DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA ERA REFORMASI

DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA ERA REFORMASI Oleh: Syufa’at Dosen Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

ABSTRAK

Dalam 1997/1998s, Indonesia mengalami perubahan yang nyata pada sistem demokrasi perubahan pemerintahan rezim untuk reformasi. Pemilu legislatif dan presiden sebelumnya menunjukkan bahwa formalitas telah menjadi terbuka dan demokratis. Perubahan dalam sistem demokrasi sangat penting untuk konteksnya dengan sistem pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena demokrasi tidak hanya pengembangan pembentukan dasarnya politik, tapi juga ekonomi harus mengarah pada pembentukan. Keywords: demokrasi ekonomi, kemapanan politik, kemapanan ekonomi. ABSTRACT

In 1997/1998s, Indonesia experienced a marked change in the democratic system of governance change of the regime to reform. Legislative and presidential elections earlier indicated that formality had become open and democratic. Changes in the democratic system is critical to its context with a system of equitable development and welfare of the Indonesian people. Because democracy is not just a development essentially political establishment, but also the economy should lead to the establishment. Keywords: economic democracy, political establishment, the establishment of economic

Syufa’at: Demokrasi Ekonomi di Indonesia Era Reformasi

A. PENDAHULUAN Demokrasi ekonomi, secara konsepsional merupakan pelaksanaan nilainilai demokrasi sebagaimana konsep demokrasi dalam bidang politik.1 Dalam tata demokrasi ekonomi, rakyat harus menempati posisi strategis dalam proses produksi. Rakyat sebagai tujuan dan pelaku utama dari kegiatan (kebijakan) ekonomi negara. Studi tentang demokrasi ekonomi di Indonesia menjadi selalu relevan dikarenakan dari aspek idiologis, demokrasi ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Akan tetapi dalam perjalanan bangsa ini pasca kemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru) dan sampai saat ini masih terjadi perdebatan panjang berkenaan dengan demokrasi ekonomi Indonesia. Masa orde lama, demokrasi ekonomi yang dibangun pemerintah cenderung sosialis.2 Masa orde baru mengarah pada liberal dan sentralistik3 dengan mengandalkan

pembangunan

ekonomi

pada

modal

asing

atau

MNCs

(multinational Corporations). Selama 35 tahun lebih, demokrasi ekonomi Orde Baru jika didasarkan model kebijakan pembangunannya maka dapat dibagi dalam;

1

Dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos/kratein (kekuasaan/berkuasa) yang berarti rakyat berkuasa (government or rule by the people). Dalam konteks politik, demokrasi banyak dikenal dengan demokrasi konstitusional, parlementer, terpimpin, pancasila, rakyat, dan sebagainya. Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 50. 2 Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: LP3ES, tt.), hlm. 133. 3 Menurut Hirschman, demokrasi ekonomi berbasis sentralisme yang menjadi trend di negara-negara berkembang pada saat itu dapat dikatakan gagal, dan tidak menghasilkan sintesa baru. Albert Hirschman, “How The Keynesian Revolution Was Exported From United Stains, and Other Comments”, dalam Peter Hall (ed.), The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nation, (New Jersey: Princeton University Press, 1982), hlm. 20.

el-JIZYA __________________________________________________________ 184 Vol. II No. 1 Januari – Juni 2014


Tahap pertama (1966-1973), demokrasi ekonomi berbasis kebijakan ekonomi ditentukan oleh kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki kinerja sistem perekenomian yang rontok akibat “mekanisme revolusioner” ala Soekarno. Tahap kedua (1974-1980-an), demokrasi ekonomi berbasis kebijakan rehabilitasi dan liberalisasi parsial kaum teknokrat yang mendapat kritik secara luas oleh kaum cendekiawan dan aktifis mahasiswa, yang berpuncak pada Peristiwa Malari. Tahap ketiga, (1986-1992), demokrasi ekonomi berbasis proses perubahan dari kebijakan ekonomi pro pasar kepada kebijakan yang memperluas peran intervensi ekonomi negara.4 Tahap Keempat, (1992-1998), demokrasi ekonomi berbasis pada kebijakan pengembangan teknologi yang berdampak pada swasembada pangan menurun. Setelah rezim demokrasi ala orde baru hancur dan beralih kepada era reformasi, bagaimana dampaknya terhadap demokrasi ekonomi di Indonesia? Atas dasar ini, studi tentang demokrasi ekonomi di era reformasi menarik untuk dikaji.

B. DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti, bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

4

Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992, (Jakarta: Gramedia dan IKAPI, 2002), hlm. 35-36.

