DEMOKRASI DIALOGIS DALAM KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO DAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA) ABSTRACT

DEMOKRASI DIALOGIS DALAM KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO DAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA) Yustinus Suhardi Ruman Character Building Development Center, BINUS University Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan – Palmerah, 11480 [email protected]

ABSTRACT The substantive of democracy is not merely liberative relaying on the function of the democracy institutions. In addition, the substantive of democracy does not occur because of the openness of public sphere for public debates. Through observing the phenomena of democracy practiced by Joko Widodo and Basuki Tjahaja Purnama as Governor and Vice Governor of DKI Jakarta, this article wants to explain that the practices of democracy in this era have significant evolution. The practices of democracy are not limited to liberative and deliberative practices. The practices of democracy have arrived on dialogue practices. To explain the dialogue democracy as practiced by Joko Widodo and Basuki Tjahja Purnama, this article used the concept dialog democracy. Keywords: liberative democracy, deliberative democracy, dialogue democracy

ABSTRAK Substansi demokrasi tidak hanya bersifat liberatif yang mengandalkan fungsi lembaga demokrasi. Selain itu, demokrasi substantif juga tidak hanya terjadi karena terbukanya ruang public untuk debat publik. Dengan mengamati gejala demokrasi sebagaimana yang dipraktikkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta), artikel bertujuan menjelaskan bahwa praktik demokrasi dewasa ini telah mengalami evolusi yang berarti. Demokrasi tidak hanya terbatas pada praktik liberatif dan deliberatif. Demokrasi telah sampai pada praktik dialogis. Untuk menjelaskan demokrasi dialogis sebagaimana yang diparaktikkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta), artikel menggunakan konsep demokrasi dialogis. Kata kunci: demokrasi liberatif, demokrasi deliberative, demokrasi dialogis

1320

HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 1320-1327

PENDAHULUAN Praktik demokrasi dalam masyarakat modern dewasa ini telah mengalami evolusi yang sangat berarti. Secara liberatif, demokrasi pada prinsipnya mengandalkan fungsi lembaga demokrasi. Demokrasi misalnya mengandaikan adanya partai politik, system pemilihan yang berkala untuk para pemimpin politik, adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Praktik demokrasi semacam ini tentu saja tidak mencukupi, oleh karena itu praktik semacam itu tidak dapat dijadikan tujuan untuk sebuah demokrasi. Praktik institusional tersebut hanya dapat ditempatkan dalam konteks prasyarat bagi sebuah demokrasi, sebagai sebuah prasyarat praktik institusional semacam itu tidak dapat dipakai sebagai salah satu indikator untuk mengaudit demokrasi. Jika demokrasi kita mengandalkan demokrasi dengan praktik liberatif seperti itu, kita mengakui rezim Orde Baru sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis. Dewasa ini banyak kalangan yang meragukan legitimasi demokrasi rezim Orde Baru, bukan karena tidak adanya praktik liberatif sebagaimana yang dijelaskan, melainkan karena tidak adanya ruang publik untuk debat publik untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah. Telah diketahui publik misalnya pembredelan majalah Tempo dan Detik pada 1994 merupakan salah satu contoh tidak dijaminnya ruang publik untuk debat dan opini publik. Praktik demokrasi dewasa ini telah mengalami perubahan dari karakteristiknya yang liberatif, institusional menjadi delibaratif yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan politik. Untuk perkembangan ini, tidak kurang contoh. Berbagai media baik elektronik maupun media cetak menyediakan ruang bagi debat publik terhadap setiap kebijakan pemerintah. Pertanyaannya adalah tentang demokrasi hanya sampai pada pratik deliberatif sebagai mana yang umum terjadi dalam setiap masyarakat dan negara demokrasi dewasa ini. Dengan mengangkat fenomena kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta), artikel hendak menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya sampai pada praktik liberatif dan deliberatif. Dengan menggunakan teori demokrasi dari Giddens (2009), artikel bertujuan menjelaskan bahwa demokrasi substantif harus juga memuat praktik dialogis.

