekalan agar menyampaikan materi Penyusunan RTP kepada pegawai di lingkungan SKPD masingmasing dan melanjutkan penyusunan RTP SKPD 2. Satgas SPIP Kota Magelang agar membantu dan memfasilitasi penyusunan RTP SKPD 3. Inspektorat Kota MAgelang agar memonitor pelaksanaan penyusunan RTP SKPD NON PKPT-Pembekalan Penyusunan RTP SKPD kepada satgas SPIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Satgas SPIP Disperandagkop ESDM menyelesaikan RTP SKPD NON PKPT-Narasumber Pelatihan SPIP di Disperindagkop ESDM Kab. Gunungkidul Memberikan usulan perbaikan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkot Magelang, khususnya nilai LAKIP CC dapat menjadi B atau nilai yang semakin meningkat. NON PKPT-Narasumber Penyusunan LKjIP Pemkot Magelang Tim menyarankan agar Inspektur Kab. Klaten untuk memperbaiki pola kerja tim reviu. NON PKPT-Narasumber Pendampingan reviu LKjIP Kabupaten Klaten tahun 2014 Memberikan rekomendasi perbaikan menuju kinerja yang lebih baik sebelumnya SAKIP Kab Sleman B menuju A NON PKPT-Penyusunan Laporan Kinerja Pemkab Sleman Tahun 2014 SKPD agar menyusun RTP dengan difasilitasi Satgas SPIP Kab. Magelang NON PKPT-Penyusunan RTP Tingkat SKPD pada Pemkab Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP (Tidak Direncanakan) 8

Lampiran IV PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI PEMBINAAN KAPABILITAS APIP S.D. BULAN NOVEMBER 2015 No.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan

1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP A Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

2.1

Kepada Bupati Klaten untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP

2.1.1

Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP dan penerapan ketentuan JFA pada Inspektorat Kabupaten Klaten

2.2

Kepada Walikota Magelang untuk: 1. Segera menanda tangani Internal Audit Charter sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan independensi APIP dalam menjalankan fungsinya. 2. Mencukupi kebutuhan jumlah SDM di APIP sampai pada jumlah yang ideal. 3. Memberikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas SDM di lingkungan APIP Bimbingan teknis peningkatan level kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Magelang Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP 2 Buah Rekomendasi Strategis

2.2.1

B Penugasan Tidak Direncanakan 1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L NIHIL 2

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L NIHIL

Lampiran V PERWAKILAN BPKP D. I. YOGYAKARTA CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN S.D. BULAN OKTOBER 2015 Kegiatan No.

Program

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Kode

Nama Kegiatan

3670 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Output IKK

Rincian IKK

Jumlah Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

75 LAP

11

11

100,00

Jumlah Layanan Perkantoran

75 LAP

11

11

100,00

16 2 1 3 18 23 8 12 3 11 2 6 26 7 73

0 1 1 2 11 2 1 13 1 1 2 4 13 4 0

0 1 1 2 11 2 1 13 1 1 2 4 13 4 0

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) Jumlah Laporan GDN (Bulanan) Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran) Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) Jumlah Laporan BMN

1 Printer Warna (Infus) 2 Printer Laser 3 PC 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera 11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner 13 Screen 14 Stavolt 15 Monitor TV

Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Capaian (%)

Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja

Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan 13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT) 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaatkann 3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Tersedianya alat dan Prasarana BPKP pengolah data BPKP ya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

target realisasi PP/Keg Satuan s.d. s.d. bulan ini bulan ini

16 Scanner Barcode 1 Mesin Penghancur Kertas 2 Lemari Arsip 3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) 4 Lemari locker

LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP LAP

211 1 1 0 0 0

56 UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

56 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 8 8 3 3

6 4 12 7 3 7 4 1 2 2 1 1 1 8 8 3 3

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 120,00 133,33 171,43 116,67 150,00 116,67 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran V Kegiatan No.