_________________________________________________________ el-JIZYA Vol. II No. 1 Januari – Juni 2014

185


Dengan kata lain pembangunan bidang ekonomi menghendaki ciri kerakyatan yang jelas.5 Demokrasi ekonomi dan ekonomi rakyat merupakan dua konsep yang menyatu. Salah satu pra-syarat pokok dari demokrasi ekonomi adalah keterlibatan rakyat banyak. Ekonomi rakyat bukan merupakan suatu gagasan baru, atau suatu sistem ekonomi tersendiri. Tapi, suatu rumusan interpretasi dari cita-cita pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi seluruh rakyat, bukan orang-seorang atau kelompok tertentu. Penelitian Raffaela menunjukkan Indonesia mewarisi ekonomi penjajah yang memelihara sistem ekonomi dualistis. Pada satu sisi, terdapat sektor modern yang berorientasi pada ekspor yang kebetulan dikuasai oleh elite kota dan perusahaan asing. Di lain pihak, terdapat sektor tradisional yang berorientasi pada pertanian yang masih bersifat sub-sistem. Paradoks ini tampak sampai sekarang, kekayaan melimpah tapi kemiskinan masih di mana-mana.6 Data BPS Tahun 2009 menunjukan walaupun jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 32,53 juta (14,15 persen) turun dibandingkan 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen), akan tetapi yang perlu dicatat adalah sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan masih sangat besar yaitu sebesar 73,57 persen (BPS, 2009). Artinya masih banyak penduduk miskin yang belum bisa membeli beras, gula pasir, telur, mie instan, tahu dan tempe.

5

Selanjutnya GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut. 6 Joseph A. Raffaela, The Economic Development of Nations (New York: New Random House, 1971), hlm. 203, dalam Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: LP3ES, tt.), hlm. 89-99.



C. PROBLEM DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA 1. Sistem Pancasila Versus Sistem Kapitalis Sistem pancasila merupakan fondasi dalam meletakan konsep demokrasi ekonomi Indonesia. Sedangkan sistem kapitalis merupakan sistem paling dominan di era sekarang. Visi intelektual Indonesia paska revolusi, menurut Kahin sebenarnya didominasi oleh pandangan yang relatif homogen, seragam dalam substansinya, terutama jika berkaitan dengan berbagai masalah ekonomi politik.7 Akan tetapi mengapa pandangan antikapitalisme bergitu meluas di Indonesia? Menurut Higgins, salah satunya adalah dampak dari Depresi Besar 1930an. Malaise memaksa pemerintah Kolonial Belanda mengubah sistem ekonominya, “dari sistem ekonomi yang relatif bebas menjadi sistem ekonomi yang sarat aturan (highly regulated economy). Paska kolonial dan berganti pemerintahan, sistem ekonomi di mana negara menciptakan banyak aturan untuk membatasi bekerjanya mekanisme pasar dan inisiatif kaum swasta malah diteruskan dan dikembangkan dengan lebih intensif.8 Sedangkan menurut Kahin, pandangan anti kapitalisme sangat bertalian dengan faham nasionalisme. Para pemimpin menyamakan kolonialisme dengan kapitalisme. Terdapat beberapa faktor sosiologis: 1. Pada saat Indonesia merdeka hampir semua modal besar dikuasi oleh unsurunsur non-pribumi, suatu kenyataan yang menciptakan a sense of urgency di 7

George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, (New York, Ithaca: Cornel Univerity Press, 1952), hlm. 477. 8 Benjamin Higgins, Economic Development: Problems, Principlies, and Policies, (New York: W.W. Norton and Co., 1968), hlm. 693. Lihat juga Malarangeng, Mendobrak, hlm. 38.


187


kalangan pemimpin republik yang masih muda untuk menggunakan negara sebagai agen utama pembangunan 2. Hampir 3/4 orang Indonesia yang terdidik bekerja sebagai pegawai

pemerintah, suatu profesi yang tampaknya sulit melahirkan sikap bermusuhan terhadap gagasan-gagasan sosialis.9

2. Ekonomi Kerakyatan dan Pasar Bebas Menurut Mubyarto,10 ekonomi pasar bebas yang berasal dari sistem ekonomi Barat, walaupun pernah mendapat pertentangan, khususnya oleh Karl Marx,11 akan tetapi sejarah telah mencatat ekonomi pasar bebas telah menjadi demokrasi ekonomi global. Legitimasi ini semakin nyata pasca keruntuhan Eropa Timur (1991) yang berdampak pada Rusia sebagai big-boss of social countries mengubah sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi pasar Barat yang berbasis kapitalisme.12 Ekonomi kerakyatan di era sekarang harus berhadapan dengan era pasar bebas. Secara prinsipil, demokrasi ekonomi Indonesia tetap mengacu pada demokrasi pancasila yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Akan tetapi pada kenyataan, Indonesia merupakan bagian dari negara-negara yang mengikuti persaingan dengan sistem pasar bebas dalam perjanjian bilateral (AFTA) atau pun global (G20, WTO, etc.).