METODE Artikel menggunakan data sekunder dan tinjauan literatur. Data diambil dari berita surat kabar nasional yang berkaitan dengan objek pembahasan, yakni praktik demokrasi yang dilakukan oleh Joko Widodo dan Basuku Tjahaja Purnama (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta). Untuk menganalisis objek pembahasan tersebut, artikel menggunakan beberapa konsep demokrasi yakni konsep demokrasi liberatif, deliberatif, dan dialogis. Dengan menggunakan ketiga konsep ini, artikel menganalisis praktik demokrasi yang dilakukan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN Salah satu aktivitas Jokowi yang sangat populer adalah program yang dikenal dengan blusukan ke kampung kumuh yang pada umumnya terletak di daerah periferi. Kampung kumuh ada di sekitar rel kereta api dan di sekitar bantaran kali atau waduk. Joko Widodo datang dan langsung menjumpai warga masyarakat, berdialog dan makan di warung sederhana bersama masyarakat, dan bahkan berfoto ria bersama, seperti yang diberitakan Kompas (2013, 9 Mei) berikut.

Demokrasi Dialogis dalam ….. (Yustinus Suhardi Ruman)

1321

Setelah melakukan aktivitas blusukan ke Pasar Minggu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo blusukan ke Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Sontak kawasan yang awalnya sepi menjadi riuh saat Jokowi tiba. Jokowi pun menyusuri gang sempit di Petogogan, yaitu Gang Langgar. Warga, mulai dari anak kecil hingga orang lansia, berhamburan keluar rumah untuk sekadar bersalaman atau berfoto bersama Jokowi. Warga juga terus memanggil-manggil nama Jokowi. Kedatangan mantan Wali Kota Surakarta ke Petogogan itu adalah untuk sosialisasi perwujudan program unggulan Pemprov DKI, penataan kampung. Salah seorang warga Petogogan, Kardiman (53), mengatakan warga sangat menerima konsep penataan kampung ala Jokowi. "Selagi tidak dirugikan, warga oke-oke saja. Waktu itu sudah diberikan pengarahan oleh wali kota dan oke-oke saja," kata Kardiman, Kamis (9/5/2013).

Program blusukan ini secara teoretis tidak hanya memiliki tujuan yang bersifat pragmatis dan instrumental, yakni untuk mengetahui persoalan yang dialami oleh masyarakat, atau sekadar mensosialisasikan rencana pembangunan dan berbagai kebijakan lain. Strategi blusukan ini memuat tujuan yang substantif yakni berkaitan dengan bagaimana relasi antara negara dengan warga negara, sebuah relasi yang harus dibangun di atas kepercayaan sosial yang tidak hanya bersifat komunitarian tetapi lebih penting dari itu bersifat personal. Dengan strategi blusukan pertentangan berubah menjadi pertunjukan seni yang menyenangkan. Berbagai media nasional misalnya memberitakan bagaimana demonstrasi ibu-ibu yang emosional berubah menjadi canda tawa yang menghibur. Hal ini terjadi semata-mata karena secara moral negara (pemerintah) dan masyarakat sama-sama memiliki kepercayaan moral bahwa kedua belah pihak akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi pihak lain. Selain blusukan, public hearing merupakan salah satu strategi kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Public hearing dilakukan melalui debat terbuka dengan berbagai elemen masyarakat seperti koalisi masyarakat sipil dan berbagai kelompok kepentingan lain. Selain melalui debat terbuka, public hearing juga dilakukan melalui jaringan media online. Setiap warga masyarakat misalnya dapat mengakses dengan mudah berbagai proses diskusi baik yang dilakukan oleh agen pemerintah secara internal, maupun antara pemerintah dengan berbagai kelompok kepentingan lain. Melalui media yang sama masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan pandangan, pendapat atau gagasan-gasannya, termasuk dalam hal ini kecemasan dan harapan mereka. Secara teoretis, public hearing dapat meningkatkan level legitimasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab dalam debat terbuka melalui public hearing, warga negara mengetahui pandangan dan alasan negara mengeluarkan sebuah kebijakan. Pada saat yang sama pemerintah juga menyadari alasan keberatan atau dukungan yang disampaikan oleh warga negara atau masyarakat, seperti yang diberitakan oleh Kompas (2013, 27 Maret) berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggelar public hearing program Kartu Jakarta Sehat (KJS) pada hari ini, Rabu (27/3/2013), di Balai Agung, kompleks Balaikota Jakarta. Public hearing ini dilakukan terkait rencana evaluasi selama KJS diselenggarakan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memimpin langsung jalannya public hearing tersebut mulai pukul 10.00 WIB. Bila sesuai rencana, public hearing akan melibatkan semua pihak terkait. Mulai dari dewan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat lainnya.