Program

Sasaran Kegiatan

Kode

Nama Kegiatan

Output IKK

Rincian IKK

PP/Keg

5 Perlengkapan sound system 6 Partisi Meja Kerja 7 Filling Cabinet 8 Kulkas 9 Portal Parkir Elektronik Gedung dan Bangunan

1 Pagar Pembatas Lantai 4 ( m2) 2 Rehab Atap Parkir Motor (m2) Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah 275 118,5185185 520 104,2307692

0 0 0 0 0 0 0 2 288 288

Satuan

UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

target realisasi s.d. s.d. bulan ini bulan ini

1 4 6 1 1 74 198 356 423 423

1 4 6 1 1 74 198 358 425 425

Capaian (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,56 100,47 100,47

Lampiran VI/1 - 2 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA TARGET DAN REALISASI PP, OH, DANA, DAN LAPORAN S.D. BULAN NOVEMBER 2015

Kode No. Kegiatan 1

IKK

3701 Rekomend 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas asi Hasil Pelaporan Pengawas 2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan an Umum Negara 3 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi 4 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah 5 Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, 6 Rekomendasi Perbaikan Kelancaran PembangunanKeinvestigasian 7 Rekomendasi 8 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi K/L Perbaikan Pencegahan 9 Rekomendasi Korupsi Pemda 10 Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi 11 Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Korporasi Jumlah Rekomendasi Hasil Rekomend 1 RekomendasiPengawasan Perbaikan asi Pembinaa n Penyeleng ga-raan SPIP

2

Rincian IKK

2 3

Penyelenggaraan SPIP Program Prioritas Nasional Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP K/L Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda Jumlah Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Rekomend 1 asi Pembinaa 2 n Kapabilita Jumlah Rekomendasi Pembinaan s APIP Kapabilitas APIP Jumlah Rekomendasi Program 06 Jumlah dokumen gaji/tunjangan 3670 Jumlah kinerja unit kerja Layanan Jumlah Layanan Perkantoran Perkantor an 3676 Jumlah 1 Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Laporan Dukungan 2 Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Manajeme 3 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja n Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakila n BPKP 4 Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester) 5 Jumlah Laporan GDN (Bulanan) 6 Jumlah Dokumen Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu 7 Jumlah Dokumen RKA BPKP (Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi 8 Jumlah Laporan Keuangan (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 9 Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) 10 Jumlah Laporan BMN 11 Jumlah Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semester) 12 Jumlah Laporan Kehumasan Triwulan

Target Output

Target

Realisasi Output

s.d. bula bulan

PP

bulan s.d. s.d. ini bulan bula bulan

OH bulan s.d. bulan ini ini

Realisasi Dana

bulan ini

Laporan PP bulan s.d. bulan s.d. ini bulan ini bulan ini

s.d. bulan ini

OH bulan s.d. bulan ini ini

Dana bulan ini

Laporan bulan s.d. ini bulan

s.d. bulan ini

Capaian (%) PP

OH

Dana

Lap.