9

Kahin, Nasionalism, hlm. 50-54. Mubyarto (d. 2006) adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM. Pencetus Pusat Studi Ekonomi Pancasila. 11 Karl Marx dapat dilihat dalam berbagai perspektif melalui karya-karyanya. Ia sebai kritik romantik awal dalam Manuscripts, filsuf, antropologi historis (The German Ideology), sejarawan nan cerdas (Grundrisse), serta ekonomi kritis mutakhir dalam Das Capital. Lihat Peter Beilharz (ed.), Teori-teori Sosial, terj.: Sigit Jatmiko, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 269-270. 12 Mubyarto. Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hlm. 64-65. 10



Menurut Maryatmo,13 pada saat satu sisi dengan pasar bebas, rakyat dapat belajar dari model kompetisi sehat dan peningkatan kualitas produk agar tetap diminati pasar.14 Akan tetapi yang terjadi, dengan pasar bebar banyak ekonomi kerakyatan yang terkena dampaknya dan tidak dapat berkompentisi.

3. Pertumbuhan Versus Pemerataan Ekonomi kerakyatan mengandaikan adanya pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan oleh anggota masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan kesempatan kerja (pemerataan kesempatan kerja), yang selanjutnya menetes ke bawah dalam distribusi pendapatan. Akan tetapi dalam kenyataan selama pembangunan berlangsung, pertumbuhan dan pemerataan tidak seiring sejalan.15

D. DEMOKRASI EKONOMI DI ERA REFORMASI Era Reformasi yang secara politik lahir bersamaan dengan keruntuhan rezim orde Baru, dan telah berganti 4 presiden. Akan tetapi tampaknya dalam konteks demokrasi ekonomi, kebijakan yang terjadi era reformasi tidak dapat lepas dari model kebijakan masa orde baru. Secara politik memang berubah, tapi era reformasi, rakyat tidak banyak ditempatkan sebagai bagian dalam demokrasi ekonomi.

13

Dosen IESP Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. R. Maryatmo, “Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Yang Berorientasi Kerakyatan”, dalam Kiswondo, dkk., Ekonomi Politik Indonesia Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan YAPPIKA, 2000), hlm. 49-50. 15 Sebagai contoh. Tahun 1970-1991, sumbangan sektor industri terhadap GDP meningkat dari 14% menjadi 31%, akan tetapi hanya dapat meningkatkan daya serap kesempatan kerja dari 11% menjadi 17%. Sebaliknya, pertanian yang menurun 26% terhadap GDP (45% menjadi 19%) tetapi kesempatan kerja hanya turun 10% (65,% menjadi 55%). Lihat Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997). Lihat juga Kiswondo, dkk., (eds.), Ibid., hlm. 45-46. 14


189


Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kebijakan berikut: 1. Pencabutan atau pengurangan subsidi pada bagian-bagian penting yang merupakan kebutuhan rakyat banyak. Seperti subsidi BBM, tarif dasar listrik rumah tangga, harga pupuk tani etc. 2. Pembangunan ekonomi yang berbasis pertumbuhan masih terus berjalan. Hal ini berdampak proteksi investasi asing kurang terkendali dan privatisasi BUMN menimbulkan banyak problem. Seperti masa Presiden Megawati, telkomsel dan indosat yang merupakan kebutuhan publik sahamnya beralir 60% ke Temasek Singapura. 3. Industri kecil dan rumah tangga, seperti usaha kerajinan umumnya dimiliki oleh pribumi. Industri menengah dan distribusi banyak dikuasai pengusaha kuat yang terdiri dari non-pribumi dan pengusaha pribumi kaya yang akhir ini makin banyak. Sedangkan industri besar umumnya dikuasai oleh pengusaha asing melalui multinational corporation. Menurut Raffaele, sistem ekonomi yang demikian, pertukaran ekonomi tidak dipimpin oleh rasionalitas ekonomi dan efisiensi, melainkan oleh faktorfaktor non ekonomi seperti kekuatan golongan atau tekanan-tekanan politik.16 Kita bisa melihat, kasus lapindo brantas di Jawa Timur. Akibat dari demokrasi ekonomi yang tidak pro rakyat dan berhadapan dengan elit besar, kasus hukum tidak juga berjalan, sedangkan rakyat tetap menderita akibat dari pembangunan ekonomi. Dan masih banyak lagi, kebijakan ekonomi yang tidak mencerminkan demokrasi ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila.