Tentu diharapkan melalui debat terbuka ini terjadi saling pengertian dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tidak melahirkan eksklusi sosial di satu sisi, dan kepentingan masyarakat pada sisi yang lain dapat diakomodasi dalam kebijakan tersebut. Secara kualitatif, sebuah kebijakan yang baik harus disertai dengan legitimasi yang kuat dari publik. Legitimasi yang kuat dari publik hanya dapat dilakukan melalui debat publik, yaitu setiap

1322


warga negara dapat berpartisipasi untuk menyampaikan pandangan mereka. Debat publik dalam hal ini merupakan salah satu ciri penting demokrasi. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih dan memutuskan siapa yang sebaiknya memimpin mereka dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu, dapat ikut menghasilkan para pemimpin politik yang baik. Demokrasi memberikan sejumlah pilihan tertentu, yang secara definitif tidak dapat diberikan oleh sistem partai tunggal (Giddens, 2009). Demokrasi adalah hak semua warga negara yang memilih dan membentuk organisasi politik. Hak ini dapat dipandang sebagai salah satu di antara sekian hak liberal lain (Giddens, 2009). Sebuah negara dikatakan demokratis jika memberikan hak kepada warga negara untuk memilih pemerintahan sendiri melalui pemilu secara berkala yang jujur, rahasia, dan adil serta pemilihan multipartai yang berdasarkan hak pilih yang bersifat universal dan adil bagi orang dewasa (Giddens, 2009). Namun cukupnya syarat electoral untuk sebuah demokrasi, Giddens membedakan demokrasi liberal, deliberatif dari demokrasi dialogis. Mengutip Weber dan Bobbio, Giddens (2009) mengemukakan bahwa demokrasi liberal merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang ditandai oleh pemilihan secara rutin, pemilu, kebebasan nurani, dan hak universal untuk menduduki jabatan atau membentuk asosiasi politik. Ketika didefinisikan demikian, demokrasi pada dasarnya dipahami dalam kaitannya dengan pluralisme dan ekspresi berbagai kepentingan. Berdasarkan definisi tersebut, tepatlah jika Presiden federal Jerman, Christian Wulff, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (Ilham, 2011, 2 Desember). Masyarakat Indonesia bebas menyampaikan pendapat. Pasca reformasi demokrasi Indonesia ditandai dengan adanya pemilihan langsung baik untuk legislatif maupun eksekutif mulai dari kepada daerah, DPRD, sampai presiden, dan DPR RI. Sistem ini ditunjang dengan sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, dan lembaga demokrasi yang independen seperti komisi pemilihan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Dengan pemilihan langsung ini ada kepastian bagi warga negara mengaktualisasikan hak mereka untuk menentukan siapa yang pantas untuk memimpin. Dengan sistem pemilihan berkala ada jaminan warga negara dapat mengevaluasi pilihan untuk menentukan pilihan pada pemilihan berikutnya. Demokrasi liberal pada prinsipnya hanya menjamin secara prosedural bagaimana kepemimpinan nasional dan lokal dipilih. Namun sistem tidak menjamin para agen atau aktor yang telah dipilih tersebut menjalankan kekuasaan secara demokratis, terutama menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Tidak mengherankan bahwa demokrasi liberal cenderung bersifat elitis (Sujatmiko, 2002). Dalam demokrasi elitis ini hanya sebagian orang atau kelompok saja yang berperan. Keadaan ini disertai dengan lemahnya akuntabilitas dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi liberal cenderung mereduksi demokrasi pada saat pemilu saja, yaitu pada saat rakyat menentukan pilihan politik mereka. Secara teoretis pandangan ini ditemukan dalam penjelasan Huntington. Menurut Huntington (1991), demokrasi prosedural atau kompetisi kekuasaan melalui pemilu merupakan esensi demokrasi (dalam Sujadmiko, 2002). Pada prinsipnya demokrasi prosedural bukanlah tujuan sebuah demokrasi. Demokrasi prosedural atau elektoral hanya merupakan prasyarat bagi sebuah demokrasi. Ini berarti mengkur demokrasi hanya pada proses pemilihan merupakan sebuah pandangan yang cenderung reduktivistik. Demokrasi direduksi pada pemilihan samata-mata. Demokrasi seperti ini mengabaikan kekuasaan itu dijalankan oleh para agen pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Untuk memastikan agen pemerintah yang dipilih oleh rakyat menjalankan kekuasaannya, dua mekanisme dan pola demokrasi berikut dapat dipertimbangkan sebagai indikator untuk mengukur demokrasi. Dua mekanisme dan pola tersebut adalah demokrasi deliberatif dan dialogis. Menurut Giddens (2009), demokrasi deliberatif bertentangan dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal teridiri dari sederet institusi yang representatif, dipandu oleh nilai tertentu. Demokrasi liberatif merupakan cara untuk mendapatkan atau mewujudkan, upaya memperoleh,