-

3

1

25

-

25

-

1.225

-

167.541.400

-

23

24

150

174

1.946

13.857.802

239.186.995

11

120

600,00

1

7

-

7

3

49

-

2.971

21.585.900

452.077.850

-

49

4

64

43

1.578

15.480.602

379.898.220

1

54

130,61

53,11

84,03

110,20

2

6

3

5

3

12

144

593

40.947.000

166.489.000

4

10

8

17

144

376

12.665.867

50.351.031

-

5

141,67

63,41

30,24

50,00

-

4

-

3

1

62

103

2.894

28.020.000

472.405.000

4

61

7

66

126

1.443

190.771.841

354.756.390

2

17

106,45

49,86

75,10

27,87

4 4 -

26 3 40 4

7 7 1

32 29 4

13 1 4 2

92 4 28 14

607 75 156 76

5.339 300 796 510

240.145.700 10.760.000 33.886.000 21.440.000

866.289.150 51.040.000 205.972.650 171.111.700

29 2 1

87 2 24 9

26 6 9

150 37 47

426 14 98

4.224 402 481

91.959.324 10.331.200 32.051.019

961.758.407 83.091.288 244.120.208

23 7 1

112 32 36

163,04 0,00 132,14 335,71

79,12 111,02 0,00 0,00 50,50 40,34 94,31 142,67

128,74 0,00 133,33 400,00

4

9

4

10

8

18

-

941

-

166.608.000

2

18

8

40

151

748

33.080.340

151.890.166

2

23

0,00 222,22

0,00 79,49

0,00 127,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

102

23

115

35

304

1.161

15.569

396.784.600

2.719.534.750

42

283

92

571

1.176

11.198

400.197.995

2.465.052.705

1

2

1

2

-

4

-

199

2.965.000

32.113.000

1

4

-

2

-

42

2.920.000

11.520.000

-

-

-

-

-

-

2

-

40

-

3.000.000

-

2

-

3

-

25

-

-

-

23

-

2

-

9

-

8

-

262

-

75.893.000

-

8

5

27

14

159

3.030.000

31.365.446

1

4

1

11

-

14

-

501

2.965.000

111.006.000

1

14

5

32

14

226

5.950.000

42.885.446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

2

1

14

51

650

3.280.000

141.430.000

1

13

1

25

22

619

47.299.821

191.807.940

1 17

2 108

24

2 128

1 36

14 332

51 1.212

650 16.720

3.280.000 403.029.600

141.430.000 2.971.970.750

1 44

13 310

1 98

25 628

22 1.212

619 12.043

47.299.821 453.447.816

191.807.940 2.699.746.091

1

11

1

11

10

99

1.740

13.982

2.093.289.949

21.998.944.917

1

11

6

75

1.058

11.775

1.885.994.475

21.800.144.430

1

11

1

11

10

99

1.740

13.982

2.093.289.949

21.998.944.917

1

11

6

75

1.058

11.775

1.885.994.475

21.800.144.430

-

-

-

-

1

16

1

2

-

-

-

-

5

16

397

1.022

29.384.766

46.454.766

-

1

-

1

-

2

-

-

-

18.300.000

-

1

-

2

-

53

-

-

1

-

1

-

1

-

20

-

20.600.000

-

1

-

1

-

405

1

2 11

1

2 11

2

3 23

63

49 726

903.333

30.880.000 9.033.330

1

2 11

1

3 18

28

93 1.089

-

2

-

2

1

14

30

240

-

117.260.000

-

2

5

23

59

397

47

-

4

0,00

0,00

0,00

0,00

71,92

90,64

140,99

1

50,00

21,11

35,87

25,00

3

150,00

62,50

0,00

150,00

337,50

60,69

41,33

287,50

228,57

45,11

38,63

192,86

-

0,00

0,00

0,00

0,00

25

27 -

7

178,57

95,23 135,62

192,31

25 451

178,57 189,16

95,23 135,62 72,03 90,84

192,31 145,48

1

11

75,76

84,22

99,10

100,00

1

11

75,76

84,22

99,10

100,00

0

0

100,00

51100,00

0,00

0,00

10.245.000

0

1

100,00

0,00

55,98

100,00

-

152.500

0

1

100,00

2025,00

0,74

100,00

-

6.292.800 1.028.000

0 1

2 11

100,00 78,26

189,80 150,00

20,38 11,38

100,00 100,00

2.980.000

112.329.703

0

2

164,29

165,42

95,80

100,00

64,00

81,37

100,00

46,96 120,47

100,00

7 58

-

1

-

1

-

7

-

100

-

71.480.000

-

1

2

8

22

64

924.012

58.162.955

0

1

114,29

1

13

1

13

1

16

19

296

7.388.571

96.051.425

1

13

5

12

15

139

1.100.000

115.710.390

1

13

75,00

-

1 1

-

1 1

1 -

3 3

14 -

74 51

95.435.000

95.435.000

-

1 1

2

3 11

69

79 226

6.849.100 330.000

49.893.200 57.309.900

0 0

1 1

100,00 366,67

-

2

-

2

-

4

-

56

-

17.683.000

-

2

-

2

-

20

-

4.131.000

0

2

-

4

-

4

-

4

-

122

-

34.224.000

-

4

2

6

37

163

10.083.600

29.125.538

0

4

G:\PROLAP\LAPBUL NOV 2015\Lampiran 6 lapbul BPKP DIY nov2015.xlsLampiran 6 lapbul BPKP DIY nov2015.xlsLampiran VI FINAL utk LAPORAN

0,00 91,17

521,74

187,83

399

4

158,86 142,76

106,76 443,14

0,00 60,05

100,00 100,00

50,00

35,71

23,36

100,00

150,00

133,61

85,10

100,00

Lampiran VI/2 - 2 Kode No. Kegiatan

IKK

Rincian IKK

13 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14 Jumlah Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT 15 Jumlah Dokumen Rapat Kerja/Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 3678 Tersedian 1 Printer Warna (Infus) ya alat 2 Printer Laser pengolah 3 PC data BPKP 4 LCD Projector 5 Scanner 6 UPS 7 All In PC 8 External HD 3 TB 9 Internal HDD 2,5 GB 10 Kamera 11 Printer Laser Jet 12 Mesin Scanner 13 Screen 14 Stavolt 15 Monitor TV 16 Scanner Barcode Tersedian 1 Mesin Penghancur Kertas ya alat 2 Lemari Arsip rumah 3 Lemari Arsip (Koleksi Perpustakaan) tangga 4 Lemari locker BPKP 5 Perlengkapan sound system 6 Partisi Meja Kerja 7 Filling Cabinet 8 Kulkas 9 Portal Parkir Elektronik Gedung 1 Pagar Pembatas Lantai 4 ( m2) dan Bangunan 2 Rehab Atap Parkir Motor (m2) Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP Jumlah Program 01 Jumlah