16

Raffaela, The Economic, hlm. 205, 210.



Akan tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah mencerminkan bahwa dalam era reformasi, demokrasi ekonomi telah mengarah pada demokrasi ekonomi yang berbeda dengan masa orde baru yang centralistik dan otoriter.17 E. GAGASAN DAN SOLUSI Menurut Baswir,18 kalimat penggalan yang terdapat pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yang diperlukan dalam rakyat mewujudkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi bukanlah sekedar dilakukannya produksi oleh semua, atau didistribusikannya hasil-hasil produksi itu untuk semua. Kegiatan produksi dan distribusi harus dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Demokarasi ekonomi serta berdayanya perekonomian rakyat dapat terwujud dikarenakan kemampuan rakyat untuk mengendalikan atau mengawasi jalannya perekonomian.19 Secara sempurna hal tersebut sulit diwujudkan, akan tetapi menurut penulis kita dapat memulai dari beberapa aspek berikut; 1.

Menghidupkan Kembali Koperasi Sebagai Basis Solidaritas Ekonomi

17

Pada masa ini, Soeharto (1965-1997), presiden pada masa itu berdiri tegak di puncak piramida kewenangan, sebagai pengendali dan mengatur pemerintah praktis tanpa tantangan berarti dari seluruh komponen bangsa. Partai politik dipersempit pergerakannya dan rakyat dibungkam aspirasinya secara politik dan juga ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak berjalan sebagai demokrasi pancasila. Lihat R. William Liddle, Leadership and Culture in Indonesia Politics, (Sidney: Allen and Unwin, 1994), hlm. 85-193, Lihat juga Mallarangeng, Mendobrak, hlm. 98-101. 18 Revrisond Baswir adalah Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Magister Manajemen UGM, alumni Howarth School of Businnes, Western Michigan University, USA. 19 Revrisond Baswir, “Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan”, dalam Kiswondo etc., (eds.), ohlm.cit., hlm. 17-18.


191


Koperasi dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama ekonomi dan usaha penguatan sosial politik untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.20 Terdapat korelasi yang tepat dalam kemajuan ekonomi kapitalis ketika memberikan suatu pergerakan individu yang lebih luas dalam menentukan diri sendiri untuk mengumpulkan modal dan memproduksi juga memproyek pada aktifitas ekonomi di tingkat bawah.21 Atas dasar itu, koperasi sangat strategis. Koperasi dikonstruksi dengan manajemen modern akan tetapi berwawasan lokal (rakyat kecil) dan potensial sebagai dasar pembinaan ekonomi bangsa. Menurut Soedjatmoko,22 antara koperasi dan tanggapan jiwa merupakan sinergitas. Oleh karenanya proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi adalah proses perubahan sosial dan proses perubahan tanggapan jiwa.23 Di tengah arus kejiwaan para penguasa yang terlibat korupsi dan lembaga keuangan dan perbankan yang tidak optimal, rakyat dapat menghidupkan kembali institusi koperasi sebagai basis solidaritas dan penyeimbang dari sistem keuangan di Indonesia. Dengan koperasi yang berbasis pada masyarakat bawah dan usaha kecil menengah, apalagi jika dikembangkan di desa, maka akan terjadi konstruksi

20

Musya Asy’arie, NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan, (Yogyakarta: LESFI, 2005),

hlm. 68. 21

Yang demikian inilah menurut Fukuyama sebagai spiritualisasi kehidupan ekonomi. Lihat Francis Fukuyama, Trust, terj.: Ruslani, cet. Ke-2, (Jakarta: Qalam, 2007), hlm. 515-517. 22 Soedjatmoko adalah mantan diplomat dan Dubes AS (1968-71). Seorang dokter akan tetapi mempunyai peran besar di era 1970-an ketika menggagas tentang demokrasi ekonomi berbasis pemerataan dan swadaya lokal di Indonesia. Sementara pada saat itu, maistream yang berkembang adalah demokrasi ekonomi berbasis pada pertumbuhan ekonomi dan investasi modal asing. 23 Siswanto Masruri, Humanitariansime Soejatmoko, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 244-248.