1323

kesepakatan menyangkut aneka kebijakan di ranah politik. Dalam mekanisme representatif misalnya, keputusan lembaga legislatif diakui sebagai representasi dari kehendak rakyat. Sebaliknya cita-cita deliberatif, mengutip David Miller, berpijak pada asumsi bahwa preferensi atau prioritas politik akan mengalami konflik dan bahwa tujuan dari institusi demokratis haruslah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Agar pemecahan konflik tersebut memuat dimensi demokratis, penyelesaian masalah harus berlangsung melalui perdebatan terbuka dan bebas tentang persoalan yang dimaksud dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau keputusan bersama. Menurut Cunningham (2002), inti teori demokrasi deliberatif berkaitan dengan legitimasi, preferensi yang pasti, dan agregasi kepentingan dalam sebuah kebijakan politik. Legitimasi proses demokrasi terjadi ketika the citizens memiliki kesempatan deliberatif untuk berpartisipasi dalam isu kebijakan dan bagaimana kebijakan itu harus dilaksanakan. Dalam konteks ini warga negara dilibatkan dalam debat yang masuk akal terhadap kebijakan tersebut. Melalui debat yang masuk akal ini warga negara terlibat secara aktif dalam negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan. Dalam proses negosiasi preferensi dan nilai yang diperdebatkan dapat saja berubah. Tentu, persoalan utama dalam demokrasi deliberatf bukan hasil debat melainkan debat itu sendiri adalah proses melalui mana kebijakan publik mendapat legitimasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, Cunningham (2002) menegaskan bahwa demokrasi deliberatif melampaui voting mencapai suara terbanyak. Dalam hal ini demokrasi deliberatif merupakan proses yang memiliki kekuasaan edukatif, dapat menghasilkan kekuasaan pada tingkat komunitas, meningkatkan hasil demokrasi yang adil, rasional, dan adanya kesesuaian antara kepentingan warga negara dengan kebijakan negara (Cooke, 2002). Mill dan Arendt sebagaimana yang dikutip oleh Cunningham (2002) mengemukakan bahwa partisipasi warga negara dalam urusan umum adalah baik dalam dirinya sendiri, bukan semata-mata karena partisipasi itu bersifat instrumental, melainkan karena dengan partisipasi yang luas warga negara sebuah keputusan politik akan menjadi lebih baik secara kualitatif. Partisipasi akan meningkatkan kualitas moral, praktik atau intelektual dari semua warga yang berpartisipasi. Dengan demikian, warga akan menjadi lebih baik bukan saja dalam konteks mereka sebagai warga negara tetapi juga sebagai individu. Selain itu, demokrasi deliberatif juga akan meningkatkan kebaikan umum bagi sebuah komunitas. Demokrasi deliberatif akan memungkinkan setiap individu menjadi sadar dan terkonsolidasi keanggotaannya secara kolektif. Ketika seseorang tidak dilibatkan dalam sebuah kebijakan, pada saat yang sama orang itu akan merasa tereksklusi dari sebuah komunitas. Namun ketika seseorang dilibatkan, orang itu akan merasa sebagai bagian dari sebuah komunitas. Tentu hal ini akan meningkatkan tanggung jawab individu terhadap kebaikan bersama dalam komunitas. Manfaat lain dari sebuah demokrasi deliberatif adalah bahwa demokrasi deliberatif menjamin sebuah keputusan yang lebih adil dan fair. Terakhir, melalui debat publik dalam demokrasi deliberatif sebuah kebijakan dijamin menjadi lebih rasional. Demokrasi deliberatif hanya bisa dilaksanakan jika ada ruang publik. Dalam ruang publik setiap orang dapat hadir untuk membicarakan dan mendiskusikan isu yang menjadi perhatian baik individu maupun kelompok masyarakat. Dalam konteks Habermas Lubenow (2012), ruang publik adalah ruang intermediasi yang memediasi negara, sistem politik, dan sektor privat yang berfungsi sebagai lifeworld. Dalam public sphere formasi diskursif mengenai opini politik dan kehendak dapat muncul. Public sphere bukanlah sebuah institusi atau organisasi, melainkan sebuah ruang yang dapat terjadi di mana saja. Ruang publik itu misalnya dapat terjadi di warung kopi, tempat setiap orang dapat datang dan membicarakan isu publik. Ruang publik ini dapat terjadi jika ada jaminan dari negara untuk tidak mengawasi warga negara secara totaliter. Demokrasi dialogis menurut Giddens memiliki karakter yang sangat berbeda dengan demokrasi liberatif dan deliberatif. Demokrasi liberatif menekankan pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan seperti DPR. Sedangkan debat publik dalam demkorasi deliberatif diarahkan untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, menurut Giddens penekanan utama dalam demokrasi