Target Output

Target

Realisasi Output

s.d. bula bulan

PP bulan s.d. s.d. ini bulan bula bulan

1

13

1

13

-

4

-

4

7 -

26 11

bulan ini

OH s.d. bulan ini

120

346

-

178

Realisasi Dana

bulan ini

s.d. bulan ini

4.812.857 -

Laporan PP bulan s.d. bulan s.d. ini bulan ini bulan ini

bulan ini

OH s.d. bulan ini

Dana bulan ini

s.d. bulan ini

Laporan bulan s.d. ini bulan

Capaian (%) PP

OH

Dana

Lap.

55.786.042

1

13

1

26

39

1.113

-

46.494.176

1

13

100,00

321,68

83,34

100,00

16.050.000

-

4

-

7

-

182

-

3.150.000

0

4

63,64

102,25

19,63

100,00

-

-

-

-

-

21

-

103

-

239.770.000

-

-

12

73

120

584

41.938.310

211.503.189

0

0

347,62

566,99

88,21

0,00

3 6 6 3 1 4 6 1 1

56 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1

3 6 6 3 1 4 6 1 -

56 6 4 12 7 3 7 4 1 2 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1

13

154

247

2.363

108.539.761

822.552.797

211

786

5.629

93.589.788

751.983.117

3

56

1 1 -

-

14 14 -

24.000.000 28.800.000 12.300.000 41.400.000 58.000.000 26.400.000 2.900.000 14.000.000

13.752.000 6.446.000 50.000.000 72.792.000 10.250.000 35.460.000 44.000.000 4.360.000 7.840.000 8.000.000 24.600.000 19.000.000 2.500.000 4.500.000 6.500.000 30.900.000 36.780.000 11.970.000 12.300.000 41.400.000 58.000.000 26.400.000 2.900.000 14.000.000

56 5 3 7 6 2 6 4 2 1 4 4 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1

35

-

3 6 6 3 1 4 6 1 1

-

1 1 -

-

18 14 -

23.700.000 28.500.000 12.000.000 43.300.000 57.600.000 23.700.000 3.150.000 13.900.000

17.040.000 8.869.000 88.150.000 83.990.000 15.650.000 41.370.000 10.081.000 1.100.000 16.350.000 14.000.000 2.900.000 3.850.000 3.000.000 30.600.000 36.480.000 11.970.000 12.000.000 43.300.000 57.600.000 23.700.000 3.150.000 13.900.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 3 1 4 6 1 0

6 4 12 7 3 7 0 4 1 2 0 0 2 1 1 1 8 8 3 3 1 4 6 1 1

137,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238,21 128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91,42 123,91 137,59 176,30 115,38 152,68 116,67 0,00 231,22 0,00 208,55 0,00 0,00

100,00 120,00 133,33 171,43 116,67 150,00 116,67 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

100,00 99,03 0,00 99,18 0,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 112,94 156,05

114,29 106,49 89,08

100,56 100,47 119,51

74

74

-

74

-

-

-

-

40.700.000

40.700.000

74

74

-

-

-

-

-

40.700.000

0

74

198

198

-

198

-

-

-

-

59.928.000

59.928.000

198

198

-

-

-

-

-

59.895.000

0

198

300

356

27

358

-

2

-

28

308.428.000

645.278.000

300

356

-

2

-

32

205.850.000

639.645.000

27

358

### ###

423 531

31 55

425 553

23 59

255 587

1.987 3.199

16.373 33.093

2.510.257.710 2.913.287.310

23.466.775.714 26.438.746.464

304 348

423 733

41 139

288 916

1.844 3.056

17.436 29.479

2.185.434.263 2.638.882.079

23.191.772.547 25.891.518.638

31 89

425 876

G:\PROLAP\LAPBUL NOV 2015\Lampiran 6 lapbul BPKP DIY nov2015.xlsLampiran 6 lapbul BPKP DIY nov2015.xlsLampiran VI FINAL utk LAPORAN

99,13 98,83 97,93