pembelajaran demokrasi ekonomi di masyarakat. Terjadi saling berinteraksi, dan bertransaksi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Walaupun Menurut Soedjatmoko, dalam koperasi juga dapat menimbulkan rasa gotong royong, dikarenankan aktifitas dan keputusan diukur dengan uang, sedangkan dalam gotong royong tidaklah demikian.24

2. Assets Realocation Realokasi aset ditujukan untuk mengkritisi kebijakan pembangunan ekonomi selama ini yang telah menumbuhkan kelas-kelas ekonomi besar tanpa diimbangi dengan kelas-kelas ekonomi kecil dan menengah yang kuat dan mandiri. Struktur perekonomian semacam ini, terutama disebabkan oleh proses penguasaan aset produktif dari hulu sampai hilir dalam wujud kartel yang berbasis konglomerasi, melalui konsentrasi modal, teknologi, informasi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akibatnya, terciptalah persaingan pasar tidak sempurna [imperfect competition] yang ditandai adanya konsentrasi aset ekonomi produktif berada pada sekelompok kecil usaha besar. Sebaliknya, usaha skala kecil termasuk koperasi yang jumlahnya sangat besar dan bekerja pada pasar yang sangat kompetitif, lemah dalam hal akses terhadap aset ekonomi produktif. Menghadapi hal tersebut, satu-satunya alternatif adalah melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan, pelaksanaan, strategi hingga praktek ekonomi dan politik yang secara moral, konsepsional dan operasional sudah tidak sejiwa,

24

Soedjatmoko, Dimensi Manusia dalam Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 7.


193


seirama, dan selaras lagi dengan tuntutan demokratisasi sebagai prasyarat berjalan sempurnanya pasar [perfect competition]. Dengan demikian konsentrasi aset tersebut dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada kartel maupun bentuk struktur ekonomi yang distortif dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Redistribusi aset melalui pendekatan dari bawah (inisiatif

masyarakat

sendiri) mensyaratkan adanya inisiatif dari kalangan masyarakat (pelaku usaha kecil) untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memperkuat basis usahanya, antara lain misalnya dengan melakukan kerjasama-kerjasama dalam bentuk networking usaha, misalnya dalam bentuk asosiasi dan koperasi.

G. PENUTUP Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia yang berkeadilan maka pemerintah harus kuat dalam melaksanakan peraturan tentang persaingan sehat, penguatan usaha kecil, menengah dan koperasi. Atau, bentuk lain seperti penghapusan perlindungan dan subsidi bagi usaha besar, termasuk pembatasan lingkup usaha. Pemerintah harus menegakkan law enforcement terhadap pusat-pusat permodalan maupun institusi terkait lainnya untuk merealisasikan dukungan kepada kalangan usaha kecil dan menengah termasuk koperasi. Dukungan tersebut baik dukungan permodalan, pembinaan sumber daya manusia, manajemen usaha, penguasaan technical know-how, maupun syarat-syarat kewirausahaan lainnya.***



DAFTAR PUSTAKA Albert Hirschman, “How The Keynesian Revolution Was Exported From United Stains, and Other Comments”, dalam Peter Hall (ed.), The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nation, (New Jersey: Princeton University Press, 1982. Albert Widjaja, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: LP3ES, tt. Peter Beilharz (ed.), Teori-teori Sosial, terj.: Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Benjamin Higgins, Economic Development: Problems, Principlies, and Policies, New York: W.W. Norton and Co., 1968. Ben Aderson, “The Language of Indonesian Politics,”, Indonesia 1 (April 1966) Francis Fukuyama, Trust, terj.: Ruslani, Jakarta: Qalam, 2007. George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, New York, Ithaca: Cornel Univerity Press, 1952. Hotman Siahaan dan Tjahyo Purnomo (eds.), Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia, Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya, 1993. Joseph A. Faffaela, The Economic Development of Nations, New Random House, 1971. Kiswondo etc., (eds.), Ekonomi Politik Indonesia Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan YAPPIKA, 2000. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1988. Mubyarto. Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000. Musya Asy’arie, NKRI, Budaya Politik dan Pendidikan, Yogyakarta: LESFI, 2005. R. William Liddle, Leadership and Culture in Indonesia Politics, Sidney: Allen and Unwin, 1994. Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997. Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992, Jakarta: Gramedia dan IKAPI, 2002. Siswanto Masruri, Humanitariansime Soejatmoko, Yogyakarta: Pilar Media, 2005. Soedjatmoko, Dimensi Manusia dalam Pembangunan, Jakarta: LP3ES, 1995.


195

DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA ERA REFORMASI

Recommend Documents