1324


deliberatif diberikan pada cara dan teknik dalam melegitimasi hasil dari proses perdebatan terbuka yang membeberkan semua sudut pandang ketika hasil tersebut dianggap merefleksikan perdebatan yang mendahuluinya. Menurut konsep ini, demokrasi tidak ditentukan oleh jika semua orang berpartisipasi dalam perdebatan tersebut atau tidak, namun lebih ditentukan oleh pengkajian publik terhadap isu kebijakan. (Giddens, 2009) Demokrasi dialogis berbeda dengan semua pola demokrasi yang lainnya. Demokrasi dialogis tidak menyiratkan bahwa semua pengotakan-ngotakan atau konflik dapat diatasi melalui dialog. Demokrasi dialogis juga tidak mengandung arti bahwa di dalam sistem atau hubungan apapun, dialong harus terus menerus. Dialog tegas Giddens harus dipahami sebagai kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan aktif melalui apresiasi terhadap integritas orang lain. Kepercayaan dalam hal ini merupakan sarana untuk menata relasi-relasi sosial sepanjang waktu dan tempat. Kepercayaan melanggengkan ‘keheningan yang diperlukan’ yang memungkinkan individu atau kelompok menjalani hidup mereka secara harmonis di samping tetap hadir di dalam relasi sosial satu sama lain. Dalam kepercayaan ini hubungan sosial tidak bergantung pada ‘siapakah’ orang lain sebagai seorang manusia, bukan pada peran sosial tertentu atau pada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan. Hubungan sosial semata-masa dibangun di atas landasan kepercayaan bahwa orang lain adalah sesama manusia. Giddens mengemukakan bahwa untuk mencapai kepercayaan aktif ini, seseorang harus memiliki keterbukaan hati terhadap orang lain baik pada level kognitif maupun emosional. Individu harus ‘melepaskan’ dirinya demi kelanggengan hubungan; pelepasan atau pengorbanan semacam itu pada saat yang sama juga merupakan sarana untuk menumbuhkan kepercayaan aktif itu sendiri. Namun untuk mencapai sebuah keterbukaan diri, seseorang harus mengenal dirinya sendiri; atau dalam konsep Giddens disebut dengan refleksivitas diri. Refleksivitas diri adalah menjalin kontak batin dengan emosi sendiri. Seorang yang mengenal dirinya sendiri dengan baik akan dengan lebih mudah untuk terbuka dengan orang lain dan dialog dalam konteks ini menjadi lebih mungkin dapat dilakukan. Menurut Giddens, individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi emosi sendiri, dan yang mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada orang lain secara pribadi, berpotensi lebih siap untuk mengembangkan tugas kewarganegaraan yang lebih luas. Jika mengevaluasi secara konseptual kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam pola demokrasi sebagai mana yang dijelaskan, akan tampak jelas bahwa Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama telah melampaui demokrasi liberatif dan deliberatif. Dalam konteks demokrasi liberatif misalnya, tidak dapat diragukan bahwa Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih melalui proses institusional yang sangat demokratis. Keduanya terpilih melalui proses pemilihan langsung sesuai dengan amanat Undang-Undang, keduanya juga diusulkan oleh partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi dan pemilihan tersebut dilakukan oleh lembagai independen (KPUD) dan diawasi oleh media dan berbagai koalisi masyarakat sipil. Selain itu, Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama aktif berkonsultasi dengan DPRD DKI untuk kebijakan pembangunan. Jika dianalisis dalam konteks deliberatif, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama selalu melibatkan debat publik untuk setiap kebijakan mereka. Mereka mengunggah proses dan hasil rapat kerja melalui berbagi media sosial. Dengan metode ini setiap kebijakan yang mereka hasilkan dapat dikritik dan mendapat respons dari masyarakat. Selain itu, mereka juga melakukan debat publik melalui public hearing. Melalui debat publik mereka menyampaikan rencana kerja dan berbagai kebijakan pemerintah di satu sisi; dan pada sisi yang lain mereka mendapatkan respons masyarakat. Dalam debat publik baik negara (pemerintah) maupun masyarakat dapat mengemukakan pendapat mereka dengan alasan yang rasional. Tentu saja melalui debat publik diharapkan tercapai sinergi antara kepentingan negara di satu pihak dan kepentingan masyarakat pada pihak yang lain.


1325

Melalu strategi blusukan, Joko Widodo berusaha untuk terus melakukan dialog (demokrasi dialogis) dengan warga masyarakat. Tentu saja strategi blusukan tidak semata-mata memiliki tujuan instrumental yakni untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih dari itu, strategi blusukan secara substantif memiliki tujuan moral. Melalui strategi blusukan, Joko Widodo menjamin kepercayaan antara warga masyarakat dengan pemerintah, bahwa pemerintah akan selalu berada pada pihak masyarakat. Kepercayaan akan dapat memperkuat dan meningkatkan moral publik. Moral publik yang kuat akan memperkecil konflik antara negara atau pemerintah dengan warga negara atau masyarakat seperti yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia atau dengan pemerintah sebelumnya. Konflik antara pedagang kaki lima dengan Satpol PP merupakan contoh dari defisitnya demokrasi dialogis. Hal ini berarti dengan demokrasi dialogis Joko Widodo menyakinkan masyarakat bahwa kebijakan apa pun yang dilakukan pemerintah dan negara akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

SIMPULAN Penjelasan menunjukkan bahwa demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya dapat dipahami secara liberatif atau deliberatif sebagaimana yang lazim dipraktikkan selama ini. Demokrasi yang menekankan dimensi liberatif dengan mengandalkan fungsi lembaga demokrasi hanya akan melahirkan demokrasi yang elitis. Dalam demokrasi yang elitis tanggung jawab pembuatan kebijakan terletak pada orang yang duduk di lembaga demokrasi. Kebijakan pembangunan dalam konteks demokrasi liberatif misalnya hanya menjadi tanggung jawab legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa demokrasi yang elitis lebih banyak melahirkan konflik antara negara dengan masyarakat. Di satu pihak negara mengklaim memiliki kewenangan politik untuk membuat sebuah kebijakan. Namun masyarakat pada pihak yang lain merasa bahwa kebijakan tersebut justru menyebabkan eksklusi sosial baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Selain itu, demokrasi liberatif cenderung melahirkan oligarki politik. Dalam rezim Orde Baru dengan sistem pemilu yang berkala dan diklaim berlangsung secara umum, adil, dan rahasia kekuasaan dan sumber daya negara justru terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Mereka berasal dari militer, Golkar, dan kelompok kepentingan yang dekat dengan kedua kelompok tersebut. Demokrasi yang substantif juga tidak hanya dapat dilakukan secara deliberatif melalui debat terbuka yang pada dasarnya hanya dilakukan secara temporer. Demokrasi deliberatif dalam hal ini tetap menyisakan ruang jarak antara negara dengan warga negara. Demokrasi yang substantif harus bersifat dialogis yakni adanya dialog yang terus menerus antara negara dengan warga negara. Dialog yang terus menerus akan melahirkan kepercayaan yang bersifat rasional, emosional, dan moral antara negara dengan warga Negara. Demokrasi dialogis menuntut adanya keterbukaan dan kerendahan hati untuk berdialog terutama dengan kelompok rentan. Disimpulkan bahwa Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta) telah melampaui praktik demokrasi yang lazim. Mereka tidak hanya mengandalkan institusi demokrasi yang formal atau menjamin ruang publik bagi debat publik. Mereka juga menjamin adanya dialog yang terus menerus dengan warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Akuntono, I. (2013, 27 Maret). Hari Ini Jokowi Gelar "Public Hearing" KJS. Diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/27/0750167/Hari.Ini.Jokowi.Gelar.Public. Hearing.KJS

1326


Aziza, K. S. (2013, 9 Mei). Jokowi "Blusukan" ke Petogogan, Warga Terkejut. Diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/09/18295117/Jokowi.Blusukan.ke.Petogogan.. Warga.Terkejut Cooke, M. (2000). Five Arguments for Deliberative Democracy. Political Studies Association. Cunningham, F. (2002). Theories of Democracy, a Critical Introduction. London and New York: Routledge. Giddens, A. (2009). Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan, Masa Depan Politik Radikal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ilham. (2011, 2 Desember). Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia. Diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2011/12/02/173369489/Indonesia-Negara-DemokrasiTerbesar-Ketiga-Dunia Lubenow, J. A. (2012). Public Sphere and Deliberative Democracy in Jürgen Habermas: Theorethical Model and Critical Discourses. American Journal of Sociological Research. Sujatmiko, I. G. (2002). Demokrasi Pasca Pemilu. Masyarakat. Jurnal Sosiologi. Edisi No.11, 2002.


1327

DEMOKRASI DIALOGIS DALAM KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO DAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA (GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA) ABSTRACT

Recommend Documents